ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 162/PID.SUS/2016/PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
GI
berikut dalam perkara Terdakwa :
: Ganda Saputra Alias Bondan;
Lahir
: Desa Lantasan Lama Pantumbak;
ING
Nama lengkap
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Pebruari 1982; : Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Jalan Pemuda, Pasar IV Dusun II, Desa Patumbak
NT
Jenis kelamin
II, KecamatanPatumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Summatera Utara;
: Islam;
Pekerjaan
ILA
Agama
: Wiraswasta;
AD
Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor :
NG
162/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 28 Maret 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 2710/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, dan surat-surat
PE
yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Medan No.Reg.Perkara : PDM-1122/Euh.1/MDN/09/2015 tanggal 30 September 2015 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : PERTAMA Bahwa ia terdakwa Ganda Saputra Als Bondan,pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2015 bertempat di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II di Kebun Patumbak Jalan Pemuda, Pasar IV, Dusun II, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 1
ME DA N
berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa GANDA SAPUTRA ALIAS BONDAN, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 pukul 20.30 Wib saksi
GI
Ramlan Barus dan saksi J. Sipayung (Petugas Kepolisian dari Polda Sumut) telah memberhentikan 3 (tiga) Unit Mobil Truck yang bermuatan Tanah Merah
ING
(Tanah Timbun) masing-masing Nomor Polisi BK 9938 BL, Nomor Polisi BK 9629 BG dan Nomor Polisi B 9879 BYV di Pintu masuk ke Jalan Tol Simpang Amplas, Kota Medan, Prov. Sumut, diduga ke-3 (tiga) Unit Mobil Dump Truck tersebut mengangkut Tanah Merah (Tanah Timbun) dari hasil penambangan
NT
yang tidak memiliki Izin di Lahan PTPN-II (Persero) Kebun Patumbak Jalan Pemuda, Pasar IV, Dusun II, Desa Patumbak I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut pada Blok K Afdeling IV, dari keterangan Saksi Ir. Sjah
ILA
Atrsja Novian pihak PTPN-II (Persero) bahwa lokasi Penambangan Tanah Merah (Tanah Timbun) yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II (Persero) sesuai HGU Nomor : 114 yang
AD
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang tanggal 20 Juni 2003 yang berakhir haknya tanggal 08 Juni 2028 dimana luas perkebunan tersebut seluas 2.055,85 Ha (dua ribu lima puluh lima koma delapan puluh lima
NG
hektar), kemudian saksi Frigon Lumban Batu, saksi Safrudin Batubara dan saksi Suhendrik serta Kenek saksi Pebri Susanto Batubara menjelaskan bahwa ke 3 (tiga) Unit Mobil Dump Truck tersebut mengangkut Tanah Merah (Tanah
PE
Timbun) dari Lahan PTPN-II (Persero) yang dikelola oleh terdakwa dan akan diangkut untuk dijual ke Lokasi Pembuatan Gudang Peti Kemas Km 0 Pintu Tol Belawan Kampung Salam, Kec. Belawan, Kota Medan, Prov. Sumut, lalu Saksi Iswanda
selaku
Operator
Alat
Berat
menjelaskan
bahwa
Alat
yang
dipergunakan untuk mengeruk Tanah Merah (Tanah Timbun) di Lokasi Penambangan terdakwa yaitu menggunakan Alat Berat berupa 1 (satu) unit Excapator (Beko) warna Orange merk Hitachi berupa Excavator Beko Merk Hitachi Warna Orange, sejak tanggal 20 April 2015 dengan kedalaman Penggalian yaitu rata-rata ± 2 (dua) Meter sampai dengan 3 (tiga) Meter, dan berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kab. Deli Serdang yaitu Jenlon Erich Ekaputra Girsang, ST bahwa Lokasi Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 2
ME DA N
Penambangan Tanah Timbun (Tanah Merah) yang dikerjakan oleh terdakwa di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II di Kebun Patumbak Jalan Pemuda, Pasar IV, Dusun II, Desa Patumbak II, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut tersebut tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), akibat penambangan galian c yang dilakukan oleh terdakwa di Lahan PTPN-II (Persero) Jalan Pemuda Pasar IV, Dusun II, Desa Patumbak, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar Rp.
Belas Rubu Rupiah) dengan perincian:
GI
7.732.515.000,- (Tujuh Milliar Tujuh Ratus Tiga puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima
ING
a. Kerugian Lingkungan Hidup Rp. 1.565.370.000,b. Kerusakan Ekonomi Rp. 5.115.000.000,-
c. Pemulihan Lingkungan Hidup Rp. 1.052.145.000,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Sumut guna proses
NT
lebih lanjut;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 dan atau Pasal 161 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan
ILA
Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; ATAU ;
AD
KEDUA :
Bahwa ia terdakwa Ganda Saputra Als Bondan,pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain Lahan Hak Guna Usaha (HGU)
NG
pada bulan April tahun 2015 bertempat di
PTPN II di Kebun Patumbak Jalan Pemuda, Pasar IV, Dusun II, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut, atau di tempat lain
PE
yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa GANDA SAPUTRA ALIAS BONDAN, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 pukul 20.30 Wib saksi Ramlan Barus dan saksi J. Sipayung (Petugas Kepolisian dari Polda Sumut) telah memberhentikan 3 (tiga) Unit Mobil Truck yang bermuatan Tanah Merah (Tanah Timbun) masing-masing Nomor Polisi BK 9938 BL, Nomor Polisi BK Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 3
ME DA N
9629 BG dan Nomor Polisi B 9879 BYV di Pintu masuk ke Jalan Tol Simpang Amplas, Kota
Medan, Prov. Sumut, diduga ke-3 (tiga) Unit Mobil Dump Truck tersebut mengangkut Tanah Merah (Tanah Timbun) dari hasil penambangan yang tidak memiliki Izin di Lahan PTPN-II (Persero) Kebun Patumbak Jalan Pemuda, Pasar IV, Dusun II, Desa Patumbak I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut pada Blok K Afdeling IV, dari keterangan Saksi Ir. Sjah Atrsja Novian pihak
GI
PTPN-II (Persero) bahwa lokasi Penambangan Tanah Merah (Tanah Timbun) yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut berada di dalam Hak Guna Usaha
ING
(HGU) PTPN-II (Persero) sesuai HGU Nomor : 114 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang tanggal 20 Juni 2003 yang berakhir haknya tanggal 08 Juni 2028 dimana luas perkebunan tersebut seluas 2.055,85 Ha (dua ribu lima puluh lima koma delapan puluh lima hektar), kemudian saksi
NT
Frigon Lumban Batu,saksi Safrudin Batubara dan saksi Suhendrik serta Kenek saksi Pebri Susanto Batubara menjelaskan bahwa ke 3 (tiga) Unit Mobil Dump Truck tersebut mengangkut Tanah Merah (Tanah Timbun) dari Lahan PTPN-II
ILA
(Persero) yang dikelola oleh terdakwa dan akan diangkut untuk dijual ke Lokasi Pembuatan Gudang Peti Kemas Km 0 Pintu Tol Belawan Kampung Salam, Kec. Belawan, Kota Medan, Prov. Sumut, lalu Saksi ISWANDA selaku Operator Alat
AD
Berat menjelaskan bahwa Alat yang dipergunakan untuk mengeruk Tanah Merah (Tanah Timbun) di Lokasi Penambangan terdakwa yaitu menggunakan Alat Berat berupa 1 (satu) unit Excapator (Beko) warna Orange merk Hitachi
NG
berupa Excavator Beko Merk Hitachi Warna Orange, sejak tanggal 20 April 2015 dengan kedalaman Penggalian yaitu rata-rata ± 2 (dua) Meter sampai dengan 3 (tiga) Meter, dan berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Cipta Karya
PE
dan Pertambangan Kab. Deli Serdang yaitu Jenlon Erich Ekaputra Girsang,ST bahwa Lokasi Penambangan Tanah Timbun (Tanah Merah) yang dikerjakan oleh terdakwa di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II di Kebun Patumbak Jalan Pemuda, Pasar IV, Dusun II, Desa Patumbak II, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut tersebut tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), akibat penambangan galian c yang dilakukan oleh terdakwa di Lahan PTPN-II (Persero) Jalan Pemuda Pasar IV, Dusun II, Desa Patumbak, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar Rp. 7.732.515.000,- (Tujuh Milliar Tujuh Ratus Tiga puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Rubu Rupiah) dengan perincian: a. Kerugian Lingkungan Hidup Rp. 1.565.370.000,Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 4
ME DA N
b. Kerusakan Ekonomi Rp. 5.115.000.000,-
c. Pemulihan Lingkungan Hidup Rp. 1.052.145.000,-
selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
GI
Linkungan Hidup;
Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
ING
Tanjung Balai No.Reg.Perkara : PDM-1122/Mdn/09/2015 tanggal 10 Desember 2015 bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Ganda Saputra alias Bondan, secara sah dan meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
pidana
“Melakukan
usaha
NT
penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,berupa pidana penjara selama1
ILA
(satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
AD
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mobil dump truk muatan tanah timbun Nomor polisi BK 9938 BL warna hijau tua dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan
NG
Bermotor (STNK) Nomor 0706050/SU/2014 tanggal 04 Juli 2014, Dikembalikan kepada saksi Neneng Julianti Rangkuti, SE; - 1 (satu) unit mobil dump truk bermuatan tanah timbun nomor polisi BK.
PE
9629 BG warna biru dan 1(satu) lembar Surat keterangan jalan No.Pol SKJ/570/IV/2015/LANTAS, tanggal 04 April 2015, Dikembalikan kepada saksi Rotua Pakpahan; - 1 (satu) unit mobil dump truk bermuatan tanah timbun nomor polisi B 9897 BYV dan 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 2561823/MJ/2012 tanggal 28 Pebruari 2013, Dikembalikan kepada saksi Chandra, SE; - 1 (satu) lembar dalam rangkap 3 berupa Faktur/Bon dalam rangkap 3 (tiga) yakni warna putih, merah dan kuning bertuliskan CV. Sumber hari Selasa tanggal 28 April 2015 tujuan CV. SAA di K. Salam dengan banyak 1tronton tanah merah BK 9938 BL, 1 (satu) lembar dalam rangkap 3 berupa Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 5
ME DA N
Faktur/Bon dalam rangkap 3 (tiga) yakni warna putih, merah dan kuning bertuliskan CV. Sumber hari Selasa tanggal 28 April 2015 tujuan CV.SAA di K. Salam dengan banyak 1 Tronton tanah merah BK 9629 BG, 1(satu) lembar dalam rangkap 3 berupa Faktur/Bon dalam rangkap 3(tiga)yakni warna putih,merah dan kuning bertuliskan CV. Sumber hari Selasa tanggal 28 April 2015 tujuan CV. SAA di K. Salam dengan banyak 1 tronton tanah merah B 9879 BYV, terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) unit
GI
excavator (beko) warna orange merk Hitachi, supaya dikembalikan kepada saksi Se Siong alias Asiong;
ING
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah); Membaca
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
NT
2710/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 14 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Ganda Saputra Alias Bondan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha
ILA
penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh
AD
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
NG
- 1 (satu) unit mobil dump truk bnuatan tanah timbun Nomor polisi BK 9938 BL warna hijau tua dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(STNK)
Nomor
0706050/SU/2014
tanggal
04
Juli
PE
2014,dikembalikan kepada saksi Neneng Julianti Rangkuti, S.E.;
- 1 (satu) unit mobil dump truk bermuatan tanah timbun nomor polisi BK. 9629 BG warna biru dan 1 (satu) lembar Surat keterangan jalan No.Pol SKJ/570/IV/2015/LANTAS, tanggal 04 April 2015,dikembalikan kepada saksi Rotua Pakpahan; - 1 (satu) unit mobil dump truk bermuatan tanah timbun nomor polisi B 9897 BYV dan 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 2561823/MJ/2012 tanggal 28 Pebruari 2013, dikembalikan kepada saksi Chandra, S.E.; - 1 (satu) lembar dalam rangkap 3 berupa Faktur/Bon dalam rangkap 3 (tiga) yakni warna putih, merah dan kuning bertuliskan CV. Sumber hari Selasa Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 6
ME DA N
tanggal 28 April 2015 tujuan CV. SAA di K. Salam dengan banyak 1tronton tanah merah BK 9938 BL, 1 (satu) lembar dalam rangkap 3 berupa Faktur/Bon dalam rangkap 3 (tiga) yakni warna putih, merah dan kuning bertuliskan CV. Sumber hari Selasa tanggal 28 April 2015 tujuan CV.SAA di K. Salam dengan banyak 1 Tronton tanah merah BK 9629 BG, 1(satu) lembar dalam rangkap 3 berupa Faktur/Bon dalam rangkap 3(tiga)yakni warna putih,merah dan kuning bertuliskan CV. Sumber hari Selasa tanggal
GI
28 April 2015 tujuan CV. SAA di K. Salam dengan banyak 1 tronton tanah merah B 9879 BYV, terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) unit
Se Siong alias Asiong;
ING
excavator (beko) warna orange merk Hitachi dikembalikan kepada saksi
4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
NT
Membaca Akta Permintaan Banding No. 04/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
ILA
Pengadilan Negeri Medan nomor : 2710/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 14 Januari 2016;
Membaca Akta Permintaan Banding No. 08/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang
AD
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2710/Pid.Sus/2015/PN.Mdn,
NG
tanggal 14 Januari 2016;
Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti
Pengadilan
Negeri
Medan,
bahwa
masing-masing
PE
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 25 Januari 2016; Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa tertanggal 26 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2016, dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut : Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan keterangan saksi Ramlan Barus Anggota Kepolisian yang menerangkan ;
Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 7
ME DA N
-
Bahwa menurut keterangan ketiga supir truk bahwa pemilik dari tanah timbun adalah Ganda Sahputra alias Bondan .
-
Bahwa menurut keterangan ketiga saksi supir truk bahwa tanah timbun diangkut dari lokasi penambangan tanah timbun milik Terdakwa yang berada dilahan PTPN II Patumbak yang diangkut ke CV . SAA di Kampung salam Belawan.
Bahwa menurut keterangan ketiga saksi supir truk , alat yang dipergunakan untuk
mengangkut
tanah
timbun
milik
terdakwa
GI
-
adalah
dengan
menggunakan alat berat beko berupa excavator.
Bahwa sampai akhir pemeriksaan saksi, jaksa penutut umum tidak pernah
ING
-
menghadirkan ketiga orang saksi supir dump truck tersebut tanpa alasan yang jelas dan tampa menunjukan surat panggilan yang sah apakah telah dipanggil dengan benar tampa menunjuk relas panggilan tersebut dalam
NT
persidangan.
Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan ketrangan saksi ahli JENLON ERICH EKAPUTRA GIRSANG ST.
Bahwa seorang saksi ahli diperkenakan untuk menyampaikan pendapatnya
ILA
-
sebagai bahan pembuktian , pengadilan harus dapat diyakinkan bahwa saksi yang diajukan adalah benar bebar seorang ahli , pengadilan melakukan hal
AD
ini harus memlaui proses pemeriksaan kecakapan ahli guna dapat menetapkan bahwa saksi memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup tentang permalahan yang sedang diperiksa untuk membantu pengadilan .
NG
hakim menetapkan aturan main bahwa hanya pendapat keahliannya saja yang dapat diterima . -
Dalam hal ini pengetahuan akedemis adalah penting , tetapi hanya
PE
merupakan salah satu factor yang dipertimbangkan seperti halnya pengalaman peraktek , atau pengetahuan praktis. -
Bahwa keterangan yang diperlukan seorang ahli sebagai tanda bukti kecakapan , selain wawancara, saksi ahli harus menyampaikan riwayat hidup kepada jaksa dan hakim , termasuk didalamnya transkrip akademis , pendidikan atau latihan tambahan sehubungan dengan bidang keahliannya , status keprofesional serta afiliasi pekerjaannya , publikasi keahliannya , pengalaman kerja , pekerjaan sebelumnya atau latihan yang diperoleh dari seorang sepesialis yakni sudah dikenal , pengalaman dalam menghadapi sidang pengadilan serta penilaian yang diberikan oleh Pengadilan lain, Riwayat hidup harus memberi tekanan pada pengetahuan
Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
dan keahlian Halaman 8
ME DA N
dibidang yang sedang menjadi permasalahan. -
Bahwa saksi ahli yang diajukan dipersidfangan dalam perkarta ini adalah seorang
PNS yang bekerja di dinas Cipta Karya dan pertambangan
Kabupaten Deli Serdang , sebagai kepala seksi Sumber daya Mineral Dinas Cipta Karya dan pertambangan. -
Bahwa sewaktu dipersidangan saksi ahli tidak pernah menunjuk syarat syarat yang harus dipenuhi bagi seorang ahli seperti apa yang sudah
GI
diterangkan diatas. Saksi ahli mengakui bahwa saksi adalah seorang PNS di Dinas Cipta Karya dan pertambangan .
Bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa sudah keberatan
ING
-
dengan saksi ahli ini. Karena saksi tidak memenuhi persyaratan bagi seorang saksi ahli. Majelis Hakim Yang Mulia :
NT
Bahwa Tanah timbun hasil galian dilahan Hak Guna Usaha PTPN II terdakwa jual secara bebas kepada yang membutuhkan tanah timbun (tanah merah).
ILA
Bahwa Majelis Hakim untuk menetukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perlu harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta hukum yang telah terungkap telah memenuhi unsure unsur tindak pidana
AD
seperti dalam dakwaan penuntut umum. Bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dibuat dan disusun berbentuk alternative/ pilihan akan dipertimbangkan dakwaan yang paling tepat
NG
untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwan Pertama
dimana
terdakwa diancam melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 UU RI
PE
Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Bahwa Penasehat hukum terdakwa akan menjelaskan apakah perbuatan terdakwa dalam menjual tanah timbun ( tanah merah) masuk kedalam UU RI NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Bahwa didalam Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Pasal 1 ayat ( 2 ) menerangkan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dialam , yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungan nya yang membentuk batuan , baik dalam bentuk lepas atau padu. Bahwa Pasal 1 ayat( 3) menerangkan Batu bara adalah endapan senyawa organic karbonan yang terbentuk selacara alamiah dari sisa Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 9
ME DA N
tumbuh-tumbuhan .
Bahwa Pasal 1 ayat (4) Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan , diluar panas bumi , minyak dan gas bumi serta air tanah.
Bahwa hakim mempertimbang pasal 158 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertembangan Mineral dan batu bara yang unsure unsurnya
1. Setiap orang Menimbang
bahwa
perorangan
atau
yang
GI
sebagai :
dimaksud
yangmempunyai
orang
adalah
orang
kemampuan
untuk
ING
korporasi
setiap
mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan . Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya dan surat dakwaan penuntut umum dan apabila
NT
dihubungkan dengan keterangan saksi , keterangan terdakwa maka yang dimaksud setiap orang dalam unsure ini adalah Ganda Sahputra alias Bondan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi. Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya merasa keberatan
ILA
Bahwa
dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 2710/Pid.Sus/2015/PN.
AD
Mdn atas nama Terdakwa GANDA SAHPUTRA alias BONDAN karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang
tidak sesuai dengan fakta –
fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak sesuai dengan undang
NG
undang yang berlaku. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas putusan dalam perkara a quo tersebut diatas ,
PE
Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukum yang adil dan bertanggung jawab bagi semua masyarakat. M E N G A D I L I
1. Menyatakan Terdakwa GANDA SAHPUTRA alias BONDAN tidak terbukti melanggar UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. 2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.
Bahwa apabila Hakim Majelis berpendapat lain. Bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan hal yang bertentangan Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 10
ME DA N
surat
Pengadilan
Negeri
ING
Membaca
GI
dengan hukum dan telah diakui oleh Terdakwa secara terang, tetapi tentunya Putusan Majelis Hakim yang menghukum penjara Terdakwa GANDA SAHPUTRA alias BONDAN selama 1 (satu ) tahun dan denda sebear rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan . Hemat kami tetaplah tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri sebagai upaya edukatif (mendidik) dan preventif (pencegahan) bagi seluruh pidana masyarakat Indonesia Medan
nomor
:
W2.U1/1421/HN.01/I/2016 tanggal 27 Januari 2016, yang ditujukan masingmasing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari
NT
berkas perkara nomor : 2710/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;
ILA
Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat
yang
ditentukan
oleh
Undang-Undang,
oleh
karena
itu
AD
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa
NG
dan mempelajari berkas perkara nomor : 2710/Pid.Sus/2015/PN.Mdn beserta surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan
salinan
resmi
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
2710/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 14 Januari 2016 serta memori banding dari
PE
Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan (IUP) sebagaimana dalam dakwaan aternatif pertama melanggar
pasal
158
Undang-Undang
RI
No.4
tahun
2009
tentang
pertambangan mineral dan batu bara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 11
ME DA N
Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
menjadi
pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
pertimbangan-pertimbangan
dan
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Majelis
GI
Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangannya sendiri, sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang
ING
menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding
NT
tidak mempunyai alasan hukum yang tepat dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam
ILA
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana
yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan
AD
dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
NG
Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2710/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 14 Januari 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;
PE
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini; MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 12
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
ME DA N
-
Negeri
Medan
nomor
:
2710/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 14 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut; -
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
GI
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H.
ING
DASNIEL, SH.MH. dan H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
NT
Medan nomor : 162/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 28 Maret 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta BAIK SITEPU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
ILA
Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
ttd
AD
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
ttd Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.
NG
1. H. DASNIEL, SH.MH.
ttd
PE
2. H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. Panitera Pengganti,
ttd BAIK SITEPU, SH.
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. WAKIL PANITERA,
Putusan Nomor: 162/PID.SUS/2016/PT.Mdn
Halaman 13