PUTUSAN
N
Nomor : 15/PDT/2017/PT-MDN
ED A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
IM
VERA WENTA Br. SURBAKTI, S.Sos. Umur 42 Tahun, Pekerjaan PNS, alamat Kantor di Koperasi Jalan Pahlawan Kabanjahe, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, alamat tempat tinggal di Jalan Kartini Kel. Gung Letto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, dalam
GG
perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SUMBER ALAM SINURAYA, S.H., Advokat, berkantor
di
Jalan
Veteran
No.
100
Kabanjahe,
TIN
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2015, Nomor: 59/SK-SA/XII/2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 09 Desember 2015, Nomor : 135/2015. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;
N
Lawan
ILA
RALIM TARIGAN, S.Pd., Umur 54 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Mulawari, Kec. Tigapanah, Kab. Karo, dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang
NG
AD
bernama
MUTIARA
PURBA,
SH.
Advokat/Penasehat
Hukum, berkantor di Jalan Veteran No. 134 Kabanjahe Telp/Fax. (0628) 324019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 04 Desember 2015, Nomor : 134/2015. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;
PE
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 04 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
-2-
Kabanjahe pada tanggal 04 Desember 2015 dalam register perkara perdata No.
N
54/Pdt.G/2015/PN. KBJ, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 30 September 2014 Tergugat mengaku telah berhutang
puluh lima juta
rupiah yang akumulasi
ED A
kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp. 925.000.000.-(sembilan ratus dua dari sejumlah pinjaman/hutang
sebelumnya terhadap Penggugat ;
2. Bahwa terhadap pengakuan pinjaman uang sebesar Rp. 925.000.000.(Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut diatas ,kemudian telah
IM
dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di Kabanjahe tertanggal 30 September 2014 telah di Legalisasi oleh Notaris David Mulianta Barus Sarjana Hukum, Notaris di Kabanjahe;
GG
3. Bahwa Pasal 1 (satu) Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 September 2014 dimaksud berbunyi sebagi berikut : a. Bahwa pada tanggal 15 Nopember
2014 akan dibayar oleh Pihak
TIN
Pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (Penggugat) sejumlah Rp.300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) ,dan penerimaan jumlah uang tersebut akan dibuatkan tanda terima atau kwitansi tersendiri ; b. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015 akan dibayar oleh Pihak Pertama (Tergugat)
kepada
Pihak
N
Rp.500.000.000.(Lima Ratus Juta
Kedua
(Penggugat)
sejumlah
rupiah), dan penerimaan jumlah
uang tersebut akan dibuatkan tanda terima atau kwitansi tersendiri ; Bahwa pada Bulan Maret 2015 yang merupakan pelunasan hutang
ILA
c.
akan dibayar
akan dibayar oleh Pihak Pertama (Tergugat) kepada
Pihak Kedua (Penggugat) sejumlah Rp.125 .000.000.(Seratus Dua rupiah), dan penerimaan jumlah uang tersebut akan
AD
Puluh Lima Juta
dibuatkan tanda terima atau kwitansi tersendiri ;
4. Bahwa sebagaimana isi dalam perjanjian hutang piutang tersebut telah mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata dan juga telah menjelaskan
NG
mengenai syarat-syarat dan tata cara dalam pinjam meminjam, jangka waktu dan pembayaran hutang piutang ;
5. Bahwa kemudian ternyata sampai dengan berakhirnya bulan Maret tahun 2015
PE
sebagaimana telah diperjanjikan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan /membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah nyata-nyata melakukan ingkar janji (Wanprestasi ) ;
6. Bahwa akibat
perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah
menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa hutang pokok yang belum
-3-
dibayar Tergugat sebesar Rp.925.000.000.- (sembilan ratus dua puluh lima juta
N
rupiah) ; 7. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan
ED A
Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala kerugian bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide Pasal 1234 KUHPerdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ; 8. Bahwa adapun kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan
IM
wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhitung dejak tidak dibayarnya hutangnya dapat Penggugat perinci sebagai berikut :
a. Kerugian Materiil berupa utang yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe sebesar Rp. 925.000.000.- (sembilan
GG
ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
b. Kerugian Immateriil bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat
TIN
kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
9. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian Materil maupun Immateril, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bungan sebesar
N
3% (tiga persen) setiap bulan sebagai mana bunga yang berlaku umum pada bank yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak bulan September tahun
ILA
2014 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde) ; 10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bagi Tergugat akan
AD
ingkar dan lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya Pengadilan Negeri Kabanjahe menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada
NG
Penggugat apabila Ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum tetap dalam perkara ini ;
11. Bahwa Penggugat pada tanggal 09 Agustus 2012 diberi kuasa untuk menjual
PE
sebagian dari sebidang tanah seluas 8.565,5 M² yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo, Kecamatan Tigapanah Desa Mulawari berdasarkan Surat Hak Milik No. 54/Mulawari/2001, Surat Ukur Nomor : 3/Mulawari/2001 tanggal 20 Juni 2001 , hal mana Pemberi Kuasa memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Perdamaian No. 4 tanggal 09 Agustus 2012 yang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus, SH. Notaris di Kabanjahe Jo
-4-
Putusan Pengadilan Negeri No. 29/Pdt.G/2009/PN-Kbj tanggal 2 Juni 2009 Jo.
N
Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 167/Pdt/2010/PT-MDN tanggal 15 Juli 2010 ;
ED A
12. Bahwa berdasarkan Kuasa untuk menjual tanah tanggal 09 Agustus 2012 tersebut Penggugat menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat , karena Tergugat tidak dapat melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan maka sisa pembayaran dibuat sebagai pinjaman Tergugat dan
sejak saat tersebut
Penggugat dan Tergugat telah menjadi petunjuk/sebagai perantara jika ada
IM
orang lain bermaksud menjual tanah Penggugat langsung menawarkan kepada Tergugat dan jika Tergugat kekurangan dana maka Tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat dan ternyata setelah uang Penggugat dipergunakan oleh Tergugat dalam usahanya tersebut, Tergugat mempunyai niat untuk
GG
mengabaikan Penggugat , dan pada saat Penggugat telah membutuhkan uang dan meminta pinjaman, Tergugat mengelak dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, dan lebih tidak pantasnya perbuatan Tergugat
TIN
dengan menyuruh orang lain (preman) untuk menakut-nakuti Penggugat, maka melihat dari perbuatan/tindakan Tergugat maka Penggugat menempuh jalur hukum;
13. Bahwa Penggugat merasa khawatir
bahwa Tergugat akan mengalihkan,
memindahkan, menggadaikan, menyewakan serta mengasingkan kepada
N
pihak lain harta kekayaannya guna menghindari tanggungjawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat
ILA
perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
AD
atas harta kekayaan Tergugat berupa :
Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 54/Mulawari/2001, Surat Ukur No. 3/Mulawari/2001 tanggal 20 Juni 2001 Jo. Surat
PE
NG
Perdamaian No. 4 tanggal 09 Agustus 2012 yang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus, SH. Notaris di Kabanjahe Jo. Surat Kuasa untuk Menjual dari Komen Br Perangin-angin kepada Ralim Tarigan tanggal 09 Agustus 2012 yaitu sebagian dari sebidang tanah seluas 8.565,5 M² (delapan ribu lima ratus lima puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di Desa Mulawari , Kec. Tigapanah, Kab. Karo yang dulunya dikenal dengan Juma Jaba/Juma Pasar yang sekarang dikenal dengan Pajak Mulawari yang terletak di Desa Mulawari, Kec. Tigapanah, Kab. Karo dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kabanjahe – Siantar ;
-5-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ke Ladang ;
N
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Ladang Kongsi Ginting ; - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Perlaban Perangin-angin ;
ED A
14. Bahwa karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Bantahan (verzet) atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
15. Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga patut
IM
dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
16. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri
GG
Kabanjahe berkenan memanggil para pihak yang berhubungan dengan gugatan Penggugat untuk hadir di Persidangan yang akan ditentukan, sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;
TIN
PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah secara hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hutang piutang ; 3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang
N
tertanggal 30 September 2015 adalah mengikat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) beserta akibat hukumnya ;
ILA
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), karena tidak mengembalikan / membayar hutang / pinjamannya kepada Penggugat ;
AD
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.925.000.000 (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar 3 % setiap bulan terhitung bulan September 2014 perhitungan mana akan berjalan terus hingga Tergugat memenuhi seluruh tuntutan Penggugat dalam perkara ini
NG
secara kontan dan tunai ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan setiap kali Tergugat
PE
lalai / mangkir ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij vorraad) ; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
-6-
SUBSIDAIR :
N
Bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Para Penggugat/Kuasanya
ED A
tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 24 Februari 2016, masing-masing yakni : Jawaban Tergugat : A. Dalam Konpensi Tentang Pokok Perkara
Bahwa terkait Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 September
IM
-
2014 yang dibuat dihadapan Notaris tidak seyogyanya oleh Penggugat dipermasalahkan dan diajukan gugatan ke pengadilan, karena penggugat tidak dapat memungkiri dan mengetahui bahwa pembuatan Surat Perjanjian
GG
hutang piutang tertanggal 30 September 2014 diperbuat tidak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya suatu perikatan didalam pasal 1320 KUHPerdata yakni tidak memenuhi syarat objektif tentang suatu perikatan
TIN
yaitu unsur ke-3 dikutip “suatu hal tertentu”, oleh karena didalam pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 September 2014, tidak ada uang yang dipinjam oleh Tergugat dari penggugat (fiktif), hanya saja antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk berbagi komisi atas penjualan tanah milik pihak ketiga, dimana posisi Tergugat sebagai
N
penerima kuasa menjual sedangkan Penggugat tidak ikut sebagai penerima kuasa menjual atas tanah pihak ketiga tersebut, sehingga untuk
ILA
menunjukkan etiked baik Tergugat untuk berbagi komisi apabila tanah tersebut terjual, maka diperbuatlah Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 September 2014 dan faktanya sampai saat ini tanah pihak
AD
ketiga yang dimaksud akan dijualkan tersebut belumlah terjual, sehingga tidak ada relevansinya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri kabanjahe terkait Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 September 2014. Bahwa Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang
NG
-
tertanggal 30 September 2014 tersebut bukan karena Tergugat ada meminjam uang dari Penggugat akan tetapi karena adanya etiked baik
PE
Tergugat untuk membagikan komisi (keuntungan) hasil penjualan tanah milik Komen Br. Perangin-angin yang diperolehnya berdasarkan putusan mahkamah agung RI Nomor : 788 K/Pdt/2011, tertanggal 13 Maret 2012, karena Tergugat adalah penerima Kuasa Menjual atas tanah dimaksud dan komisi tersebut diberikan kepada Penggugat, apabila Penggugat dapat menyelesaikan permalasahan-permasalahan yang ada ditanah Hak Milik
-7-
Komen Br. Perangin-angin (ibu penggugat) yang merupakan pemilik awal
N
tanah yang akan dijual kepada pihak ketiga dan juga apabila penggugat mampu menyelesaikan segala permalasahan-permalasahan yang ada dari -
ED A
pihak-pihak lain.
Bahwa pada saat Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 September 2014 diperbuat oleh Penggugat dan Tergugat di Notaris David Mulianta Barus, SH., Penggugat menyatakan mampu segala menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan dari pihak lain dan saat itu sudah ada pembeli
IM
yang berani membeli tanah dimaksud dengan harga tinggi apabila tidak ada permalasahan dan oleh karena Tergugat menyatakan secara lisan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada atas tanah yang akan dijual tersebut, maka ada etiked baik Tergugat memberikan komisi
GG
kepada penggugat apabila tanah tersebut telah terjual, tapi kenyataannya penggugat tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah dari pihak-pihak ketiga maupun anak-anak Komen Br. Perangin-angin dengan fakta-fakta
TIN
terkait tanah tersebut beberapa kali diblokir oleh pihak-pihak ketiga (dan hal tersebut nantinya akan tergugat buktikan dalam tahap pembuktian perkara ini) sehingga pada akhirnya pembeli membatalkan jual-beli yang telah di sepakati, oleh karena itu tidak ada relevansinya Tergugat harus membayar komisi kepada Penggugat sejumlah yang tertuang di dalam Surat Perjanjian -
Bahwa
N
Hutang Piutang tertanggal 30 September 2014. Penggugat
memuat
dalil-dalil
kebohongan
didalam
Surat
ILA
Gugatannya yang menyatakan “Penggugat menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat, karena Tergugat tidak dapat melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan maka sisa pembayaran dibuat sebagai pinjaman
AD
Tergugat”, karena Tergugat bukan sebagai pembeli tanah seluas 8.565,5 m² yang terletak di Desa Mulawari, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dan sepengetahuan Tergugat tanah tersebut telah lunas dibayar oleh Pembeli kepada Komen Br. Perangin-angin dan posisi Tergugat dalam jual
NG
beli tanah dimaksud adalah sebagai penerima kuasa menjual atas tanah dimaksud dan hal tersebut nantinya akan Tergugat buktikan dalam tahap pembuktian perkara ini.
PE
-
Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyuruh orang lain (preman) menakuti-nakuti Penggugat, karena sangat tidak masuk akal dalil gugatan penggugat serta tidak ada relevansinya Tergugat melakukan hal demikian kepada Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan penggugat telah
-8-
dapat dikategorikan perbuatan pidana yang dapat mencemarkan nama baik
N
Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHPidana. -
Bahwa permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimaksud
ED A
Penggugat atas tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 54/Mulawari/2001, Surat Ukur No. 3/Mulawari/2001 tanggal 20 Juni 2001 Jo. Surat Perdamaian No. 4 tanggal 09 Agustus 2012 yang diperbuat dihadapan David Mulianta Barus, SH., Notaris di Kabanjahe Jo. Surat Kuasa untuk menjual dari Komen Br. Perangin-angin kepada Ralim Tarigan
IM
tanggal 09 Agustus 2012 yaitu sebagaian dari sebidang tanah seluas ± 8.565,5 M² (delapan ribu lima ratus enam puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di desa mulawari, kecamatan tigapanah, kabupaten karo, yang dulunya dikenal dengan Juma Jaba/Juma Pasar yang sekarang
GG
dikenal dengan Pajak Mulawari yang terletak di Desa Mulawari, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kabanjahe-Siantar.
TIN
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ke ladang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke ladang kongsi ginting. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Perlaban Perangin-angin, Sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena tanah tersebut bukan milik Tergugat, oleh karena itu sita jaminan (conservatoir beslag)
N
yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyakan ditolak. B. DALAM REKONPENSI
Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk sudah terlanjur menandatangani Surat
ILA
-
Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 September 2014, dimana Penggugat dr/Tergugat dk sangat dirugikan karena Tergugat dr/Penggugat
AD
dk tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah dari pihak-pihak ketiga maupun anak-anak Komen Br. Perangin-angin, sehingga pada akhirnya pembeli membatalkan jual-beli yang telah disepakati atas tanah seluas 8.565,5 m² yang terletak di Desa Mulawari, Kecamatan Tigapanah,
NG
Kabupaten Karo yang akan dijualkan oleh Penggugat dr sebagai penerima kuasa menjual dan oleh karena pembatalan jual beli tersebut disebabkan oleh Tergugat dr tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada atas
PE
tanah dimaksud, maka Penggugat dr mengalami kerugian moriil dan materiil yang patut diperkirakan sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat dr.
-
Bahwa Penggugat dr sangat dirugikan baik moril maupun materil atas diajukannya gugatan secara perdata oleh Tergugat dr kepada Penggugat dr dalam perkara konpensi, padahal faktanya perikatan Surat Perjanjian
-9-
Hutang Piutang tertanggal 30 September 2014 tidak sesuai dengan
N
ketentuan syarat sahnya suatu perikatan didalam pasal 1320 KUHPerdata yakni tidak memenuhi syarat objektif tentang suatu perikatan yaitu unsur ke-
ED A
3 dikutip “suatu hal tertentu”, karena faktanya tidak ada uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat (fiktif), oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 September 2014 dinyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum, karena Tergugat dr tidak
dapat
memenuhi
tanggung
jawabnya
sebagai
konpensasi
IM
diperbuatnya Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 September 2014. -
Bahwa Penggugat dr khawatir Tergugat dr akan mengelak dari tanggung jawab atau dengan kata lain tidak beretiked baik untuk membayar kerugian
GG
moril maupun materil penggugat dr apabila gugatan rekonpensi dr dikabulkan nantinya, maka untuk menjamin hak-hak penggugat dr tidak nihil dikemudian hari, maka Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim yang
TIN
memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas harta-harta Tergugat dr yang ada pada saat ini dan yang ada kemudian, yang senilai dengan gugatan Rekonpensi Penggugat dr. -
Bahwa karena gugatan rekonpensi yang diajukan penggugat dr dalam
N
perkara ini didasarkan atas bukti yang autentik, maka sangat beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr :
ILA
DALAM KONPENSI
Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
AD
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
DALAM REKONPENSI Primair :
NG
1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr untuk seluruhnya.
PE
2. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian Hutang
Piutang
tertanggal
30
September
2014
diperbuat
oleh
Penggugat dan Tergugat di Notaris David Mulianta Barus, SH.
3. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kerugian moril dan materiil yang patut diperkirakan sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat dr. 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas harta-harta Tergugat dr yang ada pada saat ini dan
- 10 -
yang ada kemudian, yang senilai dengan gugatan Rekonpensi
N
Penggugat dr. 5. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam
ED A
perkara ini. Subsidair :
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan Hukum yang seadiladilnya.
IM
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI :
GG
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hutang piutang ;
TIN
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 September 2015 adalah mengikat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) beserta akibat hukumnya ; 4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji
Penggugat ; 5. Menghukum
N
(Wanprestasi), karena tidak membayar hutang / pinjamannya kepada
Tergugat
untuk
membayar
hutang
pokok
sebesar
Rp.
ILA
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 1 % setiap bulan terhitung
sejak bulan September 2015 sampai dengan Tergugat
membayar hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat secara kontan dan
AD
tunai;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONPENSI - Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;
NG
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 740.000,- ( tujuh ratus
PE
empat puluh ribu rupiah);
Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Tergugat tanggal 24 Agustus 2016;
- 11 -
Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
N
Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 06 September 2016, telah
ED A
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 22 Juni 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 10 Nopember 2016;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding
IM
semula Tergugat tertanggal 15 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 15 Desember 2016, dan memori banding
tanggal 22 Desember 2016;
GG
tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat
Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang disampaikan kepada Kuasa
TIN
Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 22 Desember 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 22 Desember 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum
N
dikirim ke Pengadilan Tinggi;
ILA
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
AD
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama
NG
berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 22 Juni 2016, serta memori banding dari Kuasa Hukum
Pembanding
semula
Tergugat,
Pengadilan
Tinggi
berpendapat
PE
pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan hukum yang baru untuk merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori
- 12 -
banding
dari
Kuasa
Hukum
Pembanding
semula
Tergugat
tidak
perlu
N
dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
2016,
ED A
Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 54/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 22 Juni yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
tetap dipihak yang
kalah
maka
Pembanding semula Tergugat , dihukum membayar biaya perkara dalam kedua
IM
tingkat peradilan;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, Undang-Undang Nomor 48 Tahun
GG
2009 serta peraturan lain yang bersangkutani;
MENGADILI :
-
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
-
Menguatkan
TIN
Tergugat; Putusan
Pengadilan
Negeri
Kabanjahe
Nomor
:
54/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 22 Juni 2016,, yang dimohonkan banding tersebut;
Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara
N
-
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
ILA
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
AD
Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT,
NG
SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Medan
Nomor
:
PE
15/PDT/2017/PT-MDN tanggal 20 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota serta
- 13 -
JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa
Hakim - Hakim Anggota,
ED A
N
dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim Ketua Majelis,
TTD
TTD
ttd
ttd
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.
IM
ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.
TTD ttd
GG
LINTON SIRAIT, SH.MH.
TIN
Panitera Pengganti,
Perincian Biaya :
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
Rp
139.000,-
N
1. Meterai
3. Pemberkasan
ttd JAINAB, SH.
Rp. 150.000,-
PE
NG
AD
ILA
Jumlah
TTD
Untuk salinan sesuai dengan aslinya Panitera
