ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 26/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai
GI
berikut dalam perkara antara :
TUAN IYO GIOK HUN, Laki-laki, wiraswasta, beralamat di Lingkungan 13,
ING
Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utaraa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Junaidi, SH, Rasnita Surbakti, SH, MH, Nelson Lumban Toruan, SH, T. Taufik Hidayat, SH Advokat/Pengacara
dari
NT
semuanya
Kantor
Advokad/Penasehat Hukum BIMA,SH & REKAN yang berkantor di Jalan Porof. H.M. Yamin,SH No. 40 E Medan
ILA
beradasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2015,untukselanjutnyadisebutsebagaiPEMBANDING
LAWAN:
Laki-laki, wiraswasta,bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto No. 127,
PE
NG
1. SANTJI,
AD
semula PENGGUGAT ;
Lingkungan
X,
Kelurahan
Lubuk
Pakam
KabupatenDeli
Pekan, Serdang,
untukselanjutnyadisebutsebagaiTERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. Ny. Lisa, perempuan, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Cokroaminoto No. 127, Lingkungan X, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, KabupatenDeliSerdang,untukselanjutnyadisebutsebagaiT ERBANDING II semula TERGUGAT II; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Pebruari 2016, Nomor: 26/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman1
ME DA N
2. Berkas perkara tanggal 27 Juli 2015 Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Lpdan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA:
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2015,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk
GI
Pakampada tanggal 27 Januari 2015 dibawah Register 11/PDT.G/2015/PN-Lbp, telahmengajukan Gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
ING
1. Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2013 Penggugat berkenalan dengan Tergugat I di Bank Mandiri Medan, karena sama-sama merupakan nasabah bank dimaksud yang akhirnya menjadi teman baik;
2. Bahwa sekitar akhir tahun 2013, Tergugat I mengeluh dan curhat kepada
NT
Penggugat yang mempersoalkan kucuran kredit serta sulitnya proses penambahan pinjaman di Bank Mandiri yang membuat profesi Tergugat I sebagai kontraktor/pemborong proyek pengaspalan jalan mengalami kesulitan
ILA
keuangan ;
3. Bahwa namun dari keluhan dan curhat Tergugat I dimaksud buntut-buntutnya adalah berkehendak meminjam uang kepada Penggugat dikarenakan Tergugat
AD
I mengalami kesulitan keuangan, dan oleh karena sudah menjadi teman serta merasa kasihan, maka Penggugat bersedia meminjam uang kepada Tergugat I dengan syarat pinjaman tersebut hanya berjangka waktu pendek yaitu 1 (satu)
NG
bulan saja, dan hal ini langsung disetujui oleh Tergugat I dengan menjamin Penggugat bahwa begitu uang proyeknya cair, maka Tergugat I akan melunasi pinjaman kepada Penggugat ;
PE
4. Bahwa hubungan pinjam meminjam uang oleh Penggugat kepada Tergugat I dilakukan dengan Sistim kepercayaan, dimanaTergugat I menerbitkan Bilyet Giro/ Cek kontan sebagai pegangan bagi Penggugat;
5. Bahwa hubungan pinjam meminjam uang antara Penggugat dilakukan beberapa kali, dan pada bulan Mei 2014
Tergugat I mengalami kesulitan
keuangan yang parah, dan pada saat itu Tergugat I mengaku kepada Penggugat bahwa kesulitan keuangan
yang dialaminya karena prediksi
pencairan uang proyek dari Pemerintah meleset dan juga Tergugat I pergunakan uang main spekulasi tanah (properti), dan meminta Penggugat untuk sabar hingga akhir bulan Juni 2014, padahal pada bulan Mei 2014 hutang
pinjaman
Tergugat
I
kepada
Penggugat
adalah
sebesar
Rp.2.250.000.000.-(Dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman2
ME DA N
6. Bahwa karena berteman baik dan percaya kepada omongan Tergugat I, maka Penggugat bersabar dan memberi waktu kepada Tergugat I hingga bulan Juni 2014 untuk membayar pinjamannya;
7. Bahwa berlanjut pada bulan Juni 2014 Tergugat I juga beralasan bahwa uang proyek mengalami kendala dan belum bisa membayar pinjaman kepada Penggugat, sementara beberapa lembar Bilyet Giro/ cek Tergugat I yang dipegang Penggugat senilai Rp. 2.250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima
GI
puluh juta rupiah) telah melewati tanggal jatuh tempo, dan Tergugat I bermohon agar tidak dicairkan di Bank karena tidak ada dananya di Bank;
ING
8. Bahwa pada saat itu Tergugat I menawarkan tanah berikut 4 (empat) unit pintu bangunan ruko 3 ½ tingkat di Kota Lubuk Pakam (Deli Serdang)kepada Penggugat dengan harga Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah)
dan bila
Penggugat mau membeli dari Tergugat I, maka 4 (empat) ruko tersebut
NT
dikompensasikan dengan Pinjaman (hutang) Tergugat I yang sebesar Rp.2.250.000.000.-(Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa karena berteman baik dan percaya kepada Tergugat I, maka pada
ILA
tanggal 20 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk survey ke lapangan, yaitu ke 4 (empat) unit bangunan ruko dimaksud, ternyata bangunan ruko Tergugat I tersebut belum siap, bahkan pintu dan jendela bangunan itu
AD
sendiri belum ada dan hanya ditutup pakai triplek saja, bangunan ruko hanya dalam bentuk kotak sabun saja, sehingga Penggugat melakukan penawaran kepada Tergugat I dengan harga per-unit ruko tersebut adalah sebesar
NG
Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) atau seluruhnya 4 (empat) unit ruko senilai Rp.3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 640 M2 dengan sertifikat hak milik No. 1257
PE
(Selanjutnya disebut “OBJEK”);
10. Bahwa terhadap penawaran Penggugat sebesar Rp.3.600.000.000.-(Tiga milyar enam ratus juta rupiah) Tergugat I langsung menyetujuinya, dan meminta agar segera diberikan uang Rp.1.350.000.000.-(Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, seraya pada tanggal 23 Juni 2014 Tergugat I mempersiapkan dukomen dan surat-surat Asli, antara lain : - Sertifikat Hak Milik No.1257 ; - Akte Persetujuan dan Kuasa dari Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana
Akte No.11 tertanggal 23 Juni 2014 yang diperbuat
dihadapan Theresia Martianna Siahaan,S.H, Notaris di Lubuk Pakam; - Surat Izin Mendirikan Bangunan, dan - Surat Keterangan Situasi Dan Bangunan; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman3
ME DA N
11. Bahwa Penggugat yang semula hanya berniat membantu Tergugat I, terakhirnya
malah
terjebak
dengan
harus
mengeluarkan
uang
Rp.1.350.000.000.-lagi untuk membeli 4 (empat) unit ruko Tergugat I dan Tergugat II, padahal Penggugat sama sekali tidak berniat membeli ke-4 Ruko tersebut, karena tidak tertarik dengan bisnis properti, namun dikarenakan sebagai kompensasi pinjaman/ hutang, mau tak mau Penggugat Terpaksa harus pula membeli ke-4 ruko tersebut, satu dan lain hal agar supaya
GI
Penggugat tidak dirugikan lebih jauh lagi;
12. Bahwa Tergugat I yang melihat keragu-raguan Penggugat, karena memang
ING
Penggugat tidak mengerti dibidang properti dan juga tidak tahu harga pasaran ruko di kota Lubuk Pakam itu, maka Tergugat I kembali menawarkan kepada Penggugat agar bersabar 4 (empat) bulan, dan menjamin akan membeli kembali dari Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000.- (Empat milyar rupiah),
NT
atau dengan kata lain,
Tergugat I memberikan keuntungan Rp.400.000.000.-(Empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan akan dibayar paling lambat pada tanggal 30
ILA
Nopember 2014, karena Tergugat I sangat yakin uang proyek akan cair pada pertengahan bulan Nopember 2014 sebesar Rp.5.000,000,000.-( Lima Milyar Rupiah);
AD
13. Bahwa alasan ke-2 Tergugat I adalah bahwa dibelakang 4 ruko yang dijualnya kepada Penggugat masih terdapat tanah (belum berser-tifikat) atas nama Tergugat-II dengan ukuran lebih kurang 20 m x 80 meter;
NG
14. Bahwa karena percaya dan juga termakan iming-iming dari Tergugat I, maka pada tanggal
30 Juni 2014, dilangsungkanlah jual beli di hadapan Gongga
Marpaung,S.H Notaris di Medan dengan Akte Pengikatan Jual Beli No.52, dan
PE
pada hari yang sama juga Tergugat I membuat Surat Pernyataan & Kuasa yang di Waarmerking oleh Notaris Gongga Marpaung, SH, dan pada hari yang sama juga Penggugat melakukan Transfer uang Rp.1.350.000.000.-(Satu milyar tiga ratus juta lima puluh juta rupiah) ke Rekening Tergugat I di Bank Mandiri;
15. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, di kantor Notaris Gongga Marpaung,S.H juga Tergugat I membuka dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Kontan masing-masing Rp.3 milyar dan Rp.1.Milyar dengan tanggal jatuh tempo 30 Nopember 2014, dimana bila ke-2 lembar cek kontan cair, maka Penggugat wajib
membatalkan
Pengikatan
Jual
Beli
dihadapan
Notaris
Gongga
Marpaung,SH;
16. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah berprasangka buruk terhadap Tergugat I, dan sejak diperbuatnya Akte Pengikatan Jual Beli di hadapan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman4
ME DA N
Notaris Gongga Marpaung,S.H, hubungan Penggugat dengan Tergugat I masih baik dan akrab, dan bahkan Tergugat I yang mengalami kesulitan keuangan pada bulan September 2014 dan Oktober 2014 masih juga dibantu Penggugat, dalam arti kata Penggugat tetap menganggap Tergugat I adalah teman baik dan kata-katanya bisa dipegang;
17. Bahwa Penggugat bolak balik mempertanyakan seputar pencairan dana proyek, dan apakah pasti bisa cair ? namun dengan yakin Tergugat I menjawab
GI
pasti bisa, yaitu pertengahan bulan Nopember 2014 sudah pasti cair uang proyeknya sebesar Rp.5 milyar, dan pada tanggal 30 Nopember 2014 cairkan
ING
saja ke 2 lembar cek yang diserahkan kepada Penggugat, dan karena keyakinan Tergugat I yang berani memberikan 2 lembar cek kontan maka Penggugat juga tenang dan percaya kepada Tergugat I;
18. Bahwa ternyata pada tanggal 29 Nopember 2014, Tergugat I meminta kepada
NT
Penggugat untuk tidak mencairkan dulu 2 lembar cek kontan nya, dengan alasan ada syarat administratif belum diselesaikan ke Bendahara Pemda, sehingga uang proyek belum bisa cair, dan meminta Penggugat untuk bersabar
ILA
1 (satu) minggu dulu;
19. Bahwa karena percaya dan berteman baik, maka Penggugat bersabar 1 (satu) minggu, namun Tergugat I juga kembali meminta waktu 1 (satu) minggu
AD
kembali, dan kembali juga tidak ada kabar kepastiannya, untuk itu Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat I agar memberikan kepastian dan jangan mengulur-ulur waktu, namun Tergugat I meminta waktu hingga tanggal
NG
15 Desember 2014, bila mana uangnya Rp.4.000.000.000.-(Empat milyar rupiah) tidak ada, maka mempersilahkan Penggugat untuk Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik 1257 sesuai dengan Surat Pernyataan & Kuasa tertanggal
PE
30 Juni 2014 ;
20. Bahwa ternyata hingga tanggal 15 Desember 2014, Tergugat I juga tidak memberikan jawaban kepastian, maka selanjutnya Penggugat memberitahukan kepada Tergugat I bahwa akan memproses balik nama Sertifikat Hak Milik melalui kantor notaris Gongga Marpaung,S.H;
21. Bahwa ternyata Tergugat I keesokan harinya langsung mendatangi kantor Notaris Gongga Marpaung,S.H dan menanyakan kepada siapa (PPAT Deli Serdang) memproses Balik Nama dan oleh kantor notaris tersebut disebutkan melalui Kantor Notaris/PPAT Andri Isnain,S.H Jl. Kapt.Sumarsono No.105 H,Medan, dan ternyata Tergugat I melalui Kantor Advokat KURNIAWAN & ASSOCIATES
pada
tanggal
18
Desember
2014
menyampaikan
“Pemberitahuan” agar tidak menerbitkan Akte Jual Beli; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman5
ME DA N
22. Bahwa Penggugat yang mengetahui hal tersebut, segera menghubungi Tergugat I, dan kembali Tergugat I meminta Penggugat bersabar 3 (tiga) hari dan menjadin sudah dana pinjamannya sebesar Rp. 5 Milyar, namun ternyata hingga tanggal 21 Desember 2014 belum juga terlihat tanda-tanda Tergugat I beriktikad baik, maka kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 Penggugat mencairkan cek kontan Tergugat I dan ternyata tidak ada dananya di Bank Mandiri, satu dan lain sesuai dengan “Surat Keterangan Penolakan (SKP)”
GI
tertanggal 23 Desember 2014, dengan alasan penolakan “Saldo rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup”;
ING
23. Bahwa karena Tergugat I tidak memiliki dana/ uang untuk membeli ke-4 ruko dari Penggugat, maka kemudian Penggugat berkehendak Mengurus Proses Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik No.1257/Lubuk Pakam Pekan ke Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang dan dilakukan “Cek Bersih” dan pada saat
NT
itu diketahui ternyata kuasa hukum Tergugat I (KURNIAWAN & ASSOCIATES) mengajukan “Permohonan Blokir” ke BPN Deli Serdang dan dibarengi dengan mendaftarkan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang Pada tanggal 24
ILA
terdaftar dibawah No. Reg: 166/Pdt.G/2014/PN-LBP.
Desember 2014 dengan mendudukan Penggugat sebagai Tergugat I dan Notaris Gongga Marpaung, S.H sebagai Tergugat II;
AD
24. Bahwa akibat dari pemblokiran dan serta pendaftaran gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, jelas-jelas telah menimbulkan kerugian yang sangat besar
terhadap
Penggugat
yang
telah
mengeluarkan
uang
sebesar
NG
Rp.3.600.000.000.-(Tiga milyar enam ratus juta rupiah) membeli Objek perkara dari Tergugat I dan II;
25. Bahwa oleh karena itu cukup dan sangat beralasan hukum bagi Yth. Majelis
PE
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beriktikad baik dan mendapat perlindungan hukum, sekaligus menyatakan demi hukum Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-2014 yang terletak di Jl. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berikut 4 (empat) unit rumah toko (Ruko) 3 ½ (tiga setengah) tingkat berikut turutannya;
26. Bahwa oleh karena tindakan
dan perbuatan Tergugat I yang telah dengan
sengaja serta diketahui dananya tidak ada di Bank Mandiri atau Saldo rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup”dan melakukan PEMBLOKIRAN Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman6
ME DA N
terhadap Sertifikat Hak Milik No.1257 di Kantor BPN Ka.Deli Serdang, serta telah MENGAJUKAN Gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 166/Pdt.G/2014 PN.LBP. dan telah mendudukkan Penggugat sebagai Tergugat I dalam perkara dimaksud, jelasjelas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
27. Bahwa oleh karena Tergugat I secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga cukup dan beralasan hukum terhadap Akte Pengikatan Jual
GI
Beli No. 52 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, SH. PPAT/Notaris di Medan pada tanggal 30 Juni 2014 dan penyerahan Sertifikat Hak Milik 1257 unit
ruko 3 ½ tingkat berikut turutannya, serta Surat
ING
berikut 4 (empat)
Pernyataan dan Kuasa dan telah diwaarmerking oleh Gongga Marpaung, SH. Notaris/ PPAT di Medan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;
28. Bahwaselain itu cukup dan beralasan hukum pula bagi YTH. Majelis Hakim
NT
memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk mencabut Permohonan Pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014
ILA
tanggal 04-06-2014 di Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
29. Bahwaseterusnya memerintahkan kepada Tergugat I dan II tanpa halangan Serdang
AD
untuk melaksanakan pembuatan AKTE JUAL BELI dihadapan PPAT Kab. Deli yang
ditunjuk,
dan
juga
sekaligus agar Penggugat dapat
melaksanakan proses BALIK NAMA Sertifikat Hak Milik No. 1257, seluas 640
NG
M2 (enam ratus empat puluh meter persegi). Terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan
Lubuk
Pakam,
Kelurahan
Lubuk Pakam Pekan, setempat
PE
dikenal dengan Jalan Diponegoro, berikut 4 (empat) unit rumah toko 3 ½ tingkat berikut turutannya” keatas nama Penggugat terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
30. Bahwa selain itu cukup dan sangat beralasan hukum pula Penggugat dinyatakan dan diberi HAK PENUH tanpa halangan dan hambatan baik dari Tergugat I dan II sendiri maupun pihak ketiga untuk melaksanakan Pemagaran dan Pembangunan rumah toko 4 (empat) unit 3 ½ tingkat yang berdiri diatas tanah seluas
640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) terletak di
Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1257 ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman7
ME DA N
31. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat baik secara materil maupun secara immateril yang dapat diperinci sebagai berikut : Kerugian Materiil, yaitu
1. Keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar Rp. 400. 000. 000.- (empat ratus juta rupiah), apabila Tergugat I membeli kembali objek dimaksud pada tanggal 30 Nopember 2014 sebagaimana yang telah dijamin oleh Tergugat I ;
GI
2. Bahwa oleh karena uang sebesar Rp.3.600.000.000.-(Tiga milyar enam ratus juta rupiah) sudah diterima oleh Tergugat I, sementara Penggugat tidak dapat
ING
menikmati dan atau pergunakan objek tersebut, sedangkan uang dimaksud Penggugat pinjam dari Bank dengan bunga 2 % (dua persen) per-bulan ; 3. Bahwa oleh karena iti cukup dan beralasan kepada Tergugat I dihukum untuk membayar bunga setiap bulannya kepada Penggugat
sebesar 2 % x
NT
Rp.3.600.000.000. = Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah) ditambah Rp. 400.000.000 = Rp. 472.000.000.- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah), terhitung sejak Tergugat I mengajukan Pemblokiran SHM No. 1257
ILA
di Kantor BPN Kab. Deli Serdang dan Pendaftaran Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Desember 2014
AD
Kerugian Immateriil, yaitu berupa harga diri Penggugat akibat dilecehkan hakhaknya oleh Tergugat I yang pada dasarnya tidak dapat dinilai
dan
diukur
dengan uang, namun untuk mempermudah sesuai kedudukan Penggugat,
NG
dapat ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Tergugat I kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
PE
32. Bahwa agar gugatan Penggugat a quo nantinya tidak menjadi hampa/nihil, dengan ini Penggugat mohon kehadapan YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan
milik Tergugat
baik yang
bergerak maupun tidak bergerak, teristimewa; “sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, setempat dikenal Jalan Cokroaminoto No. 127, RT/ RW.020/ 010, Kel/Desa Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara”: -
Sebidang tanah seluas + 80 M2 (delapan puluh meter persegi) milik Tergugat I atas nama Tergugat II setempat dikenal dan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman8
ME DA N
Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro (dibelakang objek perkara)”.
33. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini merupakan
bukti-bukti
authentiek,
maka
dimohon-kan
kehadapan
YTH.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;
segala
kerendahan
mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri
cq. Katua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta
ING
Lubuk Pakam
hati
GI
Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat dengan
memutuskan perkara ini untuk menetapkan hari dan tanggalpersidangan untuk itu dan memanggil para pihak yang berperkara dan seraya mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
NT
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dan diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sah dan
ILA
berharga;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
AD
4. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah Pembeli yang beriktikad baik dan mendapat perlindungan hukum, sekaligus menyatakan demi hukum Penggugat
adalah Pemilik sebidang tanah seluas 640 M2 (enam ratus
NG
empat puluh meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-2014 yang terletak di Jl.
PE
Diponegoro, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berikut 4 (empat) unit rumah toko (Ruko) 3 ½ (tiga setengah) tingkat berikut turutannya; 5. Menyatakan demi hukum Akte Pengikatan Jual Beli No. 52 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, SH. PPAT/Notaris di Medan pada tanggal 30 Juni 2014 dan penyerahan Sertifikat Hak MIlik 1257 berikut 4 (empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikut turutannya, adalah sah dan berkekuatan hukum ; 6. Menyatakan demi Hukum Surat Pernyataan Dan Kuasa tertanggal 30 Juni 2014 yang diperbuat oleh Tergugat I dan diwaarmerking dibawah Nomor 237/W/2014 tanggal 30 Juni 2014 adalah sah berkekuatan hukum ; 7. Memerintahkan dan menghukum
Tergugat
I
dan
II untuk mencabut
Permohonan Pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman9
ME DA N
Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-2014 di Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ; 8. Memerintahkan dan menghukum
Tergugat I
dan II tanpa halangan dan
hambatan untuk melaksanakan pembuatan AKTE JUAL BELI diahadapan PPAT Kab.Deli Serdang yang ditunjuk, dan sekaligus dapat melaksanakan proses
GI
BALIK NAMA Sertifikat Hak Milik No. 1257, seluas 640 M2
(enam
ratus
empat puluh meter persegi). Terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten
ING
Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro, berikut 4 (empat) unit rumah toko 3 ½ tingkat berikut turutannya” keatas nama Penggugat ke Kantor Pertanahan
kekuatan hukum tetap;
NT
Nasional Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak gugatan ini mempunyai
9. Menyatakan demi hukum Penggugat diberi HAK PENUH tanpa halangan dan hambatan atau gangguan baik dari Tergugat I dan II maupun dari pihak ketiga
ILA
untuk melaksanakan Pemagaran dan Pembangunan rumah toko 4 (empat) unit 3 ½ tingkat yang berdiri diatas tanah seluas 640 M2 puluh
meter
(enam
ratus
empat
persegi) terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli
AD
Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro ; 10. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar
NG
Rp.472.000.000.- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah ), terhitung sejak Tergugat I mengajukan Pemblokiran SHM No. 1257 di Kantor BPN Kab. Deli Serdang dan Pendaftaran Gugatan perdata di Pengadilan Negeri
PE
Lubuk Pakam tanggal 24 Desember 2014 dengan perincian : - Keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar Rp. 400. 000. 000.- (empat ratus juta rupiah), apabila Tergugat I membeli kembali objek dimaksud pada tanggal 30 Nopember 2014 sebagaimana yang telah dijamin oleh Tergugat I. - Bahwa oleh karena uang sebesar Rp.3.600.000.000.-(Tiga milyar enam ratus juta rupiah) sudah diterima oleh Tergugat I, sementara Penggugat tidak dapat menikmati dan atau pergunakan objek tersebut, sedangkan uang dimaksud Penggugat pinjam dari Bank dengan bunga 2 % (dua persen) per-bulan ; - Bunga bank setiap bulannya sebesar 2 % x Rp.3.600.000.000. = Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah) ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman10
ME DA N
Dan Menghukum Tergugat I membayar Kerugian Immateriil, yaitu berupa harga diri Penggugat akibat dilecehkan hak-haknya oleh Tergugat I yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dan diukur dengan uang, namun untuk mempermudah sesuai kedudukan Penggugat, dapat ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Tergugat I kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
GI
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan II (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
ING
12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan
NT
II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: Dalam Konpensi Tentang Eksepsi :
-
ILA
1. Penggugat Tidak Mempunyai Legalitas Mengajukan Gugatan ini: Bahwa dalan surat gugatan Penggugat secara tegas menyatakan gugatan a quo sebagai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan
AD
Penggugat pada perihal gugatannya pada halaman 1 dan berulang beberapa kali seperti pada angka 26 dan 31 Posita Gugatan dan angka 3 Petitum Gugatan, karena itu tak dapat disangkal bahwa gugatan a quo
-
NG
menurut Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum ; Bahwa menurut Penggugat objek gugatan a quo adalah 4 (empat) unit Ruko 3 ½ tingkat yang berdiri diatas sebidang tanah 640 M2 dengan Sertipikat
-
PE
Hak Milik Nomor : 1257 (vide angka 9 Posita Gugatan) ; Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan perbuatan yang dilakukan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum adalah perbuatan Tergugat I yang melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1257 di Kantor BPN Ka. Deli Serdang serta telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor : 166/Pdt.G/2014/PN-LP, karena menurut Penggugat tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1257 (objek sengketa) tersebut adalah milik Penggugat ; -
Bahwa menurut dalil Penggugat objek sengketa a quo diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 52 yang dibuat di hadapan Gongga Marpaung, SH, Notaris di Medan, bertanggal 30 Juni 2014, diikuti Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman11
ME DA N
dengan Surat Pernyataan & Kuasa dari Tergugat I yang diwarrmeking oleh Notaris Gongga Marpaung, SH, dalil Penggugat mana dapat dilihat pada angka 14 jo angka 25 Posita Gugatan ; -
Bahwa tidak berdasar dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1257 berikut dengan ruko diatasnya (objek sengketa) sebagai milik Penggugat berdasarkan
Akta
Pengikatan Jual Beli Nomor : 52 yang dibuat di hadapan Gongga Marpaung, Notaris di Medan bertanggal 30 Juni 2014, diikuti dengan
GI
SH,
Surat
Pernyataan & Kuasa dari Tergugat I yang diwaarmeking oleh Notaris Marpaung,
SH,
karena
bertentangan
dengan
peraturan
ING
Gongga
perundangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur cara peralihan hak atas tanah yang telah bersertifikat ; -
Bahwamenurut ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24
NT
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan ; (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
ILA
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan
AD
perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh
NG
Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh
PE
PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang yang bersangkutan -
Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftara Tanah
dan membandingkannya dengan dalil
gugatan Penggugat pada angka 14 posita gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I bukan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak milik atas tanah milik Tergugat I kepada Penggugat, dengan alasan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat hanya Akta Pengikatan Jual Beli bukan Akta Jual Beli serta akta tersebut dibuat oleh Notaris di Kota Medan bukan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman12
ME DA N
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Deli Serdang, karenanya hak milik atas tanah tersebut tidak serta merta beralih dari Tergugat I kepada Penggugat ; -
Bahwa argumen hukum Tergugat pada alinea diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata yang berbunyi :
“hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli sebelum penyerahan barang dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan
-
GI
616”
Bahwa dari argumen hukum diatas dapat Tergugat I pastikan sebidang
ING
tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 1257 / Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji (i.c. Tergugat I) tidak beralih kepemilikannya kepada Penggugat, sehingga dalam pandangan hukum, tanah tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat I ; Bahwa oleh karena sebidang tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak
NT
-
Milik (SHM) No : 1257 / Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji (i.c. Tergugat I) bukan merupakan milik Penggugat maka tidak ada alasan
ILA
hukum bagi Penggugat untuk mendalilkan tanah tersebut sebagai milik Penggugat sehingga tidak ada pula alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo dengan mengatas-namakan sebagai pemilik
-
AD
objek perkara a quo ;
Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum diatas beralasan kiranya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat
-
NG
tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo ; Bahwa berdasarkan argumen hukum diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk
PE
Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; 2. Gugatan Mengandung Plurium Litis Consortium : -
Bahwa dalam angka 26 posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang perbuatan Tergugat I yang dianggap Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, diantaranya adalah melakukan Pemblokiran terhadap SHM No. 1257 / Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji di Kantor BPN Ka. Deli Serdang ;
-
Bahwa benar SHM No. 1257 / Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji telah di blokir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang atas permohonan Tergugat I ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman13
ME DA N
-
Bahwa jika Penggugat merasa keberatan dengan pemblokiran atas SHM No. 1257 / Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
maka selayaknya
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dijadikan pihak dalam perkara a quo ; -
Bahwa oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tidak dijadikan Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini maka dalam
GI
pandangan hukum perkara a quo mengandung Plurium Litis Consortium, karenanya beralasan hukum kiranya untuk menyatakan gugatan Penggugat
-
ING
tidak dapat diterima ;
Bahwa berdasarkan argumen hukum diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan
NT
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; 3. Gugatan Obscurlibel Karena Sengketa A quo Masih Tergantung Dalam
-
ILA
Proses Perkara Lain (Exception Van Litispendentie) : Bahwa pada angka 26 posita gugatan Penggugat secara tegas mengakui tentang adanya gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 166/Pdt.G/2014/PN-LP antara San Tji (i.c. Tergugat I) sebagai Penggugat
AD
melawan Iyo Giok Hun (i.c. Penggugat) sebagai Tergugat I, pengakuan Penggugat mana merupakan bukti sempurna yang tak terbantah ; Bahwa dari dalil gugatan Penggugat dinyatakan oleh Penggugat bahwa
NG
-
gugatan terdahulu yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana perkara Nomor : 166/Pdt.G/2014/PN-LP juga merupakan perbuatan melawan hukum
-
PE
sebagaimana angka 26 posita gugatan Penggugat ; Bahwa objek gugatan pada gugatan Nomor : 166/Pdt.G/2014/PN-LP adalah sama dengan objek gugatan a quo yaitu SHM Nomor 1257 / Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji yang dalam gugatan Nomor : 166/Pdt.G/2014/PNLP minta dinyatakan tetap sebagai milik San Tji (i.c. Tergugat I) sedangkan dalam gugatan a quo minta ditetapkan sebagai milik Penggugat (Iyo Giok Hun) ; -
Bahwa dari arumen diatas terbukti masih terdapat perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang objek sengketanya sama serta saling berkaitan maka sangat beralasan hukum kiranya untuk menyatakan gugatan a quo tidak jelas, kabur atau obscurlibel karena masih bergantung pada perkara lain (exception Van Litispendentie) ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman14
ME DA N
-
Bahwaberdasarkan argumen hukum diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
4. Gugatan Tidak Jelas, Kabur (obscurlibel) Karena Petitum Gugatan Tidak Didukung Posita Gugatan :
Bahwa dalam angka 5 petitum gugatan Penggugat memintakan 2 (dua) hal,
GI
-
yaitu :
sah Akta Pengikatan Jual Beli No. 52
yang dibuat
ING
1. Menyatakan
dihadapan Gongga Marpaung, SH PPAT/Notaris di Medan tanggal 30 Juni 2014 ;
2. Dan menyatakan sah penyerahan Sertipkat Hak Milik No 1257 berikut 4
NT
(empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikutnya turunannya adalah sah dan berkekuatan hukum ; -
Bahwa setelah Tergugat I teliti surat gugatan Penggugat ternyata perihal
ILA
“menyatakan sah penyerahan Sertipkat Hak Milik No 1257 berikut 4 (empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikutnya turunannya adalah sah dan berkekuatan hukum” tidak pernah didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya ;
Bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita
AD
-
gugatan Penggugat, maka dalam pandangan hukum gugatan Penggugat
NG
dikwalifikasikan sebagai gugatan tidak jelas, kabur (obscurlibel) karenanya beralasan hukum kiranya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -
Bahwa masih pada angka 5 posita gugatan Penggugat secara tegas
PE
meminta disahkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung, SH PPAT/Notaris di Medan
tanggal 30 Juni 2014,
disini Penggugat sengaja menjebak kita dengan menggunkan istilah “PPAT/NOTARIS”, kedua istilah mana menunjukan dua kedudukan yang berbeda kewenangannya, meskipun dapat melekat pada diri satu orang, akan tetapi jabatan itu harus dibedakan dalam membuat suatu akta, sehingga dalam pandangan hukum, Penggugat tidak dapat menegaskan akta apa yang dimintakan Pengugat, apakah Akta PPAT atau Akta Notaris ; -
Bahwa berdasarkan argumen hukum diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman15
ME DA N
Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; Dalam Pokok Perkara : 1. Bahwa Para Tergugat
menyangkal seluruh dalil dalil gugatan Penggugat,
kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Para Tergugat mohon kiranya dalil dalil eksepsi diatas dianggap
GI
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara mutatis mutandis sekalipun tidak diulang pada bagian ini ;
ING
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat I adalah teman karenanya antara Penggugat dengan Tergugat I mulanya saling percaya ; 4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I ada menjual sebidang tanah berikut dengan 4 (empat) unit
rumah toko berlantai 3 ½
NT
diatasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Desa Lubuk Pakam Pekan, setempat dikenal dengan Jalan P. Diponegoro, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1257 / Lubuk Pakam Pekan, seluas 640 M2 atas nama San Tji,
kepada Penggugat ;
ILA
karena benda ini pada hakekatnya adalah sebagai jaminan utang Tergugat I
5. Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat
AD
I berutang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atau sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) karena utang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.450.000.000,-
NG
(dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang masing masing Tergugat I terima pada :
a. Pada tanggal 4 Nopember 2013 melalui transfer ke rekening Tergugat I di
PE
Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Katamso dengan nomor rekening 10500-0561689-5, sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah); b. Pada tanggal 30 Juni 2014 melalui transfer ke Rekening Tabungan Bisnis Mandiri atas nama Tergugat I di Bank Mandiri Cabang Jakarta Taman Ismail Marzuki
dengan
nomor
rekening
123-00-0563032-4,
sebesar
Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; 6. Bahwa
benar
sebelum
Penggugat
memberikan
uang
sebesar
Rp.1.350.000.000,- atau sekitar pertengahan bulan juni 2014, Tergugat I ada meminta
kepada
Penggugat
untuk
diberikan
pinjaman
sebesar
Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) agar total utang Tergugat I kepada Penggugat genap menjadi Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dimana Penggugat menyetujui akan memberikan utang tersebut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman16
ME DA N
kepada Tergugat I dengan syarat, Tergugat I harus menyerahkan jaminan yang nilainya lebih dari empat milyar rupiah, dan Tergugat I menyetujui pemberian jaminan berupa 4 (empat) unit rumah toko 3 ½ tingkat berikut dengan tanahnya di Jalan P. Diponegoro Kota Lubuk Pakam yang nilainya menurut pasaran sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;
7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, Penggugat membawa Tergugat I untuk menemui Gongga Marpaung, SH, Notaris di Medan guna merealisasikan I
GI
perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat
yang sebelumnya telah
disepakati secara lisan dimana Penggugat bersedia memberikan utang kepada sedangkan Tergugat I bersedia
ING
Tergugat I sebesar Rp.2.900.000.000,-
memberikan barang jaminan yang nilainya melebihi Rp.4.000.000.000,- ; 8. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 ditandatanganilah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 52 antara Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Gongga
NT
Marpaung, SH, Notaris di Medan, dengan objek sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam SHM 1257 / Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji, perbuatan hukum ini pada hakekatnya adalah Tergugat I menberikam jaminan
ILA
utang kepada Penggugat karena para pihak dalam akta sangat faham dan sadar bahwa Akta Pengikatan Jual Beli tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengalihkan hak,
karenanya tidak beralasan dalil Penggugat yang
bangunan
AD
menyatakan Akta ini sebagai perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas dan tanahnya sebagaimana termaktub dalam SHM No. 1257 /
Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji ;
NG
9. Bahwa benar Tergugat I ada menandatangni Surat Pernyataan & Kuasa yang telah dipersiapkan Penggugat, bertanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I bersedia membayar kepada Penggugat sebesar
PE
Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) paling lama tanggal 30 Nopember 2014, dimana jika Tergugat I melakukan pembayaran maka Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung, SH wajib dibatalkan Penggugat, akan tetapi jika Tergugat I tidak dapat membayarnya maka Penggugat dapat mengajukan Akta Jual Beli guna menindak lanjuti Pengikatan Jual Beli No 52 ; 10. Bahwa setelah ditandatanganinya Akta Nomor 52 di hadapan Notaris Gongga Marpaung, SH dan Surat Pernyataan & Kuasa Tergugat I meminta uang yang dijanjikan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.2.900.00.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan dijawab Penggugat akan mengirimnya secara bertahap dalam tiga tahap pengiriman, dimana hingga hari ini Penggugat hanya mengirim kepada Tergugat I sesebar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman17
ME DA N
lima puluh juta rupiah) sedangkan sisainya tidak pernah diberikan Penggugat kepada Tergugat I sekalipun telah Tergugat I ingatkan berulang kali ; 11. Bahwa dari dalil Para Tergugat pada alinea diatas, dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak menepati janjinya kepada Tergugat I untuk memberikan utang sebesar Rp.2.900.000.000,- melainkan hanya memberikan sebagiannya yaitu sebesar Rp.1.350.000.000,- karenanya tidak patut dan tidak berdasar untuk menyatakan
Tergugat
I
berutang
kepada
Penggugat
sebesar
Rp.
mewajibkan
Tergugat
I
GI
4.000.000.000,- karenanya tidak ada alasan hukum untuk menghukum atau membayar
ING
Rp.4.000.000.000,- ;
kepada
Penggugat
sebesar
12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menyerahkan uang kepada Tergugat
I
sebagaimana
yang
telah
disepakati
yaitu
sebesar
Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai tambahan
NT
atas pinjaman uang sebelumnya, melaiinkan hanya menyerahkan sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), maka dalam pandangan hukum, Penggugat patut dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) ;
ILA
13. Bahwa oleh karena Penggugat telah terlebih dahulu ingkar janji (wanprestasi) maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut pelaksanaan perjanjian
tersebut
sebelum
Penggugat
memenuhi
seluruh
kewajiban
AD
Penggugat kepada Tergugat I ;
14. Bahwa perikatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 adalah Pengikatan Jual Beli bukan Perjanjian Jual
NG
Beli, dimana kehendak kedua belah pihak dapat dilihat dalam perjanjian tersebut sebagaimana termaktub pada Pasal 1, yang berbunyi : “pihak pertama berjanji untuk menjual dan memindahkan kepada pihak
PE
kedua untuk membeli dan menerima pemindahan hak dari pihak pertama” 15. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 tersebut, dapat difahami kehendak kedua belah pihak yaitu pihak pertama akan menjual serta pihak kedua akan membeli, artinya belum terjadi jual beli antara pihak pihak berdasarkan Akta No. 52 tersebut ; 16. Bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah, mengapa jual beli tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini adalah
dikarenakan
pihak kedua
(i.c. Penggugat) belum melaksakan
kewajibannya, sebagaimana dikemukakan bahwa Akta 52 ini pada hakekatnya adalah sebagai jaminan utang (bukan jual beli sesungguhnya), dimana Penggugat
bersedia
Rp.4.000.000.000,-
memberi
utang
kepada
Tergugat
I
sebesar
(empat milyar rupiah) akan tetapi yang diberikan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman18
ME DA N
Penggugat kepada Tergugat I hanya sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), inilah alasan Tergugat I tidak mau melaksanakan Jual Beli dengan Penggugat ;
17. Bahwa terkait dengan 4 (empat) unit Rumah Toko 3 ½ Tingkat berikut dengan tanahnya seluas 640 M2 atas nama San Tji berdasarkan SHM 1257 / Lubuk Pakam Pekan di Jalan P. Diponegoro Kota Lubuk Pakam yang menjadi objek dalam Pengikatan Jual Jual Beli sebagaiamana Akta Nomor 52, yang dibuat
GI
dihadapan Gongga Marpaung, SH, Notaris di Medan, bertanggal 30 Juni 2014, karena sejak semula atau pada hakekatnya hanya sebagai barang jaminan
ING
maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakannya sebagai milik Penggugat ; 18. Bahwa sangat tidak patut untuk menyatakan 4 (empat) unit Rumah Toko 3 ½ Tingkat berikut dengan tanahnya seluas 640 M2 atas nama San Tji berdasarkan SHM 1257 / Lubuk Pakam Pekan di Jalan P. Diponegoro Kota sebagai milik Penggugat dilihat dari sisi harganya dimana
NT
Lubuk Pakam
Penggugat hanya mengeluarkan uang (dengan memberikan utang kepada Tergugat I) sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta
ILA
rupiah) berniat mengambil alih asset Tergugat I bernilai menurut harga pasar sekira Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), hal patut diidentikan dengan perampokan dengan menjadi upaya hukum sebagai cara yang dianggap
AD
elegan, dari sini dapat dibuktikan bahwa Penggugat lah sebenarnya yang beritikat tidak baik kepada Tergugat I ; 19. Bahwa terhadap Perjanjian sebagai Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 52 yang
NG
dibuat dihadapan Gongga Marpaung, SH, Notaris di Medan bertanggal 30 Juni 2014 telah Tergugat ajukan pembatalannya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Desember 2014, sebagaimana perkara perdata nomor :
PE
166/Pdt.G/2014/PN-LP ; 20. Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan & Kuasa bertanggal 30 Juni 2014 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya diantaranya pada angka 12 posita gugatan, Surat Pernyataan & Kuasa tersebut bukan sebagai perjanjian membeli kembali atau jaminan membeli kembali, karena dalam Surat Pernyataan & Kuasa tersebut tidak pernah disebutkan hal demikian, dimana sebenarnya Surat Pernyataan & Kuasa ini dibuat atas permintaan Penggugat kepada Tergugat I untuk melengkapi Akta No. 52, dan setelah Tergugat I telaah isinya saat ini, hanya merupakan pernyataan sepihak dari Tergugat I untuk memberikan uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Penggugat, yang timbul karena Penggugat berjanji mau memberikan utang kepada Tergugat I sebesar Rp.4.000.000.000,- dan karena Penggugat tidak Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman19
ME DA N
memberikan utang kepada Tergugat I sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) maka Pernyataan tersebut haruslah dipandang tidak pernah berlaku ;
21. Bahwa dari dalil dalil Para Tergugat diatas terbantah sudah seluruh dalil dalil gugatan Penggugatyang menyatakan Tergugat I berutang kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
22. Bahwa tidak berdasar untuk menerima gugatan Penggugat sebagai gugatan
GI
perbuatan melawan hukum (vide angka 26 posita gugatan) atas tindakan Tergugat I yang pemblokiran SHM No 1257 karena yang melakukan
ING
pemblokiran tersebut adalah Kepaka Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, serta tidak berdasar pula untuk menerima gugatan Penggugat sebagai gugatan perbuatan melawan hukum (vide angka 26 posita gugatan) atas perbuatan Tergugat I mengajukan guatan perdata di Pengadilan Negeri
NT
Lubuk Pakam sebagaimana perkara Nomor : 166/Pdt.G/2014/PN-LP, dimana dalam pandangan hukum, jika Penggugat keberatan dengan gugatan tersebut dapat ditempuh dengan mengajukan eksepsi dan jawaban serta gugatan
ILA
rekonpensi bukan dnegan mengajukan gugatan baru, tidak sepatutnya suatu gugatan ditanggapi dengan gugatan baru, karena hal ini akan mengacaukan pemeriksaan perkaranya, dimana terhadap satu masalah terdapat lebih dari
AD
satu perkara ;
23. Bahwa hingga saat ini dalam pandangan hukum tanah sebagaimana termaktub dalam SHM 1257 / Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji adalah milik San Tji
NG
(i.c. Tergugat I) bukan milik Penggugat, sehingga Tergugat I mendapat keleluasaan hukum untuk melakukan tindakan apa pun terhadap tanah dan bangunan
diatasnya,
karenanya
tidak
ada
alasan
hukum
untuk
PE
mengkwalifikasikan perbuatan Tergugat I atas tanah tersebut sebagai perbuatan melawan hukum ; 24. Bahwa jika Penggugat merasa keberatan karena tidak dipenuhinya janji janji Tergugat I dalam Akta Notaris Gongga Marpaung, SH, Nomor 52, selayaknya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi bukan gugatan melawan hukum seperti gugatan ini ; 25. Bahwa oleh karena tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga sebagai petitum pokok dari gugatan penggugat, demikian juga halnya dengan petitum gugatan lainnya dari gugatan Penggugat patut pula untuk ditolak karena merupakan petitum ikutan dari petitum pokok ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman20
ME DA N
26. Bahwa dalam perkara
a quo Penggugat mengajukan gugatan untuk
menyerahkan sebidang tanah berikut rumah toko diatasnya karena menurut Penggugat tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat bukan merupakan gugatan untuk pembayaran sejumlah uang, karenanya tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan dalam perkraka a quo, terlebih lebih benda yang jadikan objek gugatan telah di blokir di BPN Kabupaten Deli Serdang, sehingga tidak mungkin untuk dialihkan, karenanya tidak ada alasan
27. Bahwa tidak berdasar
GI
hukum untuk meletakan sta jaminan dalam perkara ini ; petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang
ING
memintakan untuk menyatakan Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik dan mendapat perlindungan hukum, sekaligus menyatakan demi hukum Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257 /
NT
Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 10-06-2014 dengan Surat Ukur No. 791 / Lubuk Pakam Pekan/2014, tanggal 04-06-2014 yang terletak di Jalan P. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten
ILA
Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berikut 4 (empat) unit rumah toko (ruko) 3 ½ (tiga setengah) tingkat berikut turunannya, karena
tidak mungkin
Penggugat dapat dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik sebelum
AD
perjanjiannya dinilai secara hukum, artinya dalam perkara ini, Penggugat telah memutar balikan sistimatika prosedur hukum dari yang belakangan menjadi yang terdahulu,
seharusnya
perbuatan hukumnya (i.c. perjanjian) terlebih
NG
dahulu dinilai, baru kemudian ditentukan status hukumnya, bukan sebaliknya, status hukumnya terlebih ditentukan baru kemudian dinilai perbuatan hukumnya ;
PE
28. Bahwa jika diperbandingkan petitum gugatan angka 4, 5 dan 6 terlihat pemutarbalikan sisitimatika prosedur hukum, hal ini tentunya disengaja dengan tujuan tujuan tertentu yang sifat jebakan dalam persidangan perkara ini ; 29. Bahwa tidak berdasar angka 5 petitum gugatan Penggugat yang memintakan demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung, SH PPAT/Notaris di Medan pada tanggal 30 Juni 2014 dan penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 1257 berikut (empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikut turunannya adalah sah dan berkekuatan hukum, karena angka 5 petitum gugatan Penggugat ini ditargetkan untuk meneguhkan angka 4 petitum gugatan Penggugat (inilah target pemutar balikan sistimatika sebagaimana kami dalilkan pada angka 28 diatas), dimana dapat kami tegaskan disini bahwa Akta Perikatan Jual Beli No. 52 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung, SH Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman21
ME DA N
Notaris di Medan adalah Pengikatan jual beli bukan Akta Jual beli dimana berdasarkan Pasal 1 Akta dimaksud ditegaskan kehendak para pihak dimana tidak terlaksananya perikatan ini karena Penggugat tidak memenuhi janjinya untuk memberikan utang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melainkan hanya sebahagiannya;
30. Bahwa tidak berdasar juga angka 6 petitum gugatan Penggugat yang meminta demi hukum Surat Pernyataan & Kuasa tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat
GI
Tergugat I dan diwaarmeking dibawah nomor : 237/W/2014 tanggal 30 Juni 2014 adalah sah berkekuatan hukum, karena surat ini lahir dari janji Penggugat
ING
untuk memberikan utang kepada Tergugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sedangkan hingga saat ini Penggugat tidak pernah memberikan utang kepada Tergugat I sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melainkan hanya sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima
NT
puluh juta rupiah) ;
31. Bahwa tidak berdasar angka 7 petitum gugatan Penggugat yang memintakan Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan dan dihukum untuk mencabut
ILA
permohonan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1257 / Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 10-06-2014 dengan Surat Ukur No. 791 / Lubuk Pakam Pekan/2014, tanggal 04-06-2014 di Kantor BPN Kabupaten Deli
AD
Serdang ... dst. dengan alasan Tergugat II tidak pernah dinyatakan bersalah atau melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada alasan untuk menghukum Tergugat II, dan selain dari pada itu pemblokiran yang dilakukan
NG
BPN Kabupaten Deli Serdang bukan hanya berdasarkan permohonan Tergugat I akan tetapi juga berdasarkan adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register nomor : 166/Pdt.G/2014/PN-LP, sedangkan
PE
dalam petitum gugatan Penggugat pada bagian ini tidak menyinggung perkara perdata dimaksud ; 32. Bahwa tidak berdasar juga angka 8 petitum
gugatan Penggugat yang
memerintahkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II
untuk
melaksanakan Akta Jual Beli dihadapan PPAT ... dst, hal ini dikarenakan Tergugat II tidak pernah dinyatakan bersalah atau melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada alasan untuk menghukum Tergugat II, serta tidak dapat dibenarkan secara hukum membuat Akta Jual Beli terhadap tanah dimana harga tanahnya belum dilakukan pembayaran yang sesuai dan jika hal ini dipaksakan maka sama dengan melakukan perampokan atas harta benda Tergugat I dengan memakai pengadilan sebagai alat ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman22
ME DA N
33. Bahwa jika Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan yang ada diatasnya maka dalam pandangan hukum, Penggugat tidak pula mempunyai hak untuk melaksanakan pemagaran dan pembangunan atas tanah dan rumah tersebut, karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 9 patut untuk ditolak ;
34. Bahwa tidak ada alasan untuk menghukum Tergugat I membayar ganti rugi dalam perkara a quo karena dalam pokok sengketa a quo justru Penggugat
GI
yang tidak dapat memenuhi kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, karenanya angka 10, 11 dan 12 petitum gugatan Penggugat patut untuk ditolak;
seluruh gugatan Penggugat ;
ING
35. Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas berdasar kiranya untuk menolak
36. Bahwaberdasarkan argumen hukum diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
NT
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi :
ILA
Tergugat I dalam Konpensi (disingkat Tergugat I d.K.) dan Tergugat II dalam Konpensi (disingkat Tergugat II d.K.) dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi (disingkat Penggugat d.K.) sehingga
AD
kedudukan masing masing menjadi Penggugat I dalam Rekonpensi (disingkat Penggugat I d.R.) dan Penggugat II dalam Rekonpensi (disingkat Penggugat II
NG
d.R.) serta Tergugat dalam Rekonpensi (disingkat Tergugat d.R.); Adapun dasar dan alasan Penggugat I d.R dan Penggugat II d.R. mengajukan gugatan rekonpensi ini adalah sebagai berikut :
PE
1. Bahwa antara Penggugat I d.R. dengan Tergugat d.R, telah terjalin pertemanan sehingga diantara keduanya telah tertanam rasa saling percaya serta saling membantu termasuk dalam perekonomian ; 2. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2013, Penggugat d.R mengutang uang Tergugat d.R sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) uang mana dikirimkan Tergugat d.R. ke rekening Penggugat I d.R. di Bank Mandiri Cabang Medan Katamso atas nama Penggugat I d.R. dengan Nomor Rekening 105-00-0561689-5 dan telah diterima oleh Penggugar d.R. ; 3. Bahwa selanjutnya karena Penggugat d.R. membutuhkan dana lagi, sekitar pertengahan bulan Juni 2014, Penggugat I d.R. meminta kepada Tergugat d.R. untuk dapat memberikan tambahan utang sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) agar total seluruh utang Penggugat I d.R. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman23
ME DA N
pada Tergugat d.R. menjadi Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), permintaan Penggugat I d.R. ini disanggupi oleh Tergugat d.R. dengan syarat, Penggugat I d.R. memberikan jaminan barang yang nilainya lebih besar dari Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dimana Penggugat I d.R. menyetujui pemberian jaminan tersebut berupa 4 (empat) unit Rumah Toko 3 ½ tingkat diatas sebidang tanah seluas 640 M2 di Jalan P. Diponegoro Kota Lubuk Pakam dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1257 / Lubuk Pakam Pekan atas
GI
nama San Tji ;
4. Bahwa setelah Penggugat I d.R dan Tergugat d.R mencapai kata sepakat
ING
untuk memberikan utang serta barang jaminan, Penggugat I d.R. menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1257 / Lubuk Pakam Pekanatas nama San Tji kepada Tergugat d.R. untuk dibuatkan akta perikatannya oleh Notaris yang dipilih oleh Tergugat d.R. ;
NT
5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, Penggugat I d.R. dan Tergugat d.R. menghadap Notaris di Medan yang bernama Gongga Marpaung, SH guna menandatangani Akta terkait dengan utang piutang Penggugat I d.R dengan
ILA
Tergugat d.R serta penyerahan barang jaminannya ; 6. Bahwa sewaktu Penggugat I d.R. dan Tergugat d.R menghadap Notaris Gongga Marpaung,SH, ternyata
oleh Notaris Gongga Marpaung, SH telah
AD
disiapkan draft akta perjanjian antara Penggugat I d.R dan Tergugat d.R. dan hanya tinggal ditanda tangani serta diberi nomor, akta mana diberi Judul PENGIKATAN JUAL BELI dan selembar SURAT PERNYATAAN & KUASA,
NG
dimana sebelum Penggugat I d.R. menandatangani akta tersebut sempat Penggugat I d.R. bertanya kepada Tergugat d.R.
tentang akta tersebut
mengapa berjudul Pengikatan Jual Beli, akan tetapi setelah Tergugat
berdasarkan Pasal 1 Akta Pengikatan Jual Beli
PE
meyakinkan Pengugat I d.R.
d.R.
tersebut bukan tentang Jual Beli melainkan tentang kehendak melakukan jual beli, akhirnya Penggugat d.R. menandatangani Akta Tersebut ; 7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengetahui Akta Pengikatan Jual Beli antara Penggugat I d.R dengan Tergugat d.R. dibubuhi nomor 52 oleh Notaris Gongga Marpaung, SH, dimana selain akta No. 52 ini, Penggugat I d.R. juga diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan & Kuasa dihadapan Notaris Gongga Marpaung, SH, surat mana kemudian diwaarmeking oleh Notaris dibawah nomor : 237/W/2014 bertanggal 30 Juni 2014 ; 8. Bahwa setelah Penggugat I d.R menandatangani Akta No. 52 dan Surat Pernyataan & Kuasa, Penggugat I d.R. menanyakan kepada Tergugat d.R, tentang uang sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman24
ME DA N
rupiah) yang akan diberikan Tergugat d.R. kepada Penggugat I d.R.
dan
dijawab oleh Tergugat d.R. bahwa uang tersebut akan ditransfer secara bertahap ke rekening Penggugat I d.R ;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat I d.R dengan Tergugat d.R merupakan teman maka Penggugat I d.R. bersedia menandatangani Akta No. 52 dan Surat Pernyataan & Kuasa sekalipun uangnya belum diterima, pada hal Surat Pernyataan & Kuasa yang Penggugat tanda tangani menyebutkan nominal
GI
uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) setara dengan jumlah uang yang akan diberikan Tergugat d.R. kepada Penggugat d.R. ;
ING
10. Bahwa hingga saat ini Tergugat d.R tiidak memberikan uang tambahan utang kepada Penggugat I d.R. sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) melainkan hanya sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) saja karenanya patut dinyatakan Tergugat d.R
11. Bahwa
total
utang
NT
telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ; Penggugat
I
d.R
kepada
Tergugat
d.R
adalah
Rp.1.100.000.000,- + Rp1.350.000.000,- = Rp.2.450.000.000,- (dua milyar
ILA
empat ratus lima puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana yang digembar gemborkan Tergugar d.R. dimana mana ;
AD
12. Bahwa sekalipun Tergugat d.R. tidak pernah memberikan uang dalam bentuk utang kepada Penggugat I d.R. sebesar Rp.4.000.000.000,Tergugat
akan tetapi
d.R. meminta kepada Penggugat I d.R untuk membayar kepada
NG
Tergugat sebesar Rp.4.000.000.000,- permintaan mana sudah barang tentu Penggugat I d.R. tolak, dengan alasan Tergugat I d.R. belum melaksanakan isi perjanjian untuk memenuhi kewajiban memberikan tambahan uang kepada
PE
Penggugat I d.R sebesar Rp.2.900.000.000,- melainkan hanya sebagiannya yaitu sebesar Rp.1.350.000.000,- ; 13. Bahwa dari hubungan hukum antara Penggugat I d.R dengan Tergugat d.R. terlihat jelas hakekat hubungan hukum tersebut
adalah perjanjian pinjam
meminjam uang yang dilakukan secara lisan yang diikuti dengan penyerahan Jaminan
berupa 4 (empat) unit Rumah Toko 3 ½ tingkat diatas sebidang
tanah seluas 640 M2 di Jalan P. Diponegoro, Kota Lubuk Pakam
dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor 1257 / Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji yang diformalkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli dan Surat Pernyataan & Kuasa, formalitas ini (Pengikatan Jual Beli) tentunya bertentangan peraturan perundangan
khususnya peraturan
perundangan terkait dengan pajak
perolehan hak atas tanah, sehingga melanggar syarat objektif dari pasal 1320 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman25
ME DA N
KUH Perdata tepat syarat “Sebab Yang Halal”, yang membawa konsekwensi hukum, Pengikatan Jual Beli antara Penggugat I d.R. dengan Tergugat d.R. harus dipandang Batal Demi Hukum atau dipandang tidak pernah ada (null void) ;
14. Bahwa belakangan ini, Tergugat d.R. berusaha untuk memiliki benda jaminan yang Penggugat I d.R. serahkan kepada Tergugat d.R. berupa 4 (empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikut dengan tanahnya seluas 640 M2 atas nama Penggugat
GI
I d.R. sebagaimana SHM No. 1257, dengan cara melakukan balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;
Penggugat
I
d.R.
yang
ING
15. Bahwa melihat gelagat buruk dari Tergugat d.R yang ingin menguasai aseet nilainya
menurut
harga
pasar
sekitar
Rp.7.000.000.000,- (tujum milyar rupiah) pada hal utang Penggugat I d.R. kepada Tergugat d.R. hanya sebesar Rp.2.450.000.000,- maka Penggugat I
NT
d.R. melakukan upaya penyelamatan asset tersebut dengan memohonkan blokir ke Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang diikuti dengan pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24
ILA
Desember 2014, terdaftar dibawah nomor : 166/Pdt.G/2014/PN-LP ; 16. Bahwa Tergugat d.R. merasa keberatan atas pemblokiran dan gugatan yang Penggugat I d.R.
ajukan sebagaimana angka 15 diatas, keberatan mana
AD
diujudkan Tergugat d.R.
dengan cara mengajukan gugatan tersendiri di
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal
27 Januari 2015, terdaftar
dibawah nomor : 11/Pdt.G/2015/PN-LP, sebagaimana perkara a quo dalam
NG
konpensi ;
17. Bahwa dari perkara perdata no 11/Pdt.G/2015/PN-LP, sebagai gugatan konpensi a quo, Penggugat I d.R. menjadi tahu niat Tergugat d.R untuk
PE
menguasai asset milik Penggugat d.R, senilai Rp.7.000.000.000,- dengan hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp.2.450.000.000,- perbuatan Tergugat mirip dengan perampokan yang sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan asas kepatutan ; 18. Bahwa masih dari perkara perdata no 11/Pdt.G/2015/PN-LP, sebagai gugatan konpensi a quo, Penggugat I d.R. menjadi tahu niat Tergugat d.R. bermaksud menguasai dan memiliki asset Penggugat d.R. berupa 4 (empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikut dengan tanahnya seluas 640 M2 atas nama Penggugat I d.R. sebagaimana SHM No. 1257, berdasarkan Akta No. 52 tentang Pengikatan Jual Beli, yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung, SH, Notaris di Medan, tanggal 30 Juni 2014 jo Surat Pernyataan & Kuasa bertanggal 30 Juni 2014
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman26
ME DA N
yang diwaarmeking oleh Notaris Gongga Marpaung, SH, dibawah nomor : 237/W/2014 bertanggal 30 Juni 2014 ;
19. Bahwa sebelum mengajukan gugatan perdata sebagaimana perkara nomor : 11/Pdt.G/2015/PN-LP, tanggal 27 Januari 2015, Tergugat d.R. telah melakukan upaya upaya untuk mengalihkan asset milik Penggugat I d.R. berupa 4 (empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikut dengan tanahnya seluas 640 M2 atas nama Penggugat I d.R. sebagaimana SHM No. 1257, serta melakukan pemagaran
GI
didepan tanah tersebut dan memasang plakat larangan masuk ke lahan tersebut karenanya pagar tersebut haruslah dibongkar oleh Tergugat d.R. ;
ING
20. Bahwa tidak ada alasan untuk menjadikanAkta No. 52 dan Surat Pernyataan& Kuasa sebagai dasar peralihan hak atas 4 (empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikut dengan tanahnya seluas 640 M2 atas nama Penggugat I d.R. sebagaimana SHM No. 1257 dari Penggugat I d.R kepada Tergugat d.R. karena hubungan
Piutang dengan Jaminan
NT
hukum antara Penggugat I d.R. dengan Tergugat d.R. adalah Perjanjian Utang serta Akta No 52 melanggar Unsur Objektif dari
Pasal 1320 KUH Perdata karenanya dalam Pandangan Hukum Akta No. 52
ILA
harus dipandang tidak pernah ada atau batal demi hukum (null void) ; 21. Bahwa Surat Pernyataan & Kuasa dan Akta 52
pada hakekatnya adalah
perikatan pengikut yang merupakan ikutan perikatan pokok
berupa pinjam
AD
meminjam uang secara lisan, dimana oleh karena Tergugat d.R. tidak memenuhi janjinya untuk memberikan utang kepada Penggugat I d.R. sebesar Rp.4.000.000.000,-
melainkan
hanya
sebagiannya,
yaitu
sebesar
NG
Rp.2.450.000.000,- karenanya dalam pandangan hukum Tergugat I d.R. telah melakukan wanprestasi atas perjanjian lisan tersebut maka dalam pandangan hukum Akta 52 dan Surat Pernyataan & Kuasa harus dipandang tidak berlaku
PE
karena perjanjian pokoknya belum terlaksana ; 22. Bahwa objek perkara a quo berupa 4 (empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikut dengan tanahnya seluas 640 M2 atas nama Penggugat I d.R. sebagaimana SHM No. 1257, adalah gono gini antara Penggugat I d.R. dan Penggugat II d.R. maka beralasan hukum kiranya bagi Penggugat II d.R. untuk mengajukan gugatan rekonpensi ini ; 23. Bahwa oleh karena Tergugat d.R. tidak dapat memberikan kepada Penggugat I d.R. uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan secara lisan maka dalam pandangan hukum Tergugat d.R. dikwlalifikasikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ; 24. Bahwa oleh karena Penggugat I d.R. telah menerima dari Tergugat d.R. uang sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman27
ME DA N
maka sepatutnyadinyatakan Penggugat I d.R. berutang kepada Tergugat d.R sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar Penggugat I d.R. kepada Tergugat d.R. ;
25. Bahwa 4 (empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikut dengan tanahnya seluas 640 M2 atas nama Penggugat I d.R. sebagaimana SHM No. 1257 ditujukan sebagai jaminan utang Penggugat I d.R kepada Tergugat d.R. dan bukan untuk dialihkan oleh Penggugat I d.R. kepada Tergugat d.R. maka tidak ada alasan
GI
hukum bagi Tergugat d.R. untuk memilikinya karenanya sepatutnya Tergugat d.R. mengembalikan SHM No. 1257 / Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji
ING
(i.c. Pengugat I d.R.) kepada Penggugat I d.R. secara baik dan tanpa beban apapun ;
26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.R. yang mengaku sebaia pemilik atas 4 (empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikut dengan tanahnya seluas 640 M2 atas
NT
nama Penggugat I d.R. sebagaimana SHM No. 1257 atas nama San Tji serta memasang pagar didepan tanah serta plang dilarang masuk, sangat merugikan Penggugat I d.R.
dan Penggugat II d.R. berupa masa malu yang tidak
ILA
kepalang tanggung dan tak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk singkatnya gugatan rekonpensi ini dinilai sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) , hal ini dipandang patut karena Penggugat I d.R sebagai pengusaha
AD
terkenal di Lubuk Pakam sedangkan Penggugat II d.R sebagai istri dari Pengusaha terkenal di Lubuk Pakam ; 27. Bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada bukti bukti otentik maka sangat
NG
beralasan hukum untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalan secara serta merta sekali pun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat d.R. 28. Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini memerlukan biaya, maka sangat
PE
beralasan untuk membebankan biaya perkara a quo kepada Tergugat d.R, semula Penggugat d.K ; Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Penggugat I d.R / Tergugat I d.K. dan Penggugat II d.R / Tergugat II d.K. memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut : Dalam Konpensi : Tengtang Eksepsi : -
Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman28
Menolak seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi : 1. Menerima gugatan rekonpesi seluruhnya :
ME DA N
Dalam Pokok Perkara :
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian utang piutang antara Penggugat I d.R. dengan Tergugat d.R, yang dibuat secara lisan sejumlah
GI
Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan telah diserahkan Tergugat d.R. kepada Pengugat I d.R. sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus
ING
lima puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan Tergugat d.R. telah wanprestasi
karena tidak menyerahkan
kepada Penggugat d.R. uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
NT
4. Menyatakan demi hukum Penggugat I d.R. berutang kepada Tergugat d.R sesebar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar Penggugat I d.R. kepada Tergugat d.R. ; 5. Menyatakan Tidak sah dan tiidak berkekuatan hukum Perikatan antara
ILA
Penggugat I d.R dengan Tergugat
d.R. berupa Akta Pengikatan Jual Beli
Nomor 52, yang dibuat dihadapan Notaris Gongga Marpaung, SH ; 6. Menyatakan Surat Pernyataan & Kuasa yang Penggugat I d.R buat tanggal 30
AD
Juni 2014 dan waarmeking oleh Notaris Gongga Marpaung, SH, dibawah nomor : 237/W/2014, tanggal 30 Juni 2014, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
NG
7. Menghukum Tergugat d.R untuk menyerahkan kepada Penggugat I d.R, Sertifikak Hak Milik No. 1257 / Lubuk Pakam Pekan bertanggal 12-06-2014 atas nama San Tji (i.c. Pengugat I d.R.) ;
PE
8. Menghukum Tergugat d.R. untuk membongkar pagar yang dipasang Tergugat d.R diatas tanah milik Penggugat I d.R. sebagai termaktub dalam Sertifikak Hak Milik No. 1257 / Lubuk Pakam Pekan bertanggal 12-06-2014 atas nama San Tji (i.c. Pengugat I d.R.) ; 9. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pengugat d.R. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; 10. Menyatakan putusan dapat dijalan secara serta merta sekali pun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat d.R. ; Atau: 1. Menerima gugatan rekonpensi seluruhnya :
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman29
ME DA N
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian utang piutang antara Penggugat I d.R. dengan Tergugat d.R, yang dibuat secara lisan sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan telah diserahkan Tergugat d.R. kepada Pengugat I d.R. sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan Tergugat d.R. telah wanprestasi
karena tidak menyerahkan
kepada Penggugat d.R. uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar
GI
rupiah) ;
4. Menyatakan demi hukum Penggugat I d.R. berutang kepada Tergugat d.R
ING
sesebar Rp.2.450.000.000,- (dua miulyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar Penggugat I d.R. kepada Tergugat d.R. ; 5. Menyatakan demi hukum Perikatan antara Penggugat I d.R dengan Tergugat I d.R. sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 52, yang dibuat dihadapan
NT
Notaris Gongga Marpaung, SH sebagai pemberian jaminan atas utang Penggugat I d.R. kepada Tergugat d.R. ; 6. Menyatakan Surat Pernyataan & Kuasa yang Penggugat I d.R buat tanggal 30
ILA
Juni 2014 dan waarmeking oleh Notaris Gongga Marpaung, SH, dibawah nomor : 237/W/2014, tanggal 30 Juni 2014, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
AD
7. Menghukum Tergugat d.R untuk menyerahkan kepada Penggugat I d.R, Sertifikak Hak Milik No. 1257 / Lubuk Pakam Pekan bertanggal 12-06-2014 atas nama San Tji (i.c. Pengugat I d.R.) ;
NG
8. Menghukum Tergugat d.R. untuk membongkar pagar yang dipasang Tergugat d.R diatas tanah milik Penggugat I d.R. sebagai termaktub dalam Sertifikak Hak Milik No. 1257 / Lubuk Pakam Pekan bertanggal 12-06-2014 atas nama
PE
San Tji (i.c. Pengugat I d.R.) ; 9. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat d.R. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; 10 Menyatakan putsan ini dapat dijalan secara serta merta sekali pun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat d.R. Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Menghukum Penggugat d.K. / Tergugat d.R. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain : “mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono)” Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman30
ME DA N
Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam
menjatuhkan
Putusan
tanggal27
Juli
2015
Nomor:
11/Pdt.G/2015/PN.Lp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi -
Menolak eksepsi Tergugat I dan II;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
-
ING
DALAM REKONVENSI
GI
DalamPokokPerkara:
Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
NT
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000.-(Tujuh ratus enam puluh enam ribu
ILA
rupiah);
Membaca surat-surat:
1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 3Agustus 2015 yang dibuat
AD
oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Juli
NG
2015 Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Lp,; 2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang telah diberitahukan
PE
kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2015 ; 3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Oktober 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 16Nopember 2015 ; 4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula
Tergugat
tertanggal
17
Nopember
2015
yang
didaftarkan
di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Nopember 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2015 ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman31
ME DA N
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang manatelah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23Nopember 2015 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2015, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas
ING
GI
perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Medan ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat (Tuan Iyo Giok Hun) diajukan dalam tenggang waktu dan
NT
dengancara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu, maka Permohonan Banding tersebut dapat diterima ;
ILA
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Oktober 2015, yang mengemukakan sebagai berikut : TENTANG
JUDEX
AD
I.
PAKAMSECARA PUTUSANNYA
NYATA
PENGADILAN
TELAHSALAH
TERTANGGAL
11/Pdt.G/2015/PN.LBP,
NG
FACTIE
PERTIMBANGAN
KARENA
HUKUMNYA
(ONVOOLDOENDE
27 TIDAK SECARA
GEMOTIVEERD).,
NEGERI
LUBUK
DAN
KELIRU
DALAM
JULI
2015
NOMOR:
MEMBERIKAN RINCI
SEHINGGA
DASAR
DAN
JELAS
MENGABAIKAN
PE
FAKTA HUKUM.-
Bahwa melihat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara keseluruhan yang dituangkan dalam putusannya bertanggal 27 Juli 2015, ternyata judex factie sama sekali tidak menerapkan hukum dengan benar, baik dari sisi hukum pengkajian secara fakta maupun dari sisi hukum pengkajian terhadap bukti-bukti yang terlampir didalam berkas perkara ;
Bahwa judex factie Pengadilan NegeriLubuk Pakam
dalam perkara ini
terbukti secara nyata tidak mengkaji secara utuh dan menyeluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sehingga telah mengabaikan fakta
hukum yang
sangat
merugikan
Pembandingsebagai
Pembeli
danPemilik sebidang tanah seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman32
ME DA N
persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-2014 yang terletak di Jl. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,
berikut 4 (empat) unit rumah toko
(Ruko) 3 ½ (tiga setengah) tingkat berikut turutannya;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang
memeriksa dan
bertindak
kurang
cermat
dan
GI
mengadili serta memberikan putusan hukum dalam perkara a quo telah kurang
hati-hati,
karena
tidak
ING
mempertimbangkan fakta hukum authentiek dan konkrit berupa Akte Pengikatan Jual Beli No.52 tertanggal 30 Juni 2014 (vide bukti P.2) dan bukti P.3;
Bahwa bukti P-2 ini telah menunjukkan secara FAKTA dan NYATA,
NT
terhadap tindak lanjut dari bukti P-1 tersebut, Terbanding I (ic. SANTJI) telah melakukan
peristiwa hukum yaitu pada tanggal 30 Juni 2014 telah melepaskan hak-
ILA
haknya dengan telah menjual objek perkara kepada PEMBANDING (ic. IYO GIOK HUN) yang dikanal dengan sebidang tanah seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik
AD
(SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-2014 yang terletak di Jl. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk berikut 4
NG
Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,
(empat) unit rumah toko (Ruko) 3 ½ (tiga setengah) tingkat berikut turutannya.-
Bahwa sehingga bukti P-2 ini demi hukum dinyatakan sah dan berkekuatan
PE
hukum, dan PEMBANDING (ic. IYO GIOK HUN) adalah Pembeli yang beriktikad baik dan mendapat perlindungan hukum, sekaligus menyatakan demi hukum PEMBANDING adalah Pemilik objek perkara dimaksud.
Bahwa judex factie dalam memberikan dasar pertimbangan hukum terhadap gugatan
Penggugat/PEMBANDING dalam putusannya
sangat
ringkas dan tidak terperinci uraian pertimbangannya dan juga tidak secara seksama
didalam
meneliti
fakta
dan
uraian
hukumnya,
sehingga
pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat/PEMBANDING dalam perkara ini sama sekali tidak jelas dan tidak nampak dasar dan pedoman ketentuan hukumnya ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman33
ME DA N
Bahwa hal ini dapat dilihat dari halaman 55 alinea kedua yang secara nyata pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada menyentuh fakta hukum dari gugatan Penggugat/PEMBANDING, namun judex factie lebih memfokuskan diri kepada pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap bantahan yang diajukan oleh Para Terbanding sebagaimana pada halaman 54 alinea ketiga;
Bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan
GI
rinci terhadap gugatan Penggugat/PEMBANDING dalam putusannya, jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum Acara Perdata yang Mahkamah Agung RI dalam
ING
berlaku di peradilan Indonesia, dan oleh
putusannya bertanggal 26 September 1985 No.1604 K/ Sip/1984 secara tegas membatalkan putusan yang kurang cukup pertimbangan tersebut, sebagaimana kaedah hukumnya berbunyi :
NT
“Dalam hal suatu putusan yang ternyata didasari pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut”;
ILA
Demikian juga berdasarkan putusan Mahkmah Agung RI No.2461 K/Pdt/1984 tertanggal 10-12-1985, yang berbunyi : “judex factie dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang
AD
dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama, rinci menilai dan mempertimbangan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan” ; Bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara aquo ini, Pengadilan Negeri
NG
Lubuk Pakam tidak secara seksama, dan tidak rinci menilai dan mempertimbangan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan
PE
yang menjadi dasar putusan, sehingga jelas bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut diatas;
Bahwaoleh karena judex juris dalam putusan hukumnya secara nyata telah salah dan keliru, sehingga kurang pertimbangannya (ONVOOLDOENDE GEMOTIVEERD),
maka
cukup
alasan
hukum bagi
PEMBANDING
memohon kepada YTH. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan a quo berkenan: -- MEMBATALKAN : Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 27 Juli 2015 Nomor : 11/ Pdt.G/ 2015/ PN.LBP. DAN “MENGABULKAN” Gugatan Penggugat/PEMBANDING untuk seluruhnya.-
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman34
JUDEX
ME DA N
TENTANG
FACTIE
PENGADILAN
NEGERI
LUBUK
PAKAMSECARA NYATA TELAHSALAH DAN KELIRU
SERTA TIDAK
MENERAPKAN
PUTUSANNYA,
HUKUM
PEMBUKTIAN
DALAM
SEHINGGA MENGABAIKAN FAKTA HUKUM.-
1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638 K/ Sip/ 1969 tanggal 27 Juli 1970 yang kaedah hukumnya berbunyi : “Kekurangan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti para pihak
GI
berarti judex fatie/judex juris tidak tertib beracara atau kekurangan mempertimbangkan bukti-bukti, karena itu putusan tersebut harus
2. Bahwa
sebagaimana
ING
dibatalkan” didalam
gugatan
Penggugat
terdahulu,
PEMBANDING telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Terbanding dengan dasar dan alasan hukum serta FAKTA-
NT
FAKTA authentiektual yang patut dipertimbangkan oleh YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo;
ILA
3. Bahwa PEMBANDING dalam gugatannya telah mengajukan bukti suratsurat yang telah dinazegelen (dua puluh)
sesuai
asli dipersidangan sebanyak 20
AD
alat bukti yaitu bukti P-1 s/d bukti P-20 yang satu dengan lainnya mempunyai keterkaitan dan hukum yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini serta 2 (dua) orang
NG
saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu sdr. NICO HARAHAP dan sdr. JOKO TARUNA tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding, sedangkan Para Terbanding hanya mengajukan 2 (dua) alat bukti berupa fotocopy saja tanpa saksi;
PE
II.
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2013, Terbanding I mengeluh dan curhat kepada PEMBANDING yang mempersoalkan kucuran kredit serta sulitnya proses penambahan pinjaman di Bank Mandiri yang membuat profesi Terbanding I sebagai kontraktor/pemborong proyek pengaspalan jalan mengalami kesulitan keuangan, sehingga berkehendak meminjam uang kepada PEMBANDING; 5. Bahwa oleh karena sudah menjadi teman serta merasa kasihan, maka PEMBANDING akhirnya bersedia meminjamkan uang kepada Terbanding I dengan syarat pinjaman tersebut hanya berjangka waktu pendek yaitu 1 (satu) bulan saja, dan hal ini langsung disetujui oleh Terbanding I dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman35
ME DA N
jaminan TERGUGAT I bahwa begitu uang proyeknya cair, maka Terbanding I akan melunasi pinjaman dimaksud kepada PEMBANDING ; 6. Bahwa hubungan pinjam meminjam uang tersebut dilakukan beberapa kali, dan pada bulan Mei 2014 Terbanding I mengalami kesulitan keuangan yang
parah,
dan
pada
saat itu
Terbanding
PEMBANDING bahwa kesulitan keuangan
I
mengaku
kepada
yang dialaminya karena
prediksi pencairan uang proyek dari Pemerintah meleset dan juga
GI
Terbanding I pergunakan uang main spekulasi tanah (properti), dan meminta PEMBANDING untuk sabar hingga akhir bulan Juni 2014, padahal
ING
pada bulan Mei 2014 pinjaman Terbanding I kepada PEMBANDING adalah sebesar Rp.2.250.000.000.-(Dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah); 7. Bahwa berlanjut pada bulan Juni 2014 Terbanding I juga beralasan bahwa uang proyek mengalami kendala dan belum bisa membayar pinjaman
NT
kepada PEMBANDING, sementara beberapa lembar Bilyet Giro/ cek Terbanding I yang dipegang PEMBANDING senilai Rp. 2.250.000.000.(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah melewati tanggal jatuh
ILA
tempo, dan Terbanding I bermohon agar tidak dicairkan di Bank karena tidak ada dananya di Bank;
8. Bahwa oleh karena merasa tidak mampu dan tidak mempunyai finansial
lagi
untuk
membayar
pinjamannya
sebesar
AD
kemampuan
Rp.2.250.000.000.-(Dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada PEMBANDING, maka Terbanding I atas kehendak dan kemauannya
NG
sendiri dan atas persetujuan Terbanding II pada pertengahan bulan Juni 2014 menyerahkan kepada PEMBANDING agar membeli tanah milik Para Terbanding seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) yang
PE
dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-2014 yang terletak di Jl. Diponegoro,
Desa
Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berikut 4 (empat) unit rumah toko (Ruko) 3 ½ (tiga setengah) tingkat berikut turutannya dengan harga yang telah disepakati bersama senilai Rp.3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) ; 9. Bahwa oleh karena Terbanding I maupun Terbanding II secara nyata telah menerima
dan
menikmati
uang
dari
PEMBANDING
sebesar
Rp.2.250.000.000.-(Dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), maka Terbanding I meminta PEMBANDING melunasi pembelian objek tersebut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman36
ME DA N
yang sisanya sebesar Rp.1.350.000.000.-(Satu milyar tiga ratus lima puluh juta
rupiah)
dengan catatan
atas permintaan
Terbanding
I
agar
diperbolehkan membeli kembali objek tersebut dari PEMBANDING dengan harga Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah)
atau dengan kata lain,
Terbanding I akan memberikan keuntungan sebesar Rp.400.000.000.(Empat ratus juta rupiah) kepada PEMBANDING (vide bukti P-3) dan akan dibayar paling lambat pada tanggal 30 Nopember 2014, karena Terbanding
GI
I sendiri sangat yakin bahwa uang proyeknya akan cair pada pertengahan bulan Nopember 2014 sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
ING
10. Bahwa karena berteman baik dan percaya kepada Terbanding I, maka sebelum dilaksanakan jual beli objek dimaksud, pada tanggal 20 Juni 2014 PEMBANDING dan Terbanding I sepakat untuk survei ke lapangan/lokasi yaitu ke 4 (empat) unit bangunan ruko dimaksud (vide bukti P.6, P-7 dan
NT
P-8), ternyata bangunan ruko Terbanding I tersebut belum siap, bahkan pintu dan jendela bangunan itu sendiri belum ada dan hanya ditutup pakai triplek saja, bangunan ruko hanya dalam bentuk kotak sabun saja; oleh
karena
telah disepakati dan disetujui oleh Terbanding I
ILA
11. Bahwa
harga objek adalah sebesar Rp.3.600.000.000.-(Tiga milyar enam ratus juta rupiah), maka Terbanding I langsung meminta agar PEMBANDING
AD
segera melunasi sisanya sebesar Rp.1.350.000.000.-(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) seraya pada tanggal 23 Juni 2014 Terbanding I mempersiapkan dan menyerahkan dukomen dan surat-surat Asli, antara
NG
lain :
- Sertifikat Hak Milik No.1257 (vide bukti P-6) ; - Akte Persetujuan dan Kuasa dari Ny.Lisa (Terbanding II) kepada
PE
Terbanding I sebagaimana Akte No.11 tertanggal 23 Juni 2014 yang diperbuat dihadapan .Theresia Martianna Siahaan,S.H Notaris di Lubuk Pakam (vide bukti P-1);
- Surat Izin Mendirikan Bangunan, (vide bukti P-7) dan - Surat Keterangan Situasi Dan Bangunan (vide bukti P-8);
12. Bahwa karena percaya dan juga termakan iming-iming dari Terbanding I, maka pada tanggal 30 Juni 2014, dilangsungkanlah jual beli di hadapan Gongga Marpaung,S.H Notaris di Medan dengan Akte Pengikatan Jual Beli No.52, (vide bukti P-2) dan pada hari yang sama juga Terbanding I membuat Surat Pernyataan & Kuasa yang di Waarmerking oleh Gongga Marpaung, SH Notaris di Medan
(vide bukti P-3), dan pada hari dan
tanggal yang sama juga PEMBANDING melakukan transfer uang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman37
ME DA N
Rp.1.350.000.000.-(satu milyar tiga ratus juta lima puluh juta rupiah) ke Rekening Terbanding I di Bank Mandiri sebagai pelunasan pembelian objek perkara (vide bukti T.I-5) ;
13. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, di kantor Notaris GonggaMarpaung, SH juga Terbanding I membuka dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Kontan masing-masing sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) (vide bukti P-14) dan Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) (vide bukti P-17)
GI
dengan tanggal jatuh tempo 30 Nopember 2014, dengan catatan apabila ke-2 (kedua) lembar cek kontan tersebut cair, maka PEMBANDING wajib
ING
membatalkan Pengikatan Jual Beli yang diperbuat dihadapan Gongga marpuang, SH. Notaris di Medan tersebut; 14. Bahwa Terbanding I sengaja menggantungkan hak-hak PEMBANDING demi mengambil keuntungan dan kepentingan pribadi Terbanding I sendiri,
NT
tanpa memandang dan menghormati kapatutan hukum, norma hukum dan batas kewajaran hukum serta nilai kepercayaan yang berlaku didalam dunia bisnis, mitra dan rekan yang selama ini telah banyak berkorban
ILA
membantu finansial Terbanding I yang telah terpuruk dalam menjalan usahanya dibidang kontraktor; 15. Bahwa
PEMBANDING
sama
sekali tidak pernah berprasangka buruk
AD
terhadap Terbanding I, dan sejak diperbuatnya Akte Pengikatan Jual Beli No. 52I (vide bukti P-2) hubungan PEMBANDING dengan Terbanding I masih baik dan akrab, bahkan PEMBANDING bolak balik mempertanyakan
NG
seputar pencairan dana proyek, dan apakah pasti bisa cair ? namun dengan yakin Terbanding I menjawab “pasti bisa”, yaitu pertengahan bulan Nopember 2014 sudah pasti cair uang proyeknya sebesar
PE
Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah); 16. Bahwa semula Terbanding I meminta agar PEMBANDING pada tanggal 30 Nopember 2014 mencairkan saja kedua lembar cek kontan yang diserahkan kepada PEMBANDING dimaksud, namun ternyata pada tanggal 29 Nopember 2014, Terbanding I mengulah dan malahan meminta kepada PEMBANDING kembali untuk tidak mencairkan dulu kedua lembar cek kontannya tersebut, dengan alasan ada syarat administratif belum diselesaikan ke Bendahara Pemda, sehingga uang proyek belum bisa cair, dan meminta PEMBANDING untuk bersabar 1 (satu) minggu dulu; 17. Bahwa sikap dan tindakan Terbanding I yang tidak konsisten tersebut terus berlanjut dan malahan meminta waktu kembali hingga tanggal 15 Desember
2014,
seraya
menegaskanbila
mana
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
uangnya
Rp.
Halaman38
ME DA N
4.000.000.000.-(Empat milyar rupiah) (vide bukti P-14 dan P-17) tidak ada dananya,maka mempersilahkan PEMBANDING untuk Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik 1257 (vide bukti P-6) sesuai dengan Surat Pernyataan & Kuasa tertanggal 30 Juni 2014 (vide bukti P-3 angka 3) ; 18. Bahwa ternyata hingga tanggal 15 Desember 2014, Terbanding I juga tidak memberikan
jawaban
kepastian,
maka
selanjutnya
PEMBANDING
memberi-tahukan kepada Terbanding I bahwa akan memproses balik nama
GI
Sertifikat Hak Milik No. 1257 ke atas nama PEMBANDING; 19. Bahwa oleh karena pada dasar dan prinsipnya Terbanding I
memang
ING
sama sekali tidak mempunyai iktikad baik dan dengan cara-cara yang tidak sehat dan sengaja menunda-nunda dan mengulur-ngulur waktu yang sama sekali tidak ada titik kepastian positifnya terhadap PEMBANDING, hal ini dapat dibuktikan dengan sikap dan perbuatan Terbanding I dengan cara Perbuatan
Melawan
NT
melakukan
PEMBANDING;
Hukum
yng
sangat
merugikan
20. Bahwa adapun cara Terbanding I melakukan Perbutan Melawan Hukum
ILA
yang sangat merugikan PEMBANDIN, yaitu antara lain : 20.1 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 PEMBANDING melalui
Dewi,
SH. Notaris/ PPAT Deli Serdang telah mengajukan permohonan cek
AD
bersih terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1257/Lubuk Pakam Pekan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (vide Bukti P-10), namun sampai di kantor Pertanahan tersebut didapat
NG
informasi bahwa Sertifikat Hak Milik No.1257 (vide bukti P-6) tersebut telah dimohonkan Pemblokiran oleh Terbanding I melalui kuasa hukumnya Kurniawan & Associates, sedang permohonan
PE
pemblokiran tersebut tanpa didasari dan didukung oleh dasar hukum faktual konkrit, yaitu adanya gugatan ;
20.2 Bahwa hal ini didukung dan dikuatkan oleh katerangan 2 (dua) orang saki dibawah sumpah yang diajukan oleh PEMBANDING yaitu : sdr. NIKO HARAHAP (lk) dan sdr. JOKO TARUNA (lk) pada dasar dan prinsipnya menerangkan dihadapan Mejelis Hakim, bahwa para saksi mengetahui dan melihat bahwa benar ada surat permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik No.1257 atas nama Santji yang diajukan oleh SANTJI melalui kuasa hukumnya yang bernama Yunirwan, SH yang diperlihatkan oleh Danel Purba, bagian Warkah/ Pemblokiran Kantor Pertanahan Deli Serdang kepada para saksi, dan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman39
ME DA N
menurut para saksi tanah sudah dibeli oleh IYO GIOK HUN, tetapi diblokir oleh SANTJI ;
20.3 Bahwa bukti P-10 ini telah dikatahui secara FAKTA dan NYATA bahwa Terbanding I (ic.SANTJI) secara diam-diam dengan cara melawan hukum telah mengajukan PERMOHONAN PEMBLOKIRAN terhadap SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tertanggal 12-06-2014, tanpa didukung dan didasari dengan
GI
sutu dasar Gugatan Perdata, sehingga PEMBANDING tidak dapat melaksanakan proses pembuatan Akta Jual Beli dan proses BALIK
ING
NAMA sebagaimana yang tertera dan tercantum pada bukti P-3 angka 3 , dan bukti ini juga mempunyai hubungan dan keterkaitan yang erat dengan keterangan Para Saksi diatas; 20.4 Bahwa untuk kedua kalinya kemudian PEMBANDING melalui kuasa juga
telah
mengajukan
NT
hukumnya
PERMOHONAN
SURAT
KETERANGAN DAN LAMPIRAN PEMOHONAN BLOKIR yang dimohon
oleh
Kuasa
PEMBANDING
kepada
Kepala
Kantor
ILA
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 02 Pebruari 2015 bernomor : 011/BM-R/II/2015 terhadap SERTIFIKAT HAK MILIK
Nomor: 1257/Desa Lubuk PakamPekan
AD
terhadap tanah seluas 640 M2 yang terletak di Jl. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli
PEMBANDING
mendapat
NG
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, vide Bukti P-11 yang kemudian
NASIONAL
PERTANAHAN
jawaban
SURAT
KABUPATEN
DARI
DELI
BADAN
SERDANG
tertanggal 10-02-2015 No. 174/ 7.12/ 07/ II/ 2015, perihal
PE
Permohonan Surat Keterangan dan Lampiran Permohonan Blokir yang ditujukan kepada Kantor Advokat/Panasehat Hukum BIMA,SH & Rekan selaku kuasa PEMBANDING (ic.IYO GIOK HUN) vide Bukti P-12;
20.5 Bahwa untuk kedua kalinya setelah permohonan sebagaimana bukti P-11 diatas, maka PEMBANDING melalui kuasanya mengajukan permohonan ke pihak BPN Deli Serdang sebagaimana bukti P-12, hal ini dilakukan untuk mempertegas kembali terhadap pemblokiran yang dilakukan oleh Terbanding I (ic.SANTJI) sebelumnya tanpa dasar dan gugatan, pemblokiran untuk kedua kali permohonan blokir dari Terbanding I tersebut, baru
dilampiri surat gugatan perdata
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman40
ME DA N
yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan No. 166/ Pdt.G/ 2014/ PN/Lbp.
20.6 Bahwa adanya Gugatan Perkara Perdata yang diajukan oleh Terbanding I (ic.SANTJI) terhadap PEMBANDING (ic.IYO GIOK HUN0 sebagai Tergugat I yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 166/Pdt.G/2014/PN.LBP. vide Bukti P-13;
GI
20.7 Bahwa bukti P-13 dan bukti P-12 dan bukti P-11 serta P-10 ini telah dikatahui secara FAKTA dan NYATA bahwa Terbanding I secara
ING
diam-diam dengan cara melawan hukum selain telah mengajukan PERMO-HONAN PEMBLOKIRAN sebanyak 2 (dua) kali terhadap SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tertanggal 12-06-2014, juga telah mengajukan GUGATAN PERDATA
NT
terhadap diri PEMBANDING, sehingga PEMBANDING tidak dapat melaksanakan proses pembuatan Akta Jual Beli dan proses BALIK NAMA sebagaimana yang tertera dan tercantum pada bukti P-3
ILA
angka 3 juga sangat dirugikan oleh tindakan Terbanding I tersebut. 20.8 Bahwa CEK No.GA 349147 tertanggal 30-11-2014 PT. Bank Mandiri (Persero Tbk)
KCP
Medan
S
Parman
sebesar
AD
Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) yang diserahkan Terbanding I kepada PEMBANDING pada tanggal 30 Juni 2014, vide Bukti P-14, TernyataSaldo Rekening
Giro atau Rekening Giro Khusus tidak
NG
Cukup, Sesuai SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk –KC Medan Balai Kota tertanggal 06-01-2015 terhadap CEK No.GA 349147 tertanggal
PE
30-11-2014 vide Bukti P-15 ;kemudian CEK No.GA 349147 tertanggal 30-11-2014 rupiah)
“REKENING
PENOLAKAN (SKP)
sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar DITUTUP”Sesuai
SURAT
KETERANGAN
yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri
(Persero) Tbk –KC Medan S.Parman yang ditujukan kepada PEMBANDING tertanggal 26 Januari 2015 terhadap CEK No.GA 349147 tertanggal 30-11-2014 vide Bukti P-16 ; 20.9 Bahwa selanjutnya CEK No.GA 349146 tertanggal 30-11-2014 PT. Bank Mandiri
(Persero Tbk)
KCP Medan S Parman sebesar
Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang diserahkan Tebanding I kepada PEMBANDING pada tanggal 30 Juni 2014, vide Bukti P-17, ternyataSaldo Rekening
Giro atau Rekening Giro Khusus tidak
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman41
ME DA N
cukup, sesuai SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP)
yang
dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk –KC Medan Balai Kota tertanggal 07 Januari 2015 terhadap CEK No.GA 349146 tertanggal 30-11-2014 vide Bukti P-18, kemudian CEK No.GA 349147 tertanggal 30-11-2014 milyar
rupiah)
sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu
“REKENING
DITUTUP”,
sesuai
SURAT
KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) yang dikeluarkan oleh PT.Bank
GI
Mandiri (Persero) Tbk –KC Medan S.Parman yang ditujukan kepada PEMBANDING tertanggal 26 Januari 2015 vide Bukti P-19;
ING
20.10 Bahwa selain TERGUGAT-I telah melakukan PEMBLOKIRAN vide bukti P-10, bukti P-11 dan bukti P-12
juga telah mengajukan
GUGATAN PERDATA vide bukti P-13, menyerahkan 2 (dua) lembar Cek kepada PENGGUGAT vide bukti P-14, dan P-17, ternyata
NT
DANANYA TIDAK CUKUP vide bukti P-15 dan vide bukti P-18 SERTA REKENING DITUTUP bukti P-16 dan bukti P-19; 20.11 Bahwa kemudian adanyaGugatan Perkara Perdata yang diajukan
ILA
terhadap Terbanding I/SANTJI yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.LBP. vide Bukti P-20;
AD
21. Bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 3 dari Akte No.52 tertanggal 30 Juni 2014 (vide bukti P-2) dimaksud berbunyi : “Yang akan dijual dan dipindahkan haknya dengan Akta ini mulai hari ini hak
dan
kepunyaan
Pihak Kedua (ic.
NG
berpindah menjadi
PEMBANDING) dan dengan demikian segala sesuatu yang terjadi diatasnya mulai hari ini menjadi keuntungan dan kerugian Pihak Kedua
PE
(ic. PEMBANDING)”; Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Akta No. 52 tertanggal 30 Juni 2014 yang berbunyi :
“Pihak Pertama (ic. Terbanding I) menjamin bahwa Pihak Kedua (ic. PEMBANDING) tidak akan mendapat gangguan atau gugatan berupa apapun dari pihak lain yang menyatakan terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas yang akan dijual dan dipindahkan haknya tersebut serta tidak tersangkut dengan sesuatu perkara dan juga bebas dari segala macam sitaan dan agunan” 22. Bahwa dengan demikian secara NYATA dan FAKTA telah terbukti dan membuktikan bahwa benar Terbanding
(SANTJI) telah melakukan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman42
MELAWAN
HUKUM
PEMBANDING;
ME DA N
PERBUATAN
yang
sangat
merugikan
23. Bahwa oleh karena Terbanding I secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga cukup dan beralasan hukum terhadap Akte Pengikatan Jual Beli No. 52 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, SH. PPAT/Notaris di Medan pada tanggal 30 Juni 2014 dan penyerahan Sertifikat Hak Milik 1257 berikut 4 (empat)
unit
ruko 3 ½ tingkat berikut
GI
turutannya, serta Surat Pernyataan dan Kuasa dan telah diwaarmerking oleh Gongga Marpaung, SH. Notaris/ PPAT di Medan dinyatakan sah dan
ING
berkekuatan hukum ;
24. Bahwa oleh karena itu cukup dan sangat beralasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
yang memeriksa dan
mengadili perkara ini menyatakan PEMBANDING/Penggugat adalah
NT
Pembeli yang beriktikad baik dan mendapat perlindungan hukum, sekaligus menyatakan demi hukum PEMBANDING/ Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter
ILA
persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/ Lubuk Pakam Pekan / 2014 tanggal 04-06-2014 yang terletak di Jl.
AD
Diponegoro, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berikut 4 (empat) unit rumah toko (Ruko) 3 ½ (tiga setengah) tingkat berikut turutannya.
NG
25. Bahwaselain itu cukup dan beralasan hukum pula bagi YTH. Majelis Hakim Tinggi Medan memerintahkan kepada Para Terbanding untuk mencabut Permohonan Pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.
PE
1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-2014 di Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ; 26. Bahwaseterusnya halangan
memerintahkan
kepada
Para
Terbanding
tanpa
untuk melaksanakan pembuatan AKTE JUAL BELI
dihadapan PPAT Kab. Deli Serdang yang ditunjuk, dan juga sekaligus agar PEMBANDING/Penggugat dapat melaksanakan proses BALIK NAMA Sertifikat Hak Milik No. 1257, seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi). Terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman43
ME DA N
setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro, berikut 4 (empat) unit rumah toko 3 ½ tingkat berikut turutannya” keatas nama PEMBANDING/ Penggugat terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 27. Bahwa
selain
itu
cukup
dan
sangat
beralasan
hukum
pula
PEMBANDING/Penggugat dinyatakan dan diberi HAK PENUH tanpa halangan dan hambatan baik dari Para Terbanding sendiri maupun pihak ketiga untuk melaksanakan Pemagaran dan Pembangunan rumah toko 4
GI
(empat) unit 3 ½ tingkat yang berdiri diatas tanah seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Sumatera Utara,
ING
Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1257 ;
28. Bahwa dengan demikian secara NYATA dan FAKTA telah terbukti dan
PERBUA-TAN
NT
membuktikan bahwa benar Terbanding I (ic.SANTJI) telah melakukan MELAWAN
PEMBANDING;
HUKUM
yang
sangat
merugikan
ILA
29. Bahwa selain itu secara nyata dan fakta sebagaimana yang telah PEMBANDING ungkapkan secara sfesifik tersebut diatas bahwa objek perkara yang dikenal dengan sebidang tanah seluas 640 M2 (enam ratus
AD
empat puluh meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-2014 yang terletak
NG
di Jl. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berikut 4 (empat) unit rumah toko (Ruko) 3 ½ (tiga setengah) tingkat berikut turutannya, bukanlah
PE
merupakan barang jaminan hutang Terbanading I kepada PEMBANDING; 30. Bahwa bahwa namun dalam kenyataannya baik dalam jawab-jinawab dan dikuatkan serta dikukuhkan dengan bukti-bukti authentiek faktual dan keterangan saksi-saksi dihadapan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata sama sekali dikesampingkan dan diabaikan begitu saja, sehingga tidak tampak penerapan hukumnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ; 31. Bahwa hal ini secara FAKTA telah membuktikan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama secara nyata telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh PEMBANDING;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman44
ME DA N
32. Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah menutup mata dengan mengenyampingkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, sehingga telah lalai menerapkan hukum, dan menimbulkan “Ketidak-pastian Hukum” (Rechtson Zekerheid), agar kerugian yang diderita dan dialami oleh PEMBANDING tidak menjadi lebih besar dan parah serta berlarut-larut lagi akibat perbuatan yang dilakukan
Para
Terbanding dengan cara melawan hukum, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa
GI
YTH.
dan
mengadili dan
memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini MEMBATALKAN :
11/
ING
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 27 Juli 2015 Nomor : Pdt.G/2015/
PN.LBP.
DAN
“MENGABULKAN”
Gugatan
Penggugat/PEMBANDING untuk seluruhnya.-
NT
KESIMPULAN HUKUM
Bahwa berdasarkan dasar dan alasan serta fakta-fakta hukum yang telah PEMBANDING uraikan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa
ILA
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara No. 11/Pdt.G/2015/PN.LBP tertanggal 27 Juli 2015 telah melang-gar ketentuan dan aturan hukum yaitu : TENTANG
JUDEX
AD
I.
FACTIE
PAKAMSECARA NYATA PUTUSANNYA
PENGADILAN
TELAH SALAH
TERTANGGAL
NG
11/Pdt.G/2015/PN.LBP, PERTIMBANGAN
KARENA
HUKUMNYA
(ONVOOLDOENDE
27
DAN JULI
TIDAK SECARA
GEMOTIVEERD).,
NEGERI
LUBUK
KELIRU DALAM 2015
NOMOR:
MEMBERIKAN
DASAR
RINCI
SEHINGGA
DAN
JELAS
MENGABAIKAN
PE
FAKTA HUKUM.TENTANG
JUDEX
PAKAMSECARA NYATA MENERAPKAN
FACTIE
PENGADILAN
TELAH SALAH
DAN
NEGERI
KELIRU
LUBUK
SERTA
TIDAK
HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSANNYA, SEHINGGA
MENGABAIKAN FAKTA HUKUM.Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut diatas Para Termohon semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Nopember 2015,yang mengemukakan sebagai berikut : Tidak benar Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara nyata telah salah dan keliru dalam Putusannya Tertanggal 27Juli2015,Nomor: Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman45
ME DA N
11/Pdt.G/2015/PN.Lbp, karena tidak memberikan
dasar pertimbangan
hukumnya secara rinci dan jelas (Onvooldoende Gemotiveered), sehinga mengabaikan fakta hukum (Vide hal 3 s/d 5 memori banding Pembanding): 1. Bahwa dibawah angka 1, point 3, halaman 3 memori banding Pembanding di dalilkan tentang keberatan Pembanding asat putusan Pengadilan Negeri Stabat, hal ini tentunya tidak ada relevansinya dengan perkara ini, karena itu patut
GI
diduga, memori banding yang diajukan pembanding ini sebenarnya ditujukan dalam perkara lain, bukan dalam perkara a quo. Karena itu selayaknyalah
ING
permohonan banding dari pembanding untuk ditolak; 2. Bahwa setelah Para Terbanding mencermati memori banding Pembanding, khususnya untuk alasan keberatan pada angka I ini, terlihat jelas dasar keberatan Pembanding tehadap putusan yang dimohonkan banding ini, yang
NT
menurut Pembanding, Pengadilan Tingkat Pertama dalam sengketa a quo telah bertindak kurang cermat dan kurang hati hati, karena tidak mempertimbangkan fakta hukum authentiek dan kongkrit berupa akte
ILA
pengikatan jual beli No. 52 tertanggal 30 Juni 2014 (vide bukti P-2) dan bukti P-3, (vide memori banding halaman 3, angka 1, point 3) hal inilah yang menjadi dasar keberatan Pembanding terhadap putusan yang dimohonkan
AD
banding banding ini sebagaimana tertuang dalam angka I memori banding ; 3. Bahwa tidak berdasar dalil keberatan Pembanding pada angka I memori banding, dimana dalam memberikan putusan yang dimohonkan banding ini,
NG
Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dan baik dalam membuat putusan, hanya saja mungkin Pembanding tidak
PE
merasa puas dengan pertimbangan hukum yang demikian ; 4. Bahwa Pembanding sangat keliru dalam memandang bukti P-2 dan bukti P-3 yang diajukannya dalam persidangan perkara a quo, dimana Pembanding sangat memaksakan kehendak agar bukti P-2 ini dianggap sebagai Akta Otentik dari peralihan Hak atas Tanah dari terbanding I kepada Pembanding ; 5. Bahwa dalam perkara a quo, para Terbanding tidak membantah bukti P-2 dan bukti P-3 bahkan secara nyata, Para Pembanding juga mengajukan surat yang sama sebagai bukti sebagaimana bukti T-1 dan bukti T-2 ; 6. Bahwa oleh karena P-2 dan bukti P-3 identik dengan bukti T-1 dan bukti T-2, maka dalam pandangan hukum bukti bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna setara dengan ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman46
ME DA N
7. Bahwa pada dasarnya pokok sengketa atau pokok permasalahan antara embanding dengan Para Terbanding memang terletak pada bukti P-2 identik dengan bukti T-1 dan bukti P-3 identik dengan bukti T-2, dimana Pembanding mendalilkan dengan bukti P-2 yang identik dengan bukti T-1 ini telah terjadi peralihan hak atas tanah dari Terbanding I kepada Pembanding, sedangkan Para Terbanding mendalilkan dari bukti P-2 yang identik dengan bukti T-1 ini
GI
tidak terjadi peralihan hak atas tanah dari Terbanding I kepada Pembanding ; 8. Bahwa munculnya penilaian Pembanding dan penilaian Para Terbanding atas bukti P-2 / bukti T-1 merupakan Konsekwensi logis dan konsekwensi juridis dari
ING
keberadaan bukti P-2 / bukti T-1 sebagai alat bukti adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I ;
9. Bahwa menurut hemat Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
NT
memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan baik tentang hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I, dimana dari pertimbangan hukum MajeIis Hakim Tingkat Pertama disimpulkan bahwa hubungan antara
ILA
Pembanding dengan Terbanding I adalah hutang piutang dengan jaminan, dan memang itu lah hakikat hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I, dan bukan sebagai jual beli ;
AD
10. Bahwa sangat tidak beralasan hukum dalil Pembanding pada point terakhir, halaman 3 berlanjut ke halaman 4 memori banding yang mendalilkan “bahwa bukti P-2 telah menunjukan secara fakta dan nyata sebagai tindak lanjut
NG
dari bukti P-1 tersebut, Terbanding I (i.c. San Tji) telah melakukan .....”, dimana bukti P-1 berupa persetujuan isteri untuk mengikatkan harta bersama tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk menguatkan adanya jual beli, karena
PE
dalam padangan hukum, untuk menjadikan atau mengikatkan harta bersama sebagai barang jaminan tetap diperlukan persetujuan istri, karenanya tidak berdasar menjadikan bukti P-1 sebagai dasar atau alasan untuk menguatkan adanya jual beli ; 11. Bahwa tidak berdasar hukum, dalil Pembanding pada halaman 4 point 1 memori banding yang menyatakan“bukti P-2 dinyatakan
sah dan berkekuatan
hukum, dan Pembanding (i.c. Iyo Giok Hun) adalah pembeli yang beritikad baik dan mendapat perlindungan hukum, sekaligus menyatakan demi hukum Pembanding adalah pemilik objek perkara dimaksud”, dimana pada point ini Pembanding mencoba untuk menggiring opini seolah-olah bukti P-2 itu berdiri sendiri atau hanya berhubungan dengan bukti P-1, dimana point ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman47
ME DA N
merupakan kesimpulan dari point sebelumnya, pada hal sejak dari gugatan semula, Pembanding telah mendalilkan bahwa bukti P-2 berkaitan dengan bukti P-3, karenanya untuk menilai bukti P-2 tidaklah dapat dipisahkan dengan bukti P-3 ;
12. Bahwa dari bukti P-3 identik dengan bukti T-2 yang berjudul surat pernyataan & kuasa, dapat diketahui adanya kewajiban timbal balik antara pembanding
12.1. Terbanding
I
mempunyai
GI
dengan Terbanding I yaitu :
kewajiban
untuk
membayar
kepada
ING
Pembanding sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) paling lambat tanggal 30 Nopember 2015 ;
12.2. Pembanding mempunyai kewajiban untuk membatalkan Pengikatan jual
NT
beli yang dibuat dihadapan Notaris Gongga Marpaung ; 13. Bahwa oleh karena dalam bukti P-3 identik dengan bukti T-2, sekalipun berjudul surat Pernyataan & Kuasa akan tetai oleh karena terdapat kewajiban bertimbal
ILA
balik antara pihak yang bertanda tangan didalamnya i.c Pembanding dengan Terbanding I, maka dalam pandangan hukum, bukti P-2/T-3 ini adalah perjanjian bukan sekedar pernyataan karena disetujui oleh kedua belah pihak yang
AD
mempunyai hak dan kewajiban dalam surat tersebut ; 14. Bahwa Pembanding selalu mendalilkan Terbanding I sebagai pemilik objek
NG
sengketa a quo, dimana jika benar Terbanding I sebagai Penjual objek perkara a quo dan pembanding sebagai pembeli objek perkara a quo, maka sangat tidak masuk akal dan sangat tidak patut jika Terbanding I sebagai penjual atau
PE
pemilik barang, harus membayar kepada Pembanding sebagai pembeli berdasarkan bukti P-3 yang identik dengan bukti T-2, dimana konstruksi hukum yang demikian (pemilik barang harus melakukan pembayaran) hanya dikenal dalam hukum jaminan atau perjanjian hutang piutang dengan jaminan ; 15. Bahwa dalam perkara a quo, objek perkara yang dimaksud Pembanding adalah tanah yang telah bersertifikat yaitu SHM No. 1257 / Kel. Lubuk Pakam Pekan, seluas 640 M-2 diterbitkan BPN Kab. Deli Serdang tanggal 12 Juni 2014, atas nama San Tji, karenanya tidaklah dapat pembanding mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut hanya berdasarkan bukti P-2, berupa Akta Pengikatan Jual beli yang dibuat Notaris Gongga Marpaung, SH di Medan, karena peraturan perundangan telah menentukan hak atas tanah bersertifikat hanya dapat dilakukan dihadapan atau dengan Akta PPAT i.c PPAT Kab. Deli Serdang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman48
ME DA N
bukan Notaris di Kota Medan, dengan bentuk Akta jual beli bukan Akta pengikatan jual-beli,hal ini disadari sepenuhnya oleh Pembanding dan Terbanding I sebagaimana telah dituangkan dalam pasal 4 Bukti P-2 = bukti T1, sedangkan beralihnya hak milik atas tanah yang bersertpikat adalah pada saat dilakukan balik nama, karena itu tidak ada alasan hukum bagi pembandig untuk menyatakan diri sebagai pemilik objek perkara a quo ;
GI
16. Bahwa sudah sangat tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat pertama yang menyatakan hubungan hukum antara Pembanding dengan
ING
Terbanding I adalah hutang piutang dengan jaminan, dimana barang jaminan tidak dapat dimiliki Pembanding melainkan hanya sebagai penjamin untuk pembayaran hutang dimana jika Terbanding I tidak dapat membayar hutang
NT
maka barang jaminan akan dilelang untuk pembayaran hutang tersebut ; 17. Bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan baik dalam putusan perkara yang
ILA
dimohonkan banding dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan putusan tersebut sama sekali tidak memberikan dasar pertimbangan hukum secara rinci dan jelas (onvooldoende
AD
gemotiveerd) sebagaimana yang didalil Pembanding dalam memori bandingnya, sehingga putusan yang demikian patut untuk dipertahankan ; 18. Bahwa berdasaran alasan alasan diatas patut dan berdasar kiranya untuk
NG
menolak permohonan banding yang diajuka Pembanding dalam perkara a quo atau menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini ;
PE
Tidak benar judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara nyata telah salah dan keliru dalam serta tidak menerapkan hukum pembuktian dalam putusannya sehingga mengabaikan fakta hukum; (vide hal. 5 s/d 15 memori banding Pembanding) : 1. Bahwa benar dalam persidangan perkara yang dimohonkan banding ini pada tingkat pertama, Pembanding semula penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 20 (dua puluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dimana dari keseluruhan bukti surat yang diajukan dalam perkara a quo tidak seluruhnya relevan dalam perkara a quo, sedangkan dari bukti-bukti surat yang relevan dalam perkara ini tidak seluruhnya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding, demikian juga dengan keterangan 2 (dua) orang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman49
ME DA N
saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Nico Harahap dan Joko Taruna, keduanya hanya menerangkan dan mengetahui perihal pemblokiran SHM No. 1257 oleh Tergugat I sekarang Terbanding I di kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, sedangkan hal-hallainnya saksi-saksi tidak mengetahui, pada hal sejak semula Para Tergugat sekarang para Terbanding tidak pernah membantah bahkan mengakui secara tergas perihal pemblokiran tersebut, sehingga keterangan kedua saksi adalah sesuatu yang tidak diperlukan
GI
dalam perkara a quo ;
2. Bahwa benar Terbanding I ada berutang kepada pembanding apda sekitar
ING
akhir tahun 2013 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), hutang mana kemudian ditambah lagi apda bulan Juni 2014 sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), karenanya
NT
Terbanding I sejak semuIa membantah dalil Pembanding semula Penggugat tntang adanya hutang Terbanding I kepada Pembanding sampai bulan Juni 2014 sebesar Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana oleh karena dalil Penggugat yang demikian dibantah oleh
ILA
Tergugat I, maka selayaklah Penggugat membuktikan dalilnya tersebut, akan tetapi sepanjang berlangsungnya persidangan perkara ini, Penggugat tidak pernah dapat membuktikan adanya hutang Terbanding I semula Tergugat I
AD
kepada Pembanding / Penggugat hingga bulan Juni 2014, sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
NG
3. Bahwa hutang Terbanding I kepada Pembanding yang dapat dibuktikan Pembanding
adalah
hutang
yang
Terbanding
I
akui
sebesar
Rp.
1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) pada akhir tahun 2013 dan
PE
Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 30 Juni 2014, mohon perhatikan bukti P-4 dan bukti P-5 ; 4. Bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan adanya hutang Tergugat I / Terbanding I kepada pembanding / penggugat hingga bulan Juni 2014 sebesar Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), hanyalah khayalan belaka dari Penggugat / Pembanding tersebut tetap berlanjut dalam memori bandingnya ; 5. Bahwa oleh karena tidak ada bukti yang dapat membuktikan adanya hutang Tergugat I kepada Penggugat sampai bulan Juni 2014 sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang didalilkan Penggugat / Pembanding, maka tidak berdasar untuk Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman50
ME DA N
menyatakan Tergugat I dan Tergugat II ada menikmati uang dari Pembanding sebesar Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), karenanya tidak ada alasan untuk menyatakan Terbanding I mempunyai kewajiban membayar utang kepada Penggugat / Pembanding pada bulan Juni 2014 sebesar Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
GI
6. Bahwa benar Para Terbanding / Para Tergugat ada memiliki sebidang tanah di Jalan P. Diponegoro. Kel. Lubuk Pakam Pekan, Kec. Lubuk Pakam. Kab. Deli Serdang sebagaimana termaktub Sertpikat Hak Milik Nomor 1257/Desa
ING
Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 4 Juni 2014, dengan surat ukur Nomor: 791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 4 Juni 2014 seluas 640 M2 atas nama San Tji yang diatasnya terdapat 4 (empat) pintu rumah toko 3 ½ lantai,
NT
sebagaimana yang didalilkan Pembanding / Penggugat, dimana menurut Pembanding / Penggugat tanah dan bangunan tersebut ditaksirnya seharga Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), taksiran mana sesungguhnya jauh dibawah harga pasar yang bisa mencapai lebih dari Rp.
ILA
6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ; 7. Bahwa tanah dan bangunan milik Para Terbanding / Para Tergugat
AD
sebagaimana termaktub dalam SHM No.1257 / Kel. Lubuk Pakam Pekan, dijadikan objek perikatan antara Pembanding dengan Terbanding I , dimana sejalan dengan dalil Pembanding tentang harga tanah dan ruko milik Para
NG
Terbanding tersebut sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), maka nilai perjanjian antara pembanding dengan Terbanding I tersebut harus setara dengan Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus
PE
juta rupiah) ;
8. Bahwa perikatan yang dilakukan Pembanding dengan Terbanding dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014, dihadapan Gongga Marpaung, SH, Notaris di Medan, yang terdiri dari : 8.1.
Pembuatan Akta No. 52 berjudul Pengikatan Jual Beli antara Pembanding dengan Terbanding I ;
8.2.
Pembuatan Surat Pernyataan & Kuasa oleh Terbanding I dan ditandatangani oleh pembanding kemudian di waarmeking oleh Notaris Gongga Marpaung, SH bertanggal 30 Juni 2014, dibawah Nomor : 237/W/2014 ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman51
ME DA N
8.3.
Penerbitan 2 (dua) lembar cek dari Terbanding I kepada Pembanding masing-masing Cek No. GA 349146 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank Mandiri, dan Cek No. GA. 349147 Rp. 3.000.000.000,- (tiga miyar rupiah) jaminan hutang Tergugat I / Terbanding I kepada Penggugat / Pembanding untuk sejumah Rp. 3. 600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah)
GI
9. Bahwa perbuatan hukum sebagaimana tertuang dalam angka 8. Diatas diakui secara tegas oleh pembanding sejak jawab jinawab dalam perkara ini bahkan didukung oeh alat bukti yang diajukan Pembanding, karenanya
ING
seluruh tindakan hukum tersebut dapat disangkal ; 10. Bahwa tindakan hukum yang diperbuat Pembanding dengan Terbanding I pada tanggal 30 Juni 2014 sebagai diuraikan apda angka 8 diatas
NT
merupakan satu rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisah satu sama lainnya, dari ketiga rangkaian perbuatan Pembanding dengan Terbanding I tersebut, maka timbul hubungan hukum antara Pembanding dengan
ILA
Terbanding I, hubungan hukum inilah yang menjadi dasar atau alasan adanya hak dan kewajiban Pembanding dan Terbanding I ; 11. Bahwa menurut Pembanding dari hubungan hukum antara Pembanding
AD
dengan Terbanding I pada tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana terurai dalam angka 8 diatas, telah terjadi peralihan hak atas tanah dan ruko (objek perjanjian) dari Terbanding I kepada Pembanding karena itulah Pembanding
NG
mengajukan gugatan a quo dengan menjadi objek perkara a quo dengan menjadi objek perjanjian tersebut menjadi objek perkara a quo dan memintakan agar objek tersebut dinyatakan sebagai milik Pembanding segala
PE
dengan
konsekwensi
hukumnya,
akan
tetapi
menurut
Para
Terbanding, dari hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I tersebut tidak terjadi peralihan hak atas objek pekara a quo, karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyatakan objek perkara a quo sebagai milik Pembanding ; 12. Bahwa dari akta no. 52 yang dibuat oleh atau dihadapan Gongga Marpaung, SH, Notaris di Medan, dengan judul akta “pengikatan jual beli” mohon perhatikan bukti P-2 yang identik dengan bukti T-1, dimanapun sekalipun berjudul pengikatan jual beli akan tetapi pada hakekatnya adalah pemberian jaminan, dengan alasan :
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman52
ME DA N
12.1. Secara juridis peralihan hak milik atas tanah bersertipikan tidaj dapat dilakukan degan akta notaris melainkan dengan PPAT, dengan bentuk yang sudah diformalkan berupa Akta Jual Beli bukan Pengikatan Jual Beli sebagaimana Bukti P-2 / T-1, hal ini sejak semula disadari sepenuhnya oleh Pembanding dan Terbanding I dan telah dituangkan dalam Pasal 4;
GI
12.2. Dari segi harga, bahwa objek yang diperjanjikan menurut harga pasar lebih dari Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), sedangkan menurut taksiran Pembanding sebagaimana dalil gugatannya adalah
ING
Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan dalam Pasal 2 akta No, 52 hanya seharga Rp. 448.280.000.- (empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
NT
atau berdasarkan dalil gugatan Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan menurut alat bukti dalam perkara ini (bukti P-4 dan P-5) Pembanding hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar
ILA
empat ratus lima puluh juta rupiah), uang mana pun diakui Pembanding secara tegas sebagai pinjaman, karena itu tidak berdasar untuk menyatakan hubungan hukum antara Pembanding dengan
AD
Terbanding I sebagai jual beli ; 12.3. Dari segi tindakan hukumyang mengikuti Akta No 52, yaitu adanya
NG
Surat Pernyataan & Kuasa (vide Bukti P-3 identik dengan bukti T-2), dimana sekalipun bukti P-3 ini berjudul Surat Pernyataan & Kuasa akan tetapi melihat substansinya yang berisikan adanya kewajiban
PE
bertimbal balik dar Pembanding dengan Terbanding I dimana Pembanding menyetujui hubungan timbal balik tersebut dengan menandatanganibukti P-3 serta adanya pengakuan Pembanding dalam gugatannya bahwa bukti P-3 ini merupakan bukti adanya kehendak Terbanding untuk membeli kembali objek yang diperjanjikan maka secara hukum bukti P-3 ini bukan semata sebagai pernyataan sepihak melainkan kehendak bersama (Pembanding dan Terbanding I) karenanya bukti P-3 adalah Surat Perjanjian bukan Surat Pernyataan sebagaimana judulnya, dimana dari bukti P-3 ini Pembanding dan Terbanding I akan membayar kepada Pembanding sebesar Rp. 4.000.000.000,- paling lama tanggal 30 Nopember 2014, dimanaj jika membayar uang tersebut maka Pembanding akan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman53
ME DA N
membatalkan akta no. 52 (bukti P-2), artinya dari bukti P-2, Terbanding I sebagai pemilik objek atau menerima uang dari Pembanding berdasarkan bukti P-2 kemudian pembanding sebagai pemilik
objek
mempunyai
kewajiban
(berdasarkan
bukti
P-3)
membayar diwaktu yang akan datang kepada pemberi uang (berdasarkan bukti P-2), pembayaran dari Terbanding I kepada Pembanding tersebut (berdasarkan bukti P-3) lebih besar dari uang
GI
yang diterima Terbanding I dari Pembanding (berdasarkan bukti P-2) selisih ini, lazimnya disebut dengan bunga mana, akan tetapi dalam
ING
gugatannya Pembanding memberi istilah keuntungan Bahwa dari konstruksi hukum yang demikian yang menimbulkan kewajiban Terbanding I untuk membayar kembali kepada Pembanding
NT
dengan jumlah yang lebih besar diwaktu yang akan datang adalah dikenal dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang bukan perjanjian jual beli ;
ILA
12.4. Adanya penerbitan 2 (dua) lembar cek dari Terbanding I kepada Pembanding masing-masing Cek No. GA 349146 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank Mandiri, dan Cek No. GA.
AD
349147 Rp. 3.000.000.000,- (tiga miyar rupiah) sebagai tindak lanjut dari adanya bukti P-3, hal ini semakin menguatkan bahwa hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I adalah hutang
NG
Piutang dengan jaminan 13. Bahwa sejak semula Para Pihak dalam Akta No. 52 bukan berkehendak untuk mengalihkan objek perjanjian dalam akta no. 52 tersebut dimana Para
PE
Pihak dalam Akta No. 52 tersebut sangat sadar sepenuhnya akan objek dalam perjanjian berupa tanah bersertipikat tidak dapat dialihkan dengan akta Notaris, hal ini terlihat jelas dengan ada klausula adanya PPAT dalam Akta No. 52 sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Akta No. 52 tersebut yang berbunyi : “Akta Jual Beli resmi akan dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk itu ... dst” 14. Bahwa jika benar Terbanding I sebagai penjual atau pemilik dan Pembanding sebagai pembeli, maka sangat tidak masuk akal dan sangat tidak patut Jika Terbanding I sebagai penjual atau pemilik barang, harus membayar kepada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman54
ME DA N
Pembanding sebagai pembeli, dimana konstruksi hukum yang demikian (pemilik barang harus melakukan pembayaran) hanya dikenal dalam hukum jaminan atau perjanjian hutang piutang dengan jaminan ;
15. Bahwa selain dari pada pembuatan Akta No. 52 (Bukti P-2 / Bukti T-1) dan bukti P-3 / bukti T-2, pada tanggal 30 Juni 2014, masih dikantor Notaris Gongga Marpaung, SH, atas permintaan Penggugat / Pembanding, dikeluarkan
GI
2(dua) lembar cek oleh Terbanding I / Tergugat I masing-masing senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miyar rupiah) mohon perhatikan bukti P-14 dan Rp. 1.000.000.000,- (satu miyar rupiah) mohon perhatikan P-17, serta pengakuan
ING
Pembanding pada angka 13, halaman 8 memori banding, dalil dalil pembanding yang demikian membuktikan bahwa hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I adalah hutang piutang dengan jaminan
NT
bukan jual beli, jika memang benar hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I sebagai jual beli, bagaimana mungkin Terbanding I sebagai penjual menerbitkan cek untuk pembayaran ? karena itulah dalil memori banding Pembanding pada angka 13, halaman 8 yang mengakui
ILA
adanya penerbitan cek dari Terbanding I kepada Pemabanding semakin menguatkan akan hubungan hukum antar Pembanding dengan Terbanding I sebagai perjanjian utang piutang dengan jaminan, sedangkan keberadaan bukti
AD
P-1 berupa persetujuan istri (Terbanding II) untuk mengikatkan harta bersama tidak dapat dijadikan dasar untuk menjadikan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I sebagai jual beli, karena untuk menjadikan
NG
harta bersama sebagai benda jaminan tetap saja memerIukan persetujuan istri, haI ini terIihat jeIas dari redaksi bukti P-1 ;
PE
16. Bahwa sejak dari gugatan sampai dengan memori banding, penggugat sekarang Pembanding selalu mendalilkan harga tanah dan ruko milik Para Terbanding yang dijadikan Pembanding sebagai objek dalam perkara a quo adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) jumlah ini sebenarnya adalah jumlah uang yang akan dipinjamkan Pembanding kepada Terbanding I, namun faktanya, Pembanding tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), melainkan hanya sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) mohon perhatikan bukti-bukti dari Pembanding, hanya bukti P-4 dan P-5 yang membuktikan adanya aliran dana Pembanding kepada Terbanding I, dimana bukti P-4 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan bukti P-5 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman55
ME DA N
ratus lima puluh juta rupiah), artinya justru Pembandinglah yang tidak menepati janjinya atau ingkar janji (wanprestasi) terlebih dahulu;
17. Bahwa dalil dalil Pembanding pada point 14 s/d 19 halaman 8 s/d 9 memori banding, hanya bualan belaka dari Pembanding dimana dalil dalil tersebut tidak pernah dibuktikan Pembanding dalam persidangan perkara a quo, padahal sejak dari gugatan dalil yang demikian telah ada dan telah dibantah oleh Para
GI
Terbanding semula Para Tergugat, dalil dalil mana hanya menunjukan betapa liciknya dan rakusnya Pembanding yang berusaha me-Mark Up, jumlah uang yang
diberikan
Pembanding
kepada
Terbanding
I
yang
sebesar
ING
Rp.2.450.000.000.,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) di mark up menjadi Rp. 3. 600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), serta ngotot untuk mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar
NT
rupiah) atau mendapatkan objek perkara a quo yang nilai pasarnya sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) karenanya kelihatan pula dalil dalil Pembanding pada point 4 s/d 10, halaman 6 s/d 7 memori banding sebagai rangkaian bualan Pembanding untuk sempurnya sandiwara Pembanding dalam
ILA
perkara ini ;
18. Bahwa dalam point 11 halaman 8 memori banding, Pembanding mendalilkan
AD
bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Pembanding menerima dari Terbanding I surat-surat asli berupa SHM No. 1257, Akta Persetujuan dan Kuasa dari Ny. Lisa, IMB dan gambar situasi bangunan, artinya surat-surat tersebut diterima
NG
Pembanding dari Terbanding I bukan pada tanggal 30 Juni 2014, pada saat dibuatnya Akta No. 52, artinya penyerahan dokumen tersebut dari Terbanding I kepada pembanding tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan hubungan
PE
hukum antara Pembanding dengan Terbanding I sebagai jual beli, dimana dalam akta no. 52 sama sekali tidak pernah menyinggung surat-surat tersebut ; 19. Bahwa pada point 20.1 s/d point 20. 7 halaman 10 s/d 11 memori banding Pembanding mendalilkan perihal pemblokiran SHM 1257 yang dilakukan Terbanding I dikantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, dalil ini merupakan pengulangan dari dalil gugatan Penggugat / Pembanding yang telah diakui secara tegas dalam jawaban oleh Para Terbanding / Para Tergugat karenanya pemblokiran itu benar adanya, pemblokiran mana Terbanding I lakukan bukanlah secara diam diam dan bukan tanpa alasan, pemblokiran mana Terbanding I lakukan karena Terbanding I mengetahui adanya keinginan Pembanding untuk berlaku curang, yaitu melakukan balik nama atas SHM No 1257 / Kel. Lubuk Pakam Pekan dari nama Terbanding I ke nama Pembanding Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman56
ME DA N
berdasarkan Akta No. 52, pada hal hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding hanya pinjam meminjam uang dengan jaminan, dan bukan sebagai jual beli , karena itulah Terbanding I mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana terdaftar di Register No. 166/Pdt.G/ 2014/PN.Lbp, hal ini juga diakui Pembanding secara tegas ; 20. Bahwa pada point 20.8 dan point 20.9 halaman 12 memori banding
GI
Pembanding menguatkan dalilnya pada point 13 halaman 8, tentang adanya 2 (lembar) cek yang dikeluarkan Terbanding I kepada pembanding masingmasing
senilai
Rp.
1.000.000.000,-
(satu
milyar
rupiah)
dan
Rp.
ING
3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang coba dicairkan Pembanding untuk pertama kali akan tetapi ditolak karena tidak cukup dana, dan kedua kali ditolak karena rekening sudah ditutup ;
NT
21. Bahwa adanya 2 (dua) lembar cek yang diakui Pembanding telah diterbitkan Terbanding I kepada Pembanding semakin menguatkan akan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I adalah hutang piutang dengan
ILA
jaminan bukan jual beli karena pemilik barang (i.c. Terbanding) mempunyai kewajiban untuk membayar (dengan 2 lembar cek) keapda pihak yang menyerahkan uang (Pembanding) kepada pemilik barang (Terbanding),
AD
sekalipun cek tersebut tidak dapat dicairkan, tidaklah dapat mengubah hubungan hukum antar Pembanding dengan Terbanding I ; 22. Bahwa total jumlah kedua cek tersebut adalah Rp. 4.000.000.000,- (empat
NG
milyar rupiah), sedangkan uang Penggugat / Pembanding yang akan serahkan kepada Tergugat I / Terbanding I adalah sebesar Rp. 3. 600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 400.000.000,-
PE
(empat ratus juta rupiah) merupakan bunga dari pinjaman Terbanding I kepada Pembanding, dimana dengan adanya bunga tersebut maka semakin kokoh lah hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I adalah hutang piutang dengan jaminan atau pinjam meminjam uang dengan jaminan bukan jual beli ; 23. Bahwa benar, 2 (dua) lembar cek yang diterbitkan Terbanding I kepada Pembanding pada tanggal 20 Juni 2014 di Kantor Notaris Gongga Marpaung, SH di Medan, (mohon perhatikan point 13 halaman 8 memori banding) tidak dapat dicairkan oleh Pembanding, meskipun demikian hal tersebut tidak dapat serta merta merubah hubungan hukum antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I/ Terbanding I dari pinjam meminjam uang dengan jaminan menjadi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman57
ME DA N
jual beli, karena tidak dapat dicairkannya kedua lembar cek tersebut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang harus terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu putusan Pengadilan;
24. Bahwa perbuatan Terbanding I yang tidak memenuhi kewajiban membayar kepada Pembanding dengan cara tidak menyediakan dana cukup dan bahkan belakangan menutup rekening sehingga tidak dapat dicairkannya
kedua
dikarenakan
Pembanding
GI
lembar cek dari Terbanding I kepada pembanding bukan tanpa sebab, hal ini terlebih
dahulu
tidak
memenuhi
kewajiban
Pembanding kepada Terbanding I untuk menyerahkan dana berjumlah Rp. 3.
ING
600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana yang berulang kali didalilkan Pembanding kesepakatan pembanding dengan Terbanding I, melainkan hanya sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima
NT
puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5, karena itu justru Pembanding lah yang telah terlebih dahulu ingkar janji kepada Terbanding I ; 25. Bahwa oleh karena Pembanding telah tidak memenuhi janjinya untuk
ILA
menyerahkan uang sebesar Rp. 3. 600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) melainkan hanya sebesar Rp. 2. 450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sementara Pembanding berusaha melakukan tindakan
AD
balik nama atas SHM No. 1257 / Kel. Lubuk Pakam Pekan dari nama Terbanding I ke nama Pembanding, maka Terbanding I mengajukan pemblokiran ke BPN Kab. Deli Serdang serta mengajukan gugatan perdata di Negeri
NG
Pengadilan
Lubuk
Pakam
sebagaimana
perkara
nomor
:
166/Pdt.G/2014/PN.Lbp, karena perbuatan Terbanding I tersebut tidak dapat dinyatakan
sebagai
perbuatan
melawan
hukum,
sehingga
gugatan
PE
Penggugat/Pembanding patut untuk ditolak ; 26. Bahwa pada bagian ini Para Terbanding akan membantah dalil dalil Pembanding pada angka 21, halaman 13 memori banding yang mendalilkan tentang pasal 3 dan pasal 6 Akta No. 52 ( bukti P-2 identik dengan bukti P-1) yang berbunyi : Pasal 3 Akta No. 52 : “yang akan dijual dan dipindahkan haknya dengan akta ini mulai hari ini berpindah menjadi hak dan kepunyaan pihak kedua (i.c. Pembanding) dengan demikian segala sesuatu yang terjadi diatasnya mulai hari ini menjadi keuntungan dan kerugian pihak kedua (i.c. Pembanding)”
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman58
ME DA N
Pasal 6 Akta No. 52 :
“pihak pertama (i.c. Terbanding I) menjamin bahwa pihak kedua (i.c. Pembanding) tidak akan mendapat gangguan atau gugatan berupa apapun dari pihak lain yang menyatakan terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas yang akan dijual dan dipindahkan haknya serta tidak tersangkut dengan sesuatu perkara dan juga bebas dari segala macam
GI
sitaan dan agunan”
27. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 No. 52 yang berisikan klausula peralihan hak
ING
objek perjanjian harus dipandang tidak pernah ada atau tidak pernah diperjanjikan, dengan alasan, perihal hak atas benda diatur dalam buku kedua dari KUHPerdata yang berjudul “BENDA” yaitu mulai Pasal 612 s/d 620 (yang pada intinya menegaskan peralihan hak atas benda tidak bergerak atas nama
tertutup,
artinya
NT
terjadi pada saat dilakukan balik nama), dimana sifat buku kedua ini adalah ketentuan
dalam
kedua
KUHPerdata
tidak
dapat
dikesampigkan dalam suatu perjanjian, karena itu klausula tentang peralihan
ILA
hak dalam Pasal 3 No. 52, bertentangan dengan buku kedua KUHPerdata, karenanya telah melanggar unsur objektif dari Pasal 1320 KUHPerdata, karenanya klausula tersebut harus dipandang tidak pernah ada atau batal demi
AD
hukum;
28. Bahwa dalam hukum Pertanahan Nasional, untuk dapat melakukan balik nama atas tanah bersertipikat tidak dapat dilakukan dengan Akta no. 52 yang berupa
NG
Akta Notaris berjudul pengikatan jual beli, karena peraturan perundangan telah mengatur untuk peralihan hak atas tanah bersertipikat harus dengan Akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam akta jual beli, hal ini disadari
PE
sepenuhnya oleh Pembanding dan Terbanding I sewaktu membuat Akta No. 52, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Akta No. 52 yang berbunyi : “Akta jual beli resmi akan dibuat dihadapan PPAT yang berwenang untuk itu menurut ketentuan yang ditetapkan Undang Undang setelah semua persyaratan untuk itu dilengkapi” 29. Bahwa dengan adanya Pasal 4 No. 52 sebagaimana dikutipdiatas, maka tidak ada alasan bagi Pembanding untuk menyatakan telah terjadi peralihan hak atas objek perjanjian dari Terbanding I kepada Pembanding, dimana tidak terjadinya peralihan secara tegas juga diakui Pembanding / Penggugat dalam surat gugatannya ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman59
ME DA N
30. Bahwa ketentuan Pasal 6 Akta No. 52 sebagaimana yang dikutip Pembanding pada angka 21 halaman 13 memori banding memang benar adanya, akan tetapi Pembanding keliru dalam memandang masa keberlakukan Pasal 6 ini, dimana menurut hemat Para Terbanding ketentuan dalam Pasal 6 Akta no. 52 ini berlakunya setelah dilakukan balik nama bukan serta merta berlaku sejak dibuatnya Akta No. 52 tersebut, hal ini dapat dilihat dari redaksi Pasal 6 tersebut yang menggunakan kata :.. TIDAK AKAN ....”, serta dengan
GI
memperhatikan penempatan Pasalnya dimana Pasal 6 berada dibawah Pasal 4 (klausula PPAT) dan Pasal 5 (kalasula kuasa membalik namakan), dimana oleh
ING
karena terhadap objek perkara belum pernah dibuat Akta Jula Beli nya di PPAT dan belum pula dilakukan balik nama, maka klausula Pasal 6 ini belum berlaku sekalipun demikian, hingga saat ini Pembanding tidak pernah mendapat
NT
gangguan dari pihak manapun terkait Akta no. 52 ; 31. Bahwa dalam memori banding Pembanding selalu menggunakan istilah “NOTARIS / PPAT GONGGA MARPAUNG, SH”, penggunaan istilah yang demikian sengaja dilakukan Pembanding seakan akan kedudukan NOTARIS
ILA
dan PPAT adalah dua kedudukan yang melekat hal ini dilakukan Pembanding untuk mengaburkan kebenaran “Akta No. 52 sebagai Akta Notaris” atau menimbulkan kesan seolah olah Akta No. 52 adalah Akta PPAT demikian juga
AD
halnya dengan waarmeking yang dilakukan Gongga Marpaung, SH,terhadap surat pernyataan dan kuasa bertanggal 30 Juni 2014, seolah olah di waarmeking PPAT padahal dilakukan oleh Notaris namun Para Terbanding
NG
percaya, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding akan sangat teliti memperhatikan Bukti-Bukti yang ada sebagai
PE
Akta Notaris dan bukan sebagai Akta PPAT ; 32. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Akta No. 52 dinyatakan harga jual beli adalah Rp. 449.280.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding I, akan tetapi dalam surat gugatannya, Penggugat / Pembanding mendalilkan harga jual beli adalah Rp. 3. 600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), dimana hingga saat ini Pembanding tidak dapat membuktikan adanya pembayaran sebesar Rp. 3. 600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), melainkan hanya sebesar Rp. 2. 450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kalau pun benar hunbungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I adalah jual beli, ternyata Pembanding belum membayar lunas harga jual beli tersebut ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman60
ME DA N
33. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terbanding adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 640 M2 berdasarkan SHM No 1257/Kel. Lubuk Pakam Pekan atas nama San Tji (Terbanding I) berikut dengan segala sesuatu diatasnya khususnya 4 (empat) pintu Rumah Toko, 3 ½, karena hingga saat ini, dalam pandangan hukum, objek tersebut tidak pernah dialihkan atau beralih kepada pihak lain termasuk kepada Pembanding, karenanya segala perbuatan yang Terbanding I kan atas
GI
objek tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum melainkan sebagai perbuatan mempertahankan hak ;
ING
34. Bahwa hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I terkait dengan objek perkara a quo adalah sebagai jaminan atas utang Terbanding I kepada Pembanding dan bukan sebagai objek jual beli, hal ini dapat dilihat dari
NT
konstruksi hukumnya dimana sekalipun Akta no. 52 berjudul tentang pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris kota Medan untuk tanah SHM 1257/ Kel. Lubuk Pakam Pekan yang ada di Kab. Deli Serdang, sehingga dapat dipastikan bahwa dengan Akta No. 52 tidak mungkin akan dilakukan
ILA
pengalihan hak atas tanah SHM No 1257/ Kel. Lubuk Pakam Pekan, karena menurut peraturan perundangan yang berlaku, untuk pengalihan hak atas tanah yang bersertipikat harus dengan Akta PPAT di wilayah Kab. Deli Serdang
AD
dalam bentuk Akta jual beli, hal ini sangat disadari oleh Pembanding dan Terbanding I dalam Akta No. 52, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Akta no. 52, apalagi setelah dibutanya Akta No. 52. Terbanding I dan Pembanding
NG
menandatangani Surat Pernyataan dan Kuasa yang kemudian di waarmeking oleh Notaris yang sama pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya berisikan pengakuan hutang dari Terbanding I kepada Pembanding dan diakui
PE
Pembanding sebagaimana bukti P-3 identik dengan bukti T-2 dimana Terbanding
I
akan
membayar
kepada
Pembanding
sebesar
Rp.
4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) paling lambat tanggal 30 Nopember 2014, dimana jika Terbanding I telah membayar kepada Pembanding maka Terbanding I wajib membatalkan Akta Nomor 52, dan jika Terbanding I tidak membayar sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 maka Pembanding melanjutkan pembuatan Akta dihadapan PPAT (karena itulah dalam dalil dalil jawab menjawab Pembanding, mendalilkan bahwa bukti P-3 ini
sebagai
perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali), serta pada tanggal dan hari yang sama sejalan dengan pengakuan Pembanding, bahwa Terbanding I telah menerbitkan untuk Pembanding 2 (dua) lembar cek masing masing senilai Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman61
ME DA N
rupiah), artinya ada selisih jumlah uang yang akan diterima Pembanding dari Terbanding I dibandingkan dengan jumlah uang yang akan diberikan pembanding kepada Terbanding I, selisih ini dalam perhitungan Pembanding dalam dalil jawab jinawabnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai hasil pengurangan Rp. 4.000.000.000,- sampai dengan Rp. 3. 600.000.000,- dan diistilahkan Pembanding dengan keuntungan, namun pada
GI
hakekatnya selisih uang ini adalah bunga ;
35. Bahwa oleh karena dalam hubungan hukum
antara Pembanding dengan
Terbanding I sebagaimana bukti P-2 identik dengan bukti T-1 dan bukti P-3
ING
identik dengan bukti T-2, terdapat kewajiban timbal balik antara untuk membayar antara Pembanding dengan Terbanding I yaitu Pembanding menyerahkan uang kepada Terbanding I dan kemudian beberapa saat
NT
kedepannya Terbanding I menyerahkan sejumlah uang kepada Pembanding melebihi jumlah uang yang diterima Terbanding I dari Pembanding, maka konstruksi hukum yang demikian adalah hutang piutang atau pinjam meminjam uang dengan memeberi keuntungan atau bunga, karena objek perkara a quo
ILA
yang juga menjadi objek perjanjian dalam hubungan hukum antara pembanding dengan Terbanding I patut di anggap sebagai benda jaminan ;
pula
dengan
AD
36. Bahwa argumen hukum Para Terbanding tersebut pada alinea diatas sejalan pendapat
Mahkamah
Agung
R.I.
yang
telah
menjadi
Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yaitu :
NG
Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2485 K/ Sip/1982, tanggal 13 Desember 1983, yang memberikan kaedah hukum :
PE
“perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sebagai perjanjian hutang piutang, mengingat perjanjian tersebut memuat harga yang sangat tidak seimbangan dengan harga barang itu sebenarnya ditambah lagi dengan dicantumkannya ketentuan bunga yang sangat tidak lazim dalam perjanjian jual beli” Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 252 K/Pdt/2002, memberikan kaedah hukum : “jual beli tanah jika tidak diikuti dengan penyerahan tanah dan uang penjualan di pakai untuk membayar utang kepada pembeli yang selisihnya sangat besar jumlahnya tersebut di rekayasa dan nyatakan cacat hukum” Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman62
ME DA N
Disisi lain Mahkamah Agung R.I juga telah memberikan kaedah hukum tentang kedudukan hukum Akta Notaris yang berisikan pengalihan hak atas tanah, sebagai Akta yang tidak sah, sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979, yang memberikan kaedah hukum :
“setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan Pejabat Pembuat Akta
GI
Tanah atau setidaknya dihadapan Kepala Desa”
37. Bahwa berdasarkan argumen hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Pembanding dengan Terbanding I adalah pinjam
ING
hubungan hukum antara
meminjam uang atau hutang piutang, sedangkan objek gugatan a quo merupakan jaminan dari hutang piutang tersebut, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Pemabanding untuk memintakan objek perjanjian
NT
tersebut yang juga dijadikan objek perkara ini untuk diserahkan kepada Pembanding, dimana jika hutang tidak dibayar benda jaminan tersebut dilelang melalui prosedur hukum yang benar, hal ini juga dinyatakan Mahkamah Agung
ILA
R.I dalam :
Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 1400 K/Pdt/2001, yang memberi kaedah
AD
hukum :
“barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang” 38. Bahwa berdasarkan argumen hukum diatas tidak ada alasan hukum untuk
NG
menyatakan Pembanding sebagai pembeli yang beritikad baik, karena pada hakekatnya hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I adalah hutang piutang atau pinjam meminjam uang dimana objek perkara a quo
PE
adalah sebagai barang jaminan bukan merupakan perjanjian jual beli karenanya tidak ada pula alasan hukum untuk menyatakan Pembanding sebagai pemilik atas objek sengketa a quo sehingga tidak ada alasan hukum untuk menerima gugatan Penggugat / Pembanding, karena itu patut dan berdasar untuk menolak seluruh gugatan Penggugat / Pembanding ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Lp., tanggal 27 Juli 2015, Majelis Hakim Tingkat
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman63
ME DA N
Banding “Tidak Sependapat” dengan pertimbangan hukum, atas putusan tersebut, yang amar putusan sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi -
Menolak eksepsi Tergugat I dan II;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; DALAM REKONVENSI
Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
ING
-
GI
DalamPokokPerkara:
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
NT
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000.-(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah); Sehingga oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
ILA
bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, kecuali amar putusan tentang Eksepsi dan gugatan Rekonpensi harus dikuatkan serta pertimbangan lainnya
AD
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan
NG
pertimbangan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula
PE
Penggugat sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi inti dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugatadalah masalah tentang kepemilikan sebidang tanah seluas + 640 m2 yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam tanggal 12 Juni 2014 dan Surat Ukur No. 791/Lubuk Pakam, Pekan, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, berikut 4 unit rumah toko (ruko) 3
tingkat berikut turutannya;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman64
ME DA N
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163/HR/283 Rbg, Pembanding semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana di pertimbangan di bawah ini :
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi materi secukupnya, berupa : P-1 sampai dengan P-20 serta mengajukan 2 orang
GI
saksi bernama : Nico Harahap dan Joko Taruna;
Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan Terbanding
ING
I semula Tergugat I telah mengajukan juga alat bukti Surat, T-1, T-2 yang telah dibubuhi materai secukupnya, dalam perkara a quo Para Terbanding semula para Tergugat dan tidak mengajukan saksi;
NT
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, oleh segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini dan masing-masing pihak
ILA
memohon putusan;
Menimbang, bahwa putusan yang di ambil oleh Pengadian Negeri Lubuk Pakam tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kurang cermat,
AD
kurang hati-hati dalam mempertimbangkan bukti surat dari Pembanding semula Penggugat, terutama bukti P-2 dan P-3 sehingga mengakibatkan kerugian materil bagi pembanding semula Penggugat selaku pembeli dan pemilik sebidang tanah
NG
seluas 640 m2 yang dibuat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1257/Desa LubukPakam Pekan tanggal 12 Juni 2014 berikut 4 unit rumah toko (ruko) 3 tingkat
berikut
turutannya,
yang
terletak
di
Jalan
Diponegoro-Lubuk
PE
PakamDeliSerdang Sumut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah menunjukan fakta hukum terhadap tindak lanjut bukti dari P-1, yang nama Terbanding I semula Tergugat I (ic. Santji) telah melakukan peristiwa hukum yaitu pada tanggal 30 Juni 2014 telah melepaskan haknya dengan telah menjual objek perkara kepada Pembanding semula Penggugat (ic. Iyo Giok Hun) seluas + 640 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan Tanggal 12 Juni 2014; Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA – RI No. 1604K/Sip/1984 tanggal 26 September 1985, menegaskan bahwa setiap putusan yang ternyata di dasari pertimbangan kurang lengkap, maka MA dapat membatalkan putusan tersebut dan demikian juga putusan MA – RI No. 2461K/PDT/1984 tanggal 26 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman65
ME DA N
September 1985, yang menegaskan apabila judex factie dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup pertimbangan segala fakta yang dibutuhkan dalam proses persidangan, maka putusan tersebut dapat dibatalkan; Menimbang, bahwa sekitar tahun 2013, Terbanding I semula Tergugat I pernah mengeluh dan curhat kepada Pembanding semula Penggugat yaitu : “bahwa sekitar akhir tahun 2013, Terbanding I semula Tergugat I mengeluh dan
GI
curhat kepada Pembanding semula Penggugat yang mempersoalkan kucuran kredit serta serta sulitnya proses penambahan pinjaman di Bank Mandiri yang
ING
membuat profesi Terbanding I semula Tergugat I sebagai kontraktor/pemborong proyek pengaspalan jalan mengalami kesulitan keuangan, sehingga berkehendak meminjam uang kepada Pembanding semula Penggugat”
NT
“bahwa hubungan pinjam meminjam uang tersebut dilakukan beberapa kali, dan pada bulan mei 2014 Terbanding I semula Tergugat I mengalami kesulitan keuangan yang parah, dan pada saat itu Terbanding I semula Tergugat I mengaku
ILA
kepada Pembanding semula Penggugat bahwa kesulitan keuangan yang dialaminya karena prediksi pencairan uang proyek dari Pemerintah meleset dan juga Terbanding I semuIa Tergugat I pergunakan uang main spekulasi tanah (properti), dan meminta Pembanding semula Penggugat untuk sabar hingga akhir
AD
bulan Juni 2014, padahal pada bulan Mei 2014 pinjaman Terbanding I semuIa Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat adalah sebesar Rp. 2.
NG
250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)” “bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2014 Terbanding I semuIa Tergugat I juga beralasan bahwa uang proyek mengalami kendala dan belum bisa membayar
PE
pinjaman kepada Pembanding semula Penggugat, sementara beberapa lembar Bilyet Giro/ cek Terbanding I semuIa Tergugat I yang dipegang Pembanding semuIa Penggugat senilai Rp. 2. 250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah melewati tanggal jatuh tempo, dan Terbanding I semuIa Tergugat I bermohon agar tidak dicairkan di Bank karena tidak ada dananya di Bank” Menimbang, bahwa hubungan pinjam meminjam uang antara Para Terbanding semula Para Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat tersebut dilakukan beberapa kali, terakhir pada bulan Mei 2014, Terbanding I semula Tergugat I meminjam uang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 2. 250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat pinjaman hanya berjangka 1 bulan saja. Tetapi pada bulan Juni 2014 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman66
ME DA N
Terbanding I semula Tergugat I mengalami kendala belum bisa membayar pinjaman tersebut kepada Pembanding semula Penggugat. Sementara beberapa lembar Bilyet Giro/ cek Terbanding I semula Tergugat I yang dipegang/diberikan kepada Pembanding semula Penggugat senilai Rp. 2. 250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ternyata telah melewati tanggal jatuh tempo, sehingga oleh karena itu Terbanding I semula Tergugat I bermohon kepada Pembanding semula Penggugat agar Cek Bilyet Giro tersebut tidak dicairkan
GI
karena tidak ada dananya di Bank;
Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I sudah membayar pinjaman tersebut kepada Pembanding semula
ING
tidak mampu
Penggugat, maka Terbanding I semula Tergugat I atas kemauannya sendiri dan juga persetujuan Terbanding II semula Tergugat II (Ny. Lisa), pada bulan Juni
NT
2014 menyerahkan kepada Pembanding semula Penggugat agar membeli tanah milik Para Terbanding semula para Tergugat seluas 640 m2 dengan sertifikat hak milik No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan Deli Serdang Sumatera Utara;
ILA
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Memori Banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding I semula Tergugat I dengan sengaja menggantung
hak-hak
Pembanding
semula
Penggugat
demi
AD
bermaksud
mengambil keuntungan pribadi tanpa memandang dan menghormati kepatutan hak, norma hukum dan batas kewajaran hukum serta nilai kepercayaan yang
NG
berlaku di dalam dunia bisnis, mitra dan selaku rekan, yang mana Pembanding semula Penggugat sudah cukup berkorban membantu Terbanding I semula Tergugat I dalam menjalankan usahanya;
PE
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggapbenar dan tepat, diambil alih untuk menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; Menimbang,
bahwa
Pembanding
semula
Penggugat
telah
berhasil
membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 11/Pdt.G/2015/PN.Lp., tanggal 27 Juli 2015 harus dibatalkan, kecuali amar putusan dalam eksepsi dan dalam rekonpensi dapat dipertahankan untuk dikuatkan, dan dengan mengadili sendiri, yang amar putusan selengkapnyanya seperti dibawah ini;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman67
ME DA N
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkansatu-persatu petitum gugatan Pembanding semula Penggugat apakah dapat dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-2 yang menyatakan bahwa sita jaminan (Conservation Beslag) yang telah dijalankan dan diletakkan olehJurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sah dan berharga;
GI
Menimbang, bahwa berdasarkan berita acarasita jaminan (Conservation Beslag) tersebut belum di laksanakan oIeh Jurusita PengadiIan Negeri Rantau
ING
Prapat, maka petitum butir ke-2 ini harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yang menyatakan demi hukum Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan
Menimbang,
bahwa
NT
hukum;
menurut
pengakuan
kedua
saksi
dari
pihak
Pembanding semula Penggugat, bernama Nico Harahap dan Joko Taruna,
ILA
masing-masing menerangkan di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa benar mengetahui dan melihat sendiri ada surat permohonan pemblokiran terhadap
Sertfikat
Hak
MilikNo.
1257
atas
nama
Santji
dibagian
AD
warkah/Pemblokiran Kantor Pertanahan Deli Serdang dan kedua saksi tersebut membenarkan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Iyo Giok Hun, tetapi pada
NG
kenyataannya telah di blokir oleh Santji; Menimbang, bahwa akibat pemblokiran terhadap sertifikat tersebut, Pembanding semula Penggugat mendapat kesulitan tidak dapat melaksanakan
PE
proses perbuatan akta jual beli dan balik nama terhadap sertifikat tersebut, sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum butir ke-3 ini dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 bahwa demi hukum Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan mendapat perlindungan hukum, sekaligus menyatakan demi hukum bahwa Penggugatadalah pemilik sebidang tanah seluas 640 m2 yang dibuat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12 Juni 2014 berikut 4 unit rumah toko (ruko) 3
tingkat
berikut turutannya, yang terletak di Jalan Diponegoro-Lubuk Pakam Deli Serdang Sumut; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman68
ME DA N
Menimbang, bahwa petitum yang ke-4 ini, menurut Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat pantas dan patut mendapat perlindungan hukum oleh karena Terbanding I semula Tergugat I menyerahkan dengan kemauannya sendiri tanpa ada unsur paksaan apalagi telah mendapat persetujuan Terbanding semula Tergugat II (Ny. Lisa) untuk menyerahkan tanah tersebut seluas seluas 640 m2 yang dikenal dengan sertifikat hak milik No. 1257 tersebut kepada Pembanding semula Penggugat. Sehingga
GI
oleh karena itu Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga oIeh karena itu petitum butir ke-4 tersebut dapat
ING
dikabuIkan;
Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-5 yang menyatakan demi hukum akte pengikatan jual beli No. 52 yang dibuat dihadapan Gongga Marpaung,
NT
SH, PPAT/Notaris di medan pada tanggal 30 Juni 2014 dan penyerahan sertifikat hak milik No. 1257 berikut 4 Unit ruko 3
tingkat berikut turutannya, adalah sah
dan berkekuatan hukum dan demikian juga petitum butir ke-6 yang menyatakan
ILA
bahwa demi hukum surat pernyataan dari kuasa tertanggal 30 Juni 2014 yang diperbuat oleh Tergugat I di waarmerking di bawah No. 237/W/2014 tanggal 30 Juni 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum dan petitum ke-6 yang menyatakan
AD
demi Hukum Surat Pernyataan Dan Kuasa tertanggal 30 Juni 2014 yang diperbuat oleh Tergugat I dan diwaarmerking dibawah Nomor 237/W/2014 tanggal 30 Juni 2014 adalah sah berkekuatan hukum;
NG
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat di depan persidangan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta meneliti secara seksama, berpendapat bahwa
PE
tuntutan petitum ke-5 dan ke-6 tersebut cukup beralasan, sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7, yang memerintahkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut permohonan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12 Juni 2014 dengan surat ukur No, 791/Desa lubuk pakam Pekan/2014 tanggal 4 Juni 2014 di Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak gugatan ini diajukan dan di daftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam; Menimbang, bahwa karena petitum ke-3 telah dikabulkan bahwa ternyata Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar segera Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman69
ME DA N
mencabut permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik (SHM) seluas 640 m2 yang dibuat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1257/Desa LubukPakam Pekantanggal 12 Juni 2014 berikut 4 unit rumah toko (ruko) 3
tingkat berikut
turutannya, yang terletak di Jalan Diponegoro-Lubuk Pakam Deli Serdang Sumut, sehingga oIeh karena itu, maka petitum ke-7 tersebut dapat dikabuIkan ; Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-8, yang “memerintahkan dan
GI
menghukum Tergugat I dan Tergugat II tanpa halangan dan hambatan untuk melaksanakan pembuatan Akte Jual Beli daihadapan PPAT Kab. Deli Serdang
ING
yang ditunjuk, dan sekaligus dapat melaksanakan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik No. 1257, seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi). Terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, kelurahan Lubuk Pakam Pekan, setempat dikenal dengan jalan
NT
Diponegoro, berikut 4 (empat) unit rumah toko 3 ½ tingkat berikut turutannya keatas nama Penggugat ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak gugatan ini mepunyai kekuatan hukum tetap” dan demikian juga
ILA
petitum butir ke-9 yang “menyatakan bahwa demi hukum Penggugat diberi HAK PENUH tanpa halangan dan hambatan atau gangguan baik dari Tergugat I dan II maupun dari pihak ketiga untuk melaksanakan pemagaran dan pembangunan
AD
rumah toko 4 (empat) unit 3 ½ tingkat yang berdiri diatas tanah seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, KelurahanLubuk Pakam
NG
Pekan, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro” serta petitum ke-10, yang “menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 472.000.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah), terhitung sejak
PE
Tergugat I mengajukan Pemblokiran SHM No. 1257 di Kantor BPN Kab. Deli Serdang dan Pendaftaran Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Desember 2014 dengan perincian : - Keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar Rp. 400. 000. 000.- (empat ratus juta rupiah), apabila Tergugat I membeli kembali objek dimaksud pada tanggal 30 Nopember 2014 sebagaimana yang telah dijamin oleh TergugatI. - Bahwa oleh karena uang sebesar Rp.3.600.000.000.-(Tiga milyar enam ratus juta rupiah) sudah diterima oleh Tergugat I, sementara Penggugat tidak dapat menikmati dan atau pergunakan objek tersebut, sedangkan uang dimaksud Penggugat pinjam dari Bank dengan bunga 2 % (dua persen) per-bulan ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman70
ME DA N
- Bunga bank setiap bulannya sebesar 2 % x Rp.3.600.000.000. = Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
Dan Menghukum Tergugat I membayar Kerugian Immateriil, yaitu berupa harga diri Penggugat akibat dilecehkan hak-haknya oleh Tergugat I yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dan diukur dengan uang, namun untuk mempermudah sesuai kedudukan Penggugat, dapat ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan
GI
seketika oleh Tergugat I kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan petitum ke-9 yang menyatakan bahwa demi
hambatan
ING
hukum Penggugat/Pembanding diberi HAK PENUH tanpa halangan dan atau gangguan baik dari Tergugat I dan II maupun dari pihak
ketiga untuk melaksanakan Pemagaran dan Pembangunan rumah toko 4 (empat) unit 3 ½ tingkat yang berdiri diatas tanah seluas 640 M2
(enam
NT
ratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk
ILA
Pakam Pekan, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro ; Menimbang, bahwa petitum ke8 yang memohon agar menghukum terbanding I semula tergugat I untuk membayar ganti kerugian tersebut, menurut majelis hakim tingkat banding tidak beralasan menurut hukum karena tidak disertai
AD
dengan bukti-bukti outentik secara tertulis dan demikian juga petitum butir ke-9 tidak bealasan menurut hukum sebagaimana fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sehingga oleh karena itu,maka petitum ke 8 dan ke 9 harus
NG
dinyatakan Ditolak.
Menimbang, bahwa mengenai petitum ke- 10, yang menyatakan bahwa:
PE
Menghukum Terbanding I semuIa Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.472.000.000.- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah ), terhitung sejak Tergugat I mengajukan Pemblokiran SHM No. 1257 di Kantor BPN Kab. Deli Serdang dan Pendaftaran Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Desember 2014 dengan perincian : - Keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar Rp. 400. 000. 000.- (empat ratus juta rupiah), apabila Tergugat I membeli kembali objek dimaksud pada tanggal 30 Nopember 2014 sebagaimana yang telah dijamin oleh TergugatI. - Bahwa oleh karena uang sebesar Rp.3.600.000.000.-(Tiga milyar enam ratus juta rupiah) sudah diterima oleh Tergugat I, sementara Penggugat tidak dapat menikmati dan atau pergunakan objek tersebut, sedangkan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman71
ME DA N
uang dimaksud Penggugat pinjam dari Bank dengan bunga 2 % (dua persen) per-bulan ;
- Bunga bank setiap bulannya sebesar 2 % x Rp.3.600.000.000. = Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
Dan Menghukum Tergugat I membayar Kerugian Immateriil, yaitu berupa harga diri Penggugat akibat dilecehkan hak-haknya oleh Tergugat I yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dan diukur dengan uang, namun untuk
GI
mempermudah sesuai kedudukan Penggugat, dapat ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan
berkekuatan hukum tetap;
ING
seketika oleh Tergugat I kepada Penggugat sejak putusan perkara ini
Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
NT
petitum ke-10 ini, tidak beraIasan sehingga oIeh karena itu harus dinyatakan ditoIak;
ILA
Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-11, yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, ataukasasi dari Tergugat I dan II (Vit Voerbaar Bij Voorraad); bahwa
AD
Menimbang,
oleh
karena
tidak
memenuhi
syarat
untuk
melaksanakan putusan serta merta walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi, sesuai dengan Pasal 191 Rbg jo Surat Edara Mahkamah Agung RI No. 4
NG
Tahun 2001, maka petitum butir ke-11 Pembanding semula Penggugat tersebut harus ditolak;
PE
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding meniIai dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dan benar, sehingga oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Lp., tanggal 27 Juli 2015 harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti amar putusan dibawah ini; Menimbang, oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana disebutkan didalam amar putusan di bawah ini;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman72
ME DA N
Memperhatikan ketentuan-ketentuan per Undang-Undangan dan PeraturanPeraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI :
1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; 2. Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
Nomor:
11/Pdt.G/2015/PN.Lp., tanggal 27 Juli 2015, yang dimohonkan banding
GI
tersebut;
ING
MENGADILI SENDIRI : DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI :
Menolak eksepsi Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II;
DALAM POKOK PERKARA
NT
-
1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
ILA
2. Menyatakan demi hukum Terbanding I semuIa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
AD
3. Menyatakan demi hukum Pembanding semuIa Penggugat adalah Pembeli yang beriktikad baik dan mendapat perlindungan hukum, sekaligus menyatakan demi hukum
Penggugat
adalah Pemilik sebidang tanah
NG
seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-062014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-
PE
2014 yang terletak di Jl. Diponegoro, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berikut 4 (empat) unit rumah toko (Ruko) 3 ½ (tiga setengah) tingkat berikut turutannya; 4. Menyatakan demi hukum Akte Pengikatan Jual Beli No. 52 yang diperbuat dihadapan Gongga Marpaung, SH. PPAT/Notaris di Medan pada tanggal 30 Juni 2014 dan penyerahan Sertifikat Hak MIlik 1257 berikut 4 (empat) unit ruko 3 ½ tingkat berikut turutannya, adalah sah dan berkekuatan hukum ; 5. Menyatakan demi Hukum Surat Pernyataan Dan Kuasa tertanggal 30 Juni 2014 yang diperbuat oleh Terbanding I semuIa Tergugat I dan diwaarmerking dibawah Nomor 237/W/2014 tanggal 30 Juni 2014 adalah sah berkekuatan hukum ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman73
ME DA N
6. Memerintahkan dan menghukum Terbanding I semuIa TergugatI dan Terbanding II semuIa Tergugat II untuk mencabut Permohonan Pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1257/Desa Lubuk Pakam Pekan tanggal 12-06-2014 dengan Surat Ukur No.791/Lubuk Pakam Pekan/2014 tanggal 04-06-2014 di Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ; 7. Memerintahkan dan menghukum Terbanding I semuIa Tergugat I dan
GI
Terbanding II semuIa Tergugat II tanpa halangan dan hambatan untuk melaksanakan pembuatan AKTE JUAL BELI dihadapan PPAT Kab.Deli sekaligus dapat melaksanakan proses BALIK
ING
Serdang yang ditunjuk, dan
NAMA Sertifikat Hak Milik No. 1257, seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi). Terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, setempat dikenal
NT
dengan Jalan Diponegoro, berikut 4 (empat) unit rumah toko 3 ½
tingkat
berikut turutannya” keatas nama Penggugat ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan
ILA
hukum tetap;
8. Menyatakan demi hukum Pembanding semuIa Penggugat diberi HAK PENUH tanpa halangan dan hambatan atau gangguan baik dari Terbanding I semuIa
AD
Tergugat I dan Terbanding II semuIa Tergugat II maupun dari pihak ketiga untuk melaksanakan Pemagaran dan Pembangunan rumah toko 4 (empat) unit 3 ½ tingkat yang berdiri diatas tanah seluas 640 M2 meter
ratus
empat
persegi) terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli
NG
puluh
(enam
Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, setempat dikenal dengan Jalan Diponegoro ;
PE
9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya; 10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesarRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian
diputuskan
dalam
sidang
permusyawaratan
Majelis
HakimPengadilan Tinggi Medan pada hariKamis tanggal 10 Maret2016olehkami Dr. H. SOEDARMADJI,SH., M.HumWakiI KetuaPengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.,MH dan DALIZATULO ZEGA,SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari2016 Nomor: 26/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman74
ME DA N
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16Maret2016oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta ILHAM PURBA, SH., MHPaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;
Hakim Ketua,
GI
Hakim Anggota,
Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum
ING
DHARMA E. DAMANIK, SH., MH
DALIZATULO ZEGA, SH
ILA
NT
Panitera Pengganti,
ILHAM PURBA, SH., MH
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )
PE
NG
AD
Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman75
