PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN

Nomor 71 / PDT / 2016 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara

GI

perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

ING

perkara gugatan antara:

KHAIRUL ANWAR RITONGA, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Petani, Agama

Islam,

Pendidikan

S1,

Alamat

Lingkungan

Sidorejo

NT

Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya KARTOYO, SH., MM., AHMAD RIFAI HASIBUAN, SH. dan FEBRI ANSHARI RANGKUTI,

ILA

SH., Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat/Pengabdi Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI) yang

AD

beralamat di Jalan A. Yani, Kompleks Perumahan Ganda Asri II, No. 39, Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22

NG

Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Reg. Nomor : 170/SKC/2014/PN-RAP., tanggal

23 Juli 2014, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding

PE

semula Penggugat ; MELAWAN

BENI SIREGAR, SH., Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Menara TVRI Rantau Prapat, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya NURSRIANI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor “NURSRIANI, SH & AAOCIATES”, yang beralamat di Jalan S. Parman-Sidorejo (Sigambal), Kabupaten Putusan Nomor: 71/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 1

ME DA N

Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Reg. Nomor : 185/SKC/2014/PN-RAP, tanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding

Pengadilan Negeri tersebut ;

GI

semula Tergugat ;

ING

Setelah membaca berkas perkara Nomor 71/PDT/2016/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; ---------------------------Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau

NT

Prapat Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.RAP tanggal 28 Mei 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; ----------------------------------------------

ILA

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23

AD

Juli 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 23 Juli 2014, di bawah Register Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN-RAP.,

NG

telah menggugat Tergugat sebagai berikut : 1. Bahwa, Gugatan ini Penggugat ajukan oleh karena ada perselisihan, berupa Yudisial,

dengan

lahirnya

Laporan

Polisi

dengan

Nomor

:

PE

Pra

LP/848/VI/2014/SU/RES-LBH tertanggal 17 Juni 2014, An. Pelapor BENI SIREGAR tidak lain adalah Tergugat ; 2. Bahwa, Penggugat di sangkakan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang termaktub di dalam ketentuan pasal 378 dan 372 KUHPinana, dengan bukti Laporan Kepolisian Nomor : LP/848/VI/2014/SU/RES-LBH tertanggal 17 Juni 2014, An. Pelapor BENI SIREGAR tidak lain adalah Tergugat ; 3. Bahwa, atas hal tersebut di atas Penggugat kini mengajukan gugata PRA YUDISIAL i.c Pasal 81 KUHP, sebagaimana yang dilaporkan oleh BENI Putusan Nomor: 71/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 2

(Tergugat),

dan

kini

ME DA N

SIREGAR

Penggugat

ingin

menguji

secara

Keperdataan, dengan melakukan Gugatan Prayudisial sesuai dengan ketentuan

Pasal

81

KUHP

”mempertangguhkan

Penuntutan

untuk

sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh satu Mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya

GI

penuntutan untuk sementara” ;

4. Bahwa, menyikapi tentang ketentuan dari Pasal 81 KUHP, telah diatur pula

ING

di dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 tertanggal18 Maret 1956 tentang Sengketa Pra

NT

Yudisial yang menyatakan ”Apabila pemeriksaan perkara Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal Perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan

ILA

perkara Pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu ke-Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara Perdata tentang adanya atau tidak

AD

adanya hak perdata itu ;

Bahwa, berdasarkan laporan kepolisian – a quo, Penggugat melalui kuasanya mengemukakan dalil-dalil dan alasan Gugatan sebagai berikut : Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah rekan dalam melakukan

NG

1.

usaha (bisnis) dalam pembelian hasil perkebunan berupa Getah, Tandan

PE

Buah Sawit dan atau usaha property, hal untuk pinjam meminjam uang untuk modal usaha antara Penggugat dan Tergugat ataupun pihak Perbangkan adalah hal yang biasa dilakukan, untuk pengembangan usaha; 2.

Bahwa,

pada tanggal 24 Mei 2014, Penggugat ada memberitahukan

kepada

Tergugat

untuk

meminjam

uang

Tergugat

sebesar

Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jaminan/anggunan satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1587 An. KHAIRUL ANWAR RITONGA (Tergugat) ;

Putusan Nomor: 71/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 3

ME DA N

3.

Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2014 Tergugat kemudian ada meminjamkan uangnya sebesar Rp. 120.000.000, (Seratus Duah Puluh Juta Rupiah) kepada

Tergugat,

dengan

ketentuan

untuk sisanya

sebesar

Rp.

80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) akan diberikan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 ;

Bahwa, atas peminjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat, telah

GI

4.

pula di tuangkan di atas kwitansi yang bermaterai cukup, akan tetapi nilai

ING

nominal uang yang akan di pinjamkan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak dituliskan terlebih dahulu,

NT

dengan pertimbangan dan kesepakatan uang sebesar Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) belum diberikan keseluruhannya dan baru diberikann Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dan akan

ILA

dituliskan setelah uang keseluruhan yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat; Bahwa, pada saat tersebut juga Penggugat menyerahkan 1 (satu) buah

AD

5.

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1587 An. KHAIRUL ANWAR RITONGA kepada Tergugat ;

Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2014, Penggugat menghubungi Tergugat

NG

6.

untuk menanyakan perihal kekurangan uang yang di pinjam oleh

PE

Penggugat dari Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), Penggugat juga menyampaikan kepada Tergugat, jika ada yang berkeinginan untuk membeli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1587 An. KHAIRUL ANWAR RITONGA tersebut dengan harga Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) ; 7.

Bahwa, Penggugat juga menawarkan kepada Tergugat jika atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1587 tersebut, Penggugat menjualnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dan jika harga jual dari tanah tersebut melebihi harga dari Rp. 200.000.000,- (Dua


Halaman 4

ME DA N

Ratus Juta Rupiah), itu merupakan keuntungan dari Tergugat, dan hal tersebut kemudian di setujui oleh Tergugat ; 8.

Bahwa, Tergugat ada menghubungi Penggugat, untuk bertemu dan membuat kesepakatan serta menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris Setiawati,

GI

SH, yang berada di Jln. Kartini, Rantauprapat, yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat ada bertemu di Notaris Setiawati, dimana

ING

Tergugat masih menangguhkan sisa uang sebesar Rp. 80.000.000,(Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat,

NT

Tergugat pada saat itu hanya meminta kepada Penggugat untuk memberikan Kuasa menjual kepada Tergugat atas sebidang tanah yang menjadi jaminan yang ditawarkan oleh Penggugat ; Bahwa, oleh karena kesibukan dari Penggugat, pada saat itu juga

ILA

9.

Penggugat di minta oleh Staf Notaris Setiawati, SH untuk membubuhkan

AD

tanda tangan di atas kertas kosong bersama dengan istri dari Penggugat, yang kemudian Penggugat dan istrinya ada menanda tangani kertas tersebut, akan tetapi Penggugat ada menyampaikan dan menekankan

NG

bahwa penanda tanganan tersebut diperuntukan untuk Kuasa menjual, dan setelahnya harus diberitahukan kepada Penggugat, dan oleh karena

PE

kesibukan Penggugat untuk melakukan tender pembelian Getah di Mahato, maka Penggugat meninggalkan Tergugat di Notaris Setiawati, SH, dan pada saat itu Tergugat ada berpesan kepada Penggugat akan menyerahkan sisa uang yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui supir Penggugat ; 10. Bahwa, pada saat itu juga Tergugat ada menyerahkan uang kepada supir Penggugat sebesar Rp. 24.200.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan bukan sisa sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan Penggugat tidak ada mempermasalahkan hal tersebut ;


Halaman 5

ME DA N

11. Bahwa, pada sore hari tertanggal 26 Mei 2014, Penggugat ada mengembalikan uang yang di pinjam dari Tergugat sebesar Rp. 144.200.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dan tidak sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat, dan hal ini berdasarkan kwintansi pengembalian

GI

dari Penggugat di atas materai yang cukup tertanggal 26 Mei 2014 ; 12. Bahwa, Penggugat juga ada mengembalikan uang yang dipinjam dari

ING

Tergugat sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), sebagaimana Kwintansi pengembalian di atas materai yang cukup

NT

tertanggal 28 Mei 2014 ;

13. Bahwa, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, ternyata Tergugat telah merubah kesepakan dari Kuasa Menjual menjadi Akta Jual

ILA

Beli terhadap objek yang menjadi anggunan atas piutang yang dimiliki oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1587 An. KHAIRUL ANWAR

AD

RITONGA ;

14. Bahwa, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, ternyata Tergugat telah menulis dan membuat keterangan di atas Kwitansi

NG

sebagaimana point 4 (empat) posita Gugatan, dengan mengisi nominal hutang dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta

PE

Rupiah) ;

15. Bahwa, Tergugat berusaha mengusai objek jaminan, dengan alasan telah terjadi Akta Jual Beli antara Pengggat dan Tergugat, dan oleh karena Penggugat melarang untuk Tergugat menguasai objek perkara/Jaminan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1587, kemudian Tergugat melaporkan perbuatan Penggugat pada Kepolisian Polres Labuhanbatu dengan tuduhan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, sebagaiamana bukti laporan pengaduan Polisi Nomor :


Halaman 6

ME DA N

LP/848/VI/2014/SU/RES-LBH tertanggal 17 Juni 2014, An. Pelapor BENI SIREGAR (Ic. Tergugat) ;

16. Bahwa, berdasarkan argumentasi yang telah di uraikan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, untuk menyatakan pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Laporan Polisi

GI

Nomor : LP/848/VI/2014/SU/RES-LBH tertanggal 17 Juni 2014, An. Pelapor BENI SIREGAR (Ic. Tergugat) dengan Tuduhan Penggugat telah

ING

melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 378 dan atau 372 KUHP yang

NT

diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 di Jalan Kartini No. 37 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan sesuai Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 2363 / VI / 2014 / Reskrim

ILA

tertanggal 24 Juni 2014, yang ditanda tangani oleh Kasat Reserse Kriminal HENDRA EKO TRIYULIANTO, SH. Sik NRP. 80071404, adalah

AD

Prayudisial atau Sengketa Keperdataan ; Berdasarkan uraian uraian hukum tersebut di atas, dengan ini mohon kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat cq Yang

NG

Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya memanggil para pihak yang

PE

berperkara untuk hadir duduk bersama pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi : TUNTUTAN (PETITUM) : 1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum (On recht matige daad) ; 3. Menyatatakan

Laporan

Polisi

Nomor

:

LP/848/VI/2014/SU/RES-LBH

tertanggal 17 Juni 2014, An. Pelapor BENI SIREGAR (Ic. Tergugat) dengan Tuduhan Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau


Halaman 7

ME DA N

Penggelapan, sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 378 dan atau 372 KUHP yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 di Jalan Kartini No. 37 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan sesuai Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 2363 / VI / 2014 / Reskrim tertanggal 24 Juni 2014, yang ditanda tangani oleh

GI

Kasat Reserse Kriminal HENDRA EKO TRIYULIANTO, SH. Sik NRP. 80071404, adalah Prayudisial atau Sengketa Keperdataan ;

ING

4. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

adilnya (ex aequo et bono).

NT

Atau : dalam Peradilan yang baik, Penggugat mohon keadilan yang seadil-

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak

ILA

Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 04 Nopember 2014, yaitu sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

AD

I.

Gugatan Penggugat Obscuur Libel ;

NG

- Bahwa, dalam posita Gugatannya pada hal 1 Penggugat mendalilkan Gugatan diajukan karena ada perselisihan berupa pra yudisial, dengan lahirnya Laporan Polisi tanggal 17 Juni 2014, sebagaimana Laporan

PE

Polisi

nomor

:LP/848/VI/2013/SU/RES-LBH

atas

nama

BENI

SIREGAR dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP ;

- Bahwa Tergugat didalam membuat Laporan Polisi adalah setentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat karena tidak bisa menguasai barang yang menjadi agunan yaitu satu buah Sertifikat Hak Milik No.1587 terdaftar an. KHAIRUL ANWAR RITONGA atas hutang Putusan Nomor: 71/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 8

ME DA N

Penggugat, dengan diajukannya Gugatan Prayudisial oleh Penggugat seolah-olah Penggugat ingin mengaburkan tindak pidana yang telah Penggugat lakukan. Dan Penggugat mencampur adukkan antara Gugatan perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat yang saat ini sedang dalam proses

GI

pemeriksaan ditingkat penyidikan. Jadi jelas disini bahwa Penggugat didalam menyusun Gugatannya hanya ingin melepaskan diri untuk

ING

sementara terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tidak membedakan mana yang menjadi Perbuatan Hukum

dan

mana

Gugatan

Prayudisial,

sehingga

NT

Melawan

menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;

ILA

- Bahwa dengan diajukannya Gugatan Pra Yudisial oleh Penggugat bukan berarti secara serta merta proses penyidikan yang dilakukan

AD

oleh Penyidik dapat dihentikan (SEMA No.4 Tahun 1980). Oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan untuk ditolak atau

NG

setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) ;

II. TENTANG POKOK PERKARA

PE

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat;

2. Bahwa Tergugat dengan hormat menunjuk segala hal yang telah disebut dalam Eksepsi dianggap telah diulang didalam pokok perkara ; 3. Bahwa tidak benar Penggugat disuruh menanda tangani kertas kosong oleh staf Notaris Sertiawati, SH, SpN, dan sangatlah tidak mungkin kertas kosong yang tidak berisi tulisan ditanda tangani oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya ;


Halaman 9

ME DA N

4. Bahwa Tergugat memberikan pinjaman uang sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat atas dasar saling kepercayaan, karena selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bekerja sama, sehingga Tergugat tidak mempunyai pemikiran jelek terhadap Penggugat ; tidak

benar

pada

tanggal

26

Mei

2014

Penggugat

ada

GI

5. Bahwa

mengembalikan uang sebesar Rp.142.200.000,- (seratus empat puluh dua

ING

juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, maka Tergugat

NT

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk berkenan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

ILA

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

AD

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - Menyatakan Laporan Polisi nomor : LP/848/VI/2013/SU/RES-LBH, atas BENI

SIREGAR

NG

nama

dengan

tuduhan bahwa

Penggugat

telah

melakukan penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam

PE

Pasal 378 dan 372 KUHP agar dilanjutkan ketingkat penuntutan ; - Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

hutangnya

sebesar

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat ;

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya ; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memutus perkara tersebut dengan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.RAP tanggal 28 Mei 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:


Halaman 10

ME DA N

DALAM EKSEPSI -

Menyatakan Eksepsi/Keberatan Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-

Menghukum Penggugat untuk mebayar biaya perkara yang hingga kini

GI

ditaksir sebesar Rp. 731.000,-( Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

ING

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 28 Mei 2015, No.32/Pdt.G/2014/PN.Rap. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Tergugat/ Kuasanya pada

NT

tanggal 09 Juni 2015 dan kepada Penggugat/ Kuasanya pada tanggal 30 Juni 2015 ;

ILA

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Mei 2015, No.32/Pdt.G/2014/PN.Rap.Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana

AD

Akta Pernyataan Permohonan Banding No.32/Pdt.G/2014/PN.Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan permohonan

banding

NG

tersebut telah beritahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 27 Juli 2015 ;

PE

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk

memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Kuasa Hukum Terbanding, tanggal 16 September 2015 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 23 September 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta Putusan Nomor: 71/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 11

ME DA N

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding ; bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

memeriksa

dan

GI

Menimbang,

mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang

ING

tersebut dalam berkas perkara Nomor 71/PDT/2016/PT.MDN, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 28 Mei 2015, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut

NT

dibawah ini;

ILA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa gugatan kabur ( Obscuur Libel ) dengan alasan bahwa Penggugat telah mencampur

AD

adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat yang saat ini sedang dalam proses

NG

pemeriksaan tingkat penyidikan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama

telah menolak

PE

eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya , bahwa eksepsi tersebut telah menjadi ranah pokok perkara dan tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan gugatan kabur ( Obscuur Libel ) ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat degan Majelis Hakim tingkat pertama , bahwa eksepsi Tergugat telah memasuki ranah pokok perkara , akan tetapi tidak sependapat serta merta menyatakan eksepsi ditolak, tanpa mempertimbangkan lebih dahulu di dalam pokok perkara, apakah gugatan Pengugat kabur atau tidak ;


Halaman 12

ME DA N

Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara ; DALAM POKOK PERKARA:

GI

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/ Pembanding adalag gugatan Pra Yudicial Geschil ( Pasal 81 KUH. Pidana ). Dimana menurut

ING

hukum gugatan tersebut secara prinsif dilandasi oleh adanya masalah-masalah yang harus diputuskan lebih dahulu menurut ketentuan hukum keperdataan ;

NT

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak gugatan Penggugat / Pembanding dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya

ILA

sebaliknya Tergugat/ Terbanding telah dapat membuktikan dalil sangkalannya dengan alasan – alasan sebagai berikut : berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim

AD

-Bahwa

berpendapat bahwa telah terdapat anasir-anasir, “ tipu muslihat dalam

NG

perbuatan Penggugat kepada Tergugat, sehingga Tergugat membuat Laporan Polisi atas sangkaan tindak pidana Penipuan maupun Penggelapan yang

PE

dilakukan Penggugat kepadanya ; -Bahwa, karena anasir “ tipu muslihat “, telah terdapat dalam perbuatan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut hukum, wujud perbuatan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara aquo, tidak dapat dipandang sebagai perbuatan perdata melainkan harus tunduk pada ketentuan hukum pidana yang berlaku ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis

Hakim tingkat pertama

dalam

pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut : Putusan Nomor: 71/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 13

ME DA N

Menimbang,

bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, dalam

perkara a quo, Majelis Hakim tingkat pertama, tidak diperkenankan untuk mempertimbangakan tentang adanya anasir, “ tipu muslihat “, yang telah dilakukan

Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/ Terbanding, karena

pembuktian tentang adanya anasir, tipu muslihat “ merupakan ranahnya Majelis

GI

Hakim Pidana bukan Majelis Hakim Perdata, khususnya dalam perkara a quo ;

ING

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma No.1 Tahun 1956 jo. SEMA RI. No.4 Tahun 1980, tidak ada keharusan atau kewajiban Majelis Hakim untuk menerapkan Lembaga Pra Yudicial atau dengan kata lain Hakim

Menimbang,

NT

Pidana tidak terikat pada putusan Perdata ; bahwa

selain

itu

dari

posita

gugatan

Penggugat/

ILA

Pembanding dihubungkan dengan petitum yang di mohonkan tidak singkron, karena dalam uraian posita gugatannya hanya menguraikan yang pada pokoknya tentang adanya pinjaman uang dari Penggugat/ Pembanding sebesar

AD

Rp.144.200.000.- ( seratus empatpuluh empat juta dua ratus ribu rupiah ) bukan sebesar Rp./200.000.000.- ( dua ratus juta rupiah ) dan sudah dikembalikan Penggugat/

Pembanding

NG

oleh

kepada

Tergugat/

Terbanding

sebesar

Rp.85.000.000.- ( delapan puluh lima juta rupiah ), dimana Penggugat/

PE

Pembanding ada menyerahkan SHM No.1587 an. Khairul Anwar Ritonga dan selanjutnya dibuat Surat Kuasa

menjual akan tetapi tanpa sepengetahuan

Penggugat/ Pembanding Kuasa menjual menjadi Akte Jual Beli terhadap objek yang menjadi agunan dan Tergugat/ Terbanding berusaha menguasai objek jaminan dengan alasan telah terjadi Jual Beli antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding, oleh karena Penggugat/ Pembanding melarang maka Tergugat/ Terbanding melapokan ke Polisi

dengan Laporan Polisi

No.848/VI/2014/SU/RES-LBH, tertanggal 17 Juni 2014 dan mohon agar Laporan tersebut adalah Pra Yudicial atau sengketa Keperdataan , akan tetapi


Halaman 14

ME DA N

didalam Petitum No.2 “ Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding kepada Kepolisian sesuai laporan No.LP/848/VI/2014/SU/RES/LBH, tanggal 17 Juni 2014, atas nama Pelapor Beni Siregar ( Tergugat/Terbanding ), menurut

Perbuatan Melawan Hukum

merupakan

hak

seseorang

mempertahankan haknya ;

(PMH.), karena Pelaporan tersebut

ING

sebagai

GI

Majelis Hakim tingkat banding Pelaporan tersebut tidak dapat dipandang

in

cassu

Tergugat/

Terbanding

untuk

NT

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terlihat jelas gugatan Penggugat/ Pembanding telah mencampur adukkan antara Perbuatan

ILA

Melawan Hukum dengan Pra Yudicial, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ( Ubscuur Libel ) karena Penggugat/ Pembanding tidak dapat membedakan perbuatan mana yang menjadi

AD

perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan yang mana merupakan Pra Yudicial

NG

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terserbut diatas, maka eksepsi dari Tergugat/ Terbanding yang menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding kabur karena telah mencampur adukkan antara

PE

gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pra Yudicial dapat diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat/ Terbanding dapat

diterima , maka tentang pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijd Verklaard ) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

maka

putusan

Pengadilan

Negeri

Rantau

Prapat

No.32/Pdt.G/2014/PNRap. Tanggal 28 Mei 2015, tidak dapat dipertahankan lagi


Halaman 15

ME DA N

dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding tetap berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam

GI

kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, pasal pasal dari Undang- Undang dan Peraturan-Peraturan

ING

lain yang berkenaan dengan perkara ini .

MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

NT

-

tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------------Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Rantau

Prapat

Nomor

ILA

-

32Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 28 Mei 2015 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI:

AD

DALAM EKSEPSI :

NG

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;----------------------------------------DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(Niet onvantkelijke

PE

verklaard) ----------------------------------------------------------------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).; ----------------------------------------------------------Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu , tanggal 11 Mei 2016, oleh kami, HJ. WAGIAH ASTUTI,SH, sebagai Ketua Majelis Hakim , H. DASNIEL, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN,SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor: 71/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 16

ME DA N

Nomor 71/PDT/2016/PT.MDN tanggal 14 Maret 2016, putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal 17 Mei 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu

FACHRIAL,

S.H.MH,

Panitera

Pengganti

dihadiri

oleh

GI

Pembanding dan Terbanding.

tanpa

HAKIM KETUA MAJELIS,

ING

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Hj. HAGIAH ASTUTI, SH.

NT

H. DASNIEL, SH.MH.

ILA

ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

AD

PANITERA PENGGANTI

FACHRIAL, SH.M.Hum.

NG

Perincian biaya:

Rp6.000,00

2. Redaksi……..............

Rp5.000,00

PE

1. Materai ………………

3. Pemberkasan ………

Rp139.000,00

Jumlah ……………....

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)


Halaman 17

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents