PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN

Nomor : 132/PDT/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

GI

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

ING

perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sumatera REL

NT

Nomor: 35 Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa

ILA

kepada 1. Ali Leo Nardi N, S.H., S.E., MBA., M.H., 2. Karle Sitanggang, S.H., M.H., 3. Pramudya Eka W. Tarigan, S.H., 4. Marudin Sitinjak, S.H., 5. Eddy

AD

Martinoi, S.H., S.E., M.H., Advokat, dari Kantor Advokat

PE

NG

ALI LEONARDO N, S.H., S.E., MBA. & ASSOCIATES, Lawyer-Legal Consultant-Attorney-Solicitor, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2015, dan

surat

kuasa

tersebut

telah

didaftarkan

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15

April

2015

535/Penk.Perd/2015/PN.Mdn.,sebagai

Nomor: PEMBANDING

semula PENGGUGAT ; Lawan XXXXXXXXXXXI, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan DR. FL. Tobing Nomor 83 A – 81 C, Kelurahan Pusat Pasar,

Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 1

ME DA N

Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Efendi, S.H., M.H., 2. Hadi Yanto, S.H., 3. Fernado Napitupulu, S.H., 4. Robert, S.H.,

Para Advokat, dan Konsultan Hukum

pada CHOW & ASSOCIATES LAW FIRM, berkantor di

GI

Jalan Sei Petani No. 18/24 Simp. D.I. Panjaitan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota

ING

Medan-20154 Sumatera Utara, Telp (061) 4156673, Fax. (061) 4151070, Website: www.chowlawfirm.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2015 surat

kuasa

NT

dan

tersebut

telah

didaftarkan

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal

ILA

23 April 2015 Nomor: 574/Penk.Perd/2015/PN.Mdn., sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

AD

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

NG

dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

PE

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April

2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2015 dalam Register Nomor 193/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 September 2011 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama A How di Vihara Tri Jaya Lubuk Pakam, dan Perkawinan tersebut dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 15 Pebruari 2012 sesuai dengan Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 2

ME DA N

Kutipan Akta Perkawinan No.70/T/DS/2012, dengan demikian Perkawainan tersebut adalah sah secara Hukum (Bukti P.1);

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak, yaitu : Nama : HANNA VELLICE, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

GI

: 1271-LU-17072012-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Juli 2012 (Bukti P.2);

ING

3. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya keluarga yang didambakan setiap orang, namun keharmonisan Perkawinan tersebut tidak bertahan

NT

lama, karena sejak awal 2013 antara Penggugat dengan

Tergugat sudah

sering cekcok/bertengkar; adapun

yang mengakibatkan terjadinya percekcokan antara

ILA

4. Bahwa

Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan tidak pernah ada

AD

persesuaian pendapat dan selalu bertolak belakang dalam menentukan segala sesuatu, dan hal tersebut selalu memicu pertengkaran secara terus menerus ;

NG

5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran (percekcokan), maka Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat akan bercerai dengan Penggugat, dan

PE

perkataan tersebut diucapkan Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Terggat ; 6. Bahwa akibat dari percekcokan terjadi secara terus menerus maka Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2015 telah pisah Ranjang sampai dengan Gugatan ini diajukan,

dan tidak ada lagi

komunikasi yang baik, olah karena itu tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri; 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat (Vide pasal 19 (b) dan Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 3

ME DA N

(f) PP No.9 tahun 1975 Yo. UU No.1 Tahun 1974), sehingga beralasan pula bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.70/T/DS/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

GI

8. Bahwa sehubungan dengan akan dinyatakannya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, maka dimohon kepada Bapak Medan untuk memerintahkan Kepala Dinas

ING

Ketua Pengadilan Negeri

Kependudukan Kota Medan untuk mencatat Perceraian (Pemutusan Hubungan Suami Isteri) tersebut kedalam suatu Akta yang ditentukan untuk

NT

itu, dengan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta

ILA

Perceraian;

9. Bahwa mengingat anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil (dibawah

AD

umur) yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan yang baik dari seorang ibu kandung dan sekaligus bertindak sebagai wali, maka sudah sepatutnya terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat dinyatakan

NG

tetap berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung dan sekaligus Penggugat ditetapkan/dinyatakan sebagai wali Pengasuh terhadap kedua

PE

anak tersebut hingga dewasa menurut Hukum; 10. Bahwa Permohonan Penggugat untuk ditetapkan menjadi Wali Pengasuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan untuk dikabulkan, sebab mengenai perwalian terhadap anak dibawah harus mengutamakan

Ibu

Kandungnya

hal

tersebut

sesauai

dengan

:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan “Tentang Perwalian anak, patokannya adalah


Halaman 4

ME DA N

Bahwa Ibu Kandung yang diutakaman, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi Kriterium;

11. Bahwa sehubungan dengan anak tersebut akan diletakkan dibawah Perwalian Penggugat, maka sudah sewajarnya Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk tetap memberikan biaya Nafkah, biaya

GI

Pendidikan, biaya Perawatan, biaya Perobatan (ALIMENTASI) dan Rekreasi kepada Penggugat untuk anak tersebut, sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta

ING

rupiah) perbulan, dan harus disetor paling lambat tanggal 6 (enam) setiap bulan sejak Gugatan ini didaftarkan;

12. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan Penggugat didasarkan kepada

NT

bukti-bukti Authentik sebagaimana dikehendaki pasal 191 RBg / 180 HIR, maka sudah sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan

ILA

serta merta meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitveorbaar bij Voorraad);

dalil-dalil tersebut diatas, dimohon

kepada

Bapak Ketua

AD

Berdasarkan

Pengadilan Negeri Medan menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil masing-masing pihak untuk di dengar keterangannya serta

NG

mengambil keputusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

PE

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.70/T/DS/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 adalah Sah secara Hukum;

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.70/D/T/DS/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya; 4. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat Perceraian (Pemutusan Hubungan Suami Isteri) kedalam suatu Akta yang ditentukan untuk itu, dengan memberikan catatan Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 5

ME DA N

pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan

No.70/D/T/DS/2012

tanggal

menerbitkan Akta Perceraian;

15

Pebruari

2012,

serta

5. Menyatakan Penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali dari anak

Penggugat dengan Tergugat, hingga Dewasa menurut

GI

Hukum, yaitu : Nama : HANNA VELLICE, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Mei 2012;

ING

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar biaya Nafkah, biaya Pendidikan, biaya Perawatan, biaya Perobatan (Alimentasi) dan Rekreasi untuk anak tersebut kepada Penggugat sebasar Rp.6.000.000,- (enam juta

NT

rupiah) perbulan yang akan disetor selambat-lambatnya tanggal 6 (enam) setiap bulan sejak gugatan ini diajukan;

ILA

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitveorbaar bij voorraad);

AD

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon

NG

keadilan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono); Menimbang

bahwa

atas

gugatan

Penggugat

tersebut

Tergugat

PE

mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi tertanggal 4 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ; DALAM KONVENSI : Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban ini; DALAM EKSEPSI : GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) :


Halaman 6

ME DA N

1. Bahwa pada poin ke 8 Gugatan Penggugat meyatakan bahwa untuk memohon

kepada

Bapak

Ketua

Pengadilan

Negeri

Medan

untuk

memerintahkan Kepala DInas Kependudukan Kota Medan untuk mencatat perceraian ini dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;

2. Bahwa perlu diketahui Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan

GI

Tergugat Nomor 70/T/DS/2012, tertanggal 15 Februari 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli

ING

Serdang;

3. Bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis

NT

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk

ILA

verklraad);

DALAM POKOK PERKARA :

AD

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2011 dihadapan Pemuka Agama Buddha bernama A How di Vihara Tri Jaya Lubuk Pakam dan perkawinan tersebut

NG

telah dicatatkan/didaftarkan sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan

No. 70/T/DS/2012, tertanggal

15

Februari

2012

yang

PE

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang; 2. Bahwa benar dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak, yaitu : HANNA VELICE, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 21 Mei 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU17072012-0017, tertanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan; 3. Bahwa percekcokan yang timbul dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang wajar dikarenakan perbedaan pendapat


Halaman 7

ME DA N

dalam berumah tangga dan percekcokan tersebut tidak seheboh apa yang didalilkan oleh Penggugat ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke 5 sangat mengada-ada dan kontradiksi dengan kenyataan yang ada, justru Tergugat selalu meminta maaf terlebih dahulu kepada Penggugat setiap kali ada pertengkaran dan Tergugat tidak

GI

pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat setiap kali ada pertengkaran;

ING

5. Bahwa Tergugat sebagai seorang Kepala Rumah Tangga dan Suami, selalu berusaha untuk mengalah dan memberikan nasehat kepada Penggugat agar lebih bisa menjaga tempramen, akan tetapi Penggugat sendiri yang

NT

sering merasa marah dan kesal kepada Tergugat tanpa sebab dan alasan yang berarti;

ILA

6. Bahwa benar semenjak Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dikarenakan Penggugat sendiri yang bersikeras untuk berpisah

AD

dengan Tergugat, padahal orang tua Tergugat telah berulang kali menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat tetapi tidak juga dtanggapi dengan baik oleh Penggugat;

NG

10. Bahwa apabila Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun

dan harmonis dengan Tergugat dan tetap berpegang

PE

pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat, maka Tergugat dengan berat hati bersedia untuk diceraikan. DALAM REKONVENSI: 1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi secara mutatis-mutandis yang berkenaan dengan gugatan rekovensi ini mohon juga dimasukkan ke dalam gugatan rekovensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi; 2. Bahwa melihat kehidupan rumah tangga Penggugat DK/Tergugat DR dan Tergugat DK/Penggugat DR tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi kerukunan dan ketentramannya, maka cukup alasan hukum bagi Tergugat Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 8

ME DA N

DK/Penggugat DR sesuai Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (d), dan (f) PP. No. 9 Tahun 1975 untuk mengajukan gugatan a quo

agar

perkawinan

Penggugat

DK/Tergugat

DR

dan

Tergugat

DK/Penggugat DR putus karena perceraian berserta akibat hukumnya; 3. Bahwa dalil Penggugat DK/Tergugat DR pada poin 11 Gugatan Penggugat

GI

DK/Tergugat DR sangat tidak relevan dan tidak sesuai lagi untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

sebelumnya

telah

membuat

ING

4. Bahwa Penggugat DK/Tergugat DR dengan Tergugat DK/Penggugat DR Surat

Pernyataan

Bersama

Nomor

:

206/L/IV/JL/Mdn/2015 tertanggal 8 April 2015 di hadapan Notaris Jhon

NT

Langsung, S.H., Notaris di Kota Medan yang mana Surat Pernyataan Tersebut turut juga ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat DK/Tergugat

ILA

DR (ic. Ali Leornardi N SH. SE. MBA.) dan ayah kandung Tergugat DK/Penggugat DR (ic. Alex Kasidi);

AD

5. Bahwa di dalam Surat Pernyataan Tersebut di atas pada poin 8, telah ditegaskan bahwa segala bentuk harta gono-gini dan biaya nafkah, perawatan serta pendidikan anak (ic. HANNA VELICE) hingga anak dewasa

NG

telah diserahkan LUNAS oleh Tergugat DK/Penggugat DR kepada Penggugat DK/Tergugat DR dan tanggungan anak seluruhnya telah menjadi

PE

tanggung jawab Penggugat DK/ Tergugat DR; 6. Bahwa oleh karenanya, sudah tidak relevan dan tidak masuk akal lagi bagi Penggugat DK/Tergugat DR untuk menuntut lagi biaya nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan hingga anak dewasa karena sudah diberikan di depan secara LUNAS; 7. Bahwa pada poin ke 9 Surat Pernyataan Bersama tersebut di atas, Penggugat DK/Tergugat DR telah menyetujui untuk memberikan hak kunjung anak (ic. HANNA VELICE) tanpa batas kepada Tergugat DK/Penggugat DR; 8. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan : Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 9

ME DA N

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang

bagi

mereka

membuatnya”

yang

Maka karena itu, sudah sepatutnya dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan sah

GI

dan berharga Surat Pernyataan Bersama Nomor : 206/L/IV/JL/Mdn/2015

Medan; Bahwa

berdasarkan

ING

tertanggal 8 April 2015 di hadapan Notaris Jhon Langsung, S.H., Notaris di Kota

alasan-alasan

tersebut

di

atas,

Tergugat

DK/Penggugat DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

NT

mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : DALAM KONVENSI :

ILA

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

verklaard);

AD

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk

DALAM POKOK PERKARA :

NG

1. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 591/U/Mdn/2012 tertanggal 16 Mei 2012

PE

dinyatakan putus karena perceraian beserta akibat hukumnya; DALAM REKONVENSI : PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat DK/Penggugat DR untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Bersama Nomor : 206/L/IV/JL/Mdn/2015 tertanggal 8 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Jhon Langsung, S.H., Notaris di Kota Medan;


Halaman 10

perkawinan

Penggugat

ME DA N

3. Menyatakan

DK/Tergugat

DR

dan

Tergugat

DK/Penggugat DR sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 70/T/DS/2012, tertanggal 15 Februari 2012 dinyatakan putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

4. Memberikan hak kunjung anak (ic. HANNA VELICE) tanpa batas bagi

5. Memerintahkan

kepada

Panitera

GI

Tergugat DK/Penggugat DR;

Pengadilan

Negeri

Medan

agar

ING

memberitahukan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang d/h Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna dicatatkan dalam daftar catatan untuk itu;

NT

6. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ILA

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Menimbang,

AD

aequo et bono);

bahwa

atas

gugatan

penggugat

tersebut,

Pengadilan

NegeriMedan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Nopember 2015 No.193/

NG

Pdt.G/2015/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut : MENGADILI:

DALAM KONVENSI

-

PE

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.70/T/DS/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 adalah sah secara hukum; 3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.70/D/T/DS/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salian Putusan perkara ini setelah Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 11

ME DA N

mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu selanjutnya agar menerbitkan akta perceraiannya 5. Menyatakan Penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali dari anak yaitu: Hanna Vellice, perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Mei 2012, hingga anak tersebut dewasa dengan tanpa mengurangi hak

GI

Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah atau bapak kepada anaknya tanpa ada batasan apapun dari Tergugat;

ING

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; DALAM REKONVENSI -

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

-

NT

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,- (Empat ratus delapan puluh lima ribu

ILA

rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal No. 193/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tersebut, Kuasa Hukum

AD

18 Nopember 2015

Penggugat mengajukan banding

pada tanggal 25 Nopember 2015, sesuai

NG

dengan akta banding No.190/2015 yang dibuaat oleh Penitera/Sekretaris Pengadilan

Negeri

Medan,

dan

permohonan

banding

tersebut

telah

PE

diberitahukan kepada Kuasa Hukum tergugat pada tanggal 21 Januari 2016 ; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum terbanding pada tanggal 21 Januari 2016, yang pada pokoknya memori banding tersebut mengemukakan hal hal sebagai berikut ; I. TENTANG JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN PASAL 73 AYAT 3 HURUF (b) dan (c) dan PASAL 75 AYAT (1) PERATURAN PRESIDEN RI NO. 25 TAHUN

2008, SEHINGGA MENYEBABKAN PERTIMBANGAN DAN


Halaman 12

ME DA N

AMAR PUTUSAN

YANG SALAH DAN KELIRU MENGENAI PENCATATAN

PERCERAIAN ;

Bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding didaftarkan pada Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai

Kutipan Akte Perkawinan No. 70/T/DS/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, namun

GI

secara nyata/fakta Pembanding dan Terbanding tidak lagi bertempat tinggal di

ING

Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi sekarang beralamat/bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan/Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;

NT

Bahwa dengan demikian, maka Pembanding melalui kuasanya mengajukan gugatan perceraian a quo pada Pengadilan Negeri Medan, yang dalam petitum gugatan point. 4 (empat) meminta :

ILA

“ 4. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat Perceraian (Pemutusan Hubungan Suami

AD

Isteri) ke dalam suatu Akta yang ditentukan untuk itu, dengan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan

NG

Akta Perkawinan No. 79/D/T/DS/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, serta menerbitkan Akta Perceraian “ ;

PE

Bahwa hal sedemikian sesuai ketentuan Peraturan Presiden RI No.: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menentukan : Pasal 73 ayat 3 huruf (b), mengatakan : “ Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian “ ; Pasal 73 ayat 3 huruf (c), mengatakan : “ Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf (b) berkewajiban


Halaman 13

ME DA N

memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan “ ; Pasal 75 ayat (1), mengatakan : “ Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian “ ;

GI

Bahwa dengan demikian, maka pencatatan perceraian dalam perkara ini adalah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan

ING

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perceraian a quo dan Penggugat dan Tergugat beralamat di Medan (azas domisili) ;

NT

Bahwa ternyata, Majelis Hakim judex factie salah dan keliru serta tidak menerapkan secara sempurna ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)

ILA

Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 ayat 3 huruf (b), pasal 73 ayat 3 huruf (c) dan pasal 75 ayat 1 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008

AD

Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana diuraikan diatas, sehingga sampai pada pertimbangan hukum pada halaman 16 alinea 3 dan amar putusan judex factie point. 4

NG

(empat) yang tidak tepat serta tidak berkeadilan, sehingga beralasan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

PE

ini untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 193/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 18 Nopember 2015 sesuai petitum point. 4 (empat) gugatan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini ; II. TENTANG AMAR PUTUSAN JUDEX FACTIE MELANGGAR AZAS ULTRA PETITA

ATAS

PETITUM

GUGATAN

PEMBANDING/PENGGUGAT

MENGENAI PENGASUHAN ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ; Bahwa sesuai petitum gugatan Pembanding/Penggugat point. 5, meminta : “ Menyatakan Penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali dari anak Penggugat dengan Tergugat, hingga dewasa menurut hukum, Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 14

ME DA N

yaitu : Nama : HANNA VELLICE, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Mei 2012 “;

Bahwa kemudian, sesuai pertimbangan hukum dan amar putusan perkara a quo, dalam Rekonpensi : “ Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima “ ;

GI

Bahwa ternyata, atas dasar pertimbangan hukum yang salah dan keliru pada halaman 16, alinea 5 dan halaman 17, alinea 1, Majelis Hakim judex factie

ING

Pengadilan Negeri Medan telah memberikan amar putusan dalam pokok perkara point. 5 : “ Menyatakan Penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali dari anak, yaitu : Hanna Vellice,

NT

perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Mei 2012, hingga anak tersebut dewasa dengan tanpa mengurangi

hak Tergugat untuk bertemu dan

ILA

mencurahkan kasih sayang sebagai ayah atau bapak kepada anaknya tanpa ada batasan apapun dari Tergugat “ ;

AD

Bahwa dengan amar putusan judex factie pada point. 5 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah

mengabulkan

lebih

daripada

yang

dituntut/diminta

oleh

NG

Pembanding/Penggugat dalam petitum gugatannya dalam perkara ini (ULTRA PETITA), sehingga bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang

PE

berlaku dan tidak dapat dipertahankan serta harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

sesuai permintaan Pembanding/Penggugat

dalam petitum gugatannya point. 5 dalam perkara ini ; III. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE KONTRADIKSI, SEHINGGA MENOLAK TUNTUTAN/PERMINTAAN BIAYA NAFKAH ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ; Bahwa sesuai petitum gugatan Pembanding/Penggugat point. 6 (enam), meminta : “ Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar biaya nafkah, biaya pendidikan, biaya perawatan, biaya Perobatan (Alimentasi) dan rekreasi Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 15

ME DA N

untuk anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) per bulan yang akan disetor selambat-lambatnya tanggal 6 (enam) setiap bulan sejak gugatan ini diajukan “ ;

Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Medan didasarkan pada bukti Terbanding/Tergugat, bukti T-1 berupa Surat Pernyataan Bersama Nomor

GI

: 206/L/IV/JL/Mdn/2015 tanggal 8 April 2015, sehingga dengan pertimbangan judex factie halaman 17, alinea terakhir dan halaman 18, alinea 2, mengatakan :

ING

“… Tergugat Konvensi tidak berkewajiban lagi untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan, perawatan, pengobatan dan biaya rekreasi si anak yang bernama Hanna Vellice, ditolak “ ;

NT

Bahwa andaikatapun benar, ada bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan Bersama Nomor : 206/L/IV/JL/Mdn/2015 tanggal 8 April 2015 yang diajukan

ILA

oleh Terbanding/Tergugat dalam perkara ini, namun dalam pertimbangan hukum judex factie halaman 18 alinea 2 dari bawah, telah dikatakan

: “

AD

….bahwa terhadap tuntutan poin 2 Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dengan demikian tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

NG

Bahwa ternyata, judex factie atas dasar pertimbangannya halaman 17, alinea 5 dan halaman 18, alinea 1 dan 2, menyimpulkan : “ …. Tergugat Konvensi pendidikan,

PE

tidak berkewajiban lagi untuk memberikan nafkah, biaya

perawatan, pengobatan dan biaya rekreasi si anak yang bernama Hanna Vellice, …. “ ;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan yang menolak tuntutan/pemberian uang nafkah oleh Terbanding/Tergugat kepada Hanna Vellice bertentangan dengan pasal 41 sub. b jo. pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga beralasan untuk diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini ; Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 16

ME DA N

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kehadapan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

GI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan memori banding Pembanding/Penggugat tersebut ;

193/Pdt.G/2015/PN.Mdn

ING

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 18

Nopember

2015,

sehingga

amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

NT

DAN MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI :

-

ILA

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

AD

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ; 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan

NG

Akta Perkawinan No. 70/T/DS/2012 tanggal 15 Pebruari

2012 adalah

sah secara hukum ;

PE

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 70/D/T/DS/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perceraian (Pemutusan Hubungan Suami Isteri) ke dalam suatu Akta yang ditentukan untuk itu, dengan memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan No. 70/T/DS/2012 tanggal 15


Halaman 17

2012

serta

ME DA N

Pebruari

menerbitkan

AKTA

PERCERAIAN

PEMBANDING/PENGGUGAT DENGAN TERBANDING/TERGUGAT ; 5. Menyatakan Pembanding/Penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus bertindak sebagai wali dari anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat,

hingga dewasa menurut hukum, yaitu : Nama Perempuan, lahir di Medan , tanggal

GI

HANNA VELLICE, jenis kelamin : 21 Mei 2012 ;

ING

6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk memberikan/membayar biaya nafkah, biaya pendidikan, biaya perawatan, biaya Perobatan (Alimentasi) dan rekreasi untuk anak tersebut kepada Pembanding/Penggugat

NT

sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) per bulan yang akan disetor selambat-lambatnya tanggal 6 (enam) setiap bulan sejak gugatan

ILA

ini diajukan ; DALAM REKONPENSI :

AD

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk

NG

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan berpendapat

PE

lain, mohon putusan yang seadil- adilnya Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula

tergugat

telah

mengajukan

kontra

memori

banding

yang

diterima

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Februari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanghgal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut mengemukakan hal hal sebagai berikut : Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan dan oleh karenanya menolak seluruh alasan-alasan keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 18

ME DA N

bandingnya tertanggal 11 Januari 2016, sebab putusan Pengadilan Negeri Medan No. 193/Pdt. G/2015/PN.MDN., tanggal 18 Nopember 2015 yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut, pertimbangan hukumnya secara umum telah mengandung ratio decidendi yang aktual, atau telah mengandung motiveringsplicht, atau telah mengandung obiter dicta, dan

GI

tidak mengandung cacat per curiam, yang kesemuanya itu memperlihatkan sikap Majelis Hakim a quo yang telah sungguh-sunguh menerapkan prinsip-

ING

prinsip hukum perdata materil dan atau hukum perdata formil, atau setidaktidaknya memperlihatkan wawasan kematangan penguasaan hukum Majelis Hakim a quo;

NT

Bahwa Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut : 1.Tentang alasan “Judex Factie tidak menerapkan Pasal 73 Ayat 3 Huruf

ILA

(b) dan (c) dan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I No. 25 Tahun 2008, sehingga menyebabkan pertimbangan dan amar putusan yang

AD

salah dan keliru mengenai percatatan perceraian”. Bahwa alasan keberatan Pembanding tersebut adalah merupakan alasan keberatan yang bersifat pretensi, sebab :

NG

-- Bahwa redaksional petitum Pembanding pada point 4 di dalam surat gugatannya, sangat aneh dan mengada-ada serta tidak lazimnya suatu

PE

petitum, sebab :

a. bahwa amar putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam amar putusannya, sehingga tidak menimbulkan multitafsir, terutama sekali berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi nantinya; b. bahwa lagi pula sangat irrasional bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo langsung dapat memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota


Halaman 19

ME DA N

Medan untuk mencatatkan perceraian Pembanding dan Terbanding ke dalam akta yang ditentukan untuk itu, tanpa melalui :

(i) Pejabat struktural dilingkungan Badan Peradilan (dhi. : Penitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu); (ii)

Media berupa salinan putusan perkara a quo

GI

berkekuatan

yang telah

hukum tetap;

ING

-- Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim perkara a quo yang mengacu pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang

NT

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersifat lex specialis tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum

ILA

acara dan praktek peradilan yang berlaku dilingkungan peradilan perdata; -- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang alasan “Judex Factie

AD

tidak menerapkan Pasal 73 Ayat 3 Huruf (b) dan (c) dan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I No. 25 Tahun 2008, sehingga menyebabkan pertimbangan dan amar putusan yang salah dan keliru mengenai

NG

percatatan perceraian”, Pembanding tersebut tidak beralasan juridis, dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

PE

2. Tentang alasan “amar putusan Judex Factie melanggar azas Ultra Petita

atas

petitum

gugatan

Pembanding/Penggugat

mengenai

pengasuhan anak Pembanding dan Terbanding”. Bahwa alasan keberatan Pembanding tersebut adalah merupakan alasan keberatan yang bersifat absurditeit, sebab : -- Bahwa mengenai amar putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, adalah merupakan kewenangan mutlak Majelis Hakim a quo yang didasarkan pada ketentuan perundangundangan yang berlaku sepanjang terhadap amar putusan perkara dimaksud Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 20

ME DA N

berinterrelasi erat dengan kejadian materil yang di persengketakan oleh para pihak;

-- Bahwa selanjutnya petitum Pembanding di dalam surat gugatannya point 5, apabila diteliti secara cermat dan seksama serta dihubungkan dengan struktur/susunan

bahasa

yang

dipergunakan

tidak

sesuai

dengan

GI

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang berbasis pada sistem EYD (ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan), sebab petitum

ING

Pembanding yang menyebutkan : “Menyatakan Penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus sebagai wali dari anak Penggugat dan Tergugat, hingga Dewasa menurut Hukum, yaitu : Nama : HANNA

NT

VELLICE, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Mei 2012, adalah merupakan kalimat yang berstruktur/susunan bahasa Subjek

EYD

(ejaan

ILA

+ Predikat + Keterangan + Objek (SPKO), sementara berdasarkan sistem bahasa

Indonesia

(SPOK); --

disempurnakan)

seharusnya

Subjek + Predikat + Objek + Keterangan

AD

berstruktur/susunan bahasa

yang

Bahwa selain dari pada itu pertimbangan hukum serta amar putusan

NG

Majelis Hakim pada point 5 perkara a quo, dapat dipastikan telah mencermati dengan teliti dan seksama seluruh fakta-fakta persidangan,

PE

terutama alat bukti surat maupun saksi-saksi dan tidak terkecuali terhadap bukti surat Terbanding (bertanda T-1), yaitu Surat Pernyataan Bersama Nomor : 206/L/IV/JL/Mdn/2015, tanggal 8 April 2015 yang menyebutkan : bahwa anak perempuan yang bernama : HANNA VELLICE, ikut ibu dan berada dalam pengasuhan Ibu (Pihak Kedua), (Vide : angka 4 huruf a Surat Pernyataan Bersama tanggal 8 April 2015); a. bahwa Pihak Pertama (Terbanding) setiap saat dalam waktu-waktu yang lazim dan wajar, berhak untuk datang menemui anak yang bernama : HANNA VELLICE tersebut, untuk hal mana Pihak Kedua Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 21

ME DA N

(Pembanding) wajib memberi kesempatan tanpa mengajukan syarat berupa apapun, (Vide : angka 9 Surat Pernyataan Bersama tanggal 8 April 2015); -- Bahwa

lagi pula adalah sangat irrasional apabila anak

Pembanding dan Terbanding yang bernama HANNA VELLICE,

GI

Perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Mei 2012 tidak dapat atau dibatasi berhubungan dengan Terbanding selaku ayah atau bapaknya,

ING

sebab secara psikologis akan memutuskan hubungan emosional dan kasih sayang antara si anak dengan Terbanding selaku ayah atau bapaknya. Sementara Terbanding selaku ayah atau bapaknya telah

NT

berkorban demi anaknya, terbukti dengan adanya pemberian uang dari Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua tujuh ratus juta rupiah), dimana dari sejumlah dimaksud

ILA

milyard

terdapat bahagian dari biaya hidup, perawatan dan biaya pendidikan

AD

dari anak yang bernama HANNA VELLICE tersebut; -- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 556 K/Sip/1971 tanggal

10

November

1971

memberikan

kaidah

hukum

bahwa

NG

“pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian materil”; R.I Nomor : 281

PE

-- Bahwa lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung

K/Sip/1973 tanggal 2 Desember 1975 memberikan kaidah hukum bahwa “azas yang berlaku dalam banding ialah bahwa permohonan banding itu hanya sebatas pada putusan Pengadilan Negeri yang merugikan pihak yang naik banding, jadi tidak ditujukan pada putusan Pengadilan Negeri yang menguntungkan baginya”;

-- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang alasan “amar putusan Judex Factie melanggar azas Ultra Petita atas petitum gugatan Pembanding/Penggugat mengenai pengasuhan anak Pembanding dan Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 22

ME DA N

Terbanding”, Pembanding tersebut tidak beralasan juridis, dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

3. Tentang alasan “Pertimbangan hukum Judex Factie kontradiksi, sehingga menolak tuntutan/permintaan biaya nafkah anak Pembanding dan Terbanding”.

GI

Bahwa alasan keberatan Pembanding tersebut adalah merupakan alasan keberatan yang mengada-ada, sebab :

Bahwa sebelum gugatan perceraian Pembanding didaftarkan ke

ING

--

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 15 April 2015 tersebut, maka pada tanggal 8 April 2015 antara Pembanding dan Terbanding telah membuat

NT

Surat Pernyataan Bersama di hadapan Jhon Langsung, S,H., Notaris di Medan, yang pokoknya diantaranya berisikan “bahwa apabila uang sejumlah Rp.

ILA

2.700.000.000,- (dua milyard tujuh ratus juta rupiah) telah diterima lunas oleh Pihak Kedua a quo Penggugat, maka hak-hak atas harta gono gini tersebut

AD

sepenuhnya telah menjadi hak Pihak Pertama dan untuk waktu selanjutnya Pihak Pertama a quo Tergugat tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan biaya hidup dan/atau biaya pengadaan rumah tempat tinggal

NG

seperti biaya sandang-pangan bagi Pihak Kedua a quo Penggugat, termasuk biaya hidup, perawatan dan biaya pendidikan dari anak yang bernama

PE

HANNA VELLICE tersebut, demikian oleh karena semuanya itu telah menjadi tanggungan dari Pihak Kedua a quo Penggugat”; -- Bahwa selain itu, patut pula untuk diketahui bahwa di dalam Surat

Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding di hadapan Jhon Langsung, S.H., Notaris di Medan tersebut, turut diketahui dan di tandatangani oleh salah seorang dari kuasa hukum Pembanding di dalam perkara a quo (dhi : ALI LEONARDI N., S.H., S.E., MBA., M.H.). Sehingga oleh karenanya tidak dapat ditafsirkan lain kecuali mengandung makna bahwa keberadaan Surat Pernyataan Bersama tanggal 8 April 2015 yang dibuat Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

antara

Halaman 23

ME DA N

Pembanding dan Terbanding tersebut, telah diketahui persis maksud dan tujuannya oleh kuasa hukum Pembanding (dhi : ALI LEONARDI N., S.H., S.E., MBA., M.H.)

-- Bahwa akan tetapi ternyata di dalam perkara a quo yang terjadi justru malah sebaliknya yaitu Pembanding di dalam keberatan bandingnya tetap

GI

bersikeras menuntut kepada Terbanding untuk memberikan/membayar biaya nafkah, biaya pendidikan, biaya perawatan, biaya perobatan

ING

(alimentasi) dan rekreasi untuk anak Pembanding dan Terbanding yang bernama HANNA VELLICE sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah per bulan);

NT

-- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang alasan “Pertimbangan hukum Judex Factie kontradiksi, sehingga menolak tuntutan/permintaan biaya nafkah

ILA

anak Pembanding dan Terbanding”, Pembanding tersebut tidak beralasan juridis, dan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan;

AD

Berdasarkan segala uraian fakta dan argumen juridis diatas, maka mohon perkenan Pengadilan Tinggi

Medan

untuk menolak permohonan

banding dari Pembanding (dahulu

Penggugat) untuk seluruhnya, serta

NG

dimohonkan pula untuk mempertahankan atau

menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Medan tersebut;

PE

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara N0.193/Pdt.G/2015/PN.Mdn sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Januari 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah


Halaman 24

persyaratan

yang

ditentukan

ME DA N

memenuhi

oleh

Undang-Undang,

maka

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membasca, mempelajari dengan seksama berkas perkara No.193/Pdt.G/2015/PN.Mdn,dan surat surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Pengadilan

Negeri

No.193/Pdt.G/2015/PN.Mdn

Medan

memori

tanggal

18

GI

putusan

banding

dari

Nopember

Pembanding

2015 semula

berpendapat sebagai berikut ; Dalam Konpensi :

NT

Dalam Eksepsi :

ING

Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan

ILA

penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur lebel) karena memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan

AD

kota Medan untuk mencatat perceraian ini dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu pada hal akta perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;

NG

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama

telah menolak

eksepsi tergugat tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya

PE

berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1975 apabila dilakukan perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

dikirimkan

pula

kepada

Pegawai

pencatat

tempat

perkawinan

berlangsung, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan dan putusan tentang eksepsi telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dipertahankan ; Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 25

ME DA N

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang

telah

mengabulkan

gugatan

penggugat

untuk

sebagian

dengan

pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai

GI

suami istri sudah tidak satu rumah lagi sejak Januari 2015 dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang terus menerus, sehingga

ING

tidak dapat dipersatukan kembali dan tak ada harapan hidup rukun lagi dalam Membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pantas apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ha

NT

Rus dinyatakan putus karena perceraian dan anak Penggugat dan Tergugat ber Nama Hanna Vellice di bawah pengasuhan ibunya atau Penggugat sedangkan

ILA

biaya hidup anak berdasarkan Surat Pernyataan Bersama No. 206/L/IV/JL/Mdn 2015 tanggal 8 April 2015 (bukti TI) menjadi tanggungan Penggugat dan Tergu-

AD

gat tidak berkewajiban lagi untuk memberi nafkah, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta

NG

hukum yang diperoleh dipersidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya

PE

sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbanganpertimbangan

Majelis

Hakim

tingkat

pertama

menjadi

pertimbangan-

pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding; Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki amar putusan No. 4 yang menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu disempurnakan, disesuaikan dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;


Halaman 26

ME DA N

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 40 ayat 1 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

yang

menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap;

GI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1angka 7 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang dimaksud instansi

jawab

dan

ING

pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung berwenang

melaksanakan

Kependudukan;

dalam

urusan

Administrasi

NT

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

ILA

dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi tempat terjadinya perceraian;

AD

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding menganggap perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi

NG

Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Dinas Kependudukan Kota Madya Medan Propinsi Sumatera Utata untuk mencatatkan perceraian dalam daftar

PE

yang tersedia untuk itu paling lambat 60(enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian berkekuatan Hukum tetap; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

pada

pokoknya

pertimbangan-

pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding dengan memperbaiki amar Nomor 4, maka memori banding pembanding semula Penggugat tentang Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 27

ME DA N

nafkah anak, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak mempunyai alasan hukum yang tepat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Hakim tingkat pertama dalam konpensi harus diperbaiki sekedar amar Putusan Nomor 4 yang selengkapnya sebagaimana dalam amar

GI

putusan dibawah ini; Dalam Rekonpensi

ING

Meimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menyatakan tuntutan point 2 tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa

NT

untuk menyatakan sah dan berharga suatu surat tidak dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian;

ILA

.Menimbang, menurut Majelis Hakim tingkat banding tututan point 2 harus dikabulkan karena surat pernyataan bersama No.206/4/IV/JLI /Mdn/2015

AD

tanggal 8 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Jhon Langsung, SH Notaris di Medan, telah dierima dan dipertimbangkan dalam konpensi, sehingga berdasarkan adanya bukti tersebut ditambah dengan keterangan saksi

NG

Erwin,Marzuki,SH,

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat

Konpensi

tidak

berkewajiban lagi untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan, perawatan

PE

pengobatan dan biaya rekreasi anak yang bernama Hanna Vellice, selain itu surat Pernyataan tersebut ada kaitannya dengan Perceraian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan point 3.4 dan 5 dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam konpensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Rekonpensi No. 2 harus dikabulkan sehingga Putusan Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 28

ME DA N

Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi juga harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbag, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi dan gugatan Terbanding semula Tergugat

GI

Konpensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya serta menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat

ING

diterima, maka berdasarkan pasal 192 ayat 2 Rbg biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing setengah bagian yang sama ;

NT

Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

ILA

MENGADILI

“ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

AD

“ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Nopember 2015 No. 193/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam konpensi maupun rekonpensi sehingga amar selengkapnya

NG

menjadi sebagai berikut : Dalam Konpensi

-

PE

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.70/T/DS/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 adalah sah secara hukum;


Halaman 29

ME DA N

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.70/D/T/DS/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan satu helai salinan putusan

GI

Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

ING

untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dalam

NT

suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ; 5. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk

ILA

melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan paling lambat 60(enam puluh) hari sejak

AD

putusan Pengadilan Tentang Perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ;

6. Menyatakan Penggugat sebagai pengasuh dan sekaligus bertindak

NG

sebagai wali dari anak yaitu: Hanna Vellice, perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Mei 2012, hingga anak tersebut dewasa dengan tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang

PE

sebagai ayah atau bapak kepada anaknya tanpa ada batasan apapun dari Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; Dalam Rekonpensi “ Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian ; “ Menyatakan sah dan berharga surat Pernyataan Bersama No.206/JL/IV/JL/Mdn/2015 tanggal 8 April 2015 ; “ Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selebihnya tidak dapat diterima ;


Halaman 30

ME DA N

Dalam Konpensi dan Rekonpensi -

Menghukum

Pembanding

semula

Penggugat

Kompensi/Tergugat

Rekonpensi dan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan masing-masing setengah bagian yang sama yang dalam

GI

tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

ING

Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2016 oleh Kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai

NT

Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Medan

ILA

tanggal 12 April 2016 nomor : 132/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Juli

AD

2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BAIK SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

NG

Hakim Anggota,

PE

ttd

1. H. DASNIEL, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd 2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. Panitera Pengganti,

ttd BAIK SITEPU, SH. Putusan Nomor: 132/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 31

ME DA N

Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

Rp. 150.000,-

PE

NG

AD

ILA

NT

ING

GI

Jumlah


Halaman 32

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents