PENGADILAN TINGGI MEDAN

P U T U S A N NOMOR: 259/PID/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA mengadili perkara

ED AN

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan

pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

: FAHRY NASUTION alias PAHRI.

2. Tempat lahir

: Naga Timbul

3. Umur/tanggal lahir

: 58 Tahun / 15 Mei 1958

4. Jenis kelamin

: Laki-laki

5. Kebangsaan

: Indonesia

6.Tempat tinggal

: Gang Pacat Dusun IV Desa Naga Timbul

GG IM

1. Nama lengkap

Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang : Islam

8. Pekerjaan

: Tidak tetap

TI N

7. Agama

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

ILA N

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017; 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06

AD

February 2017;

4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak

NG

tanggal 07 February 2017 sampai dengan tanggal 26 February 2017; 5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 26 February 2017 sampai dengan 26 April 2017;

PE

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Aprl 2017;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 217;

Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 1

Terdakwa di sidang Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum KASMAN SIBURIAN,SH.MH, RAMSES PURBA,SH.MH dan BOBBY DANIEL SIMATUPANG,SH.MH, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Kasman Siburian,SH.MH & Rekan berkantor di Jln Danau

HKM 01.10/II/2017 tanggal 06 February 2017; Pengadilan Tinggi Tersebut:

ED AN

Poso Gg.Teratai No.9 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 259/PID/2017/PT MDN tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis

GG IM

Hakim.

2. Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 292/Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 23 Maret 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut.

TI N

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-08/LPKAM/Ep.2/01/2016, tanggal 23 Pebruari 2017 sebagai berikut: Kesatu

ILA N

Bahwa Terdakwa FAHRY NASUTION alias FAHRI bersama AHMAD YANI NASUTION alias GANDEN (meninggal dunia), pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di

AD

Dusun IV Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah dimuka umum

NG

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul

PE

17.00 wib, Terdakwa bersama Akuang sedang bercerita dipinggir Jalan Dusun IV Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saat itu saksi korban Abdul Hamdan alias Andan (telah meninggal dunia) dengan mengendarai Sepeda Motor bersama saksi Siti Soleha alias Leha melintas dari jalan tersebut, dan membuang ludah kearah Terdakwa, sehingga Terdakwa berteriak “Hei Kontol , udah hebat kau”, mendengar Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 2

kata-kata Terdakwa, saksi korban Abdul Hamdan alias Andan menghentikan Sepeda Motornya mengatakan kepada Terdakwa “Apa salahku”, dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya datang Ahmad Yani Nasution alias Ganden dari sisi sebelah kiri saksi korban

ED AN

langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kanannya dan tangan kirinya langsung mencekik leher saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 3 kali dengan tangannya secara bergantian sehingga

cekikan tangan Ahmad Yani Nasution alias

Ganden terlepas dari leher saksi korban, setelah itu Ahmad Yani Nasution korban sebanyak 5 kali,

GG IM

alias Ganden langsung memukul wajah saksi

selanjutnya warga ramai berdatangan melerai, akibat perbuatan Terdakwa dan Ahmad Yani Nasution alias Ganden, maka

saksi korban mengalami

tampak hematom pada dahi sebelah kiri dan tulang pipi sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et

TI N

Repertum No. II.RSGL/VER/VIII/RM/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. Wida Yolanda , dokter apda RSU GL Tobing PTPN II Tanjung Morawa atas kekuatan sumpah jabatan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 (1) KUHPidana.

ILA N

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa FAHRY NASUTION alias FAHRI bersama AHMAD YANI NASUTION alias GANDEN (meninggal dunia), pada hari Minggu

AD

tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dusun IV Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

NG

Serdang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah sengaja

PE

melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul

17.00 wib, Terdakwa bersama Akuang sedang bercerita dipinggir Jalan Dusun IV Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saat itu saksi korban Abdul Hamdan alias Andan (telah meninggal dunia) dengan mengendarai Sepeda Motor bersama saksi Siti Soleha alias Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 3

Leha melintas dari jalan tersebut, dan membuang ludah kearah Terdakwa, sehingga Terdakwa berteriak “Hei Kontol , udah hebat kau”, mendengar kata-kata Terdakwa, saksi korban Abdul Hamdan alias Andan menghentikan Sepeda Motornya mengatakan kepada Terdakwa “Apa salahku”, dan terjadi

ED AN

pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 3 kali dengan tangannya secara bergantian, oleh warga ramai berdatangan melerai, akibat perbuatan Terdakwa dan Ahmad Yani Nasution alias Ganden, maka saksi korban mengalami tampak hematom pada dahi sebelah kiri dan tulang pipi

GG IM

sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. II.RSGL/VER/VIII/RM/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. Wida Yolanda , dokter pada RSU GL Tobing PTPN II Tanjung Morawa atas kekuatan sumpah jabatan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1)

TI N

KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Maret 2017 No. Reg.PerK :PDM-08/Ep.2/LPKAM/1/201 bahwa

ILA N

Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRY NASUTION alias PAHRI bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana yang diatur dalam pasal 170

AD

ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRY NASUTION alias

NG

PAHRI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

PE

agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Maret 2017 No. 259/Pid.B/2017/PN.Lbp, tanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 4

1.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2.

Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP; 3.

Membebaskan Terdakwa dari tahanan;

4.

Mengembalikan

nama

baik

ED AN

melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan

Terdakwa

di

masyarakat,

dengan

mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa

5.

GG IM

harian (media massa);

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar

Membaca

TI N

(azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

putusan

Pengadilan

259/Pid.B/2017/PN.Lbp, tanggal 23 Maret

Lubuk

Pakam

Nomor:

2017, yang amarnya

sebagai

ILA N

berikut :

Negeri

1. Menyatakan Terdakwa FAHRY NASUTION alias PAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

AD

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

NG

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5.Menetapkan barang bukti berupa:

PE

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hakum terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor :

23/Akta.Pid/2017/PN Lbp. tanggal 24 Maret 2017

Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 5

Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2017. Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 27

ED AN

Maret 2017 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Maret 2017 Nomor: 23/Akta.Pid/217/PN Lbp dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 03 April 2017.

Menimbang bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan suratnya tanggal 3 April 2017 telah memberi kesempatan kepada

GG IM

Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permitaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

TI N

yang ditentukan di dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum terdakwa telah mengajukan Memori

ILA N

Banding tanggal 27 Maret 2017 Nomor: 292/Pid.B/2017/PN. Lbp. Berbunyi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bahwa Setelah membaca, meneliti secara seksama pertimbangan-

AD

pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim dalam putusan perkara pidana atas nama Terdakwa FAHRY NASUTION alias PAHRY

selaku

Terdakwa/Pembanding dalam Perkara Pidana , kemudian dikaitkan terhadap

NG

seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap selama berlangsungnya proses persidangan yang memeriksa, mengadili serta memutus dalam perkara ini,

PE

ternyata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memuat pertimbangan hukum dan amar putusan yang sangat keliru. Sebab Terdakwa yang diadili benar- benar tidak ada melakukan tindak pidana terhadap saksi korban ABDUL HAMDAN alias ANDAN dan tidak ada barang bukti benda tumpul dan tidak bisa dibuktikan di Pengadilan baik menurut keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah putusan itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan, Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 6

Bahwa Terdakwa/Pembanding menyatakan sangat keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan berpendapat bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, secara jelas tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan secara

ED AN

lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa/ Pembanding serta mengesampingkan Nota Pembelaan

(Pledooi)

yang

diajukan

Hukumnya.

Terdakwa

melalui

Penasehat

Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan serta membantah

GG IM

dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , kemudian dikaitkan dengan terhadap seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap selama berlangsungnya proses persidangan yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini, ternyata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memuat pertimbangan

TI N

hukum dan amar putusan yang sangat keliru.

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal diatas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa FAHRY NASUTION, menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum bersama-

ILA N

meyakinkan

sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana di dakwakan dan dituntut. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang terhormat, MEMBEBASKAN TERDAKWA FAHRY NASUTION DARI

AD

DAKWAAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

NG

Adapun alasan-alasan keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagaimana kami

PE

uraikan dibawah ini. II. KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING.

1. Tentang tidak diterapkannya asas prerequisite dan prae judicial geshill. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis telah tidak mengindahkan

Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa

Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 7

mengenai asas Pre-requisite, yang seharusnya dipenuhi sebelum memulai perkara ini

Dipertimbangkannya Fakta-fakta Hukum Dalam

Proses Awal Pemeriksaan.

ED AN

2. Tentang Tidak

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis telah mempertimbangkan Penasehat

tidak

secara serius dan seksama nota pembelaan

Hukum

yaitu

mengenai

factor-faktor

yang

melatarbelakangi proses awal pemeriksaan FAHRY NASUTION

GG IM

menjadi tersangka/ terdakwa.

Sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana terhadap Terdakwa/Pembanding berasal muasal dari terjadinya peludahan yang dilakukan saksi korban terhadap Terdakwa, lalu kemudian berteriak Terdakwa dan didengar

TI N

oleh Ahmad Yani Nasution dan secara spontan Ahmad Yani Nasution mencekiknya, berarti si Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana.. oleh karena itulah patut Pengadilan Tinggi menguji ulang

akan

ILA N

kenyataan ini dalam tingkat banding.

3. Bahwa menurut hukum diwajibkan pada saat Terdakwa /Pembanding diperiksa, seharusnya Terdakwa/Pembanding harus didampingi oleh Penasehat Hukum. Berdasarkan fakta

tersebut penyidik yang

AD

melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang saya lakukan

Terdakwa/Pembanding sangatlah bertentangan dengan

ketentuan Pasal 54, 55, dan 56 KUHAP.

NG

Bahwa dalam ketentuan KUHAP tersebut telah disyaratkan pada setiap

pemeriksaan

baik

ditingkat

penyidikan

Tersangka

atau

PE

Terdakwa wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, hal ini merupakan pengejawantahan dari hak-hak asasi manusia yang tentunya juga menjadi hak dari Tersangka atau Terdakwa. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54, 55, dan 56 KUHAP tersebut dengan sendirinya menyebabkan Terdakwa tidak dapat dituntut sesuai dengan Pasal-pasal yang ditujukan kepadanya, hal ini

Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 8

juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993.

4 Tentang dikesampingkannya Keterangan saksi meringankan.

ED AN

Pertimbangan Majelis yang mengesampingkan keterangan saksi meringankan tersebut tentu saja kurang sesuai dengan acara dan berakibat merugikan pembanding

5. Bahwa di

dalam pertimbangan

alinea kedua

GG IM

Pakam pada

hukum Pengadilan Negeri Lubuk

halaman 12 menimbang,

bahwa

saksi

ABDUL

HAMDAN alias ADAN membuang ludah kearah terdakwa, sehingga Terdakwa berteriak “Hei Kontol, udah hebat kau ” dan mendengar kata-kata Terdakwa, saksi Abdul Hamdan alias Adan menghentikan motornya

kemudian

TI N

sepeda

terjadi pertengkaran mulut

dan

seterusnya tidak perlu dicatat/ disalin, bahwa dari dalil tersebut timbul peristiwa pidana adalah karena perbuatan saksi korban dan saksi korbanlah yang sebenarnya mempertanggungjawabkan perbuatannya meludahi

terdakwa

dan

ILA N

yang

kemudian

yang

penganiayaan bukan si Terdakwa tetapi adalah

melakukan

AHMAD YANI

NASUTION (meninggal dunia) dan AHMAD YANI NASUTION tidak tahan mendengar pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa,

AD

lalu Ahmad Yani Nasution mencekik leher saksi korban, berarti bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan atau penganiyaan terhadap saksi korban yang melakukan penganiayaan adalah AHMAD YANI

NG

NASUTION , dan antaraTerdakwa dengan saksi korban, hanya sebatas pertengkaran mulut, yang bersumber pada perbuatan saksi

PE

korban, yaitu meludahi si Terdakwa, maka jelas yang bersalah adalah saksi korban dan bukan terdakwa; Dalam pemeriksaan ternyata Terdakwa menolak/membantah semua kesaksian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan termasuk Keterangan Saksi korban. Sebab ketika terjadi peristiwa tersebut Saksi NANANG KELANA alias NANANG adalah adek Bapaknya kandung (pak lek) dan Saksi BUDI alias RAMBOI itu juga sama cuman dari

Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 9

nenek mamak kandung saksi korban ABDUL HAMDAN alias AMDAN yang pasti memihak dan membela Saksi Korban ABDUL HAMDAN alian AMDAN. Pembanding tidak sependapat atas pertimbangan hukum Pengadilan

ED AN

Negeri Lubuk Pakam. Sebab di dalam Hukum Acara Pidana terkenal dengan In dubio pro reo yang berarti, “bahwa kalau ada keragu-raguan tentang hal seorang terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum harus diputuskan secara menguntungkan terdakwa

6. Selanjutnya

GG IM

terdakwa dari segala tuduhan hukum”.

dalam pertimbangan

hukum

yaitu membebaskan

Pengadilan,

bahwa

berdasarkan Visum Et Refertum No. II RSGL/VER/VIII/RM/2013 tanggal

21 Agustus 2013 dan seterusnya,

hasil

visum ini tidak

berlaku dan tidak bisa dijadikan bukti terhadap Terdakwa, karena

TI N

kejadian Perkara Pidana tepat pada Tanggal 4 (empat) Agustus 2013 dan bisa saja luka baru yang dibuat saudara saksi korban sendiri agar memenuhi unsur-unsur pidana dan Visum tersebut hanya berlaku terhadap diri AHMAD YANI NASUTION (meninggal dunia) sebab

ILA N

dialah yang melakukan penyekikan terhadap saksi korban, bukan terdakwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan, maka oleh sebab itu wajar terdakwa

tidak mengakui perbuatannya

terhadap saksi

ABDUL HAMDAN, dan yang menjadi Pertanyaan Hukum sekarang

AD

adalah kenapa setelah AHMAD YANI NASUTION Meninggal dunia ditindak lanjuti tindak pidana ini dan mengapa sewaktu masa hidupnya Alm. AHMAD YANI NASUTION tidak dilanjuti perkara ini dan tenggang

NG

waktunya mulai tahun 2013 sampai dengan 2016, Ada apa dibalik persoalan hukum ini, apakah ada demdam saksi korban terhadap si

PE

Terdakwa, dan ini semuanya hanya saksi korbanlah yang tau dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini jugapun tidak sependapat dengan Pengadilan, sebab terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tindak pidana bersama-sama dengan AHMAD YANI NASUTION, yang melakukannya adalah Ahmad Yani Nasution sendiri dan tidak perlu dihukum, sesuai dengan prinsip pidana yang mengatakan lebih baik membebaskan terdakwa dari pada

Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 10

menghukum orang yang tidak bersalah, dan oleh sebab itu menurut hukum bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

7. Selanjutnya

dalam

pertimbangan

hukum

halaman

12,

yang

ED AN

mengatakan , bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternative ke satu. Dalam hal ini Pembanding

tidak sependapat dengan Pengadilan ,

GG IM

sebab terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan Ahmad Yani Nasution melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sebab menurut 5 (lima) saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu 1. BUDI alias RAMBOI; 2. SITI SALEHA alias LEHA; 3. MERLIN; 4. MARHAYANI; SUMARNI “mengatakan Bahwa benar tidak ada

TI N

Terdakwa memukul saudara Saksi Korban”. Dan oleh sebab itu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternative

ILA N

ke satu. III. PENUTUP

AD

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan agar

PE

NG

berkenan : 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 292/Pid. B/2017/PN. Lbp tanggal 23 Maret 2017 dan

ditinjau

kembali

serta

mengadili

sendiri

yaitu

membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman. 2. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 292/Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 23

Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 11

Maret 2017 tersebut dengan alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya. Menimbang bahwa terhadap permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak menanggapinya.

tersebut,

Majelis

bahwa

sebelum menanggapi

Hakim

Tingkat

permintaan

ED AN

Menimbang,

Banding

terlebih

banding

dahulu

akan

mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini. Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

GG IM

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 292/Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 23 Maret 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat

TI N

dengan Penasihat Hukum tersebut oleh karena itu memori banding tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu dan

ILA N

dakwaan kedua, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini.

AD

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan

pidana

kepada

Terdakwa,

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan dari segi kepentingan masyarakat atau Negara maupun

NG

bagi kepentingan Terdakwa sendiri. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan

untuk pembalasan, akan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar

PE

melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang berguna, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan

Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 12

Terdakwa, tetapi juga motivasi apa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :

292/Pid.B/2017/PN.Lbp

ED AN

tanggal 23 Maret 2017 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, dinyatakan

GG IM

bersalah dan harus dipidana, maka diperintahkan supaya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status tahanan dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan secara hukum untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap

TI N

ditahan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah tersebut dalam amar

ILA N

putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

AD

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa.

NG

II. Mengubah

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

:

292/Pid.B/2017/PN.Lbp. tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan

PE

banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa FAHRY NASUTION Alis PAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”.

Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 13

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHRY NASUTION Als PAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan. 3. Memerintahkan supaya masa penahanan yang telah dijalani oleh

ED AN

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

5.Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu

GG IM

lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh BENAR KARO–KARO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL, S.H., M.H. dan PERDANA GINTING, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan

TI N

diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh PASTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat

ILA N

Hukum Terdakwa. Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd.-

H. DASNIEL, S.H., M.H.

ttd.BENAR KARO-KARO, S.H.,M.H.

AD

ttd.-

Panitera Pengganti, ttd.P A S T I, S.H.

PE

NG

PERDANA GINTING, S.H.

Perkara Pidana Nomor: 259/PID/2017/PT MDN Page 14