PUTUSAN
N
Nomor : 303/PDT/2016/PT-MDN
ED A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
IM
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Alamat Jl. Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Direktur Utama LPP TVRI kepada Jaksa Agung Muda dan
Tata
Usaha
GG
Perdata
Negara
Nomor
:
147/1.1/Skuasa/TVRI/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan
TIN
Tata Usaha Negara Nomor : SKK – 006/G/Gph/02/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. Rusdihadi Teguh, S.H., M.H., 2. Tonangi, S.H., M.H., 3. S. Djoko Rahardjo, S.H., 4. Handayani Sulistiyawati, S.H., M.H., 5. Rio Rizal, S.H., M.H., 6. Nur
N
Farida, S. SOS, S.H., 7. Ali Rahim Hasibuan, SH., M.H., 8. Ryan Palasi, S.H., M.H., 9. Desmilia Eka A, S.H., Mhum.,
ILA
kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat Jl. Sutan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari
NG
AD
2015 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Pebruari 2015 dengan No. Reg 239/Penk.Perd/2015/PN.Mdn selanjutnya disebut sebagai Pembanding
semula
Penggugat
Konvensi/
Tergugat
Rekonvensi; Melawan
PE
1. Marah Halim Harahap; Alamat Jl. Sakti Lubis No. 10/5 Medan Sumatera Utara (domisili sekarang) Jl. Janur Kuning 1/WB 172.A RT. 007 RW. 015, Kelurahan
Kelapa Gading Timur
Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara (domisili dahulu), dan diwakili oleh Kuasanya Edy Murya, SH dan
-2-
Armuzan, SH. MH, berkantor pada Laboratorium ilmu
N
hukum unit bantuan hukum fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Universitas 4 Kampus USU
ED A
Medan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Hj. Dharmawati Harahap; Alamat : Jl. Pulo Mas Barat X No. 16 RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Terbanding II
IM
semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi; 3. Hj. Magreta Harahap; Alamat Jl. Rawasari Barat Blok E No. 262 RT. 006
GG
RW. 001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi; 4. Erna Rya Rita; Alamat Jl. Janur Kuning I Blok WF.1 Nomor 24 RT.007
TIN
RW.015, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
N
5. Hj. Dirigito Milatani Harahap; Alamat Jl. Mandar III Blok DC 1 No. 34 BTR
ILA
3 A RT. 01 RW. 10 Desa Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Tangerang selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
NG
AD
6. Hj. Budiaty Fauziah Harahap; Alamat Jl. Suka Cita No. 42 Lingkungan VIII Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Medan Sumatera Utara
selanjutnya
disebut
sebagai
Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
PE
7. dr. Ida Syailandrawati Harahap; Alamat Jl. Kiwi Taman Kuswari Indah Blok M, Kelurahan Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Medan Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai
Terbanding
VII
semula
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Tergugat
VII
-3-
8. Isfandiary Harahap; Alamat Jl. Sakti Lubis No. 10/5, Medan Sumatera
N
Utara selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
ED A
Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dalam perkara ini bertindak sebagai ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) dan diwakili oleh Kuasanya Edy Murya, SH dan Armuzan, SH. MH, berkantor pada Laboratorium ilmu hukum unit bantuan hukum fakultas hukum Universitas Sumatera Utara
IM
Medan, Jl. Universitas 4 Kampus USU Medan; Pengadilan Tinggi tersebut;
dengan perkara tersebut;
GG
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
TENTANG DUDUK PERKARA;
TIN
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 April 2015 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : A. Kedudukan Hukum Penggugat;
N
1. Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia didirikan oleh Negara dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 213 Tahun 1962
ILA
dengan nama Yayasan TVRI yang selanjutnya berubah menjadi Perjan dan PT TVRI, berfungsi memberi layanan untuk kepentingan masyarakat (vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 14 ayat (1)
AD
dan (2) ;
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menyatakan PT TVRI (Persero) yang didirikan oleh Peraturan Pemerintah
NG
Nomor 9 Tahun 2002 dialihkan bentuknya menjadi LPP TVRI, selanjutnya disebut TVRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh Negara; dan ayat (2) yaitu dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada
PE
ayat (1), PT TVRI (Persero) dinyatakan bubar dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai PT TVRI (Persero) yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada LPP TVRI;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menentukan
-4-
bahwa kekayaan TVRI merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan,
N
yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan
ED A
operasionalnya. Dengan demikian, maka terhadap pengelolaan assetnya, termasuk asset yang berbentuk tanah dan benda-benda yang ada di atasnya LPP TVRI tunduk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara (Vide Pasal 33 PP Nomor 13 Tahun 2005);
IM
4. Bahwa tanah TVRI Stasiun Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Putri Hijau Nomor 7 (dahulu dikenal Jl. Putri Hijau Nomor 1) Desa Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan Hak Eigendom Verp. No. 41 Seb yang seluruhnya luas
GG
17.537 M2 seperti yang diserahkan oleh Walikotamadya Medan (Vide Nomor 1109/TA.1 Tanggal 23 Januari 1969) kepada TVRI Stasiun Sumatera Utara; 5. Bahwa tanah TVRI Stasiun Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Putri Hijau
TIN
Nomor 7 (dahulu dikenal Jl. Putri Hijau Nomor 1) berdasarkan Hak Eigendom Verp. No. 41 Seb dengan batas-batas : Utara
: Jl. Kelapa Sawit;
-
Selatan
: Bangunan TVRI;
-
Barat
: Bangunan TVRI;
-
Timur
: Bangunan TVRI;
N
-
6. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah bidang tanah Sertifikat Hak
ILA
Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl Kelapa Sawit, Medan Sumatera Utara dengan batas-batas: Utara
AD
-
: Jl. Kelapa Sawit;
-
Selatan
: Bangunan TVRI;
-
Barat
: Sertifikat Nomor 10 tanggal 22 September 1976;
-
Timur
: Jl. Putri Hijau;
NG
7. Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) seluas 750 M2 di Jalan Kelapa Sawit, Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Tergugat II sampai dengan
PE
Tergugat X sebagai ahli waris dengan batas-batas: - Utara
: Jl. Kelapa Sawit;
- Selatan
: Bangunan TVRI;
- Barat
: Bangunan TVRI;
- Timur
: Sertifikat Nomor 9 tanggal 22 September 1976;
-5-
8. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah dua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim
N
Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl Kelapa
ED A
Sawit, Medan, Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) seluas 750 M2 di Jalan Kelapa Sawit Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai ahli waris untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai “Objek Sengketa”; MELAWAN
HUKUM
(ONRECHTMATIGEDAAD)
PARA
IM
B. PERBUATAN TERGUGAT;
1. Bahwa tanah TVRI Stasiun Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Putri Hijau Nomor 7 adalah tanah yang sebelumnya merupakan peruntukan Tanah
GG
Komplek Gedung Manipol dan merupakan bagian dari tanah Negara dengan status tanah Hak Eigendom Verp. No. 41 seb yang seluruhnya luas 17.537 M2;
TIN
2. Bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Gedung TVRI berdasarkan surat Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pembangunan Televisi Sumatera Utara kepada Walikota KDH Tk. II Kotamadya Medan No. B040/TV/6/69 tanggal 16 Juni 1969, hal tersebut oleh Gubernur Sumatera Utara Marah Halim Harahap (Tergugat I) telah ditanggapi berdasarkan surat
N
Nomor : 510/14/Kwt tanggal 23 Juni 1969 yang menyatakan bahwa tanah itu disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Medan dan/atau Pemerintah
ILA
Propinsi Sumatera Utara untuk pembangunan Studio Televisi Sumatera Utara, sedangkan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pembangunan Televisi Sumatera Utara telah mengirimkan surat juga kepada Gubernur Sumatera
AD
Utara No. 03/DP/TV/69 tanggal 14 Juli 1969; 3. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperoleh alas hak atas tanah seluas 17.537 M2 secara utuh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Medan Nomor : B.0260/TV/SM/1971
NG
tanggal 6 Maret 1971 dan berdasarkan Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 yang ditandatangani oleh Kepala
Kantor
Pendaftaran
dan
Pengawasan
Pendaftaran
Tanah
PE
dinyatakan bahwa luas 17.537 M2 adalah Bekas Hak Eigendom Verp. No. 41 seb yang digugurkan, dan menjadi tanah negara yang dikuasai oleh Penggugat. Hal ini ditandai dengan berdirinya bangunan rumah yang permanen yang digunakan sebagai kantor, pemancar studio TVRI, perumahan karyawan, gudang, bengkel, garasi dan kantin;
-6-
4. Bahwa pada tahun 1975 TVRI Medan Direktorat Televisi Departemen
N
Penerangan RI berkedudukan di Jakarta memperoleh Hak Pakai atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara hal ini berdasarkan Surat Keputusan Daerah
Tk.
I
Sumatera
Utara
di
Medan
No.
SK
:
ED A
Kepala
822/DA/HP/M/822/1975 Tanggal 01 Oktober 1975 dan juga berdasarkan Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Medan dengan status : Hak Pakai Nomor 1164 PLL Nomor : 63/1975/IV tanggal 21 Juli 1976 akan tetapi luasnya telah berkurang
IM
menjadi 14.970 M²;
5. Bahwa terdapat perbedaan antara luas tanah Negara seperti yang tercantum dalam Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah No. 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 dengan Buku Tanah yang
GG
dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Medan dengan status : Hak Pakai Nomor 1164 PLL Nomor : 63/1975/IV, tanggal 21 Juli 1976;
TIN
6. Bahwa ternyata pada tanggal 8 Maret 1975 Amir Husin Seriati selaku Kepala Stasiun Medan telah mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Pakai atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 01, luas tanah yang diajukan untuk Hak Pakai hanya seluas 14.970 M2, berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh Amir Husin Seriati Nomor :
N
B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971 kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Medan yang luasnya sesuai dengan yang disediakan untuk
ILA
TVRI yang yaitu 17.537 M2. Berkurangnya luas tanah TVRI Sumatera Utara dari 17.537 M2 menjadi 14.970 M2 adalah tanpa sepengetahuan TVRI Pusat sebagai pemilik asset TVRI seluruh Indonesia;
AD
7. Bahwa sisa luas tanah yaitu seluas ± 3000 M² telah dibagi-bagikan kepada Tergugat I seluas ± 1500 M², Tergugat II sampai dengan Tergugat X (ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas ± 750 M² dan kepada Amir Husin Seriati (Kepala TVRI Stasiun Medan pada saat itu) seluas ± 750
NG
M² tanpa sepengetahuan TVRI Pusat selaku pemilik asset;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagian tanah yang telah dikuasai
oleh
PE
disertifikatkan
Penggugat oleh
Para
secara Tergugat
sah
dan
dengan
berdasar cara
hukum telah
melawan
hukum
(onrechtmatigedaad) berdasarkan Surat Permohonan oleh Amir Husin Seriati, maka Tergugat I selaku Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 158/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 memutuskan Amir Husin Seriati memperoleh Sertifikat
-7-
Hak Milik No. 7 Desa Kesawan tanggal 18 Desember 1975 kemudian
N
dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara Nomor : 156/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 memutuskan
ED A
Tergugat I memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 9 Desa Kesawan tanggal 22 September 1976, dengan PPL No : 63/1975/III) dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara Nomor : 157/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 memutuskan Tergugat II sampai dengan Tergugat X (ahli waris dari Zuraida Marah Halim
IM
(Almarhumah) memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 10 Desa Kesawan tanggal 22 September 1976 (PPL No : 63/1975/II);
9. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan
GG
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
5
Tahun
1973
dengan
peraturan-peraturan
pemberian
hak
TIN
pelaksanaannya yang menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri dan dalam tersebut.
Disamping
itu,
harus
dipertimbangkan
peruntukannya (yaitu sebagai lokasi pembangunan gedung TVRI Stasiun Medan)
juga
dalam
pemberian
hak
tersebut
harus
dimintakan
pertimbangannya kepada instansi yang ada hubungannya dengan tanah
N
yang dimohonkan (TVRI Stasiun Medan) yang telah terlebih dahulu menguasai tanah tersebut
ILA
10. Bahwa pemberian Hak atas tanah seluas ± 3000 M² tersebut dilakukan secara melawan hukum (onrechtmatigedaad) oleh Tergugat I yang dalam kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara
AD
dengan Surat Keputusannya Nomor : 156/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara Nomor : 157/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975, karena pada permohonan
hak
tersebut
sebelumnya
tidak
pernah
dimintakan
NG
persetujuan/ijin kepada Instansi TVRI Pusat sebagai pemilik asset TVRI seluruh Indonesia, dengan demikian prosedur dan pemberian Hak Milik kepada Amir Husin Seriati dan Para Tergugat dengan tanah seluas ± 3000
PE
M² bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
11. Bahwa dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas
-8-
nama Zuraida Marah Halim (Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai
N
ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2 sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
ED A
1961 tentang pendaftaran tanah Pasal 2, 3 dan beserta penjelasannya pada huruf c angka 7 b Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 dalam Pasal 2 yang menyebutkan antara lain mengharuskan sebelum tanah diukur dan ditetapkan batas-batasnya dibentuk suatu Panitia yang akan
menyelidiki
peta-peta
tanah
dan
dan
penunjukkan
selanjutnya
batas
kesemuanya
dengan
ditempatkan/
IM
membuatkan
riwayat
diumumkan di Kantor Kepala Desa/ Kelurahan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang akan mengajukan keberatan, dalam hal ini tidak pernah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara
GG
(Tergugat I);
12. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tersebut diharuskan permohonan pembukuan hak dengan surat bukti
TIN
hak, sebelumnya diumumkan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan di Kantor Kecamatan selama 2 (dua) bulan berturut-turut; 13. Bahwa dengan fakta hukum diatas dimana dengan tidak diumumkannya permohonan berikut surat bukti hak serta penetapan batas dari suatu Panitia
yang
dibentuk
khusus
untuk
itu
maka
prosedur
dan
N
penyelenggaraan pengeluaran Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500
ILA
M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2 tersebut
AD
bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 serta Peraturan pelaksanaannya;
14. Bahwa pemberian hak atas tanah seluas 2.250 M² dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera
NG
Utara dan dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas
PE
nama Zuraida Marah Halim (Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2 tidak berwenang menyelenggarakan tugas-tugas pendaftaran seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (tidak mendapat izin dari Penggugat yang menguasai tanah tersebut dan tidak diumumkan
-9-
sebelumnya) maka pemberian hak tanah terperkara kepada Penggugat
N
yang telah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara dengan keputusan tanggal 19 Juli 1975 Nomor SK. 158/DA/HM/M/158/1975
ED A
dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (Tergugat II sampai dengan Tergugat X sebagai ahli waris dari Zuraida Marah Halim (Almarhumah) seluas 750 M2 adalah tidak sah dan tidak
IM
mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa oleh karena pemberian hak dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang
GG
mengakibatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 16. Menguasai tanah tanpa ijin dari pemiliknya yang sah. Tindakan ini
TIN
merupakan pelanggaran terhadap UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, khususnya Pasal 2 yang menyatakan:
“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”; 17. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian
N
Rumah oleh Bukan Pemiliknya, yang menentukan: “Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin pemilik
ILA
dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah”; 18. Bahwa adalah menunjukkan itikad tidak baik dari Para Tergugat yang melanggar dan/atau menyimpang dari norma dan kaidah serta peraturan perbuatan-perbuatan
AD
perundang-undangan yang berlaku, hal mana tersebut
merupakan dan/atau dapat dikategorikan sebagai Perbuatan
Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu :
NG
“Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
PE
C. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT; 1. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut : Kerugian materiil :
- 10 -
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah
N
diuraikan oleh Penggugat diatas sebagai Pihak yang mendapatkan tanah berdasarkan Hak Eigendom Verp. No. 41 Seb atas objek sengketa milik
ED A
Penggugat untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per meter persegi x 2.250 M2 = Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah); Kerugian Immateriil :
Terhambatnya pelaksanaan rencana perluasan pembangunan TVRI Stasiun hal
ini
berdasarkan
Daftar
Usulan
Proyek
1990/1990
untuk
IM
Medan,
pengembangan program TVRI Stasiun Medan yang akan merencanakan saluran 2 TVRI stasiun Medan dan sarana gedung yang menyebabkan
-
GG
hangusnya anggaran rencana tersebut dengan rincian sebagai berikut : Pengadaan Prasarana Teknik generator listrik 500 KVA-1 Unit TVRI Stasiun Medan Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah); -
Pengadaan peralatan teknik di TVRI stasiun Medan. Rp 2.032.500.000,-
TIN
(dua milyar tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian: 1. Pengadaan kamera ENG lengkap dengan accesorisnya sebanyak 4 unit, Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah); 2. Pengadaan
VCR Sony Betacam lengkap
dengan
accesorisnya
rupiah);
N
sebanyak 4 unit, Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta
ILA
3. Pengadaan Video Mixer 8 channel lengkap dengan accesorisnya sebanyak 1 unit, Rp. 58.000.000,- (limapuluh delapan juta rupiah); 4. Pengadaan audio mixer 12 channel lengkap dengan accesorisnya sebanyak 1 unit, Rp. 24.500.000,- (duapuluh empat juta limaratus ribu
AD
rupiah);
-
Pembangunan Gedung dan Prasarana teknik di TVRI Stasiun Medan. Rp. 1.597.340.000,- (satu milyar limaratus sembilanpuluh tujuh juta tiga ratus
NG
empat puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1. Gedung kantor 3 lantai 23 x 10 m, luas tanah 690 M² Rp. 345.000.000,(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
PE
2. Pematangan Tanah seluas 3000 M², Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Instalasi/penerangan listrik, sebanyak 1 paket, Rp. 117.500.000,(seratus tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 11 -
4. Instalasi air bersih sebanyak 1 paket, Rp. 96.500.000,- (sembilan puluh
N
enam juta lima ratus ribu rupiah); 5. Halaman Parkir dan landscaping seluas 2310 M², Rp. 32.340.000,-
ED A
(tigapuluh dua juta tigaratus empat puluh ribu rupiah);
6. Pagar halaman Rp. 204.000.000,- (duaratus empat juta rupiah);
7. Pengadaan AC sentral 2x 1064000 BTU/H sebanyak 2 unit, Rp. 328.000.000,- (tiga ratus duapuluh delapan juta rupiah);
8. Pengadaan Furniture sebanyak 1 paket Rp. 87.500.000,- (delapan
9. Instalasi
pemadam
kebakaran/
IM
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
hydrant
sebanyak
1
paket
Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);
10. Pengadaan dan pemasangan telepon PABX 50 channel sebanyak 1
GG
paket Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
11. Pentanahan (grounding) sebanyak 1 unit, Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
TIN
12. Pembangunan menara TV 70 M sebanyak 1 unit, Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);
13. Grounding menara sebanyak 1 unit, Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
14. Penangkal petir dan lampu menara sebanyak 1 unit, Rp. 12.000.000,-
N
(dua belas juta rupiah);
15. Gedung diesel seluas 72 M², Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta
ILA
rupiah);
Jumlah keseluruhan Rp. 4.004.840.000,- (empat milyar empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
AD
2. Bahwa dengan terhambatnya pelaksaan rencana perluasan pembangunan TVRI Stasiun Medan sehingga menyebabkan TVRI tidak bisa maksimal melaksanakan
tugasnya
untuk
memberikan
pelayanan
informasi,
pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta
NG
melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat di wilayah sekitar Sumatera Utara sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2005;
PE
3. Bahwa oleh karena itu, Penggugat berhak menuntut ganti rugi materiil dan immateriil terhadap Para Tergugat sebesarRp. 45.000.000.000,-(empat puluh lima milyar rupiah) + Rp. 4.004.840.000,- (empat milyar empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)dengan total sejumlah Rp. 49.004.840.000,- (empat puluh sembilan milyar empat juta delapan ratus
- 12 -
empat puluh ribu rupiah) dan menuntut agar Para Tergugat melakukan
N
pengosongan dan menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong sempurna;
ED A
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata terhadap ganti rugi dapat dikenakan bunga menurut hukum sebesar 6% (enam persen) per tahun;
D. SUDAH ADA PUTUSAN SEJENIS YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP; Bahwa dalam kasus serupa yaitu terhadap perkara Amir Husin Seriati (dahulu
IM
Kepala TVRI Stasiun Medan), “Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan terperkara oleh Amir Husin Seriati adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 07 Tanggal 18 Desember 1975 atas nama Amir Husin Seriati tidak mempunyai kekuatan
GG
hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor :532 PK/Pdt/1995 tanggal 9 Juli 1996 Jo. Putusan Kasasi Nomor :3397 K/Pdt/1993 tanggal 21 Oktober 1994 Jo. Putusan Pengadilan
TIN
Tinggi Nomor : 08/PDT/1993/PT-MDN tanggal 22 Juli 1993 Jo. Pengadilan Negeri Nomor 468/Pdt.G/1991/PN.MDN tanggal 20 Juni 1992, sehingga mohon Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut; E. SITA JAMINAN
N
Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo
ILA
meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag )atas tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I)
AD
seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah)seluas 750 M2di Jalan Kelapa Sawit medan, sesuai dengan Buku Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya
NG
Daerah Tk. II Medan; Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Para Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya
PE
Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak didaftarkannya perkara ini;
- 13 -
Selanjutnya mohon agar Sita Jaminan terhadap objek sengketa yang
N
dimohonkan oleh Penggugat dinyatakan dalam diktum putusan Sah Dan Berharga;
ED A
F. PROVISI
1. Bahwa Penggugat khawatir kalau Para Tergugat mengalihkan dan atau
membebani hak-hak lain atas tanah dan bangunan Objek Sengketa, maka untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) Penggugat bersama ini memohon diterapkannya ketentuan Pasal 48 Reglemen Acara
IM
Perdata (Rv) yang menyatakan:
“Hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat mengambil putusan persiapan atau putusan sela. Putusan persiapan mencakup putusan-putusan dan suratsurat perintah yang dikeluarkan untuk memberi petunjuk-petunjuk mengenai dan
yang
bermaksud
mempengaruhi pokok perkaranya;
memperisapkan
GG
perkara
keputusan
akhir
tanpa
Putusan sela mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang
TIN
memberi jalan kepada hakim sebelum memutus perkara yang bersangkutan, memperoleh bukti, memerintahkan suatu penyelidikan ataupun pengarahan yang dapat menentukan dalam pengambilan putusan”; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Rv tersebut, Penggugat bersama ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan
sebagai berikut:
N
mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Sela dengan amar
ILA
- Memerintahkan kepada Para Tergugat agar selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apa pun terhadap obyek sengketa, tetapi tidak terbatas pada menjual, menambah atau merubah
AD
obyek sengketa;
- Bahwa gugatan Penggugat mengenai pemenuhan suatu kewajiban untuk mengosongkan seluruh areal yang menjadi objek dalam perkara ini, sehingga dalam pelaksanaan putusannya mungkin diperlukan adanya pemaksaan,
NG
karena sangat dikhawatirkan Tergugat tidak mau melaksanakan dengan sukarela. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 606 a Rv, maka sangatlah beralasan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan tersebut
PE
agar dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak tanggal Putusan Tingkat Pertama ini dibacakan;
2. Bahwa berhubung karena alas hak Penggugat berdasarkan akte otentik,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg Penggugat memohon
- 14 -
Pengadilan Negeri Medan dapat terlebih dahulu melaksanakan putusan
hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad); uraian
dan
dasar
hukum
tersebut
diatas,
bersama
ini
ED A
Berdasarkan
N
perkara ini walaupun ada upaya hukum Banding, kasasi maupun upaya
perkenankanlah kami Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : PRIMAIR
IM
DALAM PROVISI
1. Mengabulkan permohonan yang diajukan Penggugat; 2. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar selama pemeriksaan perkara
GG
ini berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apa pun terhadap obyek sengketa;
3. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa berupa dua bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September
TIN
1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah)seluas 750 M2di Jalan Kelapa Sawit Medan; DALAM POKOK PERKARA
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan
N
1.
3.
ILA
Hukum (onrechtmatigedaad); Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak
AD
Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim
(almarhumah)
adalah
Perbuatan
Melawan
Hukum
(onrechtmatigedaad);
4.
Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976
NG
atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) tidak mempunyai kekuatan hukum;
PE
5.
Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jl Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit Desa Kesawan Kecamatan Medan Barat Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara;
6.
Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
- 15 -
7.
Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada
empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga menurut hukum
ED A
8.
N
Penggugat sebesar Rp. 49.004.840.000,- (empat puluh sembilan milyar
sebesar 6% (enam persen)/tahun atas ganti rugi tersebut diatas, terhitung sejak tanggal Putusan Tingkat Pertama dibacakan berkenaan dengan pengosongan tanah di Jl Putri Hijau Sudut/Jl. Kelapa Sawit sampai adanya penyerahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal
IM
22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jl Kelapa Sawit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah)seluas 750 M2 di Jalan Kelapa Sawit Medan
9.
GG
dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat; Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari
TIN
sampai adanya penyerahan tanah dalam keadaan kosong sempurna yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini
tunai;
N
yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar secara
ILA
10. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan eksekusi riil dengan melakukan pengosongan terhadap objek sengketa, apabila Para Tergugat tidak membayar dwangsom dalam jangka waktu
AD
3 (tiga) bulan dan tidak bersedia untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
NG
12. Menyatakan
bahwa
putusan
ini
dapat
dijalankan
lebih
dahulu
(uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali dan atau verzet atas perkara ini;
PE
Atau,
SUBSIDAIR Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- 16 -
Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
N
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI:
ED A
1. Bahwa Penggugat pada judul positanya mengajukan “gugatan Perbuatan Melawan Hukum” (onrechtmatige daad), yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Sumatera Utara, dengan surat keputusannya nomor
:
156/DA/HM/M/158/1975
tanggal
19
Juli
1975
dan
No.157/DA/HM/M/158/1975 tanggal 19 Juli 1975 bukan kepada Tergugat-I
IM
dan Tergugat II s/d VIII selaku pemilik tanah SHM no.9 dan SHM No.10 yang diterbitkan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Medan, sebagaimana disebut dan didalilkan Penggugat dalam posita no.10,
sebagai pihak Tergugat; 2. Bahwa Penggugat juga
GG
merupakan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Penggugat tidak dimasukan
mendalilkan gugatannya terhadap peroses
penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) no.9 dan No.10 yang dilakukan oleh
TIN
Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri no.5 tahun 1973 dengan peraturan Pelaksana yang menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri dan dalam pemberian hak tersebut sebagaimana disebut dan didalilkan dalam
N
posita gugatannya poin no.9 merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara
ILA
yang oleh Tergugat tidak dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian berdasarkan Pasal 47 UU No.5 tahun 1986 merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan
AD
Umum;
3. Bahwa kedudukan hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat I s/d VIII sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin no. 1 s/d 8 tidak satupun pernyataan Penggugat yang menyatakan sebagai
NG
pemilik tanah SHM No.9 dan SHM No.10 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Medan, tetapi mengakui secara tegas
PE
dalam posita poin 8 dua bidang tanah SHM No.9 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500m2 dan SHM No.10 atas nama Zuraidah Marah Halim (almarhumah) seluas 750m2 yang diwakili Tergugat II s/d Tergugat VIII merupakan pengakuan Penggugat de jure dan de facto tidak terbantahkan;
- 17 -
DALAM KONPENSI:
N
Bahwa Tergugat-Tergugat melalui kuasanya dengan tegas menolak dan membantah keras seluruh dalil dan alasan Penggugat, kecuali hal-hal yang
ED A
diakui secara tegas oleh Tergugat-Tergugat dalam jawaban ini :
1. Bahwa Penggugat mengakui secara tegas dalam kedudukan hukumnya merupakan Badan Hukum Yayasan yang bernama yayasan TVRI yang didirikan berdasarkan Kepres No.213 Tahun 1962 kemudian dirubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan dirubah menjadi PT.TVRI
IM
dibentuk dan didirikan berdasarkan PP No.9 tahun 2002, kemudian dirubah menjadi Lembaga Penyiaran Public TVRI (LPPTVRI) berdasarkan PP No.13 tahun 2005, sebagaimana diakui dalam posita gugatan Penggugat bagian A poin 1 dan 2 halaman 4-5, oleh karenanya kedudukan yag demikian
GG
menyamakan Tergugat I s/d Tergugat VIII sebagai subjek hukum yang sama pula di hadapan Negara khususnya dalam memperoleh hak atas tanah;
TIN
2. Bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas dalam posita gugatannya pada bagian A angka 1 dan 2 halaman 4-5 PT.TVRI Persero menyatakan bubar dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai PT.TVRI berubah menjadi LPP TVRI; 3. Bahwa Penggugat telah pula mengakui secara tegas dalam posita
N
gugatannya bagian B angka 1 halama 5 menyebutkan lokasi tanah TVRI yang terletak di Jl. Puteri Hijau No.7 adalah merupakan peruntukan tanah
ILA
komplek gedung Manipol merupakan tanah Negara dengan status tanah Hak Eigendom verb No.41 seb
yang seluruhnya seluas 17.5377m2.
Dengan demikian subjek hukum yang dibentuk berdasarkan hukum
AD
Indonesia berupa badan hukum dan orang pribadi WNI mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah yang diakui Negara tersebut termasuk Penggugat dan Tergugat I s/d VIII;
4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin 3 halam 7
NG
menyatakan Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Agraria Kotamadya Medan No.B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971 selaku subjek hukum berupa badan hukum yayasan berdasarkan Kepres
PE
No.213 tahun 1962 memperoleh Hak Pakai berdasarkan Surat keputusan Kepala
daerah
Tk.I
Sumatera
Utara
di
Medan
dengan
SK.
No.822/DA/HP/M/822/1975 tanggal 1 Oktober 1975 dengan status Hak Pakai No.1164 PLL Nomor : 63/1975/IV tanggal 21 Juli 1976 seluas 14.970
- 18 -
m2. Bukan 17.537m2 bekas Hak Eigendom verb no.41 seb yang
N
digugurkan dan menjadi tanah yang dikuasai Negara; 5. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin no.13 pada
ED A
pokoknya menyatakan prosedur dan penyelenggaraan pengeluaran SHM No.9 tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1500m2 dan SHM No,10 atas nama Zuraidah Marah Halim (Tergugat II s/d VIII) seluas 750m2 bertentangan dengan PP No.10 Tahu 1961 dan peraturan pelaksananya merupakan Keputusan Tata Usaha bukan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II s/d VIII, oleh
IM
Negara
karenanya para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya SHM no.9 dan SHM No.10 adalah sah menurut hukum sebagai bukti Hak Kepemilikan Tanah menurut UU No.5 tahun 1960 yang
GG
dimohonkan Tergugat I dan Tergugat II s/d VIII;
6. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin 16 mendalilkan penguasaan para Tergugat terhadap penguasaan tanah SHM No.9 dan
TIN
no.10 kepada UU No.51Prp tahun 1960 Pasal 2 terhadap Tergugat I s/d VIII adalah tidak benar sesuai dengan surat Penggugat tanggal 3 September 1983 no.221/II/IX/1981, perihal mohon izin pemakaian tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II s/d VIII, menguasai tanpa izin, karena jelas Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah pemilik sah atas tanah SHM No.9 dan
N
SHM No.10 tersebut;
7. Bahwa sebagaimana telah nyata dan jelas dalil Gugatan Penggugat
ILA
pada halaman 5 dan 6 poin nomor 6 dan nomor 7 Penggugat mengakui Sertifikat Hak Milik No.9 adalah tanah hak milik Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak milik No.10 adalah tanah hak milik almarhumah Zuraidah
AD
Marah Halim ;
8. Bahwa selanjutnya telah nyata dan jelas pula dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 poin nomor 4 membenarkan dan mengakui tanah kepunyaan Penggugat adalah Sertifikat Hak Pakai No.1164 dengan luas 14.970 m2
NG
yang telah diperpanjang masa berlakunya yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1639;
9. Bahwa antar Sertifikat Hak Milik No.9, sertifikat Hak Milik No.10 dan
PE
Sertifikat Hak Pakai No.1639 adalah bidang tanah yang saling berbatasan dan terpisah satu dengan lainnya dan tidak tumpang tindih. Oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat ;
10. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki Rechtelijke Grond dan Feitelijke Grond sebab tidak ada perbuatan Marah Halim Harahap maupun
- 19 -
almarhumah Zuraidah Marah Halim yang merugikan Penggugat baik
N
kerugian moril maupun materil; 11. Bahwa Penggugat tidak pernah mengaku sebagai pemilik tanah SHM No.9
ED A
dan No.10, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya ;
12. Bahwa objek yang digugat Penggugat tidak mengandung sengketa milik, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Marah Halim Harahap dan/atau almarhum Zuraidah Marah Halim, sebab SHM No.9 dan 10 diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional
IM
Kantor Pertanahan Kota Medan secara sah dan berkekuatan hukum;
13. Bahwa 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1976 berukuran 1.500m2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10 tahun 1976 berukuran 750 m2 atas nama Zuraidah Marah Halim adalah
GG
milik para Tergugat;
14. Bahwa 2(dua) bidang tanah dan Sertifikat Hak Miliknya diperoleh Marah Halim Harahap dan almarhumah Zuraidah Marah Halim secara sah menurut
TIN
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 1976; 15. Bahwa sebagaimana fakta dan pengakuan Penggugat jelas dan nyata terbukti Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 kepunyaan Tergugat-Tergugat, sedangkan milik Penggugat adalah Sertifikat Hak Pakai No.1164 sekarang menjadi Sertifikat Hak Pakai No.1639, hal mana masing-masing mempunyai
N
batas-batas tanah yang jelas dan sah. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Batas Tanah Sertifikat Hak Milik
ILA
No.9 dan Sertifikat Hak Milik No.10; 16. Bahwa 2 (dua) bidang tanah SHM No.9 dan SHM No.10 tersebut terletak berbatasan dengan tanah Penggugat Sertifikat Hak Pakai No.1164
AD
sekarang Sertifikat Hak Pakai no.1639, sebagai berikut : 1) Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marahalim Harahap berukuran 1.500m2 berbatas sebagai berikut: - Sebelah Utara berukuran 50m berbatasan dengan Jl.Kelapa Sawit;
NG
- Sebelah Selatan berukuran 50 m berbatasan dengan tanah TVRI (Sertifikat Hak pakai No:1164/ No:1639);
- Sebelah Timur berukuran 30 m berbatasan dengan Jl. Puteri Hijau;
PE
- Sebelah Barat berukuran 30 m berbatasan dengan tanah Zuraidah (SHM No.10);
2) Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marahalim berukuran 750m2 berbatas sebagai berikut : - Sebelah Utara berukuran 25 m berbatasan dengan Jl. Kelapa Sawit;
- 20 -
- Sebelah Selatan berukuran 25 m berbatasan dengan tanah TVRI
N
(Sertifikat Hak Pakai No.1639); - Sebelah Timur berukuran 30 m berbatasan dengan tanah Marah Halim
ED A
Harahap (SHM No.9);
- Sebelah Barat berukuran 30 m berbatasan dengan tanah Amir Husin (SHM No.7);
17. Bahwa tanah Penggugat adalah hak atas tanah tempat berdirinya bangunan gedung Penggugat dengan status Hak Pakai Sertifikat No.1164 sekarang
IM
Sertifikat Hak Pakai No.1639 seluruhnya berukuran 14.970m2, berada di lokasi berbatasan dengan tanah milik Tergugat-Tergugat SHM No.9 dan SHM No.10;
18. Bahwa berdasarkan fakta terbukti Sertifikat Hak Milik No.9, Sertifikat Hak
GG
Milik No.10 dan Sertifikat Hak Pakai No.1164 sekarang No.1639 masingmasing memiliki batas yang jelas dan sah, tidak saling tumpang tindih oleh karenanya sangat jelas dan nyata tidak ada tanah hak Penggugat yang
TIN
dikuasai Tergugat-Tergugat baik sebagian ataupun seluruhnya. Tidak ada perbuatan melawan hukumnya;
19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Kembali Batas Tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan sertifikat Hak Milik No.10 tanggal 11 Desember 2014 No.14/BA-SPP/XII/2014 yang diterbitkan oleh Batan
N
Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, masingmasing tanah SHM No.9, SHM No.10 dan Hak Pakai No.1164 sekarang
ILA
No.1639 memiliki batas yang jelas dan tidak saling tumpang tindih; 20. Bahwa pengukuran batas tanah tersebut dilaksanakan langsung oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Bambang Rasmito Sitepu,
AD
Kepala Sub Seksi Survei Pengukuran Pemetaan Mahyu Danil S,ST, MH, Petugas Ukur Jaiben Sinaga atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan bersama Kepala Bagian Umum TVRI atas nama Direktur Umum LPP TVRI (Penggugat) dan Kuasa Tergugat yang disaksikan langsung oleh
NG
Lurah Kelurahan Kesawan dan Kapolsek Medan Barat;
21. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran tersebut terbukti tidak ada tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat-Tergugat baik sebagian ataupun
PE
seluruhnya;
22. Bahwa
selanjutnya
Penggugat
telah
salah
dan
keliru
memahami
Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Negara dengan apa yang dimaksud Buku Tanah, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 7 poin nomor 5;
- 21 -
23. Bahwa sudah pasti berbeda ukuran antara luas tanah Negara yang
N
tercantum pada Kantor Pendaftaran Tanah dengan ukuran luas tanah yang tercantum dalam Buku Tanah/Sertifikat Tanah yang diberikan kepada
ED A
perorangan atau badan hukum;
24. Bahwa yang dimaksud Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Tanah Negara adalah tanah negara yang belum diberikan hak pemilikannya baik sebagian atau seluruhnya baik kepada badan hukum, lembaga atau perorangan; 25. Bahwa terlebih dahulu dilakukan Pemetaan, pengukuran, pencatatan,
IM
penelitian dan pengawasan tentang lokasi, situasi kondisi lingkungan, dampak sosial atas tanah Negara tersebut dan didaftarkan Dalam Daftar Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Tanah Negara. Dari peroses tersebut baru dapat diberikan hak atas tanah kepada pemohon baik badan
GG
hukum, lembaga swasta, maupun perorangan yang status hak dan luasnya ditetapkan pemerintah. Pemberian sebagian hak tersebut dibuktikan dengan diberikan Buku Tanah/Sertifikat Tanah;
TIN
26. Bahwa tanah Negara yang didalilkan Penggugat, semula terdaftar dalam Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah berukuran 17.537m2 yang berasal dari tanah eigendom yang dibebaskan dan menjadi tanah Negara. Kemudian sebelum hak atas tanah diberikan kepada Penggugat, terlebih dahulu tanah Negara berukuran 17.537 m2 tersebut diteliti luasnya,
N
peruntukannya, situasi kondisi lingkungan, dampak sosial, budaya dan ekonominya, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.5 tahun Selanjutnya
ILA
1974.
setelah
melalui
penelitian,
pengawasan
dan
pertimbangan, hak yang dapat diberikan kepada Penggugat hanya berukuran luas 14.970m2 dengan status Hak Pakai;
AD
27. Bahwa dari tanah Negara yang terdaftar seluas 17.537 m2 tersebut, sebagiannya diberikan kepada Penggugat seluas 14.970 m2 dengan status Hak Pakai, sesuai Buku Tanah/sertifikat Hak Pakai No.1164, kemudian Hak Pakai penggugat tersebut diperpanjang pada
tanggal 20 Januari 1992
NG
dengan perubahan ukuran luas menjadi 14.771m dengan Sertifikat Hak pakai No.1639, sebab terkena pemotongan untuk pelebaran Jalan raya Guru Patimpus;
PE
28. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang telah diuraikan di atas terbukti tidak ada hak tanah Penggugat yang dirugikan Tergugat-Tergugat baik sebagian maupun seluruhnya;
- 22 -
29. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang diuraikan di atas jelas dan nyata
N
Penggugat salah dan keliru memahami hal Daftar Tanah Negara pada Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Tanah;
ED A
30. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, terbukti dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya yang menuntut TergugatTergugat membayar ganti rugi, tidak cukup alasan serta tidak memiliki Dasar hukum dan dasar fakta, oleh karena itu harus ditolak;
31. Bahwa selanjutnya dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 11 poin
IM
nomor 6 s/d 18 harus disingkirkan, sebab Penggugat tidak memiliki Legal Standing dan Legal Juridis untuk menggugat hal peroses pemberian Hak Milik atas tanah Negara kepada perorangan oleh Gubernur atau walikota; 32. Bahwa Tergugat-Tergugat memperoleh tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan
GG
No.10 sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 bukan berasal dari tanah Hak Pakai milik Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya;
TIN
33. Bahwa demikian pula dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 dan 8 poin nomor 6 dan 7 harus disingkirkan, sebab Amir Husin Seriati dan perkara Amir Husin Seriati tidak memiliki hubungan hukum maupun hubungan fakta terhadap Gugatan Aquo maupun terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan no.10;
N
34. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang telah Tergugat-Tergugat uraikan di atas, cukup alasan Tergugat-Tergugat memohon kepada Majelis Hakim
ILA
Yang Mulia, memberikan putusan dalam Konpensi : 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d VIII untuk seluruhnya; 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
AD
DALAM REKONPENSI; Bahwa
segala
dalil
dan
fakta
yang
telah
Penggugat
Dalam
Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi uraikan dalam Konpensi di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan tidak terpisahkan Dalam
NG
Rekonvensi berikut ini :; 1. Bahwa awalnya pada tahun 1981 Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi berencana melakukan perluasan pembangunan Gedung
PE
TVRI di atas tanah Hak pakai No.1164 sekarang nomor; 1639;
2. Bahwa agar akses pengerjaan pembangunan perluasan gedung TVRI dapat berjalan lancar, maka Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi memohon izin kepada Marah Halim Harahap dan almarhumah Zuraidah Marah Halim untuk meminjam pakai 2 (dua) bidang tanah
- 23 -
Sertifikat No.9 dan Sertifikat Hak Milik No.10 untuk dipakai jalan lintas
N
mengangkut material dan tempat penumpukan bahan-bahan dan alat-alat bangunan, sampai perluasan bangunan Gedung TVRI selesai yang
ED A
diperhitungkan membutuhkan waktu + 2 (dua) tahun sebagaimana bukti Surat Permohonan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi No. 221/TV/IX/1981 tanggal 3 September 1981;
3. Bahwa pada tahun 1981 2 (dua) bidang tanah SHM No.9 dan SHM No.10 tersebut dengan persetujuan Marah Halim Harahap dipinjam pakai oleh
(dua) tahun yaitu sampai tahun 1983;
IM
Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk selama 2
4. Bahwa setelah lewat batas waktu pemakaian tanah yang diizinkan, tetapi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi belum juga
GG
mengosongkan tanah yang dipinjam tersebut, walaupun Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat-Tergugat
dalam
Konpensi
telah
berulang
kali
menegur dan meminta Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam
TIN
konpensi mengosongkan tanah SHM No.9 dan No.10 dari seluruh harta benda milik Tergugat dalam Rekonpensi/Pengguggat dalam Konpensi; 5. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi bermaksud untuk mendirikan pagar beton keliling batas kedua bidang tanah tersebut, tetapi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi belum dapat
N
mengosongkan barang-barang inventaris TVRI dari lokasi tanah SHM No.9 dan SHM No.10 sehingga pemagaran tanah tersebut ditangguhkan ;
ILA
6. Bahwa berulang kali Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi menegur Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi agar mengosongkan barang-barang milik TVRI dari lokasi tanah SHM No.9
AD
dan SHM No.10 namun karena system birokrasi, bentuk lembaga dan susunan kepengurusan TVRI terus berubah-ubah, mulai dari bentuk Yayasan TVRI, menjadi Perjan, PT.TVRI Persero, berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menjadi alasan belum dapat dilakukan
NG
pengosongan barang inventaris milik TVRI dari lokasi tanah SHM No.9 dan 10 milik Tergugat-Tergugat;
7. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 11 Desember 2014 dilakukan
PE
pemagaran keliling batas tanah SHM No.9 dan SHM No.10, setelah terlebih dahulu dilakukan pengukuran kembali batas tanah yang dilaksanakan langsung oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Bambang Rasmito Sitepu, Kepala Sub Seksi Survei Pengukuran Pemetaan Mahyu Danil S,ST, MH, Petugas Ukur Jaiben Sinaga atas nama Kepala Kantor
- 24 -
Pertanahan Kota Medan bersama Kepala Bagian Umum TVRI atas nama
N
Direktur Umum LPP TVRI (Penggugat) dan Kuasa Tergugat yang disaksikan langsung oleh Lurah Kelurahan Kesawan dan Kapolsek Medan
ED A
Barat;
8. Bahwa dari fakta di lapangan dan bukti sertifikat Hak Milik bidang tanah SHM No. 9 milik Marah Halim Harahap dan SHM No.10 milik almarhumah Zuraidah Marah Halim tersebut terletak berbatasan dengan tanah Penggugat Sertifikat Hak Pakai No.1164 sekarang no.1639 sebagai berikut:
1.500m2 berbatas sebagai berikut :
IM
1) Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marahalim Harahap berukuran
- Sebelah Utara berukuran 50 m berbatasan dengan Jl.Kelapa Sawit; - Sebelah Selatan berukuran 50 m berbatasan dengan tanah TVRI
GG
(Sertifikat Hak pakai No.1639);
- Sebelah Timur berukuran 30 m berbatasan dengan Jl. Puteri Hijau; - Sebelah Barat berukuran 30m berbatasan dengan tanah Zuraidah
TIN
(SHM No.10);
2). Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marahalim berukuran 750m2 berbatas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berukuran 25m berbatasan dengan Jl. Kelapa Sawit; - Sebelah Selatan berukuran 25m berbatasan dengan tanah TVRI
N
(Sertifikat hak pakai No.1639); - Sebelah Timur berukuran 30m berbatasan dengan tanah Marah
ILA
Halim Harahap (SHN No.9);
- Sebelah Barat berukuran 30m berbatasan dengan tanah Amir Husin (SHM No.7);
AD
9. Bahwa tetapi Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi masih meminta kelonggaran waktu karena belum dapat mengosongkan barang inventaris TVRI dari lokasi tanah SHM No.9 dan 10 yang telah dipagar keliling tersebut, karena harus menempuh birokrasi di internal
NG
Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi untuk proses pemindahan barang/inventaris tersebut;
10. Bahwa ternyata Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi
PE
dengan etikad tidak baik (the kwader trow) mengajukan gugatan aquo dengan menuduh Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut membayar ganti kerugian tanpa dasar hukum dan dasar fakta yang benar;
- 25 -
11. Bahwa etikad tidak baik Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam
N
Konpensi telah menganiaya Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi karena dengan sengaja dan alasan tipu muslihat membiarkan
ED A
berlama-lama selama 32 (tiga puluh dua) tahun barang inventaris TVRI menumpuk di atas tanah milik Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam
Konpensi,
akibatnya
telah
merugikan
Penggugat
Dalam
Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi baik kerugian materil maupun kerugian moril;
IM
12. Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan mewajibkan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi mengganti segala kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi baik
1) Kerugian Materil : Terhitung
sejak
Januari
1983
sampai
bulan
April
2015
gugatan aquo diperhitungkan keuntungan dari harga
TIN
didaftarkannya
bulan
GG
kerugian materil maupun kerugian moril, dengan perincian sebagai berikut:-
sewa tanah:
a. Harga sewa Tanah SHM No.9 pertahunnya sebesar Rp.50.000.000.- X 32 tahun = Rp.1.600.000.000.- (Satu milyar enam ratus juta rupiah); b. Harga sewa Tanah SHM No.10 pertahunnya sebesar Rp.30.000.000.-
rupiah);
N
x 32 tahun = Rp.960.000.000.- (Sembilan ratus enam puluh juta
ILA
2) Kerugian Moril :
Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah menuduh Marah Halim Harahap dan Zuraidah Marahalim telah
AD
menguasai tanah TVRI dengan melawan hak, akibatnya Marah Halim yang sebagai mantan Gubernur Sumut, orang yang terhormat dimasyarakat telah dirugikan secara moril, oleh karena itu sangat
PE
NG
wajar dan pantas menuntut Tergugat daalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi membayar kerugian moril kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi; Bahwa karena tingginya kerugian moril tidaklah dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun agar ganti rugi dapat dilakukan secara ril, maka wajar dan pantas agar Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi
dihukum
membayar
ganti
Rp.100.000.000.000.(seratus milyar rupiah);
rugi
moril
sebesar
- 26 -
13. Bahwa bukti-bukti yang dimiliki dan diajukan Penggugat Dalam Rekonpensi/
N
Tergugat Dalam Konpensi adalah bukti autentik, dan agar Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi tidak teraniaya terus menerus
ED A
dan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi
mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar
memberikan putusan Provisi melalui putusan sela dengan menghukum Tergugat
Dalam
Rekonpensi/Penggugat
Dalam
Konpensi
agar
IM
mengosongkan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 dari seluruh harta kekayaaan dan inventaris milik TVRI dengan biaya sendiri dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diputusnya putusan provisi; 14. Bahwa agar gugatan rekonpensi dalam gugatan aquo tidak illusoir cukup
GG
beralasan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia meletakan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadapa harta kekayaan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat
TIN
Dalam Konpensi secukupnya baik harta bergerak maupun tidak bergerak; 15. Bahwa agar Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi tidak lalai untuk melaksanakan isi putusan provisi, mohon agar Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dihukum membayar dwangsom sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) perhari dan harus dibayar
N
lunas dan seketika;
16. Bahwa guna untuk menguatkan dalil Putusan Provisi dan Putusan akhir,
ILA
serta membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa, sekaligus untuk menghindari putusan non executable, maka dengan berpedoman pada Pasal 153 HIR, 180 RBg, 211
AD
RV dan SEMA No.7 tahun 2001, dengan ini kami selaku Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat (plaatsopening) atas objek perkara tanah SHM No.9 dan SHM No.10 pada waktu yang ditentukan Majelis
NG
Hakim,
dengan
biaya
dibebankan
kepada
Penggugat
dalam
Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;
17. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bermohon
PE
agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak Gugatan yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, sebab Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak memiliki hubungan hukum dan hubungan fakta;
- 27 -
Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, cukup
N
alasan bagi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan Gugat Rekonpensi,
ED A
dan memberikan Putusan sebagai berikut : Dalam Provisi: Menghukum
Tergugat
Dalam
Rekonpensi/Penggugat
Dalam
Konpensi
mengosongkan lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No.9 dan No.10 dari seluruh harta kekayaaan dan barang inventaris milik TVRI dengan biaya sendiri dalam
IM
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diputusnya putusan provisi; Dalam Pokok Perkara : Dalam Konpensi
Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d VIII untuk seluruhnya;
-
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
GG
-
Dalam Rekonpensi :
1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
Melawan Hukum;
TIN
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10 tahun 1976 atas nama Zuraidah Marah Halim sah dan berkekuatan hukum;
N
4. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marah Halim
ILA
sah milik Marah Halim Harahap dan milik almarhumah Zuraidah Marah Halim;
5. Menyatakan putusan provisional yang telah diambil lebih dahulu dalam
AD
Rekonpensi ini adalah sah dan berkekuatan hokum; 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan terhadap harta Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi;
NG
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi Menghukum berupa :
PE
1). Kerugian Materil : Terhitung sejak bulan Januari 1983 sampai bulan April 2015 didaftarkannya sewa tanah :
gugatan aquo diperhitungkan keuntungan dari harga
- 28 -
a. Harga sewa Tanah SHM No.9 pertahunnya sebesar Rp.50.000.000.-
b. Harga
sewa
Tanah
SHM
No.10
N
X 32 tahun = Rp.1.600.000.000.- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) pertahunnya
sebesar
ED A
Rp.30.000.000.- x 32 tahun = Rp.960.000.000.- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah); 2). Kerugian Moril :
Bahwa karena tingginya kerugian moril tidaklah dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun agar ganti rugi dapat dilakukan secara ril, maka
Konpensi
dihukum
membayar
IM
wajar dan pantas agar Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam ganti
rugi
moril
sebesar
Rp.100.000.000.000. (seratus milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi
GG
membayar dwangsom sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) perhari setiap lalai menjalankan isi putusan dan harus dibayar lunas dan seketika;
TIN
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bidang tanah SHM No.9 dan No.10 kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun; 10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dan
N
siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
ILA
11. Menyatakan Putusan Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);--12. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi
AD
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar Gugatan Perlawanan ini
NG
diberikan keadilan (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Oktober 2015 Nomor :
PE
85/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisi : - Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat ; Dalam Konvensi Dalam Eksepsi ; - Menolak eksepsi Para Tergugat ;
- 29 -
Dalam Pokok Perkara :
N
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat
ED A
Dalam Rekonvensi ;
Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak
dapat diterima ; Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi ; -
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
IM
biaya perkara sejumlah Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
GG
Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 29 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 85/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015, dan
TIN
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan VIII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing tanggal 16 Nopember 2015; Membaca
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
N
Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tertanggal 18
ILA
Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan VIII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing tanggal 16 Agustus 2016;
AD
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding I sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan VIII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tertanggal 28 Januari 2016, yang diterima di
NG
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding
PE
semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanggal 15 Maret 2016; Membaca
Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Maret 2016, dan kepada Kuasa Hukum
- 30 -
Terbanding I sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan VIII
N
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Nopember 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
ED A
tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
IM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding
GG
tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
TIN
85/Pdt.G./2015/PN.Mdn. tanggal 19 Oktober 2015 serta memperhatikan Memori Banding tertanggal 18 Februari 2016 dan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2016; Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut; DALAM PROVISI :
N
Menimbang, bahwa atas permohonan provisi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Pertama telah
ILA
tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan yang menolak tuntutan provisi dengan alasan hukum bahwa tuntutan uang paksa bukan tindakan yang sangat mendesak dan peletakan sita jaminan tidak termasuk pada ruang lingkup
AD
provisi;
Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar, maka
pertimbangan dan putusan dalam provisi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo pada tingkat
NG
banding;
DALAM KONVENSI :
PE
DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan sela terhadap eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo pada tingkat banding;
- 31 -
DALAM POKOK PERKARA :
Pertama
yang
menyatakan
gugatan
Penggugat
kabur
N
Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat (obscuur libel),
ED A
Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena kedua belah pihak telah saling menjawab serta mengajukan alat bukti guna mendukung dalil gugatan dan jawaban, dengan demikian seyogyanya dipertimbangkan dan diputus yang menjadi sengketa dalam pokok perkara demi terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
IM
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan kedua belah pihak adalah mengenai status tanah seluas ± 3000 M2 yang terletak di Jl. Putri Hijau/Jl.Kelapa Sawit, Kodya Medan;
GG
Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan pada pokoknya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9) tanggal 22 September 1976,
TIN
luas 1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 (SHM No.10) tanggal 22 September 1976, luas 750 M2 atas nama Zuraida Marah Halim;
Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil bantahannya pada pokoknya menyatakan terbitnya SHM Nomor 9 dan SHM Nomor 10 atas nama
N
Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
ILA
berlaku, oleh karenanya bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-39; disamping alat bukti saksi yaitu H. Ramala Damanik dan Rebo Subagio serta
AD
saksi ahli yaitu Hasni, SH.;
Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya
telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-I sampai dengan T-
NG
13;
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak yang
menjadi pokok permasalahan adalah Apakah prosedur/ proses penerbitan SHM
PE
Nomor 9 dan SHM Nomor 10 atas nama Para Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan perkataan lain Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam penerbitan SHM Nomor 9 dan SHM Nomor 10;
- 32 -
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak serta
N
alat bukti yang diajukan, dapat disimpulkan adanya hal-hal yang telah tetap yaitu :
ED A
1. Bahwa berawal dari Tanah Hak Eigendom Verponding Nomor 41 seb. terletak di Jl Putri Hijau Kodya Medan pada tahun 1971 menjadi tanah yang dikuasai Negara;
2. Bahwa tanah yang dikuasai Negara seluas ± 17.537 M2 tersebut pada tahun 1971 oleh Penggugat dimohonkan hak kepada Kepala Kantor Agraria
IM
Kodya Medan dan pada tahun 1975 diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1164 tanggal 21 Juli 1976 dengan luas 14.970 M2 dan diperpanjang dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1639 tanggal 20 Januari 1992 luas 14.771 M2;
GG
3. Bahwa atas permohonan Para Tergugat terhadap tanah yang dikuasai negara tersebut, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9) tanggal 22 September
TIN
1976, luas 1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 (SHM No.10) tanggal 22 September 1976, luas 750 M2 atas nama Zuraida Marah Halim;
4. Bahwa pada tahun 1981 atas persetujuan Para Tergugat (in casu Marah Halim Harahap), 2 (dua) bidang tanah SHM Nomor 9 dan Nomor 10 dipinjam
N
pakai oleh Penggugat selama 2 (dua) tahun untuk barang-barang inventaris
ILA
Penggugat, namun hingga sekarang ± 32 (tigapuluh dua) tahun, barangbarang milik Penggugat belum dikosongkan dari lokasi SHM Nomor 9 dan Nomor 10;
Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah menjadi tetap tersebut
AD
dihubungkan dengan posita gugatan; menjadi pertanyaan adalah Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam penerbitan SHM Nomor 9 dan Nomor 10;
NG
Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur : Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian
PE
tersebut; Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 1365 KUHPerdata terdapat 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :
- 33 -
1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiria
N
atau bertentangan dengan hak orang lain dan kesusilaan; 2. Adanya kesalahan;
ED A
3. Adanya kerugian;
4. Hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan;
Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9) tanggal 22 September 1976, luas 1.500 M2 atas nama Marah
IM
Halim Harahap dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 (SHM No.10) tanggal 22 September 1976, luas 750 M2 atas nama Zuraida Marah Halim; Para Tergugat mengajukan permohonan hak atas tanah (tanah yang dikuasai Negara) kepada
GG
Kantor Pertanahan Kodya Medan;
Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur antara lain : -
Pasal 2 ayat (2) : Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1)
TIN
pasal ini memberi wewenang untuk :
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
N
orang dengan bumu, air dan ruang angkasa;
ILA
c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan bahwa atas
AD
dasar Hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan
NG
hukum;
Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut baik Penggugat selaku
badan hukum maupun Para Tergugat selaku pribadi berhak mengajukan permohonan hak (milik) atas tanah yang berstatus dikuasai oleh Negara setelah
PE
status Eigendom Verponding dihapus dan atau dikonversi; Menimbang, bahwa atas permohonan masing-masing pihak, maka Kantor Pertanahan Kodya Medan selaku instansi yang berwenang mengatur penyelenggaraan peruntukan, persediaan tanah yang dikuasai Negara, telah
- 34 -
menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1164 tanggal 21 Juli 1976 dengan luas
N
14.970 M2 dan diperpanjang dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1639 tanggal 20 Januari 1992 luas 14.771 M2 kepada Penggugat selaku badan hukum dan
ED A
Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9) tanggal 22 September 1976, luas 1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 (SHM No.10) tanggal 22 September 1976, luas 750 M2 atas nama Zuraida Marah Halim;
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Penggugat tidak dapat
IM
membuktikan dalil gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat, oleh karenanya petitum gugatan angka 2 haruslah ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok tentang Perbuatan
GG
Melawan Hukum ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak untuk seluruhnya, maka
DALAM REKONVENSI : DALAM PROVISI :
TIN
Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;
Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat
N
Konvensi mengajukan provisi berupa memerintahkan agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengeluarkan barang-barang milik Penggugat Konvensi/
ILA
Tergugat Rekonvensi dari lahan SHM Nomor 9 dan Nomor 10; Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan masuk dalam ranah eksekusi, maka tuntutan provisi haruslah ditolak;
AD
DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana
tersebut diatas;
NG
Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/ ParaTergugat
dalam Konvensi mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa Penggugat
dalam
Konvensi/
Tergugat
dalam
Rekonvensi
yang
tidak
PE
mengembalikan pemakaian lahan SHM Nomor 9 dan SHM Nomor 10 selama 32 tahun telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, mutatis mutandis telah termuat dan menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;
- 35 -
Menimbang, bahwa sesuai hal-hal yang telah menjadi tetap tersebut
N
diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah berhasil membuktikan petitum gugatan angka 2 yaitu Tergugat dalam
ED A
Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Menimbang, bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 9 (SHM No.9) tanggal 22 September 1976, luas 1.500 M2 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 (SHM No.10) tanggal 22 September 1976,
IM
luas 750 M2 atas nama Zuraida Marah Halim, telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka petitum angka 3, 4, 9, dan 12 haruslah dikabulkan;
GG
Menimbang, bahwa petitum angka 5, 6, 8, 10 dan 11 oleh karena tidak beralasan hukum serta adanya pengulangan redaksi, maka haruslah ditolak; Menimbang, bahwa mengenai petitum tuntutan ganti rugi angka 7 yakni
TIN
kerugian materiel yang tidak didukung alat bukti mengenai besaran nilai sewa pertahun, namun mengingat permohonan untuk keadilan - ex aequo et bono patutlah dikabulkan dengan perbaikan perhitungan (besaran) pertahun dengan dasar taksiran sebagai berikut :
nilai sewa
rata-rata selama 32 (tigapuluh dua) tahun;
N
-. Harga sewa tanah SHM Nomor 9 per tahunnya sebesar Rp. 15.000.000.-
ILA
X 32 tahun = Rp.480.000.000, (empat ratus delapan puluh juta rupiah)- Harga sewa tanah SHM No. 10 per tahunnya sebesar Rp.15.000.000.- X 32 tahun = Rp. 480.000.000,-(Empat ratus delapan puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi moril, oleh karena tidak
AD
didukung alat bukti, maka tuntutan ganti rugi moril tersebut haruslah ditolak; Menimbang,
bahwa
dari
uraian
tersebut
diatas,
maka
gugatan
NG
Rekonvensi dikabulkan sebagian; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi ditolak untuk
PE
seluruhnya dan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
- 36 -
85/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015, tidak dapat dipertahankan dan
N
harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;
ED A
Mengingat, RBg, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
IM
-
Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
:
GG
-
85/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
DALAM PROVISI : -
TIN
MENGADILI SENDIRI
Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensii;
ILA
-
N
DALAM KONVENSI :
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak
gugatan
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
untuk
AD
seluruhnya;
DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi
NG
untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
PE
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No.9 tahun 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik No.10 tahun 1976 atas nama Zuraidah Marah Halim sah dan berkekuatan hukum;
- 37 -
4. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Marah Halim Harahap
N
dan Sertifikat Hak Milik No.10 atas nama Zuraidah Marah Halim sah milik Marah Halim Harahap dan milik almarhumah Zuraidah Marah Halim;
ED A
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi berupa : Kerugian Materil :
IM
Terhitung bulan Januari 1983 sampai dengan bulan April 2015 hingga didaftarkannya gugatan aquo diperhitungkan rata-rata pertahun sejak 1983 sebagai berikut; :
Harga sewa Tanah SHM No.9 pertahunnya sebesar Rp.15.000.000.- X
GG
-
32 tahun = Rp.480.000.000.- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) -
Harga sewa Tanah SHM No.10 pertahunnya sebesar Rp.15.000.000.- x 32 tahun = Rp.480.000.000.- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah);
TIN
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bidang tanah SHM No.9 dan No.10 kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun;
N
7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
-
ILA
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding
AD
ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, oleh Kami : ARIFIN
NG
RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing
sebagai
Hakim Anggota, yang
PE
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 303/PDT/2016/PT-MDN tanggal 05 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10
- 38 -
Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim serta
BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera
N
Anggota
ED A
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd
ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.
LINTON SIRAIT, SH.MH.
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.
GG
ttd
IM
ttd
TIN
Panitera Pengganti,
ttd
BHINNEKA PUTRA GINTNG, SH.MH.
Perincian Biaya :
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Rp. 150.000,-
PE
NG
AD
ILA
Jumlah
N
1. Meterai