PENGADILAN TINGGI MEDAN

PUTUSAN Nomor 63/PDT/2017/ PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

ED AN

dalam perkara gugatan antara: INTAN BR TINAMBUNAN, umur 56 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di jalan Pintu Air IV Gg Maju No 15 lingkungan VII kelurahan Kwala Belaka, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam

hal

ini

diwakili

Kuasa

Hukumnya

Drs.

IM

H.MOHAMMAD AMRI, SH, Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM 9Institute Legal Aid) “AN NAHL”, beralamat

di

Jalan

MedanBubu

No.53

20222

GG

Sumatera Utara Tel.(061)6624853, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017, Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

TIN

M ELAWAN

1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, di jalan Let. Jend Suprapto No. 2, Medan, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

N

2. VERAYANA Br MANURUNG, di jalan Jend Gatot Subroto No 227 KM 7,5 Kelurahan Lalang, kecamatan Medan Sunggal, kota Medan Gedung

LA

Keuangan Negara Medan,

selanjutnya disebut Terbanding II semula

Tergugat III;

AD I

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) c/q Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara c/q Badan Pertanahan Nasional Daerah Kota Medan, di jalan Jendral DR Abdul Haris Nasution, Kelurahan

NG

Pangkalan Mansyur, kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya

PE

disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut; Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/PDT/ 2017/PT MDN tanggal 19 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding; Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 63/PDT/2017/PT.MDN tanggal 9 Maret 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut; 3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : TENTANG DUDUK PERKARA

ED AN

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 08 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 September 2014 dalam Nomor Register 421/Pdt.G/2014/PN Mdn, mengemukakan gugatan sebagai berikut: 1.

Bahwa benar Penggugat

merupakan Ahli Waris pemilik sah atas

IM

sebidang tanah yang terletak di : Dahulu dikenal dengan Jalan MedanBinjai Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten/Daswati II : Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang dikenal dengan Jalan

GG

Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 4.657,50 m², dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara

:

dengan Jalan dahulu disebut Jalan Binjai

TIN



dan sekarang Jalan Jend. Gatot Subroto, ± 40,5 Meter. Sebelah Selatan

: dengan Karim, ± 40,5 Meter.



Sebelah Timur

: dengan Jusuf, ± 115 Meter.



Sebelah Barat

: dengan Agus, ± 115 Meter.

N



LA

Yang dahulunya dimiliki dan dikuasai Orang Tua Kandung Penggugat sesuai dengan surat “Alas Hak” AKTA PEMINDAHAN HAK Nomor 214/APH/KS/1969 Tanggal 20 Mei 1969 a/n LEBANUS TINAMBUNAN ; Bahwa benar Alm. LEBANUS TINAMBUNAN memperoleh sebidang

AD I

2.

lahan/tanah tersebut dari Alm. OSMAN ALI berdasarkan SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI PENGGANTI GRANT tertanggal 18

NG

Mei 1955 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ismail Hasjim yang saat itu menjabat sebagai Assisten Wedana D/p. Pamongpraja Kecamatan Sunggal ; Bahwa, lahan/tanah yang dikuasai oleh “Para Tergugat” adalah seluas ±

PE

3.

4.657,5 m² dengan batas-batas : 

Sebelah Utara

: dengan Jalan dahulu disebut Jalan Binjai

dan sekarang Jalan Jend. Gatot Subroto, ± 40,5 Meter.



Sebelah Selatan

: dengan Karim, ± 40,5 Meter.



Sebelah Timur

: dengan Jusuf, ± 115 Meter.



Sebelah Barat

: dengan Agus, ± 115 Meter.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

4.

Bahwa benar Alm. Lebanus Tunambunan meninggal dunia tanggal 11 September

1993

berdasarkan

Surat

Keterangan

Kematian

No.

033/18/KMKB/1993 tertanggal 20 September 1993 yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ; 5.

Bahwa semasa hidupnya Alm. Lebanus Tinambunan dan Penggugat

ED AN

beserta Saudara-saudara Penggugat yang lain telah menguasai dan bertempat tinggal diatas lahan/tanah sejak Peyerahan lahan/tanah dimaksud, dan letak lokasi rumah tempat tinggal tersebut persisnya berada di sebelah Utara lahan/tanah tersebut ; 6.

Bahwa, benar kira-kira pada tahun 1993 Para Tergugat telah menguasai lahan/tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)

IM

No.166 Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat HGB No. 535 Tertanggal 26 Agustus 2011 ; dan Sertipikat HGB No. 171

GG

Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat HGB No.119 tertanggal 27 Agustus 2011 ; 7.

Bahwa berdasarkan Sertipikat HGB No. 171 Tertanggal 24 Juli 1993

TIN

dan perpanjangannya menjadi Sertipikat HGB No. 119 tertanggal 27 Agustus 2011, (“dahulu adalah PT. Perkebunan VII”), dan pada tahun 1997 sampai sekarang setelah adanya “Peleburan” sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan

N

Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT VIII

Menjadi

LA

Perkebunan

Perusahaan

Perseroan

(Persero)

PT

Perkebunan Nusantara IV. Oleh karena itulah, lahan/tanah tersebut

AD I

diatas dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) (Tergugat I) dari tahun 1997 sampai dengan sekarang yang tentunya Alas Hak Tergugat I tersebut adalah tidak benar (Cacat Hukum ); Bahwa, adapun yang menjadi Alas Hak Tergugat II tersebut adalah Akte

NG

8.

Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April 2003, dan Akte Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 3

PE

tertanggal 29 April 2003, yang tertunya juga tidak benar (Cacat Hukum) ;

9.

Bahwa, kira-kira pada tanggal 28 Januari 2014, setelah Penggugat pergi kelokasi lahan/tanah yang saat ini menjadi “Objek Sengketa” ternyata Penggugat melihat ada berdiri Plank Merek yang bertuliskan bahwa TANAH INI MILIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero) i.c Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ; Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

10. Bahwa yang lebih ironisnya Para Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa tanah Penggugat tersebut diperoleh Para Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.166 Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat HGB No. 535 Tertanggal 26 Agustus 2011 ; dan Sertipikat HGB No. 171 Tertanggal 24 Juli 1993 dan perpanjangannya menjadi Sertipikat HGB

ED AN

No.119 tertanggal 27 Agustus 2011, padahal lahan/tanah tersebut tidak pernah diserahkan dan diperjual belikan kepada siapapun ;

11. Bahwa, setelah Penggugat mempertanyakan kepada pihak Tergugat I atas dasar apa menguasai lahan/tanah tersebut, akhirnya pihak Tergugat I menerangkan bahwa lahan/tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I adalah berdasarkan “Peralihan” Sertipikat Hak

IM

Guna Bangunan (HGB) No.166 Tertanggal 24 Juli 1993 dan Sertipikat HGB No. 171 Tertanggal 24 Juli 1993 kepada Tergugat I tertanggal 23

GG

Juli 1997 (Peralihan Pemegang Hak), sehingga atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun moril ;

TIN

12. Bahwa, Penggugat juga mempertanyakan kepada Pihak Tergugat II atas dasar apa menguasai lahan/tanah tersebut, akhirnya pihak tergugat II menerangkan bahwa lahan/tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II adalah berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah

N

Dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April 2003, dan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 3 tertanggal 29 April 2003 ;

LA

13. Bahwa, oleh karena itulah seharusnya menurut hukum Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April 2003, dan

AD I

Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 3 tertanggal 29 April 2003 yang dimiliki tergugat II adalah Cacat Hukum dan harus dinyatakan “Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum” ;

NG

14. Bahwa, adapun kerugian materil yang dialami penggugat atas penguasaan lahan/tanah oleh tergugat I dan Tergugat II dihitung sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut

PE

 Apabila tanah tersebut dijual dan disesuaikan dengan harga saat ini seharga Rp. 3.500.000/Meter x 4.657,50 m² = Rp. 16.301.000.000,(enambelas milyar tiga ratus satu juta rupiah) sejak Gugatan didaftarkan sampai objek perkara diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan juga kerugian moril sebesar Rp 30 .000.000.000,(tiga puluh miliar rupiah); Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

15. Bahwa, selain dari hal tersebut diatas apabila Sertipikat HGB dikeluarkan seharusnya lahan/tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat I,

maka

lahan/tanah

tersebut

harus

memenuhi

syarat-syarat

sebagaimana ditetukan peruntukannya yaitu yang dipergunakan untuk bangunan rumah tempat tinggal sesuai dengan Sertipikat HGB No.166 dan Sertipikat HGB No. 171, masing-masing Tertanggal 24 Juli 1993 ;

ED AN

16. Bahwa, pada lokasi hamparan lahan/tanah sesuai dengan Sertipikat HGB No. 166 dan Sertipikat HGB No. 171 masing-masing tertanggal 24 Juli 1993 yang telah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tahun 2033, dan sesuai keadaan lahan/tanah tersebut “Tidak Ada Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Diterlantarkan)” yang dibanguna oleh pihak Tergugat I ;

IM

17. Bahwa, dalam pergantian Nomor Sertipikat HGB dan perpanjangan masa berlakunya sampai dengan tahun 2033, yakni : Sertipikat HGB No.

GG

166 menjadi Sertipikat HGB No. 553/HGB/BPN.12.71.2011 tertanggal 26 Agustus 2011, dan Sertipikat HGB No. 171 menjadi Sertipikat HGB No. 119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011. Hal ini sesuai

TIN

dengan hemat kami tidak mempunyai dasar atau diduga “Cacat Hukum Administrasi” dalam perpanjangan Sertipikat HGB tersebut dikarenakan pada lokasi lahan/tanah yang diterbitkan Sertipikat HGB tersebut “Tidak Ada berupa Bangunan Rumah Tempat Tinggal” yang dibanguna oleh

N

pihak Tergugat I ;

18. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang

LA

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 40 huruf “e” yang berbunyi : Hak Guna Bangunan Hapus karena Diterlantarkan Jo. Peraturan

AD I

Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Pasal 35 ayat 1 huruf “e” yang berbunyi : Hak Guna Bangunan Hapus karena Diterlantarkan ;

NG

19. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, Pasal 35 ayat 1 huruf “e” atas Penerbitan

PE

Perpanjangan Sertipikat HGB No. 166 menjadi Sertipikat HGB No. 553/HGB/BPN.12.71.2011

tertanggal

26

Agustus

2011,

dan

Perpanjangan Sertipikat HGB No. 171 menjadi Sertipikat HGB No. 119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011 adalah cacat hukum;

20. Bahwa, oleh karena itu seharusnya menurut hukum, Turut Tergugat tidak dapat menerbitkan HGB No. 166 menjadi Sertipikat HGB No. Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

553/HGB/BPN.12.71.2011

tertanggal

26

Agustus

2011,

dan

Perpanjangan Sertipikat HGB No. 171 menjadi Sertipikat HGB No. 119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011, karena diatas lahan/tanah yang diterbitkan Sertipikat HGB dimaksud telah ada pemiliknya, dan oleh karena itu sertipikat dimaksud harus dinyatakan “Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum” ;

ED AN

21. Bahwa karena Penggugat merasa apa yang menjadi haknya telah dirampas dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II aquo, sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat dengan itikad baik masih berusaha untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan tujuan agar tanah

milik

Penggugat a quo, dapat dikembalikan atau diganti rugi oleh Para

IM

Tergugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap mempertahankan dan merasa bahwa Para Tergugatlah pemilik lahan/tanah, beserta

GG

bangunan diatasnya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan kabar ataupun datang guna menyelesaikan masalah tersebut dengan Penggugat secara kekeluargaan ;

TIN

22. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, patutlah disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II di dalam memiliki ataupun menguasai lahan/tanah Hak Milik Penggugat tersebut, adalah jelas tidak didasari adanya itikad baik dan juga tidak didasarkan pada alas hak

N

yang sah secara yuridis, sehingga tentunya Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht

LA

Matigedaad) yang merugikan Penggugat baik secara materi maupun immaterial sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW);

AD I

23. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengusahai objek lahan/tanah Penggugat seluas ± 4.657,50 m² secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan timbulnya

NG

kerugian moril sejak Gugatan di daftarkan sampai objek perkara diserahkan oleh tergugat I dan Tergugat II pa Penggugat dan juga kerugian moril sebesar Rp 30 .000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;

PE

24. Bahwa dari sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau tahu dengan kerugian Penggugat baik yang sudah maupun yang akan datang, maka untuk memaksa agar Tergugat I dan Tergugat II segera mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat, mohon agar supaya Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai menyerahkan Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

objek perkara kepada Penggugat, dihitung sejak putusan dibacakan sampai objek perkara diserahkan kepada Penggugat ; 25. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar kelak putusan ini tidak hampa atau sia-sia (Illusoir) serta adanya dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II hendak mengalihkan atau menghilangkan haknya atau memindah tangankan

ED AN

kepada orang lain atas Tanah objek perkara tersebut karena adanya gugatan ini, maka sebelum atau sesudah perkara ini diperiksa supaya Pengadilan Negeri Medan kiranya terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Consevatoir Beslaag) terhadap objek “Sengketa” dan hartaharta milik Tergugat I dan Tergugat II dan baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;

IM

26. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan atas bukti-bukti autentik dan sah, maka Penggugat memohon agar nantinya putusan yang diambil

GG

Majelis Hakim adalah putusan yang dapat di jalankan serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad) ;

TIN

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Majelis Hakim yang terhormat memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna menghadap di muka persidangan, dan mengambil keputusan yang

N

berikut :

berbunyi sebagai

PRIMAIR :

LA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan

Surat

Akta

Pemindahan

Hak

No.214/APH/KS/1969

AD I

tertanggal 20 Mei 1969 yang dibuat/diterbitkan oleh Drs. MP. Simanjuntak yang saat itu menjabat Assisten Wedana U.B. Pengatur Tatapraja Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang saat itu, adalah sah dan

NG

berkekuatan hukum ; 3. Menyatakan bahwa tanah perkara / objek perkara seluas ± 4657,50 m² yang terletak di lahan/tanah di : Dahulu dikenal dengan Jalan Medan-

PE

Binjai Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten/Daswati II : Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang dikenal dengan Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 4.657,50 m², dengan batasbatas sebagai berikut :  Sebelah Utara

: dengan Jalan dahulu disebut Jalan

Binjai dan sekarang Jalan Jend. Gatot Subroto, ± 40,5 Meter. Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

 Sebelah Selatan

: dengan Karim, ± 40,5 Meter.

 Sebelah Timur

: dengan Jusuf, ± 115 Meter.

 Sebelah Barat

: dengan Agus, ± 115 Meter.

Adalah hak milik Penggugat dan Ahli Waris yang lain, berdasarkan Alas Hak Surat Akta Pemindahan Hak No.214/APH/KS/1969 tertanggal 20 Mei 1969 yang dibuat/diterbitkan oleh Drs. MP. Simanjuntak yang saat itu

ED AN

menjabat Assisten Wedana U.B. Pengatur Tatapraja Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang saat itu ; 4. Menyatakan bahwa perbuatan

Tergugat I dan Tergugat II yang telah

menguasai tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II beserta Turut Tergugat atau siapa

IM

saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripada lahan/tanah tersebut untuk menyerahkan lahan/tanah objek “Sengketa” tersebut

GG

kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya dalam keadaan baik dan kosong ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil yang

TIN

dialami penggugat adalah sekitar Rp. 3.500.000/Meter x 4.657,50 m² = Rp. 16.301.000.000,- (enambelas milyar tiga ratus satu juta rupiah) jika lahan/tanah tersebut dijual, sejak Gugatan didaftarkan sampai objek Perkara diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat

N

dan Ahli Waris lainnya, dan juga kerugian Moral sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) ;

LA

7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum ;

AD I

8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat HGB No. 166 menjadi Sertipikat HGB No. 553/HGB/BPN.12.71.2011 tertanggal 26 Agustus 2011, dan Perpanjangan Sertipikat HGB No. 171 menjadi

NG

Sertipikat HGB No. 119/HGB/BPN.12/2011 tertanggal 27 Agustus 2011, dengan segala akibat hukumnya ;

9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akte Pelepasan Hak Atas

PE

Tanah Dengan Ganti Rugi No. 2 tertanggal 29 April 2003, dan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 3 tertanggal 29 April 2003 atas nama tergugat II, dengan segala akibat hukumnya

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini ; Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan serta merta walaupun ada

Banding, Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad) ;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar 13. segala ongkos yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR

ED AN

Dan atau apabila Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan (Ex Aequo Et Bono).

Membaca jawaban Terbanding I semula Tergugat I terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONPENSI :

IM

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Yang diajukan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat

I. TENTANG

GUGATAN

GG

Diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

PENGGUGAT

SECARA

HUKUM

TELAH

DINYATAKAN DALUWARSA (LEWAT WAKTU).

TIN

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 mengemukakan dalil-dalilnya antara lain : Penggugat adalah ahli waris Lebanus Tinambunan dan pemilik sah sebidang tanah seluas 4657,50 M2 dikenal dengan Jalan Jend. Gatot

N

Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang dahulunya dimiliki dan dikuasai orang tua kandung Penggugat,

LA

sesuai dengan surat alas hak Akta Pemindahan Hak Nomor 214/APH/KS/1969 tanggal 20 Mei 1969.

AD I

2. Bahwa jika diteliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat, sebagaimana dijelaskan pada angka 1 di atas, maka secara konkrit Penggugat tidak lagi menggarap tanah seluas 4657,50 M2 mulai tahun

NG

1969, dan jika dihitung sampai dengan sekarang ini (gugatan diajukan pada tahun 2014) berarti Penggugat sudah + 45 tahun lamanya tidak mengajukan tuntutan terhadap tanah seluas 4657,50 M2 kepada

PE

Tergugat I,

serta telah meninggalkan dan tidak lagi menguasai

dan/atau mengusahai serta menggarap tanah terperkara incasu tanah seluas 4657,50 M2;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa Penggugat yang telah + 45 tahun lamanya tidak mengajukan tuntutan dan tidak lagi mnguasai serta mengusahai tanah seluas 4657,50 M2 tersebut, maka secara hukum Penggugat telah kehilangan hak atas Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

tanah

seluas 4657,50 M2 yang dituntutnya terhadap Tergugat I

dikarenakan daluwarsa; 4. Bahwa

argumentasi

hukum

yang

dikemukakan

Tergugat

I,

sebagaimana diterangkan di atas, sejalan dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi : “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang

ED AN

bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”.

IM

1. Bahwa dengan demikian jelas ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

GG

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERKARA AQUO MENJADI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. 2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri

TIN

Medan menurut hukum secara objektif harus dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard) sebab Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili ataupun memberikan putusan terhadap objek perkara yang di atasnya terdapat Sertipikat

N

Hak Guna Bangunan No.166/Desa Lalang, dan Sertipikat Hak Guna

LA

Bangunan No.171/Desa Lalang yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; 3. Bahwa karena di atas objek perkara telah diterbitkan Keputusan Tata

AD I

Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan yang merupakan keputusan yang final dan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-

NG

Undang No.5 tahun 1986 yang dirubah menjadi UNDANG-UNDANG No.9 TAHUN 2004 ;

PE

4. Bahwa dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena sertifikat Hak Guna Bangunan No.166/Desa Lalang, dan sertifikat Hak Guna Bangunan No.171/Desa Lalang yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara ;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

5. Bahwa dengan demikian jelas ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat I mohon dalil-dalil yang telah diajukan di dalam Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ED AN

ontvankelijk verklaard) sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, -geinsereerd- dianggap termasuk di bagian Dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat I tetap konsisten dan menolak dengan tegas serta memungkiri seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali secara tegas diakui di bawah ini ;

IM

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya bahwa Lebanus Tinambunan adalah

GG

pemilik sah sebidang tanah seluas 4657,50 M2 dikenal dengan Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang dahulunya dimiliki dan dikuasai orang tua kandung

TIN

Penggugat sesuai dengan surat alas hak Akta Pemindahan Hak Nomor 214/APH/KS/1969 tanggal 20 Mei 1969; 4. Bahwa Tergugat I

memungkiri dengan tegas apa yang dikemukakan

Penggugat bahwa tanah seluas 4657,50 M2 dikenal dengan Jalan Jend.

N

Gatot Subroto Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang dahulunya dimiliki dan dikuasai orang tua kandung

LA

Penggugat sesuai dengan surat alas hak Akta Pemindahan Hak Nomor 214/APH/KS/1969 tanggal 20 Mei 1969 adalah merupakan milik

AD I

Penggugat dan ahli waris lainnya; 5. Bahwa karena tanah terperkara seluas 4657,50 M2 adalah merupakan hak Tergugat I sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan-Hak Guna 166/Desa Lalang dan Nomor : 171/Desa

NG

Bangunan (HGB) Nomor :

Lalang dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung No.2872 K/PDT/2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No.91/PDT/2009/PT-MDN. jo.

PE

putusan Pengadilan Negeri Medan No.398/Pdt.G/2005/PN-Mdn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai serta memiliki tanah secara sah atas tanah terperkara seluas 4657,50 M2 berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan-Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 166/Desa Lalang dan Nomor : 171/Desa Lalang dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung No.2872

K/PDT/2011

jo.

putusan

Pengadilan

Tinggi

Medan

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

No.91/PDT/2009/PT-MDN.

jo.

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.398/Pdt.G/2005/PN-Mdn., maka tidak berdasarkan hukum apa yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum; 7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang dikemukakan Penggugat terhadap tanah terperkara tidak dipergunakan untuk bangunan

bangunan untuk kepentingan Tergugat I ;

ED AN

rumah tempat tinggal, karena di atas tanah terperkara akan dikerjakan

8. Bahwa di atas tanah terperkara aquo telah dibuat pagar tembok dari semen secara permanen oleh Tergugat I, dan juga di atas tanah terperkara telah berdiri plang yang menunjukkan tanah terperkara adalah milik Tergugat I, maka dengan demikian apa yang dikemukakan

IM

penggugat di dalam gugatannya bahwa tanah terperkara dalam keadaan terlantar atau ditelantarkan adalah tidak berdasarkan hukum dan

GG

sepatutnya dalil Penggugat sedemikian haruslah ditolak; 9. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat bahwa perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan No.166/Desa Lalang, dan Hak Guna cacat hukum administrasi dan tidak

TIN

Bangunan No.171/Desa Lalang

mempunyai kekuatan hukum dengan alasan tanah terlantar dan tidak ada bangunan di atasnya adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena yang sebenarnya di atas tanah terperkara aquo telah ada

N

pagar tembok dari semen yang dibuat secara permanen oleh Tergugat I dan juga telah berdiri plang bacaan yang menunjukkan tanah terperkara

LA

adalah milik Tergugat I;

TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK MEMINTA GANTI RUGI.

AD I

1. Bahwa tuntutan penggugat mengenai ganti rugi materiil sebesar Rp.16.301.000.000,- dengan dalil sebagaimana yang dikemukakannya dalam gugatan sama sekali tidak berdasarkan hukum dan karenanya

NG

haruslah ditolak atau setidak-tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad);

2. Bahwa Tergugat I berpendapat bahwa besarnya kerugian yang diderita

PE

oleh penggugat tidak diperinci secara detail dan secara jelas serta terperinci berdasarkan bukti-bukti yang konkrit dalam bentuk apa-apa saja kerugian yang diderita Penggugat;

3. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas, Tergugat I menciteer beberapa putusan Mahkamah Agung RI. yang merupakan sumber hukum antara lain : Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.588 K/Sip/1983 tertanggal 19 Juni 1984 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak”. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1971 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi :

ED AN

“Ganti kerugian sejumlah uang tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah jelas tidak sempurna”.

4. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas, bahwa Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.16.301.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus satu juta rupiah) karena Penggugat bukan

IM

merupakan pihak-pihak yang telah menguasai serta mengusahai tanah seluas 4657,50 M2 dan bukan pula selaku pemilik yang sah seperti yang TUNTUTAN

PENGGUGAT

GG

dituntutnya di dalam perkara ini ;

UNTUK

MEMOHON

SITA

JAMINAN

(CONSERVATOIR BESLAAG).

TIN

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sedang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) mengacu kepada ketentuan pasal 261 RBg atau pasal 227 HIR ;

N

2. Bahwa oleh karenanya ternyata permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara aquo ini tidak memenuhi persyaratan

LA

sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR ; 3. Bahwa Tergugat I berpendapat bahwa pasal 261 RBG atau pasal 227 HIR

AD I

tersebut hanya dapat diterapkan apabila penggugat dapat membuktikan bahwasanya Tergugat I telah berhutang atau ada mempunyai hutang kepada Penggugat atau setidak-tidaknya Penggugat dapat membuktikan

NG

bahwasanya Tergugat adalah merupakan debitur dari Penggugat ; 4. Bahwa sebagai illustrasi, Tergugat I mengutip Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. tertanggal 24 Mei 1984 No.597 K/Sip/1983, yang

PE

amar pertimbangan hukumnya berbunyi : “Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang

disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima”.

TENTANG

TUNTUTAN

PENGGUGAT

MINTA

UANG

PAKSA

(DWANGSOM). 1. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) harus ditolak karena tidak Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

mempunyai dasar hukum untuk diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, karena hal ini bukan merupakan tuntutan untuk membayar suatu jumlah uang ; 2. Bahwa untuk meneguhkan hal tersebut di atas, Tergugat I menghunjuk tulisan yang dipaparkan oleh Bapak Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. di dalam bukunya yang berjudul : Hukum Acara Perdata Indonesia,

ED AN

Edisi Kedua, cetakan Pertama, tahun 1985, penerbit Liberty, Yogyakarta, pada halaman 46 butir d, yang selengkapnya berbunyi :

“Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte, dwangsom). Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi

IM

putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran

GG

suatu jumlah uang”.

TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT MINTA AGAR PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN SECARA SERTA MERTA (Uitvoerbaar bij Voorraad).

TIN

1. Bahwa Penggugat menuntut supaya putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta ; 2. Bahwa tuntutan Penggugat ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas hal sebagaimana tersebut di

N

atas sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dan ditentukan berdasarkan :

LA

a. Pasal 191 (1) RBg atau pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij Voorraad ;

AD I

b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Juli 2000 Nomor : 03 tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil.

NG

3. Bahwa argumentasi Tergugat I di atas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. tertanggal 29 April 1986 No.3328 K/Pdt/1984, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi

PE

“Menimbang, bahwa adanya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.06/1975 jo. No.03/1978, maka tuntutan eks. pasal 180 HIR tentang Uitvoerbaar bij Voorraad atas putusan ini, tidak dapat dikabulkan oleh Majelis”.

Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat I mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak seluruh dalil Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

Penggugat atau setidak-tidaknya dalil-dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM REKONPENSI : Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Tergugat I d.k./Penggugat d.r. dalam Jawaban Dalam Konpensi di atas, mutatis-mutandis dianggap telah diulangi dalam Gugatan Dalam Rekonpensi ; TERGUGAT D.R. I. TENTANG KERUGIAN MATERIL : 1.

ED AN

TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT D.R. TERHADAP

Bahwa kerugian Penggugat d.r. derita yang disebabkan perbuatan Tergugat

d.r.

yang

secara

mendiskreditkan/menghina

sewenang-wenang

Penggugat

d.r.

yang

telah

menyatakan

IM

Penggugat d.r./Tergugat d.k. melakukan penguasaan atas tanah seluas 4.657,50 M2 adalah tidak benar (cacat hukum) di mana secara

GG

nyata dan fakta tanah seluas 4.657,50 M2 bukan merupakan milik Tergugat d.r. melainkan milik sah dari Penggugat d.r., akibatnya nama baik Penggugat d.r. selaku perusahaan yang bonafide di mata

TIN

masyarakat tercemar dan perbuatan Tergugat d.r. tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata ; 2.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, unsur

N

perbuatan melawan hukum adalah mencakup adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yaitu : adanya kerugian (schadel) antara lain tindakan kerugian harus ada

LA

-

hubungan sebab akibat ;

3.

kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan (schuld) ;

AD I

-

Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat d.r. menuntut Tergugat d.r. untuk membayar ganti rugi materil sebesar

NG

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sesuai dengan harkat dan martabat Penggugat d.r. selaku perusahaan perkebunan pemerintah yang terpercaya ;

PE

II. TENTANG KERUGIAN MORIL YAITU PERNYATAAN MAAF 1.

Bahwa pernyataan maaf ini Penggugat d.r. tuntut oleh karena Tergugat d.r. telah mencemarkan nama baik akibat diajukannya gugatan terhadap Penggugat d.k. seolah-olah perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang Penggugat pimpin ini adalah merupakan perusahaan yang kejam dan suka bertindak secara Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

sewenang-wenang

terhadap

masyarakat

khususnya

terhadap

Tergugat d.r. ; 2.

Bahwa oleh karena Tergugat d.r. telah melakukan pencemaran tersebut akibatnya nama baik serta martabat Penggugat d.r. telah tercemar di kalangan masyarakat ;

3.

Bahwa Penggugat d.r. melakukan penuntutan pernyataan maaf

ED AN

kepada Tergugat d.r. adalah sejalan dengan apa yang dimaksudkan di dalam pasal 1374 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi : “Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si Tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang

IM

berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang ia telah lakukan, bahwa ia meminta ma’af karenanya, dan menganggap si terhina

4.

GG

sebagai seorang yang terhormat”.

Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat d.r. tersebut di atas yang telah nyata-nyata telah mencemarkan nama baik Penggugat

Penggugat d.r. ; 5.

TIN

d.r. dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan

Bahwa untuk merehabilitasi serta menetralisir nama baik yang telah tercemar tersebut, Penggugat d.r. dengan ini menuntut Tergugat d.r.

melalui :

N

untuk dihukum Meminta Ma’af kepada Penggugat d.r. yang dimuat

LA

1. Surat Kabar / Harian “Waspada”, terbitan Medan. 2. Surat Kabar / Harian “Sinar Indonesia Baru”, terbitan Medan.

AD I

3. Surat Kabar / Harian “Analisa”, terbitan Medan. 4. Surat Kabar / Harian “Medan Pos”, terbitan Medan. Yang harus dimuat oleh Tergugat d.r. atas biayanya sendiri selama 3

NG

(tiga) hari berturut-turut dengan ukuran berita minimal 15 CM x 20 CM, yang isinya berbunyi : PERNYATAAN MINTA MAAF

PE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : INTAN BR TINAMBUNAN, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV Gang Maju No.15, Lingkungan VIII, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumut. Dengan ini secara sungguh-sungguh meminta ma’af kepada : Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

BAPAK Ir. ERWIN NASUTION, dalam hal ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkantor di Jln. Let. Jend. Suprapto No.2 Medan. Karena kekhilafan/kesalahan saya dalam mengajukan gugatan, khususnya terhadap orang tersebut di atas yang perkaranya terdaftar dalam register perkara No.421/Pdt.G/2014/PN-Mdn. di Pengadilan

kerugian moriil dan materiil.

ED AN

Negeri Medan, sehingga Penggugat d.r. tersebut telah mengalami

Saya berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali. Hormat Saya,

Yang Membuat Pernyataan Minta Ma’af INTAN BR TINAMBUNAN.

IM

III. TENTANG TUNTUTAN SITA JAMINAN

1. Bahwa selanjutnya selama perkara ini belum diputus dalam tingkat untuk menjamin

gugatan/tuntutan

yang

diajukan

GG

terakhir, dan

Penggugat dr dalam perkara ini tidak menjadi hampa atau sia-sia, maka menurut hukum adalah wajar Penggugat d.r. memohon kepada

aquo

untuk

TIN

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara meletakkan

Sita

Jaminan

(Conservatoir

beslaag)

terhadap:harta milik Tergugat d.r., baik itu barang/benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

N

2. Bahwa Penggugat d.r. sangat khawatir Tergugat d.r. tidak memenuhi

LA

isi putusan ini secara sukarela, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat d.r. dihukum untuk membayar kepada Penggugat d.r.

AD I

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat d.r. lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara

NG

ini ;

3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat d.r. didukung oleh bukti-bukti yang authentik, maka untuk itu wajar menurut hukum

PE

putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan segala yang telah dikemukakan tersebut di atas, Penggugat d.r. mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudilah kiranya menjatuhkan Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun peninjauan kembali (request civil), serta menjatuhkan putusan dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi : DALAM KONPENSI : DALAM POKOK PERKARA :

DALAM REKONPENSI : 1.

Mengabulkan

gugatan

Penggugat

Seluruhnya. 2.

Dalam

Rekonpensi

Untuk

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;

Menyatakan Penggugat d.r. adalah pemilik yang sah atas tanah seluas

IM

3.

ED AN

- Menolak Gugatan Penggugat d.k. Untuk seluruhnya.

4.657,50 M2 berdasarkan Sertipikat HGB No.166/Desa Lalang dan

GG

Sertipikat HGB No.171/Desa Lalang, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

Menyatakan Tergugat d.r. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

TIN

4.

dan merugikan Penggugat d.r. 5.

Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat d.r. ; Menghukum Tergugat d.r. untuk meminta ma’af kepada Penggugat d.r.

N

6.

melalui Surat Kabar atau Harian yang telah ditentukan untuk itu. Menghukum Tergugat dr, untuk membayar kepada Penggugat uang

LA

7.

paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap

AD I

harinya yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat d.r. lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini ; 8.

Menyatakan putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan lebih

NG

dahulu, walaupun ada Perlawanan (verzet), Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (request civil).

Atau :

PE

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/Pdt.G/2014 /PN.Mdn pada tanggal 10 Juni 2015, yang amar berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: -

Menyatakan eksepsi Tergugat-I tidak dapat diterima. Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

DALAM POKOK PERKARA: -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI: -

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi

ED AN

-

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.786.000,- ( satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Membaca relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/Pdt.G/2014/PN Mdn,

IM

tanggal 10 Juni 2015 yang menerangkan telah memberitahukan amar putusan tersebut dengan sah dan seksama masing - masing kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Juli 2015 dan kepada

GG

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 September 2017 ; Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 97/2015, tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan

TIN

yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 10 Juni 2015 dan Permohonan

N

banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Turut

LA

Tergugat masing – masing pada tanggal 6 Agustus 2015 serta kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 September 2015;

AD I

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)

oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-

NG

masing tanggal 6 Agustus 2015 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2015 serta kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 September 2015, yang menerangkan telah diberi kesempatan

PE

kepada para pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017 yang diterima di Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 April 2017 dan salina surat memori banding tersebut telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Terggugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

ED AN

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

IM

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berkesimpulan bahwa Putusan yudexfactie Pengadilan Negeri Medan yang didasarkan atas

GG

pertibangan hukumnya sangat keliru dan salah sehingga putusan a quo harus dibatalkan, karena formalitas pengajuan gugatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah benar dan tepat meskipun tidak

TIN

semua ahli waris dari alm.Lebanus Tinambunan turut sebagai pihak menggugat para Terbanding/para Tergugat. Sikap yudexfactie terlalu formalistis dan kaku dalam memeriksa dan memutus perkara pada hal

N

perkara a quo bukanlah merupakan perkara warisan yang terjadi antara sesama para ahli waris, akan tetapi merupakan sengketa kepemilikan hak

LA

milik atas tanah objek perkara atas nama alm. Orang tua Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Alm. Lebanus Tinambunan), tidak

AD I

perlu melibatkan semua ahli waris dari Alm. Lebanus Tinambunan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.439 K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969 menyebutkan: ”tentang tuntutan pengembalian

NG

barang / harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris”; Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat

PE

Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan

seksama berkas perkara dan surat-surat yang terlampir beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 421/Pdt.G/2014/PN Mdn, tanggal 10 Juni 2015 dan memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

Penggugat, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut: DALAM KOMPENSI: DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan majelis makim tingkat

ED AN

pertama terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan Sela Nomor: 241/PDTG/2014/PN Mdn., tanggal

12

Februari

2015

tersebut,

maka

putusan

tersebut

dapat

dipertahankan untuk dikuatkan ditingkat banding;

IM

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama terhadap formalitas gugatan Pembanding semula Penggugat/

GG

Tergugat Rekonvensi pada halam 26 alinea ke-3 sampai halaman 27 alinea ke-3, yang berkesimpulan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima, majelis hakim tingkat

TIN

banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan Pengadilan tingkat

N

pertama sebagaimana disebutkan dalam putusan Nomor:241/Pdt.G/2014/PN Mdn,. tanggal 10 Juni 2015 pada halaman 26 alinea ke-4, menurut majelis

LA

hakim tingkat banding merupakan pendapat dari majelis hakim tingkat pertama sendiri tanpa menyebutkan dari mana didapat sumbernya yang

AD I

dijadikan landasan hukum pendapat tersebut, misalnya sumbernya dari hukum acara perdata, Yurisprudensi, Pendapat sarjana atau doktrin, sehingga karena dasar hukum pendapat dari pertimbangan putusan tersebut tidak didukung dengan sumbernya, maka putusan tersebut tidak sesuai

NG

dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan Kehakiman;

PE

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding setelah

membaca dan mencermati gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi, ternyata di dalam posita gugatan Nomor 1, 2 dan 3 telah diuraikan secara tegas dan jelas bahwa Penggugat adalah ahli waris pemilik sah terhadap sebidang tanah yang dahulu dimiliki dan dikuasai oleh Orang Tua Kandung Pembanding semula Penggugat Alm.Lebanus Tinambunan dan di di dalam petitum Nomor:3 telah pula secara tegas meminta atau memohon Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

menyatakan tanah perkara / objek sengketa dst........, adalah hak milik Penggugat dan ahli waris yang lain ; Menimbang, bahwa dari uraian gugatan tersebut, menurut majelis hakim tingkat banding telah dapat diketahui maksud dari gugatan tersebut diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi adalah untuk mempertahankan tanah terperkara milik Alm Lebanus Tinambunan yang

ED AN

dikuasai tanpa izin dan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) sebagaimana disebutkan pasal 1365 KUH Perdata oleh para Terbanding semula para Tergugat dalam Konvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi, sehingga dengan demikian Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi, bertindak selaku anak

IM

kandung dan sekali gus ahli waris untuk mempertahankan hak dari alm Lebanus Tinambunan;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi maupun jawaban Terbanding I

GG

semula Tergugat I dalam Konvensi, dalil posita maupun petitum gugatan tidak dibantah atau disangkal, sehingga sesuai ketentuan hukum acara perdata dalil yang tidak dibantah atau disangkal dianggap telah terbukti,

TIN

maka Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan tersebut, demikian pula terhadap bukti Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-4) tidak pula dibantah atau disangkal, sehingga petitum gugatan tersebut telah dapat dibuktikan bahwa

N

Alm Lebanus Tinambunan mempunyai anak 9 (sembilan) orang dan

LA

Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi adalah salah satu anak dari Alm. Lebanus Tinambunan; bahwa

dengan

terbuktinya

Pembanding

semula

AD I

Menimbang,

Penggugat dalam Konvensi adalah salah satu anak dari 9 (sembilan) orang bersaudara dari Orang Tua bernama Lebanus Tinambunan, maka meskipun

NG

Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi, tidak menguraikan siapasiapa saja saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris yang berhak di dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan, menurut majelis

PE

hakim tingkat banding tidaklah mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah sengketa hak kepemilikan terhadap tanah warisan yang ditingalkan oleh Alm Lebanus Tinambunan terhadap orang lain yang dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan telah menguraikan dalam posita gugatan bahwa Pembanding semula Penggugat Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

dalam Konvensi adalah salah satu anak dan ahli waris dari Alm Lebanus Tinambunan, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi telah cukup jelas dan memenuhi syarat formalitas; Menimbang, bahwa adapun alasan majelis hakim tingkat banding berpendapat seperti hal tersebut di atas, karena tidak ada ketentuan dalam hukum acara formil yang menyatakan “semua ahli waris, wajib ikut bertindak

ED AN

sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap sengketa harta warisan dari orang tunya yang diusahai atau dikuasai oleh orang yang tidak berhak, pendapat majelis hakim tersebut bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 menyebutkan “Gugatan penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa

IM

hak dapat diterima walaupun tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak (saudara kandung Penggugat), karena Tergugat tidak dirugikan dalam pembelaanya” demikian juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 516 K/

GG

Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, menyebutkan “Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan, karena sudah menjadi Yurisprudensi

TIN

tetap tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”. Oleh karena itu alasan dalil gugatan yang menggugat para para Terbanding semula para Tergugat dalam Konvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo sudah tepat dan

N

benar menurut hukum;

LA

Meimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang di ajukan kuasa hukum Pembanding semula

AD I

Penggugat dalam Konvensi, menurut majelis hakim tingkat banding beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru mempertimbangkan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi, maka putusan Pengandilan

NG

Negeri Medan Nomor 421/Pdt.G/ 2014/PN Mdn,. tanggal 10 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan sebagian, dengan

PE

pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Pembanding

semula Penggugat dalam Konvensi dibantah oleh Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg/163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi maupun Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

berkewajiban membuktikan dalil – dalil yang dikemukakannya, sehingga majelis hakim memberikan beban pembuktian secara berimbang; Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan dihubungkan dengan jawaban, repilk dan duplik, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding yang menjadi pokok permasalahan hukum di dalam perkara a quo yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

ED AN

1. Apakah hak yang ada pada Alm.Lebanus Tinambunan terhadap tanah terperkara tersebut merupakan hak milik, sehingga dapat diwariskan kepada anak – anaknya yang dalam hal ini salah satu ahli waisnya yaitu Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi? ;

2. Apakah tanah terperkara yang dikuasai oleh Terbanding I semula

IM

Tergugat I dalam Konvensi dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi, benar milik Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi, sehingga penguasaan tersebut tanpa hak dan merupakan perbuatan

GG

melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi?;

TIN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai P-7 dan saksi 5 (lima) orang yaitu 1. Waldemar Simanjuntak, 2.Tiamin Br Hutapea, 3.Muhammad Yamin Pohan, 4.Jabonar

N

Pohan dan 5. Maringan Situmorang;

LA

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi, telah mengajukan surat bukti bertanda

AD I

T I.1 sampai dengan T I.9 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Sofyan Hadi; Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-2 dan P-3, telah

dapat diketahui bahwa tanah sengketa pada awalnya dikuasai oleh Osman Ali sesuai Surat Keterangan Tanah Sebagai Pengganti Grant tanggal 13 Mei

NG

1955 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asisten Wedana Kecamatan Sunggal D/P Pamong Praja bernama Ismail Hasjim, selanjutnya tanah sengketa dikuasai oleh Alm Lebanus Tinambunan dengan cara mengganti

PE

rugi dari Osman Ali pada tanggal 20 Mei 1969 yang dibuat dihadap Asisten Wedana Kecamatan Sunggal U.B Pengatur Tatapraja Drs. MP.Simanjuntak, peralihan hak untuk menguasai tanah sengketa tersebut di atas didukung pula dengan keterangan saksi Waldemar Simanjuntak, Tiamin Br Hutapea yang menerangkan bahwa Alm Lebanus Tinambunan menguasai tanah

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

sengketa dengan cara mendirikan rumah tempat tinggal di depan rumahnya dengan membuat warung/kedai Kopi dan usaha tempel ban; Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas dihubungakan dengan pasal 41 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, setelah membaca dan mencermati peralihan hak terhadap tanah terperkara dari Osman Ali kepada Lebanus

ED AN

Tinambunan yang dilakukan dihadapan Asisten Wedana Kecamatan Medan Sunggal, maka telah dapat diketahui dengan jelas bahwa hak yang ada pada Osman Ali maupun Lebanus Tinambunan terhadap tanah sengketa adalah hak pakai terhadap tanah negara, karena peralihan hak terhadap tanah sengketa tersebut dilakukan dihadapan Asisten Wedana Kecamatan Medan

IM

Sunggal yang memenuhi ketentuan pasal 43 Ayat 1 dan Ayat (2) Undangundang No.5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Waldemar Simanjuntak

GG

dan Muhammad Yamin Pohan bahwa pada tahun 1972 Alm. Lebanus Tinambunan telah pindah ke Pakam karena sakit, saksi Waldemar Simanjuntak lebih lanjut menerangkan saksi pernah mencoba menguasai

TIN

tanah terperkara, tetapi pihak PTPN IV melarangnya dan menyatakan tanah terperkara adalah tanah PTP IV, sehingga tanah tersebut tidak jadi diusahai oleh saksi, kemudian pada tahun 2000 an anak dari Alm Lebanus Tinambunan

datang

kembali

mencari tanah

yang

dulu ditinggalkan

N

orangtuanya, ternyata tanah terperkara tersebut telah dikuasai oleh PTP IV,

LA

dengan demikian tanah terperkara telah terbukti ditinggalkan oleh Alm Lebanus Tinambunan maupun anak-anaknya selama ± 30 (tiga puluh) tahun;

AD I

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding hak yang diberikan oleh negara kepada Alm Lebanus Tinambunan dengan cara ganti rugi dari Osman Ali pada tanggal 20 Mei 1969 terhadap tanah sengketa

NG

selanjutnya diberikan kepada Alm Lebanus Tinambunan dengan hak pakai dan belum di daftar dan diproses menjadi hak milik (Sertifikat) di Kantor Inpekstorat Agraria Sumatera Utara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19

PE

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo.Pasal 20 ayat (1) UU Pokok Agraria Tahun 1960 Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga status tanah tersebut (tanah sengketa) menjadi tanah negara dalam hal ini Kantor Inspektorat Agraria Sumatera Utara; Menimbang, bahwa oleh karena tanah terperkara telah secara nyata adalah tanah negara yang tidak lagi dikuasai oleh Alm.Lebanus Tinambunan Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

sejak tahun 1970 an sampai tahun 2000 an, maka hak pakai terhadap tanah negara yang ada pada Alm.Lebanus Tinambunan berakhir dengan sendirinya dan tanah terperkara kembali dikuasai oleh negara, dengan demikian maka menurut majelis hakim tingkat banding Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya terhadap tanah terperkara, karena hak pakai yang ada pada orangtuanya bernama

ED AN

Alm.Lebanus Tinambunan telah berakhir sejak tanah terperkara ditinggal pergi sebagaiman diterangkan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena surat-surat bukti tersebut tidak satupun menerangkan isinya mengenai hak kepemilikan Alm Lebanus

IM

Tinambunan, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat surat-surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa tidak terbukti hak

GG

milik dari Alm Lebanus Tinambunan melainkan telah terbukti menjadi tanah negara, maka menurut majelis hakim tingkat banding semua anak atau keturunan dari Alm. Lebanus Tinambunan termasuk Pembanding semula

TIN

Penggugat dalam Konevens tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah sengketa, sehingga pokok permasalahan hukum yang ke-2(dua) tidak perlu lagi dipertimbangkan dan majelis hakim tingkat banding berkesimpulan Pembanding

semula

Penggugat

dalam

Konvensi

tidak

berhasil

LA

untuk seluruhnya;

N

mempertahankan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan haruslah ditolak

DALAM REKONVENSI:

AD I

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

NG

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi

ini, majelis hakim mengutip kembali apa yang sudah dipertimbangkan di dalam gugatan konvensi, karena berkaitan erat dengan gugatan rekonvensi

PE

ini, maka dianggap berlaku pula di dalam mempertimbangkan gugatan dalam Rekonvensi ini dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini; Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat I dalam

Rekonvensi/Terbanding

I

semula

Tergugat

I

dalam Konvensi

yang

menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat

dalam

Rekonvensi/Pembanding

semula

Penggugat

dalam

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

Konvensi, telah mendiskreditkan/menghina dengan menyatakan Penggugat I dalam Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi melakukan penguasaan tanah tidak benar atau cacat hukum, sehingga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dan menuntut ganti rugi materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) dan kerugian moril yaitu pernyataan maaf sebagai mana dimaksudkan

ED AN

dalam pasal 1374 KUH Perdata, serta memohon sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu

IM

mempertimbangkan apakah Penggugat I dalam Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi, memiliki hak terhadap tanah sengketa dalam perkara a quo?;

GG

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil positanya Penggugat I dalam Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi, telah mengajukan surat bukti T.I.1 dan T.I.2, yang menerangkan bahwa tanah

TIN

sengketa seluas ± 4.657,50 M2, telah dibuat menjadi 2 (dua) bidang dan telah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan sejak tanggal 24 Juli 1993 dimana

pemegang

Hak

adalah

PT.Perkebunanan

VII

(Persero)

berkedudukan di Bah Jambi dan selanjutnya telah dilakukan perubahan

N

nama pemegang Hak menjadi Perusahaan Perseroaan (Persero) PT.

menurut

LA

Perkebunan Nusantara IV berkedudukan di Bah Jambi, dengan demikian majelis

hakim

tingkat

banding

Penggugat

I

dalam

AD I

Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi telah dapat membuktikan mempunyai alas hak yang benar dan sah menurut hukum terhadap

tanah

sengketa,

sebagaimana

disebutkan

dalam

putusan

Mahkamah Agung R.I. Nomor. 937K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972,

NG

menyebutkan “bukti yang diajukan telah sempurna dan dapat menunjukkan kepemilikan sesuatu haknya;

PE

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti T.I.3, T.I.4 dan T.I.5,

telah dapat diketahui bahwa tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini, sudah terjadi perkara sebelumnya

yaitu dalam perkara No.398/Pdt.G/

2005/PN.Mdn., antara PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai: Penggugat melawan Ny.Vera Yana sebagai Tergugat, di putus tanggal 28 Maret 2006 dan dalam perkara No.398/Pdt.G/2005/PN-Mdn/VZ antara Vera Yana Br Manurung sebagai Pelawan, melawan PT.Perkebunan Nusantara IV Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

(Persero) sebagai Terlawan, di putus tanggal 7 Agustus 2007 dan perkara tersebut banding dimana Vera Yana Br Manurung sebagai Pembanding melawan PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai Terbanding dengan Register Nomor:91/PDT/2009/PT-MDN, di putus tanggal 11 Mei 2009; Menimbang, bahwa oleh karena di dalam amar putusan dari surat –

ED AN

surat bukti T.I.3, T.I.4 dan T.I.5, telah dinyatakan PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) sebagai pemilik terhadap tanah perkara dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.166/Desa Lalang, tertanggal 24-7-1993 dan Serifikat Hak Guna Bangunan No.171/Desa Lalang, tertanggal 24-7-1993 yang dalam perkara a quo adalah Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding I semula

IM

Tergugat I dalam Konvensi, sedangkan Ny.Vera Yana atau Ny.Vera Yana Br Manurung, dalam perkara a quo menjadi Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi

telah

dinyatakan

bahwa

perbuatan Tergugat

yang

GG

menempati serta menguasai tanah terperkara (milik Penggugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daa); Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka

TIN

majelis hakim tingkat banding telah dapat menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil - dalil gugatan rekonvensinya selaku pemilik yang berhak

N

terhadap tanah terperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan petitum

LA

mempertimbangkan

gugatan

Penggugat

dalam

Rekonvensi/

Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi sebagai berikut:

AD I

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1(satu), menurut mejelis

hakim tingkat banding oleh karena petitum ke-1(satu) ini dapat tidaknya dikabulkan tergantung pertimbangan terhadap petitum selebihnya, maka ke-1(satu)

ini

akan

dikabulkan

setelah

petitum

selebihnya

NG

petitum

dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melakukan sita jaminan dalam

PE

perkara ini sebagaimana disebutkan dalam petitum ke-2 (dua), sehingga petitum mengenai sita jaminan harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I

dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, telah dapat membuktikan hak kepemilkannya terhadap tanah sengketa sebagai Hak Guna Bangunan, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, Terbanding I semula Tergugat I Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dapat mengabulkan petitum gugatan ke-3 (tiga) tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4(empat) gugatan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menurut majelis hakim tingkat banding, oleh karena sesuai ketentuan undang-undang hukum formil menyebutkan merupakan hak setiap orang mengajukan

ED AN

gugatan terhadap orang lain atau badan hukum yang haknya dirugikan, sehingga tindakan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang menggugat Penggugat I dalam Rekonvensi/ Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitutum ke-4

IM

(empat) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (empat) berkaitan erat dengan petitum ke-5 (lima), ke-6 (enam) dan ke-7(tujuh), maka menurut

GG

majelis hakim tingkat banding petitum ke-5 (lima), ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh) tersebut haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti selebihnya, majelis

TIN

hakim tingkat banding berkesimpulan, karena Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi telah terbukti adalah pemilik sah terhadap tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, maka surat-surat bukti

N

selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

LA

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sebagian petitum gugatan rekonvensi ditolak, maka petitum ke-1(satu) beralasan pula untuk ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan

AD I

tersebut, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding I semula Tergugat dalam Konvensi, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan gugatan rekonvensi cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian dan

NG

menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

PE

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi

dinyatakan ditolak dengan mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi, yang ternyata dalam gugatan dalam Rekonvensi biaya perkara adalah nihil, maka cukup beralasan biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi; Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi tidak hadir dalam persidangan di tingkat pertama meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga haruslah dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

ED AN

maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 10 Juni 2015 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan

IM

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;



Membatalkan

putusan

GG



Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

TIN

421/Pdt.G/2014/PN Mdn, tanggal 10 Juni 2015, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

-

LA

Dalam Eksepsi:

N

DALAM KONVENSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;

-

AD I

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

NG

DALAM REKONVENSI -

Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding I semula

PE

Tergugat I untuk sebagian;

-

Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 4.657,50 M2 berdasarkan Sertipikat HGB No.166/Desa Lalang dan Sertipikat HGB No.171/Desa Lalang, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN

-

Menolak gugatan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -

Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-

ED AN

(seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh kami

SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua,

AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH dan PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

IM

sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 12 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JUANTI SITORUS, SH. Panitera Pengganti pada

berperkara maupun kuasanya.-

Hakim Ketua

TIN

Hakim Anggota

GG

pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

N

,

SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH.

AD I

LA

AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH.

PE

NG

PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH. Panitera Pengganti

.

JUANTI SITORUS, SH.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT MDN