PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN NOMOR: 294/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

GI

perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ING

SURYA DARMA, SE, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Di Jalan Mahkamah No. P 36/98 D Kelurahan Mesjid Kecamatan

Medan

Kota,

Kota

Medan

NIK:

NT

1271010806820004;

Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015 memberikan kuasa kepada H.M. KAMALUDDIN LUBIS, SH., DFM.,

M.

DARMAWAN

ILA

SYAFRUDDIN

RANI,

SIAGIAN,

S.H.,

S.H.,

KAMA

IBENG

RASEN,

S.H.,

Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara, ke – tiganya di Medan Jalan Airlangga No. 16 – B

NG AD

Kamaluddin,

SH

&

(Kantor Advokat M.

Associates),

selanjutnya

disebut

sebagai PEMBANDING dahulu sebagai PENGGUGAT; -L a w a n-

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Pesero) Tbk di Jakarta Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Pesero) Tbk (Consumer & Retail

PE

Loan Center), beralamat Kantor di Jalan Pemuda No. 12 Lantai

3

Medan,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING I dahulu sebagai TERGUGAT I ;

2. I DEWA PUTU YUDIANTO selaku Head of Loan Center Medan pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Pesero) Tbk, beralamat Kantor di Jalan Pemuda No. 12 Lantai 3 Medan, untuk selanjutnya disebut

sebagai

TERBANDING

II

dahulu

sebagai

TERGUGAT II ; Dalam hal ini baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 memberikan kuasa kepada 1. AGUS SUPRIANTO,SH, 2. ALBERTH MANGASI RUMAHORBO,SH, dan 3.

GHEMA

CLARA NATRA,SH , ketiganya pegawai pada PT.BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2015;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2016/PT- MDN

Halaman 1

ME DA N

3. PT. BALAI LELANG SUKSES MANDIRI, beralamat Kantor di Jalan Bambu No. 48 Kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur Kota

Medan,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING III dahulu sebagai TERGUGAT III ;

GI

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

ING

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2016 Nomor: 294/PDT/2016/PT MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk

NT

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; 2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 294/PDT/2016/ PT-MDN tanggal 28 September 2016 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu

ILA

Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; 3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

NG AD

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Maret 2015 dalam Register perkara No. 163/Pdt.G/2015/PN Mdn telah mengajukan gugatan dengan

PE

mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, hal ini dikarenakan bank sangat membutuhkan masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya. Guna tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank maka pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab ; 2. Bahwa sedangkan perlindungan terhadap nasabah dalam bidang pelayanan perbankan merupakan suatu ketentuan yang tidak boleh diabaikan begitu saja, dikarenakan nasabah merupakan unsure yang sangat berperan sekali dalam dunia perbankan, dalam arikata, mati hidup perbankan berdasarkan pada kepercayaan dari pihak masyarakat/nasabah; 3. Bahwa namun didalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabak dibiarkan sendiri tanpa suatu perlindungan hukum yang pasti (Predictable) dan pantas (reasonable) karena itu sakah satu masalah yang sering dikeluhkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2016/PT- MDN

Halaman 2

ME DA N

terus menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan hukum terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank;

4. Bahwa upaya menciptakan keseimbangan hak antara masing-msing pihak, khususnya dalam perancangan kontrak yang akan digunakan secara seragam untuk kepentingan para nasabahnya harus ada sikap keterbukaan dan

GI

keinginan baik (good faith) dan bank untuk menghasilkan rancangan kontrak yang dirancang dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami ditulis dengan

ING

huruf-huruf yang mudah pula dibaca dengan kualitas kertas dan cetakan yang baik, ini disertai sikap keterbukaan untuk menjelaskan maksud-maksud dari poin kontrak kepada masing-msing nasabah untuk membaca dan memahami atau bahkan menegosiasikan keinginan mereka ;

NT

5. Bahwa salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1 butir 11 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

ILA

1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain;

NG AD

6. Bahwa pada saat ini perjanjian di dalam perbankan cenderung terjadi bukan karena melalui proses perundingan yang seimbang diantara para pihak perjanjian ini dibuat dengan cara menyiapkan syarat-syarat baku dalam atau pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak, kemudian dilaporkan kepada pihak lainnya untuk melakukan perundingan atas syarat-syarat yang di sodorkan itu. Perjanjian yang demikian perjanjian baku atau perjanjian

PE

standart;

7. Bahwa dalam konteks universal diatas, Penggugat merasa penanda tanganan perjanjian kredit yang dimohonkan Penggugat kepada

Tergugat I dan II

merupakan perjanjian yang telah disiapkan terlebih dahulu, artinya adalah telah disajikan suatu perjanjian baku memuat default clauses klausula yang memberikan hak salah satu pihak yang

hal mana lebih kuat

kedudukannya dan memutuskan sebelum waktunya dalam hal-hal tertentu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; 8. Bahwa artinya perjanjian kredit sama dengan Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruhnya klausula-klausulanya sudah dibekukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam hal transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta


Halaman 3

ME DA N

perubahan dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, tetapi klausula-klausulanya;

9. Bahwa hal tersebut secara tegas dan nyata telah terjadi kepada Penggugat sebagai Penerima kredit atau nasabah dan pihak Tergugat I dan II sebagai pihak perbankan memberikan kredit;

GI

10. Bahwa jalinan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan II tertuang dalam perjanjian kredit yaitu berupa perjanjian kredit nomor

ING

:MKD/2012/Griya/647 tertanggal 28 September 2013 hal mana perjanjian kredit tersebut adalah merupakan sebuah akta/Perjanjian kredit di bawah tangan bukan dihadapan notaris (Vide Pasal 1874 KUHPerdata); 11. Bahwa artinya, akan perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian

NT

pemberian kredit oleh pihak bank (Ic Tergugat I dan II) kepada Penggugat sebagai pihak penerima kredit, halmana materi dan isi perjanjian tersebut telah disiapkan oleh pihak Bank untuk ditandatangani dan disepakati bersama;

ILA

12. Bahwa dalam konteks ini, ada unsur pemaksaan dan intervensi dalam pemberian kredit yang diberikan oleh pihak Bank (ic. Tergugt I dan II) pada hal salah satu azas dari perjanjian tersebut adalah tidak ada pemaksaan dalam

NG AD

sebuah ikatan, walaupun pada akhirnya Penggugat menanda tangani perjanjian yang telah disiapkan Pihak Bank (ic.Terugat I an II) tersebut namun hal itu dikarenakan adanya kebutuhan dan keperluan yang mendesak bagi diri Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Penggugat memerlukan modal sebagai bentuk kebutuhan dalam menjalanan roda kehidupan usaha Penggugat, maka satu-satunya cara

PE

yang dapat memberikan harapan kepada Penggugat adalah pihak Bank (ic.Terugat I dan II) yang mampu memberikan modal usaha secara jujur dan transparan sesuai prosedur yang berlaku; 14. Bahwa ikatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan II tertuang didalam

perjanjian

kredit

yaitu

berupa

perjanjian

kredit

nomor

MDK/2012/Griya/647 tanggal 29 September 2013, dengan jaminan kredit yang diberikan

Pengugat kepada Tergugat I dan II adalah berupa tanah dan

bangunan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik No. 575 an. Surya Darma seluas 117 M2 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 160 A kelurahan teladan Barat kecamatan Medan kota, Kota Medan; 15. Bahwa materi pokok dari isi perjanjian kredit tersebut adalah : -

Penggugat menerima kredit dari pihak Bank sebesar Rp. 1.560.000.000,(satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

-

Tergugat I dan II mencairkan Pinjaman kredit satu kali penacairan;


Halaman 4

ME DA N

-

Jangka waktu kredit terhitung sejak tangal 30 September 2013 sampai 29 Sepember 2028 atau selama 15 (lima belas tahun);

-

Pengugat membayar setiap bulannya sebesar Rp 16.668.000,- (enam belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

-

Dan sebagaimana di ikat Hak Tanggungan berupa tanah dan Bangunan

GI

dalam bentuk Sertipikat Hak Milik No. 575 an. Surya Darma seluas 117 M2 yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 160 A kelurahan teladan

16. Bahwa namun seiring

ING

Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

perjanjian waktu setelah pelaksanaan ikatan

perjanjian tersebut diatas, ternyata Penggugat tidak menerima pemberian kredit secara seketika dari pihak bank

sebagaimana yang dijanjikan

NT

namun diberi secara bertahap sedangkan pembayaran setiap bulannya pada tahap awal selalu lancar;

17. Bahwa antas pemberian kredit oleh tergugat I dan II sebagaimana dalam

ILA

perjanjian tersebut telah tegas dinyatakan pencairan kredit dilakukan seketika ataupun sekali penairan, hal ini berdasarkan pasal 3 perjanjian kredit Nomor : MDK/2012/Giya 647 tertanggal 29 September 2013;

NG AD

18. Bahwa fakta yang ada pencairan kredit tidak dilakukan pihak bank (Tergugat I dan II) seketika (satu kali pencairan) maka usaha Pengugat mulai mengalami keterlambatan sehingga menjadi sulit untuk memenuhi kewajiban yang diinginkan oleh pihak Tergugat I dan II padahal seharusnya pihak Bank Tergugat I dan II dapat mereview kembali terhadap

permasalahan

yang

dihadapi

oleh

Penggugat

namun

PE

kenyataannya yang dihadapi Penggugat sangat berbeda dari yang diharapkan dalam perjanjian tersebut;

19. Bahwa secara administrasi dan personal telah dilakukan pendekatan presuasif akan tetapi pihak Terugat I dan II tetap pada pendirian dengan berpedoman pada prinsip perjanjian yang telah disepakati dan tetap pada pendirian mendesak Penggugat agar melunasi tunggakan dan hutang pinjaman kredit tersebut dengan ancaman Jaminan Kredit yang telah menjadi Hak Tanggungan tersebut akan dilelang; 20. Bahwa pada tanggl 16 Februari 2015 Tergugat I dan II

menyurati

Penggugat yang mana pokoknya Tergugat I dan II mengakhiri Perjanjian Kredit yang telah disepekati bersama dengan alasan: -

Penggugat telah wan prestasi;

-

Hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 14.140.976.367;

-

Memberikan batas akhir limit waktu pelunasan tangal 31 Maret 2015;


Halaman 5

ME DA N

21. Bahwa Surat Tergugat I dan II No. MDL/4.1/1/783 perihal : Penebusan sebagai Jaminan Pinjaman Penggugat agar penyelesaiannya selambatlambatnya tanggal 31 Maret 2015, yang diujukan kepada Penggugat merupakan ultimatum tanpa kompromi dan lebih kejam dari seorang rentener, padahal perbankan didirikan untuk membantu pada nasabah

GI

penerima kredit bukan mempersulit atau menekan nasabah penerima kredit dengan ancaman yang berlindung dibalik hokum perjanjian;

ING

22. Bahwa dengan adanya surat Tergugat I dan II yang diujukan kepada Penggugat merupakan ultimatum tanpa komprimi yang merupakan tindakan

sewenang-wenang

tanpa

prosedur

hukum

yang

benar

sebagaimana dalam surat perjanjian inilah, Penggugat menganggap sebagaimana

bentuk

wanprestasi

NT

bukan

dari

sebuah

perjanjian,

melainkan adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmaigedaad) yang dilakukan Tergugat I dan II terhadap diri Penggugat;

ILA

23. Bahwa disamping itu juga, Tergugat I dan II bekerja sama dengan Tergugat III (ic PT. Balai Lelang Sukses Mandiri) dan menunjuk Tergugat III untuk melaksanakan lelang terhadap hak tanggungn sebagai jaminan

NG AD

yang diberikan Penggugat pada saat Pengikatan Perjanjian kredit; 24. Bahwa penunjukan yang dilakukan Tergugat I, II kepada Tergugat III melakukan lelang terbuka atas harta jaminan milik Penggugat adalah bentuk konspirasi yang sangat sistematis dan terorganisir yang berlindung dibalik hukum perjanjian (ikatan Perjanjian baku) untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya;

PE

25. Bahwa hal tersebut terbukti dengan adanya Surat dari Tergugat III yang ditujukan kepada Penggugat untuk merencanakan lelang Eksekusi hak tanggungan atas harta yang dijaminkan Penggugat kepada Tergugat I dan II pada saat

pemberian kredit dan adanya berita pengumuman

lelang di Medan massa lokal yang diumumkan oleh Tergugat III padahal antara Pengugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum dalam ikatan perjanjian kredit tersebut; 26. Bahwa batas waktu yang diberikan Tergugat I dan II yaitu tanggal 21 Maret 2015 untuk pelaksanaan pelunasan hutang pokok beserta bunganya, adalah limit waktu yang dipaksakan secara sepihak tanpa kompromi dan ini memberikan tekanan psikologis dan pisikis terhadap Penggugat yang terjerat system perbankan yang dilakukan Tergugat dan II;


Halaman 6

ME DA N

27. Bahwa oleh karena itu, yang dilakukan Tergugat I dan II yang bekerja sama dengan Tergugat III adalah suatu kesalahan hukum terhadap diri Penggugat dan kesalahan tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang bertujuan menginginkan kehancuran usaha Penggugat bukan malah membantu Penggugat;

GI

28. Bahwa oleh karena adanya perbuatan Tergugat I dan II serta Tergugat III dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)

ING

maka pantas dan wajar bila majelis Hakim yang Terhormat meletakkan sita jaminan diatas tanah dan bangunan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik No. 575 an. Surya Darma seluas 117 M2 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 160 A Kelurahan teladan Barat kecamatan Medan

NT

Kota, kota Medan yang dijaminkan Penggugat sebagai Hak Tanggungan agar Perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III tidak semena-mena mengalihkan terhadap harta milik Penggugat kepada orang lain;

ILA

29. Bahwa selain itu, ikatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan II tertuang didalam perjanjian keredit yaitu berupa perjanjian kredit nor : MDK/2012/Griya/647 tertanggal 29 September 2013 dengan jaminan

NG AD

kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan II adalah berupa tanah dan bangunan dalam bentuk Sertipikat hak milik No. 575 an. Surya Darma seluas 117 M2 yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 160 A kelurahan teladan Barat kecamatan Medan Kota, Kota Medan adalah sah dan tetap berlaku sampai batas waktu tanggal 29 September 2028; 30. Bahwa disamping itu juga, Pengumuman lelang eksekusi yang dilakukan

PE

Terggat III terhadap harta benda milik Penggugat adalah tidak sah dan batas demi hukum karena tanpa prosedur hukum yang benar dimana Tergugat III sewena-wenang

melakukan pengumuman lelang tanpa

melihat dan meneliti kapan jangka waktu untuk dilakukan pelelangan;

31. Bahwa akibat hukum dari Pengumuman lelang yang dilakukan Tergugat III di surat kabar media massa lokal tersebut yang terkesan mendadak dan tanpa prosedur hukum yang jelas, membuat harkat dan martabat serta nama baik Penggugat dikalangan usahawan dan masyarakat dirugikan baik secara materil maupun moril; 32. Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat, maka pantas dan wajar secara moril Tergugat I, II dan Tergugat III membuat pernyataan Permohonan maaf di tiga surat kabar terbitan local maupun di tiga surat kabar terbitan Nasional atas kesalahan yang dilakukan terhadap Penggugat tersebut selama 3 hari berturut-urut; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2016/PT- MDN

Halaman 7

ME DA N

33. Bahwa selanjutnya Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar terhadap hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 14.140.976.367,- (empatbelas milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) beserta bunga dan tunggakan adalah suatu bentuk mengada ada tanpa ada

GI

perhitungan yang jelas sehingga patut untuk dibatalkan; 34. Bahwa Penggugat juga memohon kepada yang terhormat Ketua

ING

Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar putusan di dalam pekara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan/verzet, banding atau kasasi;

NT

35. Bahwa selain itu, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial (secara moril) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III

yang

mana

kerugian

Immateril

(secara

Moril)

sangat

sulit

ILA

diperhitungkan namun bila ditaksir dengan nominal maka kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I II dan III mencapai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

NG AD

36. Bahwa terhadap kerugian yang dialami Penggugat tersebut, baik secara materil mapun immaterial, maka penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

kiranya bersedia untuk

menghukum tergugat I, II dan III secara tanggung renteng

untuk

membayar konpensasi kerugian yang dialami Penggugat secara materi

PE

sebesar Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) dan secara moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

37. Bahwa begitu juga apa bila mana di kemudian hari Tergugat I dan II dan III lalai dan tidak memenuhi serta mentaati isi putusan atas perkara ini, maka Penggugat mohon agar kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht); 38. Bahwa adalah patut secara hukum bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat (ic.SURYA DARMA) mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2016/PT- MDN

Halaman 8

ME DA N

memeiksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan memanggil segera para pihak yang bersengketa untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu serta memutus perkara ini sebagai berikut;

Primair:

GI

DALAM PUTUSAN AKHIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; demi

(onrechtmatigedaad) ;

hukum

perbuatan

ING

2. Menyatakan

melawan

hukum

3. Menyatakan perjanjian kredit Nomor : MDK/2012/Griya/647 tertanggal 29 September 2013, dengan jaminan kredit yang diberikan Penggugat

NT

kepada Tergugat I dan II adalah berupa Tanah dan Bangunan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik No. 575 an. Surya Darma seluas 117 m2 yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 160 A kelurahan teladan

ILA

Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan adalah sah demi hukum dan tetap berlaku sampai batas waktu tanggal 29 September 2028; 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang

NG AD

siletakkan dalam perkara ini berupa tanah dan bangunan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik No. 575 an. Surya Darma seluas 117m2 yang teletak di jalan Sisingamangaraja no. 160 A kelurahan teladan Barat kecamatan Medan Kota, Kota Medan; 5. Menyatakan pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan Tergugat III tidak sah dan batal demi hukum; 6. Menghukum Tergugat I dan II serta Tergugat III dengan membuat

PE

I.

pernyataan permohonan maaf atas kesalahan prosedur yang dilakukan kepada Penggugat masing-masing di tiga Surat kabar terbitan lokal dan nasional selama tiga hari berturut-turut;

7. Menyatakan hutang yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 14.140.976.367,- (empat belas milyar saratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) batal demi hukum; 8. Menghukum Tergugat I dan II serta Tergugat III mengembalikan kerugian materil yang dialami penggugat sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah); 9. Menghukum Tergugat I dan II serta Tergugat III secara tangung renteng untuk mengganti kerugian secara immaterial kapada Penggugat Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2016/PT- MDN

Halaman 9

ME DA N

10. Menyatakan demi hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan (verzet) banding atau kasasi;

11. Menghukum Tergugat I dan II serta Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,-

GI

(lima ratus ribu rupiah ) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) apabila Tergugat I dan II serta

ING

Tergugat III lalai memenuhi dan mentaati isi putusan ini ; 12. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair:

NT

13.

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

ILA

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, kuasa hukum Terbanding-I semula Tergugat-I, dan Terbanding-II

NG AD

semula Tergugat-II telah mengajukan eksepsi yang bersamaan dengan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

 Exceptio Obscuur Libel (Gugatan yang Diajukan Penggugat Kabur) 1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya,

PE

yang mana gugatan Penggugat tidak disertai dalil yang menyatakan rechts grond (dasar hukum) atau ketentuan hukum mana yang telah dilanggar Tergugat – I dan Tergugat – II, sebab Tergugat – I dan Tergugat – II tidak pernah melakukan tindakan yang melawan undang-undang maupun peraturan lainnya, sedangkan dasar hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat – I dan Tergugat – II adalah berdasarkan suatu perjanjian; 2. Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat bertentangan. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada intinya keberatan dengan Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013 (vide dalil gugatan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14) dan menyatakan Tergugat – I, Tergugat – II, dan Tergugat – III bekerjasama melakukan konspirasi yang sistimatis dan terorganisir yang berlindung di balik perjanjian kredit a quo melakukan lelang yang dinilai Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (vide dalil gugatan Penggugat poin Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2016/PT- MDN

Halaman 10

ME DA N

24) yang mana dalil-dali Penggugat tersebut bertentangan dengan petitum Penggugat yang meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus dengan menyatakan perjanjian kredit a quo adalah sah demi hukum dan tetap berlaku (vide petitum gugatan Penggugat poin 3);

GI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap

ING

termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini. 2. Sebelumnya Tergugat – I dan Tergugat – II menerangkan sebagai berikut : a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat – I dan Tergugat – II memiliki dasar hubungan hukum dalam suatu perjanjian yang disebut dengan

NT

perjanjian kredit yang mengatur hubungan antara Debitur dengan Kreditur sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013;

ILA

b. Bahwa Perjanjian Kredit a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum

NG AD

Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (Asas Pacta Sunt Servanda); c. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit, Penggugat menyerahkan agunan kepada Tergugat – I dan Tergugat – II berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 575 atas nama Surya Darma, SE. (Penggugat) yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 160-A, Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota,

PE

Kota Medan, yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 519 / 2013 tanggal 19 November 2013 dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan No. 361 tanggal 20 Januari 2014;

d. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku Debitur yakni membayar angsuran kreditnya berdasarkan perjanjianperjanjian kredit a quo, maka Tergugat – I dan Tergugat – II memberikan teguran kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya; e. Bahwa terguran-teguran a quo tidak diindahkan oleh Penggugat selaku Debitur, oleh karena itu maka berdasarkan perjanjian kredit a quo Penggugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga Tergugat – I dan Tergugat – II berhak melakukan pengakhiran perjanjian kredit a quo yang

mengakibatkan

Penggugat

harus

membayar


lunas

seluruh

Halaman 11

ME DA N

hutangnya (vide Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 15 Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013); f.

Bahwa oleh karena Penggugat / Debitur telah dinyatakan wanprestasi dan tidak melunaskan hutang-hutangnya maka Tergugat – I dan Tergugat – II

kredit yang telah diserahkan; g. Bahwa

oleh

karena

Penggugat

GI

selaku Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan hutang dari agunan

tidak melakukan

kewajibannya

/

ING

wanprestasi, maka Tergugat – I dan Tergugat – II untuk mengambil pelunasan hutang Debitur selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang memiliki Hak Eksekutorial melaksanakan proses lelang terhadap agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 575 atas nama

NT

Surya Darma, SE. (Penggugat) yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 160-A, Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan sebagai langkah

ILA

pelunasan terhadap kewajiban-kewajiban Penggugat selaku Debitur.

Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui

NG AD

secara tegas dalam gugatannya karena sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 yang pada intinya menyatakan keberatan atas Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013 (BUKTI T – I &

PE

II – 1) adalah keliru dan tidak berdasar, sebab Perjanjian Kredit a quo telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (Asas Pacta Sunt Servanda); 2. Bahwa Penggugat / Debitur telah menyepakati isi perjanjian kredit a quo, dan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit a quo secara sadar dan tanpa paksaan mengikatkan diri dan secara sukarela setuju dan tunduk pada isi perjanjian kredit a quo, sehingga setiap orang yang menandatangani perjanjian kredit a quo wajib bertanggung jawab terhadap isi dan ketentuannya, yang mana hal tersebut merupakan bentuk kesesuaian kehendak (konsensualisme) antara Para Pihak sehingga terjadilah persetujuan / kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 16, 17, dan 18 yang menyatakan bahwa pencairan kredit dilakukan bertahap adalah keliru dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2016/PT- MDN

Halaman 12

ME DA N

tidak berdasar, sebab berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kredit a quo pencairan kredit Penggugat dilakukan secara sekaligus dan telah diterima oleh Penggugat selaku Debitur, yang mana bukti pencairannya akan dibuktikan Tergugat – I dan Tergugat – II pada agenda pembuktian (BUKTI T – I & II – 2); 4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 18 yang menyebutkan

GI

Penggugat mengalami kesulitan pembayaran kredit akibat usaha Penggugat mengalami perlambatan yang dikarenakan pencairan kredit tidak dilakukan

ING

Tergugat – I dan Tergugat – II seketika adalah keliru dan tidak berdasar, sebab fasilitas kredit yang diberikan Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Penggugat adalah untuk tujuan konsumtif dalam hal ini untuk pembelian rumah tinggal, sehingga tidak ada hubungan antara fasilitas kredit tersebut dengan

NT

permodalan usaha Penggugat sebab peruntukan fasilitas kredit a quo bukan untuk membantu kegiatan usaha Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah alasan yang mengada-ada dari Penggugat untuk mengingkari

ILA

kewajibannya atas angsuran kredit yang harus dibayarkan kepada Tergugat – I dan Tergugat – II yang mana hal tersebut mencerminkan itikad tidak baik dari Penggugat;

NG AD

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 18 dan 19 yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan langkah persuasif dalam penyelesaian hutang kreditnya adalah keliru dan tidak berdasar, sebab Tergugat – I dan Tergugat – II telah beberapa kali memberikan teguran kepada Penggugat untuk membayar tunggakan angsuran hutang kreditnya (BUKTI T – I & II – 3), namun Penggugat tidak mengindahkan teguran-teguran a quo dan

PE

tidak ada respon / jawaban maupun melakukan pembayaran; 6. Bahwa pemberian teguran kepada Penggugat tersebut merupakan pemberian kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum dinyatakan wanprestasi oleh Tergugat – I dan Tergugat – II; 7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 20, 21 dan 22 yang menyebutkan bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II melakukan perbuatan melawan hukum

(onrecht matigedaad) dengan memberikan batas waktu

penyelesaian hutang pada Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar, sebab dengan adanya surat-surat teguran dan surat batasan waktu pelunasan hutang yang disampaikan Tergugat – I dan Tergugat – II menunjukkan bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II masih memberikan waktu bagi Penggugat untuk beritikad baik menyelesaikan kewajiban hutang kreditnya. Pemberian surat teguran kepada Penggugat merupakan suatu hal yang patut dilakukan untuk mengingatkan Penggugat atas pelaksanaan dari kesepakatan yang telah Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2016/PT- MDN

Halaman 13

ME DA N

dituangkan dalam perjanjian kredit a quo, justru Penggugat telah beritikad tidak baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit a quo dengan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat – I dan Tergugat – II, sehingga Tergugat – I dan Tergugat – II selaku Kreditur / Pemegang Hak Tanggungan melaksanakan eksekusi hak tanggungan sesuai ketentuan dalam

GI

Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya

ING

disebut Undang-undang Hak Tanggungan);

8. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa ”Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui

NT

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”, sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut, perbuatan Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III telah sesuai dan dilindungi oleh

ILA

ketentuan hukum positif di Indonesia;

9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 yang menyebutkan bahwa Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III telah

NG AD

melakukan perbuatan melawan hukum dengan melelang agunan kredit Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar, sebab proses lelang dan pelaksanaan pelelangan agunan a quo dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat selaku Debitur memiliki kewajiban membayar angsuran kredit kepada Tergugat – I dan Tergugat – II selaku Kreditur sebagaimana

PE

diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013; 11. Bahwa faktanya Penggugat selaku Debitur telah menunggak pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat – I dan Tergugat – II selaku Kreditur sehingga Tergugat – I dan Tergugat – II melakukan peneguran / peringatan kepada Penggugat yang telah menunggak pembayaran angsuran kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013; 12. Bahwa oleh karena Penggugat selaku Debitur telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kredit a quo, maka Tergugat – I dan Tergugat – II menyatakan Penggugat telah wanprestasi dan Tergugat – I dan Tergugat – II melakukan pengakhiran perjanjian kredit sehingga Penggugat wajib membayar lunas seluruh jumlah hutang kredit Penggugat


Halaman 14

ME DA N

(vide Pasal 15 Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013);

13. Bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam melunasi seluruh jumlah hutang kreditnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013, Tergugat – I dan

GI

Tergugat – II berhak melakukan tindakan penjualan agunan atau pengalihan hutang Penggugat dengan tujuan pelunasan hutang Penggugat selaku

ING

Debitur, yang mana hak Tergugat – I dan Tergugat – II tersebut juga dilindungi oleh Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan); 14. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 28 yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Yang Terhormat untuk

NT

meletakkan sita jaminan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 575 atas nama Surya Darma, SE. (Penggugat) yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 160A, Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan (BUKTI T – I & II – 4)

ILA

adalah tidak berdasar, justru karena Tergugat – I dan Tergugat – II yang harus dijamin hak-haknya atas pelunasan hutang kredit Penggugat / Debitur yang mana sebagai perlindungan hukum atas wanprestasi yang dilakukan

NG AD

Penggugat / Debitur, sebab berdasarkan jawaban dan alat bukti yang nantinya Tergugat – I dan Tergugat – II tunjukkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membuktikan bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II tidak melakukan perbuatan melawan hukum melainkan Penggugat yang telah melakukan wanprestasi dan tidak beritikad baik dalam melunasi hutang kreditnya;

PE

15. Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk mengabaikan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas Sertipikat Hak Milik No. 575 atas nama Surya Darma, SE. (Penggugat) yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 160A, Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, sebab sertipikat a quo merupakan agunan / jaminan kredit yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 519 / 2013 tanggal 19 November 2013 (BUKTI T – I & II – 5) dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan No. 361 tanggal 20 Januari 2014 untuk menjamin pembayaran hutang kredit Penggugat / Debitur (BUKTI T – I & II – 6); 16. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 29 yang menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013 adalah sah dan berlaku bertentangan dengan posita gugatan Penggugat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2016/PT- MDN

Halaman 15

ME DA N

yang pada intinya keberatan dengan Perjanjian Kredit a quo (vide dalil gugatan poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14);

17. Bahwa pengakhiran Perjanjian Kredit a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013, sehingga dalil Penggugat tersebut

GI

dalam gugatannya keliru dan tidak berdasar;

18. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 30, 31 dan 32 yang pada

ING

intinya menyatakan pelelangan agunan tidak sesuai prosedur hukum adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum (rechts grond) atas dalil Penggugat a quo, selain itu proses lelang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan

NT

ketentuan Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013, Undang-undang Hak Tanggungan dan Ketentuan Hukum tentang Pelelangan Umum;

ILA

19. Bahwa oleh karena terbukti bahwa Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III melakukan pelelangan agunan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka Tergugat – I dan Tergugat – II mohon kepada Majelis Hakim Yang

NG AD

Terhormat untuk mengabaikan dalil Penggugat pada poin 30, 31 dan 32, sebab dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah Debitur yang beritikad tidak baik;

20. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 33 yang menyebutkan jumlah hutang Penggugat sejumlah Rp.14.140.976.367,- (empat belas milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam

PE

puluh tujuh rupiah) menyebabkan posita gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat mencampuradukkan jumlah keseluruhan hutang Penggugat dari 7 (tujuh) fasilitas kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat – I dan Tergugat – II, sebab jumlah hutang tersebut merupakan jumlah hutang Penggugat dari 7 (tujuh) fasilitas kredit yang diterima Penggugat selaku Debitur yang mana hanya salah satu fasilitas kredit tersebut menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu fasilitas kredit yang diatur dalam Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013; 21. Bahwa sebagai koreksi atas dalil gugatan Penggugat pada poin 33 tersebut, jumlah hutang Penggugat dari 7 (tujuh) fasilitas kredit yang diterima Penggugat adalah sejumlah Rp.14.689.106.187,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) per tanggal 15 Mei 2015 (BUKTI T – I & II – 7) sedangkan jumlah hutang dari fasilitas kredit Penggugat yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2016/PT- MDN

Halaman 16

ME DA N

perkara a quo yaitu fasilitas kredit yang diatur dalam Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013 adalah sebesar Rp.1.699.835.808,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah) per tanggal 15 Mei 2015 (BUKTI T – I & II – 8);

GI

22. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 34 yang memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan putusan dalam

ING

perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad) adalah keliru, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 191 RBg, sebab Tergugat – I dan Tergugat – II tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

menyatakan

bahwa

NT

23. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 35 dan 36 yang Penggugat

mengalami

kerugian

materil

sebesar

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateril sebesar

ILA

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah tidak berdasar, sebab Penggugat tidak mengalami kerugian apapun dan tidak dapat merincikan kerugian yang benar-benar diderita Penggugat, sedangkan berdasarkan fakta

NG AD

yang ada, Penggugat yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak beritikad baik membayar hutang kredit Penggugat kepada Tergugat – I dan Tergugat – II;

24. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 37 yang memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) adalah keliru dan tidak berdasar, sebab

PE

menurut ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv jo. Pasal 1364, Pasal 1367 KUH Perdata secara tegas dinyatakan bahwa dwangsom (uang paksa) tidak dapat diterapkan pada sengketa / gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH); 25. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 38 yang menyatakan bahwa Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III membayar biaya perkara ini adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sebab berdasarkan fakta yang ada Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan Penggugat yang telah beritikad tidak baik dan wanprestasi atas Perjanjian Kredit No. MDL / 2013 / Griya / 647 tanggal 29 September 2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PDT/2016/PT- MDN

Halaman 17

ME DA N

Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar dapat secara hati-hati, cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden buruk di kemudian hari, untuk itu Tergugat – I dan Tergugat – II mohon kepada Majelis

dengan amar putusan sebagai berikut:

ING

Dalam Eksepsi :

GI

Hakim Pengadilan Negeri Medan Yang Terhormat untuk memberikan putusan

1. Menerima eksepsi Tergugat – I dan Tergugat – II; 2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

1. Menolak

gugatan

NT

Dalam Pokok Perkara :

Penggugat

untuk

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

ILA

2. Menyatakan sah pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat – I, Tergugat – II dan Tergugat – III;

NG AD

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Terbanding III dahulu Tergugat III tidak hadir walapun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap tidak mempergunakan haknya

PE

pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III dipersidangan; Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan putusan Pengadilan Medan Nomor. 163/Pdt.G /2015/PN.Mdn. tanggal 6 Januari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menolak seluruh gugatan Penggugat; 2. Membebankan ongkos pekara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.136.000,(satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); Membaca risalah pemberitahuan isi putusan No. 163/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 6 Januari 2016 yang dibuat oleh Juli Srinita SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing No. 163/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 16 Maret 2016 kepada Pembanding dahulu Penggugat, tanggal 29 Maret 2016


Halaman 18

ME DA N

Kepada Terbanding I dahulu Tergugat I, dan Terbanding II dahulu Tergugat II, serta Terbanding III dahulu Tergugat III ;

Membaca akta pernyataan banding Nomor : 48/2016 yang dibuat oleh SUGENG

WAHYUDI,SH.,MM.

Panitera

Pengadilan

Negeri

Medan

yang

GI

menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 KAMA RASEN, SH kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding agar

ING

perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor: 163/Pdt.G /2015/PN.Mdn., tanggal 6 Januari 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

NT

Membaca risalah pemberitahuan permohonan banding No. 163/Pdt.G /2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Juli Srinita, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan

ILA

secara sah dan seksama kepada masing-masing Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II

serta kepada

Terbanding III semula

NG AD

Tergugat III tanggal 25 April 2016 ;

Bahwa sampai dengan putusan perkara ini, Pembanding dahulu Penggugat tidak ada mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya; Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) No. 163/Pdt.G /2015/PN.Mdn., kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat

PE

tanggal 27 April 2016, kepada Terbanding I dahulu Tergugat I tanggal 22 April 2016, kepada Terbanding II dahulu Tergugat II tanggal 22 April 2016, dan kepada Terbanding III dahulu Tergugat III tanggal 25 April 2016 oleh Juli Srinita, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;


Halaman 19

ME DA N

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 163/Pdt.G /2015/PN.Mdn., tanggal 6 Januari 2016 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim

GI

tingkat pertama, oleh karena pertimbangan telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar

ING

dalam putusannya yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, kecuali mengenai amar putusannya perlu diperbaiki karena dalam pertimbangan Hukum telah dipertimbangkan tentang ekepsi Tergugat I dan Tergugat II (vide Putusan Pengadilan Negeri Medan halaman 22 sampai dengan

NT

halaman 23) yang pada intinya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, akan tetapi dalam amar putusan tidak dicantumkan tentang eksepsi;

ILA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 163/Pdt.G /2015/PN.Mdn., tanggal 6 Januari 2016 perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

NG AD

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

PE

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI - Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat; - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 163/Pdt.G /2015/PN.Mdn., tanggal 6 Januari 2016 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI: -

Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II ;


Halaman 20

ME DA N

DALAM POKOK PERKARA: -

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 163/Pdt.G /2015/PN.Mdn., tanggal 6 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh

GI

ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu

ING

rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 14 NOPEMBER 2016 oleh kami: BANTU GINTING, SH. sebagai Ketua Majelis, LINTON SIRAIT, SH., MH.

Pengadilan Tinggi

masing-masing sebagai

NT

dan ABDUL FATTAH, SH.,MH.

Medan selaku

Anggota, berdasarkan

Hakim Tinggi pada Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2016 Nomor: 294/PDT/2016/PTMDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

ILA

SENIN tanggal 21 NOPEMBER 2016 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh : TAHI PURBA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

NG AD

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya; HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. LINTON SIRAIT, SH., MH.

BANTU GINTING, SH

PE

2. ABDUL FATTAH, SH.,MH. PANITERA PENGGANTI

TAHI PURBA, SH Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

7


Halaman 21

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents