Pengadilan Tinggi Medan

P U T U S A N NOMOR 382/PDT/2016/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

da n

perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MITRA CIPTABOGA PERKASA, suatu perseroan Terbatas yang didirikan

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

Me

yang berlaku berkedudukan dan berkantor di Medan Jalan RA. Kartini No. 36 Medan, dalam hal ini diwakili oleh PANSINARTY

SOFYAN

selaku

Direktur

Utamanya,

memberikan Kuasa kepada HASRUL BENNY HARAHAP,

gi

S.H., M.Hum., JULISMAN, S.H., SYAFRINAL, S.H., RINALDI, S.H., RACHMAD GUNAWAN LUBIS, S.H.,

ing

AGUNG YURIANDI, S.H., M.H., & SAHAT MARUBA SAMOSIR, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2015, yang sebagai kuasanya bertindak untuk atas

nama

nT

dan

pemberi

kuasa,

semula

sebagai

Penggugat, selanjutnya disebut Pembanding. Melawan:

ila

PENGURUS PERKUMPULAN MEDAN CLUB, berkedudukan dan berkantor di Jalan RA. Kartini No. 36 Medan, semula sebagai

ad

Tergugat, selanjutnya disebut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR

ng

382/PDT/2016/PT MDN tanggal 29 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding.

Pe

Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 10 Februari 2016. TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tanggal 19 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 53 Halaman PUTUSAN NOMOR 382/PDT/2016/PT MDN

Medan

pada

tanggal

19

Maret

2015

dalam

Register

Nomor

141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang salah satu bidang usahanya adalah bergerak

da n

dibidang kuliner berupa restoran yang sering juga disebut dengan ”MC & P“.

2. Bahwa Tergugat adalah merupakan suatu perkumpulan yang memiliki dan mengelola suatu tempat dan gedung yang diberi nama dengan

Me

Medan Club yang terletak di Jalan Kartini No. 36 Medan.

3. Bahwa di dalam mejalankan usahanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan hukum berupa sewa menyewa atas sebahagian dari Ruangan gedung Medan Club yaitu berupa Ruangan

gi

Aula Film Lantai II beserta Ruangan Deli Bar, Melati Room yang seluruhnya terletak di Bawah Lantai I (aula), sebagaimana tertuang

ing

dalam Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01, tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat dihadapan “Fenty Iska, SH, Sp.N, Notaris di Medan. 4. Bahwa adapun jangka waktu perjanjian sewa menyewa tersebut

nT

adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 21 April 2008 dan berakhir pada tanggal 21 April 2011 dengan harga sewa selama 3 (tiga) tahun tersebut adalah sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus

ila

sembilan puluh juta rupiah) yang pembayarannya telah diterima sebelumnya oleh Tergugat secara secara bertahap, masing-masing: - Tahap I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah

ad

diterima pada tanggal 18 Desember 2007.

- Tahap II sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

ng

telah diterima pada tanggal 24 Januari 2008.

- Pelunasan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) telah diterima pada tanggal 6 Mei 2008.

Pe

5. Bahwa selain jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun diatas, maka di dalam perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01, tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat dihadapan “Fenty Iska, SH, Sp.N, Notaris di Medan, juga telah disepakati oleh bahwasanya Tergugat selaku pihak yang menyewakan memberikan retensi (jaminan) penyewaan

ruangan

tersebut

kepada

Penggugat

untuk

memperpanjang dan menyewa kembali ruangan yang disewa tersebut


untuk masa 2 x 2 (dua kali dua) tahun berikutnya dengan harga sewa yang akan disesuaikan kemudian sesuai standar kenaikan yang berlaku umum (vide Pasal 1 ayat (3) Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01, tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat dihadapan “Fenty Iska, SH, Sp.N, Notaris di Medan).

da n

6. Bahwa dengan adanya retensi yang diberikan oleh Tergugat tersebut maka hak sewa dari Penggugat atas ruangan tersebut dapat diperpanjang untuk masa 4 tahun kedepan terhitung sejak tanggal 22 April 2011 hingga berakhir pada tanggal 23 April 2015.

Me

7. Bahwa dengan adanya retensi perpanjangan sewa yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat selaku penyewa telah melakukan revovasi besar-besaran untuk baik itu memodifikasi, menambah dan memperbaiki fasilitas diruangan yang disewakan

gi

tersebut dengan biaya yang cukup besar sehingga ruangan tersebut menjadi cukup menarik untuk didatangi oleh para pelanggan.

ing

8. Bahwa adapun Penggugat cukup berani untuk melakukan revovasi berar-besaran dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar dikarenakan adanya retensi dari Tergugat selaku pihak yang

yang

nT

menyewakan untuk dapat memperpanjang masa sewa sebagaimana diuraikan

diatas,

sehingga

Penggugat

telah

mempunyai

penghitungan secara bisnis bahwasanya dengan masa sewa yang

ila

diperpanjang tersebut akan dapat mengembalikan modal usaha yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan renovasi tersebut. 9. Bahwa selain yang telah diatur dalam Akte Perjanjian Sewa Menyewa

ad

Nomor 01, tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat dihadapan “Fenty Iska, SH, Sp.N, Notaris di Medan, antara Penggugat dengan Tergugat juga ada membuat Tata Tertib Kerjasama Operasional, yang dbuat pada

Pe

ng

tanggal 06 Mei 2009, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemesanan Makanan dari dari Medan Club ke MC &P maupun sebaliknya diperbolehkan namun pembayaran harus tunai (cash to cash), kecuali segala jenis minuman termasuk minuman keras tidak diperbolehkan. b. Anggota Medan Club mendapatkan discount harga sebesar 20 % atas pemesanan makanan dari/di MC & P dengan menunjukkan kartu anggota Medan Club yang baru. c. Ruangan Medan Club dapat disewa oleh MC & P untuk mengadakan acara dengan memperoleh discont sebesar 30


%. d. MC & P memberikan arus listrik

dari gensetnya kepada

Medan Club apabila dari PLN padam, dengan konpensasi Medan Club menanggung ¼ dari jumlah Solar. e. MC & P akan menyiapkan 2 (dua) orang anggota Satpam

da n

dan bekerjasama dengan satpam Medan Club.

f. MC & P dapat memakai tenaga teknisi Medan Club dengan memberikan honor, namun harus dengan job description yang jelas.

karyawan sendiri.

Me

g. Medan Club dan MC & P masing-masing menyiapkan toilet

h. Pemakaian lapangan parkir secara bersama-sama tidak boleh di block.

gi

i. Piano Medan Club disewa oleh MC & P sebesar 1 Juta perbulan dan dirawat dengan Baik.

ing

10. Bahwa dengan adanya perjanjian sewa menyewa dan tata tertib kerjasama operasional yang telah diadakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat telah melakukan usahanya

nT

sebagaimana mestinya dengan membuka restoran di tempat yang disewa tersebut.

11. Bahwa begitu juga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Tata

ila

Tertib Kerjasama Operasional yang telah dibuat antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 06 Mei 2008 khususnya pada point (d) menyebutkan bahwasanya Penggugat memberikan arus listrik dari

ad

genset milik Penggugat kepada Tergugat apabila listrik PLN padam, dengan konpensasi Tergugat akan menanggung ¼ dari jumlah solar yang digunakan oleh Penggugat, sehingga pada saat Penggugat

ng

menyewa ruangan milik Tergugat tersebut aliran listrik dari PLN sering padam, secara otomatis maka untuk kebutuhan semua aliran listrik

Pe

yang ada di tempat Tergugat harus dipasok melalui genset milik Penggugat.

12. Bahwa selama penggunaan genset milik Penggugat untuk menyuplai kebutuhan listrik di tempat Tergugat tersebut semua pembiayaan pembelian solarnya ditanggung oleh Penggugat yang biaya pembelian solarnya mencapai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya, sementara Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan uang konpensasi sebesar ¼ dari jumlah solar yang


terpakai atau setara dengan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat. 13. Bahwa sering berjalannya waktu setelah berakhirnya masa sewa untuk tahap I selama 3 tahun, maka baik Penggugat maupun Tergugat telah setuju untuk memperpanjang jangka waktu sewa untuk perpanjangan

da n

pertama yaitu selama 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01, tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat dihadapan “Fenty Iska, SH, Sp.N, Notaris di Medan, yaitu terhitung sejak tanggal 22 April 2011 dan

Me

berakhir pada tanggal 23 April 2013, akan tetapi perpanjangan tersebut hanya dilaksanakan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat.

14. Bahwa walaupun dalam perpanjangan pertama untuk jangka waktu 2

gi

tahun terjadi kendala-kendala dan perdebatan-perdebatan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi masing-masing pihak telah

ing

melaksanakan kewajibannya dimana Penggugat tetap diberikan tempat untuk melaksanakan usahanya dengan membayar uang sewa dan begitu juga dengan Tergugat tetap memberikan sewa gedung

nT

tersebut kepada Penggugat dengan menerima uang sewa yang telah dibayarkan oleh Penggugat secara bulanan, walaupun perpanjangan sewa tersebut tidak dibuat secara lisan akan tetapi secara hukum

ila

perpanjangan sewanya tersebut telah terlaksana dengan sempurna. 15. Bahwa begitu juga selanjutnya pada saat berakhirnya masa sewa untuk

perpanjangan

tahap

pertama,

maka

Penggugat

telah

ad

mengajukan perpanjangan sewa untuk 2 tahun tahap kedua yaitu mulai terhitung sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2015.

ng

16. Bahwa akan tetapi terhadap perpanjangan sewa untuk tahap kedua tersebut Tergugat telah mengajukan biaya sewa yang tidak wajar

Pe

kepada

Penggugat,

yang

kenaikan

nilainya

jauh

dari

harga

sebelumnya yaitu dari harga sewa sebelumnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan, naik menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga akhirnya terjadi perdebatan-perdebatan tentang harga sewa tersebut, dan selama proses sewa tersebut juga Penggugat telah sering menyampaikan dan meminta kepada Tergugat agar dapat dibicarakan secara musyawarah tentang kenaikan harga yang tidak wajaryang


disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat. 17. Bahwa akan tetapi walaupun harga sewa belum disepakati oleh dan diantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selaku penyewa yang telah menggunakan dan menyewa ruangan milik Tergugugat tetap senantiasa

membayar

uang

sewa

kepada

Tergugat

yang

da n

pembayarannya secara bulanan, yang harga sewanya mengacu kepada harga sewa yang telah berlangsung sebelumnya, dan terhadap sewa yang telah dibayar oleh Penggugat tersebut tetap diterima dan dinikmati oleh Tergugat, sehingga dengan mengacu perpanjangan

untuk

2

tahun

tahap

Me

kepada

pertama,

maka

perpanjangan sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat untuk 2 tahun kedua sah secara hukum dan mengikat bagi kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat, sehingga masa sewa Penggugat

gi

tersebut berakhir pada tanggal 25 April 2015. 18. Bahwa walaupun masa sewa Penggugat dan Tergugat berakhir pada

ing

tanggal 25 April 2015, akan tetapi pada tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 WIB Tergugat telah melakukan pemadaman lampu di ruangan yang disewa oleh Penggugat dan selanjutnya melakukan

nT

penutupan, walaupun pada saat itu masih ada beberapa tamu di dalam restoran yang Penggugat kelola tersebut, dan selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwasanya

ila

Penggugat tidak diperkenankan lagi mempergunakan ruangan yang disewa tersebut.

19. Bahwa oleh karena Penggugat tidak diperkenankan lagi untuk

ad

mempergunakan ruangan yang disewa tersebut oleh Tergugat, maka untuk mengamankan barang-barang dan aset-aset milik Penggugat yang ada diruangan tersebut, Penggugat telah mengunci dengan

ng

gembok agar

Tergugat

maupun

pihak-pihak lain

tidak dapat

melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab atas

Pe

keberadaan barang-barang dan aset-aset milik Penggugat tersebut, seiring

dengan

usaha

dari

Penggugat

untuk

mencari

jalan

penyelesaian yang terbaik bagi para pihak agar tidak dirugikan baik itu bagi Penggugat maupun Tergugat.

20. Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahun dan seizin dari Penggugat, ternyata pada tanggal 05 April 2014 Tergugat secara sepihak telah melakukan pembongkaran secara paksa terhadap gembok yang telah dipasang oleh Penggugat tersebut, sehingga atas tindakan Tergugat


tersebut akhirnya Penggugat selaku pihak yang dirugikan telah membuat laporan kepada Kepolisian Resor Kota Medan atas adanya dugaan tindak pidana Pengrusakan dan/atau Pengrusakan Ringan, sebagaimanadimaksud

dalam

Laporan

Polisi

No.

Pol.:

LP/860/K/IV/2014/SPKT Resta Medan, tertanggal 08 April 2014.

da n

21. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang bertujuan agar Penggugat tidak lagi dapat membuka usaha ditempat Tergugat tersebut, karena pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 09 Januari

Me

2014 Tergugat telah memberikan izin kepada pihak lain untuk membuka cafe yang baru di areal tempat Tergugat tersebut, sehingga dengan kondisi yang demikian tersebut dapat dilihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk melaksanakan sewa yang sedang

gi

berjalan antara Penggugat dengan Tergugat. 22. Bahwa oleh karena itu tindakan dari Tergugat yang telah melakukan

ing

pemadaman lampu dan penutupan tempat usaha Penggugat sebelum masa sewa berakhir pada tanggal 25 April 2015 adalah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan

nT

hak-hak serta kepentingan hukum Penggugat atas hak sewa dari Penggugat atas ruangan tersebut. 23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh

ila

Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai ruangan yan telah Penggugat sewa tersebut untuk melaksanakan usahanya, sehingga

ad

mengalami kerugian baik itu kerugian materiil maupun immateriil, yang kesemua kerugian tersebut harus dibayar sekaligus dan tunai secara Tergugat

kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini

ng

mempunyai kekuatan hukum tetap.

24. Bahwa adapun kerugian yang Penggugat alami akibat dari perbuatan

Pe

melawan hukum yang dilakukan Tergugat dapat di rincikan sebagai berikut: Kerugian Materiil

-

Tidak bisanya Penggugat menikmati Ataupun tidak bisanya memanfaatkan Objek sewa berikut keuntungan yang Seharusnya Penggugat terima adalah sebesar Rp. 2. 000.000.000,-

-

Tunggakan pembelian solar atas penggunaan Genset Penggugat apabila aliranListrik PLN padam yang belum dibayar olehTergugat


kepada

Penggugat

sebesa

Rp.

12.000.000,-

bulannya

terhitunSejak bulan Mei 2008 s/d bulan Januari 2014, yaitu Rp. 12.000.000,- x 68 bula Yaitu sebesar Rp. 816.000.000,-

Biaya-biaya

selama

penanganan

perkara

sejak

adanya

pengadilan Rp. 1.000.000.000,-

da n

perlawananhukum dari Tergugat baik itu diluar pengadil maupun di

Biaya transportasi, akomodasi, fotocopy, dan biaya lainnya selama pengurusan permasalahan tersebut Rp.

250.000.000,- +

Rp. 4.066.000.000,-

Me

Kerugian Immateriil

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengganggu ketenangan Penggugat sehingga pengurusan

masalah

tersebut Penggugat telah mengalami kelelahan pisik dan psikis dan selain itu Penggugat menjadi malu dengan relasi-relasi Penggugat sehingga

gi

juga

berakibat kepada berkurangnya kepercayaannya kepada Penggugat Yang

ing

telah berdampak kepada tidak berjalannya usaha Penggugat, yang kesemuanya tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk

nT

mempermudahkan perhitungannya ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-+ Total .................. Rp. 9.066.000.000,-

Terbilang: (sembilan milyar enam puluh enam juta rupiah). Sehingga total kerugian dari Penggugat adalah sebesar Rp.

ila

9.066.000.000,- (sembilan milyar enam puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan tunai setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

ad

25. Bahwa atas kerugian materil yang diderita Penggugat maka Tergugat layak dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2

ng

% setiap bulannya yaitu 2/100 x Rp. 4.066.000.000,- = Rp. 81.320.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara

Pe

ini dapat dijalankan dengan sempurna.

26. Bahwa oleh karena sampai waktu gugatan ini dimajukan ke pengadilan, Penggugat masih mempunyai hak sewa atas ruangan milik dari Tergugat tersebut, maka sangat berdasar hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu (provisi) dengan menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa menyewakan kepada pihak lain selain dari


Penggugat

terhadap

ruangan

yang

telah

disewakan

kepada

Penggugat tersebut, sebelum perkara ini diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai berkekuatan hukum tetap. 27. Bahwa begitu juga selama masa sewa berlangsung Penggugat selaku penyewa telah mengeluarkan pembiayaan yang cukup besar untuk

da n

melakukan renovasi dan perbaikan-perbaikan ruangan tersebut, sehingga selama masa sewa tersebut modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan renovasi dan perbaikan-perbaikan ruangan tersebut belum kembali, ditambah lagi selama masa sewa

Me

tersebut berlangsung, Penggugat selalu diganggu oleh Tergugat, yang telah mengganggu ketentraman Penggugat dalam menjalankan usaha yang berdampak kepada berkurangnya omset dari Penggugat, maka oleh karena itu sangat berdasar hukum kiranya Tergugat

dihukum

gi

untuk memberikan prioritas kepada Penggugat untuk diberikan hak sewa atas ruangan milik Tergugat tersebut.

ing

28. Bahwa agar tuntutan ganti kerugian Penggugat dalam perkara aquo tidak hampa nantinya, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta

nT

dari Tergugat baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat terutama atas aset Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan nama Medan Club

ila

yang terletak di Jalan R.A. Kartini No. 36 Medan, yang nantinya akan dimohonkan dalam permohonan tersendiri dalam persidangan perkara ini.

ad

29. Bahwa Penggugat sangat meragukan Tergugat akan mematuhi (lalai) melaksanakan isi putusan ini kelak dengan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat serta mengganti kerugian yang dialami

ng

oleh Penggugat, maka oleh

karenanya sangat beralasan hukum

apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom)

Pe

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari kelalaiannya tersebut terhitung sejak perkara perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna.

30. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan aquo dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbar bij voorraad)


meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi. 31. Bahwa apabila Tergugat dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas dengan ini

da n

dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula

Me

memberi putusan dalam perkara ini dengan amar sebaga berikut: I. DALAM PROVISI -

Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa menyewakan kepada pihak lain selain dari Penggugat terhadap

gi

ruangan yang telah disewakan kepada Penggugat tersebut, sebelum perkara ini diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai

ing

berkekuatan hukum tetap. II. DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR:

nT

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini.

ila

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01, tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat dihadapan “Fenty Iska, SH, Sp.N, Notaris di Medan.

ad

4. Menyatakan

masa

sewa

antara

Penggugat

dan

Tergugat

sebagaimana dimaksud dalam objek sewa di dalam Akte Perjanjian

ng

Sewa Menyewa Nomor 01, tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat dihadapan “Fenty Iska, SH, Sp.N, Notaris di Medan, berakhir pada tanggal 25 April 2015.

Pe

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak serta kepentingan hukum Penggugat atas sewa tersebut. 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik Material maupun Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 9.066.000.000,(sembilan milyar enam puluh enam juta rupiah) secara terang dan tunai. 7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar Rp.


81.320.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna. 8. Menghukum Tergugat

untuk

memberikan

prioritas kepada

da n

Penggugat untuk diberikan hak sewa atas ruangan milik Tergugat tersebut.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan

Me

untuk melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna.

10. Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan

gi

dengan serta merta (uit voerbar bij voorraad) meskipun Tergugat ataupun pihak lain mengajukan Gugatan, Perlawanan, Banding

ing

ataupun Kasasi.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

nT

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

ila

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

ad

I.

Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat Kurang Pihak (Plurium Litis

Consortium)

ng

1. Bahwa

gugatan

Penggugat

diajukan

terhadap

PENGURUS

PERKUMPULAN MEDAN CLUB, Gugatan tersebut jelas kurang

Pe

pihak (Plurium Litis Consortium) karena PERKUMPULAN MEDAN CLUB adalah suatu badan hukum dan wadah berkumpulnya beberapa orang yang pada awalnya didirikan pada tanggal 19 September 1879 sebagaimana akte Nomor:24 tanggal 19 Agustus 2004 tentang perubahan anggaran dasar Perkumpulan MEDAN CLUB yo. Akte Nomor 25 tanggal 19 Agustus 2004 tentang anggaran rumah tangga Perkumpulan MEDAN CLUB masing-masing dibuat dihadapan Notaris DJAIDIR, Sarjana Hukum di Medan yo. Akte


Nomor 13 tanggal 22 Maret 2013 tentang BERITA ACARA RAPAT UMUM

ANGGOTA

PERKUMPULAN

MEDAN

CLUB

dibuat

dihadapan SOEPARNO, Sarjana Hukum Notaris di Medan, Dengan pengertian lain jelas tanggung jawab siapa yang sedang digugat oleh Penggugat. Tanggung jawab KETUA dan SEKRETARIS

da n

nya atau tanggung jawab seluruh PENGURUS PERKUMPULAN MEDAN CLUB.

2. Bahwa sebagai suatu badan hukum dan wadah berkumpulnya beberapa orang yang pada awalnya didirikan pada tanggal 19

Me

September 1879 sebagaimana akte Nomor:24 tanggal 19 Agustus 2004 tentang perubahan anggaran dasar perkumpulan MEDAN CLUB (Bukti T-A) yo. Akte Nomor 25 tanggal 19 Agustus 2004 tentang anggaran rumah tangga perkumpulan MEDAN CLUB

gi

masing-masing dibuat dihadapan Notaris DJAIDIR, Sarjana Hukum di Medan ( Bukti T-B) yo. Akte Nomor 13 tanggal 22 Maret 2013 BERITA

ACARA

ing

tentang

RAPAT

UMUM

ANGGOTA

PERKUMPULAN MEDAN CLUB dibuat dihadapan SOEPARNO, Sarjana Hukum Notaris di Medan

(Bukti T-C), badan hukumnya

nT

JELAS dan TERANG terdapat unsur PENASEHAT dan unsur PENGURUS (Bukti T-D) dimana dalam dalam unsur PENASEHAT terdapat sejumlah 13 (tigabelas) orang nama dan unsur PENGURUS

ila

terdapat sejumlah 17 (tujuhbelas) orang nama, sebagaimana daftar PENASEHAT DAN PENGURUS MEDAN CLUB PERIODE 20132017 yang sudah barang tentu seluruh nama-nama dalam unsur

ad

PENASEHAT dan unsur PENGURUS harus disebut sebagai PIHAK dalam GUGATAN PENGGUGAT.

Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat

ng

terhadap Tergugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Pe

perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). BERDASARKAN URAIAN-URAIAN DALAM EKSEPSI TERSEBUT DI ATAS, MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT

TERSEBUT

SECARA

KESELURUHAN

DAN

MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA. II.

DALAM POKOK PERKARA


3. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara. 4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Posita dan Petitum sebagaimana Gugatan Penggugat tertanggal 19

da n

Maret 2015, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. A.

KRONOLOGIS PERISTIWA

5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian

Me

Sewa Menyewa sebagaimana yang tertuang dalam Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan FENTY ISKA, S.H, Sp.N, Notaris di Medan yang berlaku sejak tanggal 21 April 2008 dan berakhir sampai dengan tanggal 21

gi

April 2011 -------- (Bukti T-1).

6. Bahwa pada Awal 2011 belum ada pemberitahuan dari Penggugat

ing

untuk memperpanjang kontrak sebagaimana bunyi

pasal 1 alinea

ke 3 (tiga) bahwa apabila pihak Penggugat ingin memperpanjang kerjasama agar diberitahukan 3 bulan sebelum habis perjanjian dan

nT

tidak benar sebagaimana yang diutarakan Penggugat pada poin 5 halaman 2 dalam gugatannya, dimana hak retensi (jaminan) yang dimaksud Penggugat baru berlaku apabila ada permohonan dari

ila

Penggugat untuk memperpajang masa sewa dan sudah barang tentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat. Pasal 1 alinea kedua selengkapnya berbunyi -----

ad

Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang antara kedua belah pihak dengan harga dan syarat-syarat serta perjanjian-

Pe

ng

perjanjian yang akan ditetapkan kemudian hari oleh kedua belah pihak, asal PIHAK KEDUA/PENYEWA memberitahukan kehendaknya

tersebut

kepada

PIHAK

PERTAMA/YANG

MENYEWAKAN 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dengan ketentuan apabila tidak tercapai kata sepakat mengenai harga sewa yang akan datang, maka Perjanjian ini tetap berakhir pada tanggal 21 (duapuluh satu) april 2011 (duaribu sebelas)

7. Bahwa sebagaimana surat dari Manager Tergugat kepada Ketua Perkumpulan

MEDAN

CLUB

tanggal

23

Februari

2011

No.ref:009/MGT/MC/II/11 (Bukti T-2) yang mempertanyakan perihal


akte perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat hingga surat tersebut diperbuat, Penggugat belum mengajukan rencana perpanjangan kontrak sebagaimana yang telah diperjanjikan dan atas surat tersebut Ketua Perkumpulan dalam hal ini Tergugat mengadakan rapat tanggal 4 Maret 2011 (Bukti T-3) dalam salah

da n

satu keputusannya pada point 1 berbunyi:

Kontrak kerjasama MC & P Resto dengan Medan Club dapat diperpanjang 2 (dua) tahun lagi sekiranya pihak MC & P Resto memintanya dengan, dengan harga pertahun Rp.175.000.000.-

Me

(seratus tujuhpuluh lima juta).

Penawaran harga dari Pengurus dimaksud telah diterima oleh Dirut PT. MC & P Resto dan akan disampaikan ke dalam RUPS tanggal 15 Maret 2011. Setelah itu, baru ada keputusan

akhir Maret 2011.

gi

yang akan disampaikan kepada pihak Medan Club paling lama

ing

8. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011, Tergugat kembali menyurati Penggugat melalui surat No.Ref:007/COM/MC/III/2011 (Bukti T-4) menanyakan tentang kelanjutan kerjasama 2 (dua) tahun kedepan,

nT

namun surat tersebut tidak ada dibalas atau ditanggapi hingga kontrak habis pada tanggal 21 April 2011, dimana hal tersebut jelasjelas menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat, dan oleh karena

ila

hingga tanggal 21 Mei 2011 belum ada juga jawaban yang berarti dari Penggugat dan kembali Tergugat

menyurati Penggugat

No.Ref:008/COM/MC/VII/2011 tanggal 15 Juni 2011 (Bukti T-5) pada

ad

pokok nya menerangkan tidak ingin memperpanjang kontrak dengan Penggugat.

9. Bahwa dalam alasan Gugatan Penggugat halaman 5 (lima) angka 14

ng

(empatbelas)yang

menyatakan

masing-masing

pihak

telah

melaksanakan kewajibannya adalah tidak tepat karena pada tanggal

Pe

14 Juni 2011 (hampir 2 bulan habis kontrak), baru ada surat dari Penggugat

menyampaikan

hasil

RUPS

Penggugat,

bahwa

Penggugat meminta perpanjangan kontrak selama 10 (sepuluh) bulan kedepan, dimana hal tersebut jelas-jelas telah melanggar kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008.

10. Bahwa tidak benar biaya sewa perbulannya menjadi Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah ) yang benar adalah sebagaimana hasil rapat


Tergugat dengan Penggugat tanggal 4 Maret 2011 biaya sewa masih dikisaran harga yang wajar yaitu Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta) per tahunnya (2011-2012) apabila dibagi 12 (dua belas) bulan dibulatkan adalah sekitar Rp.14.580.000.- (empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) setiap bulannya,

2012, Penggugat memberikan sewa

da n

akan tetapi sejak bulan april 2011 sampai dengan bulan April tahun kepada Tergugat

hanya

sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan, dan sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 ada

Me

dibayarkan Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, dan diterima untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Tergugat.

11. Bahwa sebagaimana surat dari Penggugat tanggal 27 April 2013 T-6)

atas

balasan

surat

gi

(Bukti

dari

TERGUGAT

No.Ref:016/COM/MC/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 (Bukti T-7)

ing

dimana Penggugat telah melakukan investasi dalam dalam usaha tersebut sejumlah Rp.2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) akan tetapi sangat bertolak belakang dimana untuk

nT

membayar sewa sekitar Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per tahunnya tetap tidak dipenuhi oleh Penggugat, atau memang niat baik untuk membayar tersebut tidak dipergunakan oleh

ila

Penggugat kepada Tergugat atau adakah niat untuk mempersulit Tergugat ?.

12. Bahwa Penggugat kesulitan dalam membayar, dimana terlihat dalam

ad

pembayaran sering terlambat beberapa hari bahkan terlambat hingga 2 bulan, bahkan pembayaran dicicil 2 hingga 3 kali, dimana hal ini dapat dilihat dari daftar jadwal pembayaran dimana hal

ng

tersebut diterima Tergugat oleh karena Tergugat merasa prihatin dan berharap Penggugat dapat mencari investor atau menyelesaikan

Pe

masalah intern atau hal lainnya.

13. Bahwa tidak benar Terguat menyuplai listrik untuk kebutuhan Penggugat, penggunaan GENSET baru diperlukan apabila suplai listrik dari PLN padam dan pernah Genset tersebut bermasalah, Penggugat menyampaikan surat bahwa mesin genset harus turun mesin dan meminta kerjasama kepada Tergugat dalam hal perbaikan, yang oleh Tergugat disarankan agar mesin diperbaiki, dimana sebelumnya pada tanggal 4 Oktober 2012, Tergugat telah


membeli baterai Genset seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) (Bukti T-8) dan pembiayaan SOLAR untuk kebutuhan GENSET ditanggung oleh Tergugat adalah tidak benar sama sekali. 14. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2013, Tergugat mengirim surat kepada Penggugat perihal Peringatan II (kedua) Berakhir Masa Kontrak dan Tempat

sebagaimana

Ref.:008/COM/MC/III/2013 (Bukti T-9). 15. Bahwa

dalam

surat

Ref.:016/COM/MC/IV/2013

tertanggal (Bukti

Surat

No.

da n

Pengosongan

23

T-10)

April

perihal

2013

No.

Peringatan

III

Me

(terakhir) Berakhirnya Masa Kontrak dan Pengosongan Tempat tersebut, selain Tergugat memberi Peringatan, Tergugat juga memberitahukan bahwa ada investor yang akan menyewa dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per-bulan dengan

gi

uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana hal tersebut telah ditawarkan terlebih dahulu kepada

ing

Penggugat jika berminat, dan jika tidak berminat maka diberi waktu 1 (satu) minggu untuk mengosongkan ruangan, yaitu sampai tanggal 30 April 2013.

kemudian

nT

16. Bahwa

melalui

surat

Tergugat

No.Ref.042/COM/MC/XII/2013 pada tanggal 21 Desember 2013 (Bukti T-11) Tergugat menawarkan kontrak kepada Penggugat 1

(satu)

tahun

dengan

harga

sewa

sebesar

Rp.

ila

selama

240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana keputusan Penggugat ditunggu hingga akhir bulan Desember 2013,

ad

tidak ada jawaban maupun pemberitahuan dari Penggugat.

17. Bahwa mulai bulan Januari 2014 Penggugat tidak lagi membayar sewa kepada Tergugat, dimana tawaran per tahun yang diajukan

ng

oleh Tergugat tidak ada jawaban / keputusan dari Penggugat, akan tetapi

Penggugat

tidak

mau

mengosongkan

ruangan,

yang

Pe

selanjutnya pada 16 Januari 2014 Tergugat memberikan Surat perihal Peringatan I (Pertama) dan Pengosongan Ruangan yang diberi waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat.

18. Bahwa

sebagaimana

surat

Pengugat

kepada

Tergugat

No:

004/II/MCP/2014 tertanggal 19 Februari 2014 (Bukti T-12) yang ingin melanjutkan sewa ruangan tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah) perbulan tersebut dijadikan alasan Gugatan Penggugat

angka

15,

maka

hal

tersebut

tidak

tepat

dan


bertentangan dengan Pasal 1 Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008, disamping harga yang ditawarkan oleh Penggugat tersebut sangatlah tidak masuk akal yang dapat merugikan Tergugat. 19. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 (Bukti T-13) Tergugat menyurati dengan

No.Ref.042/COM/MC/XII/2013

untuk

da n

Penggugat

mengosongkan ruangan dan Tergugat akan mengambil ruangan yang menjadi objek sengketa pada tanggal 6 Maret 2014 pukul 10.00 WIB, sehingga pada tanggal 6 Maret 2014 Tergugat bersama-sama

Me

dengan Pihak Penggugat (Sabri Basyah, Satpal Sibal dan Rosuna) melakukan pertemuan dimana Tergugat berencana untuk membuka kunci agar ruangan dapat dikosongkan, namun Pihak Penggugat meminta untuk ditunda dan pada pertemuan tersebut dibuat

gi

kesepakatan antara lain: Sewa menyewa tidak akan diperpanjang, Pihak Penggugat akan menyerahkan kunci 1 (satu) minggu sejak

ing

pertemuan tersebut yaitu tanggal 13 Maret 2014, Pihak Penggugat berjanji akan menyelesaikan kewajibannya atas pemakaian air, listrik, telepon, PB 1, dan lain-lain yang belum selesai kepada Pihak

nT

Ketiga (sesuai berita acara), dimana dalam pertemuan tersebut Pihak Tergugat juga mengundang Pihak Kelurahan setempat, Penasihat Hukum dan Kepolisian setempat sebagai saksi. dalam

alasan

Gugatan

Penggugat

angka

20

yang

ila

20. Bahwa

menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pembongkaran secara sepihak pada tanggal 5 April 2014 yang kemudian Penggugat

ad

membuat Laporan kepada Kepolisian atas kejadian tersebut adalah terbukti tidak benar karena pada tanggal 22 Desember 2014 Pihak Kepolisian Kota Medan memutuskan dan menetapkan untuk

ng

Menghentikan Penyelidikan Perkara karena Tidak Cukup Bukti sesuai

dengan

Pe

d/XII/2014/Reskrim

Surat

Ketetapan

(Bukti

T-14),

Nomor.

dimana

Surat

S.TAP/1055Penghentian

Penyelidikan tersebut menggambarkan bahwa Pihak Penggugat terkesan mengada-ada dan cenderung sengaja ingin membuat masalah

Hukum

mencadangkan

dengan

haknya

Tergugat

untuk

dan

membuat

Tergugat

pengaduan

masih terhadap

Penggugat ke Kantor Kepolisian R.I dengan pasal Pengaduan Palsu. 21. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 (Bukti T-15) Tergugat menyurati Penggugat perihal Pengosongan Aula Film, dimana barang yang


tidak lengket agar dipindahkan Pihak Penggugat, sesuai dengan Pasal 6 Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008 yang untuk itu Tergugat memberi waktu selama 14 (empat belas) hari kepada Penggugat, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Penggugat sehingga pada tanggal 3 Juni 2014 kembali Tergugat Penggugat

untuk

mengingatkan

Penggugat

da n

menyurati

mengosongkan Aula Film.

agar

22. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Tergugat menyurati Penggugat dengan Surat No. Ref.: 034/COM/MC/X/2014 perihal

Me

Pemberitahuan I (Pertama) untuk segera mengambil barang-barang milik Penggugat yang masih ada di tempat Tergugat (Bukti T-16), dimana barang-barang tersebut adalah barang-barang yang tidak lengket sebagaimana berdasarkan Pasal 6 Akte Perjanjian Sewa

gi

Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008, namun tidak ada balasan dari Penggugat.

ing

23. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2015 Tergugat kembali menyurati Penggugat dengan Surat No. Ref.: 008/COM/MC/II/2015 perihal Pemberitahuan II (Kedua) untuk segera mengambil barang-barang

nT

milik Penggugat (Bukti T-17), dimana hingga April 2015 barangbarang milik Penggugat yang tidak lengket menurut Pasal 6 Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008 belum

ila

juga diambil dan masih menumpuk di ruang bawah Aula Film milik Tergugat sehingga Tergugat tidak bisa menggunakan ruangan tersebut yang menyebabkan kerugian bagi Tergugat.

ad

24. Bahwa sejak Januari 2014 Penggugat tidak ada lagi melakukan pembayaran bulanan namun barang-barang yang tidak lengket hingga April 2015 belum juga Penggugat ambil dimana seharusnya

ng

Penggugat menyerahkan ruangan tersebut kepada Tergugat dalam keadaan utuh sebagaimana semula sesuai dengan Pasal 16 pada

Pe

Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2006 yang menyatakan bahwa apabila Pihak Penyewa / Pihak Kedua tidak menyerahkan dengan utuh seperti semula, maka si Penyewa dikenakan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, diamana dalam kenyataannya Penggugat tidak ada

menyerahkan

uang

keterlambatan

dan

tidak

juga

mengosongkan ruangan, dimana dalam hal ini jelas-jelas Pihak


Penggugat telah melanggar Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008. B.

TIDAK

ADA

PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM

YANG

TELAH

DILAKUKAN OLEH TERGUGAT. 25. Bahwa sebagaimana dalil dari Penggugat dalam angka 22 dan 23

da n

dimana akibat adanya pemadaman lampu dan penutupan tempat usaha Penggugat oleh Tergugat sehingga Tergugat dikualifisir telah melakukan

perbuatan

melawan

hukum,

karena

hal

tersebut

dilakukan adalah atas adanya Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 1

Me

tanggal 6 Mei 2008 dimana masa sewa tersebut telah berakhir tanggal 21 Aril 2011 sebagaimana pada pasal 1 (satu) alinea kedua, yang mengkibatkan kerugian bagi PENGGUGAT adalah suatu dalil yang sangat tidak berdasar.

gi

26. Bahwa sangat tidak berdasar kiranya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat atas tindakannya untuk memadamkan lampu

sebagai

ing

dan melakukan penutupan tempat usaha Penggugat telah dikwalifisir perbuatan

melawan

hukum,

bukankah

sebaliknya

Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum

nT

karena telah dengan sengaja tidak dapat menggunakan objek yang disewakan sehingga menimbulkan kerugian kepada Tergugat karena uang sewa dan keuntungan yang diharapkan tidak dapat diperoleh

ila

akibat perbuatan Penggugat sehingga tindakan pemadaman lampu dan penutupan tempat usaha tersebut dibenarkan secara hukum dan oleh karena itu tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan

ad

hukum.

Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa perbuatan TERGUGAT “tindakan” merupakan perbuatan yang berdasarkan

ng

perjanjian sewa menyewa yang sah dan mengikat antara kedua belah pihak karena itu dalil yang menyatakan TERGUGAT telah

Pe

melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang mengadaada dan tidak bertanggung jawab sehingga tidak ada dasar hukumnya oleh karena itu harus ditolak.

27. Bahwa untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah tidak terdapat hubungan kontraktual antara pihak yang menderita kerugian dengan pihak yang menimbulkan kerugian, sementara antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kontraktual didasarkan kepada PERJANJIAN SEWA MENYEWA


NOMOR 1 tanggal 6 Mei 2008 khususnya pasal 1 (satu) alinea kedua Perjanjian, TERGUGAT telah membuktikan Penggugat wanprestasi dimana walau telah ditunggu untuk pengosongannya Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya. 28. Bahwa adanya tuntutan Penggugat tentang kerugian yang dialami

da n

secara Materiil berikut bunga dan Immateriil dengan tegas Tergugat Menolaknya karena tidak berdasar sama sekali dalam hal ini Penggugat hanya ber-halusinasi, bagaimana mungkin menikmati keuntungan sementara untuk membayar biaya SEWA saja tidak begitu

pula

tunggakan

pembelian

Me

sanggup,

SOLAR

untuk

penggunaan GENSET menjadi sangat lucu dan aneh.... setahu TERGUGAT dan siapapun ditanya di republik ini bahwa tidak pernah sejarahnya PLN padam (mati) sejak bulan Mei 2008 sampai dengan

gi

bulan Januari 2014 selama 68 (enampuluhdelapan bulan) secara berturut-turut, dan tentang biaya penanganan perkara diluar

ing

pengadilan maupun di dalam pengadilan dan biaya lainnya, dalam azas hukum perdata baik dalam pasal 123 HIR maupun pasal 147 RBg tidaklah mengharuskan kepada pihak-pihak yang berperkara

nT

untuk mewakilkan pengurusan perkara kepada ahli hukum/kuasanya, sehingga pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan pengadilan

ila

menganut azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dan terhadap Tuntutan

ad

biaya immateriil, Tergugat sangat keberatan, harus dikesampingkan dan menolaknya karena tidak berdasar hukum sama sekali. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya

ng

yang pada pokoknya menerangkan tindakan pemadaman lampu dan penutupan

tempat

usaha

yang

menimbul

kerugian

materiil

Pe

dan immateriil oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum

C.

adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak dalil-dalil dari Penggugat.

PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM. 29. Bahwa pada dasarnya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat, sangatlah tidak berdasar, karena pada dasarnya Tergugat sama


sekali tidak bermaksud dan berusaha untuk mengalihkan harta kekayaan tersebut kepada pihak lain. 30. Bahwa, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, halaman 70-71 Prof.Dr. Soedikno Mertokusumo berpendapat sebagai berikut: “Untuk mengajukan sita jaminan, haruslah ada dugaan yang bahwa

orang

yang

berutang

selama

da n

beralasan,

belum

dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat

Me

bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan.” 31. Bahwa selain itu, jika dibandingkan dengan jumlah tuntutan Penggugat (quod non) yang terdapat dalam petitum no. 6 dari

gi

gugatannya yang totalnya adalah Rp.9.066.000.000.- (sembilan milyar enampuluh enamjuta rupiah) maka dasar dari permintaan

ing

Penggugat untuk menyita harta Tergugat yang nilainya ratusan milyar tersebut adalah mengada-ada dan sangat tidak berdasar sehingga tidak dapat dibenarkan berdasarkan SEMA No.5 tahun

nT

1975 point 1 d yang menyatakan sebagai berikut: “…agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa),

ila

jadi seimbang dengan yang digugat….”. Berdasarkan uraian-uraian di atas sangat jelas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar

ad

dan tidak beralasan samasekali, sehingga permohonan sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

D.

TUNTUTAN DWANGSOM DARI PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN

ng

HUKUM

32. Bahwa

Pe

Tergugat

Penggugat

dalam

tuntutannya

telah

meminta

agar

untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat,

dimana tuntutan ini sangat tidak berdasar sehingga dengan demikian tuntutan

Penggugat

agar

Tergugat

membayar

uang

paksa

(dwangsom) bertentangan dengan hukum.

33. Bahwa larangan penerapan lembaga uang paksa (dwangsom) secara tegas diatur Pasal 606 a RV menyatakan sebagai berikut: “Lembaga uang paksa (dwangsom) hanya berlaku untuk suatu tuntutan lain dari pada membayar sejumlah uang”.


Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 791 K/Sip/1972 yang menegaskan sebagai berikut: “dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”.

da n

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menegaskan sebagai berikut:

“tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap

Me

tindakan membayar sejumlah uang.”

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah sangat jelas bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) dari Penggugat kepada Tergugat sangat

dikesampingkan. E.

TUNTUTAN

PROVISI

gi

tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak dan

DAN

UITVOERBAAR

BIJ

ing

VOORRAAD DARI PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM 34. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Pengugat tidak berdasar hukum dan tanpa didukung oleh bukti-bukti autentik yang jelas, maka

nT

penggunaan lembaga uit voerbaar bij vooraad haruslah ditolak. Selain itu, Gugatan yang diajukan bukan pula sengketa/perselisihan tentang hak kepunyaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 180 (1)

HIR

dan

bukan

pula

sengketa-sengketa

lainnya

ila

ayat

sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.

ad

Dimana dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, telah diatur dengan tegas sebagai berikut:

Pe

ng

“Ketua

pengadilan

negeri

dapat

memerintahkan

supaya

keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

Dimana dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, telah diatur dengan tegas sebagai berikut:


“Pengadilan Negeri dapat memutuskan agar keputusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (bij voorraad) walaupun ada perlawanan atau banding. atau ada suatu surat yang otentik atau suatu tulisan yang berdasarkan peraturan yang berlaku, mengandung kekuatan pembuktian atau sudah ada suatu

mendapat

kekuatan

mutlak,

da n

penghukuman dengan suatu keputusan hukum yang telah demikian

juga

sewaktu

mengabulkan suatu tuntutan provisional dan selanjutnya dalam sengketa-sengketa tentang hak milik (bezit recht).”

Me

35. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan

Negeri,

Ketua

Pengadilan

Agama,

para

hakim

Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan

gi

putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: a. Gugatan didasarkan pada bukti surat authentik atau surat lisan

tanda

ing

tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tangannya,

yang

menurut

Undang-undang

tidak

mempunyai kekuatan bukti.

nT

b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dibantah.

c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-

ila

lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.

ad

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

ng

e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.

Pe

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.” Berdasarkan uraian-uraian di atas sangat jelas tuntutan provisi dan uitvoerbaar bij voorraad tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.


Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, maka sangat berdasarkan hukum kiranya jika Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa,

mengadili

dan

memutus

perkara

ini

berkenan

memberikan putusan sebagai berikut:

da n

DALAM EKSEPSI 1. Menerima eksepsi Tergugat.

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA

Me

PRIMAIR

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

gi

dalam perkara ini. SUBSIDAIR

ing

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

nT

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat sebagai Penggugat Rekonpensi dalam bagian Konpensi di atas, mohon dianggap merupakan satu bagian

ila

yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi di bawah ini. 2. Bahwa

benar

Penggugat

Rekonpensi

dan

Tergugat

Rekonpensi

melakukan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana yang tertuang dalam

ad

Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan FENTY ISKA, S.H, Sp.N, Notaris di Medan yang berlaku sejak tanggal 21 April 2008 dan berakhir sampai dengan tanggal

ng

21 April 2011 yang disepakati antara Penggugat

Rekonpensi dan

Tergugat Rekonpensi. (Bukti PR-1 – d.k Bukti T-1).

Pe

3. Bahwa pada Awal 2011 belum ada pemberitahuan dari Tergugat Rekonpensi untuk memperpanjang kontrak sebagaimana bunyi pasal 1 alinea ke 3 (tiga) bahwa apabila pihak Tergugat Rekonpensi ingin memperpanjang kerjasama agar diberitahukan 3 bulan sebelum habis perjanjian harus ada permohonan untuk memperpajang masa sewa dan sudah barang tentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penggugat Rekonpensi. Pasal 1 alinea kedua selengkapnya berbunyi -----


Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang antara kedua belah pihak dengan harga dan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang akan ditetapkan kemudian hari oleh kedua belah pihak, asal PIHAK KEDUA/PENYEWA memberitahukan kehendaknya tersebut

kepada

PIHAK PERTAMA/YANG MENYEWAKAN 3 (tiga) bulan sebelum

da n

berakhirnya Perjanjian ini, dengan ketentuan apabila tidak tercapai kata sepakat mengenai harga sewa yang akan datang, maka Perjanjian ini tetap berakhir pada tanggal 21 (dua puluh satu) april 2011 (dua ribu sebelas) ternyata

Rekonpensi

sebagaimana

surat

dari

Manager

Me

4. Bahwa

Penggugat

kepada Ketua Perkumpulan MEDAN CLUB tanggal 23

Februari 2011 No. ref: 009/MGT/MC/II/11 (Bukti PR-2 – d.k Bukti T-2) yang mempertanyakan perihal akte perjanjian sewa menyewa antara

diperbuat,

Tergugat

gi

Penggugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi hingga surat tersebut Rekonpensi

belum

mengajukan

rencana

ing

perpanjangan kontrak sebagaimana yang telah diperjanjikan dan atas surat tersebut Ketua Perkumpulan dalam hal ini Penggugat Rekonpensi mengadakan rapat tanggal 4 Maret 2011 dalam salah satu keputusannya

nT

pada point 1 berbunyi (Bukti PR-3 – d.k Bukti T-3): Kontrak kerjasama MC & P Resto dengan Medan Club dapat diperpanjang 2 (dua) tahun lagi sekiranya pihak MC & P Resto

ila

memintanya dengan, dengan harga pertahun Rp.175.000.000.(seratus tujuhpuluh lima juta). Penawaran harga dari Pengurus dimaksud telah diterima

ad

oleh Dirut PT. MC & P Resto dan akan disampaikan ke dalam RUPS tanggal 15 Maret 2011. Setelah itu, baru ada keputusan

ng

yang akan disampaikan kepada pihak Medan Club paling lama akhir Maret 2011.

5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011, Penggugat Rekonpensi kembali Tergugat

Rekonpensi

melalui

surat

Pe

menyurati

No.Ref:007/COM/MC/III/2011 (Bukti PR-4 – d.k Bukti T-4) menanyakan tentang kelanjutan kerjasama 2 (dua) tahun kedepan, namun surat tersebut tidak ada dibalas atau ditanggapi hingga kontrak habis pada tanggal 21 April 2011, dimana hal tersebut jelas-jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi, dan oleh karena hingga tanggal 21 Mei 2011 belum ada juga jawaban yang berarti dari Tergugat Rekonpensi dan kembali Penggugat Renkonpensi menyurati Penggugat No.Ref:008


/COM/MC/VII/2011 tanggal 15 Juni 2011 (Bukti PR-5 – d.k Bukti T5)

pada pokoknya menerangkan tidak ingin memperpanjang kontrak

dengan Tergugat Rekonpensi. 6. Bahwa tidak benar biaya sewa perbulannya menjadi Rp.20.000.000. (duapuluh

juta

rupiah)

yang

benar

adalah

sebagaimana

hasil

da n

rapat tanggal 4 Maret 2011 biaya sewa masih dikisaran harga yang wajar yaitu Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta) per tahunnya (2011-2012) apabila dibagi 12 (duabelas) bulan dibulatkan adalah sekitar Rp.14.580.000.- (empatbelasjuta limaratus delapan puluh ribu rupiah )

Me

setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan april 2011 sampai dengan bulan April tahun 2012, Penggugat memberikan sewa kepada Tergugat hanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan, dan sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 ada dibayarkan

pembayaran-pembayaran

tersebut

Telah

merugikan

Penggugat

ing

Rekonpensi.

gi

Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan dari

7. Bahwa sebagaimana surat dari Tergugat Rekonpensi ( Bukti PR-6 – d.k Bukti T-6) tanggal 27 April 2013 atas balasan surat dari TERGUGAT

nT

No.Ref:016/COM/MC/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 ( Bukti PR-7 – d.k Bukti T-7) dimana Tergugat Rekonpensi telah melakukan investasi dalam dalam usaha tersebut sejumlah Rp.2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus

ila

juta rupiah) akan tetapi sangat bertolak belakang dimana untuk membayar sewa sekitar Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tahun 2012 tetap tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi atau

ad

memang niat baik untuk membayar tersebut tidak dipergunakan atau adakah niat untuk mempersulit Penggugat Rekonpensi ?.

8. Bahwa nyata-nyata Tergugat Rekonpensi dalam membayar sudah tidak

ng

sebagaimana yang di inginkan oleh Penggugat Rekonpensi, dimana terlihat dalam daftar (Bukti PR-8) pembayaran sering terlambat beberapa

Pe

hari bahkan terlambat hingga 2 bulan, bahkan pembayaran dicicil 2 hingga 3 kali, dimana hal ini dapat dilihat dari daftar jadwal pembayaran dimana

hal

tersebut

diterima

Penggugat

Rekonpensi

oleh

karena berharap Tergugat Rekonpensi dapat mencari investor atau menyelesaikan masalah intern atau hal lainnya.

9. Bahwa semenjak bulan Januari 2014 tidak ada lagi pembayaran sewa kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tetap tidak


mau mengosongkan ruangan yang disewakan, walaupun telah berulang kali di ingatkan sebagaimana surat: a. Surat No.Ref:004/COM/MC/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Peringatan I (Pertama) sewa telah berakhir dan Pengosongan Ruangan.

da n

b. Surat No.Ref:006/COM/MC/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 perihal Mengingatkan untuk Pengosongan ruangan. c. Surat

No.Ref:007/COM/MC/II/2014 TANGGAL

4

Februari

2014

Perihal: Peringatan II (kedua) atas Pengosongan Ruangan.

Me

d. Surat No.Ref:014/COM/MC/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 Perihal Pengosongan Ruangan MC @ P Resto.

e. Surat No.Ref:016/COM/MC/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal Pelaksanaan Pengambilan Ruangan.

gi

Dan setelah surat Penggugat Rekonpensi yang terakhir, Tergugat Rekonpensi mengadukan Penggugat Rekonpensi kepihak Kepolisian

ing

dengan Laporan polisi Nomor: STTLP/860/K/IV/2014/RESTA MEDAN tanggal 8 April 2014, tetapi karena dalam laporan tersebut tidak cukup

Penyidikan.

nT

bukti sehingga terhadap laporan tersebut telah dilakukan Penghentian

10. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2014 melalui Surat menyurati Tergugat Rekonpensi perihal Pengosongan Aula Film, dimana barang

ila

yang tidak lengket agar dipindahkan Tergugat Rekonpensi, sesuai dengan Pasal 6 Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008 yang untuk itu Tergugat memberi waktu selama 14 (empat belas) hari

ad

kepada Penggugat, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Penggugat sehingga pada tanggal 3 Juni 2014 kembali Tergugat menyurati Penggugat untuk mengingatkan Penggugat agar mengosongkan Aula

ng

Film.

11. Bahwa

akibat

perbuatan

Tergugat

Rekonpensi

tidak

segera

Pe

mengosongkan Ruangan sehingga Penggugat Rekonpensi tidak dapat menggunakan dan/atau menyewakan kembali kepada pihak lain dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat Rekonpensi.

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat menguasai kembali Ruangan tersebut, sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil dan kerugian


immateriil, yang kesemuanya kerugian tersebut harus dibayar secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. 13. Bahwa adapun kerugian yang Penggugat Rekonpensi alami akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dapat dirinci sebagai berikut:

-

da n

A. Kerugian Materiil:

Tidak dapat disewakan kembali Ruangan objek sewa kepada pihak lain:

a. Sewa dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 Rp.

Me

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 12 bulan Rp. 240.000.000,b. Denda keterlambatan perhari selama tahun 2014 Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) x 365 hari Rp. 36.500.000,c. Sewa dari bulan Januari 2015 sampai dengan Agustus 2015 Rp.

gi

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 8 bulan Rp. 160.000.000,d. Denda keterlambatan perhari selama 8 bulan Rp. 100.000,- (seratus

-

ing

ribu rupiah) x 231 hari Rp. 23.100.000,Biaya

transportasi,

akomodasi

dan

biaya

lainnya Rp. 200.000.000,Kerugian Immateriil:

nT

B.

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sehingga berkurangnya kepercayaan kepada Penggugat

ila

rekonpensi yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mempermudah perhitungannya sehingga menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

ad

Sehingga total kerugian dari Penggugat Rekonpensi adalah kerugian Materiil (Rp. 659.600.000,-) ditambah kerugian Immateriil (Rp.

ng

50.000.000.000) menjadi Rp. 50.659.600.000,- (lima puluh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sekaligus dan seketika

Pe

dengan tunai setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa selain itu, adalah wajar jika Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar bunga Moratoir berdasarkan Pasal 1767 KUH Perdata yaitu sebesar 6 % pertahun dari total nilai Rp. 659.600.000,(enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat Rekonpensi memenuhi seluruh kewajibannya.


15. Bahwa sangat beralasan menurut Hukum Tergugat Rekonpensi tetap dihukum untuk membayar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) pertahunnya sampai dengan secara sukarela menyerahkan objek sewa dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonpensi. 16. Bahwa untuk menghindari kemungkinan penghilangan asset oleh

da n

Tergugat Rekonpensi, serta guna menjamin agar putusan dalam perkara a quo tidak menjadi sia-sia (illussoir) dan hanya kemenangan di atas kertas belaka, maka Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara a quo untuk dapat

Me

meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimna diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (10 HIR jo 261 ayat (1) Rbg atas harta benda milik Tergugat Rekonpensi yang daftarnya akan diajukan kemudian. Berdasarkan

dalil-dalil

tersebut

di

atas,

perkenankanlah

Penggugat

gi

Rekonpensi mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan:

ing

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam

nT

perkara Rekonpensi ini.

3. Menyatakan sah dan berharga Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan FENTY ISKA, S.H, Sp.N,

ila

Notaris di Medan yang berlaku sejak tanggal 21 April 2008 dan berakhir sampai dengan tanggal 21 April 2011. 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat

ad

Rekonpensi uang sebesar Rp 50.659.600.000,- (lima puluh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Moratoir sebesar 6 % x Rp

ng

Rp 659.600.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat

Pe

Rekonpensi memenuhi seluruh kewajibannya.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) pertahun sampai objek sewa diserahkan secara sukarela dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonpensi.

7. Menyatakan putusan dalam perkara rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbar bij vorrad) walaupun timbul verzet, banding dan kasasi.


8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

da n

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 2 September 2015 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya dipersidangan

Me

tertanggal 9 September 2015.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. pada tanggal 10 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

ing

-

gi

DALAM PROVISI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

-

nT

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

ila

-

dikabulkan untuk sebahagian. -

Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor

ad

01 tertanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan FENTY ISKA, S.H., Sp.N., Notaris di Medan.

-

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat

ng

Konpensi selain dari selebihnya.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Pe

-

Menghukum Penggugat

Konpensi/ Tergugat

Rekonpensi untuk

membayar biaya-biaya yang timbul di dalam perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita

Pengganti

Pengadilan

Negeri

Medan

pada

tanggal

7

Maret

2016

sebagaimana tersebut dalam Relaas pemberitahuan putusan tersebut. Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal


10 Februari 2016 tersebut berdasarkan Akte banding Nomor 44/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Mei 2016. Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori banding

da n

tanggal 22 Agustus 2016, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2016.

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori

Me

banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Oktober 2016. Dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding pada tanggal 14 Nopember 2016.

Pengganti

gi

Menimbang bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan Kepada

ing

Pembanding sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding (Inzage) pada tanggal 28 September 2016, dan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2016, agar masing-masing untuk

nT

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM bahwa

permohonan

banding

Penggugat

sebagai

ila

Menimbang

Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena

ad

itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

ng

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 10 Februari 2016.

Pe

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pembanding menolak putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 10 Februari 2016 tersebut, dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 22 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH SALAH DAN KELIRU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN DALAM

PERKARA

AQUO

DENGAN

TIDAK

MEMPERTIMBANGKAN


FAKTA-FAKTA SEHINGGA

HUKUM

YANG

BERKESIMPULAN

TERUNGKAP BAHWASANYA

DI

PERSIDANGAN,

PENGGUGAT

TIDAK

MAMPU MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL GUGATANNYA Bahwa setelah membaca dengan meneliti seluruh isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 10 Februari

da n

2016, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memberikan putusan dalam perkara aquo telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terutama yang termuat dalam putusan pada halaman 43 sampai halaman 50 yang tidak memberikan rasa keadilan bagi

Me

Pembanding, sehingga atas putusan dimaksud Pembanding dengan tegas menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim dalam putusan tersebut.

Bahwa adapun salah satu yang menjadi keberatan Pembanding dalam

gi

pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 45 alinea 6 yang berbunyi:

ing

“Menimbang, bahwa Penggugat keliru mengartikan Hak Retensi yang dimaksud di dalam Akte Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 6 Mei 2008 dimana masa sewa menyewa antara Penggugat dengan

nT

Tergugat habis tanggal 21 April 2011 dan Penggugat tidak ada mengajukan permohonan perpanjangan sewa kepada Tergugat sehingga Hak Retensi yang di klaim oleh Penggugat tidak berlaku”.

ila

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah pertimbangan yang tidak benar dan sangat keliru serta tidak berdasar hukum sama sekali karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga merugikan hak-

ad

hak dan kepetingan Pembanding, bahwa fakta yang sebenarnya adalah Pembanding telah mengajukan permohonan perpanjangan sewa gedung yang telah disewa sebelumnya dari Terbanding yaitu berupa Ruangan Aula

ng

Film Lantai II beserta Ruangan Deli Bar, Melati Room yang seluruhnya terletak di Bawah Lantai I, perpanjangan sewa diajukan Pembanding kepada

Pe

Terbanding menjelang habisnya masa sewa sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 6 Mei 2008

yaitu

selama 3 (tiga) tahun terhitung 21 April 2008 s/d 21 April 2011, akan tetapi permohonan perpanjangan sewa tersebut diajukan Pembanding kepada Terbanding secara lisan bukan secara tertulis, yang kemudian permohonan perpanjangan sewa secara lisan tersebut disetujui oleh Terbanding sehingga jelas dan nyata perpanjangan sewa menyewa secara lisan telah disetujui dan


disepakati bersama oleh kedua belah pihak dalam hal ini Pembanding dan Terbanding. Bahwa walaupun perpanjangan sewa menyewa tidak dibuat secara tertulis antara Pembanding dan Terbanding, namun oleh karena adanya kesepakatan bersama secara lisan antara kedua belah pihak yaitu

da n

Pembanding dengan Terbanding untuk melanjutkan sewa menyewa tersebut, maka Pembanding berhak melanjutkan perpanjangan penyewaan gedung milik Terbanding untuk tahun berikutnya dalam jangka waktu selama 2 x 2 (dua kali dua) tahun berikutnya, hal ini juga telah diatur dalam Perjanjian

Me

Sewa Menyewa antara Pembanding dengan Terbanding yang dibuat dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 6 Mei 2008 yang diberi hak Retensi (Jaminan) kepada Pembanding untuk melakukan perpanjangan sewa selama 2 x 2 (dua kali dua) tahun apabila telah berakhir masa sewa untuk 3

gi

(tiga) tahun terhitung sejak 21 April 2008 s/d 21 April 2011 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Akta No. 01 tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat

ing

di hadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan, maka Pembanding mempunyai hak penyewaan hingga sampai 22 April 2011 sampai dengan 25 April 2015.

nT

Bahwa setelah selesai masa Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 1 tanggal 6 Mei 2008, Pembanding tetap menggunakan gedung milik Terbanding sebagai tempat usaha yang

ila

dipergunakan sama seperti dalam Perjanjian sewa menyewa sebelumnya, yang disadari adanya kesepakatan bersama secara lisan tersebut untuk melanjutkan perpanjangan penyewaan gedung tersebut.

ad

Bahwa sistem pembayaran sewa gedung milik Terbanding yang

diperpanjang Pembanding tersebut juga disepakati bersama pembayarannya dilakukan secara perbulan, sehingga Pembanding berkewajiban memberikan

ng

biaya sewa gedung milik Terbanding setiap bulannya hingga sampai berakhirnya masa perpanjangan sewa yang diberikan kepada Pembanding

Pe

yang berakhir pada tanggal 21 April 2015 nantinya, hal ini telah dilaksanakan Pembanding dengan membayarkan sewa secara per bulan yang dibuktikan dengan adanya bukti yang diajukan oleh Pembanding pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo yaitu Bukti P-9 s/d Bukti P-26 untuk pembayaran perpanjangan sewa dengan priode tanggal 21 April 2011 s/d tanggal 21 Mei 2011 hingga dengan pembayaran sewa priode bulan Desember 2013.


Bahwa pembayaran sewa oleh Pembanding kepada Terbanding juga telah diakui dan telah diterima Terbanding, hal ini di buktikan dengan keterangan Saksi Doharma MH. Siregar sebagai Maneger Perkumpulan Medan Club pada saat itu yang menerangkan bahwa Pembanding telah membayarkan sewa dengan cara perbulan kepada Terbanding setelah

da n

berakhirnya perjanjian sewa menyewa yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fenty Iska, SH., Sp.N.,

Notaris di Medan, apabila pembayaran sewa

dilakukan secara tunai kepada Terbanding, maka Saksi Doharma MH.

Me

Siregar membuat kwitansi pembayaran sewa yang langsung tandatangani oleh saksi sendiri dan apabila pembayaran dilakukan dengan cara setoran tunai atau transfer, maka uang sewa tersebut langsung disetorkan ke rekening Terbanding (ic. Bukti P-9 s/d Bukti P-26).

gi

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan terang bahwasanya antara Pembanding dengan Terbanding telah ada kesepakatan bersama

ing

untuk melakukan perpanjangan sewa sebagaimana hak retensi yang diberikan kepada Pembanding dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Fenty Iska, SH., Sp.N., Notaris di

nT

Medan untuk masa sewa selama 2 x 2 (dua kali dua) tahun berikutnya setelah habis masa sewa selama 3 (tiga) tahun tersebut, sehingga setelah habis masa sewa 3 (tiga) tahun dalam perjanjian sewa menyewa, maka

ila

Pembanding mempunyai hak sewa hingga sampai tanggal 25 April 2015, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengatakan bahwa Penggugat tidak ada mengajukan

ad

perpanjangan sewa kepada Tergugat sehingga Hak Retensi yang di klaim oleh Penggugat tidak berlaku adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum sehingga merugikan Pembanding, oleh karenanya patut dan

ng

layak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Pe

Medan tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang telah merugikan hak-hak Pembanding. Bahwa selanjutnya perpanjangan sewa yang diberikan kepada

Pembanding untuk selama 2 x 2 (dua kali dua) tahun setelah berakhirnya masa sewa dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fenty Iska, SH., Sp.N., Notaris di Medan tersebut, telah terlaksana untuk masa 2 (dua) tahun pertama atau perpangangan pertama yang terhitung sejak tanggal 22 April 2011 yang berakhir pada


tanggal 23 April 2013, Terbanding juga telah menerima haknya dari Pembanding berupa pembayaran sewa yang dibayarkan setiap bulannya dan Pembanding telah mempergunakan gedung milik Terbanding sebagai tempat usaha, sehingga jelas dan nyata perpanjangan sewa untuk periode pertama

Pembanding telah selesai dilaksanakan.

da n

dalam pasal 1 ayat 3 mengenai Hak retensi yang diberikan kepada

Bahwa kemudian untuk memasuki perpanjangan sewa periode ke 2 (dua) untuk 2 (dua) tahun berikutnya yang terhitung sejak 23 April 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2015, Pembanding telah mengajukan

Me

perpanjangan sewa kepada Terbanding, namun perpanjangan sewa periode kedua tersebut juga secara lisan, yang selanjutnya permohonan tersebut disetujui dan disepakati oleh Terbanding dengan memberi hak penyewaan perpanjangan untuk kedua kalinya, selanjutnya pembayaran sewa tetap

gi

dilakukan dengan sistem bulanan atau dengan kata lain Pembanding membayar biaya sewa setiap bulannya kepada Terbanding, akan tetapi untuk

ing

biaya sewa Terbanding meminta kepada Pembanding menjadi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga dengan naiknya biaya sewa yang sangat tinggi tersebut, Pembanding merasa

nT

keberatan dengan harga sewa yang diminta Terbanding tersebut, maka akhirnya terjadi perdebatan-perdebatan tentang harga sewa yang diminta Terbanding dan selama proses sewa tersebut juga Pembanding telah sering

ila

menyampaikan dan meminta kepada Terbanding agar dapat dibicarakan secara musyawarah tentang kenaikan harga yang tidak wajar yang disampaikan oleh Terbanding tersebut.

ad

Bahwa walaupun belum ada kesepakatan tentang harga sewa antara

Pembading dan Terbanding, Pembanding masih tetap menggunakan dan menyewa gedung atau ruangan milik Terbanding dan tetap melakukan

ng

pembayaran uang sewa kepada Terbanding dengan pembayaran dilakukan secara bulanan, kemudian pembayaran sewa masih mengacu pada harga

Pe

sewa yang berlangsung sebelumnya dan Terbanding telah menerima harga sewa dari Pembanding tersebut. Bahwa selanjutnya berdasarkan adanya pertemuan-pertemuan untuk

membicarakan biaya sewa gedung atau ruangan milik Terbanding yang disewa oleh Pembanding tersebut, maka disepakati harga sewa setiap bulannya menjadi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sehingga untuk pembayaran sewa pada periode bulan Mei 2013 Pembanding telah membayarkan biaya sewa gedung milik Terbanding sebesar Rp. 20.000.000.-


(dua puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Terbanding pembayaran sewa dari Pembanding sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut yang berlaku sampai dengan selesainya masa sewa perpanjangan untuk kedua kalinya yaitu sampai dengan berakhirnya pada tanggal 25 April 2015, sehingga mengacu kepada perpanjangan untuk 2 tahun tahap pertama, maka

da n

perpanjangan sewa menyewa periode kedua kalinya antara Pembanding dan Terbanding untuk 2 (dua) tahun perpanjangan berikutnya adalah sah secara hukum dan mengikat bagi kedua belah pihak baik Pembanding dan Terbanding, sehingga masa sewa Pembanding tersebut berakhir pada

Me

tanggal 25 April 2015.

Bahwa akan tetapi walaupun belum berakhir masa sewa untuk periode kedua antara Pembanding dengan Terbanding yang mengacu pada Hak Retensi yang diberikan kepada pembanding dalam Akta No. 1 tertanggal 6

gi

Mei 2008 pada pasa 1 ayat 3 yang dibuat di hadapaan Fenty Iska, SH., Sp.N., Notaris di Medan tersebut, Terbanding telah malakukan pemutusan

ing

Kontrak atau hak penyewaan Pembanding secara sepihak tanpa persetujuan Pembanding sebagai penyewa dengan cara terlebih dahulu mematikan aliran listrik pada tanggal 8 Januari 2014 ke ruangan yang disewa oleh Pembanding

nT

tersebut dan kemudian melakukan penutupan, selanjutnya Terbanding menyampaikan kepada Pembanding bahwasanya Pembanding tidak lagi diperbolehkan untuk melanjutkan penyewaan gedung atau ruang milik

ila

Terbanding dalam menjalankan usaha Pembanding tersebut, padahal Pembanding masih memiliki hak sewa hingga sampai tanggal 25 April 2015, oleh karena tindakan dan perbuatan Terbanding yang melakukan pemutusan

ad

kotrak secara sepihak telah merugikan Pembanding sebagai penyewa yang tidak dapat melanjutkan usahanya hingga sampai berakhirnya masa sewa sampai dengan tanggal 25 April 2015 dan perbuatan maupun tindakan

ng

Terbanding kepada Pembanding tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak-hak dan kepentingan Pembanding.

Pe

Bahwa kemudian setelah dilakukan penutupan secara sepihak usaha

Pembanding, ternyata keesokan harinya pada tanggal 9 Januari 2016, Terbanding telah memberikan izin kepada pihak lain untuk membuka cafe baru diareal tempat Terbanding tersebut sehingga dengan kondisi demikian dapat dilihat adanya itikat tidak baik dari Terbanding untuk melaksanakan sewa yang sedang berjalan antara Pembanding dengan Terbanding, dengan tujuan supaya Pembanding tidak lagi menjalankan usahanya di tempat


Terbanding tersebut, dan dapat memberikan kepada pihak lain untuk membuka usaha di lokasi Terbanding. Bahwa dengan pemutusan hak penyewaan yang dilakukan Terbanding tersebut secara sepihak padahal Pembanding masih memilik hak penyewaan hingga sampai dengan tanggal 25 April 2016, maka dengan ini Pembanding

da n

mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk meninjau ulang putusan Pengadilan Negeri Medan No. 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 10 Februari 2016 tersebut, karena tidak

Me

sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang telah merugikan kepentingan Pembanding. Bahwa

selanjutnya

Pembanding

sangat

keberatan

dengan

pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

gi

141/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 10 Februari 2016 pada halaman 46 alinea 3 dan 4 yang berbunyi:

ing

“Menimbang, bahwa sejak 21 April 2011 persewaan sudah berakhir, dan sejak 2011 hingga sesudahnya hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi perikatan Alam (natuurlijk verbintenis)”.

nT

“Menimbang, Bahwa akan tetapi Penggugat tetap memberikan uang kepada Tergugat walaupun waktu sewa sudah berakhir dan Tergugat berdiam diri saja dengan alasan kasihan dan pertimbangan moral”.

ila

Bahwa setelah berakhirnya masa sewa sebagaimana Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fenty Iska, SH., Sp.N., Notaris di Medan, telah disepakati dan disetujui bersama

ad

perpanjang sewa menyewa secara lisan oleh kedua belah pihak antara Pembanding dan Terbanding, hal ini terungkap fakta hukum bahwasanya Pembanding telah mempergunakan gedung atau ruangan milik Terbanding

ng

sebagai tempat usaha dan Pembanding telah menyerahkan kewajiban kepada Terbanding berupa pembayaran biaya sewa kepada Terbanding,

Pe

sedangkan Terbanding telah menyerahkan gedung atau ruangan milik Terbanding

untuk

dipakai

Pembanding

sebagai

tempat

usaha

dan

Terbanding telah menerima pembayaran sewa dari Pembanding setelah habis masa kontrak dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 6 Mei 2008 tersebut, sehingga jelas dan nyata antara Pembanding dengan Terbanding telah ada kesepakatan bersama untuk perpanjangan sewa menyewa setelah berakhirnya masa sewa 3 (tiga) tahun sebagaimana dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat


dihadapan Fenty Iska, SH., Sp.N., Notaris di Medan, sehingga sangat keliru dan tidak berdasar hukum pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang menyatakan sewa menyewa telah berakhir sejak 21 April 2011 dan menyatakan hubungan Pembanding dengan Terbanding menjadi perikatan Alam (natuurlijk verbintenis).

da n

Bahwa walaupun tidak dibuat perjanjian perpanjangan sewa menyewa secara tertulis antara Pembanding dengan Terbanding setelah berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa yang dituangkan dalam Akta No. 01 tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fenty Iska, SH., Sp.N., Notaris di Medan, akan

Me

tetapi dasar perpanjangan sewa menyewa tersebut adalah merujuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat sebelumnya antara Pembanding dengan Terbanding yaitu Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fenty Iska, SH., Sp.N., Notaris di Medan,

gi

Pembanding selaku penyewa diberi hak kewenangan untuk memperpanjang penyewaan untuk jangka waktu 2 x 2 (dua kali dua) tahun setelah berakhir

ing

masa sewa, hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Akta No. 01 tanggal 6 Mei 2008 tentang Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat dihadapan Fenty Iska, SH., Sp.N., Notaris di Medan, maka pertimbangan hukum dalam

nT

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn., tanggal 10 Februari 2016 yang mengatakan hubungan Pembanding dengan Terbanding sejak

2011

menjadi

perikatan

alam

(natuurlijk

verbintenis)

adalah

ila

pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka oleh karenanya patut dan layak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa mengadili dan memutus

ad

perkara aquo untuk membatalkan pertimbangan tersebut diatas. Bahwa selanjutnya mengenai uang yang diserahkan Pembanding

kepada Terbanding adalah merupakan pembayaran sewa yang telah

ng

disepakati bersama antara Pembanding dengan Terbanding atas gedung atau ruangan milik Terbanding yang telah dipergunakan Pembanding sebagai

Pe

tempat usaha, sehingga sangat tidak beralasan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengatakan adanya rasa kasihan dan pertimbangan moral yang telah menerima uang dari Pembanding tersebut. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas yang sesuai

dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan yang telah terungkap didepan persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara aquo dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan di persidangan.


Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dan argumentasi yuridis diatas, sangat berdasar menurut hukum bagi Pembanding/Penggugat untuk keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di dalam Putusannya tersebut, sehingga akhirnya Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Pada

da n

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan Banding Pembanding dan kemudian berkenan kiranya memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut: -

Menerima

Permohonan

Banding

-

Membatalkan

Pembanding/Penggugat

Me

tersebut.

dari

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

141/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tertanggal 10 Februari 2016. MENGADILI SENDIRI: DALAM PROVISI -

gi

I.

Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa

ing

menyewakan kepada pihak lain selain dari Penggugat terhadap ruangan yang telah disewakan kepada Penggugat tersebut, sebelum perkara ini diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai

II.

nT

berkekuatan hukum tetap. DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR:

ila

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini.

ad

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01, tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat dihadapan

ng

“Fenty Iska, SH, Sp.N.” Notaris di Medan.

4. Menyatakan

masa

sewa

antara

Penggugat

dan

Tergugat

sebagaimana dimaksud dalam objek sewa di dalam Akte Perjanjian

Pe

Sewa Menyewa Nomor 01, tanggal 6 Mei 2008, yang dibuat dihadapan “Fenty Iska, SH, Sp.N, Notaris di Medan, berakhir pada tanggal 25 April 2015.

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak serta kepentingan hukum Penggugat atas sewa tersebut. 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik Material maupun Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 9.066.000.000,-


(sembilan milyar enam puluh enam juta rupiah) secara terang dan tunai. 7. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

bunga

sebesar

Rp.

81.320.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan

da n

dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna.

8. Menghukum Tergugat untuk memberikan prioritas kepada Penggugat untuk diberikan hak sewa atas ruangan milik Tergugat tersebut. 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom)

Me

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna.

gi

10. Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit voerbar bij voorraad) meskipun Tergugat ataupun

Kasasi.

ing

pihak lain mengajukan Gugatan, Perlawanan, Banding ataupun

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

nT

dalam perkara ini.

Pe

ng

ad

ila

Menimbang bahwa Tergugat sebagai Terbanding telah mengajukan konta memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan keberatan atas pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama yang pada kesimpulan akhirnya menolak gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat, dimana alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam keberatannya adalah kabur dan tidak jelas serta justru telah salah dalam menafsirkan yang tertulis dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fenty Iska, S.H., Sp.N Notaris di Medan, sehingga sangat berdasar menurut hukum bagi Majelsi Hakim Banding untuk mengesampingkan alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut. - Bahwa alasan-alasan Banding yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal baru oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Banding, sehingga sangat berdasar menurut hukum dalildalil tersebut untuk ditolak, serta sangat berdasar menurut hukum pula Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tertanggal 10 Februari 2016 untuk dikuatkan. - Bahwa alasan permohonan banding Dalam Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2016 yang diajukan Pembanding atas pertimbangan-


Pe

ng

ad

-

ila

-

nT

ing

gi

Me

-

da n

-

pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya No. 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tertanggal 10 Februari 2016 tersebut, adalah merupakan alasan permohonan banding yang tidak beralasan secara hukum. Bahwa Terbanding/Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 11 (sebelas) oleh karena Terbanding/Terguggat menilai pertimbangan hukum yang digunakan dan disampaikan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dan sesuai dengan kaedah hukum serta telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan Tingkat Pertama sebelumnya. Bahwa alasan permohonan Banding yang diajukan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusan dalam perkara aquo dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga berkesimpulan bahwasanya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah justru alasan yang sangat keliru dan tidak benar, oleh karena Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana benar bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya, sehingga sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak atau mengesampingkan alasan Banding Pembanding/Penggugat tersebut. Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya No. 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tertanggal 10 Februari 2016, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah mempunyai nilai bukti hukum yang diajukan Terbanding/Tergugat. Bahwa justru apabila diperhatikan atau berpedoman kepada Dalil dalam Gugatan maupun dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding/Pengguga, Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikannya sesuai dengan Prinsip Hukum Pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan 163 HIR atau ketentuan pasal 283 RBG, dimana Penggugat/Pembanding hanya mengajukan bukti surat tanpa alat bukti lainnya, termasuk tidak dapat menghadirkan saksi dalam persidangan, dimana kesempatan Pembanding/Penggugat dalam mengajukan saksi cukup lama sehingga memakan waktu persidangan pada Tingkat Pertama (Vide. bagian bawah pada halaman 42 (empat puluh dua) Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 10 Februari 2016), sehingga sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah sesuai dengan fakta persidangan serta telah tepat dalam mengartikan Hak Retensi yang dimaksud di dalam Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008, dimana masa sewa menyewa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat

-


Pe

ng

ad

ila

nT

ing

gi

Me

da n

habis tanggal 21 April 2011 dan Pembanding/Penggugat tidak ada mengajukan permohonan perpanjangan sewa kepada Terbanding/Tergugat, sehingga Hak Retensi yang di klaim oleh Pembanding/Penggugat tidak berlaku, dimana pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 Alinea II (dua) Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fenty Iska, S.H., Sp.N Notaris di Medan yang berbunyi “Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang antara kedua belah pihak dengan harga dan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang akan ditetapkan dikemudian hari oleh kedua belah pihak, asal Pihak Kedua/Penyewa memberitahukan kehendaknya tersebut Kepada Pihak Pertama/Yang Menyewakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dengan ketentuan apabila tidak tercapai kata sepakat mengenai harga sewa yang akan datang, maka Perjanjian ini tetap berakhir pada tanggal 21 (dua puluh satu) April 2011 (dua ribu sebelas)”, dimana Pembanding/Penggugat sama sekali tidak ada mengajukan permohonan perpanjangan sewa gedung kepada Terbanding/Tergugat yang dimaksud dalam perkara aquo, serta telah sesuai juga dengan Bukti T-4 yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa Terbanding/Tergugat telah menyurati Pembanding/Penggugat untuk mempertanyakan tentang kelanjutan kerjasama 2 (dua) tahun kedepan, akan tetapi hingga tanggal 21 April 2011 atau masa sewa berakhir, surat tersebut tersebut tidak dibalas ataupun ditanggapi oleh Pembanding/Penggugat. - Bahwa Pembanding/Penggugat telah salah dan keliru dalam mengartikan Hak Retensi yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Paragraf III (tiga) Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fenty Iska, S.H., Sp.N Notaris di Medan, oleh karena sebelum Pasal 1 Paragraf III (tiga), telah diatur sebelumnya syarat-syarat Hak Retensi tersebut di dalam Pasal 1 Paragraf II (dua), sehingga pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 46 (empat puluh enam) Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 1 Paragraf III (tiga) terkait dengan Hak Retensi merupakan perjanjian bersyarat seperti yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1253 KUHPerdata adalah telah tepat dan tidak perlu ditafsirkan lain. - Bahwa dalil-dalil dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan sewa kepada Terbanding/Terggugat secara lisan dan telah disetujui dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak adalah dalil yang mengadaada dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat dalam persidangan Tingkat Pertama, sehingga dalil tersebut sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Banding untuk menolak atau mengesampingkan dalil tersebut. - Bahwa dalil Pembanding/Penggugat pada halaman 5 (lima) dalam Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan “…, yang disadari adanya kesepakatan bersama secara lisan tersebut untuk melanjutkan


Pe

ng

ad

ila

nT

ing

gi

Me

da n

perpanjangan penyewaan gedung tersebut” adalah dalil yang salah dan keliru, dimana berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa tidak pernah ada perjanjian perpanjangan sewa menyewa gedung milik Terbanding/Tergugat baik secara lisan maupun tulisan, dimana berdasarkan fakta persidangan terungkap, baik berdasarkan jawaban, duplik, maupun kesimpulan dari Terbanding/Terggugat serta berdasarkan keterangan saksi dari Saudara Dohar Siregar yang menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat tetap menggunakan gedung milik Terbanding/Tergugat adalah berdasarkan kebijaksanaan serta belas kasihan dari Terbanding/Tergugat, sehingga sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Banding untuk menolak atau mengesampingkan dalil tersebut. - Bahwa perlu Terbanding/Tergugat sampaikan, setelah masa sewa gedung habis pada tanggal 21 April 2011, Pembanding/Penggugat tetap menguasai dan mengusahai gedung milik Terbanding/Tergugat tersebut tanpa perjanjian sewa menyewa yang baru, melainkan atas rasa belas kasihan dari Terbanding/Tergugat serta biaya sewa yang Terbanding/Tergugat terima yaitu sejak bulan april 2011 sampai dengan bulan April tahun 2012 hanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan, dan sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, Terbanding/Tergugat terima hanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Terbanding/Tergugat, dimana hal tersebut telah Terbanding/Tergugat buktikan pada persidangan Tingkat Pertama. - Bahwa dengan demikian, sesuai dengan fakta hukum dan dasar Banding/Gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini dalam kaitannya dengan Dalil Perbuatan Melawan Hukum dan Hak Retensi yang tidak dapat dibuktikan Pembanding/Penggugat, maka sangat beralasan secara hukum untuk menolak Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut. - Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Terbanding/Tergugat tersebut diatas sangat berdasar menurut hokum serta dilengkapi dengan bukti-bukti otentik yang sudah diperiksa oleh Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama, maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Banding untuk menerima Kontra Memori Banding ini serta menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya No. 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 10 Februari 2016 tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan kaedah-kaedah hokum yang berlaku, dan oleh karena itu Terbanding/Tergugat memohon kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini di tingkat banding, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dalam memberikan Putusan terhadap Perkara ini, untuk menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri


da n

Medan No. 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 10 Februari 2016 tersebut, dengan amarnya sebagai berikut: - Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut. - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 10 Februari 2016. - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Tingkat Banding ini. Menimbang bahwa menanggapi permohonan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan memori banding dan kontra memori

Me

banding tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan pengadilan negeri tersebut seperti di bawah ini. DALAM PROVISI

Menimbang bahwa tentang tuntutan PROVISI tersebut Majelis Hakim telah

mempertimbangkannya

yang pada

gi

pengadilan tingkat pertama pokoknya sebagai berikut:

ing

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa menyewakan kepada pihak lain selain dari Penggugat terhadap ruangan

nT

yang telah disewakan kepada Penggugat tersebut, sebelum perkara ini diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai berkekuatan hukum tetap. Bahwa terhadap Tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim berpendapat

ila

bahwa hal-hal yang dimintakan di dalam Tuntutan Provisi tersebut adalah sudah termasuk bagian dari pokok perkara sehingga Tuntutan Provisi

ad

tersebut, harus dinyatakan ditolak. DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI

ng

Menimbang

bahwa

terhadap

pengadilan tingkat pertama

telah

eksepsi

tersebut

Majelis

mempertimbangkannya

Hakim

yang pada

Pe

pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya

sebagai berikut: Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan: -

Perkumpulan Medan Club adalah suatu badan hukum yang didirikan pada tanggal 19 September 1979 sebagaimana Akte Nomor 24 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Medan Club.


-

Perkumpulan Medan Club merupakan badan hukum yang jelas dan terang yang di dalamnya terdapat unsur Penasehat dan unsur pengurus sebagaimana daftar Penasehat dan Pengurus Medan Club Periode 20132017 terdiri dari 13 (tigabelas) Penasehat dan 17 (Tujuh belas) orang pengurus oleh karena itu seharusnya Penggugat mengikutsertakan

-

da n

Penasehat dan Pengurus dalam surat Gugatannya.

Berdasarkan dalil-dalil sangkalan Tergugat tersebut diatas maka Tergugat memohon supaya Majelis Hakim menyatakan menolak atau

diterima (niet onvankelijk verlaard).

Me

setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat

Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut seluruhnya sudah menyinggung pokok perkara, dengan demikian keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan

DALAM POKOK PERKARA

gi

Turut Tergugat dinyatakan ditolak.

ing

Menimbang bahwa terhadap pokok perkara tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama

telah

mempertimbangkannya

yang pada

pokoknya sebagai berikut:

tersebut diatas.

nT

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

Bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka Majelis

ila

Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara melakukan pemadaman lampu dan penutupan tempat usaha Penggugat

ad

sebelum masa sewa berakhir pada tanggal 25 April 2015 sebagaimana Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008. Bahwa Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat dengan

ng

mendalilkan bahwa Tergugat tidak benar melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai

Pe

dengan Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008. Bahwa Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008

adalah Akta yang dibuat oleh Notaris FENTY ISKA, S.H., Sp.N., maka akta tersebut adalah Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian sebelum dibuktikan putusan sebaliknya. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 s/d bukti P-26.


Bahwa untuk sebaliknya pihak Tergugat disamping menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi Fathul Andi Rizki Harahap dan saksi Doharma MH Siregar, Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda bukti T-A s/d bukti T-D dan bukti T-1 s/d bukti T-17 serta bukti PR-1d.kT-1 s/d PR8d.kT-8.

da n

Bahwa karena gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim memulai pertimbangannya dari Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008 yang menjadi dasar gugatan Penggugat.

Me

Bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fenty Iska, S.H., Notaris di Medan., telah terjadi suatu perjanjian dan pengikatan diri berupa sewa menyewa, dimana Penggugat telah menyewa berupa ruangan Aula

gi

Film Lantai II beserta Ruangan Deli Bar, Melati Room yang seluruhnya terletak di bawah lantai I milik dari Tergugat yang terletak di Jalan RA Kartini

ing

No. 36 Medan.

Bahwa disepakati kedua belah pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat bahwa sewa menyewa tersebut berlangsung dalam jangka waktu 3

nT

(tiga) tahun terhitung mulai dari tanggal 21 April 2008 sampai 21 April 2011 dan dapat diperpanjang selama 2x2 tahun apabila telah habis masa sewa menyewa tersebut.

ila

Bahwa dalam Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008 juga disepakati bahwa harga sewa sebesar Rp. 390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) tahun, dengan pembayaran

ad

dicicil sebanyak 3 (tiga) bulan, yaitu: Tahap I (pertama) sebesar

Rp. 100.000.000,-

-

Tahap II (kedua) sebesar

Rp. 130.000.000,-

-

Tahap III (ketiga) sebesar

Rp. 160.000.000,-

ng

-

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat

Pe

ternyata Penggugat mendalilkan bahwa Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008 memiliki Hak Retensi yang seolah-oleh berlaku secara otomatis. Bahwa dalam Pasal 1 alinea III (ketiga) Perjanjian Sewa Menyewa

tersebut, dimana yang berbunyi “Pihak Pertama/yang menyewakan juga memberikan Hak Retensi Penyewaan Ruangan tersebut di atas untuk masa 2x2 (dua kali dua) tahun berikutnya dengan harga sewa yang akan disesuaikan kemudian sesuai standart yang berlaku umum”.


Bahwa Penggugat keliru mengartikan Hak Retensi yang dimaksud di dalam Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008 dimana masa sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat habis tanggal 21 April 2011 dan Penggugat tidak ada mengajukan permohonan perpanjangan sewa kepada Tergugat sehingga Hak Retensi yang di klaim oleh Penggugat

da n

tidak berlaku.

Bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mendalilkan bahwa sebelum masa sewa tanggal 21 April 2011 habis, pada tanggal 31 Maret 2011 Tergugat telah menunjukkan itikad baik dengan menyurati Penggugat untuk

Me

mempertanyakan tentang kelanjutkan kerjasama 2 (dua) tahun kedepan, namun surat tersebut tidak dibalas/ditanggapi oleh Penggugat hingga masa sewa habis pada tanggal 21 April 2011 (Vide bukti T-4).

Bahwa bukti P-1 pada Pasal 1 Paragraf 3 merupakan perjanjian

gi

bersyarat seperti yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1253 KUHPerdata karena perjanjian sewa-menyewa akan ditentukan di kemudian hari, tetapi tidak

mengajukan

ing

Penggugat/Penyewa

permohonan

perpanjangan

sedangkan masa perjanjian sewa sudah berakhir karena penyewa dan yang meyewakan tidak terdapat kesepakatan mengenai harga sewa. sejak 21 April 2011 persewaan sudah berakhir, dan sejak

nT

Bahwa

2011 hingga sesudahnya hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi perikatan alam (natuurlijk verbintenis).

ila

Bahwa akan tetapi Penggugat tetap memberikan uang kepada Tergugat walaupun waktu sewa sudah berakhir dan Tergugat berdiam diri saja dengan alasan kasihan dan pertimbangan moral. keadaan

ad

Bahwa

menyerahkan

sejumlah

persewaan uang

berakhir

kepada

dan

Tergugat

Penggugat

tetap

tersebut

dapat

dikwalifikasikan sebagai perikatan alam (natuurlijk verbintenis) sebagaimana

ng

yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1359 ayat (2) KUHPerdata yang pada prinsipnya mengatakan bahwa terhadap perikatan alam yang telah dipenuhi

Pe

secara sukarela tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melaksanakan kewajiban-

kewajibannya sesuai dengan Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008 (bukti P-1 Juncto bukti T-1). Bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya sebaliknya pihak Tergugat berhasil mempertahankan dalil-dalil sangkalannya.


Bahwa gugatan pihak Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum harus dinyatakan ditolak karena ternyata pihak Tergugat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008 (bukti P-1 Juncto bukti T-1). Bahwa karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak,

da n

maka gugatan selebihnya yang digantungkan ke gugatan pihak tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak. DALAM REKONPENSI bahwa

dalam rekonpensi

pengadilan tingkat pertama

telah

bahwa

Majelis

mempertimbangkannya

pokoknya sebagai berikut: Menimbang

tersebut

Me

Menimbang

maksud

dan

tujuan

gugatan

Hakim

yang pada

rekonvensi,

Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas. bersama-sama

dengan

jawaban

maka

gi

Bahwa

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang

ing

pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang tidak berdasar

hukum

menyebabkan

rusaknya

ketentraman

Penggugat

nT

Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan merusak reputasi dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat

Konpensi

memohon

supaya

gugatan

Tergugat

ila

Rekonpensi/Penggugat Konpensi dinyatakan ditolak dan setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah pemilik

ad

ruangan Aula Film Lantai II beserta Ruangan Deli Bar, Melati Room yang seluruhnya terletak di bawah lantai I milik dari Tergugat yang terletak di Jalan RA Kartini No. 36 Medan yang disewakan kepada Penggugat berdasarkan

ng

Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008 (bukti P-1 Juncto bukti T-1).

Pe

Bahwa meskipun masa sewa sudah habis, walaupun telah berulang

kali diingatkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Penggugat

dengan

melayangkan

surat,

akan

tetapi

Tergugat

Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mau mengosongkan Aula Film Lantai II

beserta

Ruangan

Deli

Bar,

Melati

Room

sehingga

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat menggunakan/menyewakan kembali kepada pihak lain.


Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menderita kerugian: A. Kerugian Materiil -

Tidak dapat disewakan kembali Ruangan Objek Sewa kepada pihak lain: a. Sewa dari bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 Rp. 20.000.000 X

da n

12 bulan Rp. 240.000.000,-

b. Denda keterlambatan perhari selama tahun 2014 Rp. 100.000,- X 365 hari Rp. 36.500.000,-

c. Sewa dari bulan Januari 2015 s/d Agustus 2015 Rp. 20.000.000 x 8

Me

bulan Rp. 160.000.000,-

d. Denda keterlambatan perhari selama tahun 2014 Rp. 100.000,- X 231 hari -

Rp. 23.100.000,-

Biaya transportasi, akomodasi dan biaya lainnya Rp. 200.000.000,-

gi

B. Kerugian Immateriil

Untuk mempermudah perhitungan sehingga menjadi sebesar Rp.

-

Bahwa

agar

ing

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tergugat

Rekonpensi/Penggugat

Konpensi

dihukum

membayar biaya moratoir sebesar 6% pertahun dari total nilai Rp.

nT

659.600.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan. -

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk

ila

membayar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) pertahunnya sampai dengan secara sukarela menyerahkan objek sewa dalam

keadaan

kosong

kepada

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat

-

ad

Konpensi.

Bahwa supaya gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak menjadi

sia-sia,

maka

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat

Konpensi

ng

memohon supaya diletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak/tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

Pe

Bahwa

berdasarkan

Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat

dalil-dalil

Konpensi Konpensi

gugatan

Rekonpensi

Penggugat

tersebut

maka

Penggugat

memohon

supaya

Majelis

Hakim

memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara Rekonpensi ini.


3. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tertanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan FENTY ISKA, S.H., Sp.N., Notaris di Medan. 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 50.659.600.000,- (Lima puluh milyar enam

da n

ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Moratoir sebesar 6% x Rp. 659.600.0000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat

Me

Rekonpensi memenuhi seluruh kewajibannya.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) pertahun sampai objek sewa diserahkan secara sukarela dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonpensi.

gi

7. Menyatakan putusan dalam perkara Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbar bij vorrad) walaupun timbul verzet, banding

ing

dan kasasi.

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.

nT

Bahwa terhadap gugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Bahwa

berhubung

gugatan

Penggugat

Rekonpensi/

Tergugat

perkara,

ila

Konpensi sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan pokok sudah

dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

maka

gugatan

Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang berhubungan

ad

dengan menyatakan supaya gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, tidak akan dipertimbangkan lagi dan mengambil alih semua pertimbangan hukum

ng

gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat

Pe

Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi lahir oleh karena adanya Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan FENTY ISKA, S.H., Sp.N., Notaris di Medan, yaitu berlaku sejak tanggal 21 April 2008 dan berakhir sampai dengan tanggal 21 April 2011. Bahwa berdasarkan Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01 tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat dihadapan FENTY ISKA, S.H., Sp.N., Notaris di Medan, yaitu berlaku sejak tanggal 21 April 2008 dan berakhir sampai


dengan tanggal 21 April 2011 Majelis Hakim berpendapat bahwa akte tersebut beralasan hukum dinyatakan sah dan berharga dengan demikian petitum ke-3 gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi harus dinyatakan dikabulkan. Bahwa sepanjang petitum point 4 yang menyatakan Menghukum

da n

Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 50.659.600.000,- (Lima puluh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan petitum point 5 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Moratoir sebesar 6% x Rp.

Me

659.600.0000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat Rekonpensi memenuhi seluruh kewajibannya, serta petitum point 6 yang menyatakan Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Rp. 240.000.000,-

gi

(dua ratus empat puluh juta rupiah) pertahun sampai objek sewa diserahkan secara sukarela dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonpensi,

ing

haruslah ditolak karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat merinci secara jelas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan juga tidak didukung dengan bukti-bukti

nT

yang kuat untuk mengabulkan permohonan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang dimaksud.

Bahwa karena di dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan

ila

maka sepanjang petitum ke-7 gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara Rekonpensi ini, harus dinyatakan ditolak.

ad

Bahwa karena Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi berada

dipihak yang menang maka petitum point 8 gugat Rekonpensi, yang Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh ongkos yang

ng

timbul dalam perkara ini dinyatakan dikabulkan. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Pe

Bahwa karena Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi berada di

pihak yang kalah maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 10 Februari 2016 tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik


berupa bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan

keberatan

Pembanding

tersebut

hanyalah

merupakan

da n

pengulangan saja. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar bahwa Penggugat Dalam Konpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Dalam Rekonpensi,

Me

Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Menimbang bahwa oleh karena keberatan Pembanding di dalam

gi

Memori Bandingnya tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Memori Banding tersebut harus

ing

dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding tersebut sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut oleh karena itu dapat dibenarkan.

nT

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 10

ila

Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan. Menimbang bahwa karena Penggugat sebagai Pembanding di pihak

ad

yang kalah, maka Pembanding harus dihukum umtuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.

ng

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan

Pe

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding. 2. Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

141/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkan banding.

3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh: BENAR KARO-KARO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAHI, S.H., M.H. dan Dr. ALBERTINA HO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari ini Senin tanggal

da n

13 Februari 2017 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAIK SITEPU, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA MAJELIS

BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

gi

1. AGUSTINUS SILALAHI, S.H., M.H.

Me

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

ing

Dr. ALBERTINA HO, S.H., M.H.

nT

PANITERA PENGGANTI

BAIK SITEPU, S.H.

Perincian biaya perkara:

ila

Meterai ----------------: Rp 6.000,-

Redaks ----------------: Rp 5.000,Pemberkasan --------: Rp 139.000.-

ad

Jumlah-----------------: Rp.150.000,-

Pe

ng

(Seratus lima puluh ribu rupiah).


Pengadilan Tinggi Medan

Recommend Documents