ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 207/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
GI
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
ING
sebagai berikut dalam perkara antara :
1. PT MULTI ADVERINDO, berkedudukan di Perumahan Cemara Asri, Jl. Mawar No. 5 Medan Sumatra Utara 20371, yang diwakili oleh
Askaris
Chioe
Direktur
Utama,
dalam hal ini
NT
memberikan kuasa kepada David Abraham, BSL, P Aji Hari Setiawan, S. H., M. H., Fredy H. L. Tobing, S. H., Ellsy Novita, S. H., Diyanti Polhaupessy, S. H., Raman Sharma,
ILA
S.H., Para Advokat pada Abraham Law Firm beralamat di Prince Centre Lt. 10
Jalan Jend Sudirman Kav 3 - 4
Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
NG AD
23 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Terbantah I;
2. PT GEOSTRUCTURE DYNAMICS, berkedudukan di Jalan Roxy Mas bisnis Centre Blok C 5 No. 2 Jl. KH Hasim Ashari, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hartanto Legowo Direktur Utama,
PE
dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Abraham, BSL, P Aji Hari Setiawan, S. H., M. H., Fredy H. L. Tobing, S. H., Ellsy Novita, S. H., Diyanti Polhaupessy, S. H., Raman Sharma, S.H., Para Advokat pada Abraham Law Firm beralamat di Prince Centre Lt. 10 Jalan Jend Sudirman Kav 3 - 4 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Terbantah II; Lawan
PT RANYZA ENERGY, berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar, Rukan Permata Senayan Blok B- 08 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, yang diwakili oleh Beng Phangadi Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marah Muda HD. Harahap,
ME DA N
-2-
S.H., Irwansyah gultom, S. H., dan Nazarudin Lubis, S. H. Advokat, beralamat di Jalan Sei Batanghari No. 52/Jalan Manunggal
No.
10
Kota
Medan,
Sumatra
Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015, selanjutnya
disebut
Terbanding
semula
GI
Pembantah;
sebagai
ING
Dan
PT MANUNGGAL ENGINEERING, berkedudukan di Wisma GKBI lantai 39 Jalan. Jend. Sudirman No. 28 Kelurahan Bendungan
NT
Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10210 , yang diwakili oleh Isworo Triadi Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desri Novian, S. H., M. H., Tubagus Sukatma, S. H., M. H., Bhakti M A, S. H., M. H.,
ILA
Elvira Hanum, S. H., MKn, Dian Juniar Amelia, S. H., Rt. Fifi Suryaputri, S. H, Antonius Danar Prasetya, S. H., Nicholas R E Harahap, S. H., Para Advokat pada Novian & Partners
NG AD
beralamat di Royal Palace Blok A-19 Jl. Prof Dr. Soepomo, S. H. No. 178 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Terbantah III;
Pengadilan Tinggi tersebut;
PE
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Pembantah dengan Surat Bantahan tanggal 25 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 Februari 2015 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Kis, telah mengajukan bantahan sebagai berikut: A. Bahwa PEMBANTAH keberatan dan menolak pelaksanaan sita eksekusi sebagaimana
Penetapan
Ketua
04/PEN.ST.Eks/PDT/2014/PN-Kis
Pengadilan Jo.
Negeri
Nomor:
Kisaran
Nomor:
12/WASIT/2010/PN-
JKT.PST., tertanggal 23 Oktober 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Sita.Eks/2014/PN-Kis, tertanggal 19 November 2014 Jo. Penetapan
ME DA N
-3-
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 072/2013/Eks., tertanggal 26 Juni 2014.
B. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan TERBANTAH I dan TERBANTAH II, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan
GI
Penetapan No. 072/2013/Eks., tertanggal 26 Juni 2014 untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap: Tanah setempat dikenal dengan Desa Kuala Indah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, SK
ING
No.S.454/MenHut-VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 atas nama PT. Ranyza Energi seluas 52 Ha (lima puluh dua Hektar).
C. Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta
NT
bantuan delegasi untuk melakukan sita eksekusi melalui Pengadilan Negeri Kisaran dan karenanya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran memberikan Penetapan
Nomor:
04/PEN.ST.Eks/PDT/2014/PN-Kis tertanggal
23
Oktober
Nomor:
2014
dan
ILA
12/WASIT/2010/PN-JKT.PST.,
Jo.
memerintahkan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap: Tanah setempat dikenal dengan
NG AD
Desa Kuala Indah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, SK No.S.454/MenHut-VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 atas nama PT. Ranyza Energi seluas 52 Ha (limapuluh dua Hektar). D. Bahwa pada tanggal 19 November 2014, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, telah dilakukan Sita Eksekusi terhadap: Tanah setempat dikenal dengan Desa Kuala Indah, Kecamatan Air Putih,
PE
Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, SK No.S.454/MenHutVII/2007 tanggal 12 Juli 2007 atas nama PT. Ranyza Energi seluas 52 Ha, sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Sita.Eks/2014/PN-Kis, tertanggal 19 November 2014. E. Bahwa PEMBANTAH sangat berkeberatan dan menyatakan menolak serta membantah pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan permohonan yang diajukan TERBANTAH I dan TERBANTAH II. Karenanya, PEMBANTAH memiliki hak hukum untuk mengajukan BANTAHAN melalui Pengadilan Negeri Kisaran (vide. Pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 206 ayat (6) Rbg). F. Bahwa sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
Nomor:
04/PEN.ST.Eks/PDT/2014/PN-Kis
Jo.
Nomor:
12/WASIT/2010/PN-JKT.PST., tertanggal 23 Oktober 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Sita.Eks/2014/PN-Kis, tertanggal 19 November 2014 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
ME DA N
-4-
072/2013/Eks., tertanggal 26 Juni 2014 tersebut tidak memenuhi syaratsyarat dan melanggar asas-asas dalam penyitaan dan karenanya eksekusi A-quo tidak memiliki kekuatan hukum,
sita
dengan alasan-alasan
hukum, bukti-bukti dan fakta-fakta sebagai berikut:
I. PEMBANTAH MERUPAKAN PEMEGANG HAK PENGUASAAN ATAS
GI
TANAH ATAS DASAR IZIN PINJAM PAKAI DARI NEGARA 1. Bahwa untuk dapat memperoleh Hak Penguasaan Atas Tanah yang
ING
merupakan kawasan hutan produksi seluas 52 Ha (limapuluh dua hektar), terletak di Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten
Asahan,
Provinsi
Sumatera
Utara,
PEMBANTAH
mengajukan Permohonan Pinjam Pakai kawasan Hutan Lindung dan
NT
Hutan Produksi Terbatas dalam rangka pembangunan PLTU Batubara 2 x 125 MW melalui Menteri Kehutanan R.I. Dan Menteri Kehutanan R.I. telah memberikan persetujuan sebagaimana Surat
ILA
Menteri Kehutanan RI No. S.454/MENHUT-VII/2007, tertanggal 12 Juli 2007 Perihal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) seluas 52 Ha Untuk
NG AD
Pembangunan PLTU Batubara 2 x 125 MW atas nama PT. Ranyza Energi di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Bukti P – 1). 2. Bahwa berdasarkan Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan R.I. tersebut, PEMBANTAH dibebani kewajiban diantaranya : -
menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan RI seluas ± 104 Ha yang “clear &
PE
clean” sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang digunakan.
-
Melaksanakan dan menanggung biaya reboisasi dan lahan kompensasi.
-
Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah digunakan tanpa menunggu selesainya pinjam pakai kawasan hutan.
-
Menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
-
Menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai dan sekitarnya.
ME DA N
-5-
-
Membayar ganti rugi nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada pemerintah atas kawasan hutan yang digunakan.
Dan selanjutnya, berdasarkan Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan
GI
R.I., PEMBANTAH telah menerima Izin Dispensasi Penggunaan Kawasan Hutan seluas 52 Ha (limapuluh dua Hektar) sebagaimana Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor:
SK.346/Menhut-II/2007,
ING
tertanggal 22 Oktober 2007 Tentang Izin Dispensasi Penggunaan Kawasan Hutan Seluas 52 Ha (limapuluh dua Hektar) kepada PT. Ranyza Energi untuk Pembangunan PLTU Batubara 2 x 125 MW
NT
Yang Terletak Di Desa Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Bukti P – 2). 3. Bahwa berkaitan dengan kewajiban PEMBANTAH dalam hal penyediaan lahan kompensasi seluas 104 Ha (seratus empat Hektar)
ILA
tersebut, Menteri Kehutanan R.I. telah mengeluarkan Surat No. S.39/MENHUR-VII/2008,
tertanggal
30
Januari
2008
Perihal
Persetujuan Lahan Kompensasi seluas 104 Ha di Desa Batu Kecamatan
NG AD
Jongjong,
Bahorok,
Kabupaten
Langkat,
Provinsi
Sumatera Utara atas nama PT. Ranyza Energi (Bukti P – 3). 4. Bahwa dikarenakan PEMBANTAH telah memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Prinsip dan Izin Dispensasi Penggunaan Kawasan Hutan seluas 52 Ha (lima puluh dua Hektar) tersebut,
maka Menteri Kehutanan R.I. telah mengeluarkan
PE
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 308/Menhut-II/2008, tertanggal 5 September 2008 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 52 HA (Limapuluh dua Hektar) untuk Pembangunan PLTU Batubara 2 x 135 MW Atas Nama PT. Ranyza Energi Yang Terletak Di Desa Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Bukti P – 4).
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK. 308/Menhut-II/2008, tertanggal 5 September 2008 ditetapkan hal-hal sebagai berikut: -
PT.
Ranyza
Energi
(PEMBANTAH)
diperkenankan
untuk
melaksanakan kegiatan pembangunan PLTU Batubara 2 x 135 MW dan bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan;
ME DA N
-6-
-
Izin Pinjam Pakai tersebut berlaku untuk jangka waktu awal 20 (duapuluh) tahun sesuai dengan rencana kerja PT. Ranyza Energi (PEMBANTAH) dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan perpanjangan yang dilakukan oleh pemegang izin paling lambat 6
GI
(enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin dengan mendasarkan pada masa berlaku Izin Usaha Ketenagalistrikan
-
ING
Untuk Kepentingan Umum (IUKU) atau Izin penggantinya; PT. Ranyza Energi (PEMBANTAH) wajib memenuhi ketentuanketentuan diantaranya sebagai berikut: a. Menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai dan
NT
kawasan hutan sekitarnya;
b. Menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, terjadinya erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam
ILA
pelaksanaan kegiatan di lapangan; c. Membantu pengamanan kawasan hutan sampai batas terluar areal pinjam pakai, khususnya memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai aktivitas illegal yang terjadi
NG AD
pada areal tersebut;
d. Membantu melakukan perlindungan hutan sampai dengan batas terluar areal pinjam pakai kawasan hutan;
e. Melakukan reklamasi dan/atau reboisasi atas bagian hutan yang dipergunakan untuk pembangunan PLTU Batubara 2 x 135 MW, sarana penunjangnya dan areal terganggu lainnya;
PE
f. Tidak memindahtangankan Izin kepada pihak manapun tanpa persetujuan Menteri Kehutanan.
-
Izin pinjam pakai tersebut dapat dibatalkan hanya dengan alasan untuk kepentingan nasional yang lebih tinggi dan mendesak dan dengan
memperhatikan
kepentingan
pemegang
izin
serta
dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 6. Bahwa PEMBANTAH memiliki hak untuk berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan sebagaimana yang diizinkan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan izin yang dimiliki dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai tersebut. 7. Bahwa karenanya, PEMBANTAH selaku pemegang hak penguasaan atas tanah harus dilindungi dari suatu sita eksekusi,
dimana
pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara yang
ME DA N
-7-
telah diputus melalui Putusan BANI tersebut (vide. Mahkamah Agung RI, Buku II – Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Hal. 101).
II. PEMBANTAH BUKANLAH PIHAK DALAM PERKARA-PERKARA YANG
GI
MENDASARI SITA EKSEKUSI
8. Bahwa Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri
ING
Kisaran berdasarkan permohonan sita eksekusi yang diajukan TERBANTAH I dan TERBANTAH II adalah merupakan tahap lanjutan dalam proses eksekusi atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Nomor:
343/III/ARB-BANI/2010,
tertanggal
6
NT
Desember 2010. (Bukti P - 5).
9. Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perkara Nomor: 343/III/ARBBANI/2010 yang telah diputus oleh BANI tersebut, adalah: PT. Multi Adverindo selaku PEMOHON I (TERBANTAH I)
-
PT. Geostructure Dynamics selaku PEMOHON II (TERBANTAH
ILA
-
-
NG AD
II)
PT. Manunggal Engineering selaku TERMOHON (TERBANTAH III)
10. Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 343/III/ARB-BANI/2010, juga terdapat Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase melalui Pengadilan Negeri Jakarta
PE
Pusat sebagaimana Perkara No.36/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, dengan pihak-pihak sebagai berikut : - PT. Manunggal Engineering selaku PEMOHON (TERBANTAH III)
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku TERMOHON I - PT. Multi Adverindo selaku TERMOHON II (TERBANTAH I) - PT.
Geostructure
Dynamics
selaku
TERMOHON
III
(TERBANTAH II) (Bukti P - 6). 11. Bahwa terbukti PEMBANTAH bukanlah merupakan pihak dalam perkara-perkara tersebut diatas, maka sangatlah tidak beralasan secara hukum untuk diletakkan sita eksekusi terhadap tanah yang
ME DA N
-8-
dikuasai
PEMBANTAH sebagaimana
Izin Pinjam Pakai
yang
diperoleh PEMBANTAH dari Menteri Kehutanan R.I.
III. BARANG MILIK PIHAK KETIGA TIDAK DAPAT DISITA
12. Bahwa Sita Eksekusi hanya diletakkan terhadap barang milik pihak tersita (vide. Pasal 197 ayat (1) dan (8) HIR atau Pasal 208 dan Pasal
GI
209 Rbg). Dan Sita Eksekusi yang diletakkan atas barang orang lain mengakibatkan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita itu
ING
dianggap tidak sah dan karenanya pengadilan melalui juru sita harus mengadakan penyelidikan yang teliti tentang identitas dan status barang yang hendak disita agar jangan sampai keliru menyita barang pihak ketiga (vide. M. Yahya Harahap, SH., Ruang Lingkup
NT
Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Juli 2006, Hal. 91).
13. Bahwa PEMBANTAH selaku pemegang hak penguasaan pinjam
ILA
pakai atas tanah yang terletak di Desa Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan izin pinjam pakai yang diperoleh dari Menteri Kehutanan R.I.,
NG AD
merupakan Pihak Ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan TERBANTAH I, TERBANTAH II maupun TERBANTAH III serta bukanlah pihak pihak dalam perkara-perkara yang mendasarkan sita eksekusi tersebut. Karenanya, sita eksekusi yang diletakkan terhadap tanah yang berada dalam penguasaan PEMBANTAH mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas syarat-syarat penyitaan, sehingga sita itu
PE
secara hukum dianggap tidak sah. IV. BARANG MILIK NEGARA TIDAK DAPAT DISITA 14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung RI No. 2539 K/Pdt/1985, tertanggal 30 Juli 1985, dinyatakan: “pada prinsip barang-barang milik Negara tidak dapat dikenakan Sita Jaminan/Sita Eksekusi, karena barang-barang milik Negara dipakai untuk melaksanakan tugas kenegaraan...” 15. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan: “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
ME DA N
-9-
c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. barang
tidak
bergerak
dan
hak
negara/daerah;
kebendaan
lainnya
milik
e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang
GI
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.” 16. Bahwa Larangan penyitaan yang diatur dalam Pasal 50 UU No. 1
ING
Tahun 2004 tersebut, antara lain:
Bersifat absolut atau mutlak
Tidak terbuka kemungkinan untuk menyita berdasarkan izin
NT
Mahkamah Agung, seperti halnya dahulu berdasarkan Pasal 66 ICW (Indische Comptabiliteitsweet). Dengan demikian, berdasarkan alasan apapun, dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik Negara (vide. M. Yahya
Hal. 323-324).
ILA
Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Cetakan kesebelas, Juli 2011,
17. Bahwa sebidang tanah seluas 52 Ha (lima puluh dua Hektar) yang
NG AD
terletak di Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara merupakan kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas, sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK. 308/MenhutII/2008, tertanggal 5 September 2008. 18. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang
PE
Kehutanan dinyatakan: “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara..”
19. Bahwa terbukti sebidang tanah dalam kawasan hutan seluas 52 Ha (lima puluh dua Hektar) yang terletak Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara merupakan barang tetap dan memiliki hak kebendaan kepunyaan Negara, karenanya terhadap Barang-barang tidak bergerak milik Negara tidak dapat dilakukan penyitaan. V. PEMBANTAH TIDAK PERNAH DIBERITAHU BAHWA TERHADAP TANAH YANG DIKUASAI PEMBANTAH DIAJUKAN SITA EKSEKUSI 20. Bahwa PEMBANTAH selaku pemegang hak penguasaan pinjam pakai atas tanah sesuai dengan Izin Pinjam Pakai yang diperoleh dari Menteri Kehutanan R.I., sepatutnya diberitahukan secara layak dan
ME DA N
- 10 -
patut atas dilakukannya sita eksekusi sesuai dengan ketentuan tata cara pemanggilan atau pemberitahuan yang ditentukan Pasal 390 HIR atau Pasal 718 Rbg (vide. M. Yahya Harahap, SH., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Juli 2006, Hal. 88).
GI
21. Bahwa oleh karena tidak adanya pemberitahuan maupun surat teguran kepada PEMBANTAH, maka sita eksekusi tersebut tidak
ING
sesuai dengan ketentuan tata cara pemanggilan atau pemberitahuan yang ditentukan Pasal 390 HIR atau Pasal 718 Rbg VI. KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM/PELANGGARAN SYARAT PENYITAAN
NT
22. Bahwa PEMBANTAH bukanlah merupakan pihak dalam perkara Permohonan Arbitrase Nomor: 343/III/ARB-BANI/2010 dan juga bukan merupakan Pihak dalam Perkara No.36/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst,
ILA
karenanya sangatlah tidak beralasan secara hukum untuk diletakkan sita eksekusi terhadap tanah yang sedang dikuasai PEMBANTAH sesuai Izin Pinjam Pakai yang diperoleh dari Menteri Kehutanan R.I.
NG AD
23. Bahwa terhadap proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Karenanya sehubungan dengan itu, pengabulan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara:
hanya terbatas terhadap harta kekayaan tergugat, dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga
PE
(vide. M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Cetakan kesebelas, Juli 2011, Hal. 299).
24. Bahwa sita eksekusi yang diletakkan atas barang orang lain mengakibatkan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita itu dianggap tidak sah (vide. M. Yahya Harahap, SH., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Juli 2006, Hal. 91). 25. Bahwa dikarenakan terhadap sebidang tanah dalam kawasan hutan seluas 52 Ha (lima puluh dua Hektar) yang terletak Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan
permohonan
yang
diajukan
TERBANTAH
I
dan
TERBANTAH II karenanya terbukti, telah terjadi perbuatan melawan hukum terhadap PEMBANTAH.
ME DA N
- 11 -
Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMBANTAH mohon agar Pengadilan Negeri Kisaran berkenan memeriksa, mengadili serta selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Bantahan dari PEMBANTAH untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang baik dan benar.
GI
3. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 072/2013/Eks tanggal 26 Juni 2014
ING
Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran No. 04 / PEN.ST.Eks / PDT / 2014 / PN. Kis Jo. Nomor: 12/WASIT/2010/PN.JKT.PST., Tanggal 23 Oktober 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No.04/BA.Sita. Eks/2014/PNKis., Tanggal 19 November 2014, beserta Penetapan-Penetapan lain yang
NT
diterbitkan sehubungan dengan sita eksekusi tersebut. 4. Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kisaran untuk melakukan Pengangkatan Sita Eksekusi melalui Berita Acara Pengangkatan Sita
ILA
Eksekusi atas Tanah setempat dikenal dengan Desa Kuala Indah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, SK No.S.454/MenHut-VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 atas nama PT. Ranyza
NG AD
Energi seluas 52 Ha (lima puluh dua Hektar). 5. Menyatakan TERBANTAH I dan TERBANTAH II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
sehubungan dengan permohonan
sita eksekusi
sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 072/2013/Eks tanggal 26 Juni 2014 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran No. 04 / PEN.ST.Eks / PDT / 2014 / PN. Kis Jo. Nomor:
PE
12/WASIT/2010/PN.JKT.PST., Tanggal 23 Oktober 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No.04/BA.Sita. Eks/2014/PN-Kis., Tanggal 19 November 2014.
6. Menghukum TERBANTAH I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau, apabila Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Terbantah I dan Terbantah II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa TERBANTAH I dan TERBANTAH II menolak seluruh dalil PEMBANTAH dalam Bantahan, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini ;
ME DA N
- 12 -
2. Bahwa TERBANTAH I dan TERBANTAH II dalam memohonkan Sita Eksekusi atas putusan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) Nomor :
343/III/ARB-BANI/2010
terlebih
tanggal
6
Desember
2010,
dahulu
mengajukan surat Permohonan Eksekuator melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 8 Mei 2012 (Bukti T I & T II – 1) ;
GI
3. Bahwa terhadap Permohonan Eksekuator tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan, yakni Penetapan Perkara No.
ING
72/2013.Eks.jo. Perkara Nomor : 343/III/ARB-BANI/2010 tertanggal 26 September 2013 dengan Irah-irah “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat dilaksanakan
NT
(Eksekuatur) (Bukti T I & T II – 2) ;
4. Bahwa guna melaksanakan eksekusi terhadap Putusan BANI tersebut TERBANTAH I DAN TERBANTAH II melalui surat tertanggal 10 Oktober
ILA
2013 telah memohonkan Aanmaning atas Penetapan No. 72/2013.Eks.jo. Perkara Nomor : 343/III/ARB-BANI/2010 tertanggal 26 September 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memanggil TERMOHON III
NG AD
(Bukti T I & T II – 3), dan terhadap permohonan Aanmaning tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan pemanggilan berdasarkan Penetapan Nomor : 072/2013.EKS dengan Irah-irah “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Bukti T I & Bukti T II – 4) ;
5. Bahwa oleh karena TERMOHON III tidak melaksanakan isi dari putusan yang
telah
PE
BANI
didaftarkan/disimpan
(di-deponir)
di
Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, maka TERMOHON I dan TERMOHON II
memohonkan Sita Eksekusi melalui Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tertanggal 10 April 204 (Bukti T I & Bukti T II -5) ; 6. Bahwa terhadap permohonan Sita Eksekusi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah megabulkannya dan Pengadilan Jakarta Pusat telah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk melaksanakan Sita Eksekusi yang dimohonkan TERMOHON I dan TERMOHON II ( Bukti T I & Bukti T II – 6) ; 7. Bahwa berdasarkan PENETAPAN No. 04/Pen.ST Eks/PDT/2014/PN-Kis jo. Nomor : 12/WASIT/2010/PN.JKT-PST dengan Irah-irah “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan Sita Eksekusi ( Bukti T I & Bukti T II – 7), hal ini
ME DA N
- 13 -
sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/BA.Sita.Eks/2014/PN-Kis (Bukti T I & Bukti T II – 8) ;
8. Bahwa terhadap Penetapan Sita yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, dimana pada Akte Penetapan selalu mencantumkan Irah-irah “ DEMI
GI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, oleh karenanya Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta
ING
Pusat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan Eksekutorial, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 48 Thn 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
9. Bahwa perlu kami sampaikan Terbantah I dan Terbantah II (Joint Operation)
NT
dengan Terbantah III terikat dalam suatu hubungan hukum berdasarkan kontrak nomor ME-C001/KLT-1007 tanggal 26 Oktober 2007 (selanjutnya adalah selaku kontraktor dan
Terbantah III sebagai Pemilik (Owner)
atas pekerjaan Civil Work
ILA
disebut "kontrak") dimana Para Terbantah
Pembangunan Listrik Tenaga Batubara 2x135MW yang berlokasi di Kuala Tanjung Sumatra Utara;
DAN
NG AD
10. Bahwa berdasarkan Kontrak tersebut diatas, sepengetahuan TERBANTAH I TERBANTAH II, lahan atas proyek dimaksud adalah milik
TERBANTAH III ; 11. Bahwa
andaikata
benar
(quod
non)
lahan
tersebut
adalah
milik
PEMBANTAH, pada butir 5 f halaman 5 Bantahan, PEMBANTAH menyatakan
“PEMBANTAH
wajib
memenuhi
ketentuan-ketentuan
PE
diantaranya sebagai berikut : f. Tidak memindahtangankan izin kepada pihak manapun tanpa persetujuan Menteri Kehutanan
12. Bahwa faktanya, pada saat PARA TERBANTAH menandatangani Kontrak dengan TERBANTAH III, lahan dimaksud dikelola oleh TERBANTAH III; 13. Bahwa mengenai kepemilikan lahan tersebut, TERBANTAH III tidak pernah menyatakan sanggahannya, baik dalam persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PARA PEMBANTAH mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menolak Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Bantahan PEMBANTAH tidak dapat diterima (Niet ontvantkelijke verklaard).
ME DA N
- 14 -
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PEMBANTAH mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menolak Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima Bantahan PEMBANTAH (Niet ontvantkelijke
GI
verklaard);
2. Menghukum PEMBANTAH untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
ING
perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai Undang-
NT
Undang dan Peraturan hukum yang berlaku (ex aequo et bono)
Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Terbantah III memberikan jawaban sebagai berikut:
ILA
1. Bahwa antara TERBANTAH I, TERBANTAH II dan TERBANTAH III terdapat
hubungan hukum sebagaimana Kontrak No. ME.-C001/KLT-1007 tanggal 26 Oktober 2007, tentang Site leveling & Grading Work dalam Proyek Kuala
NG AD
Tanjung 2x135 MW IPP Coal Fired Power Plant (Bukti TIII – 1); 2. Bahwa TERBANTAH I selaku Pemohon I dan TERBANTAH II selaku
Pemohon II mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Arbitrase terhadap TERBANTAH III selaku Termohon melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana Perkara Arbitrase No. 343/III/ARB-
PE
BANI/2010. Karenanya, TERBANTAH I, TERBANTAH II dan TERBANTAH III merupakan pihak dalam sengketa Arbitrase tersebut; 3. Bahwa terhadap Putusan Arbitrase No. 343/III/ARB-BANI/2010, Tertanggal 6
Desember 2010 (Bukti TIII – 2), TERBANTAH III mengajukan permohonan pembatalan
putusan
BANI
tersebut
sebagaimana
Perkara
No.
36/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menempatkan TERBANTAH I selaku Termohon II dan TERBANTAH II selaku Termohon III (Bukti TIII – 3); 4. Bahwa TERBANTAH I dan TERBANTAH II telah mengajukan permohonan
sita eksekusi terhadap TERBANTAH III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun dalam permohonan tersebut dinyatakan dikarenakan TERBANTAH III tidak dapat melaksanakan isi dari Putusan BANI tersebut, maka TERBANTAH I dan TERBANTAH II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sita eksekusi terhadap
ME DA N
- 15 -
harta Termohon Eksekusi (TERBANTAH III) berupa tanah setempat dikenal dengan Desa Kuala Indah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara SK No. S.454/Menhut-VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 atas nama PT. Ranyza Energi (PEMBANTAH) seluas 52 Ha (lima
GI
puluh dua Hektar);
5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah mengabulkan permohonan TERBANTAH I dan TERBANTAH II selaku
ING
Permohon Eksekusi serta meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap tanah setempat dikenal dengan Desa Kuala Indah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten
NT
Batubara, Propinsi Sumatera Utara SK No. S.454/Menhut-VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 atas nama PT. Ranyza Energi (PEMBANTAH) seluas 52 Ha (lima puluh dua Hektar), sebagaimana Penetapan No. 072/2013.EKS;
ILA
6. Bahwa dengan didasarkan pada permintaan bantuan (delegasi) Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka, pada tanggal 23 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Negeri Kisaran telah mengeluarkan Penetapan Nomor
NG AD
04/PEN.ST.Eks/PDT/2014/PN-Kis Jo. Nomor 12/WASIT/2010/PN-JKT.PST., untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap tanah setempat dikenal dengan Desa Kuala Indah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara SK No. S.454/Menhut-VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 atas nama PT. Ranyza Energi (PEMBANTAH) seluas 52 Ha (lima puluh dua Hektar);
PE
7. Bahwa TERBANTAH III telah mengirimkan Surat No. 1114/NP.XI/DN-
DNR/2014, tertanggal 13 November 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Perihal: Mohon Koreksi Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Kisaran
Nomor
04/PEN.ST.Eks/PDT/2014/PN-Kis
Jo.
Nomor
12/WASIT/2010/PN-JKT.PST., tertanggal 23 Okrober 2014 (Bukti TIII – 4); 8. Bahwa selanjutnya, TERBANTAH III akan memberikan penjelasan atas
Bantahan yang diajukan PEMBANTAH, sebagai berikut: I.
PENYELESAIAN SUATU PERKARA TIDAK BOLEH MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA PIHAK KETIGA 1. Bahwa PT. Ranyza Energi selaku PEMBANTAH bukan merupakan pihak baik dalam sengketa yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun dalam sengketa berkaitan pembatalan putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karenanya,
PT.
Ranyza
Energi
selaku
PEMBANTAH
yang
ME DA N
- 16 -
merupakan pihak ketiga, tidak memiliki hubungan apapun baik dengan TERBANTAH I, TERBANTAH II maupun TERBANTAH III; 2. Bahwa terhadap sita eksekusi yang telah diajukan TERBANTAH I dan TERBANTAH II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka, berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, SH., terkait dengan larangan
GI
menyita milik pihak ketiga, M. Yahya Harahap, SH., dinyatakan: “Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan
ING
kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses
NT
penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan.
ILA
Sehubungan dengan itu, pengabulan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara:
hanya terbatas terhadap harta kekayaan tergugat, dan
-
tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga.”
NG AD
-
(Vide. M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Cetakan kesebelas, Juli 2011, Hal. 299); 3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn., Tertanggal 8 Agustus 2011, Mahkamah Agung mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378
PE
Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur penting, yaitu: a. adanya kepentingan dari pihak ketiga tersebut; b. secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.
II. SITA EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILETAKKAN TERHADAP BARANG
MILIK PIHAK KETIGA 1. Bahwa PEMBANTAH merupakan Pihak Ketiga dan juga selaku pemegang hak penguasaan pinjam pakai atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.308/Menhut-II/2008, tertanggal 5 September 2008 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 52 Ha (lima puluh dua hektar);
ME DA N
- 17 -
2. Bahwa sebagaimana Doktrin yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH., dinyatakan:
“Sita Eksekusi yang diletakkan atas barang orang lain mengakibatkan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita itu dianggap tidak sah.” (Vide. M. Yahya Harahap, SH., Ruang Lingkup Permasalahan
GI
Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Juli 2006, Hal. 91). III. SITA EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILETAKKAN TERHADAP BARANG
ING
MILIK NEGARA
1. Bahwa sebidang tanah dengan luas 52 Ha (limapuluh dua Hektar)
yang terletak di Desa Desa Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara merupakan Kawasan
NT
Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas; 2. Bahwa hutan dan termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya terletak di wilayah hukum Republik Indonesia dikuasai oleh
ILA
Negara (Vide. Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
NG AD
1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang); 3. Bahwa berkaitan dengan larangan menyita milik Negara, M. Yahya
Harahap, SH., menyatakan: “Dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985, Tertanggal 30 Juli 1985 terdapat penegasan, antara lain: Pada
PE
prinsipnya
barang-barang
milik
Negara
tidak
dapat
dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan barangbarang milik Negara dipakai dan diperuntukkan melaksanakan tugas kenegaraan,
Namun
demikian,
Comptabiliteitsweet)
berdasarkan member
Pasal
66
kemungkinan
ICW menyita
(Indische barang-
barang milik Negara atas izin MA,
Akan tetapi, kebolehan itu mesti memperhatikan Pasal 66 bahwa terhadap barang-brang milik Negara tertentu baik karena sifatnya atau karena tujuannya menurut undang-undang tidak boleh disita,
Sehubungan dengan itu, apabila hendak dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Negara, harus terlebih dahulu diteliti apakah barang milik Negara tersebut, termasuk barang yang menurut sifat dan tujuannya barang yang dapat disita atau tidak.”
ME DA N
- 18 -
(Vide. Hukum Acara Perdata – Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., Sinar Grafika, cetakan kesebelas, Juli 2011, Hal. 322) 4. Bahwa berdasarkan Pasal 50 huruf (d) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara dinyatakan:
GI
“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada
ING
pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah; c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
NT
d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
ILA
5. Bahwa sebagaimana Doktrin yang dikemukakan oleh M. Yahya
Harahap, SH., dinyatakan: “Larangan penyitaan yang diatur dalam Pasal 50 UU No. 1 Tahun
NG AD
2004, antara lain:
Bersifat absolut atau mutlak, Tidak dibuka kemungkinan untuk menyita berdasarkan izin Mahkamah Agung, seperti halnya dahulu berdasarkan Pasal 66 ICW,
Dengan demikian, berdasarkan alasan apapun, dilarang melakukan
PE
penyitaan terhadap uang dan barang milik Negara atau daerah maupun terhadap uang dan barang yang dikuasai Negara atau daerah.”
(Vide. Hukum Acara Perdata – Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., Sinar Grafika, cetakan kesebelas, Juli 2011, Hal. 323-324)
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dalil-dalil yang disampaikan PEMBANTAH
sangat
beralasan
secara
hukum
dan
layak
dikabulkan
sepenuhnya oleh Pengadilan Negeri Kisaran. Namun, apabila Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
ME DA N
- 19 -
Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 22 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2.
Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;
3.
Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua
GI
1.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 072/2013/Eks tanggal 26 Juni jo.
Penetapan
Ketua
Pengadilan
ING
2014
Kisaran
Nomor
04/PEN.ST.Eks/PDT/2014/PN-Kis jo. Nomor 12/WASIT/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 Oktober 2014 jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 04/BA.Sita.Eks/2014/PN-Kis
tanggal
19
Nopember
2014
beserta
NT
penetapan-penetapan lain yang diterbitkan sehubungan dengan sita eksekusi tersebut; 4.
Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kisaran untuk melakukan
ILA
pengangkatan sita eksekusi melalui Berita Acara Pegangkatan Sita Eksekusi atas tanah setempat dikenal dengan Desa Kuala Indah Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatra Utara, SK
NG AD
Nomor S. 454/MEN HUT-VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 atas nama PT Ranyza Energi seluas 52 Ha (lima puluh dua hektar); 5.
Menghukum Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah); Menolak bantahan Pembantah untuk selain dan selebihnya;
PE
6.
Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Terbantah I dan II, pada tanggal 22 Januari 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 22 Desember 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pembantah tanggal 9 Februari 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Terbantah III tanggal 12 Februari 2016; Menimbang, bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kisaran, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Terbantah I dan II tanggal 1 April 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Pembantah tanggal 7 April 2016, dan kepada
Kuasa
Hukum Turut
Terbanding
semula
Terbantah
III
yang
ME DA N
- 20 -
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
GI
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
ING
Hukum Pembanding I dan II semula Terbantah I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh
NT
karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
ILA
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 22 Desember 2015, berpendapat fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pertama
dalam
putusannya
berkenaan
dengan
hal-hal
yang
NG AD
Tingkat
disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;
PE
Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan tingkat pertama sekedar redaksional yaitu amar No.3 khusus frasa “batal” diganti “tidak sah”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 22 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan II semula Terbantah I dan II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
ME DA N
- 21 -
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I dan II
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
GI
semula Terbantah I dan II tersebut;
Negeri
Kisaran
nomor
:
6/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 22 Desember 2015, yang dimohonkan banding
selengkapnya sebagai berikut :
ING
dengan perbaikan sekedar redaksi amar putusan point 3, sehingga amar
1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
NT
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar; 3. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 072/2013/Eks tanggal 26 Juni
ILA
2014 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Kisaran Nomor 04/PEN.ST.Eks/ PDT/2014/PN-Kis jo. Nomor 12/WASIT/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 Oktober 2014 jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 04/BA.Sita.Eks/
NG AD
2014/PN-Kis tanggal 19 Nopember 2014 beserta penetapan-penetapan lain yang diterbitkan sehubungan dengan sita eksekusi tersebut; 4. Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kisaran untuk melakukan
pengangkatan
sita
eksekusi
melalui
Berita
Acara
Pegangkatan Sita Eksekusi atas tanah setempat dikenal dengan Desa Kuala Indah Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatra
PE
Utara, SK Nomor S. 454/MEN HUT-VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 atas nama PT Ranyza Energi seluas 52 Ha (lima puluh dua hektar); 5. Menghukum Pembanding I dan II semula Terbantah I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 6. Menolak bantahan Pembantah untuk selain dan selebihnya; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh kami : H. SURIPTO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan
ME DA N
- 22 -
Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 207/PDT/2016/PT-MDN tanggal 9 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua
GI
belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
ING
Hakim - Hakim Anggota,
ttd
NT
1. DALIZATULO ZEGA, SH.
ttd
NG AD
ILA
2. MARYANA, SH.MH.
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
PE
Jumlah
Rp. 150.000,-
Hakim Ketua Majelis,
ttd H. SURIPTO, SH.MH.
Panitera Pengganti,
ttd HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.