PUTUSAN Nomor 39/PDT/2017/PT MDN
ME DA N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
Cq.
KEMENTERIAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)
GG I
KABUPATEN DELI SERDANG, Ir. DONALD P. LUMBAN TOBING, berkedudukan di Jalan Mahoni Nomor 1 Lubuk Pakam Kabupaten
Deli
Serdang,
untuk
selanjutnya
disebut
TIN
PEMBANDING dahulu TERGUGAT ; Melawan
AHMAD FACHRUDDIN dan Ir. SOEHARDONO, masing-masing adalah
N
laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, secara pribadi selaku
ILA
Pengusaha Swakelola di Kabupaten Deli Serdang dan masingmasing juga selaku Kordinator dan Sekretaris dari Forum Solidaritas Pemborong Swakelola Terdzalimi (FSPST)
atau
AD
mewakili Para Pemborong Swakelola Kabupaten Deli Serdang Tahun
Anggaran
2014
berdasarkan
Pernyataan
Bersama
tertanggal 30 Juni 2015 dari para Pengusaha Swakelola yang
NG
pekerjaannya telah selesai TA 2014, tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang c/q Dinas PU Deli Serdang,
PE
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu AFRIZAON, SH., MH., dan AHMAD FADLY ROZA, SH., serta AGUNG HARJA, SH., Lawyer and Legal Consulting, yang beralamat di Kompleks Taman Setia Budi Indah (Tasbih) Blok YY Nomor 27 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register
Halaman 1 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
No.W2-U4/430/Hkm 01.10/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;
Pengadilan Tinggi Tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-
ME DA N
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Oktober 2015 di bawah No.
147/Pdt.G/2015/PN-Lbp
yang
pada
pokoknya
telah
GG I
register
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Kedudukan Hukum Para Penggugat
Bahwa Para Penggugat adalah atas diri sendiri dan mewakili Para
TIN
Pengusaha Swakelola Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014 menuntut penyelesaian pembayaran hutang Pemkab Deli Serdang melalui Dinas PU (ic. Tergugat) dengan total senilai lebih kurang Rp 175.188.165.510, (seratus tujuh puluh lima Miliar seratus
N
delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus
ILA
sepuluh rupiah) terdiri dari hutang belanja modal Rp 144.835.052.150, dan hutang belanja barang Rp 30.353.113.360 atas pekerjaan yang telah selesai.
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan
AD
Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2015 menegaskan secara administrasi dokumen pertangungjawaban atas hutang konstruksi
NG
Swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 sudah lengkap dan dapat diyakini keberadaannya karena sudah
PE
dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Opname, bahan dan upah, gambar pelaksanaan. Oleh karena itu, hutang Tergugat Pemkab Deli Serdang C/q Dinas PU sebagaimana LHP BPK Tahun 2015 secara hukum adalah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk dibayarkan kepada Para Penggugat.
BPK-RI merekomendasikan sebagaimana LHP dimaksud, dokumen administratif atas 697 kegiatan Pengadaan konstruksi Swakelola tersebut dapat didifinisikan sebagai aset tetap Pemkab Deli Serdang. Halaman 2 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Namun keberadaan aset tetap tersebut belum diakui karena terkendala dengan belum adanya kewajiban penyelesaian hutang belanja modal dan hutang belanja barang sebagaimana ditegaskan di atas.
Oleh karena itu, Para Penggugat selaku pengusaha Swakelola dan
ME DA N
atau mewakili Para Pengusaha kontruksi Swakelola Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014, adalah memiliki hubungan hukum keperdataan atas Hutang Konstruksi aquo dengan Tergugat, sehingga Para Penggugat berkepentingan hukum dan memiliki legal standing guna mengajukan gugatan ini.
Obyek Perkara
Bahwa
Para Penggugat pertengahan Juni 2015 baru mengetahui
GG I
ternyata Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang khususnya Dinas PU tidak bisa/ belum mampu membayar hutang kontruksi Swakelola yang telah dikerjakan antara Bulan Oktober s/d 30 Desember 2014. Hutang atas 697 kegiatan kontruksi tersebut totalnya mencapai
Rp
TIN
175.188.165.510, (seratus tujuh puluh lima Miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah) terdiri dari hutang belanja modal Rp 144.835.052.150, dan
N
hutang belanja barang Rp 30.353.113.360; Bahwa obyek hutang konstruksi tersebut sebagaimana Rekapitulasi
ILA
Hutang Dinas PU Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya cukup disebut “DS”) sebagaimana Rekapitulasi Daftar Hutang Per- 31 Desember 2014 yang totalnya mencapai Rp 173.084.326.900(Seratus tujuh puluh
AD
tiga miliar delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Perinciannya dapat dilihat sebagaimana
NG
Lampiran Pertama gugatan.
Bahwa memperkuat daftar hutang konstruksi tersebut juga dapat dilihat pada Lampiran Surat Tergugat No. 907/3603/DPUDS/2015,
PE
Tertanggal 04 Juni 2015 yang ditandatangani langsung oleh Ir. Donald Pangondian Lumban Tobing selaku Kepala Dinas PU DS, dengan hutang sebelumnya Rp 109.382.709,751(Seratus sembilan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus lima satu rupiah) dan Hutang berjalan Rp 61.209.226.498(Enam satu miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan delapan rupiah) yang total hutangnya mencapai Rp 170.591.936.249(seratus tujuh puluh miliar lima ratus sembilan puluh Halaman 3 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). Perincian hutang tersebut dapat dilihat sebagaimana lampiran Kedua gugatan.
Selanjutnya Hutang Swakelola dimaksud disebut sebagai “obyek
Fakta Perbuatan Melawan Hukum
ME DA N
perkara”;
Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap Pemkab Deli Serdang c/q Dinas PU selaku Tergugat yang tidak menyelesaikan hutang total senilai Rp 175 Miliar lebih Tahun Anggaran 2014 (hutang belanja modal dan hutang belanja barang) atas pekerjaan yang telah selesai dan berdasarkan LHP BPK Tahun 2015 menegaskan secara administrasi dokumen pertangungjawaban atas hutang konstruksi
GG I
sudah lengkap dan dapat diyakini keberadaannya karena sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Opname, bahan dan upah, gambar pelaksanaan.
Keberatan Para Penggugat semakin nyata ketika Dinas PU Deli
TIN
Serdang (ic. Tergugat) dan Ketua Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang dipimpin Sekda tidak dapat memasukkan/menampung hutang dimaksud dalam P-APBD Deli Serdang TA.2015. Padahal sesuai
N
ketentuan sebagaimana Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2014- 2015 yang prinsipnya hutang
ILA
yang belum dibayar dapat di-anggar-kan pada P-APBD tahun berikutnya.
Bahwa berdasarkan Perda Pemkab Deli Serdang No.4 Tahun 2014
AD
Tentang APBD Tahun 2015, Tertanggal 30 Oktober 2014 pada Lampiran
Ringkasan jumlah
belanja
Tahun Dinas
2015,
kode
Pekerjaan
1.03.1.03.01 Umum
Rp
NG
dianggarkan
APBD
503.335.111.686,(Lima ratus tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sebela ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
PE
Sedangkan pekerjaan kontruksi yang dilelang atas 94 paket total berjumlah Rp266.018.830.000,(dua ratus enam puluh enam miliar delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan posisi ini, anggaran PU masih bersisa dan atau masih tersedia Rp 237.316.181.686,(dua ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam belas juta seratus delan satu ribu enam ratus delapan ebam rupiah). Bahwa dengan sisa anggaran tersebut masih bisa untuk membayar belanja rutin Tergugat dan membayar hutang Swakelola aquo Halaman 4 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
dimaksud,
sehingga
secara
hukum
hutang
Swakelola
pantas
dimasukkan dan/atau ditampung pada P-APBD DS TA. 2015.
Bahwa Tergugat sebagai salah satu SKPD yang berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran hutang dari jasa pekerjaan/pemborongan Swakelola (ic. Para Penggugat) Tahun 2014, justru tidak ada
ME DA N
menegaskan secara konkrit penyelesaian hutang dimaksud, hanya menyampaikan keberadaan hutang secara administratif semata. Hal ini sesuai dengan Surat Tergugat melalui dua Suratnya masingmasing No. 907/3178/DPUDS/2015 Tertanggal 15 Mei 2015 dan No. 907/3603/DPUDS/2015 04 Juni 2015 yang ditandatangani Ir Donald P. Lumban Tobing selaku Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang C/q Kepala Inspektorat, Prihal :
GG I
Penyelesaian Administrasi Hutang Konstruksi Swakelola Dinas PU Bina Marga Deli Serdang Tahun 2014, menjelaskan berkenaan dengan penyelesaian hutang dimaksud kiranya dapat menindak-lanjuti
telah diberikan.
TIN
proses administrasi dan pembayaran hutang terhadap berkas yang
Bahkan Tanggal 06 Agustus 2015 Pemerintahan Deli Serdang dalam jawaban terhadap DPRD DS atas Laporan Pertangungjawaban
N
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJ) Kab. Deli Serdang TA. 2014, juga tidak ada upaya konkrit dan tegas
ILA
memasukkan hutang dimaksud ke akun P-APBD DS TA.2015, meskipun DPRD DS meminta ketegasan pelaksanaan pembayaran hutang Swakelola dimaksud. Jawaban Pemerintah Deli Serdang yang
AD
secara halus menolak penyelesaian/pembayaran hutang dimaksud, dapat dilihat dengan paparan sebagai berikut : Halaman 8 (delapan) Jawaban Pemkab DS Terhadap Tanggapan
NG
DPRD atas LPJ TA. 2014, khusus Jawaban terhadap Fraksi Partai Golkar pada poin 11(sebelas) yang intinya :”.....Sesuai saran BPK-
PE
RI, pembayaran hutang konstruksi harus lebih dahulu diaudit oleh instansi berkompeten. Setelah itu,
baru di-anggar-kan dan
selanjutnya disajikan dalam neraca”;
Halaman 20 (dua puluh) Jawaban Pemkab DS Terhadap Tanggapan DPRD atas LPJ TA. 2014, khususnya Jawaban terhadap Fraksi Partai Nasional Demokrat poin 4 (empat) yang intinya:”....
mengenai tindak-lanjut
temuan
BPK-RI
terhadap
Pengadaan Tahun 2014 pada Dinas PU yang belum diakui sebagai Halaman 5 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
aset tetap, ditugaskan kepada Dinas PU (ic. Tergugat) untuk menindak-lanjuti
dan
menugaskan
Inspektorat
untuk
memonitornya” ;
Bahwa
Sikap
Pemerintah
Kab.
Deli
Serdang
c/q
Dinas PU
sebagaimana ditegaskan dalam jawaban atas hutang Swakelola
ME DA N
Tahun 2014 dimaksud, secara nyata dan tegas, tidak memasukkan hutang tersebut pada akun anggaran P-APBD DS TA. 2015 merupakan etikad buruk mengabaikan keberadaan Hutang Swakelola. Atas serangkaian jawaban Tergugat tersebut, timbul pertanyaan mendasar atas rasio penyelesaian pembayaran hutang aquo :
Kalau menunggu adit dari instansi berwenang, kapan Hutang Swakelola aquo ditampung pada akun P-APBD Tahun 2015 ?.
GG I
Apalagi hingga saat ini –hingga akhir tahun 2015-- Tergugat tidak ada menunjuk instansi untuk melakukan audit atas Hutang Swakelola dimaksud.
Kalau hutang Swakelola aquo tidak dimasukan dan/atau ditampung
TIN
ke akun P-APBD DS TA. 2015, apakah bisa dipastikan Tergugat membayarnya ?, apalagi tanpa diikuti dengan melakukan audit sebagaimana dimaksud saran BPK-RI dimaksud. Dengan fakta dan kenyataan ini, terutama sikap Tergugat yang tidak
N
memasukkan dan/atau menampung hutang konstruksi Swakelola
ILA
sebagai kewajiban pihak ketiga dalam P-APBD TA. 2015, merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang bertentangan dengan Permendagri No. 37 Tahun 2015 tentang
AD
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015.
Bahwa Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015, meliputi :a.
NG
Singkronisasi
Kebijakan
Pemerintah
Daerah
dengan
Kebijakan
Pemerintah; b. Prinsip Penyusunan APBD; c. Kebijakan Penyusunan
PE
APBD; d. Teknis Penyusunan APBD; d. Dan hal-hal khusus lainnya. Pada Lampiran Permendagri ini meliputi hal- hal khusus lainnya sebagaimana poin d tersebut pada Angka 20 menegaskan, “Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada Pihak Ketiga terkait dengan
pekerjaan
yang
telah
selesai
pada
tahun
anggaran
sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja APBD TA. 2015, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang P-APBD TA. 2015”. Halaman 6 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Atas hutang pemborong konstruksi yang belum dibayar sesuai jadwal tersebut menyebabkan kerugian material dan keresahan Para Pemborong Swakelola yang telah berdarah-darah dan terzalimi serta sebagian besar para pemborong dimaksud adalah pemborong kecil sebagai akibat karena menunggu yang tidak pasti. Jika Hutang
ME DA N
kontruksi aquo tidak dimasukkan/diperjuangkan Tergugat ke P-APBD DS TA 2015, maka keberadaan hutang aquo tidak memiliki kekuatan hukum untuk dibayar. Oleh karena itu, Tergugat (ic.Dinas PU) secara hukum pantas dan wajar memasukkan dan/atau menampung hutang dimaksud ke P-APBD DS TA. 2015.
Bahwa selanjutnya Tergugat untuk menyelesaikan hutang kontruksi aquo dimaksud, menyatakan kepada Para Tergugat, harus dilakukan
GG I
audit dari BPKP agar tidak menimbulkan permasalahan atas penggunaan dan pemanfaatan uang negara. Sikap dan tindakan Tergugat dimaksud secara hukum sangat pantas dan wajar, namun hutang aquo sepantasnya dan layak dianggarkan lebih dahulu ke P-
TIN
APBD dan selanjutnya dilakukan audit fisik oleh Para Ahli yang bisa menghitung volumen pekerjaan kontruksi tersebut dan lalu diperkuat dengan audit keuangan dari BPKP dan atau dapat dimintakan kepada
N
auditor indenpenden yang memiliki kapasitas untuk memeriksa tingkat pembiayaan/keuangan yang dinilai pantas dan wajar. Bahwa Sudirman,SE, SH mantan auditor BPKP dan kini sebagai
ILA
auditor indenpenden menjelaskan di Koran Harian Orbit dan Tribun – Terbit Kamis, 06 Agustus 2015 – tentang pengalaman saat kasus
AD
hutang BRR NAD- Nias yang belum bisa dibayarkan pemerintah. Atas hutang tersebut, pemerintah justru menempatkan hutang tersebut ke
P-APBN
dan
berikutnya
pemerintah
melakukan
NG
masuk
pemeriksaan fisik dahulu untuk menghitung/audit volume atas pekerjaan tersebut dan selanjutnya baru dilakukan pemeriksaan ke
PE
BPKP. Setelah itu, baru dibayarkan langsung kepada para pemborong.
Quod noon, jika benar Tergugat tidak meng-angar-kan hutang konstruksi Swakelola dan justru sebaliknya menganggarkan kegiatan pekerjaan konstruksi kepada pihak lain masuk akun ke P-APBD TA. 2015 berikut rencana dan tindaklanjut pelaksanaannya, pantas dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan pekerjaan kontruksi P-APBD DS TA.2015, adalah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; Halaman 7 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Bahwa konsekwensi hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Para Penggugat berhak untuk menuntut kerugian-kerugian yang dialaminya sebagai berikut : Kerugian Materil, sebesar Rp. 176.188.165.510, (seratus tujuh puluh
ME DA N
enam Miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah)
dengan rincian kerugian sebagai
berikut : (1) Hutang Swakelola atas 697 kegiatan kontruksi tersebut totalnya mencapai
Rp 175.188.165.510, (seratus tujuh puluh lima
Miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah); (2) Biaya Pengurusan Pengembalian Objek
GG I
Perkara berupa : biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya akomodasi, perlengkapan, biaya penelusuran dokumen, verifikasi dokumen dan administrasi ; dalam kurun waktu 1(satu) tahun, sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), - dan (3) Biaya yang
TIN
dikeluarkan untuk membayar jasa professional hukum sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
Kerugian Inmateril, karena Para Penggugat merasa terpukul, akibat
N
jatuhnya harkat dan martabat, serta harga diri karena merasa diremehkan Tergugat yang tidak mengindahkan hak-hak atas 697
ILA
pekerjaan konstruksi yang tidak/belum dibayar Tergugat, apalagi sejak diketahui Pemkab. Deli Serdang C/q Dinas PU Deli Serdang (ic. Tergugat) beretikad buruk menunda-nunda pembayaran hutang
AD
konstruksi aquo. Karenanya walaupun kerugian inmateril yang dialami Penggugat
sulit
diukur
besarnya
dengan
uang,
maka
untuk
NG
memudahkan tuntutan Para Penggugat, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kerugian inmateril Penggugat dengan harga yang layak sebesar Rp.
PE
100.000.000.000,- (Seratus Miliar rupiah) ;
Bahwa karena Tergugat sehubungan dengan tugas dan fungsinya selaku SKPD yang bertangungjawab untuk menyelesaian hutang kontruksi dimaksud yang seyogianya sejak awal setidak-tidaknya “bersikap aktif” untuk meng-anggarkan hutang aquo pada P-APBD DS TA.2015, maka pantas dan beralasan hukum tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau sampai adanya kepastian hukum tentang penyelesaian hutang aquo, sehingga semua pihak yang Halaman 8 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
berkepentingan atas hal tersebut secara hukum haruslah tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini kelak;
Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tidak hampa dan ada kekhawatiran berdasarkan sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat (ic. Dinas PU Deli Serdang) akan mengabaikan
ME DA N
putusan pengadilan dan atau mengalihkan pekerjaan kontruksi PAPBD DS TA. 2015 kepada pihak lain dan otomatis tidak menyerahkan
hutang
aquo
kepada
Para
Penggugat,
maka
dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 697 kegiatan Pengadaan konstruksi Swakelola yang telah selesai dikerjakan Tahun 2014, apalagi hasil kegiatan tersebut belum sebagai
GG I
aset tetap Pemkab Deli Serdang.
Selain itu, untuk menjamin pembayaran hutang konstruksi Swakelola dari dugaan Tergugat untuk menghindar dari putusan pengadilan dan mengulur-ulur waktu, kiranya Majelis Hakim dapat menunda semua
TIN
pekerjaan kontruksi yang masuk dalam P-APBD DS TA. 2015 sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
Bahwa atas putusan provisi tentang Meletakan Sita Jaminan dan
N
Menunda semua pekerjaan Konstruksi yang masuk dalam P-APBD DS
ILA
TA.2015, maka demi kepentingan umum dan untuk menghindari dari dugaan Tergugat mengabaikan putusan dan mengulur-ulur waktu, sementara P-APBD DS TA.2015 akan segera dijalankan Tergugat
AD
kepada pengusaha kontruksi lainnya, dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan lebih dahulu sebelum pemanggilan para
NG
pihak di persidangan.
Bahwa agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum secara tangung
PE
renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para
Penggugat sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah)/hari setiap kelalaiannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan; Bahwa untuk itu cukup alasan hukum bila Para Penggugat mohon agar putusan perkara aquo dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat (uit voerbaar voorraad). Halaman 9 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Tuntutan Para Penggugat Bahwa Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari
putusan sebagai berikut : Dalam Provisi:
ME DA N
persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak dan memberikan amar
Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslagh)
yang diletakkan dalam perkara ini terhadap 697 kegiatan Pengadaan konstruksi Swakelola Deli Serdang yang belum dinyatakan sebagai aset tetap Pemkab Deli Serdang;
Memerintahkan Tergugat untuk Menunda Semua Pekerjaan kontruksi
GG I
Tergugat yang masuk dalam P-APBD DS TA. 2015 sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); Dalam Pokok Perkara :
Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan Tergugat (ic. Pemkab DS C/q Dinas PU) adalah sah dan
TIN
berharga mempunyai Hutang kontruksi Swakelola Tahun Anggaran 2014 atas 697 pekerjaan yang jumlahnya
Rp 175.188.165.510,
N
(seratus tujuh puluh lima Miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah); Menyatakan tindakan Tergugat adalah sebagai Perbuatan Melawan
ILA
Hukum (onrechmatigedaads);
Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang
AD
aquo kepada Para Penggugat atas 697 pekerjaan konstruksi Swakelola yang telah dikerjakan TA. 2014 yang jumlahnya
Rp
NG
175.188.165.510, (seratus tujuh puluh lima Miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah);
PE
Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk menganggarkan hutang kontruksi Swakelola aquo masuk dan/atau menampung ke akun R-APBD Deli Serdang TA. 2016 ; Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan Audit Fisik dan Audit Keuangan yang dilakukan Tenaga Ahli Fisik dan BPKP dan/ atau Auditor Indenpenden setelah Hutang Kontruksi Swakelola
Halaman 10 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
aquo Di-anggarkan pada R-APBD Deli Serdang TA. 2016 dan atau setidak-tidaknya ditampung pada P-APBD Deli Serdang TA. 2016.
Menyatakan jika benar Tergugat tidak meng-anggarkan hutang konstruksi aquo Swakelola dan justru menganggarkan kegiatan pekerjaan kontruksi kepada Pihak lainnya ke R-APBD Deli Serdang
ME DA N
TA. 2016 dan atau setidak-tidaknya ditampung pada P-APBD Deli Serdang TA. 2016 berikut rencana dan tindaklanjut pelaksanaannya, pantas untuk menyatakan pekerjaan kontruksi P-APBD DS TA.2016, adalah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp176.188.165.510, (seratus tujuh puluh enam Miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam
GG I
puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus ;
Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmateril/moril kepada Para Penggugat berupa uang sebesar
TIN
Rp.100.000.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus ;
Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau
N
serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;
Tergugat dan semua pihak yang berkepentingan atas R-APBD Deli
ILA
Serdang TA.2016 dan atau setidak-tidaknya pada P-APBD Deli Serdang TA 2016 untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan
AD
ini;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
NG
Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
PE
bono) ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa
Hukum Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis dipersidangan tertanggal 02 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI
Tentang Eksepsi Halaman 11 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Oktober 2015, maupun Perbaikan Gugatan yang dibacakan pada sidang tanggal 21 Member 2015, kecuali yang Tergugat akui tegas pada Jawaban tertulis maupun Rekonpensi yang diajukan pada persidangan
ME DA N
hari ini. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo).
Bahwa didalam perkara ini Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, seharusnya secara hukum formil Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan ke
GG I
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, berdasarkan alasan bahwa Tergugat tidak menanggapi permohonan Para Penggugat untuk mencairkan uang proyek Swakelola (Asas Fiktif Negatif dalam PTUN), karena kedudukan Tergugat sebagai Penguasa/Kuasa Pengguna
TIN
Anggaran (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang), baru setelah ada Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) tersebut diajukanlah gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan kwalifikasi hukum (ingkar
N
Wanprestasi
janji)
bukan
Onrechmatigedaad
(Perbuatan
ILA
Melawan Hukum) sebagaimana yang di citeerr Kuasa Para Penggugat. Bahwa oleh karena itu sebelum pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat ini diperiksa lebih lanjut, dengan segala kerendahan hati
AD
dimohonkan kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa dahulu
NG
permasalahan Eksepsi Absolut ini dan seterusnya menjatuhkan Putusan Sela (Putusan Provisi) yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang (tidak berkompetent secara tetap)
PE
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena hams diperiksa dan
diadili oleh oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Eksepsi Materil
1. Tentang Kedudukan Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (Eksepsie Legal Standing For Yuditio). Bahwa didalam halaman 1 (satu) gugatannya Para Penggugat, Ahmad Fachruddin dan Ir. Soehardono mengatakan bahwa dirinya Halaman 12 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
secara pribadi selaku pengusaha Swakelola di Kabupaten Deli Serdang masing-masing selaku Koordinator dan Sekretaris Forum Solidaritas Pemborong Swakelola Terdzalimi (FSPST) Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2014 berdasarkan pernyataan bersama tertanggal 30 Juni 2015 yang pekerjaannya telah selesai tahun 2014
ME DA N
tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Bahwa namun anehnya didalam gugatannya Para Pengggugat tidak menyebutkan siapa-siapa saja pemborong-pemborong / kontraktor Swakelola tahun 2014 yang diwakilinya dan terdzalimi tersebut, baik nama-nama orangnya, jenis pekerjaannya, Nilai Proyeknya, maupun nama Perusahaannya (penanggung jawab proyek dimaksud), selain itu FSPST secara hukum bukan merupakan Subyek Hukum Perdata
GG I
yang bisa mengajukan gugatan, karena ia muncul secara spontanitas dan tidak memiliki AD/ART serta tidak terdaftar di pemerintahan resmi layaknya suatu Badan Hukum (PT, Yayasan dll).
TIN
Bahwa dengan demikian Para Penggugat i.c Ahmad Fachruddin dan Ir. Soehardono secara hukum formil hanya dibenarkan melakukan gugatan untuk kepentingan dirinya sendiri saja dan secara formalitas hukum tidak boleh mewakili kepentingan para Pemborong lainnya
N
apalagi mengatas namakan FSPST yang tidak mempunyai Legal
ILA
Standing bertindak didalam Pengadilan. 1. Tentang Tergugat Tidak Lengkap (Eksepsie Plurium Litis Consortium)
AD
Bahwa didalam gugatan perkara ini Para Penggugat hanya mengajukan/menarik Tergugat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Deli Serdang, Ir. Donald P. Lumban Tobing sebagai pihak
NG
Tergugat, sedangkan Proyek Swakelola tersebut menurut gugatan Para Penggugat dilaksanakan pada tahun 2014 dimana Kepala PU
PE
Deli Serdang saat itu dijabat oleh Ir. Faisal yang telah di Vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Medan dengan hukuman penjara 1,5 tahun kemudian diperberat menjadi 12 tahun oleh Pengadilan Tinggi
Tipikor
Sumatera
Utara
akibat
kebijakannya
dalam
pelaksanaaan masalah proyek Swakelola ini, karena itu seharusnya secara hukum Acara Perdata yang berlaku. Penggugat juga harus menarik Ir. Faisal sebagai pihak Tergugat atau setidak-tidaknya Turut Tergugat dalam perkara ini demi kelengkapan pihak dalam hukum Halaman 13 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
formil. Bahwa selain itu Para Penggugat juga seharusnya mengikutsertakan Bupati selaku kepala Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang berikut juga Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2014-2019
ME DA N
sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sebab sebagai penanggung jawab pemerintahan di Deli Serdang ianya harus dilibatkan apalagi dalam hal penyusunan Nota APBD dan P-APBD keuangan dalam jumlah Rp 170 milyaran lebih sebagaimana di citeer Para Penggugat dalam surat gugatannya.
Bahwa kemudian dalam posita gugatan maupun pada petitumnya, yang dimohonkan Para Penggugat adalah agar hutang Tergugat
GG I
dimasukkan ke dalam APBD 2015 maupun P-APBD 2015, dalil tersebut adalah keliru, seharusnya di lakukan audit tertebih dahulu secara jelas dan rinci baru dimintakan dimasukan dalam penyusunan anggaran,
Tergugat
sebab
tidak
mungkin
Tergugat
dapat
TIN
memasukkannya sebelum ada jeias berapa real nya nilai proyek tersebut, apalagi Tergugat hanyalah sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mempunyai kewenangan terbatas dalam hal
Bahwa
N
penyusunan anggaran. dengan
tidak dilibatkannya Ir. Faisal,
Bupati Kepala
ILA
Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat pada perkara ini, mengakibatkan tidak lengkapnya para pihak dalam
AD
suatu perkara dan secara hukum gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurangnya pihak yang harus
NG
digugat.
1. Tentang Gugatan Para Penggugat Salah dalam Menentukan Kwalifikasi
PE
Hukum
Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telah keliru menguraikan istilah hukum bahwa Peituatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), yang benar seharusnya Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige overheid daad) mungkin Kuasa Penggugat lupa dalam penyusunan kwalifikasi ini (karena sebelum menjadi Advokat, sepengetahuan Tergugat maupun publik Sumatera Utara, kuasa Para Penggugat rekan Afrizon, SH,MH, Halaman 14 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
lama berprofesi sebagai Jumalis di salah satu media lokal dan saat ini media tersebut diduga tidak beroperasi lagi, boleh jadi Kuasa Para Penggugat kesulitan atau lupa dalam menggunakan istilah-istilah hukum
dimaksud,
karena
sebelum
menjadi
advokat
dalam
kesehariannya terbiasa dengan istilah-istilah jumalis yang jauh beda
ME DA N
dengan istilah dalam bahasa hukum), padahal dalam hukum formil maupun materiil, jika salah/kelim dalam meletakan/menempatkan bahasa hukum ataupun kualifikasi hukum dari perbuatan yang dilakukan subyek hukum, dapat mengakibatkan tidak diterimanya gugatan (N.O) ataupun ditolaknya gugatan tersebut (Nietige in epso). Bahwa sedangkan dalam perkara ini, dalil gugatannya justru Para Penggugat banyak menguraikan kalau perbuatan Tergugat adalah
GG I
perbuatan Ingkar Janji/ Cidera Janji (wanprestasi) karena Tergugat dinyatakan belum membayar pengerjaan proyek Swakelola (hutang proyek)
dll,
sedangkan
antara
Perbuatan
Melawan
Hukum
TIN
(Onrechtmatigedaad) dan Perbuatan mungkir janji (wanprestasi) adalah dua Perbuatan Hukum yang berbeda dan berdiri sendiri serta diatur dalam Pasal-pasal yang berbeda dalam KUH Perdata, karenanya secara hukum formil harus dinyatakan tidak dapat
N
diterima.
ILA
4. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Eksepsie Obscuur Libellium). Bahwa Para Penggugat baik didalam gugatannya tanggal 19 Oktober 2015 dan yang sudah diperbaiki pada sidang tanggal 17 Desember
AD
2015 menguraikan bahwa Tergugat menyatakan hutang konstruksi Dinas PU Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2014 total
NG
mencapat Rp. 170.591.936.249,- (seratus tujuh puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu
PE
dua ratus empat puluh sembilan rupiah). Bahwa namun sangat disayangkan mengapa Para Penggugat tidak
menguraikan secara rinci dan jelas semua paket proyek-proyek Swakelola tahun 2014 manasaja yang sudah selesai tersebut dan layak untuk dibayar/dianggarkan dalam APBD maupun P-APBD Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang tahun 2015 maupun APBD dan P-APBD tahun 2016, seharusnya Para Penggugat jeli dan teliti merumuskan dan menguraikannya misalnya ; Nama Proyek, Halaman 15 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Penanggung Jawab Pekerjaan, Lokasi Proyek Volume Pekerjaan, Selesai Pengerjaan dll dalam bentuk tabel, sehingga siapapun yang melihat dan membacanya mudah mengerti dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan lagi.
ME DA N
Bahwa karena didalam formalitas hukum bila suatu gugatan tidak menjelaskan secara detail tentang apa yang dijadikan dalil gugatan akan membuat gugatan menjadi kabur, apalagi adanya kontradiksi hukum dalam menentukan kwalifikasi perbuatan dalam suatu gugatan, sebab disatu sisi mengatakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ataupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige overheid daad) di sisi lain menyatakan
GG I
perbuatan ingkar Janji/ Cidera Janji (wanprestasi).
Bahwa dengan demikian jelas dan terang menunjukkan bahwa dalil gugatan Penggugat bertentangan antara satu dan yang lainnya sehingga mengakibatkan gugatan tersebut kabur (obscuur Libel!) dan
TIN
karenanya di mohonkan kepada Yth, Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini agar berkenan kiranya menyatakan Gugatan
Penggugat
Diterima
(Niet
Onvanklijke
Tentang Pokok Perkara
ILA
Dapat
N
Verklaarrd).
Tidak
Bahwa semua dalil-dalil alasan hukum yang dikemukakan dalam Konpensi bahagian Eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan dengan dalil pada pokok
AD
perkara ini, untuk itu secara mutatis mutandis dimasukan tidak Penggugat ulangi lagi penulisannya. Bahwa sebelum Tergugat menjelaskan dengan rinci jawaban pada pokok
NG
perkara ini teriebih dahulu dijelaskan bahwa yang dikatakan Proyek Swakelola adalah setiap jenis pekerjaan Tergugat yang ketentuannya sudah diatur
dalam
peraturan
bagaimana
bentuknya,
pelaksanaannya,
PE
penganggarannya dan syarat-syarat lainnya, karena tidak bisa disamakan dengan jenis proyek-proyek biasa yang sudah ada anggarannya. Bahwa dalam hal ini Kepala Dinas PU Deli Serdang sebelumnya Ir. Faisal telah keliru dalam menerapkan kebijakan Proyek Swakelola ini sehingga dirinya harus berurusan dengan penegak hukum Tipikor dan divonis bersalah dengan hukuman 12 tahun penjara di tingkat Pengadilan Tinggi Tipikor Sumatera Utara,Medan. Halaman 16 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Bahwa dengan demikian apada dasar hukum Tergugat mengabulkan permohonan Para Penggugat bila harus membayar hutang Proyek Swakelola tersebut sementara pengerjaan proyek aquo dinilai menyalahi peraturan hukum oleh Lembaga Pengadilan dan Pejabatnya harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan.
ME DA N
Bahwa apakah Para Penggugat bersedia jika Tergugat menerima gugatan Para Penggugat yang sangat banyak kelemahan dan kekurangannya tersebut dipaksakan harus diputus berwenang oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kemudian dari putusan tersebut dianggarkan/dibayarkan dalam APBD maupun P-APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan setelah uang tersebut habis dinikmati Para Penggugat lalu berselang setelah itu Para Penggugat harus pula berurusan dengan Penegak Hukum
GG I
(Jaksa.Polisi, KPK) karena telah menerima uang proyek yang menyalahi prosedur hukum ? tentunya hal ini sangat tidak diharapkan terjadi. Bahwa pada prinsifnya Tergugat tidak ada niat menghambat ataupun mempersulit Para Penggugat dalam perkara ini, karena Tergugat juga bisa
TIN
merasakan bagaimana jika Tergugat berada pada posisi Penggugat, hanya saja Tegugat berupaya agar semua yang terkait dalam masalah ini (Pemerintah
Kabupaten
Jawab
Serdang
dan
Proyek/Kontraktor)
jajarannya, aman
dalam
N
Pelaksana/Penanggung
Deli
penyelesaiannya, sehingga uang yang dianggarkan dalam APBD/P-APBD
ILA
yang dicairkan nantinya tidak bermasalah lagi, sebab undang-undang Tipikor yang berlaku saat ini sangat luas bisa menjerat orang untuk terklibat dalam suatu perbuatan pidana korupsi.
AD
Bahwa dari dalil-dalil hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, telah terbantahkan semua gugatan Para Penggugat karena itu petitum gugatan
NG
yang dimohonkan Para Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan, karenanya dimohonkan kepada yang terhomnat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menolak
PE
Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaarrdd).
II. DALAM REKONPENSI Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugatt d.k/Tergugat d.r dalam perkara ini tidak didukung oleh dasar hukum yang jelas, maka Tergugat d.k/Penggugat d.r dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana tersebut dalam perkara ini. Halaman 17 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Bahwa seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat d.k/Penggugat d.r yang disebut pada bahagian eksepsi dan pokok perkara pada bagian Konpensi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap juga merupakan dalil-dalil gugatan dalam bagian rekonpensi ini dan tidak terpisah satu dengan yang lainnya karenanya
ME DA N
tidak diulangi lagi penulisannya. Bahwa akibat gugatan Para Penggugat d.k/Tergugat d.r membuat konsentrasi Tergugat terpecah karena harus memikirkan perkara ini, disebabkan Para Penggugat seringkali datang ke kantor Tergugat melakukan penekananpenekanan secara fisikis baik langsung maupun melalui media dan Iain-Iain, yang terkesan memaksa Tergugat agar memenuhi keinginannya untuk membayar uang proyek Swakelola tahun 2014 tersebut, padahal perkara ini merupakan kelalaian Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Deli
GG I
Serdang yang oada waktu itu dijabat oleh Ir. Faisal, dimana akibat permasalahan ini dirinya dinyatakan bersalah secara pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dengan Pidana penjara 1.5 tahun, kemudian
TIN
ditingkat banding Pengadilan Tinggi Tipikor Medan berubah menjadi 12 tahun penjara.
Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa proyek Swakelola tahun 2014 tersebut menurut Lembaga Hukum (Pengadilan Tipikor) menyalahi prosedur hukum
N
dalam pelaksanaannya, karena itu tidak ada alasan yuridis bagi Tergugat untuk
ILA
memajukan dalam penyusunan anggaran untuk dimasukkan pada anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, baik dalam APBD 2015 maupun P-APBD 2015 dan APBD maupun P-APBD kedepannya, sebab tidak didukung
AD
oleh dasar hukum yang kuat, dengan demikian patut dan beralasan hukum jika Para Penggugat dihukum untuk meminta maaf kepada Tergugat yang dimuat di
NG
media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Bahwa seharusnya Para Penggugat melihat perkara ini secara berimbang adil dan bijaksana, tidak membebankan semata-mata kepada Tergugat saja, apalagi
PE
Tergugat menduduki kursi Kepala Dinas PU tersebut bam mulai bulan April 2015 dimana sebelumnya Tergugat adalah sebagai Kepala Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang, jadi tidaklah berdasar jika Tergugat dipaksa untuk "menyapu kotoran" orang lain atau dipaksa harus menanggung jawabi "dosa" orang lain dalam perkara ini. Bahwa akan tetapi faktanya Para Penggugat kelihatannya tidak mau tahu dengan kenyataan ini, karena Tergugat juga tidak tahu pasti apakah Kuasa Halaman 18 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Hukumnya sudah menjelaskan secara rinci tentang masalah ini kepada para principal (Kliennya), semoga aja Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memperkeruh situasi, karena seandainya (quodnon) Kuasa Para Penggugat bisa mendudukan/menjelaskan posisi hukum kasus ini secara jelas dan terang Kepada Kliennya.hampirdipastikan tidak akan terjadi adanya tekanan fisikis
ME DA N
kepada Tergugat yang tidak tahu menahu masalah proyek ini sebelumnya, karena saat itu dirinya belum nnenjabat sebagai Kepala Dinas PU Deli Serdang. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar, maka tidak beralasan hukum bila Para Penggugat meminta pembayaran proyek dimaksud sebagaimana diurai dalam gugatannya, karena proyek Swakelola aquo menyalahi prosedur sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa berikut dengan peraturan oerubahannya,
GG I
sehingga bila para Penggugat membawa perkara ini ke Pengadilan, seharusnya menggugat sdr Ir. Faisal sendir yang salah dalam melaksanakan proyek Swakelola dimaksud bukan Tergugat.
TIN
Bahwa oleh karena itu permohonan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam petitum gugatan menjadi hampa dan harus ditolak karena cacad yuridis, namun demikian seandainya Majelis Hakim berpendapat lain maka hams dilakukan auditor independent untuk menghitung secara pasti nilai
N
proyek yang di Klaim Para Penggugat.
ILA
Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas maka secara hukum terbantahlah eluruh dalil-dalil gugatan Penggugat d.k/Tergugat d.r yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2015 dan perbaikan
AD
gugatan tanggal 17 Desember 2015 tersebut , karenanya dimohonkan kepada Yth, Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini agar berkenan
NG
dan dapat kiranya menjatuhkan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI
PE
Tentang Eksepsie
Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
Menyatakan
Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
tidak
berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini,
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima [Niet Onvanklijke Verklaarrdd). Halaman 19 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
TENTANG POKOK PERKARA
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
ME DA N
[Niet Onvanklijke Verklaarrdd). DALAM REKONPENSI
Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya.
Menyatakan Para Penggugat d.k/ Para Tergugat d.r melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad).
Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk menyatakan permintaan
isinya sebagai berikut:
GG I
maaf melaluii Media Massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang mana
" Ahmad Fachruddin dan Ir. Soehardono baik atas nama sendiri maupun selaku Koordinator (FSPST) menyampaikan permohonan maaf yang
TIN
sebesar-besarnya atas kekeliruannya telah menggugat Kepala Dinas PU Deli Serdang, Ir. Donald P. Lumban Tobing sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Swakelola di Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat itu di jabat oleh Ir. Faisal".
Memerintahkan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k bersama-sama
N
ILA
dengan Penggugat d.r/Tergugat d.k melakukan dan menunjuk Tiem auditor Independent untuk menentukan harga proyek Swakelola yang disebutkan Penggugat d.k/Tergugat d.r. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar seluruh biaya-biaya
AD
yang timbul dalam perkara ini. Menyatakan keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan secara
NG
serta merta, meskipun ada upaya hukum Kasasi, Perlawanan (verzet) dan Peninjauan Kembali (uit voerbaarbij vooraad).
PE
III. Dalam Konpensi Dan Rekonpensi Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat d.k/Tergugat d.r.
Atau, apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Halaman 20 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolute Tergugat yakni yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara aquo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi tersebut tertanggal 11 Februari 2016,
ME DA N
yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;
Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Menetapkan
untuk
melanjutkan
pemeriksaan
No.147/Pdt.G/2015/PN.Lbp ;
Perkara
Perdata
Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban tersebut Pengadilan Lubuk
Pakam
147/Pdt.G/2015/PN.Lbp
Nomor
TIN
Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM KONVENSI
ILA
DALAM EKSEPSI
putusan
N
menjatuhkan
tanggal 23 Agustus 2016 yang amarnya sebagai
berikut :
DALAM PROVISI
telah
GG I
Negeri
Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
AD
DALAM POKOK PERKARA
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
Menyatakan Tergugat (ic. Pemkab DS C/q Dinas PU) adalah sah
dan
NG
berharga mempunyai Hutang kontruksi Swakelola Tahun Anggaran 2014 atas 697 pekerjaan yang jumlahnya Rp 175.188.165.510, (seratus tujuh
PE
puluh lima Miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah);
Menyatakan tindakan Tergugat adalah sebagai Perbuatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaads) ;
Memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang aquo kepada Para Penggugat atas 697 pekerjaan konstruksi Swakelola yang telah dikerjakan TA. 2014 yang jumlahnya Rp 175.188.165.510,00 (seratus tujuh puluh lima Halaman 21 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah);
Memerintahkan Tergugat untuk menganggarkan hutang kontruksi Swakelola aquo masuk dan/atau menampung ke akun APBD dan P-ABPD Tahun 2016 Kabupaten
Deli
Serdang
atau
setidak-tidaknya
ME DA N
Pemerintah
mengganggarkan hutang konstruksi tersebut pada APBD ataupun P-APBD pada Tahun Anggaran yang akan berjalan selanjutnya ;
Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Audit Fisik dan Audit Keuangan yang dilakukan Tenaga Ahli Fisik dan BPKP dan/atau Auditor Indenpenden setelah Hutang Kontruksi Swakelola aquo dianggarkan pada APBD dan PABPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016 atau
GG I
setidak-tidaknya mengganggarkan hutang konstruksi tersebut pada APBD ataupun P-APBD pada Tahun Anggaran yang akan berjalan selanjutnya dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang konstruksi
TIN
tersebut sebesar hasil audit fisik tersebut kepada Para Penggugat ; Menghukum Tergugat dan semua pihak yang berkepentingan atas R-APBD Deli Serdang TA.2016 dan atau setidak-tidaknya pada P-APBD Deli
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
ILA
N
Serdang TA 2016 untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
DALAM REKONVENSI
Menolak Gugatan Penggugat dR/Tergugat dK untuk seluruhnya ;
AD
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum Tergugat dK/ Penggugat dR membayar biaya perkara sebesar
NG
Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) Menimbang
bahwa
berdasarkan
Akte
Banding
Nomor
PE
147/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya
telah
telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Nomor 147/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 23 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 November 2016 Oleh Juru sita melalui pendelegasian Pengadilan Negeri Medan; Halaman 22 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dan begitu pula dengan Terbanding semula Penggugat juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; Menimbang bahwa melalui pendelegasian Jurusita Pengadilan Negeri
ME DA N
Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 147/Pst.G/2015/PN-Lbp, yang disampaikan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukum mereka pada tanggal 09 November 2016, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
GG I
berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
TIN
Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
dengan
seksama
berkas
perkara
dan
surat-surat
yang
ILA
mempelajari
N
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : Nomor 147/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 23 Agustus
AD
2016, MajeIis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam
putusannya berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh para pihak, telah
NG
tepat dan benar menurut hukum, karena telah jelas dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal pokok dalam gugatan yaitu bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajiban untuk
PE
membayar Hutang kontruksi Swakelola Tahun Anggaran 2014 atas 697 pekerjaan yang jumlahnya Rp 175.188.165.510, (seratus tujuh puluh lima Miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah); Menimbang, bahwa mengenai amar putusan nomor 5 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 147/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 23 Agustus 2016, yang mengabulkan petitum Penggugat agar Tergugat
menganggarkan hutang
Halaman 23 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
kontruksi Swakelola aquo masuk dan/atau menampung ke akun R-APBD Deli Serdang TA. 2016 dan diikuti dengan tindakan pelaksanaan Audit Fisik dan Audit Keuangan yang dilakukan Tenaga Ahli Fisik dan BPKP dan/ atau Auditor Indenpenden setelah Hutang Kontruksi Swakelola aquo Di-anggarkan pada RAPBD Deli Serdang TA. 2016 dan atau setidak-tidaknya ditampung pada P-
ME DA N
APBD Deli Serdang TA. 2016, menurut majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki mengingat tahun anggaran 2016 yang disebutkan dalam amar putusan telah berlalu sementara disisi lain belum dapat dipastikan kapan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan, sehingga apabila tahun anggarannya dibatasi pada tahun 2016, sudah dapat dipastikan putusan ini tidak dapat dilaksanakan karena telah melewati tahun anggaran 2016 seperti yang disebutkan dalam amar putusan;
GG I
Menimbang, bahwa dengan demikian maka amar putusan nomor 5 yang Memerintahkan Tergugat untuk menganggarkan hutang kontruksi Swakelola aquo masuk dan/atau menampung ke akun APBD dan P-ABPD Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya mengganggarkan
TIN
hutang konstruksi tersebut pada APBD ataupun P-APBD pada Tahun Anggaran yang akan berjalan selanjutnya, harus diperbaiki
dengan menghapus
penyebutan tahun anggaran 2016;
N
Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, maka amar putusan nomor 6 yang memerintahkan Tergugat untuk melakukan Audit Fisik
ILA
dan Audit Keuangan yang dilakukan Tenaga Ahli Fisik dan BPKP dan/atau Auditor Indenpenden setelah Hutang Kontruksi Swakelola aquo dianggarkan
AD
pada APBD dan P-ABPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016 atau setidak-tidaknya mengganggarkan hutang konstruksi tersebut pada APBD ataupun P-APBD pada Tahun Anggaran yang akan berjalan selanjutnya
NG
dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang konstruksi tersebut sebesar hasil audit fisik tersebut kepada Para Penggugat, juga harus
PE
diperbaiki dengan menghilangkan pembatasan tahun anggaran 2016; Menimbang, bahwa demikian juga dengan amar putusan nomor 7 yang
menghukum Tergugat dan semua pihak yang berkepentingan atas R-APBD Deli Serdang TA.2016 dan atau setidak-tidaknya pada P-APBD Deli Serdang TA 2016 untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini, perlu diperbaiki amarnya dengan menghilangkan pembatasan tahun 2016; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat
tidak dapat
Halaman 24 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
dibenarkan, dan cukup alasan untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 147/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 23 Agustus 2016 pada angka nomor 5, 6 dan 7 yang dimintakan banding tersebut, sehingga selengkapnya menjadi seperti yang akan disebutkan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap
ME DA N
berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;
Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak terdapat kata sepakat dalam majelis, karena Hakim Anggota I Binsar Siregar, SH.MHum., mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:
SH.MHum, sebagai berikut:
GG I
Pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota I: Binsar Siregar,
Menimbang, bahwa saya sebagai Hakim Anggota I tidak sependapat dengan putusan dalam perkara ini yakni dengan menguatkan putusan
TIN
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 147/Pdt.G/2015/PN.Lbp, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -
Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada
N
pokoknya sebagai berikut:
1. Para Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat (eksepsi Legal
ILA
standing fo yuditio).
Karena Penggugat Achmad Fachruddin dan Ir. Soehardono yang menyatakan bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Koordinator dan
AD
Sekretaris sekaligus mewakili anggota Forum Solidaritas Pemborong Swakelola Terdzalimi (FSPST) Kabupaten Deli Serdang
tahun
NG
Anggaran 2014, namun dalam gugatan tidak menjelaskan siapa saja pemborong swakelola tahun 2014 yang diwakili oleh para Penggugat, dengan demikian kedudukan para Penggugat tidak jelas;
PE
2. Pihak yang digugat/Tergugat tidak lengkap (Eksepsi plurium litis consortium). Karena yang digugat adalah pelaksanaan swakelola tahun 2014, maka seharusnya Kepala Dinas PU Deli Serdang tahun 2014 yang dijabat oleh Ir. Faisal yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Medan dengan pidana penjara selama 1,5 tahun kemudian oleh Pengadilan Tinggi menjadi 12 tahun ikut digugat dalam perkara Halaman 25 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
ini, oleh karenanya gugatan terhadap
Ir. Donald P. Lumban Tobing
sebagai Kepala Dina PU saat ini adalah salah alamat. Kemudian, dalam perkara ini tidak mengikut sertakan Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan juga Ketua DPRD periode tahun 2014 – 2019, sebagai penangungjawab dan yang
ME DA N
terlibat dalam penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang, sebab Tergugat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
tidak
mungkin melaksanakan penggaran tersebut dalam APBD; Dengan tidak dilibatkannya Ir. Faisal dan juga Bupati Kepala Pemerintahan Deli Serdang dan juga DPRD sebagai pihak Tergugat mengakibatkan gugatan ini tidak lengkap;
Karena
GG I
3. Gugatan Penggugat salah dalam menentukan kwalifikasi; mengaburkan
antara
perbuatan
melawan
hukum
(onrechtmatigedaad), dengan perbuatan melawan hukum penguasa
TIN
(Onrechtmatige overheid daad), sehingga gugatan ini menjadi kabur;
4. Gugatan kabur (Obscuur libellum); Bahwa para Penggugat mendalilkan jumlah hutang konstruksi Dinas
N
PU Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2014 total berjumlah Rp. 170.591.936.249,- ( seratus tujuh puluh milyar lima ratus sembilan
ILA
puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), namun tidak menguraikan
tentang
paket
proyek swakelola yang mana, termasuk tidak dijelaskan tentangh
AD
nama proyek, penanggung jawab, pekerjaan, lokasi proyek, volume [pekerjaan dan juga tentang
progres pekerjaan. Dengan demikian
NG
objek gugatan ini tidak jelas;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas saya berpendapat sebagai
PE
berikut:
Ad. 1. Para Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat (eksepsi Legal standing fo yuditio). Menimbang, bahwa dengan memperhatikan format gugatan Penggugat
Achmad Fahruddin dan Ir. Soehardono yang diwakili oleh Afrizon, SH.MH., dan Achmad Fadli Roza, SH serta Agung Harja, SH.,
dari kantor R & Partner,
beralamat di Tasbih Blok YY No. 27 Medan, dimana para Penggugat Achmad Fahruddin dan Ir. Soehardono menyatakan masing-masing bertindak sebagai Halaman 26 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
kooradinator
dan Sekretaris Forum Solidaritas Pemborong Swakelola
Terdzalimi (FSPST) Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu mewakili para pengusaha swakelola TA 2014 berdasarkan surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2014; Menimbang, bahwa
aquo adalah gugatan biasa yang terdiri dari beberapa
Penggugat yaitu semua anggota FSPST
ME DA N
bentuk gugatan
sesuai format gugatan tersebut dapat disimpulkan
Kab. Deli Serdang, oleh karena
FSPST Kab. Deli Serdang bukan merupakan badan hukum yang dapat diwakili oleh pengurusnya, maka apabila kedua Penggugat hendak mengajukan gugatan atas nama diri sendiri dan untuk dan atas nama semua anggota Forum ( FSPST) Kab. Deli Serdang seharusnya Para Penggugat
membuat surat
kuasa khusus untuk menghadap dipersidangan, kemudian masing-masing
GG I
anggota forum yang hendak menggugat harus secara jelas disebutkan dalam surat gugatan;
Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan ini
siapa saja yang ikut
sebagai penggugat tidak jelas, dengan menyebut anggota Forum Solidaritas
TIN
Pemborong Swakelola Terdzalimi Kab. Deli Serdang TA 2014 tidaklah cukup, semestinya masing-masing pemborong harus sercara jelas disebutkan dalam surat gugatan gugatan dalam kapasitasnya sebagai penggugat, sehingga jelas
N
identitas masing-masing anggota dan juga jelas berapa orang seluruh anggota forum yang ikut sebagai penggugat;
ILA
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sebagai wakil dari anggota forum sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2014, setelah diteliti surat-surat dimaksud
ada berjumlah 77 orang yang membuat
Penggugat Achmad Fachruddin dan Ir.
AD
Penunjukan/Kuasa kepada Soehardono
Surat
(bukti P. 15) tidak dijelaskan apakah fotocopy tersebut sesuai
NG
dengan aslinya, surat mana antara lain memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
Penggugat
PE
advokat/pengacara, maka sesuai menurut undang advokat
bukan
seorang
Penggugat tidak
dapat mewakili seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana
pihak-orang-orang dicantumkan
dalam
atau pihak yang diwakili oleh Penggugat tidak jelas gugatan,
kemudian
Penggugat
bukan
seorang
advokat/pengacara oleh karena itu tidak berkualitas untuk mewakili seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau legal standing Penggugat tidak terpenuhi untuk Halaman 27 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
mengajukan gugatan ini,
berdasarkan hal tersebut eksepsi Tergugat ini
beralasan menurut hukum dan dapat diterima;
Ad. 2. Gugatan kurang lengkap (Eksepsi plurium litis consortium). Menimbang, bahwa sebagaimana dalil guagatan, maka yang menjadi
ME DA N
pokok gugatan ini adalah gugatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang agar membayar nilai proyek Pemkab Deli Serdang yang telah dikerjakan oleh Para Penggugat secara swakelola dengan jumlah proyek TA 2014 sebanyak 697 proyek dengan nilai
sejumlah Rp.
170.591.936.249,-
(seratus tujuh puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
Menimbang, bahwa karena gugatan ini berhubungan dengan kewajiban
GG I
Pemerindat Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang proyek-proyek yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Derah Kabupaten Deli Serdang, maka sudah seharusnya mengikut sertakan Bupati sebagai Kepala Daerah Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat, Dinas PU sebagai SKPD (satuan
TIN
Kerja Perangkat Daerah) adalah bawahan Bupati, menggugat Dinas PU tanpa menggugat Bupati adalah suatu hal yang tidak tepat apalagi yang digugat dalam perkara aquo adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang Ir. Donald P.
N
Lumban Tobing, meskipun dalam gugatan dipergunakan istilah “Cq” namun apabila dimaksudkan untuk dimintai pertanggungjawaban, maka harus secara
ILA
jelas disebut sebagai Tergugat, dinas-dinas sebagai perangkat daerah secara khierarkhis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai kepala daerah, oleh karenanya Dinas-Dinas dibawah Pemda tidak mungkin
AD
digugat untuk membayar nilai proyek tanpa menggugat Bupati sebagai Kepala Daerah yang bertanggung jawab pebuh
terhadap pelaksanaan seluruh
NG
pekerjaan yang dilakukan oleh dinas-dinas dibawahnya; Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak digugatnya Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam gugatan ini, maka membuat
PE
gugatan ini kurang lengkap, pihak yang digugat tidak lengkap, oleh karenanya eksepsi Tergugat no 2 ini juga beralasan menurut hukum dan dapat diterima;
Ad. 3. Gugatan Penggugat salah dalam menentukan kwalifikasi; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, karena penyebutan kwalifikasi dalam perkara ini tidak terlalu signifikan dan juga akan lebih jelas setelah mempertimbangkan pokok perkara ini, maka eksepsi ini ditolak; Ad. 4. Gugatan kabur (Obscuur libellum); Halaman 28 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Menimbang, bahwa
objek gugatan ini adalah mengenai hutang
swakelola TA 2014 di Pemda Kabupaten Deli Serdang, sebanyak 697 proyek dengan nilai sebesar Rp. 170.591.936.249,- (seratus tujuh puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
ME DA N
Menimbang, bahwa Penggugat semestinya menguraikan secara jelas tentang proyek-proyek dimaksud yang berjumlah 697 proyek, harus dirinci secara jelas masing-masing proyek mulai dari nama proyek, lokasi proyek, besar atau nilai proyek, pelaksanan pekerjaan dan dasar pelaksanaan pekerjaan, diekrjakan oleh siapa atau perusahaan mana, dan juga progres pekerjaan, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai masing-masing proyek dan juga pelaksanaannya, tidak cukup hanya menyebutkan jumlah proyek
sesuai dengan apa yang telah
GG I
dengan jumlah uang yang harus dibayar. Masing-masing proyek harus dinilai ditentukan untuk masing-masing proyek
tersebut, sehingga dengan men yebutkan secara golbal membuat perkara ini menjadi tidak jelas. Dalam gugatan ini Penggugat tidak ada menguraikan hal-
TIN
hal yang menjadi ketentuan tersebut diatas,
dengan demikian gugatan ini
kabur, maka eksepsi Tergugat poin 4 ini beralasan menurut hukum, gugatan Penggugat kabur;
N
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
demikian :
ILA
diatas, eksepsi-eksepsi Tergugat no. 1, 2 dan 4 dapat diterima, dengan
Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kwalitas sebagai Penggugat;
-
Gugatan kirang pihak;
-
Gugatan kabur;
AD
-
NG
DALAM POKOK PERKARA: Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan
menuruit hukum, dan gugatan dinyatakan kurang pihak, gugatan kabur dan
PE
Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat, dengan demikian pokok perkara dalkam perkara ini tidak perlu dibuktikan lagi, selanjutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima,
maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Halaman 29 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
DALAM REKONPENSI: Menimbang, bahwa karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian
gugatan rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard); Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat maka
Penguugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi
ME DA N
diterima,
dihukum membayar biaya perkara rekonpensi sejumlah nihil;
Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.
peraturan
GG I
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum perundang-undangan lain
yang
bersangkutan
dan
serta
peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
TIN
MENGADILI
I. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
putusan
N
II. Memperbaiki
Negeri
Lubuk
Pakam
Nomor
tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan
ILA
147/Pdt.G/2015/PN.Lbp
Pengadilan
banding, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
AD
DALAM PROVISI
Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;
NG
DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
PE
DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian; 2. Menyatakan Tergugat (ic. Pemkab DS C/q Dinas PU) adalah sah dan berharga mempunyai Hutang kontruksi Swakelola Tahun Anggaran 2014 atas 697 pekerjaan yang jumlahnya Rp 175.188.165.510, (seratus tujuh
Halaman 30 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
puluh lima Miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah); 3. Menyatakan tindakan Tergugat adalah sebagai Perbuatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaads) ;
ME DA N
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hutang aquo kepada Para Penggugat atas 697 pekerjaan konstruksi Swakelola yang telah dikerjakan TA. 2014 yang jumlahnya Rp 175.188.165.510,00 (seratus tujuh puluh lima Miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah); 5. Memerintahkan Tergugat
untuk menganggarkan
hutang
kontruksi
Swakelola aquo masuk dan/atau menampung ke akun APBD dan Pberjalan selanjutnya ;
GG I
ABPD pada APBD ataupun P-APBD pada Tahun Anggaran yang akan
6. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Audit Fisik dan Audit
TIN
Keuangan yang dilakukan Tenaga Ahli Fisik dan BPKP dan/atau Auditor Indenpenden setelah Hutang Kontruksi Swakelola aquo dianggarkan pada APBD ataupun P-APBD pada Tahun Anggaran yang akan berjalan selanjutnya dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk membayar
ILA
Penggugat;
N
hutang konstruksi tersebut sebesar hasil audit fisik tersebut kepada Para
7. Menghukum Tergugat dan semua pihak yang berkepentingan atas R-
AD
APBD Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada P-APBD Deli Serdang TA yang sedang atau akan berjalan untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
NG
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
DALAM REKONVENSI Menolak Gugatan Penggugat dR/Tergugat dK untuk seluruhnya ;
PE
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Halaman 31 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 15 Mei 2017 oleh kami : ROBERT SIMORANGKIR, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum dan SUWIDYA,SH. LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan
ME DA N
tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUM’AT tanggal 2 Juni 2017 itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta KHAIRUL, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pembanding dan Terbanding; Hakim Anggota,
Hakim Ketua, TTD
GG I
TTD BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum.
Panitera Pengganti: TTD
ILA
N
SUWIDYA, SH, LLM.
TIN
TTD
ROBERT SIMORANGKIR, SH, MH.
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )
PE
NG
AD
Perincian Biaya: Meterai Redaksi Pemberkasan Jumlah
KHAIRUL, SH, MH.
Halaman 32 dari 32 halaman perkara No 39/PDT/2017/PT-Mdn
