PENGADILAN TINGGI MEDAN

P U T U S A N NOMOR 335 /PID/2017/PT MDN

ME DA N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap

: TERDAKWA

2.

Tempat lahir

: Aras Kabu

3.

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Oktober 1969

4.

Jenis kelamin

: Laki-laki

5.

Kebangsaan

: Indonesia

6.

Tempat tinggal

: Dusun I Mesjid, Desa Aras Kabu, Kecamata

GG I

1.

Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Agama

8.

: Islam

Pekerjaan

TIN

7.

: Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

ILA

Februari 2017;

N

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;

AD

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 Maret

NG

2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21

PE

April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;

6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017; Halaman 1 dari 22 hal

Putusan Nomor.335/Pid/2017/PT.MDN

Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Mei 2017 Nomor

ME DA N

335/PID/2017/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim; 2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Mei 2017

Nomor 335/PID/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera

Pengganti; 3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-71/Epp.2/L.PKAM/03/2017,

GG I

tanggal 15 Maret 2017, sebagai berikut: Primer:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat

TIN

diingat lagi sekitar tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Mesjid Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, yang

N

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

saksi korban

ILA

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2011 saat pergi kekedai melewati rumah terdakwa di Dusun Mesjid Desa

Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa saksi

AD

memanggil

korban

,

oleh

karena

saksi

korban

mengalami

keterbelakangan mental, saksi korban mendatangi terdakwa dirumah terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi korban kekamar mandi dan dikamar mandi

NG

tersebut terdakwa membuka baju dan celana saksi korban, lalu terdakwa membuka celananya, kemudian terdakwa membaringkan tubuh saksi korban dilantai kamar mandi dan menyetubuhi saksi korban, selanjutnya pada hari dan

PE

tanggal yang tidak dapat diingat, terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban

di pohon tebu yang ada di Dusun Mesjid Desa Aras Kabu Kecamatan

Beringin Kabupaten Deli Serdang, sebelum pohon tebu tersebut dibangun perumahan, terdakwa ada mengancam saksi korban dengan mengatakan

Halaman 2 dari 22 hal


“jangan bilang sama siapa-siapa” terdakwa juga pernah memberikan uang kepada saksi korban, kemudian saksi I yang merupakan tetangga saksi korban dan terdakwa, pada saat saksi

I melintas didepan rumah terdakwa sering

melihat terdakwa dan saksi korban duduk berdua, terdakwa menarik narik tangan saksi korban dan melihat terdakwa merangkulkan tangannya ketubuh

ME DA N

saksi korban saat posisi duduk bersampingan, selain terdakwa, saksi korban juga disetubuhi beberapa kali oleh Terdakwa I (berkas terpisah), ketika saksi korban pulang dari kedai, Terdakwa I memanggil saksi korban, kemudian saksi korban mengikuti saksi Terdakwa I masuk kedalam rumah kosong dan didalam kamar rumah kosong tersebut Terdakwa I membuka pakai dan celana saksi korban lalu menyetubuhi saksi korban, sewaktu habis disetubuhi saksi Terdakwa I, saksi korban pernah mengatakan kepada saksi Terdakwa I, dirinya

GG I

pernah disetubuhi terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan saksi Terdakwa I tersebut, saksi I mengalami luka robek Hymen pada jam 02, 06 dan 09 yang disebabkan ruda paksa tumpul, Hamil 17 minggu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ruslan Pandia, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Deli

TIN

Serdang atas kekuatan sumpa jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana;

N

Subsider:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat

ILA

diingat lagi sekitar tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Mesjid Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada

AD

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang

NG

diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2011

PE

saat saksi korban

pergi kekedai melewati rumah terdakwa di Dusun Mesjid

Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa memanggil saksi korban

, oleh karena saksi korban mengalami

keterbelakangan mental, saksi korban mendatangi terdakwa dirumah terdakwa,



kemudian terdakwa membawa saksi korban kekamar mandi dan dikamar mandi tersebut terdakwa membuka baju dan celana saksi korban, lalu terdakwa membuka celananya, kemudian terdakwa membaringkan tubuh saksi korban dilantai kamar mandi dan menyetubuhi saksi korban, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat, terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi di pohon tebu yang ada di Dusun Mesjid Desa Aras Kabu Kecamatan

ME DA N

korban

Beringin Kabupaten Deli Serdang, sebelum pohon tebu tersebut dibangun perumahan, terdakwa ada mengancam saksi korban dengan mengatakan “jangan bilang sama siapa-siapa” terdakwa juga pernah memberikan uang kepada saksi korban, kemudian saksi Iyang merupakan tetangga saksi korban dan terdakwa, pada saat saksi

Imelintas didepan rumah terdakwa sering

melihat terdakwa dan saksi korban duduk berdua, terdakwa menarik narik

GG I

tangan saksi korban dan melihat terdakwa merangkulkan tangannya ketubuh saksi korban saat posisi duduk bersampingan, selain terdakwa, saksi korban juga disetubuhi beberapa kali oleh Terdakwa I (berkas terpisah), ketika saksi korban pulang dari kedai, Terdakwa I memanggil saksi korban, kemudian saksi

TIN

korban mengikuti saksi Terdakwa I masuk kedalam rumah kosong dan didalam kamar rumah kosong tersebut Terdakwa I membuka pakai dan celana saksi korban lalu menyetubuhi saksi korban, sewaktu habis disetubuhi saksi

N

Terdakwa I, saksi korban pernah mengatakan kepada saksi Terdakwa I, dirinya pernah disetubuhi terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan saksi Terdakwa I mengalami luka robek Hymen pada jam 02, 06 dan 09 yang

ILA

tersebut, saksi

disebabkan ruda paksa tumpul, Hamil 17 minggu, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ruslan Pandia, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Deli

AD

Serdang atas kekuatan sumpa jabatan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

286 Jo. Pasal 64

NG

KUHPidana

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-

PE

71/Epp.2/L.PKAM/03/2017 tanggal 19 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya” melanggar pasal 286 Jo.Pasal Halaman 4 dari 22 hal


64 KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan Subsidair pada perkara ini. 2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa: ---

4.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,(dua ribu rupiah);

ME DA N

3.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 549/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 11 April 2017, yang amarnya sebagai berikut :

GG I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya” ;

TIN

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

N

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

6.

ILA

5. Menetapkan barang bukti berupa: N i h i l Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

AD

Menimbang,

bahwa

Terdakwa

melalui

Penasihat

Hukumnya

menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam

NG

Akta permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2017/PN Lbp, tanggal 27 April 2017. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana

PE

tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2017/PN Lbp, tanggal 27 April 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Mei 2017 yang Halaman 5 dari 22 hal


diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Mei 2017, dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2017; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

ME DA N

memori banding tanggal 23 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 31 Mei 2017, dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan

GG I

surat Nomor: W2.U4/5079/Pid.01.10/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di

TIN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dihitung sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017; Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

N

menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang,

ILA

maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri

AD

Lubuk Pakam Nomor 548/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 17 April 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Alasan-Alasan Keberatan Terhadap Segala Isi Dan Pertimbangan Hukum

NG

Putusan Judex Factie Tingkat Pertama a. Judex Factie

Tingkat

Pertama

Telah Keliru

Dalam Menilai

dan

PE

Menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan 1. Bahwa Pemohon banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh Judex Factie Tingkat Petama sebagai fakta hukum, karena fakta yang diungkapkan Judex Factie lebih cenderung asumsi daripada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Halaman 6 dari 22 hal


Lubuk Pakam saja, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama bersifat netral sehingga yang dijadikan fakta hukum adalah apa yang terungkap di persidangan; 2. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat

ME DA N

dengan fakta yang dinyatakan oleh Judex Factie Tingkat Pertama sebagai fakta hukum, karena fakta hukum tersebut telah dimanipulasi oleh Judex Factie Tingkat Pertama, padahal sangat jelas korban tidak dapat memberikan keterangan di depan persidangan;

b. Judex Factie Tingkat Pertama telah memanipulasi fakta yang diuraikan Penuntut Umum

Dalam Surat Dakwaan Sebagai Fakta (Hukum) yang

terungkap di depan Persidangan

GG I

1. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

TIN

2. Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh judex factie Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan fakta yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat

N

dakwaannya maupun surat tuntutannya” tidak pernah menerangkan sebagaimana yang

ILA

3. Bahwa Saksi Korban

tersebut dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, justru saksi korban sulit untuk dimintai keterangan pada saat persidangan, dan keterangan

AD

berbelit-belit dan sesuai arahan yang bertanya; 4. Bahwa tidak benar ada keterangan saksi Budi Santosa “Bahwa Antara

NG

Terdakwa Dengan Korban Sering Bertemu Di Rumah Kosong” 5. Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan a quo, banyak kejanggalan, dikarenakan

PE

Semua saksi mengetahui tuduhan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari keterangan korban , sedangkan korban

menurut

Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang mempunyai keterbelakangan mental, jika benar

mempunyai keterbelakangan mental, apakah

keterangannya bisa dijadikan dasar kuat untuk menjerat Terdakwa dalam Halaman 7 dari 22 hal


perkara ini, apalagi sangat jelas pada persidangan sebelumnnya Saksi Korban

tidak dapat dimintai keterangan, hanya berbicara mengikuti

arahan saksi lain yang merupakan saudara perempuan korban

sendiri,

seperti halnya pada saat ditanya berapakali kamu ke warung ? Kita kasih jawaban satu kali ya, lalu

menjawab, dan pada saat yang lain bertanya

ME DA N

kembali “ berapa kali kamu ke warung ? Dua kali ya lalu menjawab iya” keterangan-keterangan seperti ini-lah yang terjadi pada saat di persidangan;

6. Bahwa dari uraian-uraian saksi-saksi dalam perkara a quo tidak ada satupun saksi yang menerangkan kapan sebenarnya terjadinya persetubuhan antara Korban

dengan Terdakwa, bahkan korban

sendir tidak bisa

memberikan keterangan di persidangan kapan persetubuhan itu terjadi;

dengan korban

GG I

7. Bahwa selain itu, dimana sebenarnya persertubuhan antara Terdakwa juga tidak dapat terungkap pada persidangan a quo,

sehingga sampai saat ini menimbulkan pertanyaan kembali dimana

TIN

sebenarnya persetubuhan tersebut? Apakah di pohon tebu? Di rumah kosong? Atau di rumah Terdakwa; Ada Terdakwa Lain (Terdakwa I) Yang Bersetubuh Dengan Korban Dalam

N

Perkara Nomor 548/Pid.B/2017/Pn Lbp, Tanggal 18 April 2017 8. Bahwa yang semakin aneh dalam perkara a quo adanya Terdakwa lain

ILA

dalam tuduhan tindak pidana dimaksud, selain itu adanya KeteranganKeterangan Saksi I Dalam Perkara TERDAKWA Sama Persis Dengan

AD

Perkara Terdakwa I (terlampir Putusan Perkara Terdakwa I); 9. Bahwa perlu disampaikan kepada Majleis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebelumnya dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga

NG

menuntut

Terdakwa

Terdakwa

I

telah

melakukan

perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam 286 KUHPidana terhadap korban ,

PE

10. Bahwa yang semakin aneh dalam perkara a quo adanya Terdakwa lain dalam tuduhan tindak pidana dimaksud, selain itu adanya Keterangan-Keterangan Saksi

I Dalam Perkara TERDAKWA Sama

Persis Dengan Perkara Terdakwa I (terlampir Putusan Perkara Terdakwa I);



11. Bahwa Terdakwa TERDAKWA I dalam perkara tersebut dihukum 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adapun amarnya adalah sebagai berikut: Mengadili:

sah

dan

meyakinkan

ME DA N

- Menyatakan Terdakwa Terdakwa I tersebut di atas, terbukti secara bersalah

melakukan

tindak pidana

“

Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya”

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Terdakwa

GG I

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan

seluruhnya

dari

penangakpan

dan

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

TIN

dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; - Menetapkan barang bukti berupa-; kepada

Terdakwa

membayar

biaya

perkara

N

- Membebankan

sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

ILA

12. Bahwa tuduhan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa I tidak secara bersama-sama

dengan

Terdakwa

melakukan

, akan tetapi awalnya dikarenakan

AD

persetubuhan terhadap korban

TERDAKWA

keterangan Terdakwa I yang menerangkan “kata korban

pada saat

Terdakwa I Bersetubuh dengan korban , Terdakwa I bertanya kepada

NG

korban , siapa lagi yang bersetubuh dengan kau? Lalu jawab Korban “ Fendi), dari sini-lah kemudian Terdakwa ditangkap, ditahan dan diadili sehingga dihukum penjara 6 tahun;

PE

Putusan Nomor 377/Pid.B/2011/Pn.Bb Bukan-Lah Putusan Mahkamah Agung Melainkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung



13. Bahwa ternyata putusan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya bukanlah putusan Mahkamah Agung RI melainkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung; 14. Tidak tepat jika Jaksa Penuntut Umum dalam hal menuntut orang dan

ME DA N

menafsirkan secara sepihak “unsur dari perempuan tidak berdaya” Sebagaimana Pasal 286 KUHP adalah perempuan yang memiliki IQ 40, dengan menggunakan putusan Pengadilan Negeri Balel Bandung, apalagi Jaksa Penuntut Umum telah keliru menyebutkan putusan tersebut putusan Mahakah Agung RI;

15. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) juga keberatan jika Jaksa Penuntut Umum korban Dinyatakan

adalah memiliki IQ 40,

dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikannya

Keterangan Terdakwa :

GG I

dengan surat dari ahli bahwa korban adalah memiliki IQ 40 ;

Penuntut Umum Barang Bukti

TIN

16. Terdakwa tidak pernah melakukan sebagaimana dakwaan Jaksa

N

Barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa : tidak ada.

ILA

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Mengabaikan Eksepsi Terdakwa

17. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak

AD

mempertimbangkan eksepsi Terdakwa dalam perkara a quo, sangat jelas di dalam fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan kapan sebenarnya peristiwa pidana yang dituduhkan

NG

kepada Terdakwa terjadi;

18. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah

PE

lebih dari enam bulan sehingga menurut hukum pengaduan dalam perkara ini kadaluarsa, peristiwa pidana yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa terjadi pada tahun 2011 sedangkan Laporan Pengaduan dibuat pada tanggal 10 Desember 2016, sedangkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dan ditandatangani pada 15 Maret 2017, Halaman 10 dari 22 hal


dengan demikian tenggang waktu antara peristiwa pidana tersebut dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sekitar 6 tahun; 19. Bahwa Pasal 74 KUHPidana ayat (1) yang menegaskan “Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang

ME DA N

yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di Negara Indonesia atau dalam tempo sembilan bulan kalau ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar Negara Indonesia” 20. Bahwa oleh karena menurut hukum Laporan Pengaduan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/835/XII/2016/SU/RES DS, tanggal 10 Desember 2016 lebih dari enam bulan sehingga telah kadaluarsa maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dakwaan atau Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi

GG I

hukum atau tidak dapat diterima;

2. Fakta Hukum yang disebutkan oleh Judec Factie Tingkat Pertama dalam putusannya banyak yang tidak benar dan Tidak Relevan dengan di

TIN

persidangan serta patut diduga rekayasa;

21. Bahwa Dalam pengungkapan fakta persidangan ini, patut kami tegaskan kami perlu kembali menulis ulang dengan menggarisbawahi

N

beberapa hal yang terkait dengan persidangan a quo karena begitu banyaknya fakta persidangan yang tidak diungkapkan atau terjadinya

ILA

kesalahan dalam pengungkapan fakta persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama.

Terlihat

jelas,

fakta-fakta

persidangan

yang

diungkapkan dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama

AD

merupakan “copy paste” atau “contekan’ langsung dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kepolisian dalam perkara a quo, padahal

NG

begitu banyak uraian dalam BAP Kepolisian baik pada keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan.

PE

22. Bahwa dalam pandangan selaku Pemohon Banding (terdakwa), maka hasil-hasil pemeriksaan persidangan telah menunjukkan faktafakta sebagai berikut :

Keterangan saksi-saksi :



1. Saksi Korban , di bawah sumpah menerangkan : 23. Bahwa saksi menerangkan pada saat ditanya oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum yang melakukan persetubuhan adalah Udin dan Fendi;

ME DA N

24. Bahwa akan tetapi pada saat ditanya bagaimana peristiwanya dan kapan terjadi saksi menjawab berbelit-belit; 25. Bahwa saksi

berbicara pada saat diarahkan adiknya Fuji Ningsih,

mengikuti keterangan-keterangan Fuji Ningsih saja;

26. Saksi menerangkan tidak jelas dan membingungkan

27. Bahwa pada saat pertanyaan-pertanyaan tersebut diualang kembali oleh Penasihat Hukum, saksi Korban Yulian menjawab dengan

GG I

jawaban yang berubah-ubah; Bahwa dari keterangan saksi

2. Saksi Fuji Ningsih

TIN

menghukum Terdakwa,

ini, tidak bisa dijadikan dasar untuk

28. Saksi ini adalah adik kandung Korban 29. Saksi pada hari jumat atau sabtu datang ke rumah orangtua saksi di

N

desa aras kabu, kabupaten Deli Serdang mengetahui korban

hamil

ILA

sudah 17 minggu; 3. Saksi Bambang

AD

30. Saksi ini adalah abang kandung korban; 31. Saksi pernah melihat di rumah kosong bersama adiknya yaitu korban 3 tahun yang lalu akan tetapi saksi tidak menegurn

NG

4. Saksi Budi Santosa 32. Saksi pernah melihat Terdakwa menarik saksi korban lalu merangkul

PE

korban di pinggir jalan siang hari;

33. Saksi melihat Terdakwa merangkul Korban 4 kali di pinggir jalan yang sama pada siang hari sekitar pukul 13.00 wib karena saksi pergi kerja siang setiap hari,



34. Saksi bekerja setiap hari masuk siang; Bahwa terhadap saksi ini, juga menerangkan keterangan ini untuk Terdakwa Terdakwa I sama sekali tidak ada yang beda 5. Saksi Terdakwa I

ME DA N

35. Saksi pada tahun 2011 ada bersetubuh dengan korban , dan pada bulan oktober 2016 saksi juga ada bersetubuh dengan korban ; 36. Saksi mengetahui terdakwa ada bersetubuh dengan korban

pada

saat saksi Terdakwa I bersetubuh dengan korban , dikarenakan pada saat bersetubuh saksi Terdakwa I bertanya kepada , “ siapa saja yang

GG I

menyetubuhi kau” lalu menjawab “Fendi/Terdakwa”

6. Saksi A De Charge Nizarudin

37. Saksi menerangkan benar ada pohon tebu dekat rumah saksi, akan tetapi jika ada orang yang melakukan hubungan suami istri di pohon

TIN

tebu tidaklah mungkin karena akan kelihatan; 38. Tidak mungkin jika ada orang bersetubuh di dekat pohon tebu tersebut, dikarenakan pasti akan ketahuan”

N

e. Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan

ILA

“Fakta Hukum” di dalam Pertimbangan-pertimbangan putusannya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur Pasal 286 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUhpidana

AD

39. Bahwa Pemohon banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta hukum berkaitan dengan unsur-unsur 286 KUHPidana

NG

oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan korban dalam perkara a quo bukan-lah

perempuan yang tidak berdaya, atau pada saat

Terdakwa dituduh melakukan melanggar Pasal 286

PE

korban

KUHPidana,

tidak sidang pingsan, hal ini terbukti dari baik dai dakwaan

Jaksa Penuntut Umum maupun dari berkas perkara saksi- saksi maupun keterangan korban sendiri;

40. Bahwa selain itu Korban

juga, apakah dikualifikasi sebagai

perempuan yang tidak berdaya, menurut pendapat R. Soesilo dalam Halaman 13 dari 22 hal


catatan kaki pada KUHPIdana dan sesuai Pasal 89 KUHPidana yang disebut Perempuan tidak berdaya adalah perempuan yang sedang pingsan atau tidak berdaya lagi si pelaku membuat korbanya pingsan atau

tidak

berdaya”’

atau

melakukan

kekerasan

artinya

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau dengan segala

ME DA N

macam senjata, memukul, menendang sehingga peremouan tersebut mejadi tidak berdaya atau membuat pingsan dengan pil tidur, obat peragsang dan sebagainya”

41. Bahwa jika kita cermati baik di dalam berkas perakara mapun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada uraian-uraian Terdakwa dituduh melanggagar Pasal 286 KUHPIdana dengan caracara sebagaimana yang Kami jelaskan dalam poin di atas;

mengalami keterbelakangan mental, maka

GG I

42. Bahwa jika Korban

apakah kemudian Korban

masuk dalam kualifikasi perempuan yang

tidak berdaya, tentu saja KUHPidana tidak menjelaskan secara jelas

TIN

perempuan yang mempunyai keterbelakangan mental masuk pada wilayah perempuan yang tidak berdaya sebagaimana Pasal 286 KUHPidana;

43. Bahwa sesorang yang mempunyai keterbelakangan mental (idiot)

N

menurut hukum adalah orang yang di bawah pengampuan atau

ILA

disebut curatele, orang tersebut harus-lah dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang pada pokoknya menerangkan orang tersebut di bawah pengampuan atau curatele, oleh karena terhadap korban

AD

tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Korban adalah orang yang di bawah pengampuan atau curatele, maka menurut hukum korban

adalah Perempuan yang telah dewasa dan waras dan cakap

NG

menurut hukum, dengan demikian dakwan Jaksa penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 286 KUHPidana kabur dan

PE

tidak memenuhi syarat dakwaan harus jelas, cermat dan lengkap;

44. Bahwa selain itu Surat Visum Et Revertum dibuat pada tahun 2017, sedangkan tuduhan terhadap Terdakwa terjadi pada tahun 2011, tentu saja hal ini sebuah rekayasa yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan, nomor surat Visum Et Revertum ini juga berubah-ubah; Halaman 14 dari 22 hal


Maka: berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon Banding (Terdakwa) memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan : terdakwa TERDAKWA,

tidak

terbukti

secara

sah

dan

ME DA N

1. Menyatakan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair yaitu Pasal 286 KUHP DAN Pasal 286 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa TERDAKWA dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa TERDAKWA dari semua tuntutan hukum (onstlaag

GG I

van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;

3. Membebaskan segera terdakwa TERDAKWA dari tahanan; 4. Mengembalikan nama baik terdakwa TERDAKWA di masyarakat baik

TIN

harkat mapun martabatnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara. Atau:

N

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

ILA

(ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil. Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan

AD

Negeri Lubuk Pakam Nomor 548/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 17 April 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

NG

Dibanding Tuntutan Pidana JPU, Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 April 2017

terhadap

terdakwa TERDAKWA sudah memenuhi rasa keadilan ;

PE

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa : 1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, bersalah melakukan tindak pidana “Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya Halaman 15 dari 22 hal


bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya” melanggar Pasal 286 Jo. Pasal 64 KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan Subsidair pada perkara ini. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA, dengan pidana

perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : --

ME DA N

penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama dalam tahanan, dengan

4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Menimbang,

bahwa

GG I

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini; setelah

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan

TIN

Negeri Lubuk Pakam Nomor 549/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 27 April 2017, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang

N

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

ILA

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis

AD

Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo hanya didasarkan pada keterangan saksi

(korban) yang berdasarkan surat pemeriksaan Psikologi

NG

Nomor : Rikpsi Korban/03/IV/2017/Bagpsi yang buat dan oleh Horas M Silaen, S.Psi., M,Psi., Kabag Psikologi Biro SDM Polda Sumut Selaku Psikolog Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan Secara umum subjek memiliki

PE

hambatan dalam perkembangannya, baik secara kognisi, afeksi maupun psikomotorik apabila dibandingkan dengan orang normal pada usianya dan kemampuan berfikir subjek tergolong pada taraf dibawah rata-rata orang pada usianya, subjek hanya mampu berfikir secara praktis;



Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan psikologi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan korban memiliki keterbelakangan mental; Menimbang, bahwa keterangan korban tentang telah disetubuhi oleh

ME DA N

Terdakwa tersebut dibantah oleh Terdakwa dan tidak didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan primer, halaman 12 alinea kedua menyatakan: “Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi hamil dan mengalami trauma”; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Visum

Et

Repertum

Nomor

GG I

445.310/XII/RSUD/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam yang ditandatangani oleh dr. Ruslan Pandia, Sp.OG tanggal 13 Desember 2016, telah memeriksa

(korban) pada tanggal 13 Desember 2016

TIN

dan kesimpulannya korban hamil 17 minggu;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, waktu kejadian perkara (tempus delicti) pada tahun 2011, sehingga apabila dihubungkan dengan kesimpulan Visum Et Repertum yang dibuat tanggal 13

N

Desember 2016 yang menyatakan korban hamil 17 minggu, maka hamilnya

ILA

korban tidak ada hubungan dengan perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa dengan demikian maka fakta-fakta hukum dan

AD

pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 549/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 27 April 2017 diubah menjadi sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

NG

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa surat pemeriksaan Psikologi Nomor : Rikpsi Korban / 03/ IV / 2017 /

PE

Bagpsi yang buat dan oleh Horas M Silaen, S.Psi., M,Psi., Kabag Psikologi Biro SDM Polda Sumut Selaku Psikolog Pemeriksa, yang menyatakan Secara umum subjek memiliki hambatan dalam perkembangannya, baik secara kognisi, afeksi maupun psikomotorik apabila dibandingkan dengan orang normal pada usianya dan kemampuan berfikir subjek tergolong pada Halaman 17 dari 22 hal


taraf dibawah rata-rata orang pada usianya, subjek hanya mampu berfikir secara praktis; - Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor 445.310/XII/RSUD/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam yang ditandatangani

pemeriksaan terhadap

ME DA N

oleh dr. Ruslan Pandia, Sp.OG tanggal 13 Desember 2016 yang melakukan korban kesimpulannya

tampak luka robek hymen

pada jam 02, 06 dan 09 yang disebabkan ruda paksa tumpul dan hamil 17 minggu; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

GG I

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

TIN

286 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. barangsiapa;

2. bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya;

ILA

Ad. 1: barangsiapa

N

3. sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kata barangsiapa sepadan dengan kata setiap orang yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah

AD

yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah

NG

didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

PE

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan

Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama

TERDAKWA sebagai Terdakwa di persidangan, dalam

keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta



membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Terdakwa TERDAKWA sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur ke 1 barangsiapa telah terpenuhi ; Ad. 2: bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya

ME DA N

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di sidang tidak ada satu saksipun yang menerangkan mengetahui Terdakwa bersetubuh dengan korban;

Menimbang, bahwa keterangan korban yang menerangkan Terdakwa bersetubuh dengan korban, dibantah oleh Terdakwa dan tidak ada alat bukti lain yang bersesuaian dengan keterangan korban tersebut; Menimbang,

bahwa

alat

bukti

Visum

Et

Repertum

Nomor

GG I

445.310/XII/RSUD/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Lubuk Pakam yang ditandatangani oleh dr. Ruslan Pandia, Sp.OG tanggal 13 Desember 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum dibuat pada tanggal 13 Desember 2016 sementara kejadian perkara (tempus delicti) dalam dakwaan

TIN

Penuntut Umum pada sekitar tahun 2011, sehingga kesimpulannya tidak dapat digunakan untuk menguatkan keterangan korban; Menimbang,

bahwa

saksi-saksi

yang

menerangkan

Terdakwa

N

bersetubuh dengan korban mengetahui hal tersebut dari jawaban korban pada

alat bukti lain;

ILA

waktu ditanya oleh saksi Terdakwa I dan dari cerita korban tanpa didukung oleh

Menimbang, bahwa di samping itu pula berdasarkan surat pemeriksaan Psikologi Nomor: Rikpsi Korban/03/IV/2017/Bagpsi yang buat dan oleh Horas M

AD

Silaen, S.Psi., M,Psi., Kabag Psikologi Biro SDM Polda Sumut Selaku Psikolog Pemeriksa, korban memiliki hambatan dalam perkembangannya, baik secara

NG

kognisi, afeksi maupun psikomotorik apabila dibandingkan dengan orang normal pada usianya dan kemampuan berfikir subjek tergolong pada taraf di bawah rata-rata orang pada usianya serta subjek hanya mampu berfikir secara praktis; bahwa

Majelis Hakim Tingkat

Pertama

mengetahui

PE

Menimbang,

keadaan korban yang demikian itu namun sesuai berita acara sidang, Majelis Hakim memeriksa korban sebagai saksi di bawah sumpah tanpa ada alasan dari Majelis Hakim tentang pemeriksaan korban di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa telah bersetubuh dengan korban, sehingga unsur ke 2 tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 286 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut harus dinyatakan tidak terbukti,oleh karenanya

ME DA N

dan dakwaan tersebut

Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas dan dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana

GG I

diatur dalam Pasal 286 Jo. Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. barangsiapa;

2. bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya;

TIN

3. sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya; 4. beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

N

Ad. 1: barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur

barangsiapa dalam dakwaan subsider ini

ILA

adalah sama dengan unsur barangsiapa dalam dakwaan primer; Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka unsur barang siapa dalam dakwaan subsider telah

AD

terpenuhi pula;

Ad. 2: bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya

NG

Menimbang, bahwa unsur ke 2 bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dalam dakwaan subsider ini adalah sama dengan unsur bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dalam dakwaan primer; bahwa

telah

dipertimbangkan

di

atas

dalam

PE

Menimbang,

mempertimbangkan unsur ke 2 dalam dakwaan primer, bahwa unsur bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya tidak terpenuhi, maka unsur ke 2 bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dalam dakwaan subsider ini tidak terpenuhi pula; Halaman 20 dari 22 hal


Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 286 KUHP jo. Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

dari dakwaan tersebut;

ME DA N

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dan haruslah dibebaskan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 April 2017 Terdakwa

terhadap

sudah memenuhi rasa keadilan, menurut pendapat Majelis Hakim

Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Tingkat

Banding

unsur-unsur

tindak

tersebut

pidana,

di

sehingga

atas tidak

dalam perlu

GG I

mempertimbangkan

sebagaimana

dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai alasan-alasan Terdakwa dalam memori bandingnya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding

TIN

alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

N

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,

ILA

maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 549/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 27 April 2017, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

AD

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

NG

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan

tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah

PE

putusan ini diucapkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya

perkara dibebankan kepada negara;



Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;

-

Membatalkan

putusan

Pengadilan

ME DA N

-

Negeri

Lubuk

Pakam

Nomor

549/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 27 April 2017;

MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Terdakwa,

tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

GG I

dalam dakwaan Primer dan Subsider;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

TIN

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

N

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

ILA

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 oleh Yansen Pasaribu, SH., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH., dan Dr.

AD

Albertina Ho., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 6 Juli Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu

NG

2017 oleh Hakim

oleh Piter Manik, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut

PE

Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,


Hakim Ketua,


Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH.,

Yansen Pasaribu, SH.,

Dr. Albertina Ho., S.H., M.H.

ME DA N

Panitera Pengganti

PE

NG

AD

ILA

N

TIN

GG I

Piter Manik, SH.



PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents