PUTUSAN
N
Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ED A
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:
PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Rantauprapat, PT. Bank
Syariah
Mandiri
Cabang
Rantauprapat,
semula
IM
beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 2 Rantauprapat, sekarang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 22 Rantau Prapat
Sumatera
Utara,
selanjutnya
disebut
sebagai
GG
Pembanding semula TERGUGAT-IV;
Melawan :
ADDELAN HARAHAP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan
TIN
Danau Poso Lingkungan VI, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula PENGGUGAT;
Nyonya Syarifah Hanum Nasution, semula beralamat
N
-
Dan
di Jl. Selamat
No. 61, Lingkungan II Simpang Limun,
ILA
Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sekarang beralamat di Jalan Ring Road Komplek TPI (Taman
Perkasa Indah) Blok AA No.3, Lk XIII,
PE
NG
AD
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan,
selanjutnya
disebut
sebagai
Turut
Terbanding I semula Tergugat I ; -
Ir. Suhadi, semula beralamat di Jl. Selamat
No. 61,
Lingkungan II Simpang Limun, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas,
Kota Medan, sekarang
beralamat di Jalan Ring Road Komplek TPI (Taman Perkasa Indah) Blok AA No.3, Lk XIII, Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan
Medan
Selayang,
Kota
Medan,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat–II ;
Halaman. 1 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
-
PT. Manunggal Rezeki Pratama, beralamat di Jl. No.
61,
Lingkungan
II
Simpang
Limun,
N
Selamat
Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota
ED A
Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula TERGUGAT-III;
1. PT. Balai Lelang Star Cabang Medan, beralamat di Jalan Cemara No. 22 CD Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbnading IV semula TERGUGAT-V;
IM
2. Rosma, SH., Notaris/PPAT, berkantor di Jl. MedanBinjai Km 10,2 Gang Kecamatan
Sunggal,
Jadi No. 53, Desa Payageli, Kabupaten
Deli
Serdang,
selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding V semula
GG
TERGUGAT-VI; Pengadilan Tinggi tersebut ;
TIN
setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili kuasanya Syahruzar, SH.,
N
Mudahar, SH., Ngapon Armaidi, SH., Advokat-Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Syahruzar & Rekan, beralamat di Jalan Rahmadsyah No.
ILA
279 Medan, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dibawah register perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Bnj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menawarkan sebidang tanah Hak Milik
AD
No. 284 seluas 662 M2 sebagai mana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Oktober 2004 No. 13/Sumber Karya/2004, yang terletak di Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai berupa tanah kosong yang tidak
NG
mempunyai bangunan dan pagar, yang terdaftar atas nama Tergugat I ;
- Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II tanah Serifikat Hak Milik Nomor 284 seluas 662 M2 telah diagunkan Tergugat I dan Tergugat II untuk
PE
kepentingan Tergugat III kepada Tergugat IV (Bank Syariah Mandiri Cabang Rantauprapat);
- Bahwa menurut keterangan Tergugat I dan Tergugat II tanah yang diagunkan tersebut dapat dialihkan, dipindah tangankan atau dijual kepada pihak lain apabila ada persetujuan dari Tergugat IV; Halaman. 2 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa atas penawaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat,
N
selanjutnya Penggugat pergi ke Rantauprapat untuk mengecek kebenaran dari penawaran tersebut menemui Tergugat IV;
ED A
- Bahwa setelah bertemu dengan Tergugat IV, Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II membicarakan mengenai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai yang menjadi agunan kepada Tergugat IV, dimana Tergugat I dan Tergugat II berniat akan menebus agunan tersebut;
IM
- Bahwa atas niat Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang akan menebus agunan kepada Tergugat IV dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan oleh Tergugat IV yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) disetor kepada Bank (Tergugat IV) dengan syarat pembeli (Penggugat)
GG
harus terlebih dahulu membayar uang tanda jadi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II
TIN
dengan Tergugat IV selanjutnya Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II membuat perikatan untuk jual beli sesuai dengan Akta No. 19 tanggal 19 Pebruari 2013 atas sebidang tanah Hak Milik No.284 tersebut dan membuat surat kuasa sebagaimana Akte Surat Kuasa No.18 tanggal 19 Pebruari 2013 yang diperbuat dihadapan Tergugat VI;
N
- Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik pada tanggal 22 Pebruari 2013 sebagai tanda serius mengirimkan uang tanda jadi
ILA
sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat IV dan telah diterima oleh Tergugat IV; - Bahwa ketika Penggugat ingin membayar dan melunasi harga tanah Serifikat
AD
Hak Milik Nomor 284 seluas 662 M2 kepada Tergugat IV yang telah disetujuinya, ternyata Tergugat IV tidak mau menerima pelunasan sisa harga tanah yang telah disepakatinya tanpa alasan yang tidak jelas;
- Bahwa walaupun Tergugat IV tidak mau menerima pelunasan harga tanah
NG
tersebut, Penggugat tetap berusaha mendatangi/menghubungi Tergugat IV untuk melunasi harga tanah, namun Tergugat IV tidak pernah menunjukkan iktikad baiknya untuk melaksanakan kesepakatan yang telah diperbuatnya;
PE
- Bahwa perikatan untuk jual beli sebagaimana Akte No.19 tanggal 19 Pebruari 2013
dan surat kuasa sebagaimana Akte Surat-Kuasa No.18 tanggal 19
Pebruari 2013 yang diperbuat dihadapan Tergugat VI, yang pembuatannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk itu adalah patut dan berdasarkan hukum Akte Perikatan Untuk Jual Beli No.19 tanggal Halaman. 3 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
19 Pebruari 2013 dan Akte Surat-Kuasa No.18 tanggal 19 Pebruari 2013 yang
N
diperbuat dihadapan Tergugat VI dinyatakan sah dan berkekuatan hukum; - Bahwa akibat perbuatan Tergugat IV tidak mau menerima pelunasan harga Serifikat
Hak
Milik
Nomor
284
tersebut,
dipermainkan, tertipu dan sangat dirugikan;
Penggugat
merasa
ED A
tanah
- Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat pada bulan April 2015 Penggugat telah menerima surat dari Tergugat V yang menyatakan tanah Serifikat Hak Milik Nomor 284 seluas 662 M2 sebagai mana diuraikan dalam Surat Ukur
IM
tanggal 14 Oktober 2004 No.13/Sumber Karya/2004, yang terletak di Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai dijadikan sebagai obyek lelang untuk dilelang;
- Bahwa karena sebidang tanah Serifikat Hak Milik Nomor 284 seluas 662 M2,
GG
yang terletak di Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai akan dilelang, dimana atas izin dan persetujuan dari Tergugat IV, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan untuk jual beli
TIN
sesuai dengan Akta No.19 tanggal 19 Pebruari 2013 yang diperbuat dihadapan Tergugat VI, Penggugat merasa sangat dirugikan; - Bahwa terhadap surat kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II yang diberikan kepada Penggugat sesuai dengan Akta Surat Kuasa No.18 tanggal 19 Pebruari 2013 yang diperbuat dihadapan Tergugat VI, Penggugat berhak untuk membayar/melunasi dan
N
melakukan
mengambil
dan
menerima
dokumen berupa Sertifikat yang menjadi jaminan hutang perusahaan
ILA
(Tergugat III) milik Tergugat I dan Tergugat II yang diagunkan kepada Tergugat IV atas sebidang tanah Serifikat Hak Milik Nomor 284 seluas 662 M2, akan tetapi Tergugat IV tidak menerima pelunasan atas sisa harga tanah
AD
tersebut;
- Bahwa perbuatan Tergugat IV yang memberi izin kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual agunan tersebut dan tidak mau menerima pelunasan harga tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang
NG
merugikan Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat IV telah melakukan
suatu perbuatan melawan
hukum, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat IV dihukum untuk
PE
melaksanakan dan mematuhi kesepakatannya dengan Penggugat, dan selanjutnya dihukum untuk menyerahkan Serifikat Hak Milik Nomor 284, Surat Ukur tanggal 14 Oktober 2004 No.13/Sumber Karya/2004 kepada Penggugat ;
- Bahwa
karena Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum
sebab memberi izin kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual tanah Halaman. 4 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
agunan dan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perikatan untuk
N
jual beli kepada Penggugat, maka lelang yang dilaksanakan Tergugat V atas pemintaan Tergugat IV harus ditunda sampai dengan putusan dalam perkara
ED A
ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak hampa, maka sangat beralasan
untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap
sebidang tanah Hak Milik No.284 seluas 662 M2 sebagai mana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Oktober 2004 No.13/Sumber Karya/2004, yang
IM
terletak di Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai; - Bahwa Penggugat meragukan iktikat baik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk segera melaksanakan putusan dalam perkara ini, dan untuk menjamin hak Penggugat tersebut, maka sangat beralasan Tergugat-Tergugat
GG
tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini
TIN
memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);; - Bahwa oleh karena gugatan telah didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka sangat beralasan hukum putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad);
N
Berdasarkan alasan-alasan hukum yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai, berkenan
ILA
memanggil para pihak yang berpekara untuk hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Binjai pada suatu hari yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
AD
Dalam Provisi : -
Memerintahkan kepada Tergugat V dan Tergugat IV untuk menunda lelang terhadap sebidang tanah Serifikat Hak Milik Nomor 284 seluas
662 M2
sebagai mana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Oktober 2004 No.
NG
13/Sumber
Karya/2004,
yang
terletak
di
Kelurahan
Sumber
Karya,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebelum perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
PE
Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini; Halaman. 5 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
3. Menyatakan Akte Perikatan Untuk Jual Beli No.19 tanggal 19 Pebruari 2013
dihadapan Tergugat VI adalah sah dan berkekuatan hukum ;
N
dan Akte Surat Kuasa No.18 tanggal 19 Pebruari 2013 yang diperbuat
ED A
4. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang memberi izin kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual agunan tersebut serta tidak mau menerima pelunasan harga tanah tersebut adalah
perbuatan melawan hukum yang
merugikan Penggugat ; 5. Menghukum
Tergugat
IV
untuk
melaksanakan
dan
mematuhi
IM
kesepakatannya dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang memberi izin untuk menjual tanah tersebut;
6. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan Serifikat Hak Milik Nomor 284, Surat Ukur tanggal 14 Oktober 2004, No.13/Sumber Karya/2004 kepada
GG
Penggugat;
7. Menghukum Tergugat Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ; 8. Menghukun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar uang
TIN
paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Membebankan Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
N
biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau :
ILA
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV
AD
mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS ANTARA
NG
POSITA DAN PETITUM TIDAK SALING MENDUKUNG (EXCEPTIOOBSCUUR LIBEL). -
Bahwa petitum perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dalam
PE
gugatannya tidak didukung dengan posita gugatan, Penggugat ternyata tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT IV sehingga PENGGUGAT berkesimpulan bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT, bahkan dalil-dalil PENGGUGAT ternyata tidak Halaman. 6 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
konsisten dan tidak saling mendukung antara dalil yang satu dengan dalil
N
yang lainnya, yaitu sebagai berikut: Pada poin 4 dalam petitum gugatannya, PENGGUGAT meminta agar Majelis
ED A
Hakim pemeriksa perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
”4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT IV yang memberi izin kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual agunan tersebut serta tidak mau menerima pelunasan harga tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang
IM
merugikan Penggugat”.
Adapun dalil yang digunakan oleh PENGGUGAT pada posita gugatannya yaitu pada poin 7 menyebutkan tentang uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV, yaitu:
GG
”...Bahwa setelah ada kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat VI selanjutnya Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II membuat perikatan untuk jual beli sesuai dengan Akta No.19 Pebruari 2013 atas
TIN
sebidang tanah hak milik No.284 tersebut dan membuat surat kuasa sebagaimana Akte Surat Kuasa No. 18 tanggal tanggal 19 Pebruari 2013 yang diperbuat dihadapan Tergugat VI”. -
Bahwa berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa antara posita dengan petitum gugatan PENGGUGAT ternyata tidak konsisten yaitu terdapat dalil-
N
dalil posita yang saling bertentangan dengan petitum. Hal ini terlihat pada petitum poin 4 yang menuduh Tergugat IV telah melakukan perbuatan
ILA
melawan hukum, sementara pada positanya poin 7 ternyata Penggugat malah menggunakan dalil-dalil tentang adanya kesepakatan antara para pihak atau dengan kata lain adanya unsur wanprestasi, sehingga dengan
AD
adanya dalil tersebut maka PENGGUGAT telah keliru dalam menempatkan dalil-dalil perbuatan melawan hukum karena saling bertentangan dengan unsur wanprestasi;
-
Bahwa dengan adanya dalil-dalil yang saling bertolak belakang sebagaimana
NG
telah diuraikan diatas, maka tuduhan yang menyebutkan bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena hanya bersifat menuduh saja tanpa dapat
PE
dibuktikan oleh PENGGUGAT,gugatan PENGGUGAT ternyata tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum, sehingga sudah selayaknya gugatan semacam itu tidak dapat diterima karena terbukti kabur (obscuur libel);
Halaman. 7 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
B. DALAM POKOK PERKARA. Bahwa TERGUGAT IV membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil
N
-
dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui
ED A
kebenarannya oleh TERGUGAT IV, serta terhadap hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini; 1. Bahwa
sebelum
menanggapi
dalil-dalil
yang
dikemukakan
oleh
PENGGUGAT dalam surat gugatannya, agar posisi permasalahannya
IM
menjadi terang dan tidak terjadi kesalahan penafsiran maka perlu kami jelaskan terlebih dahulu tentang hal-hal yang menjadi latar belakang hubungan hukum dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut: Sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, TERGUGAT III terdapat beberapa
kali
mengajukan
pembiayaan
GG
-
Al-Musyarakah
dan
restrukturisasi pembiayaan kepada TERGUGAT IV guna keperluan Modal
Pekerjaan
Proyek-Proyek
TERGUGAT
III
sebesar
-
TIN
Rp.100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); Selanjutnya TERGUGAT IV menyetujui permohonan pembiayaan AlMusyarakah tersebut dituangkan kedalam Akad Pembiayaan AlMusyarakah Nomor:06 tanggal 02 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Pramita Salazar, S.H., (selanjutnya disebut “Akad Pembiayaan No. 06”); Sebagai Jaminan atas pembiayaan Al-Musyarakah yang diberikan oleh
N
-
TERGUGAT IV kepada TERGUGAT III, salah satunya adalah berupa:
ILA
Sebidang tanah hak milik dengan luas 662 m2 (enam ratus enam puluh dua meter persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 284/Kelurahan Sumber Karya, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera
AD
Utara atas nama Syarifah Hanum Nasution; Jaminan dalam pembiayaan tersebut telah pula diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana telah didaftarkan sebagai Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Binjai dengan Sertifikat Hak Tanggungan
NG
Nomor: 284/2006 Tanggal 12 September 2006;
-
Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata TERGUGAT III tidak memenuhi kewajibannya terhadap TERGUGAT IV sebagaimana terdapat
PE
dalam
Akad
Pembiayaan
No.06
dan
akad-akad
pembiayaan
restukturisasi maupun addendum lainnya yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga TERGUGAT IV berencana akan melakukan pelelangan (eksekusi) terhadap SHM Nomor: 284/Kelurahan Sumber Karya, Kec. Halaman. 8 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara atas nama Syarifah Hanum
N
Nasution yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut; 2. Bahwa TERGUGAT IV membantah dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT
ED A
pada poin 8 sampai dengan poin 10, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:
“..ketika Penggugat ingin membayar dan melunasi harga tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 284 seluas 662 M2 kepada Tergugat IV yang telah disetujuinya, ternyata Tergugat IV tidak mau menerima pelunasan sisa
IM
harga tanah yang telah disepakatinya tanpa ada alasan yang jelas.”; Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat karena terkait
fasilitas
pembiayaan
pembiayaan
No.06
sebagaimana
sebagaimana
tersebut
terdapat diatas
dalam adalah
Akad antara
GG
TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV dan tidak ada hubungannya dengan PENGGUGAT. Namun faktanya PENGGUGAT ingin melakukan pembelian terhadap barang jaminan tersebut tetapi sampai dengan saat
TIN
ini PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelunasan terhadap pembelian barang jaminan dimaksud, oleh karena tidak ada itikad baik dari PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan pembayaran untuk pembelian barang jaminan tersebut, maka TERGUGAT IV berencana melakukan pelelangan karena dari PENGGUGAT tidak ada kejelasan yang pasti
N
terkait rencana pembelian atas barang jaminan; 1. Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh
ILA
PENGGUGAT pada poin 11 sampai dengan poin 21 posita gugatan PENGGUGAT, terutama pada poin 12 posita gugatannya yang menyatakan, “bahwa akibat perbuatan Tergugat IV tidak mau menerima pelunasan harga
AD
tanah sertifikat hak milik Nomor 284 tersebut, Penggugat merasa dipermainkan, tertipu dan sangat dirugikan…”, adalah merupakan dalil yang hanya mengada-ada. Hal ini didalilkan oleh PENGGUGAT tanpa didukung dengan data dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan oleh
NG
PENGGUGAT terkait dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut, bahkan pada faktanya adalah PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelunasan kepada TERGUGAT IV hingga saat ini tanpa alasan
PE
yang jelas. Jika memang PENGGUGAT tidak berniat untuk membeli atau sedang dalam keadaan ekonomi yang kurang bagus, maka sebaiknya PENGGUGAT jujur dan mengakui bahwa PENGGUGAT sebenarnya tidak jadi membeli, bukan malah sebaliknya menuduh TERGUGAT IV telah melakukan hal-hal yang kurang baik bahkan hanya merupakan pemutar Halaman. 9 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
balikkan fakta semata. Hal semacam itu tidaklah baik karena hanya bersifat
N
untung-untungan oleh karenanya mohon untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;
ED A
3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelunasan kepada TERGUGAT IV hingga saat ini tanpa alasan yang jelas, maka TERGUGAT IV beranggapan bahwa
PENGGUGAT tidak berniat untuk
membeli, sehingga terhadap barang jaminan tersebut akan dilakukan pelelangan karena TERGUGAT IV adalah merupakan pihak yang berhak
IM
sebagai pemegang Hak Tanggungan terhadap barang jaminan tersebut; 4. Bahwa berdasarkan klausul yang terdapat dalam Akad Pembiayaan Nomor: 06, yaitu pada Pasal 7 menjelaskan, bilamana nasabah (TERGUGAT III) telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Bank
GG
(TERGUGAT IV) berhak untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
Dengan
TIN
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Tanah,
menyatakan
bahwa:
“Sertifikat
Hak
Tanggungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap…”;
N
6. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
ILA
Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyatakan: “Apabila debitor Cidera Janji maka berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
AD
obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”, sehingga berdasarkan ketentuan pada Pasal 20
NG
ayat
(1)
huruf
b
Undang-undang
Nomor
4
tahun
1996
tersebut
apabilanasabah (TERGUGAT III) telah Cidera Janji (wanprestasi), maka Bank (TERGUGAT IV) berhak untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap
PE
jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan, sehingga sangat tidak beralasan
bilamana
PENGGUGAT
mendalilkan
bahwa
Penggugat
mempunyai hak dalam jaminan tersebut karena PENGGUGAT sama sekali hingga saat ini tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pelunasan. Oleh
karenanya
nyatalah
terlihat
bahwa
PENGGUGAT
hanya
Halaman. 10 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
memutarbalikkan fakta semata dan mempunyai itikad tidak baik untuk
N
mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan padahal PENGGUGAT tidak mempunyai hak
ED A
terhadap jaminan tersebut, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak dalil-dalil tersebut;
7. Bahwa dengan adanya penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT IV sebagaimana terdapat pada poin-poin diatas, terlihat jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi antara PENGGUGAT dengan
IM
PARA TERGUGAT adalah terletak pada pemenuhan terhadap klausulklausul akad pembiayaan nomor:06 yang telah disepakati oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Dalam hal ini ternyata TERUGAT III telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka sudah selayaknya bilamana
GG
mengacu kepada Akad Pembiayaan Nomor: 06 yang telah disepakati oleh para pihak maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundanganundangan
yang
berlaku,
TERGUGAT
IV
sebagai
Pemegang
Hak
TIN
Tanggungan mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, yang mana eksekusi tersebut dilaksanakan adalah semata-mata untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada TERUGAT III dan sama sekali tidak ada kaitan hukumnya dengan PENGGUGAT karena PENGGUGAT statusnya hanyalah
N
sebagai “pembeli yang tidak jadi membeli karena tidak pernah membayar pelunasan barang jaminan”;
ILA
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala
kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor: 27/PDT.G/2015/PN.Bnj., untuk memutus perkara tersebut
AD
dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1.
Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT IV;
2.
Menyatakan gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima;
NG
DALAM POKOK PERKARA: 1.
Menolak gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2.
Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
PE
kepada PENGGUGAT; Menimbang,
bahwa
atas
gugatan
Penggugat,
Tergugat
VI,
telahmengajukan Jawaban pada pokoknya yakni :
Halaman. 11 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
-
Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah datang
N
kepada Tergugat VI untuk membicarakan jual beli atas sebidang tanah Hak Milik No. 284 atas nama Tergugat I;
Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Penggugat dengan
ED A
-
Tergugat I datang menghadap kepada Tergugat VI membuat perikatan untuk jual beli sesuai dengan akta No.19 tanggal 19 Pebruari 2013 atas sebidang tanah hak milik No.284 tersebut serta membuat surat kuasa dengan akte No.18 tanggal 19 Pebruari 2013, juga pada saat itu dihadiri Tergugat II (suami
-
IM
Tergugat I)
Bahwa pembuatan akte No.19 tanggal 19 Pebruari 2013 dan akte No. 18 tanggal 19 Pebruari 2013 diperbuat sesuai dengan ketentuan hukum yang
GG
berlaku ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bnj. tanggal 21 April 2015
DALAM EKSEPSI :
TIN
yang amarnya sebagai berikut :
- Menolak eksepsi Tergugat IV; DALAM PROVISI : -
Menolak Provisi Penggugat;
N
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
ILA
2. Menyatakan Akte Perikatan Untuk Jual Beli No.19 tanggal 19 Pebruari 2013 dan Akte Surat Kuasa No.18 tanggal 19 Pebruari 2013 yang diperbuat dihadapan Tergugat VI adalah sah dan berkekuatan hukum ; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang memberi izin kepada Tergugat I
AD
dan Tergugat II untuk menjual agunan tersebut serta tidak mau menerima pelunasan harga tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
NG
4. Menghukum
Tergugat
IV
untuk
melaksanakan
dan
mematuhi
kesepakatannya dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang memberi izin untuk menjual tanah tersebut;
PE
5. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan Serifikat Hak Milik Nomor 284, Surat Ukur tanggal 14 Oktober 2004,
No.13/Sumber Karya/2004 kepada
Penggugat; 6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
Halaman. 12 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
7. Menghukun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar uang
N
Paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam
ED A
perkara ini, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.474.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
IM
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 7/Pdt.Bdg/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBinjai Kuasa Hukum Tergugat IV pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016, telah mengajukan
GG
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Bnj tanggal 21 April 2016, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terbanding dahulu Penggugat dan Turut Terbanding pada tanggal 1 Juni 2016, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, II dan III
tanggal 10 Juni 2016; Menimbang
TIN
pada tanggal 8 Juni 2016, kepada Turut Terbanding V dahulu Tergugat VI pada
bahwa
kepada
para
pihak
telah
dijalankan
relas
pemberitahuan untuk memeriksa berkas, yaitu kepada Pembanding dahulu
N
Tergugat IV pada tanggal 11 Agustus 2016, kepada Terbanding dahulu Penggugat dan kepada Turut Terbanding IV dahulu Tergugat V pada tanggal 1
ILA
Juni 2016, dan kepada Turut Terbanding I, II dan III, dahulu para Tergugat I, II dan III pada tanggal 8 Juni 2016 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada para
AD
pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
NG
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam
PE
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Halaman. 13 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding
N
dalam perkara ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan
ED A
mempelajari seluruh berkas perkara dengan saksama majelis berpendapat bahwa fakta dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak pada pokoknya sebagai berikut; -
bahwa alasan Pembanding dahulu Tergugat IV melakukan eksekusi pelelangan terhadap tanah objek jaminan SHM nomor 284/Kelurahan
IM
Sumber Karya atas nama Syarifah Hanum Nasution tanggal 31 Desember 2004 (vide bukti P1/T-IV.2) adalah untuk melaksanakan Hak Tanggungan Sertifikat Nomor 290/2006 tanggal 12 September 2006 (vide bukti TIV-3),
GG
karena Terbanding III semula Tergugat III sebagai Badan Hukum yang menikmati fasilitas pinjaman berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 06 tanggal 02 Agustus 2006 (vide bukti TIV-1) tidak membayar kewajibannya kepada Pembanding semula Tergugat IV; bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2013 terjadi kesepakatan jual beli antara
TIN
-
Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dengan Terbanding semula Penggugat
untuk melakukan jual beli
tanah tanah objek jaminan SHM
nomor 284/Kelurahan Sumber Karya atas nama Syarifah Hanum Nasution
N
tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Akte Perikatan Untuk Jual Beli No.19 tanggal 19 Pebruari 2013 dan Akte Surat Kuasa No. 18
ILA
tanggal 19 Pebruari 2013 yang diperbuat dihadapan ROSMA, Notaris di Deli Serdang (vide bukti P-2); -
Bahwa selanjutnya Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II memberi kuasa kepada Terbanding semula Penggugat
yang tertuang dalam Akta
AD
Notaris Nomor 18 tanggal 19 Pebruari 2013 yang diperbuat dihadapan ROSMA, Notaris di Deli Serdang yang antara lain menyatakan “untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam hal membayar/melunasi dan
NG
mengambil dan menerima dokumen maupun sertifikat atas tanah/bangunan yang merupakan jaminan atas kredit/hutang PT MANUNGGAL REZEKI PRATAMA berkedudukan di Medan … dst” (vide bukti P-3);
PE
-
Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2013 Terbanding dahulu Penggugat telah menyetor sebesar Rp.15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) kepada
Pembanding dahulu Tergugat IV; Menimbang mempertimbangkan
bahwa
majelis
bahwa
Terbanding
hakim dahulu
tingkat
pertama
Penggugat
telah
telah dapat
Halaman. 14 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
membuktikan bahwa Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik dengan
N
alasan antara lain bahwa karena Penggugat telah diberi Kuasa oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pelunasan sekaligus menebus agunan berupa
ED A
Sertifikat Hak Milik maka Penggugat telah berhak tidak ada alasan bagi Tergugat IV untuk tidak menyerahkan SHM dan menerima pembayaran untuk menebus agunan kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan, dan Penggugat sebagai Pembeli yang beriktikad baik telah berusaha untuk membayar /melunasi sehingga dalil Tergugat IV yang menyatakan Penggugat
IM
sama sekali hingga saat ini tidak mempunyai iktikad baik untuk melakukan pelunasan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat IV … (vide putusan Judex facti halaman 21-22);
GG
Menimbang, bahwa mengenai kriteria Pembeli yang beritikad baik Mahkamah Agung telah meneluarkan Pedoman sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI
TIN
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, yang menentukan bahwa mengenai pengertian pembeli beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:
N
Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:
ILA
a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundangundangan yaitu:
Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:
-
Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan
AD
-
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
-
Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang
NG
dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
-
dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
PE
-
didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
-
Pembelian dilakukan dengan harga yang layak. Halaman. 15 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek
-
N
tanah yang diperjanjikan antara lain: Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi
ED A
objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau; -
Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
-
Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
-
Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari
IM
BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mencermati
GG
dengan saksama seluruh bukti yang diajukan para pihak, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi-saksi, majelis hakim tingkat banding memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -
Bahwa dalil Terbanding dahulu Penggugat yang menyatakan telah berusaha
TIN
untuk melunasi kewajiban Turut Terbanding III dahulu Tergugat III namun oleh Pembanding dahulu Tergugat IV tidak diterima dengan alasan yang tidak jelas, telah dibantah oleh Pembanding dahulu Tergugat IV, ternyata hanya didukung
satu bukti penyetoran pada tanggal 25 Pebruari 2013
N
sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa didukung keterangan saksi-saksi dan bukti lain;
Bahwa dalam Akte Perikatan Untuk Jual Beli No.19 tanggal 19 Pebruari
ILA
-
2013 dan Akte Surat Kuasa No.18 tanggal 19 Pebruari 2013 yang diperbuat dihadapan ROSMA, Notaris di Deli Serdang (vide bukti P-2) dan yang diperbuat dihadapan hanya mengikat antara Terbanding dahulu Penggugat
AD
dengan Turut Terbanding I dan II dahulu Tergugat III, tidak ada satupun klausula yang secara tegas menyebutkan keterlibatan Tergugat;
NG
Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian pembuktian tersebut maka
majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli
PE
beriktikad baik yang harus dilindungi, karena Pembanding dahulu Tergugat IV secara formil maupun materiil tidak terikat dan tidak tunduk kepada perjanjian yang dibuat antara Terbanding dahulu Penggugat dengan Turut Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II, kecuali atas kehendaknya sendiri;
Halaman. 16 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
Menimbang
bahwa
menurut
majelis
hakim
banding
Hak
eksekusi lelang atas
N
Pembanding dahulu Tergugat IV untuk melaksanakan
tingkat
Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 290/2006 tanggal 12 September 2006 (vide
ED A
bukti TIV-3), tidak dapat dipatahkan dengan Akte Perikatan Untuk Jual Beli No.19 tanggal 19 Pebruari 2013 dan Akte Surat Kuasa No.18 tanggal 19 Pebruari 2013 yang diperbuat dihadapan ROSMA, Notaris di Deli Serdang (vide bukti P-2); Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding memutuskan membatalkan putusan majelis hakim
IM
tingkat pertama Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Bj. tanggal 21 April 2016 dengan mengadili sendiri dengan amar selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
GG
Menimbang,bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;
TIN
Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undangserta peraturan
N
Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,
-
ILA
perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI
Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV ; Membatalkan
AD
-
putusan
Pengadilan
27/Pdt.G/2015/PN.Bnj tanggal 21 April
Negeri 2016
Binjai
nomor
:
yang dimohonkan banding,
NG
dengan ;
MENGADILI SENDIRI :
PE
DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat IV;
DALAM PROVISI : -
Menolak Provisi Terbanding semula Penggugat ;
Halaman. 17 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
ED A
N
DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 28 DESEMBER 2016 oleh kami : YANSEN PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. LILIK MULYADI, SH.MH.dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
IM
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 323/PDT/2016/PT.MDN tanggal 26 Oktober 2016, putusan tersebut
GG
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 28 DESEMBER 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta MANSURDIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
TIN
Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding; Hakim Anggota, ttd
ttd
N
1. Dr. LILIK MULYADI, SH.MH.
Hakim Ketua, ttd YANSEN PASARIBU, SH.
AD
ILA
2. SUWIDYA, SH, LLM.
ttd MANSURDIN, SH
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )
PE
NG
Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
PaniteraPengganti,
Halaman. 18 dari 18 Putusan Nomor 323/PDT/2016/PT.MDN
