PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN

Nomor : 176/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GI

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Sumut cq. PT. Bank

ING

Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kabanjahe Kab. karo cq.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Lau Cimba Kabanjahe Kab. Karo Jalan Kapten Bangsi Sembiring No. 152 Kel. Lau Cimba Kec.

NT

Kabanjahe Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai

SET

UKURTA

ILA

PEMBANDING semula TERGUGAT VI ;

RIAHMIN

LAWAN:

TARIGAN,

Nik

1206013005720001,

Tempat/Tanggal Lahir : Kabanjahe/ 31 Mei 1972,

AD

pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Let Rata Perangin-angin No. 50 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe

PE

NG

Kab. Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendi Sinuhaji, SE, SH.M.Si Dkk, Advokat dari Law Firm EFFENDY SINUHAJI, SE, SH.M.Si & Associates (ESA Law Firm) yang beralamat di Jalan Bambu II Komplek

Graha

Niaga

Blok

A

No.

5

Medan,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2015

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING

semuIa PENGGUGAT ; DAN:

1. PDT. FIRMAN P. GINTING, S.Th, Jalan Jamin Ginting Lingkungan II No. 64 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan,

selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING I semuIa TERGUGAT I ; 2. SUSANTI Br. GINTING, Jalan Mesjid No. 10 Kel.

Lau

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Cimba Kec. Halaman 1

ME DA N

Kabanjahe Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semuIa TERGUGAT II ; 3. KEPALA DESA SUMBER MUFAKAT, Desa Sumber Mufakat / Sumbul Kec. Kabanjahe Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semuIa TERGUGAT III ; 4. NOTARIS DAVID MULIANTA BARUS, SH Jalan Sudirman No. 7-9 Kabajahe Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai

GI

TURUT TERBANDING IV semuIa TERGUGAT IV; 5. DEWAT TARIGAN Jalan Jamin Ginting No. 88 Kel. Gung Negeri Kec.

ING

Kabanjahe Kab. Karo, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semuIa TERGUGAT V; Pengadilan Tinggi tersebut ;

NT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Mei 2016, Nomor: 176/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;

ILA

2. Berkas perkara tanggal 4 Desember 2015 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.Kbj dan

AD

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April

NG

2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 9 April 2015 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PE

1. Bahwa pada Akhir Juli tahun 2011 Penggugat ada membeli sebidang tanah berikut bangunan dari Tergugat-V dengan beberapa kali termin pembayaran; 2. Bahwa tanah berikut bangunan yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat-V terletak di Desa Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang setempat dikenal sebagai Jalan Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 263 dengan luas 625 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30-031993 No. 332-1993 dengan batas-batas sbb : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pokok Br Karo - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ulkiamus Saragih - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jamin Ginting - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jaman Sinukaban Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 2

ME DA N

3. Bahwa walaupun pembayaran belum dilakukan pelunasan kepada Tergugat-V akan tetapi berdasarkan kesepakatan lisan antara Penggugat dengan TergugatV maka sejak September tahun 2011 Penggugat telah mengkuasai dan mengusahai tanah dan bangunan yang dibeli oleh Penggugat tsb dengan cara mendirikan usaha dengan nama “Bere Gintingna Auto Service” dengan jenis usaha Perbengkelan mobil, Service, Balancing, Sporing dan Spare part mobil; 4. Bahwa dikarenakan belum dilakukan pelunasan atas pembelian tanah dan

GI

Bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 263 Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe yang telah diterbitkan dan dibukukan oleh BPN Kab.

ING

karo tertanggal 31-03-1993 dengan luas 625 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30-03-1993 No. 332-1993, masih terdaftar atas nama : Dewat Tarigan (Tergugat-V);

5. Bahwa pada tanggal 12 April 2014 Penggugat telah melakukan pelunasan

NT

pembayaran kepada Dewat Tarigan (ic. Tergugat-V) sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli No. 57/2014 tanggal 12 April 2014 yang dibuat oleh Riahnaita, SH selaku PPAT Kab. Karo, sehingga telah dilakukan proses balik

ILA

nama dari Terggugat-V kepada Penggugat, dan pemegang hak sekarang adalah Set Ukurta Riahmin Tarigan (Penggugat); 6. Bahwa semua transaksi atas jual beli antara Penggugat kepada Tergugat-V

AD

telah dilakukan secara sempurna, baik terhadap pelunasan jual beli, maupun pajak jual beli berupa (PPh dan Penjual dan BPHT dari Pembeli) telah dibayar / dan disetor kepada Negara;

NG

7. Bahwa pada awal Januari 2015 ada orang-orang yang tidak dikenal oleh Penggugat melakukan pemagaran dan menutup dengan pagar kayu/papan dan seng menutup bagian depan (sebelah Timur yang berbatasan dengan Jalan

PE

Jamin Ginting) yang merupakan satu-satunya akses jalan masuk ketempat usaha Penggugat; 8. Bahwa terhadap orang-orang yang memagar yang sama sekali tidak dikenal oleh Penggugat, dan Penggugat bertanya langsung kepada orang yang melakukan pemagaran tersebut dan menurut pengakuannya bahwa mereka disuruh oleh Tergugat-II (ic. Susanti br Tarigan)karena tanah tsb adala milik Tergugat-II yang diperolehnya dari Tergugat-I (ic. Pdt. Firman P. Ginting, S.Th) dan orang suruhan Tergugat-II menyerahkan copy bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli No. 203/2011 tanggal 07 November 2011 dengan luas + 84 m2 (selanjutnya disebut Objek Sengketa) yang dibuat oleh Tergugat-IV (David Mulianta Barus, SH selaku PPAT Kab. Karo);

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 3

ME DA N

9. Bahwa setelah Penggugat melihat dan memperhatikan secara seksama atas bukti kepemilikan Tergugat-II maka ada kejanggalan menurut hukum yaitu : 9.1. Bahwa sebagai dasar Tergugat-II membuat Akta Jual Beli No. 203/2011 tanggal 07 November 2011 yang dibuat oleh Tergugat-IV (David Mulianta Barus. SH selaku PPAT Kab. Karo) adalah sbb:

a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Tergugat-I (ic.Pdt. Firman P. Ginting. STh) tanggal 11 Mei 2009

pernyataan

Tergugat-I

GI

diketahui Tergugat-III, (ic. Kepala Desa Sumber Mufakat) yang intinya tersebut

dibenarkan

oleh

Tergugat-III

ING

menyatakan “hingga saat ini saya usaha dan kuasai …..”; Fakta Hukumnya :

Bahwa mulai tahun 2011 sampai tahun 2014 tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, tidak ada satu orang pun yang

NT

menguasai dan mengkuasai tanah tersebut selain dari Penggugat, jadi Pernyataan/Perbuatan Tergugat-I diketahui oleh Tergugat-III adalah bohong besar, dan penuh tipu muslihat, yang mau mencari keuntungan

ILA

dari Penggugat;

b. Surat Pernyataan / Pengakuan yang dibuat oleh Tergugat-I turut mengetahui

Tergugat-III

tanggal

11

Mei

2009,

yang

intinya

AD

menyebutkan “bahwa tanah tersebut tidak ada silang sengketa dengan pihak lain baik mengenai penguasaannya….; Fakta Hukumnya :

NG

- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat membeli tanah dan langsung dikuasai dan diusahai oleh sampai akhir tahun 2014 tanah tersebut tidak ada yang memiliki, mengkuasai dan mengusahainya selain

PE

Penggugat, jadi tidak benar dan bohong besar Surat Pernyataan / Pengakuan yang diberikan oleh Tergugat-I tsb;

- Bahwa Tergugat-III selaku Aparat Pemerintahan Desa yang sangat mengetahui keadaan wilayah desanya juga turut menciptakan kebohongan tersebut dengan turut mengetahui bahwa Tergugat-I telah mengusahainya padahal sama sekali tidak benar dan penuh dengan tipu muslihat;

c. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumber Mufakat (ic. Dinis KaroKaro)

No.

366/100/SK/2009

tanggal

05-06-2009

yang

intinya

menyebutkan “bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan warisan yang sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh Pemohon (ic.TergugatI)….” Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 4

ME DA N

Fakta Hukumnya :

Bahwa tidak ada disebutkan sumber dan dasar warisan tersebut diperoleh oleh Tergugat-I sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPerdata;

Bahwa Pemohon awal atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 263 adalah Reini Beru Ginting dan SHM No. 263 Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe yang telah diterbitkan dan dibukukan oleh BPN Kab. Karo

GI

tertanggal 31-03-1993 dengan luas 625 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30-03-1993 No. 332/1993, terdaftar pertama

ING

kali atas nama : Reini Beru Ginting kemudian pada tanggal 10-05-2005 dijual kepada Dewat Tarigan (ic. Tergugat-V) berdasarkan Akta Jual Beli No. 282/2005 yang dibuat dihadapan Aswin Ginting, SH selaku PPAT Kab. Karo, kemudian oleh Dewat Tarigan (ic. Tergugat-V) dijual

NT

lagi kepada Set Ukurta Riahmin Tarigan (ic. Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 259/2014 tanggal 12 April 2014 yang dibuat dihadapan Riahnaita, Sh selaku PPAT Kab. karo, dengan batas-batas

ILA

sbb :

 Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pokok Br Karo  Sebelah Selatan berbatasan dengan Ulkiamus Saragih

AD

 Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jamin Ginting  Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jaman Sinukaban; Bahwa

bukti

kepemilikan

Tergugat-I

berupa

Surat

Pernyataan

NG

Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Tergugat-I (ic. Pdt. Firman P Gintig. STh) tanggal 11 Mei 2009 dan Surat Pernyataan / Pengakuan yang dibuat oleh Tergugat-I tanggal 11 Mei 2009 dan Surat

PE

Keterangan dari Kepala Desa Sumber Mufakat (ic.Dinis Karo-Karo) No. 366/100/SK/2009 tanggal 05-06-2009 dan yang terletak di Jalan Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe Kab. Karo dengan batas-batas sbb :  Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tatapen Sembiring  Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dewat Tarigan  Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pdt. Firman P Ginting. STh  Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Objek Sengketa Fakta Hukumnya :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 5

ME DA N

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang telah ditetapkan oleh Tergugat-I sangat berbeda dengan batas tanah yang telah ditetapkan oleh BPN Kab, Karo berdasarka Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 263 tsb, sehingga hal ini merupakan bukti bahwa Tergugat-I dan Tergugat-III melakukan serangkaian kebohongan yang telah merugikan pihak ketiga lainnya terutama telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial, perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-III merupakan perbuatan

GI

melawan hukum;

10. Bahwa untuk mendapat suatu kepastian hukum tentang dokumen pendaftaran

Penggugat

kepada

BPN

ING

tanah terhadap SHM No. 263 dengan luas 625 m2 telah dimintakan oleh Kab.

Karo

berdasarkan

Surat

Keterangan

Pendaftaran Tanah No. 11/2015 tanggal 05-02-2015 yang telah diterbitkan oleh BPN Kab. Karo yang intinya menerangkan bahwa berdasakan Dokumen

NT

Pendaftaran Tanah yang ada pada BPN Kab. Karo telah diterbitkan sertifikat Atas nama : Set Ukur Riahmin Tarigan, Nomor Hak : HM.00263-Sumber Mufakat Luas 625 m2;

ILA

11. Bahwa untuk mendapat informasi yang akurat serta untuk mendapat suatu kepastian hukum terhadap objek sengketa tersebut maka Penggugat meminta kepastian kepada BPN Kab. Karo dan berdasarkan Surat dari BPN No.

AD

445/200-12-06/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 Perihal Permohonan Penjelasan atas gambar petas bidang tanah SHM No. 236/Desa Sumber Mufakat, pada pokoknya menerangkan dan menegaskan bahwa objek sengketa (ic. yang

NG

klaim oleh Tergugat-II sebagai miliknya luas + 84 m2) adalah MERUPAKAN DAERAH MILIK JALAN (DMJ); 12. Bahwa Tergugat-IV yang bekerja tidak cermat dan tidak professional sehingga

PE

Daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk fasilitas umum yang seharusnya tidak dapat dibuat/diterbitkan bukti kepemilikan dalam bentuk apapun atas fasilitas umum tsb, akan tetapi oleh Tergugat-IV (David Mulianta Barus, SH selaku PPAT Kab. Karo) dibuat Akta Jual Beli dari Tergugat-I kepada Tergugat-II dengan cara menerbitkan bukti kepemilikan tanah kepada Tergugat-II berupa Akta Jual Beli No. 203-2011 tanggal 07 November 2011 dengan luas + 84 m2, yang dibuat oleh Tergugat-IV, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2006 tentang Jalan terutama pada : Pasal 35 ayat (1) disebutkan “Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 6

ME DA N

Pasal 38 disebutkan

“Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pasal 43 disebutkan

“Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatlan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40 yang mengakibatkan

GI

terganggunya fungsi jalan.

13. Bahwa akibat dari kelalaian dan ketidak profesionala Tergugat-IV yang tidak

ING

mencek data yuridis dan data fisik terhadap akta-akta yang dibuatnya sehingga fasilitas umumpun (Daerah Milik Jalan/DMJ) bisa dibuat menjadi milik pribadi atas nama Tergugat-II, hal ini sangat janggal menurut hukum dan bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan Tergugat-IV merupakan

NT

perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat-II berupa Akta Jual Beli No. 203-2011 tanggal 07 November 2011 yang dibuat oleh Tergugat-IV telah dijadikan

ILA

jaminan hutang Tergugat-II kepada Tergugat VI (ic. Bank BRI Kantor Unit Lau Cimba Kabanjahe)

15. Bahwa sebagai salah satu Bank Pemerintah yang sehat maka setiap jaminan

AD

kredit akan dilakukan survey (appraisai/penilaian jaminan kredit) apakah jaminan tersebut layak untuk mengcover terhadap hutang debiturnya, apakah legalitas dan keabsahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

NG

sementara Objek jaminan berdasarkan Akta Jual Beli No. 203/2011 tanggal 07 November

2011

merupakan Daerah

Milik Jalan (DMJ) yang hanya

dipergunakan untuk fasilitas umum, akan tetapi oleh Tergugat VI telah

PE

dijadikan sebagai jaminan kredit Tergugat II; 16. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sudah sangat jelas Objek Sengketa yang berdiri diatas Akta Jual Beli No. 203/2011 tanggal 07 November 2011 eserta turutannya yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Mei 2009 yang dibuat oleh Tergugat-I mengetahui Tergugat-III dan Surat Pernyataan / Pengakuan yang dibuat oleh Tergugat-I tanggal 11 Mei 2009 mengetahui Tergugat-III dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumber Mufakat (ic. Tergugat-III) No. 366/100/SK/2009 tanggal 05-06-2009 dan yang terletak di Jalan Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe Kab. Karo dengan batas-batas sbb : -

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tatapen Sembiring

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dewat Tarigan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 7

ME DA N

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pdt. Firman P Ginting. STh

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

dengan luas + 84 m2 dibuat dan diterbitkan secara melawan hukum maka sepatutnya dinyatakan dibatalkan secara hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sbb : -

Bahwa cara-cara memperoleh hak terhadap Objek sengketa yang berdiri

GI

diatas Akta Jual Beli No. 203/2011 tanggal 07 November 2011 beserta turutannya adalah dengan cara melawan hukum, tidak sesuai dengan fakta-

Pasal 832 KUHPerdata; -

ING

fakta hukum dan bertentangan dengan hukum terutama pada pasal 830 dan

Bahwa terhadap Objek Sengketa adalah merupakan Daerah Milik Jalan (DMJ) hal ini dipertegas Surat dan BPN Kab. Karo No. 445/200-12-

NT

06/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 Perihal Permohonan Penjelasan atas gambar peta bidang tanah SHM No. 236/Desa Sumber Mufakat, pada pokoknya menerangkan dan menegaskan bahwa objek sengketa (ic. yang

ILA

klaim oleh Tergugat-II sebagai miliknya luas + 84 m2) adalah MERUPAKAN DAERAH MILIK JALAN (DMJ), hal ini bertentangan Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2006 tentang Jalan terutama pada Pasal 35 ayat (1) jo.

-

AD

Pasal 38 dan Pasal 43;

Bahwa terhadap Daerah Milik Jalan (DMJ) merupakan Bahu Jalan yang tujuannya untuk pengembangan jalan yang dapat member manfaat untuk

NG

kepentingan orang banyak (pemakai jalan) bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga tida dapat dibuat, diterbitkan bukti-bukti kepemilikan dalam bentuk apapun atas fasiltas umum / Daerah Milik Jalan (DMJ);

PE

17. Bahwa serangkaian perbuatan terorganisir yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat III, Tergugat –IV dan Tergugat VI yang mengakibatkan hak-hak Penggugat telah dilanggar dan telah mengikat Penggugat baik materiil maupun immaterial maka perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat-VI sepatutnya dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 karena telah memenuhi unsur-unsur sbb : 1. Adanya perbuatan yang aktif atau pasif 2. Perbuatan tersebut melanggar hak penggugat dan bertentangan dengan kewajiban Tergugat 3. Adanya kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian atau kealpaan Tergugat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 8

ME DA N

4. Adanya kerugian baik materil maupun immaterial yang diderita penggugat.

5. Adanya hubungan sebab akibat ( kausalitas ) dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian.

18. Bahwa perbuatan dari Tergugat-II dengan cara menyuruh orang lain untuk menutup / memagar/ menembok akses masuk satu-satunya ke tempat Penggugat, sehingga Penggugat telah menderita kerugian karena usaha

GI

Penggugat tidak bisa dibuka / berusaha lagi (tutup) selama + 5 (lima) bulan lamanya, yang mana kerugian tersebut akibat menutup usaha yang biasanya

ING

diperoleh penghasilan / pendapatan tiap bulan dari usaha perbengkelan dan penjualan spare part mobil adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 5 bulan = Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan juga penggugat harus menanggung biaya berupa gaji bulanan 1 orang mekanik

NT

sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 5 bulan = Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang Assisten mekanik dengan gaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 5

ILA

bulan= Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat selama Tergugat-II telah menutup akses masuk ketempat usaha Penggugat + 5 (lima) bulan adalah sebesar Rp. 92.500.000,- (semblan puluh

AD

dua juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa akibat Tergugat-II telah memagar/menembok dan menutup akses masuk Penggugat dan usaha Penggugat telah tutup maka total kerugian yang

NG

diderita oleh Pelanggar selama + 5 bulan adalah sebesar Rp. 92.500.000,(semblan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka atas perbuatan TergugatII Penggugat / Pelapor (ic. Set Ukur Riahmin Tarigan) telah membuat Laporan

PE

Pengaduan ke POLRES Tanah Karo berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/249/III/2015/SU/RES.T.KARO tanggal 26 Maret 2015; 20. Bahwa Perbuatan Tergugat-II telah memagar/ menembok dan menutup akses Penggugat dan usaha Penggugat telah menutup Daerah Milik Jalan yang merupakan akses masuk satu-satunya ketempat usaha penggugat maka sepatutnya menurut hukum pagar/tempat yang dibuat dan didirikan oleh Tergugat-II di Daerah milik jalan diperintahkan untuk dilakukan pembongkaran secara sukarela atau dibongkar paksa jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian; 21. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan dari para Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian Materiil yaitu :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 9

ME DA N

a. Kerugian Materiil yang telah terjadi (usaha Penggugat tutup selama 5 bulan) adalah sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah);

b. Keuntungan yang diharapkan selama Penyelesaian perkara + 10 bulan

@ Rp. 15.000.000/ perbulan adalah sebesar = Rp.

150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

c. Kerugian akibat harus menanggung beban gaji pegawai mekanik dan

GI

asisten mekanik selama penyelesaian perkara + 10 bulan x @ Rp. 3.500.000/bulan adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima

ING

juta rupiah);

Total kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 227.500.000,(Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 22. Bahwa kerugian Immateriil Penggugat harus menanggung rasa malu, dan

NT

merasa dijolimi, kepercayaan langganan yang sudah tidak lagi kepada penggugat yang nilainya tidak dapat diperhitungkan lagi akan tetapi jika diperhitungkan dengan uang maka kerugian immaterial Penggugat adalah

ILA

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah); 23. Bahwa total kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1.277.500.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima

AD

ratus ribu rupiah);

24. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materiil maupun Immateriil, maka sepatutnya majelis hakim yang mengadili perkara ini

NG

memerintahkan dan membebankan seluruh kerugian Penggugat terhadap Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-VI secara tanggung jawab renteng;

PE

25. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak hampa, maka sepatutnya menurut hukum Majelis hakim di Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili Perkara ini menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan atas harta sbb : -

Tergugat - I yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jamin Ginting Lingkungan II No. 64 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan atau Barang tidak bergerak dan atau barang bergerak lainnya yang akan kami tunjuk dikemudian hari;

-

Tergugat – II milik Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jalan Mesjid No. 10 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo atau Barang tidak bergerak dan atau barang bergerak lainnya yang akan kami tunjuk dikemudian hari;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 10

ME DA N

-

Tergugat – III Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sumber Mufakat / Sumbul Kec. Kabanjahe Kab. Karo atau Barang tidak bergerak dan atau barang bergerak lainnya yang akan kami tunjuk dikemudian hari;

-

Tergugat – IV Tanah dan Bangunan/ Barang tidak bergerak dan atau barang tidak bergerak lainnya yang akan kami tunjuk dikemudian hari;

-

Tergugat – VI Tanah dan bangunan / Gedung yang terletak Jalan

GI

Kapten Bangsi Sembiring No. 152 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan atau barang bergerak lainnya yang akan kami tunjuk di

ING

kemudian hari;

26. Bahwa apabila Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan TergugatVI lalai atau tidak membayar kerugian Penggugat maka sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat-I, Tergugat-II,

NT

Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-VI memberikan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000,- tiap-tiap hari keterlambatan; Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, dengan segala kerendahan hati

ILA

Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan untuk menerapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini, serta memeriksa dan mengadili perkara

AD

ini dan selanjutnya mengambil putusan, yan amar putusan sebagai berikut : 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Objek Sengketa yang berdiri diatas Akta Jual Beli No. 203/2011

NG

tanggal 07 November 2011 Atas nama Tergugat-II (ic. Susanti Br Tarigan) dengan luas + 84 m2 adalah merupakan Daerah Milik Jalan (DMJ); 3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 203/2011 tanggal 07 November 2011 dengan

PE

luas + 84 m2 beserta turutannya yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Mei 2009 yang dibuat oleh Tergugat-I mengetahui Tergugat-III dan Surat Pernyataan / Pengakuan yang dibuat oleh Tergugat-I tanggal 11 Mei 2009 mengetahui Tergugat-III dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumber Mufakat (ic. Tergugat-III) No. 366/100/SK/2009 tanggal 05-06-2009 dan yang terletak di Jalan Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe Kab. Karo dengan batas-batas sbb : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tatapen Sembiring; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dewat Tarigan; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pdt. Firman P Ginting. STh; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 11

ME DA N

dibatalkan secara hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat-II untuk melakukan pembongkaran secara sukarela atau dilakukan pembongkaran paksa jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian terhadap segala bentuk bangunan yang berdiri diatas Daerah Milik Jalan (DMJ); 5. Menghukum

dan

memerintahkan

Tergugat-I,

Terguga-II,

Tergugat-III,

GI

Tergugat-IV dan Tergugat-VI secara tanggung jawab renteng untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar

ING

Rp. 1.277.500.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset/harta milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-VI atas harta-harta sbb : Tergugat - I yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jamin Ginting

NT

-

Lingkungan II No. 64 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan atau Barang tidak bergerak dan atau barang bergerak lainnya yang

-

ILA

akan kami tunjuk dikemudian hari;

Tergugat – II milik Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jalan Mesjid No. 10 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo atau Barang tidak bergerak

-

AD

dan atau barang bergerak lainnya yang akan kami tunjuk dikemudian hari; Tergugat – III Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sumber Mufakat / Sumbul Kec. Kabanjahe Kab. Karo atau Barang tidak bergerak dan atau

-

NG

barang bergerak lainnya yang akan kami tunjuk dikemudian hari; Tergugat – IV Tanah dan Bangunan/ Barang tidak bergerak dan atau barang tidak bergerak lainnya yang akan kami tunjuk dikemudian hari; Tergugat – VI Tanah dan bangunan / Gedung yang terletak Jalan Kapten

PE

-

Bangsi Sembiring No. 152 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo dan atau barang bergerak lainnya yang akan kami tunjuk di kemudian hari; 7. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-VI berupa sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000,- tiap-tiap hari keterlambatan apabila para Tergugat lalai menjalankan putusan ini; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad); Dan atau : apabila Bapak KETUA Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 12

ME DA N

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang,

bahwa

Tergugat

I

telah

menyampaikan

jawabannya

GI

dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh posita dan petitum Penggugat karena tidak berdasar menurut hukum, kecuali ada diakui dengan tegas disini;

ING

2. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru, tidak beralasan dan tidak benar, karena Tergugat I tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Penggugat, tidak pernah

NT

melakukan perbuatan hukum menyangkut tanah terperkara dan Penggugat hanya ada hubungan dengan Tergugat V sesuai dengan gugatannya; 3. Bahwa tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 263/2011 tanggal 7 Nopember 2011 yang diperbuat dihadapan Tergugat IV David Maulinta

ILA

Barus, SH Notaris/PPAT Kabupaten Karo bukan merupakan bagian dari tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 57/2014 yang dibuat dihadapan Riahnita, SH. Notaris/PPAT Kabupaten Karo, tidak ada

AD

kaitannya sama sekali, letak dan batas-batasnya berbeda; 4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah dalam Akta Jual Beli No. 203/2011 tanggal 7 Nopember 2011 adalah tanah terperkara merupakan

NG

daerah milik jalan adalah tidak benar karena untuk menyatakan daerah adalah daerah milik jalan adalah tugas pemerintah bukan Penggugat, akan tetapi Penggugat berdalih sedemikian semata-mata untuk menguntungkan

PE

dirinya sendiri dengan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 1.277.500.000;tidak berdasarkan logika hukum maka harus ditolak; 5. Bahwa lebih lanjut Penggugat telah menilai beberapa surat-surat seperti tertera dalam gugatannya pada halaman 2-5 point 9 sampai dengan point 17 adalah perbuatan yang melampaui batas karena surat-surat tersebut bukan diperoleh sewaktu proses perkara pada tahap pembuktian, berarti Penggugat kurang memahami hukum acara yang berlaku apalagi suratsurat yang disebutkannya itu perolehannya masih diragukan kebenarannya; 6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya dan karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 13

ME DA N

7. Bahwa karena itu permintaan sita atas barang bergerak maupun tidak bergerak ic. Sita atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Jamin Ginting Lingkungan II No. 64 Kelurahan Simpang Selayang Medan

Tuntungan

bukan

milik

Tergugat

I

dan

tidak

ada

kaitannya/hubungannya dengan Tergugat I merupakan kesalahan dan kecerobohan Penggugat menyatakan Tergugat I tinggal pada alamat tersebut, maka harus ditolak;

GI

8. Bahwa begitu juga mengenai putusan serta merta dalam perkara ini patut

ING

ditolak karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku; Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat sepanjang mengenai diri Tergugat I;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

NT

-

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri menjatuhkan

Putusan

tanggal

4

Desember

2015

Nomor:

ILA

Kabanjahe

22/Pdt.G/2015/PN.Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :

AD

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

NG

2. Menyatakan Objek Sengketa yang berdiri diatas Akta Jual Beli No. 203/2011 tanggal 07 November 2011 Atas nama Tergugat-II (ic. Susanti Br Tarigan) dengan luas + 84 m2 adalah merupakan Daerah Milik Jalan (DMJ);

PE

3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 203/2011 tanggal 07 November 2011 dengan luas + 84 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum; 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 3.230.000;-(Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Membaca surat-surat: 1. Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.Kbj., tanggal 4 Desember 2015, telah diberitahukan masing-masing pada tanggaI 17 Desember 2015 kepada Turut Terbanding I semuIa Tergugat I, kepada Turut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 14

ME DA N

Terbanding II semuIa Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semuIa Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semuIa Tergugat IV dan kepada Turut Terbanding V semuIa Tergugat V, dan kepada Turut Terbanding I semuIa Tergugat I pada tanggal 4 Maret 2015, yang dibuat oIeh Jurusita Pengganti PengadiIan

Negeri

Medan

guna

memenuhi

PengadiIan Negeri Kabanjahe ;

surat

Panitera/Sekretaris

2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding pada tanggal 16 Desember 2015

GI

yang dibuat oleh Panitera PengadiIan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat VI telah mengajukan banding terhadap

22/Pdt.G/2015/PN.Kbj;

ING

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 4 Desember 2015 Nomor:

3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan

Negeri

Kabanjahe,

yang

menerangkan

bahwa

NT

permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing pada tanggaI 28 Desember 2015 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV semuIa

ILA

Tergugat IV, kepada Turut Terbanding V semuIa Tergugat V, kepada Kuasa Hukum Terbanding semuIa Penggugat pada tanggaI 23 Februari 2016, dan kepada Turut Terbanding I semuIa Tergugat I pada tanggaI 4 Maret 2016, yang

AD

dibuat oIeh Jurusita Pengganti PengadiIan Negeri Medan guna memenuhi surat Panitera/Sekretaris PengadiIan Negeri Kabanjahe ; 4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita

NG

Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah diberitahukan masing-masing pada tanggaI 27 Januari 2016 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding IV

PE

semuIa Tergugat IV, kepada Turut Terbanding V semuIa Tergugat V, kepada Pembanding semuIa Tergugat VI, kepada Kuasa Hukum Terbanding semuIa Penggugat pada tanggaI 1 Februari 2016, dan kepada Turut Terbanding I semuIa Tergugat I pada tanggaI 1 Februari 2016, yang dibuat oIeh Jurusita Pengganti PengadiIan Negeri Medan guna memenuhi surat Panitera/Sekretaris PengadiIan Negeri Kabanjahe, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut

sebelum

berkas

perkara

dikirim ke

Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat VI telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana pasaI 199 ayat (1) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 15

ME DA N

RBg dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat VI tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,

GI

meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

ING

Kabanjahe tanggal 4 Desember 2015 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.Kbj, MajeIis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh pihak, telah tepat dan benar menurut hukum,

NT

maka MajeIis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan

menurut

hukum

dan

menjadikannya

sebagai

alasan

dan

ILA

pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

AD

diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 4 Desember 2015 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.Kbj, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

NG

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat VI berada di pihak yang kalah maka dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara

PE

dalam tingkat banding;

Mengingat, RBg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

-

MENGADILI Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat VI tersebut;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 4 Desember 2015 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.Kbj, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 16

ME DA N

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh kami H. SURIPTO. SH. MH WakiI Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis,

DALIZATULO ZEGA. SH dan MARYANA. SH. MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan

Tinggi

Medan

tanggal

18

Mei

2016

Nomor:

176/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

GI

untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta ILHAM PURBA. SH. MH

ING

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

NT

HAKIM ANGGOTA,

ttd DALIZATULO ZEGA. SH

ttd H. SURIPTO. SH. MH

ILA

ttd MARYANA. SH. MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

AD

PANITERA PENGGANTI,

NG

ILHAM PURBA. SH. MH

PE

Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 176/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 17