PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN

Nomor : 27/PDT/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

GI

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

ING

berikut dalam perkara antara :

SEPTUA GINTA LUMBAN GAOL,Umur 33 Tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Agama Kristen, Alamat

Perumahan Umum

Permata Zamrud Leidong Timur Kab. Asahan, dalam hal ini

NT

memberi kuasa kepada TUMPAK NAINGGOLAN, SH, Pengacara/Penasihat Tumpak Nainggolan

Hukum

pada

& Counterspart

Khusus

Advocad

yang beralamat di

berdasarkan Surat Kuasa

ILA

Jalan Rajawali No. 23 Kisaran

Kantor

tanggal 17 Juli 2015 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran

tanggal 10

NG AD

Agustus 2015 No. 138/PSK-KUM/2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT ; LAWAN:

CHARLES EFENDIS SARAGIH, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan

PE

Anggota

Personil

POLRI,

Alamat

Gang

Pinang,

Lingkungan-IV Kel. Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 10 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari dan tanggal itu juga dalam Register Nomor : 28/Pdt.G/2015/ PN.Kis telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 27/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 1

ME DA N

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hubungan suami isteri yang syah menurut hukum, yang dahulunya perkawinan mereka dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 10 November 2010 di Gereja Kristen Protestan Indonesia(GKPI) Resort Khusus Kisaran, sesuai dengan akte Pernikahan(surat parbagasan) No.

GI

15/BP/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pendeta resort khusus Kisaran;

Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan

ING

-

pula pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan akta Perkawinan Nomor 1209-KW-14042011-0004 tertanggal 15 April 2011. Hal

NT

mana validasi tersebut adalah sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 2 (ayat2) PP No.9 tahun 1975 yo Pasal 2 (ayat2) UU No.1 tahun 1974;

Bahwa awal hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat setelah

ILA

-

melangsungkan perkawinan mereka sebagaimana layaknya suami isteri dalam kebersamaan sebuah mahligai

rumah tangga adalah hidup dan

NG AD

bertempat tinggal dengan menyewa rumah sejak November 2010 di Jalan Pinusia No.04 Perumnas Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili hukum tempat bekerjanya Tergugat sebagai anggota personil POLRI; -

Kemudian pada bulan Desember 2010 bahwa Penggugat datang ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengikuti test ujian seleksi

PE

penerimanan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) pada formasi PNS di Kabupaten Tapanuli Utara, yang selanjutnya setelah selesai mengikuti test ujian tersebut dan pada bulan yang sama tahun 2010 bahwa Penggugat kembali lagi ke Kabupaten Lombok Provinsi NTB tersebut untuk tetap hidup bersama dan bertempat tinggal mengikuti Tergugat selaku suaminya; -

Pada bulan April 2011 ketika pengumuman hasil test ujian calon pegawai negeri sipil bahwa nama Penggugat juga adalah turut lulus untuk diterima CPNS, sehingga Penggugat kembali datang ke Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara untuk melengkapi berkas berkas persyaratan untuk diterimanya calon PNS formasi yang bersangkutan. Yang serta merta beberapa hari tenggang waktu setelah melengkapi berkas CPNS Penggugat tersebut, selanjutnya bahwa Penggugat mengikuti pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara diklat CPNS yang wajib harus diikuti. Bahwa sejak itu pula Penggugat dapat datang kembali lagi ke


Halaman

2

ME DA N

Kabupaten Lombok Provinsi NTB hanya untuk hal hal yang sangat penting saja. Dan untuk selanjutnya kemudian Penggugat tinggal dan bekerja di Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengingat domisili pekerjaannya adalah berada di Kabupaten Tapanuli Utara, hal mana tersebut adalah diketahui dan disetujui oleh Tergugat;

Seiring waktu tersebut berjalan hingga pada November 2011 bahwa dalam

GI

-

pergumulan hidup dengan jarak tempat dan waktu antara Penggugat

ING

dengan Tergugat tersebut, bahwa mereka telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Pemberi seorang putri buah hati dari ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama AIRRA SHAKIRA CES SARAGIH yang lahir pada tanggal 9 November 2011. Dan dengan kelahiran putrinya

NT

tersebut pada bulan November 2011 bahwa Tergugat sengaja datang dari Kabupaten Lombok Tengah ke Kisaran untuk melihat putrinya tersebut, dan kemudian kembali ke Lombok pada Desember 2011; Juga dalam rentang waktu selama + 2 tahun pada kehidupan rumah

ILA

-

tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yang walaupun dengan jarak yang berjauhan, namun mereka adalah hidup bahagia, rukun dan damai

NG AD

yang walaupun dibarengi riak riak kecil layaknya pertengkaran dalam rumah tangga yang merupakan suatu dinamika untuk tumbuh dan berkembang secara dewasa. Hal mana semenjak anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berumur + 6 bulan hingga berumur setahun bahwa baby Airra Shakira Ces Saragih(anak mereka) telah diasuh dan dirawat oleh Ibunya Penggugat. Sehingga dengan mengingat usia sianak

PE

tersebut yang masih baby maka setiap saat ada waktu liburan kerja bahwa Penggugat harus pulang dan pergi dari Tarutung ke Kisaran. Keadaan tersebutlah sebagai sumber pemicu riak riak dan atau percek-cokan antara Penggugat dengan tergugat yang bukanlah ditimbulkan antara mereka berdua, akan tetapi oleh karena kakak Tergugat selalu melaporkan kepada Tergugat dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mendatangi rumah orang tua Tergugat setiap Penggugat datang ke Kisaran. Yang walaupun sudah diakui oleh Penggugat bahwa ianya dari Tarutung pulang ke Kisaran hanyalah untuk memperhatikan keadaan dan kondisi kesehatan anak mereka; -

Bahwa oleh karena kekurang pengertian Tergugat yang ikut ikutan memojokkan keadaan Penggugat tersebut

yang akibatnya selalu

menimbulkan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat,

maka

Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar anak mereka tersebut


Halaman

3

ME DA N

diasuh dan dirawat saja di rumah orangtua Tergugat.

Dengan tujuan

bahwa apabila Penggugat datang dari Kabupaten Tapanuli Utara ke Kisaran maka Penggugat sudah langsung ke rumah orang tua Tergugat untuk memperhatikan keadaan Airra Shakira Ces Saragih. Namun

capek lagi mengurus anak anak ; -

GI

Tergugat menolak dan tidak bersedia jika orangtua Tergugat harus capek

Tidak cukup hanya sampai hal itu saja yang menjadi sumber pertengkaran

ING

Penggugat dengan Tergugat, malah semakin meluas yakni ketika disepakati bahwa Tergugat berencana untuk mengurus pindah domisili tempat bekerja dari Wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat ke wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hal mana Tergugat dengan

NT

tegas mengatakan kepada Penggugat kalaupun jadi diurus pindah tugas bahwa Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Bahkan sampai sampai kakaknya Tergugat

ILA

bernama Ely br Saragih ikut campur langsung marah marah kepada Penggugat dengan mengatakan “perempuan manja dan gak beres”. Maka guna mengeliminir tingkat permasalahan antara Penggugat dengan

NG AD

Tergugat selaku keluarga muda serta pula agar dapat hidup dan tinggal bersama mengurus anak, maka Penggugat dan Tergugat berpikir untuk saling mengurus pindah tugas yakni agar Penggugat pindah tempat bekerja dari Tapanuli Utara ke Kabupaten Labura dan Tergugat diurus pindah domisili kerja ke wilayah Kepolisian Polres di Kab. Labuhan Batu; -

Selain itu juga bahwa selama ini sebelum permasalahan permasalahan

PE

tersebut hal mana urusan gaji Tergugat juga dicampuri oleh pihak keluarga Tergugat. Bahwa mana gaji Tergugat tidak utuh lagi karena sebagian gaji telah terpotong untuk membayar utang ke salah satu Bank. Yang menurut pengakuan Tergugat bahwa utang tersebut untuk membiayai pernikahan Tergugat dengan Penggugat dan sisa pinjaman Tergugat telah diserahkan kepada kakanya Tergugat bernama Ganda br Saragih untuk dibunga bungakan kepada orang lain, dan sebagian bunga uangnya tersebutlah yang diserahkan kepada Penggugat hanya sebesar Rp 700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya nafkah Penggugat dan anaknya perbulan. Dan akan besaran uang tersebut bahwa selama ini sudah cukup disabar sabarkan oleh Penggugat yang walaupun tidak seberapa mampu nilai beli uang tersebut dalam memenuhi kebutuhan baby dan nafkah kehidupan sehari harinya dalam waktu sebulan;


Halaman

4

ME DA N

-

Pada bulan November 2012 Penggugat dengan Tergugat lagi lagi bertengkar karena masalah Pembabtisan anak mereka tersebut. Hal mana Penggugat mengingatkan Tergugat agar putri mereka bernama Airra Shakira Ces Saragih tersebut segera dibabtis karena sudah diulur ulur waktunya. Bahwa awalnya tergugat setuju namun akan karena pengaruh

GI

dan campur kata dari pihak keluarga tergugat kembali lagi tergugat tidak menyetujuinya. Yang memang akhirnya Penggugat mengambil inisiatif

ING

sendiri untuk mendaftarkan putrinya tersebut turut serta dibabtis secara Grejawi di GKPI Kisaran dengan mengingat usia sianak yang sudah berumur + 1 tahun. Dan akan inisiatif penggugat tersebut lagi lagi kakak tergugat dari Jakarta merasa tidak senang dengan menelepon penggugat

NT

yang mengatakan bodat kau maupun mengeluarkan kata kata kasar dan kotor kepada penggugat. Akan hal tersebutpun telah disampaikan oleh penggugat terhadap tergugat, akan tetapi bukanlah kata kata semangat

ILA

dan kalimat yang menyegarkan yang muncul dari tergugat selaku kepala keluarga malah semakin menyalahkan penggugat. Yang menunjukkan sikap dan tindakan tergugat tersebut seolah olah anak buah yang loyalis

-

NG AD

kepada pihak ketiga yakni keluarga tergugat; Puncak percekcokan antara penggugat dan tergugat adalah pada bulan Desember 2012 ketika tergugat sudah berpindah tempat tugas dari Lombok Provinsi NTB ke jajaran wilayah Kepolisian Daerah Sumut. Hal mana sebelumnya telah disepakati tergugat dengan penggugat bahwa malam tahun baru tanggal 31 Desember 2012 mereka harus berada di

PE

rumah orang tua penggugat untuk mengikuti acara silaturahmi tahun baru, karena mengingat bahwa orang tua tergugat masih sedang berada di Jakarta. Akan tetapi tidak seberapa lama sebelum tanggal 31 Desember 2012 bahwa tergugat berubah pikiran lagi dengan meminta agar tergugat dan penggugat beserta putrinya bernama Airra tersebut bermalam tahun baru di rumah orang tua tergugat saja, dengan alasan tergugat bahwa kakaknya tergugat yang bernama Ely Saragih meminta ke rumah orang tua tergugat. Namun penggugat tidak bersedia karena sudah disepakati dari awal dengan tergugat serta pula mengingat orang tua penggugat bahwa beberapa hari sebelum tanggal 31 Desember 2012 sudah berada di rumah Kisaran. -

Bahwa karena penggugat tidak mau mengikuti kehendak tergugat dengan kakaknya tergugat tersebut maka tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya di rumah orang tua penggugat pada siang hari tanggal 31


Halaman

5

ME DA N

Desember 2012. Dan yang membuat suasana ketidak harmonisan familiar semakin tidak parental dan tidak bersahaja lagi serta tidak wajar maupun diluar kepatutan adalah bahwa tergugat pada tanggal 1 Januari 2013 datang ke rumah orang tua penggugat bukan untuk bersilaturahmi suasana tahun baru, malah tergugat dengan lantang berbicara layaknya sebaya

GI

terhadap orang tua penggugat dengan mengatakan “didik kalianlah dulu anak kalian ini(maksudnya penggugat) sampai bisa berubah dan biarlah

ING

dulu tinggal bersama kalian tanpa batas waktu”. Yang orantua penggugat sendiri tidak paham tujuan dari tergugat tersebut selain hanya untuk melecehkan dan meremehkan orangtua penggugat, karena orang tua penggugat tidak ada mengetahui permasalahan mereka. Lalu tergugat

NT

segera beranjak pergi tanpa diketahui penggugat kemana rimbanya secara jelas hingga gugatan ini. Dan sejak bulan Maret 2014 bahwa keluarga Tergugat tidak pernah lagi lazim seperti biasanya memberikan biaya

ILA

nafkah kebutuhan hidup untuk penggugat(selaku tertanggung dalam daftar gaji tergugat) terutama khusus biaya nafkah hidup putri mereka bernama Airra hingga saat ini;

Dan memang bukan cukup sampai hal itu saja puncak percek-cokan antara

NG AD

-

penggugat dengan tergugat. Yang semakin menyayat perasaan penggugat adalah pada bulan Desember 2014 bahwa kakaknya tergugat bernama Ganda

br

Saragih

memarah-

marahi

penggugat

dengan

memperlakukankannya seperti anak anak terhadap seorang yang dewasa. Serta pula mengatakan ”aku memang perawan tua tapi bukan seperti kau,

PE

kalau memang kau tak mau lagi sama adekku ceraikan saja adekku itu jangan kau gantung status dia”; -

Bahwa memperhatikan sejumlah permasalahan antara penggugat dengan tergugat tersebut yang tidak pernah ada upaya penyelesaian yang baik dan elegant untuk mendamaikan (verzoeningscomparatie) dari pihak keluarga tergugat maupun tergugat, yang walaupun sudah dilaporkan kepada pihak Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 19 Januari 2014 tentang penelantaran atas nafkah isteri dan anak. Malah semakin cercaan yang datang dari pihak keluarga tergugat maka penggugat merasa bahwa memang tergugat tidak pernah memiliki kewajiban dan tanggung jawab lagi terhadap penggugat dan anaknya dan bahkan semakin percek-cokan yang bertambah tambah pula. Sehingga penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Apalagi memperhatikan sikap dan tindak tanduk kakak kakaknya tergugat yang


Halaman

6

ME DA N

selalu mencampuri rumah tangga penggugat yang sudah runyam malah semakin memanas manasi, senang melihat orang lain susah dan atau susah melihat orang lain senang. Tergugat bersikap lebih condong memilih kepada keluarganya dan bukanlah mempertahankan keutuhan rumah tangga tergugat dengan penggugat lagi, ditambah lagi sudah lebih 3 tahun

GI

penggugat dan putrinya bernama Airra Shakira Ces Saragih telah ditinggalkan oleh tergugat tanpa izin maupun alasan yang syah bahkan

ING

tidak ada niat tergugat atau keluarganya untuk memperbaikinya. Serta pula sudah lebih dari 1 tahun tidak diberikan oleh Tergugat untuk biaya nafkah kebutuhan hidup sehari hari kepada Penggugat; -

Yang menyakinkan penggugat bahwa tergugat tidak ada lagi niat untuk

NT

rukun kembali dalam rumah tangga adalah telah 3 kali dipanggil secara patut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara selaku pimpinan penggugat, untuk dimintai penjelasan dari Tergugat tentang

ILA

permohonan ijin cerai dari Penggugat. Namun tergugat tidak pernah hadir untuk menolak dan atau mengklarifikasi/membantah atas dalil dalil permohonan ijin cerai terhadap atasan penggugat tersebut; Maka berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan diatas, Penggugat

NG AD

-

berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan tidak dapat untuk dipertahankan lagi. Dan penggugat(Septua Ginta Lumban Gaol) lebih memilih

jalan

terbaik

dengan

menempuh

jalan

cerai

dengan

tergugat(Charles Efendis Saragih); Bahwa oleh karena itu, penggugat memohon kepada Hakim Majelis yang

PE

-

mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan putus perkawinan antara penggugat(Septua Ginta Lumban Gaol) dengan tergugat(Charles Efendis Saragih) adalah karena perceraian; -

Bahwa

agar

perceraian

Penggugat

dengan

Tergugat

terdaftar

sebagaimana semestinya, mohon agar Hakim Majelis memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan perceraiannya tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu; -

Bahwa memperhatikan akan ketidak-perdulian tergugat dan melalaikan kewajibannya terhadap nafkah maupun kasih sayang orang tua kepada anaknya bernama Airra Shakira Ces Saragih tersebut, maka mohon kiranya Hakim Majelis yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk


Halaman

7

ME DA N

memutuskan agar anak penggugat dan tergugat tersebut tetap berada dalam keadaan dan kekuasaan Hak Asuh Penggugat hingga dewasa; -

Bahwa hal mana salah satu sebagai landasan dasar gugatan hukum perceraian ini telah diajukan oleh Penggugat adalah termasuk oleh karena Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai suami penggugat

GI

dan Bapak dari seorang putrinya dengan tidak menafkahi anak mereka bernama AIRRA SHAKIRA CES SARAGIH selama 17 bulan yakni sejak

ING

Maret 2014 hingga gugatan ini diajukan. Maka sudah sepatutnya menurut hukum agar Hakim Yang Dimuliakan untuk memutuskan dengan menetapkan supaya Tergugat membayar pengganti nafkah Anak mereka tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,00 x 17 bulan = Rp

-

NT

11.900.000,00(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah); Bahwa mana juga oleh karena akibat putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat karena perceraian maka sudah sepatutnya hukum

agar

Hakim

ILA

menurut

Majelis

untuk

memutuskan

dengan

menetapkan biaya untuk kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat bernama AIRRA SHAKIRA CES SARAGIH sejak sekarang hingga berusia berumur

18

NG AD

dewasa

tahun,

yakni

dengan

biaya

sebesar

Rp

3.600.000,00/bulan (tiga juta enam ratus ribu rupiah perbulan) dengan rincian akan biaya kebutuhan anak tersebut adalah sebagai berikut : -

Susu anak Balita (merk Nutrilon Royal 400 gr) 10 kotak perbulan harga @ Rp 92.000,00 maka nilai besaran perbulan--------------------Rp

-

920.000,00

Makan + Puding Balita Rp 20.000,00 x 3 kali perhari x 30 hari, maka nilai

-

PE

besaran perbulan-----------------------------------------------------Rp 1.800.000,00 Assuransi pendidikan si Anak pada assuransi Prudential dengan nilai besaran perbulan-------------------------------------------------------Rp 350.000,00 -

Pakaian anak nilai besaran perbulan------------------------------Rp 150.000,00

-

Pengasuh anak nilai besaran perbulan-------------------------- Rp 400.000,00

-

Bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat karena tergugat tidak pernah mau menunjukkan itikad baiknya (toe goede throw) untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya termasuk dalam hal nafkah hidup maupun kasih sayang terhadap anak maka adalah wajar dan bersandarkan logika hukum yang benar apabila tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

-

Maka berdasarkan segala apa yang penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat memohon dengan segala hormat agar sudilah kiranya Bapak Ketua

Pengadilan

Negeri

Kisaran

untuk

menetapkan


suatu

hari

Halaman

8

dengan

memanggil

ME DA N

persidangan

Penggugat

dan

Tergugat

kelak

menghadap di persidangan perkara, serta memeriksa sembari mengadili perkara aquo dan alat bukti yang berkenan dalam perkara penggugat dan tergugat. Selanjutnya memberi putusan yang seadil adilnya yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

GI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat(SEPTUA GINTA

ING

LUMBAN GAOL) dengan Tergugat(CHARLES EFENDIS SARAGIH) adalah karena perceraian;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AIRRA SHAKIRA CES SARAGIH tersebut yang masih dibawah umur tetap berada dalam

NT

keadaan dan kekuasaan Hak Asuh Penggugat sampai hingga sianak berusia dewasa;

4. Menetapkan supaya Tergugat membayar pengganti nafkah kebutuhan hidup

ILA

anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang tidak pernah diberikan tergugat selama 17 bulan kepada Penggugat yaitu sebesarRp 11.900.000,00(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

NG AD

5. Menetapkan supaya Tergugat memberikan nafkah kebutuhan hidup layak bagi AIRRA SHAKIRA CES SARAGIH(anak Penggugat dan Tergugat) kepada Penggugat dengan biaya sebesar Rp 3.600.000,00/bulan (tiga juta enam ratus ribu rupiah perbulan) sejak gugatan ini hingga sianak berusia dewasa;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul

PE

sebagai akibat dan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

telah

mengajukan jawaban dengan menyatakan sebagai berikut : 1.

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Nopember 2010 di Gereja Kristen Protestan Indonesia

Resort

Khusus

Kisaran

dan

pernikahan

tersebut

telah

puladicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Asahan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-14042011-0004 tanggal 15 April 2011; 2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tingggal di Jalan Pinusia No.04 Perumnas Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan


Halaman

9

ME DA N

kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke Tapanuli Utara dan rumah dijadikan kediaman bersama akan tetapi tanpa izin dari Tergugat ternyata Pengugat pindah dan menetap di Kabupaten Labuhan Batu Utara sedangkan Tergugat tinggal di Tapanuli Selatan;

3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah

Saragih yang saat ini berusia 4 tahun;

GI

dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi anma Airra Shakira Ces

ING

4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Desember 2012 dan puncak pertengkaran tersebut terjadisejak bulan Maret 2014 disebabkan Penggugat telah pindah dan tinggal di Kabupaten Labuhan Batu

NT

Utara tanpa izin dari Tergugat;

5. Bahwa tidak benar Tergugat telah melalaikan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah pada anak Tergugat karena selama ini Tergugat tetap

ILA

memenuhi kewajiban menafkahi dengan cara mengirim uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening milik Penggugat; 6. Bahwa akan tetapi sejak bulan Maret 2014 oleh karena nomor rekening

NG AD

milik Pengugat tersebut hilang sehingga Tergugat tidak dapat lagi mengirimkan uang untuk biaya nafkah anak sedangkan Tergugat telah berulangkali melalui telepon meminta pada Penggugat agar mengirimkan nomor rekening miliknya namun tidak pernah diberikan sehingga biaya nafkah anak tersebut tetap tersimpan dalam rekening tabungan milik Tergugat;

PE

7. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan dan sangat menyadari akan kewajiban untuk menafkahi atau memberikan biaya terhadap anak; 8. Bahwa akan tetapi tuntutan Penggugat sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk biaya kebutuhan anak sangat tidak logis dalam keadaan keuangan/gaji Tergugat saat ini; 9. Bahwa saat ini gaji yang diterima oleh Tergugat untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut jugalah yang digunakan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat sehari-hari ditempat Tergugat bekerja/dinas yakni di Tapanuli Selatan termasuk untuk biaya sewa kost tempat tinggal Tergugat; 10. Bahwa dengan keadaan demikian sehingga tuntutan biaya nafkah sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sangat tidak dapat dipenuhi dan oleh karena secara hukum penentuan jumlah biaya nafkah adalah didasarkan pada kemampuan keuangan maka saat ini


Halaman 10

ME DA N

Tergugat hanya memiliki kemampuan untuk memberikan biaya anak sebesar Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya; 11. Bahwa jika perkawiann antara Tergugat dan Pengugat tetap dipertahankan kelangsungannya maka keluarga yang bahagia yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara Tergugat dan

GI

Pengugat;

12. Bahwa jika perkawinan antara Tergugat dan Pengugat masih juga

ING

dipertahankan kelangsungan maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan batin bagi Tergugat dan Pengugat;

13. Bahwa oleh karena antara Tergugat dan Pengugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

NT

dalam rumah tangga maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan perceraian Penggugat dapat dikabulkan;

ILA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Kis

NG AD

tanggal 12 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

--- Menyatakan gugatan Penggugat

tidak dapat diterima (Niet Onvnklijke

Verklaard) ;

--- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu

PE

rupiah) ;

Membaca Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, 28/Pdt.G/2015/PN-Kis

tanggal

24

Nopember

2015 kepada Terbanding

semula Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2015;

Membaca Akta permohonan banding No. 14/Akta.Pdt/2015/PN-Kis yang tanggal 23 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NIRWAN SEMBIRING,SH, MH, Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 12 Nopember 2015 ;


Halaman 11

pemberitahuan

ME DA N

Membaca

pernyataan

permohonan

banding

No.

28/Pdt.G/2015/PN-Kis tanggal 24 Nopember 2015 yang dibuat oleh NELLA GULTOM, A.Md,

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, telah

diberitahukan dengan sempurna kepada Terbanding semula Tergugat, bahwa Penggugat

telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Membaca Memori

ING

GI

Kisaran terhadap perkara a quo yang dimohonkn banding tersebut;

banding yang diajukan oleh Pembanding

Penggugat tertanggal 14 Desember

semula

2015, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kisaran pada hari dan tanggal itu juga, dan memori banding

NT

tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 16 Desember 2015 dengan Relas

ILA

Penyerahan Memori Banding No. 28/Pdt.G/2015/PN-Kis ;

Membaca

Relaas

pemberitahuan

memeriksa

berkas

Pembanding dan Terbanding No. 28/Pdt.G/2015/PN-Kis

kepada

masing-masing

NG AD

tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh NELLA GULTOM,A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mempelajari berkas perkara No. 28/Pdt.G/2015/PNKis dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

PE

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat bandingnya

tersebut

diatas,

telah

mengajukan

dalam memori

keberatan-keberatannya

terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 28/Pdt.G/2014/PN-Kis tanggal 12 Nopember 2015 pada pokoknya sebagai berikut : I. Bahwa dalam pengambilan putusan yudex factie perkara aquo adalah mengadili tidak memberi pertimbangan apapun terhadap fakta fakta baik bukti

surat

maupun

testimonium

saksi

dari

Penggugat/


sekarang

Halaman 12

ME DA N

Pembanding, dan berpihak kepada tergugat. Bahwa mana hal hal dan keadaan tersebut adalah sebagai berikut di bahwa ini :

1. Mengingat sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai tanggal 2 September 2015 bahwa upaya mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil diupayakan oleh Hakim mediasi. Maka persidangan dilanjutkan

GI

pada tanggal 9 September 2015 dengan pembacaan gugatan tanpa dihadiri tergugat walaupun sudah dipanggil secara patut. Kemudian pada

ING

persidangan tertanggal 16 September 2015 bahwa tergugat juga tidak hadir maupun kuasanya walaupun sudah dipanggil secara patut. Demikian juga pada persidangan tertanggal 23 September 2015 bahwa tergugat maupun kuasanya tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil

NT

secara syah dan patut. Bahkan juga hingga pada persidangan tanggal 30 September 2015, tanggal 7 Oktober 2015, tanggal 15 Oktober 2015, tanggal 22 Oktober 2015, tanggal 29 Oktober 2015, tanggal 5 November

ILA

2015 dan tanggal 12 November 2015 bahwa tergugat maupun kuasanya juga tidak pernah hadir. Namun dalam putusan yudex factie bahwa jawaban tergugat bertanggal 23 September 2015 adalah juga termasuk

NG AD

sebagai bagian putusan padahal jawaban tergugat tersebut masuk ke dalam persidangan adalah dengan tanpa dihadiri oleh tergugat maupun wakilnya. Bahkan jawaban tergugat tersebut bukanlah menyangkut materi eksepsi namun sudah menyangkut materi pokok perkara. Dengan demikian sikap yudex factie tersebut adalah berat sebelah sebab bertentangan dengan Pasal 125 (ayat 1,2&3) Het herziene Indonesisch

PE

Reglement L.N 1941 No.44 dan Pasal 149 (ayat 2&3) Rechts reglement Buitengewesten Stb. 1927 No.227 yang mengatakan “(1). Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir. Kecuali nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hukum. (2). Akan tetapi jika sitergugat mengemukakan eksepsi(penangkisan) bahwa pengadilan negeri tiada berkuasa untuk memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang. Wajiblah pengadilan negeri memberi keputusan tentang eksespsi itu, sesudah didengarnya orang yang menggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutus pokok perkara itu” dan “(3). Jika tuntutan diterima maka atas perintah Ketua/voorzitter diberitahukan putusan landraad itu kepada orang yang dikalahkan serta diterangkan


Halaman 13

ME DA N

pula kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan putusan tak hadir dst”;

2. Dengan memperhatikan secara cermat akan surat jawaban tergugat bertanggal 23 September 2015 tersebut bahwa disana tanda tangan tergugat adalah sangat jelas mengandung pemalsuan tanda tangan,

GI

dengan alat pembanding yakni tanda tangan tergugat yang termuat dalam bukti surat P.3 kartu keluarga Penggugat & Tergugat. Dan akan tanda

tangan

tersebut

ING

pemalsuan

kelak

akan

ditempuh

penggugat/sekarang Pembanding menurut ketentuan secara hukum pidana;

3. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Kisaran adalah telah turut

saksi

Santi

Pintauli

NT

mempertimbangkan keterangan saksi Herlina Irmawati Lumbangaol dan Lumbangaol

(putusan

halaman

16),

yang

membuktikan bahwa Pengugat adalah PNS Dinas kesehatan Kab.

Tapsel.

Namun

ILA

Labuhan Batu Utara dan tergugat sebagai anggota Kepolisian di Polres yudex

factie

mengadili

perkara

aquo

tidaklah

mempertimbangkan apakah kesaksian kedua orang saksi tersebut telah

NG AD

memenuhi syarat alat pembuktian sebagai saksi. Dan juga yudex factie adalah mengadili dengan tidak memberikan pertimbangan penilaian apapun tentang keterangan/testimonium kedua saksi tersebut namun turut diakomodir sebagai bahan pertimbangan untuk menggagalkan gugatan penggugat dengan memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard). Dalam artian bahwa

PE

berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut apakah benar benar secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri yang syah, sehingga kapasitas penggugat dapat sebagai pihak yang mengajukan gugatan terhadap tergugat! Dan apakah terbukti telah terjadi ataukah tidak yakni percekcokan selama ini antara penggugat dengan tergugat dan tidak dapat dirukunkan kembali! Namun dalam perkara aquo bahwa yudex factie sudah langsung membuat suatu pertimbangan putusan hanya melulu oleh karena suatu fundamen atau alasan yang belum tepat berdasarkan hukum; 4. Kecuali itu juga bahwa yudex factie adalah sangat jelas tidak mandiri dan bahkan tergolong berat sebelah kepada tergugat. Dengan alasan yakni dalam pertimbangannya menyebutkan berdasarkan keterangan dua saksi yang telah diajukan penggugat bahwa tergugat adalah anggota/personil Kepolisian di Polsek Batang Angkola pada Polres Tapanuli Selatan.


Halaman 14

ME DA N

Namun yudex factie tidak dapat menguatkan pertimbangannya tersebut yang dapat membuktikan secara bukti surat bahwa tergugat adalah personil Kepolisian Polsek Batang Angkola pada Polres Tapsel, sedangkan tergugat sendiri tidak pernah hadir atau kuasanya pada selama

persidangan

perkara

aquo

untuk

menerangkan

tempat

GI

bertugasnya tersebut. Dari mana yudex factie mengetahui secara valid akan domisili tempat tugas tergugat tersebut secara detail!

ING

5. Yudex factie dalam putusannya telah mengakui dan mengatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat dalam perkara aquo adalah memenuhi syarat sebagai bukti pada persidangan. Namun yudex factie adalah mengadili dengan tidak memberi pertimbangan penilaian apapun

NT

akan bukti surat tersebut terutama bukti surat P1, P4, P6 dan P8. Hal mana bukti P.1 adalah akta pernikahan penggugat dengan tergugat. Akan tetapi bahwa yudex factie dalam putusan perkara aquo tidaklah mengadili

ILA

dengan memberikan pertimbangan penilaian terhadap bukti P.1 tersebut. Apakah dengan bukti P.1 tersebut dapat membenarkan keabsahan perkawinan penggugat dengan tergugat? Sehingga penggugat dapat

NG AD

berperan sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat! Demikian juga akan bukti surat P.4 tersebut adalah surat panggilan terakhir kepada tergugat untuk meminta klarifikasi atas permohonan ijin cerai penggugat dari Dinas Kesehatan Kab. Labura selaku tempat bekerja penggugat sebagai PNS. Bukti P.6 adalah surat ijin cerai yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labura atas

PE

permohonan Penggugat dengan bukti P.8. Akan tetapi yudex factie dalam perkara aquo untuk mendukung pertimbangan putusannya adalah mengadili tidak memberikan penilaiannya terhadap ketiga alat bukti (P.4, P.6, dan P.8 tersebut) untuk membuktikan bahwa penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil. Namun yudex factie telah langsung menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 dan Pasal 18 Peraturan Kapolri No.9 tahun 2010 jo surat Telegram Kapolda Sumut : ST/1001/X/2014. Sebagai alasan untuk menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; Mengapa hal sedemikian akan bukti surat P.4, P.6 dan P.8 sangat perlu untuk mendapat penilaian dipertimbangkan, adalah sebab kalau bukan pegawai negeri sipil pekerjaannya penggugat apakah ketiga bukti surat tersebut perlu diajukan sebagai alat pembuktian gugatan penggugat. Hal


Halaman 15

ME DA N

inilah yang membuktikan yudex factie Pengadilan Negeri Kisaran mengadili secara serampangan dan sembrono dan bahkan mungkin selama ini dalam mengambil putusannya belum independen dan atau mungkin masih tergantung dengan sesuatu yang tidak dapat patut dan dibenarkan;

GI

II. Bahwa putusan yudex factie dalam perkara aquo adalah telah mengadili dengan salah menerapkan hukum dan salah menafsirkan ketentuan hukum

ING

sektoral dan lokal yang ada. Hal mana dengan ketidak benaran konsiderans penerapan hukum tersebut adalah jelas seolah yudex factie dalam keadaan pengaruh dan tekanan, bahkan putusan yudex factie tersebut dapat dikualifikasikan unprofesional cunduct. Dengan pembuktian

NT

akan dalil dalil Pembanding sebagai berikut di bawah ini : 1. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara aquo adalah

kurang mengerti untuk memahami sesuatu ketentuan

ILA

hukum yang berlaku. Dan tergolong suatu putusan yang amburadul dan kurang profesional karena dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 16 tidak jelas apa yang dipertimbangkannya. Yakni

NG AD

apakah penggugat telah memperoleh izin perceraian ataukah tidak, bahwa yudex factie tidak secara jelas dan tegas menyebutkannya dalam pertimbangan putusan tersebut. Sedangkan dalam menguatkan gugatan penggugat selaku pegawai negeri sipil bahwa penggugat telah mengajukan bukti P.6 surat ijin cerai yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Labura selaku pejabat Eseslon II yakni atasan

PE

penggugat. Namun yudex factie tidak memberikan penilaian apakah bukti P.6 tersebut dapatkah memenuhi syarat sebagai izin cerai bagi Penggugat ataukah tidak? Hal mana tersebut adalah sesuai dengan Pasal 3 PP No.10 tahun 1983 yang mengalami perubahan secara mendasar setelah PP No. 45 tahun 1990 adalah hanyalah Pasal 3 ayat 2 menjadi berbunyi ”bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis” dan dalam penjelasan authentiknya mengatakan “permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki, sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat lambatnya enam hari kerja setelah menerima


Halaman 16

ME DA N

gugatan cerai”. Dan juga oleh Pasal 14 pada PP No.10 tahun 1983 menjadi Pasal 13 pada PP No.45 tahun 1990 yang berbunyi “pejabat dapat mendelegasikan sebagaian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu untuk memberikan, menolak permintaan izin

GI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh PNS Golongan II ke

ING

bawah atau yang dipersamakan dengan itu”. Yang dalam poin 1 Romawi VIII dan Lampiran XX S.E Kepala BAKN No.08/SE//1983 tanggal 26 April 1983 sebagai Juknis PP No.10 tahun 1983 adalah telah memperjelas tentang pemahaman Pejabat yang berwenang pemberian

NT

izin cerai bagi PNS. Maka oleh karenanya bahwa gugatan penggugat untuk perceraiannya tersebut adalah bahwa penggugat telah mendapat izin cerai sebagaimana yang disyaratkan oleh PP No. 10 tahun 1983 jo

ILA

PP No. 45 tahun 1990 tersebut. Sedangkan tergugat sendiri maupun kuasanya/wakilnya tidak pernah hadir untuk menggunakan haknya pada persidangan perkara gugatan penggugat;

NG AD

2. Lantas menjadi suatu pertanyaan besar apakah yang menjadikan landasan hukum pertimbangan putusan yudex factie (pada halaman 17 putusan)? Sehingga menjadikannya suatu alasan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, hanya dengan menyebutkan bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat keterangan melakukan perceraian dari pejabat yang telah ditentukan sesuai dengan profesi sebagai

anggota

Polri,

yang

merupakan

kewajiban

PE

tergugat

sebagaimana yang diatur oleh Pasal 18 jo Pasal 10 Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010. Sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah menghadiri persidangan perkara aquo, agar Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis melalui saluran hierarkinya tentang adanya gugatan perceraian dari isterinya/Penggugat ex penjelasan Pasal 3 (ayat 2) PP No. 45 tahun 1990. Dan peraturan pemerintah tersebut bukanlah ada salah satu pasal maupun ayatnya yang mengatur tentang mewajibkan Penggugat untuk memberitahukan secara tertulis terhadap hierarki Tergugat tentang adanya gugatan perceraian tersebut; 3. Maka

sangat

patut

diherankan

bahkan

harus

dicurigai

akan

pertimbangan hukum yudex factie dalam perkara aquo pada halaman 17 yang menyebutkan memperhatikan Pasal 3 ayat (1) PP No.10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990, yang dijadikan sebagai alasan


Halaman 17

ME DA N

pusat pertimbangan hukum(obitur dictum) sehingga yudex factie mengatakan

gugatan

penggugat

tidak

dapat

diterima.

Tanpa

memperhatikan lagi lebih lanjut kepada Pasal 14 PP No. 10 tahun 1983 jo Pasal 13 PP No. 45 tahun 1990 tersebut;

Oleh karenanya bila memperhatikan simplikasi putusan yudex factie

GI

Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara aquo yang tergolong sangat dangkal akan sumber hukumnya tersebut, maka yudex factie tersebut

ING

telah mencerminkan unprofesional cunduct. Karena tanpa menggali sumber sumber hukum lainnya seperti Pasal 14 PP No.10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 dan S.E BAKN No. 08/SE/1983. Yang oleh Pasal 53 (ayat 2) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

NT

menegaskan dengan mewajibkan bahwa Hakim “dalam memeriksa dan memutus perkara harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang

ILA

didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

4. Dan yang lebih diherankan lagi adalah alasan manakah sehingga dalam putusan yudex factie lebih memperhatikan dan memfokuskan sesuatu

NG AD

ketentuaan yang lebih sektoral/institusional yaitu Peraturan Kapolri No.9 tahun 2010 maupun lokal yaitu Surat Telegram Kapolda Sumut, dalam hal menggali pertimbangan hukum putusan perkara aquo! Sedangkan penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil otonom pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan bukanlah PNS di lingkungan Polri. Hal mana oleh Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010

PE

tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara R I adalah hanya untuk lingkungan POLRI dan pegawai negeri POLRI yakni dalam Pasal 3 disebutkan tujuan peraturan ini : a. Sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk bagi pegawai negeri pada Polri; b. Menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk di Lingkungan Polri; Dan dalam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 (ayat 2) dengan tegas disebutkan bahwa Pegawai Negeri pada POLRI adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Polri;

5. Padahal oleh Penggugat telah secara tegas dan jelas dalam kesimpulan/konklusi tertanggal 05 November 2015 menjelaskan tentang


Halaman 18

ME DA N

bahwa tidak adanya harapan untuk rukun kembali dikarenakan selalu dalam percekcokan dan ketidak adanya persesuaian lagi antara penggugat dengan tergugat, serta tergugat telah meninggalkan penggugat selama 3 tahun berturut turut tanpa izin. Hal mana tersebut adalah sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksana UU No.1

GI

tahun 1974. Dan oleh karena Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil sehingga Penggugat melengkapi gugatannya dengan

ING

mengajukan bukti surat yakni P.4, P.8 maupun P.6. Bahwa mana P.6 tentang izin cerai tersebut adalah sudah sesuai dengan Pasal 3 (ayat 1) jo Pasal 14 UU No. 10 tahun 1983 dan Pasal 13 PP No. 45 tahun 1990 maupun Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;

NT

Akan tetapi tentang ulasan dan atau penggalian dasar hukum gugatan Penggugat, yang telah dijabarkan oleh Penggugat dalam konklusi tersebut tidaklah pernah disinggung oleh putusan yudex factie. Dan

ILA

ataupun yudex factie tidak memberikan argumentasi hukum untuk mengenyampingkan segala landasan juridis yang telah termuat dalam konklusi penggugat tersebut. Sedangkan yang tidak pernah terungkap

NG AD

pada persidangan tentang Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010 maupun surat telegram Kapolda Sumut ST/1001/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 adalah telah secara berulangkali digali dan disebut sebutkan dalam pertimbangan perkara aquo. Padahal dari keseluruhan Pasal pasal Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010 yakni dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 34 tidak ada yang mengatur bahwa apabila seorang isteri

PE

Polri dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang bukan bekerja di lingkungan Polri harus meminta izin cerai dari pejabat yang berwenang Polri;

Dan yang lebih anehnya lagi bahwa pertimbangan hukum putusan dalam perkara aquo bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Kisaran tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas hal hal apa sajakah yang diatur oleh surat telegram Kapolda Sumut ST/1001/X/2014 tentang ketentuan gugatan cerai bagi personil Polri tersebut?

6. Hal tersebutlah membuktikan keberpihakan yudex factie terhadap tergugat dengan telah hanya mempertimbangkan hukum dasar putusannya yakni Pasal 3 ayat (1) PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 jo Peraturan Kapolri No.9 tahun 2010 jo surat Telegram Kapolda Sumut ST/1001/X2014;


Halaman 19

ME DA N

Sedangakan tentang Pasal 14 PP No. 10 tahun 1983 jo Pasal 13 PP No.45 tahun 1990 maupun S.E BAKN No. 08/SE/1983 dalam Romawi VIII

dan lampran Romawi XX maupun Romawi IV Huruf D tentang

Pejabat yang berwenang memberikan izin cerai bagi PNS, tidaklah pernah ada dipertimbangkan oleh yudex factie. Apakah dasar dasar

GI

hukum yang digali oleh Penggugat tersebut dapat diterima untuk membenarkan alat bukti P.6 surat izin cerai guna mengabulkan

ING

gugatan penggugat? Atau apakah dasar dasar hukum yang dijabarkan oleh Penggugat tersebut dikesampingkan oleh yudex factie,

dengan

menguraikan

alasan

alasan

juridis

untuk

menyingkirkan dalil pembenaran alat bukti surat P.6 tersebut?

NT

Namun yudex factie dalam putusannya sudah langsung menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet on vankelijke verklaard);

ILA

7. Pemohon menduga dalam perkara aquo bahwa yudex factie tidak mandiri dalam pengambilan putusannya. Dengan alasan bahwa tergugat dan orangtuanya selama dalam proses mediasi perkara aquo

NG AD

selalu berhubungan dengan salah seorang oknum Wapan Pengadilan. Bahkan pada tanggal 25 November 2015 bahwa tergugat dan orangtuanya masih datang masuk ke ruangan Wapan tersebut. Dengan demikian akan putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara aquo bahwa yudex factie telah tidak menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

PE

Dengan demikian dan berdasarkan yang pemohon uraikan hal hal dalil pengajuan banding ini, agar kiranya Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima permohonan banding dan memori banding ini beserta alasan alasannya seraya mengambil putusan dengan amar : 

Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemohon banding;



Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Register perkara No. 28/Pdt.G/PN-Kis tanggal 10 Agustus 2015 tersebut, dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan

Memori Banding yang diajukan

Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :


Halaman 20

bahwa

ME DA N

Menimbang,

Pembanding

semula

sebagai

Penggugat

mengajukan gugatan Perceraian kepada Terbanding semula sebagai Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat tersebut diatas ;

dari gugatan Penggugat tersebut. Majelis Hakim

Tingkat Pertama telah mengambil putusan

dengan : “ Menyatakan gugatan

GI

Menimbang, bahwa

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) dengan dasar

ING

pertimbangan :

--- “ Bahwa selama proses pemeriksaan perkara a quo, Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat keterangan melakukan perceraian dari

NT

pejabat yang telah ditentukan sesui dengan profesi Tergugat, dimana izin cerai atau surat keterangan terebut merupakan suatu kewajiban bagi Tergugat

yang berstatus Polisi

sebagaimana diatur dalam

ILA

ketentuan Pasal 18 Jo. Pasal 10 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010

tentang tata cara pengajuan perkawinan,

perceraian dan rujuk bagi pegawai pada Polri

ST/1001/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang

NG AD

Kapolda Sumut

Jo. Surat Telegram

Jukrah ketentuan pengajuan gugatan cerai bagi personel sehingga

pemeriksaan

gugatan

Penggugat

tersebut

Polri

haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvnkelijke Verklaard) “ ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding memeriksa

PE

dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo secara keseluruhan, baik Berita Acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan para saksi,

salinan

resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dimintakan banding, Memori Banding yang diajukan Pembanding semula sebagai Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat banding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memahami maksud dan tujuan dari Surat Bukti P-4 ,P5, P-6 dan P-8 yang merupakan bukti nyata yang dapat dijadikan petunjuk atau dasar hukum untuk memenuhi syarat formal gugatan cerai tersebut ;


Halaman 21

bahwa

ME DA N

Menimbang,

Pembanding

Terbanding semula sebagai Tergugat,

semula

telah

Penggugat

dengan

melangsungkan Perkawinan

secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Nopember 2010 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), sesuai dengan akte Pernikahan (surat parbagasan) No. 15/BP/2010 yang dikeluarkan

GI

Pendeta Resort Khusus Kisaran ;

dan ditanda tangani oleh

ING

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan kutipan

Akta Perkawinan

No. 1209-KW-14042011-0004 tertanggal 15 April

NT

2011 ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan hidup bahagia rukun dan damai, dan pada tanggal 9 Nopember 2011

ILA

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama AIRRA SHAKIRA CES SARAGIH ;

NG AD

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2012 mulai terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya bulan Desember 2012 sampai sekarang tidak rukun sebagimana layaknya suami isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak perdulian atau kelalaian

PE

Terbanding semula Tergugat terhadap biaya nafkah anaknya Airra Shakira Ces Saragih ( bukti .P.5 ) mohon kiranya kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk memutuskan

agar anak Pembanding semula

Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut tetap berada dalam pemeliharan dan kekuasaan / hak asuh kepada Penggugat hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkmah Agung RI No. 392 K/Sip/1969

tanggal 30 Agustus 1969

berlaku,Pengadilan

Tinggi

berpendapat

dan berdasarkan hukum yang adalah

adil

dan

patut

anak

Pembanding/Penggugat dan Terbanding/tergugat yang bernama Airra Shakira Ces

Saragih

diasuh

dan

dipelihara

oleh

ibu

kandungnya

(

Pembanding/Penggugat) sampai dapat menentukan pilihan sendiri atau dewasa karena secara psyhis hubungan bathin dan pertumbuhan jiwa anak adalah lebih baik apabila bersama dengan ibuny dan biaya nafkah penghidupan, pendidikan


Halaman 22

ME DA N

anak menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah sesuai dengan penghasilan Terbanding semula Tergugat

sebagaimana tercantum

dalam

merupakan

amar

putusan

di

bawah

ini

serta

kewajiban

Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat dalam mendidik /memelihara anak sampai dapat berdiri sendiri ( pasal 45 ayat 2 undang-Undang no.I tahun

GI

1974 tentang perkawinan ).

ING

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada poin 2, 3,5 dan 6 dapat dibuktikan, kecuali diktum pada poin 4 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat untuk dikabulkan, karena sesuai dengan pengakuan Terbanding semula Pembanding semula Penggugat

NT

Tergugat ,

tidak mau memberikan nomor

Rekening Bank kepada Terbanding semula Tergugat serta kebutuhan hidup

karenanya harus ditolak

ILA

dimaksud tidak dirinci secara jelas oleh Pembanding /Penggugat oleh

Menimbang, bahwa dari gugatan cerai Pembanding semula sebagai

NG AD

Penggugat tersebut, Terbanding semula sebagai Tergugat dalam jawabannya tidak merasa keberatan bahkan mendukung dan menguatkan gugatan Cerai yang dialamatkan kepadanya tersebut, dimana pada halaman 11 putusan point 11 sampai dengan point 13 . dengan jelas dinyatakan sebagai berikut :  “ Bahwa jika perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dipertahankan kelangsungannya maka tujuan

mulia

perkawinan

keluarga yang bahagia yang tidak

akan

terwujud

dari

PE

merupakan

tetap

perkawinan antara Tergugat dan Penggugat “ ;  “ Bahwa jika Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih juga dipertahankan kelangsungan maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan batin bagi Tergugat dan Tergugat “ ;  “ Bahwa oleh karena

antara Tergugat dan Penggugat terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan perceraian Penggugat dapat dikabulkan “; Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (20 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan : “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “ ;


Halaman 23

ME DA N

Menimbang, bahwa dari

pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut

diatas, yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara

Pembanding

semula

Penggugat

dengan

Terbanding

Tergugat,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan

semula

tidak ada lagi

harapan untuk hidup rukun disebabkan pertengkaran yang terus menerus, oleh Pasal 19 huruf f P.P. No.09 Tahun 1975,

GI

karena itu berdasarkan ketentuan

majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Pembanding semula sebagai

ING

Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, pertimbangan hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim

NT

Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) adalah tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Terbanding semula Tergugat adalah pihak

ILA

yang digugat bukan sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 18 jo pasal 10 Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 karena sesuai surat telegram Kapolda Sumut ST/1001/X/2014 tanggal 21 oktober 2014

NG AD

adalah disebut tentang jukrah ketentuan pengajuan gugatan cerai bagi personel polri yang bersangkutan dan Terbanding /tergugat telah pernah dipanggil guna dimintai penjelasan berkenaan gugatan aquo ( bukti P.4 )

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Nopember 2015 No. 28/Pdt.G/2015/PN-

PE

Kis tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini pada tingkat banding, dengan amar putusan sebagaimana tercantum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula sebagai Tergugat berada dipihak yang kalah maka ia patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

sebagai

Penggugat ;


Halaman 24

ME DA N

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 28/Pdt.G/2015/ PN.Kis tanggal 12 Nopember 2015, yang dimohonkan banding, dan dengan,

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan

Perkawinan

Pembanding semula

Terbanding semula Tergugat

Penggugat

dengan

yang dilaksanakan pada tanggal 10

ING

---

GI

--- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian ;

Nopember 2010 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Khusus Kisaran /akta perkawinan nomor 1209-kw -14042011-0004 tanggal 15 April adalah sah menurut Hukum ;

NT

2011`,

--- Menyatakan ikatan Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian ;

ILA

--- Menetapkan anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang bernama “AIRRA SHAKIRA CES SARAGIH “ tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharan Pembanding semula Penggugat

---

NG AD

sebagai Ibu kandung sampai berusia dewasa ; Menetapkan Terbanding semula Tergugat

membayar biaya hidup atau

nafka anaknya “AIRRA SHAKIRA CES SARAGIH “ sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran ; --- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk meyerahkan

PE

1(satu) helai salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kisaran

untuk didaftarkan pada daftar perceraian tahun

berjalan.

--- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat yang lain dan selebihnya ; --- Menghukum Terbanding semula sebagai Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai


Halaman 25

ME DA N

Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan

GI

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Pebruari 2016, nomor : 27/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

ING

umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Hj.Surya Haida SH,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua

NT

belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

rhak

ILA

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

ttd

NG AD

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

2. MARYANA, SH.MH.

PE

Panitera Pengganti,

HJ.SURYA HAIDA SH.MH

Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-


Halaman 26

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents