ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 113/PDT/2016/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
GI
berikut dalam perkara antara :
KHADWAN, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal
ING
Desa Rukun Jaya Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SAIPUL M. SIREGAR, SH., MA., RUDOLF MALAU, SH., POSMA SIMANGUNSONG, SH., Dan UMAR KUMALA
NT
NASUTION, SH. Advokat-Penasehat Hukum SAIPUL M. SIREGAR, SH., MA. & REKAN, yang berkantor di Jl. Setiabudi No.9 Kel. Helvetia Timur-Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2014, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor :
semula PENGGUGAT ;
ILA
60/2014/SK, tanggal 19 November 2014, disebut sebagai PEMBANDING
Lawan
HW. MANGUNSONG, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal
AD
1.
Asrama Polsek Natal ; 2.
NUR KADRA, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Desa
NG
sikara-kara, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal ; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. RIDWAN RANGKUTI, SH., MH., BANDAHARO SAIFUDDIN, SH., MH., RAFIDAH, SH., FAHRUL ROZY
PE
NASUTION, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH., MH. & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW, yang berkantor di Jl. Sudirman Eks. Merdeka No. 201 Telp/Fax (0634) 27814 Kota Padang Sidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2014, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 56/2014/SK, tanggal 22 Oktober
2014 disebut
sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT-I DAN TERGUGAT-II ; Pengadilan Tinggi tersebut ;
Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 1 dari 18
ME DA N
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 24 September 2014 dalam Register
GI
Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa PENGGUGAT ada memiliki sebidang tanah untuk lahan usaha
ING
seluas 7500 m2 yang diganti rugi dari bapak Sutarmo, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 979 kaplingan 75 An. Sutarmo dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 593.2/185A/26/2007 tertanggal 1 Nopember 2007, dimana tanah tersebut terletak diwilayah Desa Rukun Jaya RT 01 RW
NT
01 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan tanah Mistar kaplingan no. 10/72
-
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Paidi kaplingan no.2/98
-
Sebelah timur berbatas dengan tanah Kamso kaplingan no. 6/76
-
Sebelah barat berbatas dengan tanah Isnu kaplingan no.8/74
ILA
-
2. Bahwa tanah PENGGUGAT tersebut diatas, awalnya diperoleh dari
AD
Pemerintah sesuai dengan Program Transmigrasi pada tahun 1986, dan kemudian pada tahun 1988 lahan-lahan jatah untuk para Masyarakat Trasmigrasi tersebut diukur dan dibagi oleh BPN Tapanuli Selatan serta
NG
diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 859 An. Sutarmo dan kemudian berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor : 21/KBPN/1989, tanggal 29 Nopember 1989 ditingkatkan suratnya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 979
PE
An. Sutarmo dan PENGGUGAT sebagai warga Negara yang patuh dan taat terhadap wajib pajak telah membayar pajak tanah sengketa tersebut sejak tahun 1986 sampai sekarang ini. 3. Bahwa karena hilangnya patok kaplingan serta adanya kekhawatiran terolah lahan milik orang lain, maka lahan tanah milik PENGGUGAT maupun lahan masyarakat lainnya tidak dikerjakan hingga tahun 2001, kemudian masyarakat sepakat untuk meninjau/mengukur ulang lahan tersebut, maka pada tanggal 19 Juni 2008 BPN, Depnakertran, Polres Madina yang dibantu oleh Polsek Natal, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Rukun Jaya turun kelokasi untuk melakukan peninjauan/pengukuran terhadap lahan sengketa, dari hasil peninjauan lahan tersebut telah dibuat berita acaranya sehingga Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 2 dari 18
ME DA N
ditemukan fakta hukum bahwa lahan PENGGUGAT telah digarap dan dikuasai oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengadukan keberatan atau protes kepada Kepala Desa Rukun Jaya tentang perbuatan TERGUGAT.
4. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT mulai tahun 2001 hingga gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanah lahan PENGGUGAT berserta lahan usaha masyarakat lainnya telah digarap
GI
dan dikuasai oleh TERGUGAT .
5. Bahwa atas keberatan yang diajukan PENGGUGAT kepada pelaksana
Bukhori
Pasaribu,
dan
ING
Kepala Desa yang dijabat oleh bapak Sodikin dan kepala Desa Resmi kemudian
ditindak
lanjuti
dengan
menegur
TERGUGAT agar menghentikan segala aktifitas diatas tanah PENGGUGAT, akan
tetapi
TERGUGAT
tidak
mematuhi
teguran
tersebut
bahkan
NT
TERGUGAT malah mendirikan rumah diatas tanah PENGGUGAT. 6. Bahwa sejak bapak Arjon terpilih menjadi Kepala Desa Rukun Jaya, ianya mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen yang berkaitan dengan problem
ILA
tanah PENGGUGAT, kemudian ianya memanggil TERGUGAT untuk mencari solusi atas fakta yang didapat dari Peninjauan Lapangan oleh Muspida pada tanggal 19 Juni 2008, namun lagi-lagi Tergugat tidak
AD
menghiraukan/tidak mengindahkan niat baik tersebut. 7. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menerima tindakan atau perbuatan dari TERGUGAT,
maka
pada
tanggal
31
Januari
2008
PENGGUGAT
NG
melaporkannya/mengadukannya ke Polres Madina untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 8. Bahwa Tergugat I mendalilkan tanah sengketa dalam perkara aquo
PE
diperoleh dari Alm. Rahimuddin dan istrinya yang bernama Nur Kadra dengan cara ganti rugi, maka patut dan pantas secara hukum Penggugat mengikut sertakan Nur Kadra dalam Gugatan ini sebagai pihak Tergugat II. 9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT menggarap atau menguasai tanah lahan milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Rukun Jaya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (On recht Matiq daad) dan perbuatan TERGUGAT sangat merugikan PENGGUGAT baik secara moril maupun materil. 10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 3 dari 18
ME DA N
itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut” dengan demikian TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT;
11. Bahwa kerugian moril yang diderita PENGGUGAT sebagai pemilik tanah sengketa yang sah secara yuridis, dimana PENGGUGAT telah hilang harga
GI
dirinya, rusak nama baiknya akibat perbuatan dari TERGUGAT ditaksir Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) dengan rincian : rusaknya nama baik
ING
Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dan upah-upah adat untuk menaikkan semangat PENGGUGAT Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
12. Bahwa kerugian materil yang dialami PENGGUGAT akibat perbuatan
dengan rincian :
NT
TERGUGAT ditaksir Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah),
-
Biaya tranportasi/konsumsi Natal-Panyabungan : Rp.30.000.000,-;
-
Biaya
dengan
ILA
konsumsi
pihak
Desa,
Camat,
BPN
dll.
:
Rp.50.000.000,-
Terganggunya mengambil hasil dari lahan tanah sengketa :
-
AD
Rp.200.000.000,-
Biaya yang timbul dan tak terduga : Rp.50.000.000,-
13. Bahwa PENGGUGAT mempunyai dugaan bahwa TERGUGAT akan
NG
mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk mencegah agar Gugatan ini tidak menjadi hampa nantinya, karena TERGUGAT tidak mau
PE
menjalankan isi putusan Pengadilan, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal c.q Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Gonservatoir Beslag) atas tanah terpekara.
14. Bahwa oleh karena penguasaan TERGUGAT atas tanah terperkara adalah perbuatan tanpa hak dan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap PENGGUGAT, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, PENGGUGAT mohon agar tanah terperkara tidak diusahai/diolah atau dikerjakan oleh siapapun juga sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 4 dari 18
ME DA N
hukum yang tetap dan dapat dijalankan, karenanya mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar menjatuhkan putusan provisi dalam perkara ini agar tanah terperkara tidak diusahai oleh siapapun juga sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (lnkracht). 15. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanah terperkara tanpa alas hak yang sah secara yuridis, yang mengakibatkan kerugian nyata kepada PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah terpekara,
GI
karenanya adalah suatu hal yang patut dan wajar bilamana TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu
kepada
PENGGUGAT
ING
rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah terperkara terhitung
sejak
putusan
dalam
perkara
ini
diucapkan/diumumkan hinga dapat dijalankan (Inkracht). 16. Bahwa didalam proses perkara perdata ini ada memerlukan biaya-biaya
NT
yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang
ILA
timbul.
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti hukum yang kuat, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal c.q
AD
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjalankan putusan lebih awal (Uit vorbaar bij voraad) meskipun ada Vezet, Banding atau Kasasi.
NG
Berdasarkan uraian dan dalil-dalil PENGGUGAT diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil para pihak yang terlibat
PE
dalam perkara ini untuk hadir pada suatu hari nantidalam persidangan yang ditentukan serta memutus perkara ini sesuai dengan amar Putusan sebagai berikut :
Dalam Provisi :
1. Mengabulkan tuntutan Provisi. 2. Melatakkan sita diatas tanah sengketa sehingga tanah sengketa berada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Mandailing Natal sampai ada putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht). 3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT atau pihak lain yang mengambil manfaat dari tanah terperkara agar tidak
Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 5 dari 18
ME DA N
mengerjakan tanah terperkara sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Dalam Pokok Perkara : Primair :
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini.
GI
3. Menyatakan tanah seluas 7500 m2 sebagaimana yang dimaksud pada posita point 1 diatas, adalah sah milik PENGGUGAT secara yuridis.
ING
4. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On recht Matiq daad);
5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi materil kepada penggugat secara tunai dah seketika sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga ratus Tiga puluh
NT
juta rupiah), denga rincian sebagaimana dimaksud pada Posita point 12 diatas.
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan tanah terperkara dalam
ILA
keadaan baik tanpa terikat suatu agunan kepada PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah secara yuridis.
7. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi moril berupa rusaknya nama
AD
baik dan upah-upah untuk menaikkan semangat PENGGUGAT ditaksir Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah). 8. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000
NG
(Seratus ribu rupiah) per hari tiap-tiap kali melalaikan isi putusan ini. 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta (Uit vorbaar bij voraad) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi.
PE
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini. Subsideir:
Apabila Pengadilan dan Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono ); Menimbang, bahwa para tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa; I.
DALAM EKSEPSI 1. EXCEPTIO RES JUDICATA (Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem) Setelah Tergugat
meneliti
dan
mencermati
Surat
Gugatan
Penggugat, baik mengenai pihak, posita maupun petitumnya, Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 6 dari 18
ME DA N
ternyata sama dengan Gugatan Penggugat sebelumnya dalam perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Mdl jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 223/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 9 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya : 1. Putusan
Pengadilan
Negeri
Mandailing
Natal
Nomor
:
12/Pdt.G/2008/PN.Mdl, tanggal 10 September 2009:
TENTANG EKSEPSI
GI
MENGADILI
Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagaian
ING
Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaarel); TENTANG POKOK PERKARA
Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya;
NT
Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.379.000,-;
ILA
2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 223/PDT/2010/PT.Mdn, tgl. 9 November 2010 : M E NG A D I L I
AD
1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal
NG
tanggal 10 September 2009 No. 12/Pdt.G/2008/PN.Mdl;
3. Menghukum
para
Penggugat/Pembanding
membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
PE
tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,-
Bahwa perbedaan Gugatan perkara a quo dengan perkara Gugatan Penggugat sebelumnya hanyalah jumlah pihak Penggugat dimana dalam perkara No.12/Pdt.G/2008/PN.Mdl, Penggugat secara bersama-sama dengan Maryono dan Paidi, menggugat Tergugat, dengan mengklaim bahwa para Penggugat memiliki objek perkara secara terpisah masing-masing seluas 7500 M2. Sedangkan dalam perkara a quo Tergugat (Khadwan) mengajukan Gugatan secara sendiri dengan alasan hukum (posita Gugatan), objek perkara, dan petitum Gugatan persis sama dengan perkara No.12/Pdt.G/2008/PN.Mdl tersebut, dan menurut pasal 1917 BW
Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 7 dari 18
ME DA N
Gugatan yang demikian tersebut sudah melekat Ne bis in Idem, sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut M.Yahya Harahap, SH, Inti Sari dari pasal 1917 BW adalah : Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan daya mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar Hukum) yang
GI
sama dan diajukan oleh dan Terhadap Pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah
ING
berkekuatan hukum tetap, maka dalam Gugatan tersebut melekat unsur Ne bis ln idem atau res judicata oleh karena itu, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). (Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
NT
Pembuktian dan Putusan pengadilan, 2007, hal. 440). Bahwa Gugatan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal
ILA
sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap, maka hakim harus menjatuhkan putusan yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah
AD
Agung RI :
1. Putusan MA No. 588 K/Sip/1973; yang menyatakan karena dalil Gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak - pihak yang
NG
bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan dalam perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan MA tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970, maka dalam Gugatan
PE
yang baru telah melekat Ne Bis In Idem, sehingga Gugatan baru tersebut harus dinyatakan Tidak dapat diterima.
2. Putusan MA No. 619 K/Pdt/1984, menyatakan apa yang digugat dan diperkarakan sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50 K/1977, dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sedangkan pihak (subyek) maupun objeknya serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50 K/1977, oleh karena itu berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata dalam Gugatan yang
Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 8 dari 18
ME DA N
sekarang secara formil terkandung unsur Ne Bis In Idem sehingga Gugatan tidak dapat diterima.
Berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas, Gugatan Penggugat telah melekat Ne Bis In Idem, oleh karena itu sesuai dengan pasal 1917 KUHPerdata, cukup berdasar hukum kiranya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanketijke Verktaard).
GI
2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK TERGUGAT Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat mendalilkan memiliki
ING
tanah seluas 7500 M2, yang dibeli Tergugat secara ganti rugi dari Sutarmo, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 979 kaplingan 75 An. Sutarmo, sebagaimana letak dan batas - batas objek perkara dalam poin. 1 posita Gugatan. Jika benar bahwa objek perkara
NT
diperoleh Penggugat dari Sutarmo dengan cara ganti rugi, maka menurut hukum Sutarmo harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, agar Sutarmo dapat mempertanggungjawabkannya
ILA
secara hukum kebenaran dalil Penggugat tentang asal usul objek perkara. Dan penyelesaian perkara a quo bisa tuntas menurut hukum.
AD
Bahwa disisi lain Penggugat juga harus menarik Irwan Soleh Harahap sebagai Tergugat, karena Tergugat memperoleh objek perkara sebagian dengan membeli dari Irwan Soleh Harahap pada
NG
tanggal 01 April 2008, dan Irwan Saleh Harahap membeli sebagian objek perkara tersebut dari Karal Surul pada tahun 2002. Bahwa Penggugat juga mendalilkan alas haknya adalah Sertifikat
PE
Hak Milik No. 979 tahun 1989 yang diterbitkan BPN Tapanuli Selatan, seharusnya Penggugat menarik BPN sebagai Tergugat sehingga jelas dan terang letak objek yang tertera dalam SHM No. 979 tahun 1989 tersebut, selaku pihak yang bertanggungjawab untuk menentukan titik koordinat objek yang tertera dalam SHM No. 979 tahun 1989 tersebut. Berdasarkan uraian yuridis diatas masih ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 9 dari 18
ME DA N
Bahwa menurut Tergugat dalil - dalil Gugatan Penggugat tidak sinkron dengan petitum Gugatan, dimana dalam posita Gugatan Penggugat mendalilkan memiliki objek perkara seluas 7500 m2 dengan batas – batas sebagaimana yang tertera dalam poin 1 posita Gugatan, akan tetapi dalam petitum Gugatan poin 3 Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tanah yang mana, letaknya dimana, dan batas - batasnya apa yang dimohonkan Penggugat tersebut untuk
GI
dinyatakan sebagai milik Penggugat. Gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
ING
Bahwa disisi lain kekaburan Gugatan Penggugat dalah didalam posita Gugatan, Penggugat mendalilkan luas objek perkara yang dikuasai Tergugat adalah 7500 m2, sementara tanah milik Penggugat yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya adalah seluas ± 102.500 m2
NT
atau ± 10 ha, yang dibeli Penggugat dari Rahimuddin suami Tergugat II seluas 9 ha dan dibeli dari Irwan Soleh Harahap seluas 1,25 ha, sehingga luas keseluruhan ± 10 ha atau 102.500 m2. Dengan demikian
ILA
terdapat perbedaan yang mencolok antara luas objek-objek perkara dengan tanah milik Penggugat, oleh karena itu menurut hukum Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang
AD
obscuur libel dan menurut hukum Gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. III. DALAM POKOK PERKARA
NG
1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi adalah merupakan bagian dan satu kesatua dengan jawaban terhadap pokok ini, untuk itu Tergugat tidak perlu untuk mengulangnya.
PE
2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas semua dalil – dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apa - apa dengan Para Penggugat yang terkait dengan tanah perkara, oleh karena itu Para Penggugat sangat keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini. 4. Bahwa dalam posita poin 2 Penggugat mendalilkan objek perkara diperoleh dari pemerintah pada tahun 1986, jika maksud Penggugat bahwa Penggugat adalah peserta transmigrasi, maka posita poin 4 tersebut bertentangan dengan posita Penggugat poin 1, yang didalilkan Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 10 dari 18
ME DA N
Penggugat bahwa objek perkara awalnya dibeli Penggugat dengan ganti rugi dari SUTARNO.
5. Bahwa jika Penggugat merupakan peserta transmigrasi tahun 1986, maka secara hukum Penggugat telah kehilangan hak peserta transmigrasi karena telah meninggalkan lahan lebih dari 1 tahun sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam poin 3 dimana Para Penggugat tidak mengerjakannya
hingga
tahun
2001
atau
±
15
tahun,
GI
sebagaimana yang diatur dalam PP Np. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan PP No. 2 tahun
ING
1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
6. Bahwa jika Penggugat memperoleh objek perkara dari orang lain seperti
yang
didalilkan
Penggugat
berdasarkan
jual
beli
dari
SUTARNO, maka menurut PP No. 2 tahun 1999 Pasal 32 menentukan peserta
transmigrasi
NT
bahwa
dilarang
mengalihkan/memindah
tangankan lahan transmigrasi (usaha) kecuali peserta sudah meninggal dunia, peserta telah memiliki lahan tersebut mengerjakannya sekurang
ILA
- kurangnya 20 tahun atau peserta transmigrasi PNS dan dialih tugaskan/dipindahkan, dengan demikian pelaksanaan jual beli lahan usaha antara SUTARNO dengan Penggugat bertentangan dengan
AD
peraturan dan tidak berkekuatan hukum tetap. 7. Bahwa dalam poin 3 posita Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara hilang patok kaplingannya dan khawatir akan terolah hak milik
NG
orang lain, maka objek perkara tidak bisa dikerjakan Penggugat ± 15 tahun atau mulai tahun 1986 s/d 2001. Menurut Tergugat dalil – dalil posita poin 3 tersebut adalah tidak benar dan rekayasa belaka, karena
PE
seluruh lahan transmigrasi telah dikapling dan ditetapkan batas/patok kaplingya sebelum diserahkan kepada peserta transmigrasi.
8. Bahwa jika objek perkara yang dimaksudkan Penggugat adalah sebagaimana dalam poin 1 seluas 7500 M2, maka dalil tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri tentang alas hak Penggugat Sertifikat Hak Milik No. 979 tahun 1989, karena hak setiap peserta transmigrasi diberikan pemerintah lahan usaha seluas 2 ha, sementara menurut Tergugat luas lahan usaha yang tertera dalam SHM tersebut adalah seluas 7500 m2, jelas dan terang bahwa dalil Penggugat sendiri saling bertentangan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 11 dari 18
ME DA N
9. Bahwa jika objek perkara sebagaimana poin 1 dan 2 posita, maka sudah barang tentu dan pasti bahwa lahan tersebut tidak berhubungan dan tidak sama dengan tanah milik Tergugat, baik mengenai letak, luas dan batas - batasnya, untuk itu Tergugat menyatakan dengan tegas tidak pernah menguasai apalagi mengerjakan/memiliki lahan milik Penggugat yang mana letak, luas dan batas - batas yang didalilkan Para Penggugat dalam posita 1 dan 2 tersebut.
GI
10. Bahwa Tergugat memang benar memiliki lahan/tanah perkebunan seluas ± 102,500 m2 (110 Ha) dengan rincian sebagai berikut : Seluas ± 90.000 m2 (9 Ha) terletak di Desa Sikara - kara Kec.
ING
-
Natal, Kab. Mandailing Natal dengan batas - batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara : dahulu tanah ulayat Desa sekarang tanah Azmil, sepanjang 600 M.
Sebelah Selatan : tanah milikm Arpan sepanjang 600 M
-
Sebelah Timur : dengan jalan PT. Mujur Timber sepanjang 150
NT
-
M.
Sebelah Barat : dahulu tanah ulayat Desa sekarang tanah
ILA
-
Idaham sepanjang 150 M. 11. Bahwa tanah milik Tergugat tersebut dibeli Tergugat dari RAHMUDDIN
AD
pada tahun 1993, diketahui Kepala Desa Sikara - kara dan dihadapan saksi - saksi pemilik tanah batas - batas tanah milik Tergugat tersebut. 12. Bahwa kemudian pada 1 April 2008 Tergugat membeli sebidang tanah
NG
lagi yang bersebelahan dengan tanah yang dibeli Tergugat tersebut seluas ± 12.500 M, yang terletak di Desa Sikara-kara Kec.Natal, dari Irwan Soleh Harahap dengan batas-batas sebagai berikut :
PE
Sebelah Utara : Tanah milik Riswan = 250 M Sebelah Selatan : Tanah milik HW. Simangunsong = 250 M Sebelah Timur : Jln. PT. Mujur Timber = 50 M Sebelah Barat : Tanah milik Riswan = 50 M
13. Bahwa karena objek perkara yang didalilkan Penggugat tidak sama luas dan batas - batasnya dengan tanah milik Tergugat, maka menurut hukum objek perkara tidak ada hubungannya dengan Tergugat. 14. Bahwa karena Tergugat membeli tanah milik Tergugat tersebut secara patut, terbuka, dan dihadapan Kepala Desa Sikara - kara dan saksi saksi pemilik tanah batas tanah yang dibeli Tergugat, maka secara
Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 12 dari 18
ME DA N
hukum Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi Undang - Undang.
15. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2006, untuk itu Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat poin 3 dan 4 posita Gugatan Penggugat. 16. Bahwa mengenai poin 5, 6, , dan I posita Gugatan, Tergugat dengan tegas menolaknya karena dalil - dalil Penggugat tersebut tidak relevan
GI
dalam perkara ini.
17. Bahwa mengenai poin 7 posita, memang benar, tetapi keterangan
ING
Penggugat selaku pelaporl pengadu dalam perkara pidana No. 02/Pid/Tpr/2008/PN,Mdl tersebut tidak sama dengan dalil – dalil Gugatan Para Penggugat, dan Putusan perkara tersebut akan menjadi bukti tertulis nantinya dalam perkara ini.
NT
18. Bahwa mengenai poin 9 dan 10 posita Gugatan Penggugat adalah dalil – dalil yang imposible, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, dan hal ini sudah dibuktikan dalam perdata
Gugatan
ILA
perkara
Penggugat
Reg.
Perkara
No.12/Pdt.G/2008/PN.Mdl.Nat, yang sudah diputus Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan sudah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam
pokok
Perkara
Menolak
Gugatan
Penggugat
AD
amarnya
seluruhnya, dan akan dibuktikan Tergugat nantinya dalam persidangan pembuktian.
NG
19. Bahwa mengenai poin 11, 12 dan 13 posita Gugatan Penggugat hanyalah ilusi Penggugat belaka tanpa dasar hukum alat bukti yang diterima hukum. Untuk sepenuhmya Tergugat serahkan kepada
PE
pertimbangan Majelis Hakim. 20. Bahwa mengenai poin 14 posib Gugatan Penggugat, berupa permohan provisi, adalah tidak sangat tidak berdasar hukum, karena Tergugat tidak mempunyai alas hak yang kuat dan benar atas objek perkara dan Tergugat tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat, apa yang diusahakan, dikerjakan dan dikuasai Tergugat adalah tanah dan tanaman Tergugat sendiri, bukan tanaman dan tanah Penggugat. 21. Bahwa
mengenai
Petitum
Dalam
Provisi
dan
Dalam
Pokok
Perkara/Primair, Tergugat dengan tegas menolaknya, karena Petitum tersebut tidak berdasarkan dalil - dalil Gugatan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim unruk menolak Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 13 dari 18
ME DA N
seluruh Petitum Gugatan Penggugat atau paling tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard), Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandiling Natal tanggal 25 Mei 2015 Nomor:113/Pdt.G/2014/PN.MDL atas gugatan Penggugat tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; Dalam Eksepsi :
GI
- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
ING
Dalam Pokok Perkara :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan
NT
dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.116.000,- (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);
Bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 25 Mei
ILA
2015 No.19/Pdt.G/2014/PN-Mdl.- oleh Juru sita Pengganti tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2015 dan kepada Kuasahukum Tergugat-I, II pada tanggal 18 Agustus 2015 ; Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
AD
Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.Bdg/2015/PN-Mdl, yang menyatakan bahwa pada tanggal
NG
27 Agustus 2015 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat-I,II pada tanggal 15 Desember 2015 ; memori
banding
yang diajukan
oleh
Kuasa
hukum
PE
Membaca
Pembanding bertanggal 25 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa hukum Terbanding-I,II pada tanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: - Bahwa Pembanding merasa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 25 Mei 2015
No. 19/Pdt.G/2014/PN.Mdl
yang dimohonkan banding adalah pertimbangan hukumnya
maupun
putusannya dengan argumentasi dan alasan hukum sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 dan P-9 menjelaskan bahwa terhadap objek p3erkara pada awalnya adalah Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 14 dari 18
ME DA N
milik dari Sutarno kemudian diserahkan kepada Fadilah Murtafiah Tanjung yang merupakan anak kandung dari Penggugat pada tanggal 02 Agustus 1993 dimana pada waktu penyerahan tersebut Fadilah Nurtafiah Tanjung baru berumur 3 Tahun, dan berdasarkan bukti P-9 tersebut akhirnya terbitlah bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5 yang dijadikan dasar kepemilikan objek perkara oleh Penggugat ;
- Bahwa Judex Factie telah keliru menarik danmempermasahkan hal yang
GI
tidak menjadi soal dalam pokok perkara sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya hal 22 alinea 1 putusan, yaitu mengemukakan
ING
batasan usia dewasa yang diastur dalam pasal 330 KUHPerdata (BW) ; - Bahwa didalam persidangan antara Penggugat dan para Tergugat tidak ada mempermasalahkan tentang persona standi injudictio, terlihat dari hal yang disampaikan oleh Tergugat-Tergugat baik dalam eksepsi/jawaban dan duplik,
NT
akan tetapi Judex Factie telah menarik hal-hal yang tidak menjadi soal dalam gugatan dalam pertimbangan memutus perkara a quo ; - Bahwa dengan telah dilaksanakannya Penyerhan hak atas bidan tanah (bukti
ILA
P-9)kepada Kadwan yang diikuti dengan buikti-bukti lain yaitu bukti P-3 dan P-4 harus diakui telah berakhirlah kekuasaan yang dimiliki oleh Fadilah Murtafiah Tanjung atas objek yang diserahkannya, sehingga telah tepat dan
AD
benar jika yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum adalah Penggugat Khadwan bukan Fadilah Murtafiah Tanjung seperti yang dimaksudkan Judex Factie ;
NG
Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 13 Januari 2016
PE
yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: - Bahwa apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan serta telah mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan ; - Bahwa yang dipersoalkan Hakim tentang Bukti P-9 bukan mengenai isi dari penyerhan tersebut, akan tetapi legalitas Fadilah MurtafiahTanjung yang m,ana pada tanggal 15 Januari 2006 tersebut masih berusia 15 Tahun dan belum dewasa, dan menurut hukum orang yang belum dewasa belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga Fadilah Murtafiah Tanjung tidak sah memberikan kuasa atau menyerahkan apa saja kepada pembanding yang berkaitan dengan hukum dan hak-hak kebendaan lainnya sebagaimana Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 15 dari 18
ME DA N
Surat Bukti P-9 dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga gugatan Majelis Hakim memutus perkara a quo dengan amarnya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan Pemvbanding harus ditolak ;
Bahwa Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
GI
(Inzage) Nomor:19/Pdt.G/2014/PN.Mdl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah memberi kesempatan kepada
ING
pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 13 Januari 2016 dan kepada Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 14 Januari 2016 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebelum
NT
dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat
ILA
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; bahwa
AD
Menimbang,
Majelis
Hakim
tingkat
banding
setelah
memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Tergugat ternyata
NG
mengenai materi banding dan materi kontra memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim
PE
tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 25 Mei 2015 nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Mdl dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat yang ternyata mengenai materi banding dan materi kontra memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 16 dari 18
ME DA N
Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;
GI
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar
ING
didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 25 Mei 2015 Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Mdl dapat dikuatkan;
NT
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
ILA
Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman),
AD
Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ;
NG
MENGADILI
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
PE
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 25 Mei 2015 Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Mdl yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh
biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus limapuluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 08 Juni 2016 oleh kami BANTU
GINTING,
SH
selaku
Ketua
Majelis
dengan
BENAR
KARO
KARO,SH,MH dan YANSEN PASARIBU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 17 dari 18
ME DA N
Maret 2016 Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 JUNI 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;
Hakim Ketua :
GI
Hakim Anggota :
ING
ttd.1. BENAR KAROKARO,SH,MH
BANTU GINTING,SH
NT
ttd.-
ttd.-
2. YANSEN PASARIBU,SH
ILA
Panitera Pengganti : ttd.-
AD
AGUS IBNU SUTARNO,SH
6.000,5.000,-
NG
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. - Redaksi : Rp. - Pemberkasan
: Rp.139.000,-
PE
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Nomor: 113/PDT/2016/PT.MDN
Halaman 18 dari 18
