ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 431 / PID.SUS / 2016 / PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili
GI
perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
ING
terdakwa :
: HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN.
Nama Lengkap
: Horsik.
NT
Tempat Lahir
: 37 tahun / 01 Agustus 1978.
Jenis Kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan
Agama
: Indonesia. : Jalan Rajamin Purba No. 539 Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. : Kristen. : Wiraswasta.
NG
Pekerjaan
AD
Tempat Tinggal
ILA
Umur / Tanggal Lahir
Pendidikan
: -
PE
Terdakwa tidak ditahan; Terdakwa
dipersidangan
didampingi
Penasehat
Hukum
Dame
Pandiangan, SH.MH. Mangembang Pandiangan, SH. Rosmawari, SH.MH. dan Tanjaya Sidauruk SH berrdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Februari 2016
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 32 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sim, tanggal 14 Juli 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;
Hal 1 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg.Perk :PDM-181 / Siant / N.2.24 / Eu.3 / II / 2015 tanggal 28 Januari 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :
Bahwa ia terdakwa HERDY HASIOLAN PANDIANGAN pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di
GI
Toko Trya di Jalan Rajamin Purba No. 539 Desa Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada
ING
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian
NT
mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat
keahlian
dan
ILA
tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan”, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa
AD
dengan cara sebagai berikut :
Bermula pada hari Senin tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib, Petugas Balai Besar POM di Medan melakukan pemeriksaan
NG
pada Toko Obat TRYA di Jalan Rajamin Purba No. 539 Desa Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, milik terdakwa HERDY HASIOLAN PANDIANGAN menemukan 66
PE
(enam puluh enam) jenis obat Keras Daftar (G) yang dilarang diperjual-belikan di sarana toko obat, saat dilakukan pemeriksaan terdakwa
tidak
memiliki
keahlian
dan
kewenangan
untuk
melakukan praktik kefarmasian . Terdakwa
memperoleh
obat-obat
tersebut
dari
Salesman
Freelance yang datang menawarkan Obat Keras ke toko obat milik terdakwa tersebut tidak dikenal dengan salesman tersebut dan tidak tahu dari perusahaan farmasi mana, bahwa Toko Obat TRYA sudah ada beberapa kali diperiksa oleh Petugas BBPOM di Medan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dan sudah pernah diberi tahu oleh Petugas untuk tidak menjual obat keras, tetapi terdakwa masih menjual obat keras tersebut karena banyak konsumen / pasien yang datang mencarinya ke Toko Obat TRYA Hal 2 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
. Saat ini terdakwa sedang mengurus izin pendirian Apotek ke Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun agar nantinya bisa legal / resmi dapat memperjual-belikan obat keras .
Berdasarkan keterangan saksi ahli DENNY S. PURBA, S.Si,Apt menyatakan bahwa terdakwa HERDY HASIOLAN PANDIANGAN pemilik 66 (enam puluh enam) jenis Obat Keras Daftar (G) yang disita oleg Petugas Balai Besar POM di Medan dari Toko Obat
GI
TRYA Jalan Rajamin Purba No. 539 Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tidak memiliki keahlian dan
ING
kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo Pasal 108 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang
NT
Kesehatan.
Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2016 No Reg.Perk :PDM-181 / Siant / N.2.24 /
ILA
Eu.3 / II / 2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa HERDY HASIOLAN PANDIANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
AD
”Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan
NG
pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
PE
keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” melanggar Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU R.I No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan
pidana
terhadap
terdakwa
HERDY
HASIOLAN
PANDIANGAN dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : No.
Nama Barang
1. 2. 3. 4.
Cefadroxil 500 mg Floxigra 500 mg Etaflox 500 mg Grafalin 4 mg
Jumlah 7 (tujuh) box @ 100 caplet 3 (tiga) box @ 100 caplet 3 (tiga) box @ 100 caplet 4 (empat) box @ 100 tablet
Keterangan Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
Hal 3 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35 36. 37. 38. 39. 40.
ME DA N
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
GI
ING
13. 14.
NT
10. 11. 12.
ILA
9.
AD
7. 8.
6 (enam) box @ 100 tablet Grazeo 20 mg 4 (empat) box @ 100 tablet Omeric 300 mg 2 (dua) box @ 100 tablet Alvita 4 (empat) box @ 100 tablet Roverton 4 (empat) box @ 100 tablet Dexa M 0,75 mg 7 (tujuh) box @ 500 tablet Ciprofloxacin 500 mg 2 (dua) box @ 100 caplet Trodeb 9 (sembilan) box @ 100 tablet Erya Forte 2 (dua) box @ 100 caplet Omeprazole 20 mg 8 (delapan) box @ 30 capsul Cetrizine Hcl 2 (dua) box @ 100 tablet Dexamethasone 0,5 1 (satu) box @ 100 tablet mg Ampicillin 500 mg 10 (sepuluh) box @ 100 caplet Voltadex 50 mgl 17 (tujuh belas) box @ 100 tablet Methylprednisolon 3 (tiga) box @ 100 tablet Acyclovir 400 mg 4 (empat) box @ 100 tablet Acyclovir 200 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Omeretik 20 mg 5 (lima) box @ 100 capsul Dextamec 2 (dua) box @ 100 tablet Pronicy 6 (enam) box @ 100 caplet Asam Mefenamat 2 (dua) box @ 100 caplet 500 mg Tramadol 50 mg 1 (satu) box @ 50 capsul Scandexon 2 (dua) box @ 500 tablet Muzoral 1 (satu) box @ 50 tablet Irgapan 100mg 2 (dua) box @ 100 tablet Dexymox Forte 4 (empat) box @ 100 caplet Dextem Plus 4 (empat) box @ 100 tablet Yusimox 500 mg 4 (empat) box @ 100 caplet Spasminal 1 (satu) box @ 100 tablet Trodex 9 (sembilan) box @ 100 tablet Piroxicam 20 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Metformin 500 mg 4 (empat) box @ 100 tablet Altran 500 mg 2 (dua) box @ 100 tablet Lansoprazole 30 mg 7 (tujuh) box @ 100 tablet Selmatic 20 mg 10 (sepuluh) strip @ 10 caplet Vibramox 500 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet
NG
6.
Vasea
PE
5.
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
Hal 4 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
ME DA N
ING
51. 52.
NT
50.
ILA
48. 49.
AD
47.
NG
45. 46.
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
PE
42. 43. 44.
4 (empat) box @ 100 tablet Norvon 10 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Samrox 20 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Mefinal 250 mg 4 (empat) box @ 100 capsul Moxigra 500 mg 5 (lima) box @ 100 caplet Kemoramin 150 mg 10 (sepuluh) box @ 100 tablet Dexa M 0,75 mg 8 (delapan) box @ 100 tablet Eltazon 3 (tiga) box @ 100 tablet Piroxicam 10 mg 8 (delapan) box @ 100 tablet Antalgin 13 (tiga belas) box @ 100 tablet Captropil 25 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Amplodipine 10 mg 8 (delapan) box @ 100 tablet Neuralgin 12(dua belas) strip @ 10 tablet Ketokonazole 3 (tiga) box @ 100 tablet Metronidazole 500 3 (tiga) box @ 100 tablet mg Irgapan 200 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Lokev 2 (dua) box @ 100 tablet Omegtrim Syrup 12 (dua belas) botol Zultrop Syrup 16 (enam belas) botol Pharmoxil Syrup 12 (dua belas) botol Transbroncho Syrup 6 (enam) botol Synalten Cream 10 (sepuluh) tube Gentamicin Cream 4 (empat) box Citrizine 5 (lima) box @ 100 tablet Amoxicillin 500 mg 2 (dua) box @ 100 tablet Pikhang Shuang 340 (tiga ratus empat puluh) tube
GI
41. Allofar 300 mg
Agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Pengadilan Negeri Simalungun
atas
tuntutan
tersebut,
telah menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian Yang Meliputi Pengadaan dan Penyimpanan Obat”; Hal 5 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN, dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,(Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan barang bukti : No.
Nama Barang
1.
Cefadroxil 500 mg
Jumlah
Keterangan
ING
NT
ILA
AD
NG
PE
Obat Keras Daftar (G)
GI
7 (tujuh) box @ 100 caplet 2. Floxigra 500 mg 3 (tiga) box @ 100 caplet 3. Etaflox 500 mg 3 (tiga) box @ 100 caplet 4. Grafalin 4 mg 4 (empat) box @ 100 tablet 5. Vasea 6 (enam) box @ 100 tablet 6. Grazeo 20 mg 4 (empat) box @ 100 tablet 7. Omeric 300 mg 2 (dua) box @ 100 tablet 8. Alvita 4 (empat) box @ 100 tablet 9. Roverton 4 (empat) box @ 100 tablet 10. Dexa M 0,75 mg 7 (tujuh) box @ 500 tablet 11. Ciprofloxacin 500 2 (dua) box @ 100 mg caplet 12. Trodeb 9 (sembilan) box @ 100 tablet 13. Erya Forte 2 (dua) box @ 100 caplet 14. Omeprazole 20 mg 8 (delapan) box @ 30 capsul 15. Cetrizine Hcl 2 (dua) box @ 100 tablet 16. Dexamethasone 0,5 1 (satu) box @ 100 mg tablet 17. Ampicillin 500 mg 10 (sepuluh) box @ 100 caplet 18. Voltadex 50 mgl 17 (tujuh belas) box @ 100 tablet 19. Methylprednisolon 3 (tiga) box @ 100 tablet 20. Acyclovir 400 mg 4 (empat) box @ 100 tablet 21. Acyclovir 200 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet 22. Omeretik 20 mg 5 (lima) box @ 100 capsul
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
Hal 6 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
31. 32. 33. 34. 35 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
ME DA N
ING
30.
NT
28. 29.
ILA
27.
AD
26.
NG
25.
PE
24.
2 (dua) box @ 100 tablet Pronicy 6 (enam) box @ 100 caplet Asam Mefenamat 2 (dua) box @ 100 500 mg caplet Tramadol 50 mg 1 (satu) box @ 50 capsul Scandexon 2 (dua) box @ 500 tablet Muzoral 1 (satu) box @ 50 tablet Irgapan 100mg 2 (dua) box @ 100 tablet Dexymox Forte 4 (empat) box @ 100 caplet Dextem Plus 4 (empat) box @ 100 tablet Yusimox 500 mg 4 (empat) box @ 100 caplet Spasminal 1 (satu) box @ 100 tablet Trodex 9 (sembilan) box @ 100 tablet Piroxicam 20 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Metformin 500 mg 4 (empat) box @ 100 tablet Altran 500 mg 2 (dua) box @ 100 tablet Lansoprazole 30 mg 7 (tujuh) box @ 100 tablet Selmatic 20 mg 10 (sepuluh) strip @ 10 caplet Vibramox 500 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Allofar 300 mg 4 (empat) box @ 100 tablet Norvon 10 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Samrox 20 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Mefinal 250 mg 4 (empat) box @ 100 capsul Moxigra 500 mg 5 (lima) box @ 100 caplet Kemoramin 150 mg 10 (sepuluh) box @ 100 tablet Dexa M 0,75 mg 8 (delapan) box @ 100 tablet Eltazon 3 (tiga) box @ 100 tablet Piroxicam 10 mg 8 (delapan) box @ 100 tablet Antalgin 13 (tiga belas) box @ 100 tablet
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
GI
23. Dextamec
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
Hal 7 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
3 (tiga) box @ 100 tablet 52. Amplodipine 10 mg 8 (delapan) box @ 100 tablet 53. Neuralgin 12(dua belas) strip @ 10 tablet 54. Ketokonazole 3 (tiga) box @ 100 tablet 55. Metronidazole 500 3 (tiga) box @ 100 mg tablet 56. Irgapan 200 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet 57. Lokev 2 (dua) box @ 100 tablet 58. Omegtrim Syrup 12 (dua belas) botol 59. Zultrop Syrup 16 (enam belas) botol 60. Pharmoxil Syrup 12 (dua belas) botol 61. Transbroncho Syrup 6 (enam) botol 62. Synalten Cream 10 (sepuluh) tube 63. Gentamicin Cream 4 (empat) box 64. Citrizine 5 (lima) box @ 100 tablet 65. Amoxicillin 500 mg 2 (dua) box @ 100 tablet 66. Pikhang Shuang 340 (tiga ratus empat puluh) tube
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
ILA
NT
ING
GI
51. Captropil 25 mg
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
AD
Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,-
NG
(tiga ribu rupiah)
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera
PE
Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 32 / Akta Pid.Sus / 2016 / PN.Sim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
18 Juli
2016 ;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 September 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum melalui surat Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Hal 8 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Bahwa Terdakwa / Pembanding tidak dapat menerima Putusan Hakim Majelis / Pengadilan Negeri Simalungun No. 32 / Pid-Sus / 2016 / PN-Sim. tanggal 14 Juli 2016 tersebut, dan Terdakwa / Pembanding sangat keberatan atas alasan-alasan dan atau pertimbangan hukum Hakim Majelis / tersebut,
Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusan
sehingga
Hukumnya
Terdakwa
mengajukan
/
Pembanding
Pernyataan
Banding
melalui di
Penasihat
kepaniteraan
GI
Pengadilan Negeri Simalungun pada hari senin tanggal 18 Juli 2016 waktu yang ditentukan dalam hukum acara pidana, dan karena itu
ING
Permohonan Banding ini patut dinyatakan dapat diterima secara formil.
Bahwa Hakim Majelis / Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan Putusan No. 32 / Pid-Sus / 2016 / PN-Sim tanggal 14 Juli
NT
2016 berdasarkan atas Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 11 Mei 2016.
ILA
Bahwa Penuntut Umum berkesimpulan dalam Surat Tuntutannya tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :
AD
Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 198 jo. pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
telah melakukan praktek kefarmasian yang meliputi
NG
Terdakwa
dengan alasan Bahwa
pembuatan
termasuk
pengendalian
mutu
sediaan
farmasi,
pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,
PE
pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, dan terdakwa melakukan jual-beli obat di toko obat trya milik terdakwa di jalan rajamin purba no. 539 desa perdagangan kecamatan bandar kabupaten simalungun pada hari senin tanggal 12 mei 2015 sekira pukul 11.30 wib.”
Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat tuntutan tanggal 11 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut : MENUNTUT 1. Menyatakan terdakwa HERDY HASIOLAN PANDIANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Hal 9 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
kefarmasian
yang
meliputi
ME DA N
praktik
pembuatan
termasuk
pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisonal harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliaan dan kewenangan sesuai dengan keterntuan peraturan perundang-undangan “ melanggar pasal 198
GI
jo. pasal 108 U.U R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
HERDY HASIOLAN
ING
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
PANDIANGAN dengan pidana denda sebesar Rp. 50. 000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) subsidair selama 8 ( delapan ) bulan kurungan ;
NT
3. Menetapkan barang bukti berupa 66 ( enam puluh enam ) jenis obat daftar G sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Dirampas untuk dimusnahkan ;
ILA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
AD
Bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun telah mengajukan Terdakwa / Pembanding ke persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun dengan dakwaan tunggal yang
NG
pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
Bahwa Ia terdakwa HERDY HASIOLAN PANDIANGAN pada
PE
hari senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 11.30 Wib. Atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Toko Trya di Jalan Rajamin Purba No. 539 Desa Perdagangan Kecamatan Banda r Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendaliaan mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan Hal 10 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana yang dilakukan terakwa dengan cara sebagai berikut :
Bermula pada hari senin tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib.
Petugas
Balai
Besar
POM
di
Medan
melakukan
pemeriksaan pada Toko Obat Trya di Jalan Rajamin Purba No. 539 Desa Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, milik
GI
Terdakwa Herdy Hasiolan Pandiangan, menemukan 66 ( enam puluh enam ) jenis obat keras daftar ( G ) yang dilarang diperjualbelikan
ING
disarana toko obat, saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian.
Terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dari salesman yang datang menawarkan obat keras ke Toko Obat milik
NT
freelance
terdakwa tersebut, tidak dikenal dengan salesman tersebut dan tidak tahu dari perusahaan farmasi mana, bahwa toko obat Trya sudah ada
ILA
beberapa kali diperiksa oleh Petugas BPOM di Medan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dan sudah pernah diberitahu oleh petugas untuk tidak menjual obat keras, tetapi terdakwa masih menjual
AD
obat keras tersebut karena banyak konsumen / pasien yang datang mencarinya ke Toko Obat Trya. Saat ini terdakwa sedang mengurus ijin pendirian Apotek ke Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun agar
NG
nantinya bisa legal / resmi dapat memperjualbelikan obat keras.
Berdasarkan keterangan saksi ahli DENNY S. PURBA, menyatakan
bahwa
Terdakwa
HERDY
HASIOLAN
PE
S.SI.APT.
PANDIANGAN pemilik 66 ( enam puluh enam ) jenis obat keras daftar (G) yang disita oleh Petugas Balai Besar POM di Medan dari Toko Obat Trya Jalan Rajamin Purba No. 539 Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo. pasal 108 UU.RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Bahwa Atas adanya Dakwaan Penuntut umum terhadap Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Hal 11 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Saksi-saksi dan Barang Bukti untuk membuktikan Dakwaannya, dan Terdakwa juga mengajukan Saksi-saksi
yang meringankan ( a de
charge getuige) dan alat bukti surat untuk membantah Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa.
Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan
pokoknya menerangkan sebagai berikut: I.
KETERANGAN SAKSI-SAKSI
GI
Terdakwa tersebut memberikan keterangan di depan persidangan pada
ING
1. Saksi RONNY SILITONGA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
a. Saksi adalah seorang petugas pramubakti di BPOM Medan b. Bahwa saksi bertugas sebagai pengemudi mobil ketika Petugas
NT
BPOM Medan mau melakukan pemeriksaan ke Toko Obat di Perdagangan Kabupaten Simalungun. c. Bahwa Saksi datang ke Toko Obat Trya di Perdagangan
ILA
Kabupaten Simalungun pada hari senin tanggal 16 Maret 2016 bersama Saksi Urupan Sirait, saksi Hayani dan saksi Fitriani. d. Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan obat-obatan di
AD
dalam Toko Obat Trya milik Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2015.
e. Bahwa saksi hanya ikut membantu mengangkat kardus-kardus
NG
tempat obat-obatan yang diambil oleh Petugas BPOM Medan. f. Bahwa saksi tidak tahu darimana obat-obatan milik Terdakwa diambil oleh Petugas BPOM Medan.
PE
g. Bahwa Obat-obatan yang diperlihatkan di persidangan benar sebagai obat-obatan yang diambil oleh Petugas BPOM Medan dari Toko Trya milik Terdakwa.
2. Saksi HAYANI, S.H. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : a. bahwa saksi adalah PNS di BPOM Medan, dan saksi juga bertugas sebagai PENYIDIK PNS PADA BPOM MEDAN. b. Bahwa saksi benar ikut pergi ke Kota Perdagangan Kabupaten Simalungun bersama Saksi Urupan Sirait dan Saksi Fitriani Hutasuhut untuk melakukan pemeriksaan ke beberapa Toko Obat yang ada di Kota Perdagangan Kabupaten Simalungun. c. Bahwa setelah Petugas BPOM Medan tiba di Kota Perdagangan Kabupaten Simalungun, maka Saksi dan Petugas BPOM Medan Hal 12 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
lainnya melakukan pemeriksaan pertama ke Toko Obat Trya Perdagangan milik Terdakwa.
d. Bahwa Petugas BPOM Medan tidak ada menemukan Obat-obat daftar G dalam Rak atau Lemari obat di dalam Toko Obat Trya milik Terdakwa.
e. Bahwa kemudian Saksi dan Petugas BPOM Medan lainnya berbagi tugas untuk melanjutkan pemeriksaan di Toko Obat
GI
Trya.
f. Bahwa Saksi Urupan Sirait melanjutkan pemeriksaan di Toko
ING
Obat Trya milik Terdakwa, tetapi Saksi melakukan pemeriksaan di Toko Obat yang ada disebelah kiri Toko Obat Trya. g. Bahwa saksi tidak ikut mengumpulkan obat-obatan daftar G yang diambil dari rumah tempat tinggal Terdakwa.
NT
h. Bahwa Saksi hanya menandatangani berita acara penyitaan obat-obatan daftar G yang diambil dari rumah terdakwa. i. Bahwa saksi tidak ada membaca Surat Perintah Penyitaan yang
ILA
ditandatangani kepala BPOM Medan untuk Penyitaan obat-obat daftar G dari Rumah Terdakwa. j.
Bahwa saksi tidak melihat isi kardus tempat obat-obatan yang
AD
diambil dari Rumah Terdakwa, karena Ketika Saksi masuk kembali ke Toko Obat Trya ternyata Kardus-kardus tempat obat sudah dilakban atau diplester tertutup dan saksi hanya
NG
menandatangani berita acara. k. Bahwa
kemudian
saksi
menyatakan
dengan
tegas
di
persidangan bahwa saksi mencabut sebagian keterangan saksi
PE
yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik BPOM Medan tanggal 17 April 2015.
l. Bahwa Saksi dan Petugas BPOM Medan tidak ada memeriksa Surat Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) rumah milik Terdakwa pada saat Petugas BPOM Medan melakukan pemeriksaan di Rumah milik Terdakwa, sehingga Saksi tidak tahu batas bangunan rumah terdakwa dengan Toko Obat Trya. m. Bahwa Warga Masyarakat dan atau Kepala Lingkungan atau Perangkat
Kelurahan
setempat
tidak
ada
menyaksikan
penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Petugas BPOM Medan atas Obat-obatan milik Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2015. Hal 13 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
n. Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menjual Obatobat daftar G ketika Petugas BPOM Medan melakukan penyitaan atas obat-obatan daftar G dari Rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2015.
3. Saksi WAHIDIN NASUTION, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
GI
a. Bahwa saksi telah bertugas sebagai asisten apoteker di Toka Obat Trya milik Terdakwa selama 12 ( dua belas ) tahun.
ING
b. Bahwa Saksi mempunyai ijin praktek yang sah sebagai tenaga kefarmasian.
c. Bahwa Saksi tidak berada di Toko Obat Trya milik Terdakwa ketika Petugas BPOM Medan melakukan pemeriksaan ke Toko
NT
Obat Trya pada hari senin tanggal 16 Maret 2015. d. Bahwa Toko Obat Trya milik terdakwa tidak ada menjual Obatobat keras daftar G.
ILA
e. Bahwa Obat-obatan Daftar G yang diperlihatkan di persidangan tidak ada dijual di toko Obat Trya milik Terdakwa, tetapi Saksi tahu bahwa Obat-obatan tersebut adalah Obat-obatan
yang
AD
digunakan di tempat praktek pengobatan Bidan Asriati Simbolon ( isteri terdakwa ).
f. Bahwa Obat-obatan daftar G yang diperlihatkan di persidangan
NG
adalah obat yang legal dipakai dan dapat dibeli secara bebas di Apotek tanpa resep dokter. g. Bahwa Obat anti gatal merek PHIKANG SUANG tidak ada dijual
PE
di Toko Obat Trya milik Terdakwa. h. Bahwa Rumah Terdakwa bertolak belakang dengan Toko Obat Trya, dan Saksi jarang masuk ke dalam rumah terdakwa maupun ke ruang praktek pengobatan isteri terdakwa.
4. Saksi FITRIANI, S.Farm.Apt. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : a. Bahwa Saksi
adalah PNS dan Penyidik PNS pada BPOM
Medan. b. Bahwa saksi benar ikut melakukan pemeriksaan ke Toko Obat Trya
milik
terdakwa
di
Kota
Perdagangan
Kabupaten
Simalungun pada hari senin tanggal 16 Maret 2016. Hal 14 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
c. Bahwa Saksi benar ada membuat Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) atas nama
saksi HAYANI, S.H. dan saksi membuat
keterangan dalam BAP sesuai keterangan saksi Hayani, S.H. d. Bahwa Saksi TIDAK TAHU MENGAPA SAKSI HAYANI, SH. MENCABUT KETERANGANNYA YANG TERCANTUM DALAM BAP YANG DIBUAT OLEH SAKSI.
e. Bahwa Saksi Hayani, S.H. benar tidak ikut mengumpulkan obat-
GI
obatan yang diambil dari Rumah Terdakwa, tetapi Saksi Hayani, S.H. ada menandatangani berita acara penyitaan obat-obatan.
ING
f. Bahwa Saksi ikut memeriksa semua obat-obatan yang ada di lemari obat atau etalese obat di Toko Obat Trya milik Terdakwa, dan
Saks
serta
Petugas
BPOM
Medan
TIDAK
ADA
MENEMUKAN OBAT DAFTAR G DI LEMARI OBAT ATAU
NT
ETALASE OBAT DI TOKO OBAT TRYA MILIK TERDAKWA. g. Bahwa semua obat-obat daftar G yang disita dalam perkara ini ditemukan di rumah terdakwa yang berada di belakang Toko
ILA
Obat Trya.
h. Bahwa obat-obat daftar G itu ada tersimpan dalam lemari dan ada dalam kardus yang yang terletak di atas lantai rumah milik
AD
terdakwa.
i. Bahwa obat-obat daftar G yang disita dalam perkara ini tidak ada yang sedang diperjual-belikan di Toko Obat Trya ketika saksi petugas
BPOM
Medan
lainnya
sedang
melakukan
NG
dan
pemeriksaan. j.
Bahwa Obat-obat Daftar G disita dari Rumah Terdakwa karena
PE
Petugas BPOM Medan menganggap Rumah terdakwa sebagai Gudang Penyimpanan Obat Toko Trya.
k. Bahwa di rumah milik terdakwa benar ada tempat praktek pengobatan.
l. Bahwa Saksi tidak ada meminta data kepada Terdakwa tentang sampai mana bangunan yang menjadi Toko Obat Trya. m. Bahwa saksi sebagai Penyidik PNS BPOM Medan TIDAK MENGETAHUI
TELAH
ADA
PUTUSAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI YANG MENYATAKAN KETENTUAN PASAL 108 U.U R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan DINYATAKAN TIDAK MENGIKAT DAN BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945. Hal 15 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
5. Saksi URUPAN SIRAIT, S.H. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut a. Bahwa Saksi
adalah PNS dan Penyidik PNS pada BPOM
Medan.
b. Bahwa selama ini Petugas BPOM Medan hanya melakukan pemeriksaan biasa atau pemeriksaan berkala, tetapi ada laporan masyarakat bahwa ada penjualan obat daftar G di Obat
Kabupaten
yang
ada
di
Kecamatan
GI
Toko-toko
Simalungun, sehingga
Kepala
Perdagangan BPOM Medan
ING
memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan ke setiap toko obat.
c. Bahwa salah satu Toko Obat yang diperiksa adalah Toko Obat Trya milik Terdakwa.
NT
d. Bahwa saksi benar melakukan pemeriksaan ke Toko Obat Trya milik terdakwa di Kota Perdagangan Kabupaten Simalungun pada hari senin tanggal 16 Maret 2016. memeriksa semua obat-obatan yang ada di
ILA
e. Bahwa Saksi
lemari obat atau etalese obat di Toko Obat Trya milik Terdakwa, dan
Saksi
serta
Petugas
BPOM
Medan
TIDAK
ADA
AD
MENEMUKAN OBAT DAFTAR G DI LEMARI OBAT ATAU ETALASE OBAT DI TOKO OBAT TRYA MILIK TERDAKWA. f.
Bahwa semua obat-obat daftar G yang disita dalam perkara ini
NG
ditemukan di rumah terdakwa yang berada di belakang Toko Obat Trya.
g. Bahwa obat-obat daftar G itu ada tersimpan dalam lemari dan
PE
ada dalam kardus yang yang terletak di atas lantai rumah milik terdakwa.
h. Bahwa obat-obat daftar G yang disita dalam perkara ini tidak ada sedang diperjual-belikan di Toko Obat Trya ketika saksi dan petugas BPOM Medan lainnya sedang melakukan pemeriksaan di Toko Obat Trya milik terdakwa. i.
Bahwa Obat-obat Daftar G
tersebut disita dari Rumah
Terdakwa karena Petugas BPOM Medan menganggap Rumah terdakwa sebagai Gudang Penyimpanan Obat Toko Trya. j.
Bahwa di rumah milik terdakwa benar ada tempat praktek pengobatan.
Hal 16 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
k. Bahwa Saksi tidak ada meminta data kepada Terdakwa tentang sampai dimana batas bangunan yang menjadi Toko Obat Trya dengan rumah terdakwa. l.
Bahwa saksi sebagai Penyidik PNS BPOM Medan TIDAK MENGETAHUI
TELAH
ADA
PUTUSAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI YANG MENYATAKAN KETENTUAN PASAL 108 U.U R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan DINYATAKAN
GI
TIDAK MENGIKAT DAN BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945.
ING
m. Bahwa Saksi TIDAK TAHU MENGAPA SAKSI HAYANI, SH. MENCABUT KETERANGANNYA YANG TERCANTUM DALAM BAP YANG DIBUAT OLEH PENYIDIK BPOM Medan. n. Bahwa Saksi Hayani, S.H. benar tidak ikut mengumpulkan obat-
NT
obatan yang diambil dari Rumah Terdakwa, tetapi Saksi Hayani, S.H. ada menandatangani berita acara penyitaan obat-obatan yang diambil dari Rumah terdakwa. bersama Petugas BPOM Medan
ILA
o. Bahwa Saksi Hayani, S.H.
lainnya yang bernama Ramses, benar melakukan pemeriksaan di Toko Obat LAMHOT FARMASI, yaitu Toko Obat yang
AD
bersebelahan dengan Toko Obat Trya milik Terdakwa. p. Bahwa Kepala Desa setempat atau Petugas RT / RW atau kepala lingkungan tidak ada turut menyaksikan ketika Petugas
NG
BPOM Medan melakukan penggeledahan toko obat Trya dan Rumah terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2016. q. Bahwa Kepala Desa setempat atau Petugas RT / RW atau
PE
kepala lingkungan tidak ada turut menyaksikan ketika Petugas BPOM Medan melakukan penyitaan atas obat-obatan daftar G dari Rumah terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2016.
6. Saksi DENNY S.PURBA, S.Si.Apt. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : a. Bahwa Saksi adalah PNS di BPOM Medan dengan jabatan sebagai PFM Ahli Madya. b. Bahwa Saksi ditugaskan oleh Kepala BPOM Medan menjadi Saksi Ahli dalam Perkara Terdakwa yang disangka melakukan tindakan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G tanpa amemiliki keahlian dan kewewnangan di Toko Obat Hal 17 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Trya Jalan Rajamin Purba No. 359 Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Privinsi Sumatera Utara.
c. Bahwa Saksi benar pernah memberikan keterangan kepada Penyidik PPNS di BPOM Medan.
d. Bahwa Saksi tidak melihat Petugas BPOM Medan melakukan penyitaan atas Obat daftar G dari Terdakwa.
e. Bahwa Penyidik BPOM Medan benar meminta pendapat dari
GI
saksi tentang apakah obat yang disita petugas BPOM Medan tersebut termasuk kategori obat keras daftar G atau tidak. obat yang
ING
f. Bahwa Saksi benar melakukan pemeriksaan atas disita petugas BPOM Medan tersebut.
g. Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan atas luar atas obat yang disita petugas BPOM Medan tersebut, dan saksi tidak
NT
melakukan pemeriksaan tentang isi dan kandungan obat-obatan tersebut.
h. Bahwa saksi tidak ada melakukan uji klinis di laboratorium atas
ILA
obat-obat yang disita petugas BPOM Medan tersebut. i. Bahwa sesuai pengamatan saksi bahwa obat yang disita petugas BPOM Medan tersebut termasuk kategori obat keras
AD
daftar G karena Pada bungkus atau kotak pembungkus obatobat tersebut tertera LOGO MERAH BERTULIS HURUF “ K .“ j.
Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan tentang “Obat”
NG
maka obat yang termasuk kategori obat keras daftar G harus diberi logo lingkaran merah dan bertulis huruf K. k. Bahwa obat yang termasuk kategori obat keras daftar G yang
PE
berlogo lingkaran merah dan bertulis huruf K hanya dapat diedarkan di Toko Obat yang ada tenaga Apothekernya.
l. Bahwa Saksi tidak mengetahui telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ketentuan pasal 108 U.U R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan tidak mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.
II. KETERANGAN SAKSI YANG MERINGANKAN ( A DE CHARGE GETUIGE ) : Bahwa Terdakwa mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang meringankan ( a de charge ) yaitu :
Hal 18 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
1. Saksi DELIMA AMBARITA, jenis kelamin : perempuan, umur : 48 tahun, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : a. Bahwa saksi dan anak-anak
saksi sering berobat ke tempat
praktek pengobatan isteri terdakwa yang berada di rumah terdakwa di belakang Toko Obat Trya milik Terdakwa.
b. Bahwa Saksi tidak mengetahui kedatangan petugas BPOM Medan datang ke Toko Obat Trya milik terdakwa pada tahun
GI
2015 yang lalu dan mengambil obat-obat dari rumah terdakwa c. Bahwa saksi mengetahui adanya petugas mengambil obat-obat
ING
dari rumah terdakwa karena Isteri Terdakwa memberitahukan kepada saksi.
d. Bahwa Saksi sering menderita alergi gatal-gatal karena bekerja di sawah sehingga Saksi sering meminta tolong kepada
NT
Terdakwa membeli obat gatal-gatal Merek Pikhang Shuang, karena obat itu sangat manjur untuk mengobati penyakit alergi gatal-gatal di tubuh. Saksi.
ILA
e. Bahwa Saksi tidak pernah lagi mendapat obat gatal-gatal Merek Pikhang Shuang tersebut setelah Petugas mengambil Obat-obat
AD
dari Rumah tempat praktek pengobatan isteri Terdakwa.
2. Saksi FITRI SIANTURI, jenis kelamin : perempuan, umur : 44 tahun, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
NG
a. Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai penjaga Toko Obat Trya milik Terdakwa selama beberapa tahun, dan Saksi berhenti sebagai Penjaga Toko Obat Trya milik Terdakwa pada tahun
PE
2014.
b. Bahwa walaupun saksi tidak bekerja lagi sebagai penjaga Toko Obat Trya namun Saksi masih sering datang ke rumah Terdakwa dan ke Toko Obat Trya.
c. Bahwa Saksi tidak melihat Petugas BPOM Medan datang ke Toko Obat Trya pada bulan Maret 2015 yang lalu. d. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual obat-obatan Daftar G di Toko Obat Trya milik Terdakwa hingga sampai sekarang. e. Bahwa Isteri Terdakwa benar
seorang bidan dan dia buka
praktek pengobatan di Rumah milik Terdakwa yang berada bertolak belakang dengan Toko Obat Trya milik Terdakwa.
Hal 19 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
f. Bahwa Saksi tahu obat-obat yang masuk ketegori daftar G hanya ada di tempat praktek isteri terdakwa dan obat semacam itu diberikan apabila ada orang yang sakit datang berobat.
g. Bahwa banyak orang yang datang berobat ke tempat praktek isteri terdakwa setiap hari.
3. Saksi FITRIAH, jenis kelamin : perempuan, umur : 22 tahun,
GI
disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : a. Bahwa Saksi bekerja sebaga Penjaga Toko Obat Trya milik
ING
Terdakwa sejak tahun 2014 hingga sampai sekarang. b. Bahwa Saksi sedang berada di Toko Obat Trya ketika Petugas BPOM Medan datang melakukan pemeriksaan ke Toko Obat Trya Perdagangan pada hari senin tanggal 16 Maret 2016.
NT
c. Bahwa Para Petugas BPOM Medan memeriksa semua lemari penyimpanan obat di Toko Obat Trya dan Mereka tidak ada menemukan Obat-obatan yang masuk kategori daftar G.
ILA
d. Bahwa kemudian Para Petugas BPOM Medan memasuki rumah kediaman Terdakwa yang berada di belakang Toko Obat Trya. e. Bahwa Petugas BPOM Medan memasuki ruang praktek
AD
pengobatan isteri Terdakwa dan kemudian Para Petugas BPOM Medan mengambil obat-obatan yang ada dalam lemari di kamar praktek isteri Terdakwa
dan yang disimpan dalam kamar di
NG
rumah terdakwa.
f. Bahwa Petugas BPOM Medan membawa semua obat-obatan yang diambil dari ruang praktek isteri Terdakwa. di
PE
g. Bahwa obat-obatan yang diperlihatkan kepada saksi
persidangan adalah benar obat-obatan yang diambil Petugas BPOM Medan dari ruangan praktek isteri terdakwa yang berada di rumah terdakwa.
h. Bahwa obat-obatan yang ada di ruang praktek isteri Terdakwa hanya digunakan untuk pengobatan orang yang datang berobat ke tempat praktek isteri terdakwa. i. Bahwa Obat-obatan yang masuk kategori daftar G tidak ada dijual di Toko Obat Trya milik Terdakwa. j.
Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa membeli obatobatan daftar G yang ada di ruang praktek isteri terdakwa.
k. Bahwa isteri terdakwa benar sebagai Bidan dan bekerja di Puskesmas di Perdagangan Kabupaten Simalungun. Hal 20 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
l. Bahwa Isteri Terdakwa membuka praktek pengobatan pada pagi hari sebelum pergi bekerja dan kemudian pada sore hari setelah pulang bekerja dari Puskesmas.
m. Bahwa banyak orang datang berobat ke tempat praktek isteri terdakwa setiap harinya.
n. Bahwa saksi melihat Petugas BPOM Medan benar ada membuat catatan tertulis daftar obat-obatan yang diambil dari
Bahwa Terdakwa
HERDY
ING
III. KETERANGAN TERDAKWA :
GI
rumah terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2015.
HASIHOLAN PANDIANGAN, pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
NT
1. Bahwa Terdakwa benar sebagai pemilik Toko Obat Trya Perdagangan Kabupaten Simalungun. 2. Bahwa Terdakwa memilik Surat Ijin yang resmi untuk menjual
ILA
Obat Bebas Terbatas dari Pemerintah Kabupaten Simalungun. 3. Bahwa Toko Obat Trya mempunyai seorang Asisten Apoteker yang bernama Wahidin Nasution sebagai Penanggungjawab
AD
kefarmasian.
4. Bahwa Terdakwa tidak ada menjual obat-obatan yang masuk
NG
kategori obat daftar G di Toko Obat Trya milik Terdakwa. 5. Bahwa Terdakwa benar ada membeli Obat daftar G untuk digunakan di tempat praktek pengobatan isteri terdakwa yang
PE
membuka praktek pelayanan kesehatan di rumah terdakwa yang berada di belakang Toko Obat Trya.
6. Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan daftar G tersebut dari agen freelance pharmasi yang datang ke toko obat Trya, tetapi Terdakwa tidak mengenalnya dan tidak mengetahui dimana alamatnya. 7. Bahwa Petugas BPOM Medan benar datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan
ke
Toko Obat Trya milik
Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2015.
Hal 21 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
8. Bahwa Petugas BPOM Medan tidak ada menemukan obatobatan yang masuk kategori daftar G dalam Toko Obat Trya milik Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2015. 9. Bahwa setelah Petugas BPOM Medan
menggeledah Toko
Obat Trya milik Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2015, maka Kemudian Para Petugas BPOM Medan memasuki
Terdakwa. 10. Bahwa Petugas BPOM Medan
GI
rumah milik Terdakwa dan ruang praktek pengobatan isteri
mengambil obat-obatan yang
ING
masuk kategori daftar G dari rumah milik terdakwa dan dari lemari obat yang ada dalam ruangan praktek isteri Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2015.
NT
11. Bahwa Terdakwa telah menjelaskan kepada Para Petugas BPOM Medan bahwa obat-obatan yang masuk daftar G tersebut adalah Obat-obatan untuk orang yang sakit
yang
ILA
datang berobat ke tempat praktek isteri Terdakwa, tetapi Para Petugas BPOM Medan tidak mengindahkannya dan Para Petugas BPOM Medan tetap mengambil dan membawa Obat-
AD
obatan tersebut.
12. Bahwa Obat-obatan yang diperlihatkan di persidangan adalah benar obat-obatan yang diambil Oleh Para Petugas BPOM
NG
Medan dari rumah terdakwa dan dari ruangan praktek pengobatan isteri terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2015.
PE
13. Bahwa
Terdakwa
adalah
seseorang
lulusan
Akademi
Keperawatan dan isteri Terdakwa adalah seorang bidan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
14. Bahwa Isteri Terdakwa mempunyai ijin yang sah untuk membuka praktek pengobatan di rumah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. 15. Bahwa obat Phikang Suang adalah obat anti gatal dan digunakan untuk keperluan keluarga terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan di Toko Obat Trya.
Hal 22 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
16. Bahwa saksi Delima Ambarita benar ada menyuruh saksi membeli obat merek Pikhang Shuang untuk dipakai sendiri sebagai obat anti gatal.
17. Bahwa Obat-obatan yang masuk Daftar G yang diambil dan disita oleh Para Petugas BPOM Medan dari Rumah dan ruang praktek Isteri Terdakwa adalah obat yang sah diperjualbelikan dan obat-obatan tersebut bebas dibeli di Apotik-apotik oleh
IV. BARANG BUKTI :
ING
GI
setiap orang tanpa harus ada resep dokter.
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan
adalah Obat-
obatan daftar G sebanyak 66 ( enam puluh enam ) jenis sebagaimana
NT
disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.
V. ALAT BUKTI SURAT DARI TERDAKWA
sebagai berikut :
ILA
Bahwa Terdakwa mengajukan Alat Bukti Surat di persidangan
1. Bukti T- 1 adalah Surat Izin Toko Obat Nomor : 440.05.3 / SITO
AD
/ 2981 / XII / 2015, tanggal 03 Desember 2015
sebagai
Perpanjangan Izin Usaha Toko Obat Trya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Bahwa
NG
Bahwa Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan
/ SIKTTK-1209 / 2015 / 1007 tanggal 02
Desember 2015
atas nama WAHIDIN NASUTION yang
dikeluarkan
Kepala
Toko Obat Trya adalah Toko Obat yang berijin resmi. 2. Bukti T- 2 adalah Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
PE
Nomor : 19540704
oleh
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Simalungun untuk menjadi tenaga teknis kefarmasian di Toko Obat Trya. Bahwa Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Toko Obat Trya mempunyai Tenaga Teknis Kefarmasian yang resmi.
3. Bukti T- 3 adalah Surat Izin Gangguan HO Nomor : 188.45 / 503 / 434 / HO / BPPT / 2015 tanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh
Kepala Badan Pelayanan Ijin Terpadu
Kabupaten Simalungun untuk dan atas nama Herdy Hasiholan Pandiangan selaku Pengusaha Toko Obat Trya. Hal 23 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Bahwa Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan Toko Obat Trya telah mendapat rekomendasi resmi tentang Kelayakan Usaha dari segi kemanan lingkungan dan tempat usaha.
4. Bukti T- 4 adalah Surat Izin Usaha Perdagagangan Nomor : 503 / 147 / K / BPPT / IV / 2015 tanggal 22 April 2015 atas nama Perusahaan Toko Obat Trya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun.
GI
Bahwa Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Toko Obat Trya telah mempunyai izin usaha resmi dari Pemerintah
ING
Republik Indonesia.
5. Bukti T- 5 adalah Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 02.15.5.86.00181 tanggal 22 April 2016 yang oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun.
NT
Bahwa Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Toko Obat Trya telah terdaftar sebagai Perusahaan di bidang Kefarmasian.
ILA
6. Bukti T- 6 adalah Surat Keterangan Nomor : 052 / MTKPSU-SK / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 atas nama Herdy Hasiholan Pandiangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
AD
Sumatera Utara.
Bahwa Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Herdy Hasiholan Pandiangan telah amendapat Rekomendasi
NG
yang resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk memperpanjang Surat Ijin Praktik di bidang kesehatan. 7. Bukti T- 7 adalah Ijazah Akademi Keperawatan Nomor : 019 /
PE
1999 tanggal 23 Agustus 1999 atas nama Herdy Hasiholan Pandiangan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Herdy
Hasiholan
Pandiangan
adalah
seorang
yang
berpendidikan di bidang kesehatan. 8. Bukti T- 8 adalah Surat Keputusan Direksi PT. Horas Insani Abadi Pematangsiantar Nomor : 004 / HIA / SK / 2002 tanggal 01 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Horas Insani Abadi Pematangsiantar tentang Pengangkatan Herdy Hasiholan Pandiangan sebagai Tenaga Perawat Kesehatan di Rumah Sakit Horas Insani. Hal 24 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Bahwa Alat Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa Herdy Hasiholan Pandiangan telah mempunyai pengalaman sebagai pelayan kesehatan masyarakat.
9. Bukti T- 9 adalah Surat Izin Praktik ( SIP) Bidan Nomor : 440.04.3 / SIPB / 431 / II / 2015 tanggal 09 Pebruari 2015 atas nama
ASRIATI
SIMBOLON
(
ISTERI
DARI
HERDY
HASIHOLAN PANDIANGAN ) yang dikeluarkan oleh Kepala Kesehatan
Kabupaten
Simalungun
GI
Dinas
tentang
Izin
Membuka dan menjalankan Praktik Bidan dan Pelayanan
ING
Kesehatan bagi Masyarakat.
Bahwa Alat Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa Asriati Simbolon selaku Isteri dari Herdy Hasiholan Simbolon telah
mendapat
ijin
resmi
dari
Pemerintah
Kabupaten
NT
Simalungun untuk membuka dan menjalankan praktik bidan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan berhak memberi obat-obat yang dibutuhkan oleh orang yang sakit untuk
ILA
pertolongan pertama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 12 / PUU-VIII / 2010 tanggal 27 Juni 2011.
adalah Foto Kopy Ijazah Keperawatan Nomor :
AD
10. Bukti T- 10
155109 tanggal 1 Juli 1986 atas nama ASRIATI SIMBOLON yang
dikeluarkan
oleh
Departemen
Kesehatan
Republik
NG
Indonesia.
Bahwa Alat Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa Asriati Simbolon adalah Tenaga Keperawatan Kesehatan yang
PE
berijazah resmi. 11. Bukti
T-
11
adalah
Foto
Kopy
Sertifikat
Nomor
:
DL.02.02.10.2771 tanggal 7 Oktober 1995 atas nama ASRIATI SIMBOLON
yang
dikeluarkan
oleh
Panitia
Pelaksana
Pendidikan dan Latihan Kerja Pelayanan Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Pusat Medan. Bahwa Alat Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa Asriati
Simbolon
telah
menjalani
Pendidikan
dibidang
Pelayanan Kesehatan Jiwa. 12. Bukti T- 12 adalah Foto Kopy Ijazah Program Pendidikan Bidan Nomor :
071212 tanggal 3 September 1997 atas nama
ASRIATI SIMBOLON yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia . Hal 25 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Bahwa Alat Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa Asriati Simbolon telah menjalani Pendidikan Kebidanan yang resmi.
13. Bukti T- 13 adalah Foto Kopy Sertifikat Program Pendidikan Bidan Desa Nomor : 030502 tanggal 4 Oktober 1997 atas nama ASRIATI SIMBOLON yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Departemen
GI
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
Bahwa Alat Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa
ING
Asriati Simbolon telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pra Tugas menjalankan pelayanan kesehatan sebagai Bidan Desa. 14. Bukti T- 14 adalah Foto Kopy Sertifikat Pelatihan Pemasangan dan Pencabutan IUD bagi Bidan Se Sumatera Utara tanggal 31 2001
atas
dikeluarkan oleh
nama
NT
Agustus
ASRIATI
SIMBOLON
yang
Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional Kota Medan dan P2KB Kota Medan Provinsi Sumatera
ILA
Utara.
Bahwa Alat Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa Asriati Simbolon telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
AD
pelayanan kesehatan di bidang Program Keluarga Berencana. 15. Bukti T- 15 adalah Surat Tanda Registrasi Bidan Nomor : 02 02 3 2 2 12- 0634854 tanggal 97 Juni 2013 SIMBOLON (
NG
ASRIATI
isteri
dari
atas nama
HERDY HASIHOLAN
PANDIANGAN ) yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Tenaga Kesehatan
Indonesia
PE
Indonesia tentang
Kementerian
Kesehatan
Republik
Kompetensi membuka dan menjalankan
Praktik Bidan dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat. Bahwa Alat Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa ASRIATI
SIMBOLON
(isteri
dari
HERDY
HASIHOLAN
PANDIANGAN ) berwenang menjalankan praktik pelayanan kesehatan dan memberikan obat bagi masyarakat. 16. Bukti T- 16 adalah Surat Keputusan Nomor : 821.12 / 5989 / 2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Simalungun tentang Pengangkatan ASRIATI SIMBOLON (isteri dari HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN ) sebagai Pegawai Negeri Sipil di bidang kesehatan. Bahwa Alat Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa ASRIATI
SIMBOLON (
isteri
dari
HERDY HASIHOLAN
Hal 26 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
PANDIANGAN ) telah menjadi Pegawai Negeri Sipil di bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Simalungun.
17. Bukti T- 17 adalah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2 / 650 / 2007 tanggal 05 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Lantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera tentang Pencatatan Perkawinan antara HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN deng33an ASRIATI SIMBOLON.
HERDY
GI
Bahwa Alat Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa HASIHOLAN
PANDIANGAN
dengan
ASRIATI
ING
SIMBOLON adalah benar berkedudukan sebagai suami-isteri yang sah.
18. Bukti T- 18 adalah Foto Bangunan Toko Obat Trya menghadap Jalan Rajamin Purba Kelurahan Perdagangan III Kecamatan
NT
Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan Foto Bangunan Rumah milik Terdakwa menghadap Jalan Cengkeh Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar
ILA
Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Bahwa Alat Bukti Surat ini diajukan untuk membuktikan bahwa Bangunan
Toko
Obat
Trya
milik
HERDY
HASIHOLAN
AD
PANDIANGAN terpisah dari bangunan Rumah milik Terdakwa yang menjadi tempat praktek pengobatan Bidan ASRIATI SIMBOLON ( isteri terdakwa ).
NG
19. Bukti T- 19 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12 / PUU-VIII / 2010 tanggal 27 Juni 2011, yang berbunyi sebagai berikut :
PE
Menyatakan :
----- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; ----- Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang kalimat, “... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian
dan
kewenangan
perundang-undangan
sesuai
dengan
peraturan
”bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan Hal 27 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
/ atau dokter gigi, bidan,dan perawat yang melakukan tugasnya
dalam
keadaan
darurat
yang
mengancam
keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien ;
----- Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara sepanjang kalimat, “...
GI
Republik Indonesia Nomor 5063)
harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai dan
kewenangan
sesuai
dengan
peraturan
ING
keahlian
perundang-undangan” adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian dan dalam
NT
hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu
dapatmelakukan
praktik
kefarmasian
secara
terbatas, antara lain, dokter dan / atau dokter gigi, bidan,
ILA
danperawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien ;
AD
----- Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009
tentang
Kesehatan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara
NG
Lembaran
bertentangan
Republik
dengan
Indonesia
Undang-Undang
Nomor Dasar
5063) Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;
PE
---- Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009
tentang
Kesehatan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
----- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya ; ----- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ; VI. TENTANG ALASAN KEBERATAN TERDAKWA / PEMBANDING ATAS
PUTUSAN
HAKIM
MAJELIS
PERSIDANGAN
/
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN. Hal 28 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Bahwa Hakim Majelis Persidangan /
Pengadilan Negeri
Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa / Pembanding, telah memutus perkara pidana ini dengan amar putusan : “Menyatakan terdakwa HERDY HASIOLAN PANDIANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan
GI
obat “ dengan alasan-alasan dan atau pertimbangan hukum pada
Menimbang,
bahwa
ING
pokoknya sebagai berikut :
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 198 jo Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-
NT
unsur sebagai berikut : 1. Setiap Orang; 2. Yang
Tidak
Memiliki
Keahlian
dan
Kewenangan
Untuk
Melakukan Praktik Kefarmasian yang meliputi pembuatan
ILA
termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta
AD
pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
NG
undangan :
Ad.1. Unsur Setiap Orang;
PE
Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 36 tahun
2009
tentang Kesehatan, tidak memberikan defenisi yang tegas terhadap apa yang menjadi pengertian dari “setiap orang” dalam unsur ini; Menimbang, bahwa secara umumnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
menyebutkan
istilah
“barang
siapa”
untuk
menyatakan orang atau subjek hukum selaku pelaku yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkini, lazim menggunakan istilah “setiap orang” sebagai pengganti dari istilah “barang siapa”, meskipun sebenarnya pada hakekatnya maksud dan tujuannya adalah sama untuk menyatakan orang atau badan hukum sebagai subjek pelaku yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Hal 29 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
sehingga Majelis Hakim memandang sama pengertian dari “barang siapa” dengan pengertian “setiap orang”;
Menimbang, bahwa barang siapa diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung
hak
dan
kewajiban)
yang
dapat
diminta
pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian
GI
haruslah dimaknai bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang
ING
dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku
NT
tindak pidana dan yang menjadi terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai terdakwa akan dipertimbangkan
ILA
lebih lanjut dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa berkaitan dengan setiap orang ataupun barang siapa, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada
AD
yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Barang Siapa haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas
NG
dalam rumusan tindak pidana unsur barang siapa tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Barang Siapa diuraikan dalam setiap Putusan dan
PE
dipertimbangkan sebagai unsur; Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat
bahwa Barang Siapa haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN, demikian pula para Hal 30 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
telah
membenarkannya
sebagai
ME DA N
Saksi
orang
yang
diajukan
kepersidangan dan telah didakwa dipersidangan;
Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini adalah juga orang yang sama yang telah membenarkan identitasnya yang telah diperiksa oleh Penyidik dari BPOM Medan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik tertanggal 11
GI
Mei 2015 atas diri terdakwa;
Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang
ING
diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Subyek Hukum yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Terdakwa
NT
HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN;
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam
ILA
persidangan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang
AD
dimaksudkan dalam dakwaan penuntut umum tersebut; Menimbang,
bahwa
terdakwa
merupakan
Warga
Negara
Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga
NG
selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;
PE
Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa; Ad.2. Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik
Kefarmasian
yang
meliputi
pembuatan
termasuk
pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; Hal 31 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka pelaku dalam perkara ini haruslah melakukan perbuatannya dengan tidak memiliki
keahlian
dan
kewenangan
untuk
melakukan
praktik
kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
Menimbang, bahwa dalam pasal 108 Undang-Undang RI No. 36
GI
tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,
ING
pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
NT
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah terpenuhi melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, akan dinilai dari
ILA
fakta hukum dan segala keadaan yang ditemukan dalam persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan
-
AD
yaitu:
Bahwa, saksi Fitriani S.Farm. Apt, saksi Urupan Sirait dan saksi Hayani yang bertugas sebagai staf di Seksi Penyidikan, Bidang
NG
Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Medan, berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai Besar POM di Medan No. PY. 09.82.834.03.15.3123 tanggal 13 Maret 2015, telah
PE
melakukan pemeriksaan ke Toko Obat Berizin Trya Jalan Rajamin Purba No. 539 Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun; -
Bahwa, Toko Obat Berizin Trya Jalan Rajamin Purba No. 539 Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun adalah milik dari terdakwa;
-
Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan disaksikan oleh yang berada di Toko Obat tersebut adalah terdakwa dan karyawannya, Saksi Fitriah;
-
Bahwa, pada saat para saksi melakukan pemeriksaan di Toko Obat tersebut, para saksi menemukan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G yang disimpan di ruangan tempat penyimpanan obat yaitu Hal 32 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
dibagian belakang Toko Obat Trya yang juga sebagai tempat praktek Bidan yaitu istri terdakwa; -
Bahwa, daftar barang-barang yang ditemukan ditempat terdakwa, yaitu :
Nama Barang
1. 2. 3. 4.
Cefadroxil 500 mg Floxigra 500 mg Etaflox 500 mg Grafalin 4 mg
7 (tujuh) box @ 100 caplet 3 (tiga) box @ 100 caplet 3 (tiga) box @ 100 caplet 4 (empat) box @ 100 tablet
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
5. 6. 7. 8.
Vasea Grazeo 20 mg Omeric 300 mg Alvita
6 (enam) box @ 100 tablet 4 (empat) box @ 100 tablet 2 (dua) box @ 100 tablet 4 (empat) box @ 100 tablet
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
9. 10. 11. 12.
Roverton Dexa M 0,75 mg Ciprofloxacin 500 mg Trodeb
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35 36. 37. 38. 39.
ING
NT
ILA
AD
18.
NG
17.
Keterangan
4 (empat) box @ 100 tablet 7 (tujuh) box @ 500 tablet 2 (dua) box @ 100 caplet 9 (sembilan) box @ 100 tablet Erya Forte 2 (dua) box @ 100 caplet Omeprazole 20 mg 8 (delapan) box @ 30 capsul Cetrizine Hcl 2 (dua) box @ 100 tablet Dexamethasone 0,5 1 (satu) box @ 100 tablet mg Ampicillin 500 mg 10 (sepuluh) box @ 100 caplet Voltadex 50 mgl 17 (tujuh belas) box @ 100 tablet Methylprednisolon 3 (tiga) box @ 100 tablet Acyclovir 400 mg 4 (empat) box @ 100 tablet Acyclovir 200 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Omeretik 20 mg 5 (lima) box @ 100 capsul Dextamec 2 (dua) box @ 100 tablet Pronicy 6 (enam) box @ 100 caplet Asam Mefenamat 2 (dua) box @ 100 caplet 500 mg Tramadol 50 mg 1 (satu) box @ 50 capsul Scandexon 2 (dua) box @ 500 tablet Muzoral 1 (satu) box @ 50 tablet Irgapan 100mg 2 (dua) box @ 100 tablet Dexymox Forte 4 (empat) box @ 100 caplet Dextem Plus 4 (empat) box @ 100 tablet Yusimox 500 mg 4 (empat) box @ 100 caplet Spasminal 1 (satu) box @ 100 tablet Trodex 9 (sembilan) box @ 100 tablet Piroxicam 20 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Metformin 500 mg 4 (empat) box @ 100 tablet Altran 500 mg 2 (dua) box @ 100 tablet Lansoprazole 30 mg 7 (tujuh) box @ 100 tablet Selmatic 20 mg 10 (sepuluh) strip @ 10
PE
13. 14. 15. 16.
Jumlah
GI
No.
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
Hal 33 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
GI
ING
NT
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
ILA
54. 55.
AD
51. 52. 53.
Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G) Obat Keras Daftar (G)
NG
47. 48. 49. 50.
caplet 3 (tiga) box @ 100 tablet 4 (empat) box @ 100 tablet 3 (tiga) box @ 100 tablet 3 (tiga) box @ 100 tablet 4 (empat) box @ 100 capsul 5 (lima) box @ 100 caplet 10 (sepuluh) box @ 100 tablet Dexa M 0,75 mg 8 (delapan) box @ 100 tablet Eltazon 3 (tiga) box @ 100 tablet Piroxicam 10 mg 8 (delapan) box @ 100 tablet Antalgin 13 (tiga belas) box @ 100 tablet Captropil 25 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Amplodipine 10 mg 8 (delapan) box @ 100 tablet Neuralgin 12(dua belas) strip @ 10 tablet Ketokonazole 3 (tiga) box @ 100 tablet Metronidazole 500 3 (tiga) box @ 100 tablet mg Irgapan 200 mg 3 (tiga) box @ 100 tablet Lokev 2 (dua) box @ 100 tablet Omegtrim Syrup 12 (dua belas) botol Zultrop Syrup 16 (enam belas) botol Pharmoxil Syrup 12 (dua belas) botol Transbroncho Syrup 6 (enam) botol Synalten Cream 10 (sepuluh) tube Gentamicin Cream 4 (empat) box Citrizine 5 (lima) box @ 100 tablet Amoxicillin 500 mg 2 (dua) box @ 100 tablet Pikhang Shuang 340 (tiga ratus empat puluh) tube Vibramox 500 mg Allofar 300 mg Norvon 10 mg Samrox 20 mg Mefinal 250 mg Moxigra 500 mg Kemoramin 150 mg
Bahwa, berdasarkan pemeriksaan fisik kepada barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan, dalam kemasan obat tersebut
PE
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
ditemukan tulisan harus dengan resep dokter dan pada bungkus luarnya diberi tanda bulatan dengan lingkaran hitam dengan dasar merah yang didalamnya terdapat huruf “K” yang menyentuh garis tepi; - Bahwa, seluruh obat tersebut adalah obat yang terdakwa peroleh dengan membeli dari salesman freelance yang tidak diketahui terdakwa dari perusahaan mana dan tidak ada faktur bon pembeliannya; - Bahwa, di toko obat milik terdakwa tersebut, terdapat asisten apoteker; Hal 34 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
- Bahwa terdakwa membeli obat-obat keras daftar G tersebut diatas untuk
membantu
persediaan
obat
bagi
istri
terdakwa
yang
merupakan seorang bidan dan membuka praktek bidan dibagian belakang Toko Obat Trya;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pendapat ahli bahwa obat keras daftar G adalah
GI
obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, dimana pada bungkus luarnya diberi tanda bulatan dengan lingkaran hitam dengan
ING
dasar merah yang didalamnya terdapat huruf “K” yang menyentuh garis tepi;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pendapat ahli tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa seluruh obat
NT
yang ditemukan di belakang toko obat Trya milik terdakwa tersebut adalah termasuk kedalam golongan obat keras daftar G dan terdakwa memperoleh obat-obat tersebut ataupun melakukan pengadaan obat-
ILA
obat keras daftar G tersebut dengan cara terdakwa membeli dari salesman freelance yang tidak diketahui dari perusahaan mana dan terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan faktur bon pembelian asal
AD
obat-obatan keras daftar G tersebut ; Menimbang,
bahwa
terdakwa
dipersidangan
juga
terbukti
NG
sebagai orang yang bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan farmasi atas
PE
obat-obatan daftar G sebagaimana yang maksudkan oleh unsur ini, karena terdakwa yang juga sekaligus pemilik dari Toko Obat berizin Trya tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk sebagai orang yang membeli obat-obatan keras daftar G yang diperuntukkan sebagai persediaan obat bagi istri terdakwa yang notabene adalah seorang bidan yang mempunyai ijin praktek; Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh obat yang ditemukan di bagian belakang Toko Obat Berizin Trya berada dalam keadaan disimpan oleh terdakwa sebagai persediaan obat yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa;
Hal 35 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Menimbang, bahwa apabila dari bagian belakang Toko Obat Berizin Trya tempat penyimpanan Toko Obat Berizin Trya milik dari terdakwa tersebut, telah ditemukan sebanyak 66 (enam puluh enam) obat termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, padahal tempat tersebut hanyalah toko obat dengan seorang asisten apoteker yang mengawasi penerimaan dan pendistribusian obatnya, maka perbuatan terdakwa
tersebut
menjadi
bertentangan
dengan
keahlian
dan
GI
kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bagi terdakwa yang memiliki Toko Obat Berizin;
ING
Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan pengadaan dan menyimpan obat padahal tidak sesuai
NT
dengan keahlian dan kewenangannya, sehingga unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan
ILA
Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;
AD
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan dari Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah
NG
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan
PE
dibawah ini;
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pengamatan
selama
pemeriksaan di persidangan, terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan
hukum perbuatannya
dan kesalahan
terdakwa,
maka
terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya ;
Hal 36 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka
kepada
terdakwa
tersebut
haruslah
dijatuhkan
pidana
sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut
GI
diatas adalah juga sekaligus sebagai pertimbangan atas nota pembelaan ataupun pledooi terdakwa / penasehat hukum terdakwa dan
ING
surat-surat yang diajukan terdakwa / penasehat hukum terdakwa; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 198 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, juga telah mengatur tentang ancaman
pidana
berupa
pidana
denda,
sehingga
berdasarkan
NT
perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana denda dalam amar putusan dibawah ini sudah adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa;
ILA
Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa tidak mampu untuk membayar denda yang yang telah ditentukan tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam
AD
amar putusan ini.
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan
NG
oleh Penuntut Umum, oleh karena merupakan barang yang disimpan oleh terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka seluruh barang bukti tersebut juga haruslah
PE
dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “i” dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam diktum putusan ini ; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan: Hal 37 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Perbuatan terdakwa dapat membahayakan masyarakat.
Hal-hal yang meringankan:
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi; Terdakwa
melakukan
perbuatannya
tersebut
hanya
untuk
GI
membantu istri terdakwa;
ING
Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang merupakan tumpuan terakhir penegakan keadilan adalah makhuk TUHAN YANG MAHA ESA,
yang
sangat
lemah
dihadapan TUHAN,
sehingga
untuk
memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut hukum, moril,
NT
sosial maupun adil menurut terdakwa dan keluarganya, adil menurut masyarakat maupun adil menurut penuntut umum adalah bukan pekerjaan yang mudah, karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan
ILA
pada hakekatnya hanya Tuhan-lah yang dapat berbuat seadil-adilnya; Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah berusaha agar
AD
putusan ini dapat dirasakan seadil-adilnya dengan harapan agar terdakwa menyadari perbuatannya sebagai perbuatan yang salah menurut hukum sehingga diharapkan kelak tidak mengulangi lagi
NG
perbuatannya yang salah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan di bawah ini sudah selayaknya dijatuhkan kepada
PE
terdakwa;
Bahwa Terdakwa /
Pembanding tidak dapat menerima dan
keberatan atas Putusan dan Pertimbangan hukum Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa terdakwa /
Pembanding
HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan obat “ sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 198 jo. pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahwa Terdakwa /
Pembanding tidak dapat menerima dan
keberatan atas Putusan dan Pertimbangan hukum Hakim Majelis Hal 38 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
/
ME DA N
Persidangan
Pengadilan Negeri Simalungun
tersebut karena
Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim Majelis Persidangan
/
Pengadilan Negeri Simalungun tersebut tidak tepat menurut hukum dan atau salah menarapkan hukum dan atau tidak menarapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
MAJELIS
PERSIDANGAN
ATAS PUTUSAN HAKIM
GI
A. KAJIAN HUKUM ( legal analyses) /
PENGADILAN
NEGERI
SIMALUNGUN BERDASARKAN ASPEK HUKUM FORMIL
ING
Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Negeri Simalungun, telah melanggar hukum acara pidana, karena Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Negeri Simalungun tidak
NT
mempertimbangkan dan atau tidak mengadili “bantahan“ terdakwa / pembanding atas adanya cacat hukum secara formil dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini, dan adanya cacat
ILA
hukum secara formil dalam proses penyidikan perkara ini. Bahwa Terdakwa / Pembanding telah mengemukakan dalam Nota Pembelaan ( pledooi ) bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
AD
Umum terhadap Terdakwa mengandung cacat hukum secara formil, karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 AYAT (2) huruf a dan b KUHAP sehingga Dakwaan
Penuntut Umum terhadap
Terdakwa
harus
NG
Surat
dinyatakan batal demi hukum, dan tindakan penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan oleh penyidik bpom medan tidak
PE
dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana ( kuhap ), sehingga proses penyidikan dalam perkara terdakwa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa
Bantahan
dan
atau
keberatan
Terdakwa
/
Pembanding atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata Hakim Majelis Persidangan
/
Pengadilan Negeri
Simalungun, tidak mempertimbangkan dan atau tidak mengadili “bantahan dan keberatan“ terdakwa / pembanding tersebut dalam putusan perkara aequo. Bahwa
surat
dakwaan
penuntut
umum dan
tindakan
penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan oleh penyidik BPOM Hal 39 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Medan dalam perkara ini mengandung cacat hukum secara formil dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut umum dalam perkara ini mengandung cacat hukum secara formil, karena surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dengan alasan sebagai berikut :
a. Bahwa Penuntut umum telah salah dan atau keliru
Surat
GI
mencantumkan atau menyebutkan Nama Terdakwa dalam Dakwaannya,
sehingga
Nama
Terdakwa
yang
ING
diajukan ke persidangan tidak sesuai dengan Nama Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan. Bahwa
Penuntut
Dakwaannya
Umum
sebagai
menyatakan
Terdakwa
dalam
adalah
Surat
orang
yang
NT
bernama “HERDY HASIOLAN PANDIANGAN” pada hal Penuntut Umum mengajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah Orang yang bernama HERDY HASIOLAN
ILA
PANDIANGAAN, sehingga Nama Terdakwa dalam Surat Dakwaan tidak sesuai dengan Nama Terdakwa yang diajukan ke persidangan.
AD
b. Bahwa Uraian Isi ( materi ) Dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak jelas atau kabur ( obscuur libel ) karena Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat
NG
dan jelas dan terinci secara khusus dalam surat dakwaan tentang
Apa bentuk perbuatan atau tindakan yang
dilakukan terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan
PE
pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena dalam pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat beberapa unsur (element) bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa hak atau tanpa wewenang, dan unsur tindak pidana ( delict ) yang terdapat dalam pasal 108 pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009
Tentang
Kesehatan
tersebut
adalah
bersifat
“alternative” dan bukan bersifat “Kumulatif“ sehingga apabila seseorang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun
2009
Tentang
Kesehatan
tersebut,
maka
seharusnya Penuntut umum menguraikan secara cermat dan jelas dalam uraian surat dakwaan tentang unsur Hal 40 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
(element) dari tindak pidana (delict) yang dilanggar oleh terdakwa, dan penuntut umum tidak boleh menyebutkan semua unsur tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa secara
kumulasi
(gabungan),
karena
hal
itu
akan
menimbulkan ketidak jelasan atau kekaburan tentang perbuatan terdakwa yang dianggap melanggar hukum, dan juga mempersulit terdakwa untuk melakukan pembelaan diri
GI
serta mempersulit pembuktian di persidangan. c. Bahwa waktu terjadinya tindak pidana ( Tempus Delicti )
surat
dakwaan,
ING
juga tidak cermat dan atau tidak jelas disebutkan dalam karena
pada
Kata-kata
Awal
atau
Pembukaan dakwaan disebutkan bahwa Tindak Pidana terjadinya pada hari senin tanggal 16 Maret 2015 sekira
NT
pukul 11.30 Wib. Tetapi ternyata dalam uraian tentang cara terjadinya (modus operandi) peristiwa atau tindak pidana disebutkan bahwa Tindak Pidana terjadi pada hari senin
ILA
tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 11.30 WIB. Sehingga dalam Surat Dakwaan Penuntut umum terhadap terdakwa terdapat 2 (dua ) Waktu terjadinya Tindak pidana, padahal
AD
dalam Dakwaan Penuntut umum disebutkan hanya terjadi satu peristiwa atau tindak pidana. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Surat
NG
Dakwaan
Penuntut
umum
dalam
perkara
ini
tidak
memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP ( Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
PE
Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) yang berbunyi sebagai berikut : “Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
2. Bahwa Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara ini mengandung cacat hukum secara Hal 41 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
formil, karena penggeledahan dan penyitaan tidak memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) jo. pasal 40 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dengan alasan sebagai berikut :
A. Bahwa Saksi HAYANI, S.H. DAN saksi FITRIANI, S.H. serta saksi URUPAN SIRAIT, S.H. ( masing-masing Petugas BPOM
GI
Medan) telah menerangkan di Persidangan bahwa Para saksi telah melakukan Penggeledahan dan penyitaan obat-obat daftar
ING
“G” yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dari rumah terdakwa atau tempat praktek pengobatan isteri terdakwa dan bukan diambil dan disita dari toko obat Trya milik terdakwa, dan para saksi menyita obat-obat daftar g itu bukan pada saat
NT
terdakwa sedang tertangkap tangan (Heterdaad ) melakukan penjualan atas obat-obat daftar G tersebut. Bahwa sesuai Keterangan Saksi HAYANI, S.H. dan saksi
ILA
FITRIANI, S.H. SERTA saksi URUPAN SIRAIT, S.H. tersebut, maka Saksi HAYANI, S.H. dan SAKSI FIRIANI, S.H. serta saksi URUPAN
SIRAIT,
S.H.
telah
terbukti
melakukan
AD
Penggeledahan dan Penyitaan Obat-obat daftar G dari Rumah Terdakwa dan dari ruangan praktek pengobatan isteri Terdakwa bukan dalam keadaan Terdakwa sedang tertangkap tangan
NG
melakukan penjualan obat daftar G tersebut di Toko Obat Trya milik Terdakwa.
PE
Bahwa Saksi HAYANI, S.H. dan saksi FIRIANI, S.H. serta
saksi URUPAN SIRAIT, S.H. telah melakukan penggeledahan dan Penyitaan atas obat-obat daftar G dari rumah dan tempat praktek pengobatan isteri Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2015, sedangkan Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Simalungun baru diperoleh oleh Penyidik BPOM Medan pada 1 April 2015 sesuai penetapan Nomor : 166 / Pen-Pid / 2015 / PN-Sim. tanggal 1 April 2015, Sehingga Saksi HAYANI, S.H. dan saksi FIRIANI, S.H. serta saksi URUPAN SIRAIT, S.H. telah melakukan penggeledahan dan Penyitaan atas obat-obat daftar G dari rumah terdakwa dan tempat praktek pengobatan isteri Terdakwa tanpa ada ijin penggeledahan dan penyitaan yang sah terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Hal 42 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Simalungun, sehingga penggeledahan dan Penyitaan atas obatobat daftar G dari rumah terdakwa dan
tempat praktek
pengobatan isteri Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) jo. pasal 40 KUHAP ( UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang berbunyi sebagai berikut: a. Pasal 33 ayat (1)
“dengan surat izin ketua pengadilan
dapat
mengadakan
GI
negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan penggeledahan
ING
diperlukan.”
rumah
yang
b. Pasal 38 ayat (1) : “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua setempat.”
negeri
Pasal 40 : “dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat
NT
c.
pengadilan
menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau
ILA
benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Bahwa sesuai ketentuan pasal 40 KUHAP tersebut, maka Suatu Penggeledahan dan Penyitaan atas sesuatu barang bukti
AD
dalam Suatu Perkara Tindak Pidana hanya dapat dilakukan tanpa ada ijin penyitaan terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri dalam keadaan terdakwa sedang tertangkap tangan (
NG
Heeterdaad ) melakukan tindak pidana. ( vide : pasal
40
KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
PE
Hukum Acara Pidana) Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Tindakan
penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik BPOM Medan atas obat-obat daftar G dari rumah terdakwa dan tempat praktek pengobatan isteri Terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2015 tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
B. Bahwa Tindakan Penyidik BPOM Medan melakukan Penyitaan terhadap Obat-obatan daftar G dari Rumah atau tempat praktek isteri Terdakwa juga telah melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana), karena Obat-obatan daftar G itu Hal 43 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
tidak digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau obatobatan daftar G tersebut tidak berasal dari Hasil Kejahatan dan atau Obat-obatan Daftar G tersebut bukan Obat-obat yang dilarang untuk diedarkan atau digunakan.
Bahwa ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut : yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
GI
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau
ING
sebagai hasil dari tindak pidana.
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. c.
Benda
yang
dipergunakan
untuk
menghalang-halangi
NT
penyidikan tindak pidana.
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan
ILA
tindak pidana yang dilakukan. 3. Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Negeri
AD
Simalungu dan Dakwaan Penuntut Umum telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) KUH.Pidana, karena Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan peradilan pidana di
NG
Pengadilan Negeri Simalungun
dengan Peraturan yang sudah
dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum
PE
mengikat lagi.
Bahwa terdakwa telah didakwa
melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 198 jo. pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada hal ketentuan pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut telah tidak berlaku
dan tidak mengikat lagi,
karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan dan menyatakan ketentuan pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 ketentuan pasal 108
dan
U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Hal 44 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 12 / PUU-VIII / 2010 tanggal 27 Juni 2011 disebutkan sebagai berikut : Menyatakan :
----- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
----- Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
2009
Nomor
144,Tambahan
GI
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran
Negara
Republik
oleh
tenaga
kesehatan
ING
Indonesia Nomor 5063) sepanjang kalimat, “... harus dilakukan yang
mempunyai
keahlian
dan
kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
NT
”bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas,
ILA
antara lain, dokter dan / atau dokter gigi, bidan,dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk
AD
menyelamatkan pasien ;
----- Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
NG
tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor
144,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5063) sepanjang kalimat, “... harus dilakukan tenaga
kesehatan
yang
mempunyai
keahlian
dan
PE
oleh
kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapatmelakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan / atau dokter gigi, bidan, danperawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien ;
----- Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Hal 45 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; ----
Penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
GI
Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
ING
----- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya ----- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;
NT
Bahwa Terdakwa telah menerangkan di persidangan bahwa Obat-obat daftar G yang diambil oleh Petugas BPOM Medan tersebut adalah Obat persediaan praktek pengobatan yang
ILA
diselenggarakan oleh Isteri Terdakwa yang bernama ASRIATI SIMBOLON yang menjalankan praktek pengobatan secara sah di Rumah Terdakwa yang berada di belakang Toko Obat TRYA
AD
berdasarkan Ijin Praktek Pengobatan Surat Izin Praktik ( SIP) Bidan Nomor : 440.04.3 / SIPB / 431 / II / 2015 tanggal 09 Pebruari 2015 atas nama ASRIATI SIMBOLON ( isteri dari HERDY HASIHOLAN
NG
PANDIANGAN ) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun tentang
Izin Membuka dan menjalankan
Praktik Bidan dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat. (vide :
PE
Bukti Surat T-9 ).
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor : 12 / PUU-VIII / 2010 tanggal 27 Juni 2011 terssebut, maka ASRIATI SIMBOLON dan terdakwa selaku perawat kesehatan berhak dan berwenang menggunakan dan menyimpan obat-obat yang disita oleh petugas BPOM medan tersebut untuk pengobatan orang yang sakit yang membutuhkan pertolongan pertama. 4. Bahwa Surat Tuntutan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa juga mempunyai cacat hukum secara formil, karena Penuntut Umum tidak mencantumkan dan tidak menguraikan Keterangan dari Para Hal 46 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Saksi yang meringankan (a de charge getuige) dalam Surat tuntutan, sehingga Penuntut Umum dianggap tidak melakukan penuntutan secara adil (unfair trial) terhadap terdakwa.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak sah menurut hukum karena Proses penegakan hukum dalam perkara ini
GI
telah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), sehingga Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut
dinyatakan tidak dapat diterima.
ING
Umum terhadap Terdakwa harus dinyatakan batal demi hukum dan atau
bahwa atas adanya keberatan dan bantahan terdakwa atas cacat
terdakwa
/
NT
hukum surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum terhadap pembanding tersebut, maka seharusnya hakim majelis
persidangan / pengadilan negeri Simalungun “mempertimbangkan dan
ILA
mengadili” keberatan terdakwa / pembanding tersebut dalam putusan, tetapi ternyata hakim majelis persidangan /
pengadilan negeri
simalungun tidak mempertimbangkan dan tidak mengadili “keberatan
AD
dan bantahan “ yang diajukan oleh terdakwa / pembanding tersebut dalam putusan perkara ini, maka hakim majelis persidangan / pengadilan negeri simalungun telah salah menarapkan hukum acara
NG
pidana dan atau tidak melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya dalam mengadili
perkara ini,
sehingga putusan
hakim majelis
persidangan / pengadilan negeri simalungun dalam perkara ini patut
PE
dibatalkan.
B. KAJIAN HUKUM ( LEGAL ANALYSES) ATAS PUTUSAN HAKIM MAJELIS
PERSIDANGAN
/
PENGADILAN
NEGERI
SIMALUNGUAN DALAM PERKARA INI BERDASARKAN ASPEK HUKUM MATERIL
1. TENTANG FAKTA HUKUM Bahwa sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dan berdasarkan barang bukti serta berdasarkan Saksi-saksi yang meringankan dan Alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : Hal 47 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
1. Bahwa Petugas atau Penyidik BPOM Medan telah melakukan Pemeriksaan atas Penjualan dan Pengedaran obat daftar G terhadap Toko obat “TRYA” milik Terdakwa di Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara pada hari senin tanggal 16 Maret 2015.
2. Bahwa Petugas atau Penyidik BPOM Medan tidak ada menemukan obat daftar
g
di dalam lemari atau etalase
GI
penyimpanan obat di toko obat trya milik terdakwa. (vide : berita acara persidangan atas keterangan saksi urupan sirait
ING
dan saksi hayani serta keterangan saksi fitriah dan terdakwa). 3. Bahwa petugas atau penyidik BPOM medan telah melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ruang praktek bidan ASRIATI SIMBOLON ( isteri terdakwa ) yang berada di
NT
belakang toko obat Trya milik terdakwa. 4. Bahwa petugas atau penyidik BPOM medan telah melakukan pengambilan dan penyitaan obat daftar G sebanyak 66 ( enam
ILA
puluh enam ) jenis dari dalam rumah dan ruang praktek bidan ASRIATI SIMBOLON ( isteri terdakwa ) yang berada di belakang toko obat Trya milik terdakwa.
AD
5. Bahwa Petugas atau Penyidik BPOM Medan telah melakukan Penggeledahan di dalam Rumah dan Ruang praktek Bidan Asriati Simbolon (isteri Terdakwa) tanpa ada Ijin Penggeledahan
NG
terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Simalungun. 6. Bahwa Petugas atau Penyidik BPOM Medan telah melakukan Penyitaan atas sebanyak 66 (enam puluh enam ) jenis Obat
PE
daftar G dari dalam Rumah dan Ruang praktek Bidan Asriati Simbolon (isteri Terdakwa ) tanpa ada Ijin Penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Simalungun.
7. Bahwa Penyidik BPOM Medan telah melakukan penyidikan dalam perkara pidana ini bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor : 12 / puu-viii / 2010 tanggal 27 juni 2011 yang telah menyatakan ketentuan pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan ketentuan pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Bahwa Terdakwa tidak
terbukti ada memproduksi atau
menyimpan atau menjual atau mengedarkan Obat Daftar G Hal 48 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
sebanyak 66 ( enam puluh enam ) jenis tersebut dalam Toko Obat TRYA milik Terdakwa.
9. Bahwa Obat Daftar G sebanyak 66 ( enam puluh enam ) jenis yang disita oleh Penyidik BPOM Medan adalah Obat-obat persediaan Bidan Asriati Simbolon ( isteri Terdakwa ) yang membuka Prkatek Pengobatan di Rumah Terdakwa yang berada bertolak belakang dengan Toko Obat Trya milik
GI
Terdakwa.
10. Bahwa Bidan Asriati Simbolon membuka praktek pengobatan
ING
umum berdasarkan ijin praktek yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera utara berdasarkan Ijin Praktek Pengobatan Surat Izin Praktik (
Pebruari 2015.
NT
SIP) Bidan Nomor : 440.04.3 / SIPB / 431 / II / 2015 tanggal 09
2. TENTANG KAJIAN HUKUM NORMATIF
TERHADAP
( LEGAL ANALYSIS ) SECARA
PUTUSAN
PENGADILAN
NEGERI
ILA
SIMALUNGUN DALAM PERKARA INI. Bahwa sesuai Tuntutan Penuntut umum dan putusan hakim
AD
majelis persidangan / pengadilan negeri Simalungun dalam perkara pidana ini bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana
NG
diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 198 jo. pasal 108 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berdasarkan Hasil Pembuktian yang terungkap di persidangan.
PE
Bahwa
ketentuan pasal 198
U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan mempunyai unsur delict sebagai berikut : 1. Setiap orang, 2. Tidak memiliki keahliaan dan kewenangan, 3. Melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108. Bahwa pasal 108 ayat ( 1 ) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut : “praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendaliaan mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan Hal 49 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bahwa dalam memori penjelasan pasal 108 ayat (1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut : “yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah
tenaga
kefarmasian
sesuai
dengan
keahlian
dan
GI
kewenangannya. Dalam Hal tidak ada tenaga kefarmasiaan, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan / atau dokter gigi, bidan perawat,
yang
dilaksanakan
perundang-undangan. Bahwa Terdakwa
sesuai
ING
dan
/
dengan
peraturan
Pembanding tidak ada melakukan
NT
perbuatan atau tindakan yang memenuhi Unsur Delict dari pasal 198 U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu unsur delict sebagai berikut : 1. Setiap orang, 2. Tidak memiliki keahliaan
ILA
dan kewenangan, 3. Melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
AD
Ad.1. Tentang unsur “ setiap orang.” Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa benar dirinya bernama HERDY
NG
HASIHOLAN PANDIANGAN DAN bukan bernama “ HERDY HASIOLAN PANDIANGAN sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan terhadap terdakwa,
PE
sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur setiap orang tidak dipenuhi oleh terdakwa, karena terdakwa bukan orang yand disebut dalam surat dakwaan. Ad.2. Tentang unsur tidak memiliki keahliaan dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahwa sesuai keterangan terdakwa dan alat bukti surat Bukti T-7 berupa ijajah
yang dimiliki oleh Terdakwa ( Ijazah Akademi
Keperawatan Nomor : 019 / 1999 tanggal 23 Agustus 1999 atas nama
Herdy
Hasiholan
Pandiangan
yang
dikeluarkan
oleh
Departemen Kesehatan Republik Indonesia ) telah terbukti bahwa Hal 50 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
adalah
lulusan
Program
ME DA N
Terdakwa
Ahli
Keperawatan kesehatan.
Madya
III
Bidang
Bahwa sesuai Bukti T- 8 yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Horas Insani Abadi Pematangsiantar Nomor : 004 /
HIA / SK / 2002
tanggal 01 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Horas Insani
Abadi
Pematangsiantar
tentang Pengangkatan
Herdy
GI
Hasiholan Pandiangan sebagai Tenaga Perawat Kesehatan di Rumah Sakit Horas Insani, telah terbukti bahwa Herdy Hasiholan Pandiangan
telah
mempunyai
sebagai
pelayan
ING
kesehatan masyarakat.
pengalaman
Bahwa berdasarkan alat bukti Surat T-7 dan Bukti surat T-8 telah terbukti bahwa Terdakwa HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN
NT
adalah seorang tenaga kesehatan atau seorang Perawat Kesehatan berijajah yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam
ILA
memori penjelasan pasal 108 ayat (1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa telah
AD
terbukti memiliki kehaliaan dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehingga unsur tidak keahliaan
NG
memiliki
dan
kewenangan
melakukan
praktek
kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak terbukti secara
PE
sah dan meyakinkan.
Ad. 3. Tentang unsur Melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahwa Saksi HAYANI, S.H. dan saksi FITRIANI, S.H. serta Saksi URUPAN SIRAIT, S.H. yaitu Petugas BPOM Medan menerangkan di Persidangan bahwa Para Saksi tidak ada menemukan obat daftar G dalam Toko Obat Trya milik Terdakwa, tetapi Obat-obat daftar G yang disita menjadi barang bukti sebanyak 66 (enam puluh enam) jenis dalam perkara ini diambil dari dalam rumah milik terdakwa Hal 51 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
yang berada di belakang Toko Obat Trya ketika para saksi melakukan
Pemeriksaan terhadap Toko Obat Trya dan Rumah
Kediaman milik Terdakwa. (vide : BAP persidangan atas kedua orang saksi tersebut dan atas keterangan saksi FITRIAH yaitu petugas penjaga Toko Obat Trya milik Terdakwa / Pembanding ). Bahwa Saksi HAYANI, S.H. dan saksi FITRIANI, S.H. serta Saksi
GI
URUPAN SIRAIT, S.H. yaitu Petugas BPOM Medan menerangkan di Persidangan bahwa Para Saksi tidak
menemukan Terdakwa
sedang melakukan penjualan Obat Daftar G sebanyak sebanyak 66
ING
(enam puluh enam ) jenis tersebut ketika Para Saksi melakukan Pemeriksaan terhadap Toko Obat Trya dan Rumah Kediaman milik Terdakwa.
NT
Bahwa Saksi HAYANI, S.H. dan saksi FITRIANI, S.H. serta Saksi URUPAN SIRAIT, S.H. yaitu Petugas BPOM Medan menerangkan di Persidangan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembuatan
ILA
atau pengadaan atau pendistribusian atau pelayanan obat atas resep dokter dan atau melakukan pengembangan
bahan
Obat
Daftar G sebanyak sebanyak 66 (enam puluh enam) jenis daftar G
AD
tersebut ketika Para Saksi melakukan Pemeriksaan terhadap Toko Obat Trya dan Rumah Kediaman milik Terdakwa. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas maka unsur “Melakukan
NG
praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” tidak terpenuhi ada dilakukan oleh Terdakwa HERDY HASIHOLAN
PE
PANDIANGAN sebagaimana Penuntut Umum dakwakan dalam Surat Dakwaannya. Ad.4. Secara melawan hukum, Bahwa Jurisprudensi Pengadilan Pidana MAHKAMAH
AGUNG
REPUBLIK
(HOGE RAAD dan
INDONESIA
)
menganut
pendirian bahwa dalam setiap Delict (Tindak Pidana) selalu dianggap tercantum sifat melawan hukum ( wederechtelijkheijd) walaupun Sifat melawan hukum itu tidak dicantumkan secara tegas dalam delict (tindak pidana ). Bahwa dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak ada dijelaskan apa yang dimaksud dengan perkataan “Secara Hal 52 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
melawan hukum” tetapi pengertian “secara melawan hukum” itu ada dalam Jurisprudensi HOGE RAAD (H.R) Belanda pada tanggal 31 Januari 1919 dalam Arrest LINDENBAUM – COHAN, dan Putusan OSTERMANN ( Osterman Arrest – H.R. tanggal 20 Nopember 1924.
Bahwa sesuai Putusan Hoge Raad Belanda tgl. 31 Januari 1919 bahwa
Pengertian
Perbuatan
melawan
hukum
GI
disebutkan
(onrechtmatige daad atau wederechtelijkheid) adalah sebagai
ING
berikut :
1. Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau hukum.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan,
NT
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat atau terhadap barang orang lain, 4. Perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan
ILA
dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat Bahwa Hoge Raad Belanda mempertimbangkan dalam Putusan Perkara OSTERMANN (Osterman Arrest – H.R. tanggal 20
AD
Nopember 1924 ) sebagai berikut :
yang diartikan dengan
perbuatan melanggar hukum, yaitu tidak hanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, tetapi juga suatu
NG
perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan “kewajiban” yang didasarkan atas hukum ( rechtsplicht).
PE
Bahwa selanjutnya unsur Perbuatan melawan hukum tersebut akan dikaji atau dibahas apakah Terdakwa ada melakukan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum seperti tersebut di atas terhadap Pembelian dan atau kepemilikan atas 66 (enam puluh enam ) jenis Obat-obat daftar G yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa / Pembanding dan Para Saksi yang meringankan
di persidangan bahwa Obat-obat daftar G
sebanyak 66 ( enam puluh enam ) jenis yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini bukan untuk dijual atau diedarkan di toko obat trya milik terdakwa, tetapi obat-obat itu adalah persedian obat di tempat praktek bidan asriati simbolon (isteri terdakwa) yang Hal 53 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
membuka praktek pelayanan kesehatan atau pengobatan kepada masyarakat di rumah kediaman terdakwa yang kebetulan bertolak belakang dengan toko obat trya milik terdakwa.
(vide : Foto
Rumah dan Toko Obat Trya milik Terdakwa yang diajukan sebagai Alat Bukti dalam Perkara ini ).
Bahwa Terdakwa dan Asriati Simbolon ( isteri terdakwa ) adalah
GI
Tenaga Kesehatan yang mempunyai ijajah yang sah sebagai Tenaga Perawat Kesehatan dan berwenang melakukan pelayanan kesehatan dan atau pengobatan dalam keadaan tertentu, sehingga
ING
Terdakwa dan Asriati Simbolon berhak menggunakan Obat-obat daftar G sebanyak 66 ( enam puluh enam ) jenis yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mengobati Pasien atau orang
NT
yang sakit yang datang berobat ke tempat praktek pengobatan Asriati Simbolon ( isteri Terdakwa ). Bahwa Terdakwa dan atau
Isteri Terdakwa sebagai Tenaga
ILA
Kesehatan yang mempunyai ijin praktek yang sah dan mempunyai kewenangan melakukan pelayanan kesehatan, wajib memberikan pertolongan
pertama
kepada
orang
yang
sakit
dengan
AD
memberikan obat-obat seperti obat-obat yang disita oleh Petuga s BPOM Medan dari Rumah terdakwa sebagai pertolongan pertama sesuai ketentuan pasal 59 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 36
NG
Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut : “tenaga kesehatan yang menjalankan praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama
PE
kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan / atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.” Bahwa sesuai ketentuan pasal 59 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan tersebut, maka Terdakwa dan atau Isteri Terdakwa memerlukan Obat-obat daftar G sebanyak 66 ( enam puluh enam ) jenis yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mengobati Pasien atau orang yang sakit yang datang berobat ke tempat praktek pengobatan Asriati Simbolon ( isteri Terdakwa ) karena Obat-obat tersebut adalah obat primer (obat utama)
dalam pertolongan pertama kepada Orang-
orang yang sakit. Hal 54 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Bahwa Dalam rangka memenuhi
ketentuan pasal 59 ayat ( 1)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan tersebut, maka Terdakwa dan isteri Terdakwa ( Asriati Simbolon ) tidak
mungkin
dapat
mengobati
orang
yang
sakit
tanpa
menggunakan obat-obat daftar G seperti yang disita oleh petugas BPOM medan tersebut, karena obat-obat tersebut merupakan obat orang yang sakit pada umumnya. Bahwa
GI
primer (utama) yang diperlukan dalam pertolongan pertama bagi
terdakwa dan Asriati Simbolon ( isteri terdakwa ) tidak
ING
mungkin mengobati orang yang sakit sesuai keahlian dan kewenangannya hanya dengan memakai “air liur“ saja, tetapi orang yang sakit harus diobati dengan obat medis seperti obat yang disita
NT
oleh petugas BPOM medan dari rumah terdakwa. Bahwa lagi pula Obat daftar G sebanyak 66 ( enam puluh enam ) jenis yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah jenis
ILA
obat yang bebas dibeli di apotek tanpa resep dokter, sehingga Obat-obat tersebut bukan obat terlarang untuk dipakai. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa tidak
AD
terbukti melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan UndangUndang atau Hukum, atau bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan atau melakukan perbuatan yang melanggar hak orang
NG
lain atau melakukan perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya Terdakwa, sehingga unsur melawan
PE
hukum tidak terbukti ada dilakukan oleh terdakwa. 3. TENTANG PERISTIWA HUKUM YANG TERJADI
MENURUT
HUKUM
Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dalam berkas
perkara (saksi Verbalisan ) dan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Para Saksi yang meringankan di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Obat-obat daftar G sebanyak 66 ( enam puluh enam ) jenis yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari pedagang farmasi keliling ( freelance ) yang datang ke tempat kediaman Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah membeli Obat-obat daftar G sebanyak 66 (enam puluh enam) jenis
yang menjadi barang bukti dalam
Hal 55 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
perkara ini dari pedagang farmasi keliling ( freelance ) untuk persediaan obat-obatan di tempat praktek pelayanan kesehatan Isteri Terdakwa yang bernama ASRIATI SIMBOLON di Rumah kediaman Terdakwa yang berada di belakang Toko Obat Trya milik Terdakwa.
Bahwa Terdakwa telah menerangkan secara tegas kepada Para yang melakukan penggeledahan dan
GI
Petugas BPOM Medan
penyitaan atas Obat-obat daftar G sebanyak 66 ( enam puluh enam)
ING
jenis yang menjadi barang bukti dalam perkara ini bahwa Obat-obat daftar G sebanyak 66 ( enam puluh enam ) jenis yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah obat persedian untuk praktek isteri terdakwa, tetapi Para Petugas BPOM Medan (Saksi HAYANI,
NT
S.H. dan saksi FITRIANI, S.H. serta Saksi URUPAN SIRAIT, S.H.) tidak menggubrisnya atau tidak mengindahkannya dan para saksi tersebut tetap mengambil paksa obat-obat tersebut.
ILA
bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Saksi HAYANI, S.H. dan saksi FITRIANI, S.H. serta Saksi URUPAN SIRAIT, S.H. sebenarnya telah melakukan perampasan atas Obat-obat daftar G
AD
sebanyak 66 ( enam puluh enam ) jenis yang menjadi barang bukti dalam perkara ini karena obat-obat tersebut adalah milik isteri
NG
terdakwa.
Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, maka Peristiwa Hukum yang terjadi adalah Terdakwa merupakan konsumen atau
PE
pemakai atau pengguna atas Obat-obat daftar G sebanyak 66 ( enam puluh enam) jenis yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dan oleh karena itu terdakwa tidak dapat dituntut secara hukum pidana melanggar ketentuan pasal 198 JO. pasal 108 ayat (1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan akibat kepemilikan atas Obat-obat daftar G sebanyak 66 ( enam puluh enam) jenis yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, karena ketentuan pasal 198 jo. pasal 108 ayat (1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak berlaku kepada para konsumen atau pemakai atau pengguna obat-obat daftar G. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, maka Terdakwa HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN Hal 56 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana melanggar ketentuan pasal 198 jo. pasal 108 ayat (1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya.
Bahwa sesuai dengan alasan-alasan hukum di atas, maka Putusan Hakim Majelis Persidangan /
menarapkan
perkara
hukum
dan
sebagaimana
mestinya
sebagaimana
mestinya,
ini, atau
serta
telah
terbukti
telah
GI
dalam
tidak
tidak
menarapkan
melaksanakan
ING
Simalungun
Pengadilan Negeri
sehingga
Putusan
Hakim
salah
hukum peradilan Majelis
Persidangan / Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 32 / PidSus /
2016 /
PN-Sim. Tanggal 14 Juli 2016 tersebut patut
NT
dibatalkan.
Berdasarkan alasan-alasan hukum dan kesimpulan tersebut di atas, maka kami Penasihat Hukum dan atau Terdakwa memohon
ILA
dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 198 jo. pasal 108 ayat (1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undangundang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
AD
Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan rasa keadilan agar sudilah kiranya Majelis Hakim Persidangan /
Pengadilan Tinggi Medan yang
NG
memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara seksama serta memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dengan amar putusan
PE
sebagai berikut :
M ENGADILI
1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding ; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 32 / Pid-Sus / 2016 / PN-Sim. Tanggal 14 Juli 2016 yang dimohonkan banding ; DAN MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 198 jo. pasal 108 ayat Hal 57 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
(1) U.U. R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana
didakwakan
penuntut
dakwaan ;
umum
dalam
Surat
2. Membebaskan Terdakwa HERDY HASIHOLAN PANDIANGAN oleh karena itu dari dakwaan maupun dari Tuntutan Penuntut Umum ;
serta Harkat dan martabatnya;
GI
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kedudukan dan Kemampuan
4. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut
ING
Umum terhadap Terdakwa tidak sah dan batal demi hukum ; 5. Menyatakan barang bukti berupa : 66 ( enam puluh enam ) jenis Obat-obat daftar G yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan
NT
penuntut umum dikembalikan kepada Terdakwa ; 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Memori Banding ini dibuat serta diajukna, dan
ILA
Demikian
selanjutnya Kami Penasihat Hukum dan atau Terdakwa memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua / Hakim Majelis Persidangan
AD
Pengadilan Tinggi Medan menerima dan mengabulkan permohonan banding dan alasan-alasan Banding ini seluruhnya. Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut
NG
Umum juga menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 32 / Akta Pid.Sus / 2016 / PN.Sim
PE
dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 20 Juli 2016 ;
Membaca
surat
Panitera Pengadilan Negeri
Simalungun
Nomor:W2U.16 / 3242 / HN.01.10 / VIII / 2016 tertanggal 2 Agustus 2016 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa permitaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Hal 58 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, karena Terdakwa hanyalah sebagai pemakai obat saja ;
GI
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama
memori banding dari Terdakwa ternyata hanya
ING
merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat
pertama
tersebut
diambil
alih
dan
dijadikan
sebagai
dalam tingkat banding ;
NT
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini
ILA
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa
yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik,
Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun
AD
berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 32 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sim., tanggal 14 Juli 2016 serta memori banding,
NG
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara
sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa dan
PE
hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan
Tinggi
dapat
menyetujuinya
dan
mengambil
alih
pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa penguasaan, pengadaan maupun penyimpanan obat dipandang perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan akan distribusi obat oleh yang tidak berkompeten ; Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim
Tingkat
Pertama,
maka
Pengadilan
Tinggi
memutus,
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 32 / Hal 59 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
Pid.Sus / 2016 / PN.Sim., tanggal 14 Juli 2016 banding;
yang dimohonkan
Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan utuk menahan Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap tidak ditahan;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
GI
pengadilan ;
ING
Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dalam pasal 198 Jo Pasal 108 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
dan ketentuan-
NT
ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI
Menerima permintan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa
ILA
•
dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 32
AD
•
/ Pid.Sus / 2016 / PN.Sim. tanggal 14 Juli 2016 yang dimintakan
•
NG
banding ;
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.
PE
5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, oleh kami DHARMA E DAMANIK, SH.MH. sebagai Ketua
Majelis,
BINSAR
SIREGAR,
SH.MH.
dan
PERDANA
GINTING,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Agustus 2016, Nomor 431 / PID.SUS / 2016 / PT.MDN., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, 3 Oktober 2016
diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakimHal 60 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
ME DA N
hakim anggota, dibantu MARTHIN A.P. SINAGA ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; Hakim Anggota ;
Hakim Ketua ; Ttd
GI
Ttd
DHARMA E DAMANIK, SH.MH.
ING
BINSAR SIREGAR, SH.MH.
Ttd
ILA
NT
PERDANA GINTING, SH.
Panitera Pengganti ; Ttd
MARTHIN A.P. SINAGA, SH
PE
NG
AD
un tu k Sa lin an
Hal 61 dari 61 halaman. Putusan No : 431/Pid.Sus/2016/PT.Mdn
