ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 156/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
GI
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
ING
sebagai berikut dalam perkara antara :
INTAN Br SEMBIRING, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa
NT
Tanjung Gunung, Kec. Lau Baleng Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.FIRDAUS TARIGAN, SH.SE, HENDRIK SIMANGUNSONG, SH KAREL DAMANIK, SH,
ILA
LIBOIN RUMAPEA, SH dan MESTA W NAIBAHO, SH advokat/Pengacara & Penasehat Hukum dari Forun Bantuan Hukum Indonesia yang beralamat di Jln. Ngumban Surbakti (Ring Road) No. 149 P. Bulan Medan berdasarkan Surat Kuasa
NG AD
Khusus Nomor: 030/SK/PDT/FBHI/X/2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 11 November 2014 dengan nomor register 101/2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;
PE
Lawan
1. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, DSP UNIT TIGABINANGA, Jalan Juhar No. 40 Tigabinanga, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
2. KEPALA
KANTOR
PELAYANAN
KEKAYAAN
NEGARA
DAN
LELANG MEDAN, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara, Jalan Diponegoro, Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
ME DA N
-2-
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal 10 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 November 2014 dalam Register Nomor
GI
44/Pdt.Bth/2014/PN.Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Pelawan adalah pemegang hak sebidang tanah seluas 721 m2
ING
(tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) berikut bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 28, terdaftar atas nama Intan Br Sembiring, Pelawan, terletak di Jalan Medan-Kota Cane, Desa Tanjung Gunung,
NT
Kecamatan Lau Baleng, Kabuoaten Karo.
2. Bahwa suami Pelawan, bernama Budiman Pinem, mengikat Perjanjian Kredit dengan terlawan I jumlah Rp. 475.774.009,42, untuk menjamin uang yang terhutang yang wajib dibayar oleh Budiman Pinem selaku Debitur
ILA
kepada Bank, maka Debitur, Budiman Pinem, atas persetujuan Pelawan menyerahkan kepada Terlawan I jaminan yang isinya memuaskan Terlawan I yaitu sebidang tanah seluas 721 m2 berikut bangunan diatasnya, Sertifikat
NG AD
Hak Milik Nomor 28 terdaftar atas nama Intan Br Sembiring, Pelawan, seperti tersebut diatas;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 di Tigabinanga dibuat Perjanjian Kredit tersebut, yang disebut Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit, Nomor : 59/ADD-PK/03647/0510 diantara pihak Terlawan I, Budiman Pinem Debitur, menyetujui isteri Debitur Intan Br Sembiring,
PE
Pelawan, rinciannya antara lain, jenis fasilitas : DP 200, jumlah Rp. 475.774.009,42 bunga 13,2% flat jangka waktu : 84 bulan dimulai tanggal 21 Mei 2010 s.d tanggal 21 Mei 2017, dilampiri/disempurnakan dengan rincian jadwal angsuran sejak bulan pertama sampai bulan ke 84; 4. Bahwa usaha panglong yang ditekuni Budiman Pinem volume usahanya semakin menurun dan akhirnya ditutup, ia kemudian pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak diketahui dimana berada kewajiban membayar hutangnya kepada Terlawan I, menjadi tanggung jawab Pelawan baik secara moril maupun sebagai penjamin; 5. Bahwa Pelawan sudah berulang kali membayar angsuran hutang Budiman Pinem, Debitur, kepada Terlawan I dengan cara Terlawan I menagih langsung kerumah Pelawan, namun kemudian Terlawan I tidak datang lagi
ME DA N
-3-
karena Pelawan meminta penjelasan jumlah angsuran hutang Budiman Pinem, Debitur, yang sudah diangsur Pelawan kepada Terlawan I; 6. Bahwa dengan tidak sepengetahuan Pelawan selaku pemilik/pemberi hak tanggungan, tergugat II telah melakukan penjualan lelang sebidang tanah
GI
seluas 721 m2 berikut bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 28 terdaftar atas nama Pelawan tersebut yang dipasang sebagai jaminan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 59/ADD-
ING
PK/03647/0510 tanggal Tigabinanga 21 Mei 2010, padahal jangka waktu perjanjian masih berjalan sampai dengan tanggal 21 Mei 2017, sehingga Perbuatan Terlawan II melakukan penjualan lelang atas objek lelang yang
NT
terjual, adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena perbuatan terlawan II melakukan penjualan objek lelang sebidang tanah seluas 721 m2 berikut bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik terdaftar atas nama Pelawan tersebut adalah perbuatan melawan
ILA
hukum maka penjualan lelang yang diperbuat Terlawan II haruslah dibatalkan, Risalah Lelang Nomor : 324/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang diterbitkan Terlawan II harus dibatalkan;
NG AD
8. Bahwa Risalah Lelang Nomor : 324/2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut adalah cacat hukum karena dasar penerbitannya bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku bagi perikatan, khususnya pasal 1268 dan pasal
1338
Kitab
Undang-undang
Hukum
Perdata
tentang
akibat
persetujuan dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;
PE
9. Bahwa Terlawan II selaku pelaksana sebahagian tugas Pemerintahan dan Pembangunan di bidang lelang bertindak salah karena kurang hati-hati memeriksa dan menilai permohonan Tergugat I, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pelawan. 10. Bahwa Pelawan sama sekali tidak mengetahui penjualan lelang tersebut baik sebelum lelang dilaksanakan maupun setelah dilaksanakan, Terlawan I tidak pernah memberikan pemberitahuan lelang atas objek lelang tersebut kepada Pelawan, Pelawan tidak pernah mengetahui Pengumuman lelang yang diperbuat Terlawan I dan Terlawan II, Pelawan tidak mengetahui selebaran Pengumuman lelang dan tidak pernah membaca di koran yang bisa dibaca masyarakat setempat di Kecamatan Lau Baleng, tidak pernah diberitahu olah siapapun juga, Pelawan mengetahuinya setelah Pengadilan Negeri Kabanjahe menyampaikan relaas panggilan (aanmaning) Nomor 05/Eksekusi/2014/PN-kbj pada tanggal 26 September 2014, Terlawan sama
ME DA N
-4-
sekali
tidak memberikan
ruang informasi
tentang
penyelenggaraan
penjualan objek lelang tersebut, perbuatan atau tindakan Terlawan I dan Terlawan II jelas melanggar azas keterbukaan sehingga Pelawan menderika kerugian kehilangan hak menyampaikan sanggahan dan keberatan sebelum lelang dilaksanakan Terlawan II karena alasan-alasan keberatan Pelawan
GI
adalah sah dan benar maka lelang dapat batal serta Pelawan kehilangan hak mengajukan perlawanan setelah penjualan lelang dilaksanakan.
ING
11. Bahwa Terlawan I secara nyata bertindak melanggar azas keadilan secara sewenang-wenang dan sepihak menentukan harga limit objek lelang Rp. 299.950.000 secara licik membuatnya terpaut hanya Rp. 50,000 untuk mencapai limit Rp. 300.000.000 pada angka dimana nilai limit objek lelang
NT
harus dinilai Tim penilai independent sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Pelaksanaan Lelang dan Pasal 6
ILA
ayat (5) huruf (h) peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor : 6/KN/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang dan senyatanya di tempat harga objek lelang tersebut tidak kurang dari nilai Rp. 600.000.000
NG AD
12. Bahwa Terlawan I telah berbuat salah dan sewenang-wenang dengan mengabaikan norma dan nilai kepatutan lembaga lelang yang kalaupun harus dilakukan, adalah untuk menolong tereksekusi untuk mendapatkan harga lelang yang wajar dan setinggi-tingginya, dengan merujuk kepada Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-bendanya berhubungan dengan
PE
tanah, bahwa atas kesepakatan bersama Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak; 13. Berdasar atas uraian tersebut diatas, Terlawan I membuat kesalahan bertindak tidak adil menentukan harga limit objek lelang, tidak melakukan pemberitahuan lelang kepada Pelawan secara baik dan benar sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang sehingga Pelawan kehilangan haknya menyampaikan keberatan dan perlawanan terhadap pelaksanaan penjualan objek lelang tersebut; 14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas cukup beralasan kiranya Perlawanan Pelawan ajukan dan cukup beralasan pula bagi Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengabulkan Perlawanan Pelawan;
ME DA N
-5-
15. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dialami oleh Pelawan dengan diterbitkannya Risalah Lelang Nomor : 324/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan juga untuk menghindari tindakan kekerasan terhadap Pelawan yang kemungkinan dilakukan oleh pihak yang diuntungkan dengan Risalah Lelang Nomor : 324/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang diterbitkan oleh
Negeri
Kabanjahe
untuk
membuta
GI
Terlawan II, maka Pelawan mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Penetapan
berupa
penundaan
No. 05/Eksekusi/2014 PN-Kbj;
ING
pelaksanaan eksekusi pengosongan sebagaimana dimaksud dengan surat
Bahwa berdasarkan kepada alasan Pelawan tersebut diatas, mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memanggil para pihak dan
NT
untuk menentukan hari, waktu dan tempat persidangan untuk itu serta selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI :
pelaksanaan
ILA
Menangguhkan
eksekusi
pengosongan
Nomor
:
5/Eksekusi/2014/PN-Kbj atas tanah seluas 721 m2 beserta bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 28, terdaftar atas nama Intan Br
NG AD
Sembiring, yang terletak di Jalan medan-Kota Cane, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Lau Balang Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara. DALAM POKOK PERKARA : PRIMAIR :
1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
PE
3. Menyatakan batal dan tidak sah, Surat Risalah Lelang Nomor: 324/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penjualan objek lelang yang terjual, sebidang tanah seluas 721 m2 berikut bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 28, terdaftar atas nama Intan Br Sembiring terletak di Jalan Medan Kotacane Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Terlawan II; 4. Memerintahkan, mewajibkan Terlawan II untuk mencabut Surat Risalah Lelang Nomor: 324/2014 tanggal 12 Mei 2014; 5. Membebankan Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar segala biaya dalam perkara ini; SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
ME DA N
-6-
Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: Jawaban Terlawan I : DALAM EKSEPSI :
Gugatan Pelawan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)
Bahwa formalitas gugatan Pelawan sangat kabur/tidak jelas karena selain
GI
-
mengajukan penangguhan pelaksanaan eksekusi pengosongan (tuntutan
324/2014 tanggal 12 Mei 2014; -
ING
provisi) juga meminta pembatalan dan pencabutan risalah lelang no.
Bahwa suatu gugatan perlawanan tidak diajukan untuk membatalkan suatu perbuatan hukum lain yang tidak diperiksa dan diadili sebelumnya dan dalam
NT
hal terdapat kekurangan atau pelelangan telah dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan pembatalan yang ditujukan kepada pengadilan negeri
Edisi 2007 hlm 100); -
ILA
(vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan, Buku II,
Bahwa kemudian dalam uraian posita gugatan perlawanan a quo, pelawan
NG AD
telah mengkwalificier perbuatan terlawan I dan Terlawan II sebagai dasar gugatan adalah “perbuatan melawan hukum” akan tetapi diakui tentang hubungan hukum antara Pelawan, suami Pelawan dengan Terlawan I bersumber dari Perikatan yang lahir karena persetujuan/perjanjian” yaitu sejak penandatanganan “perjanjian kredit” sehingga jika ada pelanggaran maka seharusnya dikwalificier sebagai perbuatan “wanprestasi” dan bukan
-
PE
sebagai “perbuatan melawan hukum”; Bahwa “perbuatan melawan hukum” berada dalam lapangan hukum yang berbeda dengan perbuatan “wanprestasi” yang juga menimbulkan hak-hak serta kewajiban normatif yang prinsipil berbeda; -
Bahwa oleh karena dasar gugatan dikwalificier sebagai “perbuatan melawan hukum” sedangkan –quod non- persitiwa sesungguhnya adalah perbuatan “wanprestasi” dan ternyata tidak jelas apakah merupakan “gugatan perlawanan” atau “gugatan pembatalan lelang” maka dengan demikian gugatan Pelawan aquo sangatlah kabur (obscuur) dan mohon dinyatakan tidak dapat diterima “niet onvantkelijke verklaard”; Gugatan Pelawan Kurang Pihak;
-
Bahwa pada posita gugatan angka 7, pelawan menyatakan “bahwa oleh karena perbuatan Terlawan II melakukan penjualan objek lelang sebidang tananh ...dst, adalah perbuatan melawan hukum maka penjualan lelang yang
ME DA N
-7-
diperbuat Terlawan II haruslah dibatalkan, Risalah Lelang No. 324/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang diterbitkan Terlawan II harus dibatalkan; -
Bahwa pada Risalah Lelang No. 324/2014 tanggal 23 April 2014 telah tercatat pemenang lelang selaku pembeli yang beritikad baik secara hukum juga diberikan kesempatan mempertahankan hak serta untuk menghindari
GI
kerugian akibat pembatalan lelang oleh pengadilan negeri nantina, akan tetapi Pelawan tidak menarik pemenang lelang tersebut sebagai “formil partij”
ING
dalam gugatannya sehingga gugatan perlawanan Pelawan a quo menjadi kurang pihak;
Berdasarkan hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut maka telah cukup alasan bagi Terlawan I mohon kepada Mejlis Hakim perkara a quo yang
NT
mulia berkenan menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima “niet onvantkelijke verklaard”’ DALAM PROVISI;
Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan mengenai hal
ILA
-
yang bersifat sangat sgera (urgent) dan mendesak selama proses perkara berjalan yang tidak menyangkut pokok perkara, dan tuntutan provisi
NG AD
merupakan permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan .... dst (vide : pasal 191 Rbg ; Pasal 1738 KUHPerdata; Yurisprudensi tetap MARI dan SEMA No. 4/2001); -
Bahwa tuntutan provisionil dan pelawan secara jelas dan nyata tidak berdasarkan hukum dan telah menyangkut pokok perkara yang tidak
PE
diperkenankan oleh hukum acara, Yurisprudensi tetap MARI dan SEMA tersebut diatas, yaitu meminta penangguhan eksekusi pengosongan padahal eksekusi dimaksud telah selesai dilaksanakan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabnjahe sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak tuntutan provivionil Pelawan tersebut; DALAM POKOK PERKARA -
Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksespsi, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara dibawah ini;’bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dan membatntah seluruh dalil gugatan Pelawan baik dalil posita maupun dalil petitanya terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Terlawan I; FASILITAS KREDIT YANG DIBERIKAN TELAH DIKATEGORIKAN KREDIT MACET;
ME DA N
-8-
-
Bahwa Pelawan telah mengakui tentang hubungan hukum yang terjadi antara Pelawan, suami Pelawan (ic, Budiman Pinem) dengan Terlawan I yang merupakan hubungan kontraktual dalam hal pemberian fasilitas kredit berdasarkan akta perjanjian kredit No. 159/PK/3647/MT/0609 tanggal 15 Juli 2009 jo akta Perjanjian Perubahan terhadap perjanjian
GI
kredit No. 59/ADD-PK/03647/0510 tanggal 12 Mei 2010 disertai lampiran akta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit dan jadwal
-
ING
angsuran;
Bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat pada awalnya sebesar Rp. 500.000.000;- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan kemudian pada akta perubahan menajdi Rp. 475.774.009, 42;- (empat ratus tujuh puluh
NT
lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan koma empat puluh dua juta rupiah) dengan bunga sebesar 13,2 % (tiga belas koma dua persen) flat pertahun yang dihitung berdasarkan perhitungan secara
ILA
efektif dan suku bunga yang dibebankan akan berlaku tetap selama jangka waktu fasilitas kredit (sesuai diuraikan rincian jadwal angsuran); -
Bahwa selanjutnya sebagai jaminan atas fasilitas kredit maka Pelawan
NG AD
dan suami pelawan menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 721 m2 yang terletak di Jalan Medan Kota Cane Desa Tanjung Gunung Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo sesuai bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 28 atas bama INTAN Br SEMBIRING; -
Bahwa
sebidang
dan
bangunan
Hak Tanggungan
dan
telah
diatas
telah
dilakukan
didaftarkan di Kantor
PE
pemasangan
tanah
Pertanahan Kabupaten Tanah Karo (ic. Sertifikat Hak Tanggungan No. 6398/2009 tanggal 18 Agustus 2009 berdasarkan akta Pemberian Hak Tanggungan No, 736/2009 tanggal 16 Juli 2009 yang diperbutan dihadapan JANTONI TARIGAN, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Tanah Karo; -
Bahwa fasilitas
kredit
yang diberikan kepada suami Pelawan telah
macet pembayaan angsuran/cicilannya, sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai kredit macet dan Terlawan I sejak tanggal 22 Oktober 2010 telah memberikan kesempatan kepada suami Pelawan untuk melunasi tunggakan fasilitas kredit tersebut, namun sampai dengan pelaksanaan lelang ternyata suami pelawan tidak melakukan pelunasan tunggakan fasilitas kredit dimaksud;
ME DA N
-9-
-
Bahwa dengan tidak dilakukannya pelunasan tunggakan fasilitas kredit maka berdasarkan Pasal 8 syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit, suami Pelawan telah cidera janji dan dengan demikian sesuai Pasal 20 ayat (1b) jo Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka Terlawan I selaku pemegang Hak
GI
Tanggungan berhak untuk mohon eksekusi atas obyek hak tanggungan dalam perkara ini;
Bahwa Terlawan I telah meberitahukan tentang pelaksanaan lelang dan
ING
-
pengosongan objek hak tanggungan dan selanjutnya Terlawan II melakukan proses lelang seusia ketentuan/peraturan lelang yang berlaku; BARANG
JAMINAN
NT
II. PENYERAHAN
&
PENGIKATAN
HAK
TANGGUNAN ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;
Bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
ILA
-
Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah telah mengatur didalam Akta Pemberian Hak Tangguan wajib
NG AD
dicantumkan :
a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan apabila diantara mereka ada yang berdomisili diluar Indonesia baginya haruspula dicantunkan suatu domisili pilihan di Indonesia dan dalam hal doimisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat
PE
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggunan dianggap sebagai domisili yang dipilih;
c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana doiimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1);
d. Nilai tanggunan; e. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan; -
Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) uu Nomor 4 Tahun 1996, pemebrian Hak Tanggunan yang dilakukan oleh Pelawan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggunan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dilakukan dan diterima oleh Terlawan I;
ME DA N
- 10 -
-
Bahwa mengenai nilai hutang, jangka waktu dan peristiwa kelalaian telah diatur
secara
tegas
dalam
akta
perjanjian
kredit
no.
159/PK/3647/MT/0609 tanggal 15 Juli 2009 jo akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 59/ADD-PK/03647/0510 tanggal 12 Mei 2010 beserta lampiran, sehingga dalil-dalil gugatan perlawanan adalah
Bahwa selanjutnya tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil-dalil
ING
gugatan Pelawan yang menyatakan bahwa “pelawan tidak mengetahui penjualan lelang tersebut” dan tidak benar jika pelawan menyatakan “bahwa ada kesalahan dalam menentukan harga limit objek lelang” kedua dalil gugatan Pelawan tersebut tidak berdasarkan hukum dan
NT
performa belaka;
Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi Terlawan I mohon kepada mjaleis Hakim yang mulia yang
seluruhnya
ILA
mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Pelawan untuk atau setidak-tidaknya menyatakan guagatn Pelawan tidak
dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);
NG AD
DALAM REKONPENSI
1. Bahwa segala dalil yang diuraikan didalam jawaban konpensi diangga termaktub dalam gugatan rekonpensi ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa terlawan I d.k/Penggugat d.r dengan ini mamajukan gugatan rekonpensi terhadap Pelawan d.k/Tergugat d.r berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :
PE
-
GI
tidak beralasan hukum;
3. Bahwa Terlawan I d.k/Penggugat d.r sebagaimana diuraikan dalam dalil konpensi sama sekali tidak pernah melakukan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana yang didalilkan Pelawan d.k/Tergugat d.r; 4. Bahwa perbuatan Pelawan d.k/Tergugat d.r yang menuduh Terlawan I d.k/Penggugat d.r telah melakukan tindakan “perbuatan melawan hukum” dalam gugatan konpensi mengandung ketidak benaran sehingga telah mengakibatkan nama baik dan martabat Terlawan I d.k/Penggugat d.r menjadi tercemar dimata masyarakat/nasabah dan dikalangan
perbankan
sehingga
lebih
jauh
mengakibatkan
rusak/ternodanya reputasi (prestige) Terlawan I d.k/Penggugat d.r dimata masyarakat/nasabah;
ME DA N
- 11 -
5. Bahwa oleh karena tuduhan Pelawan d.k/Tergugat d.r tersebut tidak didasari fakta yang sebenarnya dan terbukti pula tidak berlandaskan hukum, maka perbuatan Pelawan d.k/ Tergugat d.r yang demikian adalah merupakan “perbuatgan melawan hukum” seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan memenuhi unsur Pasal 1372
GI
KUHPerdata dan perbuatan tersebut sangat merugikan Terlawan I d.k/Penggugat d.r;
ING
6. Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Terlawan I d.k/Penggugat d.r maka Pelawan d.k/Tergugat d.r sudah sepatutnya meminta maaf kepada Terlawan I d.k/Penggugat dengan Pernytaan menyesal yang dimuat disurat-urat kabar yang memounyai peredaran
NT
daerah dan nasional dengan ukuran setengan halaman selama 3 (Tiga) hari berturut-turut antara lain di Surat Kabar Harian (SKH) Sinar Indonesia Baru (SIB) dan SKH Analis di medan;
ILA
7. Bahwa disamping kerugian immateril yang dialami Terlawan I d.k/Penggugat d.r berupa tercemarnya nama baik dan martabat akibat perbuatan Pelawan d.k/Tergugat d.r tidaklah dapat dinilai dengan
NG AD
apapun, namun demikian cukup layak jika Pelawan d.k/Tergugat d.r menuntut agar Pelawan d.k/Tergugat d.r membayar ganti kerugian sebesar Rp.500.000.000- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai beban atas kerugian moril dan materil yang dikeluarkan oleh Terlawan I d.k/Penggugat d.r dalam menghadapi atau melayani gugatan konpensi dari pelawan d.k/Tergugat d.r;
PE
8. Bahwa Terlawan I d.k/Penggugat d.r sangat khawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Pelawan d.k/tergugat d.r akan berusaha mengalihkan harta kekayaan miliknya kepada pihak lain, maka oleh sebab itu beralasan hukum jika Terlawan I d.k/Penggugat d.r mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan Pelawan d,k/Tergugat d.r; 9. Bahwa gugatan rekonpensi Terlawan I d.k/Penggugat d.r ini didasarkan fakta fakta hukum yang sah dan karenanya sangat beralasan jika putusan dalam rekonpensi dinyatakan sebagai putusan uit voerbaar bij voorraad; Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah dikemukan diatas, telah cukup beralasan apabila Terlawan I d.k/Penggugat d.r mohon kepada
ME DA N
- 12 -
Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya berisi : I.
Dalam Eksespi
-
Menerima eksepsi yang diajukan Terlawan I seluruhnya;
-
Menyatakan gugatan pelawan tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara
GI
II.
Menolak gugatan pelawan untuk seluruhnya;
-
Menghukum Pelawan untuk emmbayar ongkos yang timbul dalam perkara ini; III.
Dalam Rekonpensi :
ING
-
1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Terlawan I
NT
d.k/Penggugat d.r untukseluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam gugatan rekonpensi ini;
ILA
3. Menyatakan perbuatan Pelawan d.k/tergugat d.r mencemarkan nama baik dan martabat Terlawan I d.k/Penggugat d.r dengan tuduhan yang tidak benar adalah merupakan perbuatan
NG AD
melawan hukum;
4. Menghukum
Pelawan
d.k/tergugat
d.r
membayar
ganti
kerugian moril dan materiel sebesar Rp. 500.000.000;- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Terlawan I d.k/Penggugat d.r secara tunai dan seketika;
5. Menghukum
Pelawan
d.k/tergugat
d.r
untuk
membuat
PE
pernyataan maaf kepada Terlawan I d.k/Penggugat d.r dengan ukuran setengah halaman selama 3 (Tiga) hari berturut-turut yang diumumkan melalui Surat Kabar Harian (SKH) Sinar Indonesia Baru (SIB) dan SKH Analis di Medan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini uit voerbaar bij voorraad; 7. Menghukum Pelawan d.k/Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara; Menimbang, bahwa Terlawan II mengajukan jawaban sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI BAHWA DENGAN TEGAS Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
ME DA N
- 13 -
1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak; -
Bahwa dalam gugatan dimaksud, terdapat pihak yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga atas gugatan dimaksud menjadikannya kurang pihak. Adapun kekuranag pihak dimaksud yaitu tidak dimasukkannya Sdr. Budiman Pinem dimana Sdr.
GI
Budiman Pinem mempunyai peran yang signifikan emngingat bahwa yang mengikat perjanjian dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk,
ING
DSP Unit Tigabinanga adalah Sdr. Budiman Pinem. Dengan demikian maka dengan dengan tidak dimasukkannya Sdr. Budiman Pinem dalam perkara dimaksud, menjadikan guagatn dalam perkara a quo menjadi tidak lengkap pihaknya;
Bahwa untuk itu Terlawan II mohon agar Majelis Hakim menyatakan
NT
-
gugatan yang diajukan oleh Pelawan kurang pihak sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima
ILA
(niet ontvankleijk verklaard);
2. Eksepsi Gugatan Pelawan Kabur (Obscuur Libel) -
Bahwa gugatan yang diajukan Pelawan sangat tidak jelas dan kabur,
NG AD
dimana dalam posita dan petitumnya Pelawan meminta pembatalan Risalah lelang Nomor : 324/2014 tanggal 12 Mei 2014 terhadap sebidang tanah seluas 721 M2 dengan SHM No. 28 an Intan Sembiring; -
Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat II, pelaksanaan lelang atas SHM No. 28 an Intan Br Sembiring sesuai Risalah Nomor 324/2014 dilaksanakan tanggal 23 April 2014 dengan demikian Risalah lelang
PE
tersebut tertanggal 23 April 2014 sehingga tidak jelas Risalah lelang mana yang dimaksud oleh Penggugat; -
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelaslah gugatan Pelawan merupakan gugatan yang kabur untuk itu Terlawan II mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pelawan kabur sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
B. DALAM PROVISI 1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Pelawan tidak memberikan alasan serta dasar hukum apapun dalam posita gugatannya yang mendasari permohonan provisi dimaksud sehingga logis apabila permohonan provisi yang diajukan Pelawan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
ME DA N
- 14 -
2. Bahwa perlu Terlawan II jelaskan bahwa tindakan Terlawan II dalam setiap pelaksanaan lelang selalu mengacu dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat alasan maupun dasar hukum apapun yang dapat digunakan untuk mengguhkan pelaksanaan eksekusi pengosongan Nomor : tanah
seluas
GI
05/Eksekusi/2014/PN-Kbj atas
721
M2
beserta
C. DALAM POKOK PERKARA
ING
bangunan diatasnya, dengan SHM No. 28 an Intan Br Sembiring;
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Terlawan II menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang
NT
diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Terlawan II menolak dalil Pelawan pada angka 6,7 dan 8 pada posita dalam gugatan yang menyatakan Terlawan II melakukan
ILA
perbuatan melawan hukum dan Risalah Lelang Nomor : 324/2014 tabggal 23 April 2014 adalah cacat hukum;
BERLAKU;
NG AD
LELANG TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG
3. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan II adalah berdasarkan permohonan lelang dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Medan melalui surat Nomor : B.00510/ALU.Rep-MDN/0414 tanggal 7 April 2014 perihal Permohonan Lelang Ulang. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
PE
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi : Penjuual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya; 4. Bahwa ermohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, TBk di Medan merupakan lelang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan sehingga dokumen persyaratan emngacu pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : PER 03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang, yang berbunyi : Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan terdiri dari :
ME DA N
- 15 -
a) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
b) Salinan/fotokopi Sertifikat hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
c) Salinan/fotokopi Hak Atas Tanha yang dibebani Hak Tanggungan;
harus dipenuhi; e) Salinan/fotokopi
bukti
GI
d) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang
bahwa
debitur
wanprestasi,
berupa
ING
peringatan-peringatan maupun pernyataan dari kreditor; f) Surat pernyataan dari kreditr selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan; g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana elaksanaan lelang
NT
kepada debitor oleh kreditor
yang diserahkan paling lambat 1
(Satu) hari sebelum lelang dilaksanakan; 5. Terkait dengan hal tersebut pada angka 4 diatas, PT. Bank Danamon
antara lain:
ILA
Indonesia, Tbk Medan telah melengkapi dokumen syarat-syaratnya
a) Salinan/fotocopy Perjanjian kredit;
NG AD
- Fotokopi perjanjian kredit Nomor 159/PK/3647/MT/0609 tanggal 15 Juni 2009;
- Foto kopi perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit Nomor : 59/ADD-PK/03647/0510 tanggal 21 Mei 2010;
b) Salinan/fotokopi sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
PE
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No.639/2009 tanggal 18 Agustus 2009
- Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 736/2009 tanggal 16 Juli 2009 atas SHM Nomor 28/Tanjung Gunung;
c) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan; - Fotocopy sertifikat Hak Milik No. 28 desa Tanjung Gunung seluas 721 m2 atas nama Intan Br Sembiring; d) Salinan/fotocopy perincian hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi; -perincian hutang/jumlah kewajiban debitor yang dibuat oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Medan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B.00514/ALU.Rep-MDN/0414 tanggal 7 April
2014
dengan
jumlah
total
kewajiban
702.547.951,73,00; e) Salinan/fotocopy
bukti
bahwa
ME DA N
- 16 -
debitur
sebesar
wanprestasi,
Rp.
berupa
peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor; -
Surat dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit
GI
Tigabinanga Nomor : 179/SP1/SEMMTB/1010 tanggal 22 Oktober 2010 perihal Peringatan I;
Surat dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Tigabinanga
Nomor
ING
-
:
184/SPII/SEMMTB/1110
tanggal
15
November 2010 perihal Peringatan II; Surat dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Tigabinanga
Nomor
:
194/SP3/SEMMTB/1110
NT
-
tanggal
10
Desember 2010 perihal Peringatan III; -
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 43/2013 tanggal 6
ILA
November 2013 atas SHM No. 28 an. Intan Br Sembiring; f) Surat Pernyataan dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Medan No.B.00511/ALU.Rep-MDN/0414 tanggal 7 April 2014 yang
NG AD
menyatakan bahwa hutang debitor a.n Budiman Pinem telah dinyatakan macet dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lelang (obyek perkara) apabila dikemudian hari timbul gugatan yang diajukan oleh pihak manapun;
g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang
PE
kepada debitor oleh kreditor yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan;
-
Surat dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Medan dengan Nomor: B.00570/ALU.Rep-MDN/0414 tanggal 16 April 2014 perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi dan pengosongan jaminan;
6. Bahwa terhadap permohonan lelang dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Medan sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas, maka Kepala KPKNL Medan telah mengeluarkan Surat Nomor : S506/WKN.02/KNL.03/2014 tanggal 14 April 2014 hal Penetapan Jadwal lelang yang menetapkan bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 pukul 09.30 Wib vide Pasal 21 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 berbunyi “waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II”;
ME DA N
- 17 -
7. Bahwa objek yang disengketakan dalam perkara a quo (dilelang sesuai dengan Risalah lelang No. 324/2014 tanggal 23 April 2014) adalah SHM Sertifikat Hak Milik No. 28 yang terletak di Desa Tanjung Gunung an Intan Br Sembiring
8. Bahwa lelang terhadap obyek yang disengketakan telah didahului
GI
dengan Pengumuman lelang (Ulang) melalui surat kabar harian “Tribu Medan” yang terbit pada tanggal 16 April 2014 sehingga setiap orang
ING
dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud (asas publisitas) vide Pasal 47 ayat (1) huruf a Nomor 1 PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi “Pengumuman lelang ulang dilakukan 1 (Satu) kali
NT
melalui surat kabar harian paling singkat 7 (Tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (Enam Puluh) hari sejk pelaksanaan lelang
ILA
terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir; Bahwa Pelaksanaan lelang sesuai Risalah Lelang Nomor 324/2014 tanggal 23 April 2014 adalah merupakan Lelang Ulang dari lelang
NG AD
sebelumnya tanggal 21 Maret 2014; 9. Bahwa penjual/pemohon lelang dalam hal ini PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, keabsahan
dokumen
persyaratan
lelang,
penyerahan
barang,
dokumen kepemilikan, serta bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun pidana dan tuntutan ganti rugi, vide pasal 16 ayat (1),
PE
(2) dan (3) PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013;
10. Bahwa oleh karena permohonan lelang hak tanggungan sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UU HT) yang dimohonkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut Terlawan II tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang vide Pasal 12 PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi : Kepala KPKNL/Pejabat Lelang kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;
ME DA N
- 18 -
11. Bahwa nilai limit objek lelang (obyek yang disengketakan) sebesar Rp. 299.950.000;- ditetapkan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sesuai dengan Surat Nomor : B.00515/ALU.Rep-MDN/0414 tanggal 7 Apriil 2014 perihal Limit Lelang Minimum, vide Pasal 35 ayat (2) PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor
GI
106/PMK.06/2013 yang berbunyi penetapan nilai limit menjadi tanggungjawab penjual/pemilik barang;
ING
12. Bahwa selanjutnya objek lelang (objek sengketa) dimaksud laku terjual sebesar Rp. 300.500.000;- dengan pembeli lelang Sdr Ronal Naibaho, vide pasal 66 ayat (1) PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi :
NT
pejabat lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapi atau melampaui nilai limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit;
ILA
13. Berdasarkan uraian kami diatas, maka mohon majelis Hakim menolak atau mengesampingkan dalil-dalil Pelawan pada angka 6 sampai 8 dalam posita pada gugatan dan petitum pada angka 3 dan 4 yang
NG AD
pada intinya menyatakan perbuatan Terlawan II melakukan penjualan secara lelang atas SHM No. 28 an Pelawan adalah Perbuatan melawan hukum maka penjualan lelang harus dibatalkan dan Risalah Lelang Nomor 324/2014 harus dibatalkan, dengan alasan : -
Berdasarkan surat-surat peringatan Terlawan I kepada Debitor (sesuai angka 5 huruf e diatas) dan surat pernyataan Terlawan I
PE
(sesuai angka 5 huruf f diatas) maka debitor an. Budiman Pinem telah terbukti wanprestasi sehingga berdasarkan Pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka “apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekud=asaan sendirir melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut,” dengan demikian Kreditor (Terlawan i) mempunyai Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum;
-
Bahwa lelang tanggal 23 April 2014 terhadap objek perkara telah dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka tindakan Terlawan II adalah sah secara hukum dan terhadap proses lelang tidak dapat dimintakan
ME DA N
- 19 -
pembatalannya, vide pasal 3 PMK 93/PMK.06/2010 yang bernuyi : lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan, sehingga Risalah Lelang Nomor : 324/2014 tanggal 23 April 2014 tidak dapat dibatalkan dan dicabut; -
Bawa selanjutnya pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan
GI
Teknis Oeradilan Perdata Umum huruf AJ angka 21 halaman 100 dinyatakan bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan
ING
sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan; 14. Bahwa dalil Pelawan angka 9 pada posita dalam gugatan Pelawan sangat tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak atau paling tidak dikesampingkan, karena berdasarkan penjelasan Tergugat pada
NT
angka 3 sampai dengan angka 13 diatas proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
ILA
15. Bahwa Terlawan II menolak dalil Pelawan angka 10 pada posita dalam gugatan yang menytakan Pelawan tidak pernah mengetahui Pengumuman Lelang yang diperbuat Terlawan I dan Terlawan II,
NG AD
karena pelaksanaan lelang telah dilengkapi dokumen surat rencana pemberitahuan lelang (sesuai angka 5 huruf g diatas) dan Pengumuman Lelang (sesuai angka 8 diatas); 16. Bahwa mengenai pengumuman lelang yang dimuat di surat kabar harian “Tribun Medan” tersebut telah sesuai dengan PMK No, 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang sebagaimana
PE
telah diubah dengan PMK No. 106/PMK.06/2013 sebagai berikut : a. 41 ayat (1)
: penjualan secara lelang wajib didahului dengan
pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual;
b. 43 ayat (1)
: pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat
kabar harian terbit di kota/kabupaten tempat barang berada; c. 43 ayat (2)
:
dalam
hal
tidak
ada
surat
kabar
harian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau diibukota propinsi atau ibukota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang kelas II tempat barang akan dilelang; Maka berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :
ME DA N
- 20 -
Dalam Eksepsi : -
Menyatakan Eksepsi Terlawan II cukup beralasan dan dapat diterima;
-
Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
Dalam Provisi :
Menolak Permohona Provisi dan Pelawan;
GI
-
Dalam Pokok Perkara :
Menolak Gugatan Pelawan seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
ING
-
gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -
Menyatakan Risalah Lelng Nomor 324/2014 tanggal 23 April 2014 tentang penjualan objek lelng sebidang tanah seluas 721 M2 dengan
NT
SHM No. 28 an. Intan Br Sembiring tidak dapat dibatalkan serta tidak dapat dicabut;
Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara.
ILA
-
Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Agustus
-
NG AD
2015 nomor : 44/Pdt.Bth/2014/PN.Kbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard/NO); -
Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.070.000;- (Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah); Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
PE
Panitera Pengadilan Negeri Kanbanjahe, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, pada tanggal 30 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Agustus 2015 nomor : 44/Pdt.Bth/2014/PN.Kbj, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I tanggal 28 Januari 2016, dan kepada Terbanding II semula Terlawan II tanggal 26 Januari 2016; Membaca
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Pelawan tertanggal 14 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kanbanjahe tanggal 15 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I tanggal 28 Januari 2016, dan kepada Terbanding II semula Terlawan II tanggal 26 Januari 2016;
ME DA N
- 21 -
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I tertanggal 10 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kanbanjahe tanggal 10 Februari 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula
tanggal 16 Maret 2016; Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
ING
Membaca
GI
Pelawan tanggal 11 Maret 2016, dan kepada Terbanding II semula Terlawan II
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kanbanjahe, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tanggal 11 Maret 2016, kepada Terbanding I semula Terlawan I tanggal 28 Januari 2016 dan kepada
NT
Terbanding II semula Terlawan II tanggal 26 Januari 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi
ILA
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
NG AD
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
PE
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Agustus 2015 nomor : 44/Pdt.Bth/2014/PN.Kbj, dan telah memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 15 Desember 2015 dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I tertanggal 10 Februari 2016, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;
ME DA N
- 22 -
Menimbang, bahwa hal-hal yang berupa keberatan dalam memori banding pada substansinya telah dipertimbangkan dalam putusan aquo, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi
GI
berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Agustus 2015 nomor : 44/Pdt.Bth/2014/PN.Kbj, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan
ING
sebagaimana amar dibawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar
Mengingat
R.B.g,
NT
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Undang-Undang
No.1
tahun
1974,
Peraturan
Pemerintahan No.9 tahun 1975, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-
ILA
Undang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan;
-
NG AD
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 18 Agustus 2015 nomor : 44/Pdt.Bth/2014/PN.Kbj, yang dimohonkan banding tersebut;
-
Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara
PE
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. dan ADI SUTRISNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 April 2016 nomor : 156/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA
ME DA N
- 23 -
GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim Ketua Majelis,
GI
Hakim - Hakim Anggota,
ttd
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.
ING
1. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.
ttd
ILA
NG AD
Perincian Biaya :
NT
2. ADI SUTRISNO, SH.MH.
1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
ttd
Panitera Pengganti,
ttd BHINNEKA PUTRA GINTNG, SH.MH.
Rp. 150.000,-
PE
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. PANITERA,
H. BASTARIAL, SH.MH. NIP. 195608211986031003
