PUTUSAN Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
ED AN
sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti, di Jl.Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, semula disebut TERGUGAT I sekarang PEMBANDING I ; Perkara
ini
diwakili
Kuasanya
yaitu
1.
Krisna
IM
Dalam
Rya.,S.H.,M.H, 2. Supardi.,SH., 3. Bambang Wiyono.,SH.,MH., 4. Drs.Afrodian
Tuty Sirait.,SH., 7. Hatoni.,SH., 8. M. Zaenuri.,SH., 9.
GG
Mariana
Lutoifi.,SH.,M.Hum., 5.Yudi Ariyanto.,SH.,MT., 6.
Francisca Budyanti.,SH.,MH., 10. Wijayadi Bagus Margono.,SH., kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Kehutanan RI
yang
TIN
dan
Wanabakti Blok VII Lt. 3,
Hidup
beralamat di Gedung Manggala
Jl. Gatot Soebroto, Senayan Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April
2016
yang telah terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
LA
N
Padangsidimpuan Nomor : 79/2016 SK tanggal 26 April 2016 ;
2. Pemerintah Republik Indonesia cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi
AD I
Sumatera Utara cq Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km 5.5 No 14 Marindal Medan 20147, semula disebut TERGUGAT III sekarang PEMBANDING II;
NG
Dalam Perkara ini Jabatan
diwakili oleh Kuasanya
Kasubbag Umum pada Dinas
Kehutanan
Sumatera Utara., 2. Albert Sibuea.,SH.,MAP
PE
Seksi
Pengamanan
Hutan pada Dinas
: 1. Zainuddi.,SP
Jabatan
Kehutanan
Provinsi Kepala Provinsi
Sumatera Utara, 3. Ramlan.,SH Staf pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara,
beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km
5.5 No 14 Marindal Medan 20147, Khusus tanggal
22 Pebruari
berdasarkan Surat Kuasa
2016 yang
terdaftarkan di
Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan
Nomor
:
39/2016 SK tanggal 24 Pebruari 2016 ; Melawan 1. Koperasi Perkebunan
Kelapa Sawit
Bukit
Harapan
disingkat
“KPKS BUKIT HARAPAN”, yang berkedudukan di Desa Tanjung Botung
ED AN
Kecamatan Barumun Tengah, Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara untuk semula disebut PENGGUGAT sekarang TERBANDING; Dalam Perkara ini S.H.,M.H
diwakili oleh Kuasanya: 1.Marihot Siahaan
dan 2. Nurdin Siregar SH.,MH, Para Advokat dan
Pengacara pada Kantor Marihot Siahaan & Rekan beralamat di
IM
Jalan Prapanca Raya No.28-29 Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 1260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember
2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Desember 2015;
30
GG
Negeri Padangsidimpuan Nomor : 167/2015 SK tanggal
2. Jaksa Agung Republik Indonesia, cq Kepala Kejaksaan Tinggi
TIN
Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Jl.Jenderal Abdul Haris Nasution No.1 C Medan 20146, semula disebut TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING I ;
N
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
LA
Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatra Utara cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli
AD I
Selatan, beralamat di Jl. Wilem Iskandar No.8 Padang Sidempuan, semula disebut TURUT TERGUGAT sekarang TURUT TERBANDING II ;
NG
Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
PE
dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA
Mengutip serta memperhatikan surat gugat
Penggugat tanggal 30
Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 30 Desember 2015 dalam Register Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Perkara Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Psp, dan perbaikan surat gugat tanggal 19 April 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan (KPKS-BH), dan telah memperoleh
Pengesahan
dari Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI, dengan Badan Hukum
No.07/BH/KDK2.9/IX/1998,
tanggal
26
-
Ketua
: Ir. Jonggi
-
Sekretaris
: Nimrod S,SH .
-
Bendahara
: Tety Sitorus
2. Bahwa Koperasi tersebut didirikan
untuk tujuan melakukan kegiatan
kebun-kebun
kelapa
sawit
IM
mengelola/pembudidayaan
tanah/lahan kepunyaan masyarakat
1998
saat ini :
ED AN
sebagaimana telah dirubah dengan kepengurusan
September
diatas
adat setempat yang menjadi petani
Kelapa Sawit, yang berada di areal Padang Lawas (bukan kawasan
yang
GG
hutan) yang diperoleh berdasarkan hak tradisionil yang seluruhnya ± 23.000 Ha didalamnya
turun temurun
termasuk
jalan, rawa
basah, sekolah dan fasilitas lingkungan hidup lainnya yang seluas ± sebagai telah bersertifikat Hak Milik yang diterbitkan Turut
TIN
5.000, dan
Tergugat. Masyarakat adat setempat tersebut juga sebagai
anggota
dari Penggugat/ KPKS Bukit Harapan . Bahwa letak
Perkebunan
yang dikelola
Penggut
berdasarkan
titik
N
koordinat sebegai berikut : LU = 010 23’ 37” s/ d 010 33’ 24”
-
BT = 1000 03’ 09” s/ d 1000 15’ 00”
LA
-
AD I
Dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara
: Dengan
Areal
Plantations dan
Perkebunan
Industri (FMP & I)
: Dengan Areal HPHTI PT. SSPI
Sebelah Selatan
: Dengan Jalan
NG
Sebelah Timur
Sebelah Barat
PT. Firs Mujur
Good Win arah ke Sindur/Batas
Propinsi Riau : Dengan JLn Ex PT. Barakaz dan KUD Langkimat .
PE
3. Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya Penggugat dibantu PT.TOR GANDA sebagai pendamping dalam hal Pembinaan teknik management dan modal, yang semula semuanya berjalan lancar ;
Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
4. Bahwa kemudian kegiatan pengelolaan terganggu/tidak
berjalan
sebagaimana
Perbuatan Melawan Hukum bersama-sama
maupun
kebun kelapa sawit mestinya
karena
tersebut adanya
yang dilakukan Para Tergugat baik secara
sendiri-sendiri
sebagaimana
akan diuraikan
dibawah ; 5. Bahwa
terkait
pengajuan
gugatan
ini, Penggugat
mempunyai
ED AN
kepentingan hukum langsung dalam mengajukan gugatan ini karena lahan kebun kelapa sawit seluas ± 23.000 Ha yang dikelola Penggugat secara
keliru
alasan
telah
dinyatakan
berdasarkan
dikabulkan
oleh
dirampas oleh
dakwaan
Putusan
dan tuntuan
Pidana
Tergugat II dengan
JPU
yang kemudian
No. 481/PID.B/2006/PN.JKT.PST
IM
tanggal 28 Juli 2006 jo Putusan PT. Jakarta No. 194/PID/2006/PT.DKI, tanggal 11 Oktober 2006 jo Putusan No. 2642 K/PID/2006 tanggal 12 Februari 2007 jo Putusan No. 39 PK/2007, 16 Juni 2008 ; dalam
dakwaan
JPU
tersebut
yang
pada
dasarnya
GG
6. Bahwa
mengkriminalisasi DL.Sitorus (Direktur Pendamping Penggugat) yaitu dengan sewenang-wenangnya
kawasan hutan Negara tetap tanpa ijin Menteri Kehutanan,
TIN
menduduki
menyebutkan bahwa DL.Sitorus telah
yang menurutnya didasarkan pada : 1. Gouvernement Besluit (GB) No.50 Tahun 1924 tanggal 25 Juni 1924 yang direkayasa melalui terjemahan yang tidak benar ;
N
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sic. Menteri Pertanian) nomor
LA
923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132.02 Ha, (yang tidak berlaku lagi karena diganti dengan SK.
AD I
Tergugat II Nomor 44 Tahun 2005 yang yang juga tidak berlaku karena dinyatakan oleh Mahkamah Agung Tidak Sah) ;
Bahwa JPU dalam dakwaannya tersebut, telah dengan sengaja dan secara
NG
keliru menyatakan lokasi perkebunan yang terletak di Kecamatan Barumun Tengah sebagai Kawasan Hutan yang seolah-olah benar disebutkan dalam GB No.50 tahun 1924, tetapi surat aslinya tidak pernah diperlihatkan oleh
PE
JPU selama persidangan perkara Pidana tersebut diatas, sehingga kemudian dengan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 44 Tahun 2005 dijadikan dasar untuk menyatakan lokasi GB 50/1924 sebagai kawasan hutan yang selanjutnya disebut-sebut Register 40, padahal dalam kenyataannya hal tersebut tidak benar karena GB No.50 Tahun 1924 dalam Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
bahasa aslinya tidak pernah menyatakan lokasi tersebut sebagai kawasan hutan produksi melainkan menyebut perkampungan, penggembalaan ternak penduduk kampung, dan lahan-lahan untuk dipertimbangkan sebagai rencana bagi pembangunan hutan yang baru. Bahkan sampai saat terakhir dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), GB No.50 yang dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana dan merampas perkebunan kelapa sawit
ED AN
yang dikelola Penggugat sesungguhnya sudah di rekayasa dengan merubah GB No.50 melalui terjemahan kedalam Bahasa Indonesia, yang secara umum dan menyeluruh menyimpang dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya, terlebih lagi jikalau GB No.50 tersebut tidak tercatat dalam daftar Staatsblaad Tahun 1924 yang harus menjadi dasar keberlakuan atau
IM
kekuatan mengikat ;
Lagipula dokumen tersebut tidak pernah dicocokan dengan dokumen asli untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Halaman 30, 31 No.
434/PDT/2011/PT.MDN,
Halaman
2
Putusan
nomor
GG
Putusan
134K/TUN/2007), dan Staatsblad Hindia Belanda Tahun 1924 juga tidak menyebut adanya Gouvernement Besluit (GB) No.50 tersebut sebagaimana
TIN
terlihat dari daftar isi Staatsblad tahun 1924 ; 7. Bahwa dakwaan JPU tersebut diatas menyebutkan seolah-olah PT.Torus Ganda dan Penggugat menduduki secara tidak sah Hutan Negara tetap seluas 23.000 ha yang disebutkan terletak Produksi
Padang Lawas
N
Hutan
di Hutan Negara Kawasan
Kecamatan Simangambat (dahulu
LA
Kecamatan Barumun Tengah) Kabupaten Tapanuli Selatan, namun menjelaskan dengan rinci posisi kordinat
yang pasti secara
tidak spasila
sebagai keharusan demi kepastian hukum dengan ketat (Lec stricta dan
AD I
lex certa) sehingga menyebabkan
tidak menimbulkan
kekeliruan
dalam eksekusinya
dalam perkara a quo. Dengan
demikian
Perkebunan
sebagaimana
yang terjadi
dakwaan JPU tersebut tidak
yang dikelola Pengugat
yang
NG
benar karena lokasi
keragu-raguan
menyebabkan lahirnya amar putusan pidana “merampas” kebun milik Penggugat seluas seluas 23.000 ha merupakam pelanggaran Hak Asasi
PE
Manusia Penggugat yang sah ;
8. Bahwa dari fakta-fakta jelas
telah
keliru
yang
dalam
disebutkan
diatas nyata-nyata
JPU
menentukan luas lokasi (locus) dari objek
sengketa dan objek barang bukti dalam perkara pidana karena lokasi perkebunan yang dikelola Penggugat (dengan pendampingnya PT.TORUS Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
GANDA) bukan yang dimaksud dalam Dakwaan JPU, sehingga tidak ada alasan menurut hukum untuk merampas lahan perkebunan sawit yang dikelola Penggugat dengan pendampingan PT.TORUS GANDA yang luasnya + 23.000 ha. Kekeliruan tersebut terjadi karena baik Tergugat I maupun Tergugat II
tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat
(plaatselijkonderzoek) dan JPU tidak pernah mampu menentukan batas-
9. Bahwa
terlepas
ED AN
batasnya sesuai koordinat geographis sebagaimana mestinya ; dari kelalaian JPU yang tidak melakukan pemeriksaan
setempat dan tidak pernah mampu menentukan batas batas dengan cara sebagaimana mestinya yang disebutkan diatas, ternyata kegiatan dalam lokasi yang disebutkan dalam dakwaan JPU yang dikelola Penggugat tanpa hal tersebut tidak benar, justru
IM
ijin dari Menteri Kehutanan, padahal
sebaliknya karena anggota Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan mengelola tanah masyarakat adat yang sebagian sudah
GG
memperoleh sertifikat hak milik (SHM) dan oleh karena itu bukan dalam kawasan hutan yang awalnya diperoleh berdasarkan hak tradisionil yang turun menurun seluas ± 23.000 Ha, dan dikelola sesuai dengan tujuan dengan
meminta
pendampingan
Management, financial
TIN
Koperasi
maupun administrasi dan operasional dari PT. Tor Ganda ; 10. Bahwa selain daripada itu lokasi yang dikelola Penggugat berdasarkan hakhak tradisionalnya dalam masyarakat hukum adat yang diperoleh dari Marga
N
Hasibuan yang menjadi anggota Koperasi Parsub yang diakui dan dilindungi
LA
pada jaman penjajahan sampai sekarang dan saat ini sebagian besar sudah memperoleh SHM. Dan setelah kemerdekaan sampai saat ini hak-hak tradisional dimaksud diatas jelas-jelas diakui dan diatur konstitusi Negara RI
AD I
sebagaimana termuat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
NG
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” ;
11. Bahwa perlindungan dan pengakuan konstitusi atas hak-hak traditional
PE
tersebut telah jelas-jelas ditegaskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013 yang intinya menyatakan : “bahwa hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat tidak termasuk hutan Negara” Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
hal mana juga merupakan ketentuan yang dianut oleh UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan khususnya Pasal 15 dan Putusan MK No.45/PUUIX/2011, tanggal pemaknaan
9
Februari
2012
tentang
pemahaman
dan
penetapan Kawasan Hutan harus melalui empat tahapan,
yaitu : “Penunjukan, Penata Batasan, Pemetaan dan Pengukuhan/Penetapan,
ED AN
tanpa mana Penunjukkan hutan tanpa proses tahapan tersebut adalah praktek dari pada pemerintahan otoriter dan bukan merupakan praktek dari pemerintahan yang demokratis” ;
12. Bahwa selain itu di lokasi Penggugat yang disebut-sebut oleh JPU berada di 5 (lima) desa sebagai locus delicti perbuatan pidana yang didakwakan
IM
kepada DL. Sitorus pada kenyataannya terdapat sebanyak 43 badan usaha diantaranya termasuk BUMN, PMA, yang mengelola perkebunan Kelapa Sawit tanpa dipermasalahkan sebagai perkara pidana oleh Kejaksaan
GG
Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah ataupun Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu antara lain : 1)PT.Hexa Setia Sawita, 1.1176ha, 2)PT.Sumber Sawit Makmur, 2.072ha,
21.543.23ha,
TIN
3)PT.Damai Nusa Sekawan, 2.384ha, 3)PT.Agro Mitra Karya Sejahtera, 4)PT.First
Mujur
Plantation
dan
Industri,
15.000ha
5)PT.Wonorejo Perdana, 15.000.00ha. 6)PT.Austindo/PT.Eka Pendawa Sakti, 11.238ha, 7)PT.Barumun Raya Padang Langkat, 2.372.97ha,
N
8)PT.Sinar Tika Portibi Jaya Plantation, 1.679.12ha, 9)PT.Mazuma Agro
LA
Indonesia (MAI), 12.266.43ha, 10)PT.Karya Agung Sawita (KAS), seluas 14.374.86ha,
11)PT.Perkebunan
Nusantara
II,
seluas
4.000ha,
12)PT.Sibuah Raya, seluas 1.750.00ha, 13)PT.Perkebunan Nusantara IV,
AD I
1.294.20 ha, 14)PT.Toga Saudara Makmur, 192.55ha, dll, sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil audit Tim Interdep Mei 2005 . Anehnya lahan KUD Serbaguna yang dinyatakan Menteri Kehutanan dan
NG
Lingkungan Hidup berada di dalam kawasan hutan Register 40 yang kemudian dipergunakan oleh JPU mendakwa DL. Sitorus menduduki kawasan hutan tanpa ijin Menteri LHK, ternyata oleh Putusan Pengadilan
PE
Tinggi Medan No.434/PDT/2011/PT.MDN (yang sudah berkekuatan hukum tetap), dinyatakan tidak dalam kawasan hutan kepemilikan tanah masyarakat
anggota
KUD
dan
justru
serbaguna
yang
didasarkan pada 624 624 SHM telah dinyatakan sah. Keraguan menjadi nyata
karena
Menteri
Kehutanan
pernah mengeluarkan SK
Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
No.922/Kpts-II/1992 tanggal
19
September
1992
yang memberikan
Hak Pengelolaan Hutan (HPH) seluas 104.800 Ha kepada PT. Inhutani IV, sedangkan luas Register 40 berdasarkan SK No. 923/Kpts/Um/12/1982 hanya seluas 75.622 Ha, sehingga
menimbulkan pertanyaan hukum
dimanakah lokasi lahan yang didakwakan kepada DL. Sitorus ; 13. Bahwa Lahan yang dikelola Penggugat
tersebut telah ikut dituntut oleh
dengan
Putusan
No.2642K/Pid/2006,
ED AN
Tergugat II dan dinyatakan dirampas untuk Negara dan telah diputus ternyata
benar-benar
keliru,
perampasan mana dilaksanakan dengan menyerahkan lahan tersebut kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumut (Vide Berita Acara penyerahan rampasan tanggal 26 Agustus 2009), dengan fakta dan hukum demikian dapat menunjukkan
terjadinya
pemerintah (penguasa) sebagaimana Mahkamah
yang disebutkan
Konsitusi No . 45/PUU/2012 sebagai
sehingga
oleh putusan
praktek
pemerintah
lahan milik masyarakat Adat Marga Hasibuan dan
GG
otoriter
kesewenangan-wenangan
IM
telah
sebagian sudah bersertifikat Hak Milik, dan yang diatasnya Negara pernah menerbitkan izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) kepada 5 Perusahaan
TIN
secara tidak sah (secara sepihak tanpa melibatkan/mendapat persetujuan masyarakat yang berhak) ;
Bahwa berdasarkan HPH yang pernah dikeluarkan sebagaimana dimaksud diatas, lahan dibabat,
tersebut
N
akibatnya tanah
tanpa
ada
tanggungjawab
reboisasi,
menjadi lahan kritis sehingga kemudian
LA
masyarakat Luhat Ujung Batu (sebagai pihak yang berhak atas lahan/tanahtanah adat tersebut yang sebagian besar juga sudah bersertifikat hak milik), berusaha untuk memanfaatkan tanah-tanah tersebut dengan berencana
AD I
akan menanam tumbuhan yang dinilai produktif dan mempunyai nilai ekonomis yaitu pohon kelapa sawit ; 14. Bahwa perampasan dan penyerahan Lahan Kebun Kelapa Sawit tersebut
NG
diatas, dikarenakan DL. Sitorus/Dirut PT. Torusganda (Pendamping) telah dikriminalisasi dengan mempersalahkannya seolah-olah DL. Sitorus secara melawan hukum mengelola kawasan hutan seluas 24.000 Ha (dalam
PE
rangka
kerjasama
dengan Koperasi
Parsub)
dengan menggunakan
alasan alasan yang dibuat-buat, antara lain : -
GB No.50, Tanggal 25 Juni 1924 ;
Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
-
Berita Acara Penyerahan Tanah Kawasan Hutan Padang Lawas dari Masyarakat kepada Gubernur Sumut, Tanggal 20 Mei 1981 Seluas 12,000Ha, Tanggal 26 Mei 1981 seluas 10,000ha tanggal 06 Juni 1981 seluas 8.000 ha; (yang semuanya tidak pernah ada aslinya) ;
-
Keputusan
Menteri
Kehutanan
(sic
Menteri
Pertanian)
nomor
923/Kpts/Um/12/1902, tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan
ED AN
areal hutan di wilayah Propinsl Dati I Sumut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) telah dikeluarkan seolah-olah didasari GB 50 tersebut diatas ; -
Peraturan Daerah Propinsi Sumut No.7 Tahun 2003 tentang Rencana TataRuang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumut tahun 2003– 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No.14 Tahun 1998
IM
-
tentang RTRW Kab.Dati II Tapanuli Selatan ;
Bahwa areal tersebut diatas seolah-olah dilarang untuk diduduki tanpa ijin
GG
dari Menteri Kehutanan Rl sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (padahal kawasan tersebut bukanlah kawasan hutan sesuai dengan putusan MK dan
TIN
Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, dan terlebih-lebih hukum adat tentang hak-hak tradisional masyarakat adat). 15. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas ternyata lahan yang dirampas
N
dalam eksekusi (26 Agustus 2009) yang dilakukan oleh Tergugat II dan diserahkan kepada Tergugat III dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi
LA
Sumatera Utara telah dinyatakan bukan Kawasan hutan berdasarkan sebagaimana disebut dalam Putusan sebagai berikut :
AD I
Putusan PK PTUN No.06.PK/TUN/2008 Tanggal 05 Mei 2008 ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.434/PDT/ PT.MDN/2012, tanggal 4 Juni 2012. (sudah berkekuatan Hukum Tetap. Tidak ada Kasasi) ;
Dengan demikian baik Penggugat maupun DL. Sitorus selaku Direktur
NG
PT.TORUSGANDA tidak pernah melakukan kegiatan di daerah terlarang secara bertentangan dengan hukum yang berlaku in casu hukum adat
PE
tentang perlindungan hak-hak tradisional. Hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Medan nomor 434/PDT/2012/PT.MDN, tanggal 4 Juni 2012 (sudah inkracht) yang intinya mengatakan tidak ada kawasan hutan di areal yang dijadikan kebun-kebun Kelapa Sawit
Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
masyarakat
anggota
PARSUB
yang
dikelola
PARSUB
dengan
pendampingan PT. TORUS GANDA; 16. Bahwa Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan terkait dengan kasus yang sama dengan kasus Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan, Tergugat I telah diperintahkan untuk menyerahkan lahan Kebun Sawit seluas + 23.000 Ha yang dikelolanya, dan membatalkan semua
ED AN
pernyataan ataupun surat-surat keputusannya tentang Kawasan Hutan yang dikelola KPKS Bukit Harapan yang kasusnya sama dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak mau menyerahkan dan membuat pembatalan surat pernyataan/keputusannya sesuai dengan perintah Pengadilan TUN dan hal tersebut telah secara tidak langsung mengakibatkan timbulnya
IM
kerugian bagi Penggugat ;
17. Bahwa masyarakat Luhat Ujung Batu dan Simangambat yang sebagian juga sebagai anggota PARSUB adalah sebagai pihak yang berhak secara sah
GG
atas lahan yang dipermasalahkan, padahal masyarakat tesebut adalah generasi ketujuh Marga Hasibuan yang hidup di Desa Tanah Adat Ulayat Padang Lawas seluas + 178.000 ha sebagaimana juga yang diketahui dan
TIN
diakui pemerintah Belanda/Kolonial atas adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dimaksud (vide UUD 1945 sebelum perubahan). Bahwa Para Penggugat hidup secara turun temurun dan selalu memanfaatkan sumber daya alam di lokasi tersebut sebagai sumber penghidupan ;
N
18. Bahwa berkaitan dengan yang dikemukakan diatas, berdasarkan ketentuan
LA
pasal 12 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (LN.Tahun 1960 No.104), yang menyatakan: “Segala
Usaha bersama dalam lapangan agraria di dasarkan atas
AD I
kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya”.
Sehingga
dengan
demikian DL. Sitorus secara bersama-sama dengan
NG
PARSUB telah melaksanakan amanah yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) UUPA tersebut.
19. Bahwa berkaitan dengan apa yang dikemukakan diatas, menurut ketentuan
PE
Pasal 15 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan sebagai berikut: “Bahwa penunjukan kawasan hutan adalah salah-satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dan ketentuan demikian harus memperhati-kan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau Halaman 10 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan sehingga jika demikian terjadi, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan agar tidak merugikan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan” ; Oleh karena hal yang demikian, maka pada saat penataan batas dan batas
kawasan
hutan
Pemerintah/
Menteri
ED AN
pemetaan
Kehutanan
seyogianya terlebih dahulu harus mengeluarkan semua tanah yang menjadi Hak ulayat masyarakat adat setempat (anggota Parsub KPKS Bukit Harapan) dari areal kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, tetapi dalam kenyataannya hal demikian tidak dilakukan. Dengan
IM
demikian terbukti Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah melanggar Pasal 15 UU No.41 Tahun 1999 tersebut diatas dan Putusan M.K.No.45/PUU–IX/2011, 21 Pebruari 2012 ;
GG
20. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.434/PDT/PT.MDN, tanggal 4 Juni 2012, di mana yang menjadi Tergugat adalah Menteri Kehutanan RI dan bukti yang diajukan Menteri
TIN
Kehutanan sebagai T–1, adalah Gouvernement Besluit (G.B) No.50, 25 Juni 1924, yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia oleh Siti Warian Prawirasastra yang hanya dalam bentuk fotocopy yang tidak pernah ada aslinya ;
N
21. Bahwa pada halaman yang sama, dalam pertimbangan Majelis Hakim
LA
Tinggi Medan dinyatakan, bahwa selanjutnya surat lampiran peta kawasan hutan Padang Lawas Reg.40 yang berskala 1:100.000 Gouvernement Besluit 25 Juni 1924 No.50 (padahal dalam kenyataan GB No.50 Tahun
AD I
1924 tidak memiliki lampiran peta) dan Surat Gubernur Sumatra Utara 5 Nopember 1977 No.26081/3, tidak memuat keterangan apa-apa, tetapi hanya tertulis sebagai berikut : Jalan ;
NG
-
Batas Areal Perladangan ;
-
Batas kawasan yang telah diusulkan ;
-
Areal Pemasukan baru;
PE
-
22. Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa lampiran peta kawasan hutan Padang Lawas Reg.40 GB No50 tanggal 25 Juni 1924 dan Surat GUBSU No.5/1077 Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
No.26081/3 tersebut aslinya berbahasa Belanda, dan dirobah dan ditambah dengan Bahasa Indonesia dan direkayasa menjadi; batas kawasan yang telah diusulkan areal Pemasukan baru ” . 23. Bahwa pada halaman 31 alinea I, pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Medan mengemukakan sebagai berikut :
ED AN
" Menimbang bahwa lampiran peta kawasan hutan Padang Lawas adalah foto copy yang telah terjadi perubahan secara umum dan menyeluruh Padang Lawas menjadi kawasan hutan register 40 dan tidak menyebut nama Desa Parsombaan, Kecamatan Barumun, tidak sesuai dengan daftar yang ditetapkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Batavia tanggal 25 Juni 1924 (No.50) tidak ada Desa
IM
Parsombaan, Kecamatan Barumun dalam daftar Kawasan Hutan dan Peta Kawasan Hutan Padang Lawas, Kawasan Hutan Register 40
GG
karena foto copy yang tidak ada aslinya oleh karena itu harus ditolak”. Bahwa fakta yang diabaikan oleh putusan bahwa GB No. 50 Tahun 1924
tanggal
25 Juni
1924
sesungguhnya
tidak
mempunyai
Penggugat
TIN
lampiran Peta, akan diperhadapkan dengan alat bukti yang diajukan yang dibuat
akan disajikan
oleh
ahli Pemetaan
resmi
sebagaimana
dalam tahapan pembukian, dengan stadar pemetaan
metode proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM) Datum : World
N
Grid System 84 (WGS84) Zone N telah ternyata terjadi kekeliruan
LA
penentuan locus delicti dakwaan JPU terhadap DL Sitorus dan lokasi daripada lahan perkebunan yang dikelola Penggugat .
AD I
Dengan demikian, telah
terjadi
jelas-jelas
diskriminasi,
DL.Sitorus karena perusahaan
dan
dilokasi
pada tersebut
secara nyata kriminalisasi
kenyataannya diatas
yang
terbukti
bahwa
terhadap
diri
terdapat
banyak
melakukan
kegiatan
NG
pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit tetapi justru tidak dituntut dan tidak diajukan kedepan sidang Pengadilan. Oleh karenanya kriminalisasi,
PE
diskriminasi yang dilakukan terhadap diri DL.Sitorus adalah Jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, karena UUD 1945 secara tegas mengamanatkan dalam pasal 27 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:
Halaman 12 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kemudian dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
ED AN
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
Dan juga jelas-jelas terbukti secara nyata bahwa perkebunan Kelapa sawit yang dikelola Penggugat tersebut adalah bukan kawasan hutan
IM
sebagaimana dimaksud JPU.
24. Bahwa jika perkara ini dihubungkan dengan Putusan M.K. No.45/PUU– IX/2011, 21 Pebruari 2012, yang amar Putusannya sebagai berikut :
GG
Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; Frasa di tunjuk dan atau pasal 1 angka 3 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004
TIN
tentang Penetapan PERPU UU No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.86, TLNRI No.4412 bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 ;
N
Frasa “ditunjuk dan atau“ dalam pasal 1 angka 3 UU nomor 41 Tahun
LA
1999 tentang Kehutanan sebagaiman telah diubah dengan UU No.19 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU (LNRI Tahun 2004 No.86 TLNRI No.4412) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat ;
AD I
Memerintahkan Pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya.
25. Bahwa dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) harus berlaku
NG
surut, tentang hak yang diakui sebelum jaman kemerdekaan tetap keberadaanya, oleh karena itu MK yang mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk
PE
menguji UU terhadap UUD RI Tahun 1945, maka Putusan MK harus dihormati yang merupakan pengawasan terhadap UU yang bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu Putusan MK harus diikuti, dengan
Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
demikian Hak Ulayat sebagaimana dalam Pasal 3 UUPA No.5/1960 menyatakan : “ Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
ED AN
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi“. 26. Bahwa
berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas terbukti bahwa
Penggugat adalah sebagai Pihak yang berhak secara sah mengelola dan membudidayakan perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah seluas ± 23.000
lokasi
IM
ha tersebut yang terletak lokasinya sangat jauh dan berbeda dengan letak yang disebutkan
dalam dakwaan JPU
dan Putusan
Pidana
dimaksud (bukan lokasi yang didakwakan) dan bukan di kawasan hutan sudah diterbitkan sertifikat Hak Milik dan sebagian
lagi
tradisonal
tanah
hak
GG
karena sebagian
dan
sesuai
juga
Pengadilan Tinggi Medan No.434/Pdt/PT.Mdn, tanggal
dengan 4
Putusan Juni 2012
TIN
dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjs) . 27. Bahwa dari fakta-fakta diatas terbukti Para Tergugat telah menghalangi Penggugat mengelola dan membudidayakan perkebunan Kelapa Sawit dilahan tersebut, sehingga perbuatan Para Tergugat adalah merupakan sebagaimana diatur dalam pasal 1365
LA
KUHPerdata ;
N
perbuatan melawan hukum
28. Bahwa karena dalam perkara TUN yang telah diputus sampai tingkat Peninjauan Kembali, (Vide Putusan MA No.06.PK/TUN/2008, 05 Mei 2008),
AD I
yang amarnya intinya menyatakan batalnya Surat Keputusan Tergugat I S.419/Menhut-II/2014,
Putusan
PT
Medan
yang
sudah
inkracht
No.434/PDT/2011/ PT.MDN, 04 Juni 2012 yang intinya menyatakan
NG
perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Padang Lawas tidak termasuk dalam Kawasan Hutan, Hal mana jelas diketahui Para Tergugat, sehingga oleh karenanya Tergugat I mempunyai
hak/wewenang untuk melarang/
PE
mengancam siapa saja untuk membeli hasil kebun kelapa sawit dari kebun yang di kelola Penggugat, sebagaimana surat Tergugat I No.S.13/MenlhkSetjen/RHS/ 2015, tanggal 25 Juni 2015 ;
29. Bahwa apa yang diamanatkan dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah kewajiban untuk memperlakukan semua Warga Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Negara Indonesia sama kedudukannya dimuka hukum oleh karena itu tidak boleh ada perbedaan/diskriminasi perlakuan antara warga Negara yang satu dengan yang lain dalam penegakan hukum, sehingga tidak tepat jika DL. Sitorus didudukkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa, dalam Perkara Pidana (Putusan Kasasi No.2642K/Pid/2006, tanggal 12 Pebruari 2007), sedangkan dilain pihak Perusahaan yang lain dibiarkan begitu saja.
ED AN
Dengan demikian Terbukti perbuatan Tergugat II dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Medan-Sumut, melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat Berita Acara tertanggal 26 Agustus 2009, tentang Penyerahan Barang Rampasan berupa :
- Perkebunan Kelapa Sawit dikawasan Padang Lawas seluas + 23.000 ha
bangunan yang ada diatasnya ;
IM
yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT.TOR GANDA beserta
- Perkebunan Kelapa Sawit dikawasan hutan Padang Lawas seluas +
GG
24.000 ha yang dikuasai oleh Koperasi PARSUB dan PT. TORUS GANDA beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya ; 30. Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2015 Menteri Lingkungan Hidup dan
TIN
Kehutanan RI telah membuat Suratnya No.S.174/Menlhk-II/2015, perihal, Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatra Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan, dan kemudian tanggal 25 Juni 2015 Tergugat I (Menteri Lingkungan Hidup
N
dan Kehutanan RI), membuat Surat lagi melalui suratnya No.S.13/Menlhk-
LA
Setjen/RHS/2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI, intinya melarang dan mengancam kepada pihak yang melakukan transaksi dengan Parsub dan KPKS Bukit Harapan, dalam suratnya yang terdiri dari III poin,
AD I
lengkapnya dikutip berbunyi sebagai berikut : I. Bahwa Areal Perkebunan seluas 47.000 Hektar beserta seluruh bangunan di atasnya di Kawasan Register 40 Padang Lawas Provinsi
NG
Sumatra Utara, saat ini dikuasai secara illegal oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda. Berdasarkan Putusan MA Nomor 2642K/Pid/2006 merupakan hak
PE
Negara ;
II. Bahwa segala kegiatan atau transaksi berkaitan dengan perkebunan dan seluruh bangunan di atasnya di Kawasan Register 40 Padang Lawas yang saat ini dikuasai secara illegal oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda yang dilakukan Halaman 15 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
tanpa melalui Negara merupakan kegiatan melawan hukum Negara Republik Indonesia, dan dapat dipidana ; III. Bahwa Pemerintah mengalihkan manajemen perkebunan sawit beserta seluruh bangunan diatasnya di dalam Kawasan Register 40 Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara sebagaimana dimaksud Negara, dalam hal ini kepada BUMN RI ;
Tergugat
I
meminta
ED AN
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dikatakan lebih lanjut bahwa dukungan
Ketua
Umum
GAPKI
untuk
memberitahukan kepada anggota GAPKI agar tidak melakukan transaksi dengan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda. Dalam hal terjadi transaksi, Tergugat I mengancam
IM
akan mengenakan pidana dan memproses secara hukum.
31. Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda sebagai pendamping di
GG
areal Padang Lawas (bukan kawasan hutan) berdasarkan hak tradisional yang turun temurun yang seluruhnya 24.000 Ha dan sebagian dari lahan tersebut
sudah
bersertifikat
Hak
Milik,
sehingga
Putusan
Pidana
TIN
No.481/PID.B/2006/ PN.JKT.PST Jo Putusan No.2642K/PID/2006 yang inti amarnya bahwa Terdakwa DL.Sitorus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Dan merampas
N
barang bukti berupa perkebunan Kelapa Sawit 47.000 Ha yang di kuasai
yang
LA
oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. TORGANDA beserta seluruh bangunan ada
diatasnya
dan
Koperasi Parsub dan PT. TORUS GANDA,
padahal putusan pidana tersebut telah terkoreksi melalui putusan :
AD I
- Putusan PK Pengadilan TUN No.06 PK/TUN/2008, tanggal 05 Mei 2008. - Putusan
Pengadilan Tinggi. Medan No.434/PDT/PT.MDN/ 2012,
tanggal 4 Juni 2011 (sudah berkekuatan hukum tetap, tidak Kasasi dan
NG
PK Menteri Kehutanan ditolak MA) .
Bahwa surat Tergugat I tersebut telah mengakibatkan tersendatnya pendistribusian dan penjualan hasil kelapa sawit Penggugat, sehingga kerugian
kepada
Penggugat,
dan
dengan
demikian
PE
menimbulkan
Perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata ;
32. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, dengan
mengeluarkan
surat
No.S.174/
Menlhk-II/2015
dan
Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
No.S.13/Menlhk-Setjen/ RHS/2015 Penggugat telah mengalami kerugian materiil sampai saat ini, dengan perhitungan sebagai berikut : - Kerugian berupa hasil produksi yang dilarang dijual, yaitu 1 (satu) bulan = Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) per hektar ; - Bahwa disamping kerugian materiil yang diderita Penggugat, juga mengalami kerugian immaterill, selaku badan hukum Koperasi
ED AN
PARSUB, bersama anggotanya, akibat perbuatan Tergugat I,II, dan III telah mengganggu ketenangan/kedamaian, dan kepastian berusaha bagi penggugat dalam mengelola dan mengerjakan Kebun Kelapa Sawit di area Padang Lawas tersebut, bahkan banyak anggota koperasi stress, sakit, dan tertekan, yang jika dihitung secara adil
IM
dengan uang, maka kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah) ; 33. Bahwa karena yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum
terhadap agar
GG
Penggugat adalah Tergugat I, II, III, sehingga Penggugat memohon
Majelis Hakim dalam Perkara ini, menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng membayar ganti-rugi materill kepada Penggugat secara
TIN
tunai dan sekaligus sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar dalam satu bulan, terhitung sejak tanggal 21 April 2015 sampai gugatan ini didaftarkan (selama 8 bulan), sehingga seluruhnya berjumlah ± 23.000 ha x 8 x Rp 5.000.000 = Rp 920.000.000.000 (sembilan ratus dua puluh milyar
N
rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
LA
34. Bahwa Kerugian immateril sebagaimana dikemukakan diatas yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah) mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, II, III
AD I
membayarnya kepada Penggugat secara Tunai dan sekaligus ; 35. Bahwa
karena Penggugat mengelola perkebunan kelapa sawit diluar
lokasi yang dimaksud dalam putusan Pidana tersebuat diatas melainkan
NG
diatas dan atas hak-hak tradisional masyarakat adat yang diakui oleh konstitusi, yang paralel dengan Putusan TUN nomor 06.PK/TUN/2008, tanggal 05 Mei 2008 Jo Pasal 116 ayat (2) UU No.51 Tahun 2009 tentang
PE
Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo Pasal 97 ayat (9) huruf a UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Maka penggugat mohon agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan
sah
menurut
hukum
Penggugat
mengelola
dan
Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
membudidayakan perkebunan kelapa sawit tersebut, termasuk untuk menjual dan menerima hasil penjualannya ; 36. Bahwa karena Penggugat mengelola perkebunan kelapa sawit adalah dengan cara yang tidak melawan hukum, diluar lokasi yang dimaksud dalam dakwaan dan Putusan Pidana tersebut diatas maka Penggugat memohon Majelis Hakim untuk terlebih dahulu mengeluarkan
mengelola
Para Tergugat
tidak
dan membudidayakan
menghalangi
Penggugat untuk
ED AN
provisi agar
putusan
serta melakukan perbuatan yang
berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit tersebut, sebagai berikut : a. Menyatakan
dan menetapkan
bahwa
sebelum
perkara
ini
IM
memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, surat yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 Perihal Penghentian
kepada
GG
Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan Penggugat
dan Surat Menteri
Lingkungan Hidup
dan
Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni,
TIN
yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan
dan pembudidayaan
perkebunan
kelapa sawit
yang
dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat
adat
secara turun temurun dan hak pemilikan berdasarkan Sertifikat Hak
bahwa
LA
b. Pernyataan
N
Milik (SHM) berada dalam status quo ;
pengelolaan perkebunan dari kebun
berhak
untuk meneruskan
kelapa sawit dan menjual/ menerima hasil
kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan
juga
AD I
manapun
Penggugat
termasuk
dari pihak
dari Para Tergugat, terhitung
sejak
dibacakan Putusan Provisi atau setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya
pembacaan putusan Provisi ini bila Tergugat I tidak
NG
melaksanakannya Putusan
ini telah
secara sukarela, maka Pengadilan memberikan
Penggugat untuk meneruskan
hak secara
berdasarkan
serta merta
kepada
kembali mengelola dan menguasai
PE
lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara
penyerahan
dari Tergugat
I, serta
menjual
hasil
pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak ; Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
37. Bahwa
karena
Tergugat III,
Kehutanan
Provinsi
mengetahui
bahwa
dalam hal ini selaku Kepala Dinas
Sumatera areal
Utara, selaku
Perkebunan
Penggugat seluas ± 23.000 Ha adalah
pejabat
yang wajib
Kelapa Sawit yang dikelola bukan di kawasan
hutan akan
tetapi di areal Padang Lawas yang dipunyai masyarakat berdasarkan hak tradisional yang turun temurun yang diakui Pasal 18B ayat (2) UUD
ED AN
1945 jo Pasal 3 UUPA Tahun 1960 dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang secara sah diterbitkan Turut Tergugat, akan tetapi justru sebaliknya Tergugat III
telah ikut
menandatangani
Barang Rampasan dan menerima Tergugat III, tanggal
26
Berita Acara
penyerahan
Penyerahan
yang dilakukan
Agustus 2009, sehingga
dengan
oleh
demikian
IM
perbuatan Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata . 38. Bahwa ada kekhawatiran yang sangat beralasan para Tergugat secara
eksekutabel
akan memaksakan eksekusi
GG
semena-mena
(tidak dapat dilaksanakan),
dari
diktum
sehingga
masyarakat setempat
TIN
juga adalah
nafkah/penghidupan
pada
pengelolaan
non-
untuk mengindari
kerugian yang lebih besar bagi Pengguggat dan seluruh yang
yang
yang
perkebunan
anggotanya
menggantungkan sawit
beserta
hasilnya, agar gugatan perkara ini tidak menjadi sia-sia Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam
Perkara ini untuk terlebih
N
dahulu meletakkan sita milik atas objek sengketa berupa kebun kelapa
LA
sawit yang dikelola Penggugat ; Untuk menentukan letak yang pasti dari Objek sengketa yang Penggugat mohon untuk disita bersama ini dimohon kepada Bapak Pengadilan Negeri
AD I
agar menentukan sita atas lokasi objek sengketa dengan menggunakan instrument Global Positioning System (GPS) sehingga diperolah koordinat geografis secara spasial dengan akurat dan yang dapat menghindarkan
NG
masalah kesalahan penentuan objek perkara (error in objecto) seperti yang dialami dalam putusan Pidana No.481/PID.B/2006/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2006 jo Putusan PT. Jakarta No.194/Pid/2006/PT.DKI, 11 Oktober 12 Februari 2007 jo
PE
2006 jo Putusan No.2642K/PID/ 2006 tanggal
Putusan No.39PK/PID.SUS/2007, tanggal 16 Juni 2008 ;
39. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I, II, III, mohon yang mulia Majelis Hakim perkara ini menghukum, memerintahkan Tergugat I,II, III untuk bertanggung jawab membayar uang paksa Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
(dwangsom) Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I, II, III tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang pasti ; 40. Bahwa karena sifat perkara ini sangat exepsionil dan sangat penting mengingat kepentingan yang sangat pokok sebagai sumber nafkah anggota Koperasi Parsub (Penggugat) dan demi kemanusiaan, mohon
ED AN
Majelis Hakim perkara ini agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ; 41. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, mengingat objek perkara ini adalah langsung berhubungan dengan kewenangan turut Tergugat selaku organ Pemerintah yang telah mengeluarkan ribuan
IM
Sertifikat Hak Milik dan puluhan Hak Guna Usaha di Areal Padang Lawas yang diklaim sebagai Kawasan Hutan oleh para Tergugat, termasuk sebagian dari sertifikat yang diterbitkan Turut Tergugat diatas lahan yang
GG
dikelola Penggugat dan telah dirampas Tergugat II dan diserahkan kepada Tergugat III secara semena-mena. Dengan demikian mohon Majelis hakim perkara ini menyatakan turut Tergugat tunduk dan mentaati putusan dalam
TIN
perkara ini ;
Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan
DALAM PROVISI ;
N
sebagai berikut :
LA
1. Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, surat yang dikeluarkan Menteri Lingkungan
hidup dan Kehutanan RI No. S.174/MenLhk-II/2015
AD I
tanggal 21 April 2015 Perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati
Tapanuli Selatan kepada
Penggugat dan
Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-
NG
Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak
PE
tradisional masyarakat
adat secara turun temurun dan hak pemilikan
berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) berada dalam status quo ;
2. Pernyataan bahwa Penggugat berhak perkebunan kelapa sawit kelapa
dan
sawit dimaksud tanpa
untuk meneruskan pengelolaan
menjual/ menerima hasil dari kebun ada
gangguan
dari
pihak manapun
Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
termasuk dari
Para
Putusan Provisi atau adanya pembacaan melaksanakannya Putusan ini
lahan
secara
sukarela,
untuk meneruskan
diperlukan acara
dalam
Provisi
memberikan
perkebunan
terhitung
setidak-tidaknya putusan
telah
Penggugat
Tergugat,
penyerahan
waktu 14 hari setelah
maka
Pengadilan berdasarkan
hak secara
sawit dari
dibacakan
ini bila Tergugat I tidak
kembali
kelapa
sejak
serta
mengelola dimaksud
merta kepada dan menguasai
sehingga
ED AN
juga
Tergugat I,
serta
tidak menjual
hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak ; surat
Menteri Lingkungan
hidup dan Kehutanan RI No.
S.174/MenLhk-II/2015 tanggal
21 April 2015 Perihal
Pelayanan
IM
3. Menyatakan
Penghentian
oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan
kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang
GG
Nomor ditujukan
kepada Ketua Umum GAPKI, tidak sah
kekuatan
hukum mengikat (buiten effct), karena melanggar konstitusi dimuat
dalam
pembukaan
tidak memiliki
UUD-1945 tentang
tujuan
TIN
sebagaimana
dan
dibentuknya NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa ; 4. Memerintahkan Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat untuk tidak
Kelapa Sawit
mengelola dan membudidayakan Perkebunan
yang dikelola adat
secara
Penggugat
berdasarkan
turun menurun
hak tradisional
dan hak
kepemilikan
LA
masyarakat
Penggugat
N
menghalangi
berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ; 5. Menyatakan Putusan Provisi berlaku sejak dibacakan atau setidak-
AD I
tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan Provisi ini bila Tergugat I, II, III lalai atau tidak melaksanakannya secara sukarela, maka Pengadilan berdasarkan Putusan ini telah memberikan hak secara
NG
serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai perkebunan kelapa sawit (PKS) dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat II atau dari pihak manapun serta
menjual
hasil
pengelolaannya
serta
menerima
hasil
PE
juga,
penjualannya sebagai pihak yang berhak ;
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
2.
Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ;
3.
Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakan diatas objek sengketa ;
4.
Menyatakan sah dan berharga putusan provisi tentang pernyataan Hakim bahwa : a. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, surat yang
ED AN
putusan
dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. No.S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan,
IM
kepada Penggugat, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI
25
Juni
yang berkaitan
GG
dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara
turun temurun
dan
hak kepemilikan
berdasarkan
b. Surat
Menteri
TIN
Sertifikat Hak Milik (SHM) berada dalam status quo ; Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
RI
No.
No.S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas
N
Selatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan,
LA
kepada Penggugat, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI sebagai tidak sah dan
AD I
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (buiten effect) ;
c. Kehabsahan hak
Penggugat untuk
meneruskan
perkebunan kelapa sawit dan menjual/ menerima
pengelolaan
hasil
dari kebun
NG
kelapa sawit dimaksd tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan
Putusan
Provisi atau setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya
PE
pembacaan
putusan provisi
ini
bila
Tergugat I
tidak
melaksanakannya secara sukarela, maka Pengadilan berdasarkan Putusan
ini telah
memberikan
Penggugat untuk meneruskan
hak secara
serta merta
kepada
kembali mengelola dan menguasai
lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
acara
penyerahan
dari
Tergugat I, serta
menjual
hasil
pengelolaannya serta menerima hasil penjualan sebagai pihak yang berhak ; 5. Menyatakan Gouvernement Besluit (G.B) No.50 tanggal 25 Juni 1924 yang tidak pernah ada aslinya dan tidak terdaftar dalam staatsblad Hindia Belanda Tahun 1924, tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk
ED AN
penetapan kawasan hutan di Padang Lawas ;
6. Menyatakan bahwa Penggugat mengelola Perkebunan Kelapa Sawit di areal Padang Lawas berdasarkan hak-hak tradisonil yang turun temurun seluruhnya 23.000 ha, yang sebagian lahan tersebut sudah bersertifikat Hak Milik yang diakui oleh Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 3 UUPA Tahun
IM
1960 adalah sah menurut hukum ;
7. Menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Penggugat bukan di lokasi yang
di-sebutkan
dalam tanggal
12
maupun
Pebruari
Putusan
2007
GG
No.2642K/PID/2006
Dakwaan
jo
Pidana Putusan
No.39PK/PID.SUS/2007, Tanggal 16 Juni 2008 ; 8. Menyatakan bahwa amar putusan Pidana No. 481/PID.B/2006/PN.JKT. PST 28
Juni
2006
194/Pid/2006/PT.DKI tanggal 2642K/PID/2006
Jo
TIN
tanggal
tanggal
Putusan PT.DKI
Jakarta
No.
11 Oktober 2006 Jo Putusan MA.RI No. 12
Pebruari
2007
jo
Putusan
No.39PK/Pid.Sus/2007 tanggal 16 Juni 2008 yang bunyinya “merampas
N
barang bukti” berupa Perkebunan Kelapa Sawit di kawasan hutan Padang
LA
Lawas seluas ± 23.000 ha yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT.Torganda beserta
seluruh bangunan yang ada diatasnya,
dan
Perkebunan Kelapa Sawit dikawasan hutan Padang Lawas seluas ± 24.000
AD I
ha yang dikuasai oleh Koperasi PARSUB dan PT.Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya, dirampas untuk Negara, adalah amar putusan yang tidak sah dan batal demi hukum
serta tidak dapat
NG
dieksekusi (non executable) ; 9. Menyatakan Perkebunan Kelapa Sawit dikawasan hutan Padang Lawas seluas + 23.000 ha beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya, adalah
PE
hak Penggugat yang sah ;
10. Menyatakan Berita Acara Eksekusi yang dilakukan Tergugat II tanggal 26 Agustus 2009 yang diserahkan kepada Tergugat III tidak sah dan tidak berharga karena bertentangan dengan hukum ; Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
11. Menyatakan
sah
menurut
hukum,
Penggugat
mengelola
dan
membudidayakan Perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi haknya termasuk untuk menjual hasil perkebunan dan menerima hasil penjualannya sesuai dengan putusan Peninjauan Kembali Peradilan TUN No.06.PK/TUN/2008, tanggal 05 Mei 2008 Jo Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan
ED AN
TUN jo Pasal 97 ayat (9) huruf a UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN ;
12. Menyatakan tidak sah, dan tidak berharga Berita Acara Eksekusi tanggal 26 Agustus 2009 yang dibuat Tergugat II dan Tergugat III ;
13. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk tidak menghalangi
IM
Penggugat mengelola dan membudidayakan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ;
GG
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti-rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.920.000.000.000,-(Sembilan ratus dua puluh
milyar rupiah) secara tunai dan ganti-rugi immaterill sebesar
TIN
Rp.1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah) ; 15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari, akibat keterlambatan/ lalai melaksanakan atau mematuhi putusan ini, terhitung
N
sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
LA
16. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ; 17. Menyatakan turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
AD I
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Apabila
yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
NG
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) . Membaca jawaban Tergugat I terhadap gugatan Penggugat tersebut
PE
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. . DALAM EKSEPSI 1. Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan
tidak
Berwenang
untuk
Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut)
Halaman 24 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Penggugat dalam Petitum memori gugatnya pada angka 4 huruf (a) halaman 24 mengajukan permohonan kepada majelis hakim a quo untuk menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (buiten effect) Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan RI No. S.174/MenlhkII/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli
ED AN
Selatan kepada KPKS bukit Harapan, PT. Torganda, Koperasi Parsadaan Masyarakat Ujung Batu (Parsub) serta PT. Torus Ganda dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal pemberitahuan putusan MA Nomor : 2642 K/Pid/2006 tentang Register 40 Padang Lawas yang ditujukan kepada ketua
IM
GAPKI .
Terhadap petitum Penggugat tersebut, Tergugat I tanggapi sebagai berikut :
GG
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : “Seseorang atau badan
TIN
hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak
N
sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas” .
LA
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 5
AD I
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukumTata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-
NG
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulakan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
PE
perdata” .
c. Bahwa Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan RI No. S.174/Menlhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Selatan kepada KPKS bukit Harapan, PT. Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Torganda, Koperasi Parsadaan Masyarakat Ujung Batu (Parsub) serta PT. Torus Ganda dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal pemberitahuan putusan MA Nomor : 2642 K/Pid/2006 tentang Register 40 Padang Lawas merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kehutanan (Tergugat I), yang bersifat :
ED AN
Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan
Konkret, karena keputusan tersebut berisi Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Selatan kepada koperasi Parsadaan Masyarakat Ujung Batu
IM
(Parsub).
Individual, karena Keputusan TUN tersebut ditujukan kepada pihak tertentu
GG
dhi. Ketua GAPKI.
Final, karena Keputusan tersebut sudah memiliki akibat hukum untuk dilaksanakan,
yaitu
GAPKI
berhak untuk tidak menerima
hasil
TIN
perkebunan yang berasal dari pihak lain harus menghormati Keputusan tersebut (erga omnes).
Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena Petitum Penggugat berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah Surat
N
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan RI No. S.174/Menlhk-II/2015
LA
tanggal 21 April 2015 dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memutuskan
AD I
dan mengadili adalah badan peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi absolute) ;
NG
Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis Hakim a quo untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan gugatan tidak dapat
PE
diterima (niet onvantkelijke verklaard) ;
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum
Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Dalil Penggugat angka 6 halaman 5 s/d 6 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat sangat mempunyai kepentingan hukum langsung dalam gugatan ini adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan : a. Azas dasar dalam hukum acara Perdata adalah azas point d’interet point d’action, yang berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan
ED AN
dapat mengajukan gugatan ; b. Dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan mengenai putusan tanggal 28 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 194/Pid/2006/PT.DKI tanggal 11 Oktober 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Pebruari 2007 jo. Putusan
IM
Mahkamah Nomor : 39 PK/Pid.Susu/2007 tanggal 26 Juni 2008 ; c. Bahwa dalam putusan tersebut huruf b di atas, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), Darianus Lungguk Sitorus
GG
dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam bentuk sebagai
TIN
perbuatan berlanjut ;
d. Selanjutnya dalam putusan tersebut dinyatakan barang bukti yang disita berupa :
Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas + hektar yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT.
LA
23.000
N
-
Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya ; Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas +
AD I
-
24.000 hektar yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya.
NG
Dirampas untuk Negara dalam hal ini Departemen Keuangan;
e. Bahwa terhadap perkebunan sebagaimana butir d di atas, telah
PE
dilakukan eksekusi administrasi oleh Kejaksaan Tinggi Medan sesuai Berita Acara tanggal 26 Agustus 2009 ;
f. Bahwa meskipun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Penggugat secara melawan hukum masih Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
menguasai objek perkara dimaksud, yang sebenarnya di rampas dan di kelola oleh Negara ; Dengan demikian, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim a quo untuk menjatuhkan Putusan sela dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontankelijke verklaard) ;
1.
ED AN
II. DALAM POKOK PERKARA ;
Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah di sampaikan di atas ;
2.
Bahwa tanah sengketa a quo merupakan adalah Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas berdasarkan :
Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap
IM
1)
(Inkracht van gewijsde) Nomor : 2642/Pid/2006 tanggal
2)
GG
Februari 2007 ;
12
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara ;
TIN
3. Dalil Penggugat angka 2 s/d 3 Halaman 2 yang intinya menyatakan bahwa atas tanah objek sengketa a quo telah diadakan kerjasama pengelolaan perkebunan Kelapa Sawit antara Koperasi Parsadaan
N
Masyarakat Ujung Batu (Parsub) dengan PT. Torus Ganda atas lahan seluas 23.000 Ha yang berada di Kecamatan Simangambat (Dahulu
LA
Kecamatan Barumun Tengah) yang bukan merupakan kawasan hutan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan ;
AD I
a. Bahwa tanah
objek
sengketa
merupakan
kawasan hutan
sebagaimana uraian angka 2 di atas ;
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat
NG
sahnya suatu perjanjian adalah adanya kausa yang halal ;
c. Bahwa
karena obejk
perjanjian
merupakan
PE
Register 40 Padang Lawas yang belum
kawasan hutan
memperoleh
izin
dari
Tergugat I sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu Undang-udang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
yaitu
“Mengatur
dan menetapkan
hubungan-
Halaman 28 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
hubungan hukum antara perbuatan-perbutan perjanjian antara
dengan hutan, serta mengatur
hukum mengenai
kerjasama
Koperasi
orang
pengelolaan
Parsadaan
kehutaan”
maka kausa
perkebunan
Kelapa Sawit
Masyarakat Ujung Batu (Parsub)
dengan PT. Torus Ganda atas lahan seluas 23.000 ha adalah
ED AN
tidak halal . d. Bahwa oleh karena causa (objek) yang diperjanjikan adalah tidak halal/tidak sah maka perjanjian
tersebut adalah batal demi hukm
(Vanrechtswegw Nietig), sehingga dianggap
tidak benar ada .
Dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak .
IM
4. Dalil Penggugat Angka 5 Halaman 2 yang intinya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga
hukum dengan alasan : a. Bahwa
tanah
GG
mengganggu kegiatan perkebutan Penggugat adalah tidak berdasar
objek
sengketa
merupakan
kawasan
hutan
TIN
sebagaimana uraian angka 2 diatas ; b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) Nomor : 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Pebrurai 2007 tanah objek sengketa telah dijadikan
N
sebagai kawasan hutan dan dirampas oleh Negara untuk diserahkan
LA
kepada Departement Kehutanan ; Dengan demikian tidak terdapat unsure perbuatan melawan hukum pada diri Para Tergugat, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan
AD I
harus di tolak ;
5. Dalil Penggugat angka 13 halaman 6, angka 19 Halaman 9, Angka 27 Halaman 12 yang intinya menyatakan Para Tergugat telah melakukan
NG
perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 15, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Pebruari 2012 dan Putusan MK Nomor : 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013
PE
adalah dalil yang tidak beralasan hukum dengan alasan : a. Berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Mahkamah Konstitusi pada angka 3.14 Putusan Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, dinyatakan “Bahwa meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004, mempergunakan frasa “ditujukan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Tetap sah dan mengikat”. b. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa Putusan Mahkamah
ED AN
Konstitusi merupakan kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tanggal 21 Pebruari 2012.
Dalam hukum tata Negara, keberlakuan suatu peraturan perundangundangan didasarkan pada asa proaktif, artinya berlakunya untuk
IM
jangka waktu ke depan dan tidak retroaktif/ kebelakang. c. Bahwa tempus delicti tindak pidana kehutanan atas nama Darianus Lungguk Sitorus dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2642
GG
K/Pid/2006 tanggal 12 Pebruari 2007 adalah sebelum diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Pebruari 2012.
TIN
Berdasarkan uraian tersebut huruf a s/d c di atas, maka GB dan Keputusan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/UM/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah
N
Provinsi Dati I Sumatera Utara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005
LA
tanggal 16 Pebruari 2005 yang telah menunjuk Register 40 Padang Lawas sebagai kawasan hutan adalah sah dan mempunyai kekuatan
AD I
hukum mengikat.
d. Terkait Putusan MK Nomor : 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan pembatalan Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Dengan
masyarakat
adat,
NG
Kehutanan.
demikian maka
quod
pengukuhan
non
Penggugat
keberadaannya
adalah harus
PE
ditetapkan dengan peraturan daerah. Fakta hukumnya Penggugat tidak dapat menunjukkan Paraturan Daerah yang mengukuhkan keberadaan Penggugat sebagai masyarakat adat.
Dengan demikian tidak terdapat perbuatan melawan hukum pada diri Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak. Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
6. Dalil Penggugat angka 33 dan 35 halaman 18 dan 20 yang intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan Mengeluarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan RI No. S.174/Menlhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Selatan kepada KPKS bukit Harapan, PT.
ED AN
Torganda, Koperasi Parsadaan Masyarakat Ujung Batu (Parsub) serta PT. Torus Ganda dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal pemberitahuan putusan MA Nomor : 2642 K/Pid/2006 tentang Register 40 Padang Lawas adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dengan
IM
alasan :
a. Bahwa dalam putusan Putusan MA Nomor : 2642 K/Pid/2006 tabggal 12 Pebruari 2007 di atas, yang telah berkekuatan hukum
GG
tetap (inkracht van gewijsde), Darianus Lungguk Sitorus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana mengerjakan dan menduduki kawasan
TIN
hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam bentuk sebagai perbuatan berlanjut . b. Selanjutnya dalam putusan tersebut dinyatakan barang bukti yang
N
disita berupa :
LA
- Perkebunan kelapa sawit di kawasna hutan Padang Lawas seluas + 23.000 hektar yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan
AD I
PT. Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya ;
- Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padangf Lawas seluas + 24.000 hektar yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan
PE
NG
PT. Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya. Dirampas untuk Negara dalam hal ini Departemen Keuangan ;
c. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Rampasan tanggal 26 Agustus 2009, telah dilaksanakan pelaksanaan putusan MA Nomor : 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Pebruari 2007 ;
Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
d. Bahwa sampai saat ini KPKS Bukit Harapan, PT. Torus Ganda, PT. Torganda, Koperasi Parsub (Penggugat) tetap berada di tanah objek sengketa dan menguasai objek perkara tersebut serta memanen hasilnya yang seharusnya menjadi hak Negara ; e. Dalam rangka pelaksanaan putusan dan agar pihak-pihak yang
ED AN
terkait dalam putusan pidana dapat segera menyerahkan objek perkara tersebut, maka dilakukan berbagai upaya yang antara lain berupa Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan RI No. S.174/Menlhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 dan Surat Menteri Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
No.
S.13/Menlhk-
Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015.
IM
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil Penggugat harus ditolak. 7. Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya angka 37 halaman 21
Penggugat sebesar
GG
berkaitan dengan ganti rugi yang harus dibayar Tergugat I kepada Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) adalah
tidak beralasan hukum yang dilakukan Tergugat I yang menimbulkan
TIN
kerugian bagi Penggugat, tuntutan ganti rugi yang di ajukan oleh Penggugat a quo juiga tidak di dukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya di tolak, karena
N
berdasarkan Yiriprudensi Mahkamah Agung Tanggal 18 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720
LA
K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam
AD I
bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna ;
8. Petitum Penggugat angka 5 halaman 28 yang intinya menyatakan
NG
putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding/ menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)
PE
adalah tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vorraad) dan provisional yaitu tidak terdapat gugatan provisional yang di kabulkan dan gugatan tidak didasarkan pada putusan yang telah Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
memperoleh hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan a quo. Di samping itu untuk dapat di kabulkannya putusan serta merta harus memenuhi syarat antara lain : a. Memenuhi Pasal 191 ayat (1) RBg. b. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai
ED AN
barang/obyek eksekusi. Sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama. Atas dasar SEMA
tersebut diatas jeas bahwa permohonan putusan
serta merta yang di ajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat
II.
IM
yang telah di tentukan, sehingga harus ditolak. DALAM REKONVENSI
a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang
telah berkekuatan
12 Pebruari 2007 kawasan hutan
GG
hukum tetap (inkracht van gewijsde) Nomor : 2642 K/Pid/2006 tanggal tanah objek sengketa telah dinyatakan sebagai
dan dirampas oleh Nagara untuk diserahkan kepada
TIN
Departemen Kehutanan .
b. Bahwa sampai saat ini
KPKS Bukit Harapan, PT. Torus Ganda,
PT.Torganda Koperasi Parsub (Penggugat) tetap berada di tanah objek sengketa dan menguasai objek perkara tersebut serta memanen
N
hasilnya yang seharusnya menjadi hak Negara . perbuatan
Penggugat
tidak melaksanakan
putusan
LA
c. Bahwa
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah menimbulkan kerugian Negara;
AD I
d. Selanjutnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Negara sebesar Rp.409.689.000.000,- (empat sembilan milyar
enam
ratus delapan
puluh
sembilan
juta
NG
ratus
rupiah) .
Dari uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok perkara, Maka
PE
selanjutnya Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut : I. Dalam Eksepsi a. Menerima Eksepsi Tergugat I ; Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
b. Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut) c. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan Hukum ; d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
ED AN
II. Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi III. Dalam Pokok Perkara
a. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
IM
b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya dan ongkos perkara.
Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
GG
aequo et bono) .
Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut,
TIN
Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya Hakim terima pada sidang adalah sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI
tanggal 26
April
yang Majelis
2016, yang pada pokoknya
Bahwa berdasarkan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia di kenal
LA
-
N
1. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing
Subjek Hukum baik orang maupun Badan Hukum ; -
Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 Desember 2015
AD I
yang menjadi Penggugat adalah Koperasi Perkebunan
Kelapa Sawit
Bukit Harapan (“KPKS Bukit Harapan”) yang subjek hukumnya adalah Badan Usaha, seharusnya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku
NG
Penggugat sebagai Badan Hukum diperantarai atau diwakili oleh Pengurusannya ;
PE
-
Bahwa oleh karena Penggugat selaku Badan Hukum di dalam memajukan gugatan ini tidak diperantarai/diwakili oleh organ pengurus Koperasi PARSUB dengan demikian Penggugat jelas telah melanggar ketentuan syarat formil suatu Gugatan dan oleh karena itu dimohonkan agar Majelis Hakim dalam Perkara Perdata ini menyatakan Gugatan Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Penggugat ditolak atau sebaik-baiknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvantkelijke verklaard). 2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libels). 2.1. Posita
Gugatan
Tidak Jelas
Data
Juridis
Dan Data Fisiknya,
Karena Tidak Dicantumkan Secara Jelas Apa Dasar Hukum Dan Pemiliknya, Berapa
Batasannya . -
Luas, Ukurannya Serta
ED AN
Alas Haknya, Siapa
Bahwa didalam dalil Posita dan dalil Petitum gugatan Penggugat tertanggal
24
Nopember
2015, Penggugat
mengaku
mempunyai areal di Padang Lawas yang seluruhnya seluas ±
IM
23.000 Ha dan sebagian dari lahan tersebut sudah ada yang bersertifikat Hak Milik;
Bahwa akan tetapi untuk mendukung dalil gugatan Penggugat
GG
-
tersebut, Penggugat
tidak
secara jelas
menyebutkan
siapa
nama-nama anggota KPKS Bukit Harapan yang sudah memiliki Hak Milik dari sebagian
TIN
Sertifikat
tersebut, berapa luas
lahan seluas
± 23.000 Ha
dari masing-masing yang
sudah
bersertifikat hak milik ; -
Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 767
N
PK/PDT/2011
LA
berdasarkan
pada
surat
halaman pernyataan
25
menyatakan “bahwa
pelepasan
hak
dari
Para
Pelawan (Baginda Partomuan Hasibuan, dkk selaku Anggota
AD I
KPKS
Bukit
Harapan)
No.323/L/1998 yang
tanggal 30
September 1998
dilegalisasi oleh Setiawati.,SH (Notaris) jo.
Akta No. 15 tanggal 30 September 1998 berupa pelepasan hak kepada D.L. Sitorus, karenanya tanah tersebut bukan lagi
NG
milik Para Pelawan”.
-
Bahwa Penggugat dalam perubahan gugatannya halaman 2 point
PE
“2” menyatakan bahwa letak perkebunan seluas + 23.000 Ha yang dikelola Penggugat berdasarkan letak perkebunan seluas + 23.000 Ha
yang dikelola Penggugat berdasarkan titik koordinat sebagai
berikut : LU = 01o230370 s/d 01o230370 Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
BT = 100o000 030 090 s/d 100o000 150 000 Berdasarkan titik koordinat yang menjadi dalil letak perkebunan penggugat, maka luas perkebunan menjadi lebih luas yaitu seluas + 39.000 Ha. - Bahwa sebagai Ilustrasi perkenankanlah Tergugat III menurunkan Yudisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tertanggal 17 April 1979
ED AN
No. 1149 K/Sip/1975, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut : “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan
dengan
jelas
letak/batas-batas
gugatan tidak dapat diterima“ ;
tanah
sengketa,
2.2. Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas
Bahwa penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa tanah
IM
-
tersebut berasal dari tanah ulayat masyarakat adat dengan tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum
GG
pengukuhan keberatan masyarakat hukum adat, hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
TIN
Kehutanan Menjadi :
“ Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataanya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
N
keberadaannya “Dalam hal ini yang menetapkan status hukum adat
LA
adalah Menteri Kehutanan sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan dalam peraturan Daerah.
AD I
Dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyatakan bahwa: “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
NG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah”
PE
-
Perkenaaan Tergugat III mengutip pertimbangan Hakim Agung pada perkara pidana An. Terdakwa Darianus Lingguk Sitorus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 39 PK/Pid.Sus/2007 pada halaman 151 yang menyatakan “Penguasaan hak ulayat (kalau masih ada) , kecuali terbatas
untuk
keperluan
anggota
masyarakat
hukum
yang
Halaman 36 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
bersangkutan, tidak dapat lagi secara bebas dipergunakan tanpa diketahui oleh Negara melalui badan pemerintahan yang berwenang. Bahwa sepanjang menyangkut hak perseorangan atas tanah, walaupun dimanfaatkan oleh anggota masyarakat hukum yang bersangkutan, baru akan sah apabila ditetapkan pemerintah seperti pemberian hak milik atau hak perorangan lainnya. Kehadiran atau teori hak milik semata-
ED AN
mata berdasarkan hukum adat tidak berlaku tanpa penguatan atau penetapan peruntukan oleh yang berwenang seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960. Dengan demikian, kalau ada sejumlah
orang
yang
mengaku
penguasa
adat,
menyerahkan
penguasaan tanah dengan alasan sebagai hak ulayat sejak 1960 adalah
IM
perbuatan melanggar hukum, karena semua tanah dan benda di atas dan dibawahnya dikuasai Negara. -
Oleh karena Gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan dasar apa dan
GG
dari siapa Penggugat memperoleh haknya tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak diteriman (Niet Onvankelijke berklaard)
TIN
2.3. Gugatan penggugat antara Posiat dengan Petitum tidak saling mendukung. -
Bahwa dalam petitum Penggugat pada halaman 21 Point “18” yang
N
menyebutkan : “Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”. Setelah diperlihatkan didalam posita Gugatan
LA
Penggugat ternyata tidak ada diuraikan
Penggugat tentang biaya
-
AD I
perkara harus dibebankan kepada Para Tergugat ; Bahwa begitu juga dengan petitum Penggugat halaman 20 Point “8” yang
menyatakan
amar
putusan
pidana
No.
481/Pid.B/2006/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2006 Jo. Putusan PT. DKI
NG
Jakarta No. 194/Pid/2006/PT.DKI tanggal 12 Februari 2007 jo. Putusan MA RI Nomor : 39 PK/PID.SUS/2007 tanggal 16 Juni 2008 yang
PE
bunyinya merampas barang bukti berupa perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan padang lawas seluas + 23.000 Ha yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT.TORGANDA beserta bangunan yang ada diatasnya, dirampas untuk Negara adalah amar putusan yang tidak sah dan batal demi hukum serta tidak dapat dieksekusi (non executable) ; Halaman 37 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
-
Bahwa setelah diperhatikan dalam Posita Gugatan Penggugat ternyata tidak ada diuraikan sebagaimana dalam Petitum Point “8” tersebut, lagi petitum yang sangat aneh meminta sebagian amar Putusan dalam Perkara Pidana yang sudah berkekuatan Hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dalam perkara perdata, bukanlah terhadap perkara yang sudah
ED AN
berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan eksekusianya sudah selesai atas perkara tersebut? Atau jika memohon putusan dibatalkan tentu harus ditujukan kepada tingkatan Pengadilan diatas yang dimohonkan putusan dibatalkan ; -
Bahwa dengan demikian jelas Petitum Penggugat membingungkan dan
IM
sama sekali tidak mendukung oleh Posita Gugatan, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur yang merupakan suatu alasan hukum Onvankelijke verklaard) ;
GG
untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
-
TIN
3. Eksepsi Tentang Kurangnya Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada :Halaman 2 Point “2” Penggugat menyatakan bahwa Koperasi tersebut didirikan untuk tujuan melakukan kegiatan mengelola/ pembudidayaan kebun-kebun kelapa
N
sawit diatas tanah / lahan kepunyaan masyarakat adat … dst, dan
LA
sebahagian telah bersertifikat hak milik ; Halaman 2 Point “3” penggugat mengakui bahwa dalam melaksanakan
AD I
kegiatan penggugat dibantu PT. TORGANDA sebagai pendamping dalam hal pembinaaan teknik management dan modal ; Halaman 13 Point “29” dimana Penggugat sudah mengetahui tentang
NG
penyerahan barang rampasan berupa : Perkebunan kelapa sawit dikawasan Padang Lawas seluas + 24.000 Ha yang dikuasai oleh Koperasi PARSUB dan PT. TORUS GANDA beserta bangunan yang
PE
ada diatasnya; Bahwa di dalam perkara a quo Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yaitu : PT. TORUS GANDA, PT. TORGANDA, Setiawati, SH., (Notaris), Koperasi PARSUB dan Masyarakat yang memiliki sertifikat Hak Milik Halaman 38 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
yang sebenarnya memiliki hubungan hukum dengan tuntutan Penggugat ; Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan Perdata, dimana kurang pihak sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di
ED AN
Indonesia yang memajukan Gugatan Perdata, maka dimohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara Perdata ini Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) II. DALAM PROVISI
IM
Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Provisi dalam halaman 18 Point “1” dan dalam Petitum halaman 19 Point 4 butir “b” yang mengajukan permohonan kepada mejelis Hakim untuk menyatakan Surat Menteri
GG
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.174/Menlhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Slatan
TIN
kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 juni 2015 yang ditujukan kepada ketua GAPKI tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum
Tata
N
mengikat (buiten effect) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Usaha
Negara
(PTUN)
untuk
memeriksa
dan
mengadili
LA
sebagaimana di atur dalam Pasa; 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang peradilan
AD I
Tata Usaha Negara yang menyatakan : “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
NG
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.
PE
Bahwa Objek yang menjadi gugatan provisi adalah bentuk surat, maka Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Surat diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.174/Menlhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan Gubernur Sumatera Utara san Bupati Padang Lawas Selatan Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
dan Bupati Tapanuli Selatan kepada KPKS Bukit Harapan, PT. Torganda dan Koperasi Parsadaan Masyarakat Ujung Batu (PARSUB) dan Surat Menteri
Lingkungan
Hidup
S.13/Menlhk/Set.Jen/RHS/2015
dan
tanggal
25
Kehutanan Juni
2015
No. perihal
Pemberitahuan Putusan MA RI No. : 2642 K/Pid/2006 tentang Register 40 Padang Lawas yang ditujukan kepada Ketua GAPKI adalah Peradilan
ED AN
Tata Usaha Negara ;
Bahwa Surat-surat yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (ic. Tergugat I
disebabkan karena Penggugat secara
melawan hukum masih menguasai objek perkara dalam hal ini barang bukti yang disita berupa perkebunan kelapa sawit yang di dalam putusan
IM
Mahkamah Agung Nomor : 2642 K/Pid/2006 diantaranya menyatakan bahwa Perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Padang Lawas seluas + 23.000 Ha yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT.
GG
Torganda beserta Bangunan di atasnya dirampas untuk Negara dalam hal ini Departemen Kehutanan.
I) bersifat konkrit
TIN
Bahwa Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (ic. Tergugat karena nyata dibuat oleh Tergugat I dan berwujud
sebuah Surat No : S. 174/Menlhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernut Sumatera Utara dan Bupati
N
Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat
LA
dan sebuah surat No : 13/Menlhk.Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 juni 2015 perihal Pemberitahuan Putusan MA No. 2642 K/Pid/2006 tentang
AD I
Register 40 Padang Lawas yang ditujukan kepada Ketua GAPKI ; Bahwa Surat-Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutnana RI (ic. Tergugat I) sudah tidak pernah memerlukan persetujuan instansi lain sehingga sudah memenuhi
sifat defenitif serta sudah menimbulkan
NG
akibat hukum ;
Bahwa yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutnana RI (ic.
PE
Tergugat I) adalah penerbitan surat bersifat hukum publik bukan perdata
maka tindakan tersebut tetap sehingga Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya ;
Halaman 40 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Bahwa tuntutan provisi pada point “2” dam “4” yang diajukan Penggugat sudah mengenai materi pokok perkara yaitu ; Point “2”
: Pernyataan bahwa Penggugat berhak untuk meneruskan
pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menjual / menerima hasil dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan … dst
tidak
menghalangi
penggugat
ED AN
Point “4” : Memerintahkan Tergugat I, II, III serta turut tergugat untuk mengelola
dan
membudidayakan
perkebunan kelapa sawit yang dikelola pernggugat berdasarkan hak masyarakat adat … dst
Bahwa menurut hukum acara perdata makna dari Putusan Provisi
IM
adalah keputusan yang bersifat sementara
yang berisikan tindakan
sementara menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, namun oleh karena Tuntutan Provisi tidak memenuhi syarat-syarat
GG
sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat 1 Rbg/ 180 HIR Jis Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, maka sangat berdasar dan baralasan bagi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara
TIN
ini untuk MENOLAK TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT ; III. DALAM POKOK PERKARA
Bahwa Tergugat III menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
N
-
yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali
LA
sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat III didalam jawaban tersebut ;
Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang diuraikan Tergugat III
AD I
-
dalam bahagian eksepsi di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil serta alasan-alasan hukum dalam
NG
perkara ini serta tidak diulang lagi ;
-
Bahwa Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil
PE
gugatan Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 22 Point “41” yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat III ikut menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan dan menerima penyerahan tanggal 26 Agustus 2009 ; Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
-
Bahwa Tergugat III ikut menandatangai Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan dan menerima penyerahan tanggal 26 Agustus 2009 adalah untuk secara administrasi pelaksanaan proses eksekusi terhadap Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas perkara Pidana Nomor :481/PID.B/2006.PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 194/Pid/2006/PT.DKI tanggal 12
ED AN
Pebruari 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2642K/PID/2006 tanggal 12 Pebruari 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 39 PK/PID.SUS/2007 tanggal 16 Juni 2008; -
Bahwa kedudukan Tergugat II adalah sebagai Jaksa yang berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Jo.
IM
Pasal 54 ayat (1) Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuatan Kehakiman Mengatur bahwa : “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam
-
GG
perkara pidana dilakukan Jaksa” ;
Bahwa oleh karena terhadap perkara pidana tersebut diatas telah merubah kekuatan hukum tetap kemudian ditindak lanjuti Oleh Kepala
surat
perintah
TIN
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (ic. Tergugat II) dengan diterbitkan pelaksanaan
putusan
pengadilan
No
:
Print-
223/N.2/Fuh.1/08/2009, tanggal 25 Agustus 2009 yang selanjutnya dengan pembuatan Berita Acara Penyerahan Barang
N
dilaksanakan
Rampasan dan menerima penyerahan tanggal 26 Agustus 2009 dari
-
LA
Tergugat II kepada Tergugat III ; Bahwa kedudukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (ic.
AD I
Tergugat III) adalah merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur Sumatera Utara selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) ; Bahwa jelas dan nyata perbuatan Tergugat III ikut menandatangani
NG
-
Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan dan menerima penyerahan yang dilakukan Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2009 adalah telah
PE
sesuai dengan prosedur hukum dan sama sekali tidak bertentangan
-
dengan hukum ; Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat III tidak bertentangan dengan hukum sehingga tuntutan dalam provisi Penggugat untuk menghukum Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Tergugat III untuk tidak menghalang-halangi Penggugat mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang dikelola
Penggugat
dan begitu juga di dalam tuntutan petitum Penggugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril serta membayar uang paksa secara tanggung rentang tidak berdasar dan tidak beralasan sema
-
ED AN
sekali; Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat III tersebut di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo berkenan memberi Putusan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI
Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
-
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvantkelijke
IM
-
GG
verklaard) DALAM PROVISI ; -
Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
TIN
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
N
dalam perkara ini ;
LA
Membaca putusan sela Pengadilan negeri Padangsidimpuan tanggal 31 Mei 2016 Nomr 46/Pdt.G/23015/PN.Psp atas eksepsi Tergugat I yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
AD I
1. Menolak Eksepsi dari tergugat I, 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
NG
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ; 4. Menangguhkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara sampai
PE
putusan akhir ; Membaca putusan Provisi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal
18 Agustus 2016 Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Psp atas tuntutan Provisi Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat/Pemohon Provisi tersebut ; Halaman 43 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
2. Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, surat yang dikeluarkan Menteri Lingkungan
hidup dan Kehutanan RI No. S.174/MenLhk-II/2015
tanggal 21 April 2015 Perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati
Tapanuli Selatan kepada
Penggugat dan
Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk25
Juni, yang
ditujukan
kepada
ED AN
Set.Jen/RHD/2015, tanggal
Ketua
Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat
adat secara turun temurun dan hak pemilikan
berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) berada dalam status quo ;
pengelolaan
perkebunan
berhak
untuk
meneruskan
IM
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat
kelapa sawit dan menjual/ menerima
dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan
hasil
dari pihak
Putusan
Provisi
adanya
GG
manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan atau setidak-tidaknya
pembacaan
putusan
Putusan ini
telah
Provisi
waktu 14 hari
setelah
ini bila Tergugat I tidak
maka
Pengadilan
TIN
melaksanakannya secara sukarela,
dalam
berdasarkan
memberikan hak secara serta merta kepada
Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak dari Tergugat I,
N
penyerahan
serta menjual
LA
serta menerima hasil penjualannya sebagai 4. Menyatakan
surat
Menteri Lingkungan
S.174/MenLhk-II/2015 tanggal
diperlukan acara
hasil pihak
pengelolaannya yang
berhak ;
hidup dan Kehutanan RI No.
21 April 2015 Perihal
Penghentian
AD I
Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-Set.Jen/RHD/2015, tanggal 25 Juni, yang ditujukan dan
tidak memiliki
kekuatan
NG
kepada Ketua Umum GAPKI, tidak sah
hukum mengikat (buiten effct), karena melanggar konstitusi sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD-1945 tentang tujuan dibentuknya NKRI
PE
adalah untuk melindungi segenap bangsa ;
5. Memerintahakan Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat untuk tidak menghalangi Kelapa Sawit
Penggugat
mengelola dan membudidayakan Perkebunan
yang dikelola
Penggugat
berdasarkan
hak tradisional
Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
masyarakat
adat
secara
turun menurun
dan hak
kepemilikan
berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ; 6. Menyatakan Putusan Provisi berlaku sejak dibacakan atau setidaktidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan Provisi ini bila Tergugat I, II, III lalai atau tidak melaksanakannya secara sukarela, maka Pengadilan berdasarkan Putusan ini telah memberikan hak secara
ED AN
serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai perkebunan kelapa sawit (PKS) dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat II atau dari pihak manapun juga,
serta
menjual
hasil
pengelolaannya
penjualannya sebagai pihak yang berhak ;
serta
menerima
hasil
IM
7. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 22 September 2016 Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Psp atas gugatan Penggugat yang
GG
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
TIN
DALAM PROVISI :
1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat/Pemohon Provisi tersebut ; 2. Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, surat yang dikeluarkan hidup dan Kehutanan RI No. S.174/MenLhk-II/2015
N
Menteri Lingkungan
LA
tanggal 21 April 2015 Perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati
Tapanuli Selatan kepada
Penggugat dan
Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-
AD I
Set.Jen/RHS/2015, tanggal
25
Juni, yang
ditujukan
kepada
Ketua
Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak
NG
tradisional masyarakat
adat secara turun temurun dan hak pemilikan
berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) berada dalam status quo ;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat
PE
pengelolaan
perkebunan
berhak
untuk
meneruskan
kelapa sawit dan menjual/ menerima
dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan
hasil
dari pihak
manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan Putusan
Provisi
atau setidak-tidaknya
dalam
waktu 14 hari
setelah
Halaman 45 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
adanya
pembacaan
putusan
Provisi
melaksanakannya secara sukarela, Putusan ini
telah
ini bila Tergugat I tidak
maka
Pengadilan
berdasarkan
memberikan hak secara serta merta kepada
Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak penyerahan
dari Tergugat I,
serta menjual
4. Menyatakan
surat
Menteri Lingkungan
S.174/MenLhk-II/2015 tanggal
hasil pihak
pengelolaannya yang
ED AN
serta menerima hasil penjualannya sebagai
diperlukan acara
berhak ;
hidup dan Kehutanan RI No.
21 April 2015 Perihal
Penghentian
Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015,
tanggal
25
Juni,
IM
Nomor ditujukan
kepada Ketua
kekuatan
hukum mengikat (buiten effct), karena melanggar konstitusi dimuat
dalam
tidak sah dan tidak memiliki
pembukaan
UUD-1945 tentang
tujuan
GG
sebagaimana
Umum GAPKI,
yang
dibentuknya NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa ; 5. Memerintahkan Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat untuk tidak
Kelapa Sawit masyarakat
Penggugat
mengelola dan membudidayakan Perkebunan
TIN
menghalangi
yang dikelola adat
secara
Penggugat
berdasarkan
turun menurun
hak tradisional
dan hak
kepemilikan
berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ;
N
6. Menyatakan Putusan Provisi berlaku sejak dibacakan atau setidak-
LA
tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan Provisi ini bila Tergugat I, II, III lalai atau tidak melaksanakannya secara sukarela, maka Pengadilan berdasarkan Putusan ini telah memberikan hak secara
AD I
serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai perkebunan kelapa sawit (PKS) dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat II atau dari pihak manapun serta
menjual
hasil
pengelolaannya
serta
menerima
hasil
NG
juga,
penjualannya sebagai pihak yang berhak ;
7. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
PE
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2.
Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ; Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
3.
Menyatakan sah dan berharga putusan provisi yang telah diputus dalam putusan provisi yaitu tentang : a. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan
yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, surat yang
dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. No.S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian
ED AN
Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan, kepada Penggugat, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI
25
Juni
yang berkaitan
IM
dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara
turun temurun
dan
hak kepemilikan
berdasarkan
b. Surat
GG
Sertifikat Hak Milik (SHM) berada dalam status quo ; Menteri
Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI No.
No.S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian
TIN
Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan, kepada Penggugat, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015,
N
yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI sebagai tidak sah dan
LA
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (buiten effect) ; c. Kehabsahan
hak
perkebunan
Penggugat
kelapa
AD I
kebun kelapa
sawit
sawit
untuk
meneruskan
dan menjual/ menerima
dimaksud
tanpa ada
pengelolaan hasil
gangguan
dari dari
pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan
Putusan Provisi atau setidak-tidaknya dalam waktu 14
NG
hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I tidak
melaksanakannya
secara sukarela, maka
Pengadilan
berdasarkan Putusan ini telah memberikan hak secara serta merta
PE
kepada
Penggugat untuk meneruskan
kembali mengelola dan
menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan
dari Tergugat I, serta menjual hasil
pengelolaannya serta menerima hasil penjualan sebagai pihak yang berhak ; Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
4. Menyatakan Gouvernement Besluit (G.B) No.50 tanggal 25 Juni 1924 yang tidak pernah ada aslinya dan tidak terdaftar dalam staatsblad Hindia Belanda tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk penetapan kawasan hutan di Padang Lawas karena tidak ada informasi koordinat geographis dan data spasial (peta lokasi) ; 5. Menyatakan Penggugat mengelola Perkebunan Kelapa Sawit di areal
ED AN
Padang Lawas berdasarkan hak-hak tradisionil yang turun temurun seluruhnya 23.000 ha, yang sebagian lahan tersebut sudah bersertifikat Hak Milik yang diakui oleh Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 3 UUPA Tahun 1960 adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Penggugat bukan di lokasi disebutkan
dalam
No.2642K/PID/2006
Dakwaan
maupun
IM
yang
tanggal
12
Pebruari
Putusan
2007
jo
Pidana Putusan
No.39PK/PID.SUS/2007, Tanggal 16 Juni 2008 yaitu di 5 (lima) desa di
GG
Kecamatan Barumun Tengah ;
7. Menyatakan bahwa amar putusan Pidana nomor 481/PID.B/2006/ PN.JKT. PST
tanggal 28 Juni 2006
jo Putusan
PT. DKI Jakarta No.
TIN
194/Pid/2006/PT.DKI tanggal 11 Oktober 2006 Jo Putusan MA. RI Nomor 2642K/PID/2006 tanggal
12 Pebruari
2007 Jo
Putusan No. 39
PK/Pid.Sus/2007 tanggal 16 Juni 2008 yang bunyinya “merampas barang bukti” berupa Perkebunan Kelapa Sawit di kawasan hutan Padang Lawas yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan
N
seluas ± 23.000 ha
LA
PT.Torganda beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya, dan Perkebunan Kelapa Sawit dikawasan hutan Padang Lawas seluas ± 24.000 ha yang dikuasai oleh Koperasi PARSUB dan PT.Torus Ganda
AD I
beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya, dirampas untuk Negara, adalah amar putusan yang tidak sah serta tidak dapat di eksekusi (non executable)
Kelapa Sawit dikawasan hutan Padang Lawas
NG
8. Menyatakan Perkebunan
seluas ± 23.000 ha beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya, adalah hak yang sah dari Penggugat ;
PE
9. Menyatakan Berita Acara Eksekusi yang dilakukan Tergugat II tanggal 26 Agustus 2009 yang diserahkan kepada Tergugat III tidak sah dan tidak berharga karena bertentangan dengan hukum ;
10. Menyatakan
sah
menurut
hukum,
Penggugat
mengelola
dan
membudidayakan Perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi haknya Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
termasuk
untuk
menjual
hasil
perkebunan
dan
menerima
hasil
penjualannya sesuai dengan putusan Peninjauan Kembali Peradilan TUN No.06.PK/TUN/2008, tanggal 05 Mei 2008 Jo Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo Pasal 97 ayat (9) huruf a UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN ;
tanggal
Berita Acara Eksekusi
ED AN
11. Menyatakan tidak sah, dan tidak berharga
26 Agustus 2009 yang dibuat Tergugat II dan Tergugat III ;
12. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat untuk mengelola dan membudidayakan yang
masyarakat
dikelola adat
oleh Penggugat
berdasarkan
secara turun menurun
dan
hak
hak tradisionil kepemilikan
IM
Sawit
Perkebunan Kelapa
berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat renteng untuk membayar segala ongkos yang timbul
GG
secara tanggung
dalam perkara ini sejumlah Rp.2.571.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
-
Menolak gugatan
TIN
DALAM REKONVENSI :
Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I Dalam
Konpensi untuk seluruhnya ;
2016
N
Membaca relas pemberitahuan isi putusan Provisi tanggal 18 Agustus Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Psp kepada Tergugat I yang dibuat oleh
LA
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat tanggal 7 September 2016, kepada Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
AD I
Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2016, kepada Turut tergugat I yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 24 Agustus 2016 ;
NG
Membaca relas pemberitahuan isi putusan tanggal 22 September 2016
Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Psp kepada Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita Pengghanti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2016,
PE
kepada Turut Tergugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 8 Nopember 2016;
Halaman 49 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Tergugat III/Pembanding I telah mengajukan permohonan
agar
Putusan
Dalam
Provisi
oleh
Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Psp untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding, dan pernyataan
ED AN
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 4 Oktober 2016, kepada Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 17 Nopember 2016, kepada Turut tergugat/Turut Terbanding II pada tanggal 27 Oktober 2016,kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2017 ;
IM
Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa pada
permohonan
agar
Perkara
GG
tanggal 4 Oktober 2016 Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan yang
diputus
oleh
Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan tanggal 22 September 2016 Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Psp untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding, dan pernyataan
TIN
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat II/Turut terbanding I pada tanggal 17 Nopember 2016, kepada Tergugat III/Pembanding
II
pada
tanggal
17
Nopember
2016,
kepada
Turut
N
Tergugat/Turut Terbanding II pada tanggal 8 Nopember 2016, kepada
LA
Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2017; Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding I tanggal 21 Desember 2016 dan surat memori banding tersebut
AD I
telah diberitahukan dengan cara seksama, kepadaTergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 06 Januari 2017, kepada Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 06 Januari 2017, kepada pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding II
NG
pada tanggal 22 Desember 2016, dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:
PE
1. Terhadap amar putusan yang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan tergugat III untuk seluruhnya Pembanding/Tergugat I tanggapi sebagai berikut :
Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
a. Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo (kompetensi absolut) Terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN.Psp tanggal 19 April 2016 yang menyatakan
bahwa
Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan
menolak
eksepsi
kompetensi
ED AN
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga absolut
yang
diajukan oleh
Pembanding/Tergugat I, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang dimohon banding a quo, Pembanding menyatakan keberatan karena putusan tersebut
IM
tidak berdasar hukum dengan alasan :
a. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur :
GG
1) Pasal 1 angka 1 :
“Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan
TIN
dan/atau pejabat pemerintahan.” 2) Pasal 1 angka 7 :
“ Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut
N
Keputusan Tata Usaha Negara adalah ketetapan tertulis yang
dikeluarkan
oleh
badan
dan/atau
pejabat
LA
pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.
3) Pasal 1 angka 3 :
AD I
“ Badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”
NG
b. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf d di atas :
PE
1) Bahwa
Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
(Pembanding) merupakan pejabat pemerintahan.
2) Bahwa Surat Pembanding Nomor. S.174/MenLHK-II/2015 tanggal 21 April 2015 dan Nomor: S. 13/MenLhkSet.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015 merupakan tindakan pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan Halaman 51 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
pemerintahan bidang kehutanan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan tertulis. 3) Dengan demikian 2 (dua) surat Pembanding tersebut angka 2) di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
ED AN
c. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: “seseorang
atau
badan
hukum perdata
yang
merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha dapat
mengajukan
gugatan
tertulis
kepada
IM
Negara
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
GG
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.
d. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
TIN
Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah
N
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata
LA
Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
AD I
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
e. Bahwa Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
NG
Nomor: S.174/MenLHK-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan
PE
Bupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Selatan kepada KPKS Bukit Harapan, PT. Torganda, Koperasi Parsadaan Masyarakat Ujung Batu (Parsub) serta PT. Torus Ganda dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S. 13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
2015 perihal Pemberitahuan Putusan MA Nomor: 2642 K/Pid/2006 tentang Register 40 Padang Lawas merupakan keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ED AN
(Pembanding/Tergugat I), yang bersifat konkret, individual dan final yaitu: - Konkret karena :
Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.174/MenLHK-II/2015 tanggal 21 April 2015 berisi
IM
perintah agar Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Selatan menghentikan pelayanan kepada Koperasi Perkebunan
GG
Kelapa Sawit Bukit Harapan .
Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S. 13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015
TIN
berisi permintaan kepada Ketua Umum GAPKI agar memerintahkan anggotanya tidak melakukan transaksi dengan Terbanding/Penggugat
N
- Individual karena :
Subjek hukum Surat Menteri Lingkungan Hidup dan
LA
Kehutanan Nomor: S.174/MenLHK-II/2015 tanggal 21 April 2015 ditujukan kepada pihak tertentu dhi. Gubernur
AD I
Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Selatan.
PE
NG
Subjek Hukum Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S. 13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015 ditujukan kepada pihak tertentu dhi. Ketua Umum GAPKI.
- Final karena: Dengan adanya Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.174/MenLHK-II/2015, Terbanding/
Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Penggugat tidak memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah. Dengan adanya Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor:
S.13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015,
Terbanding/Penggugat
tidak lagi dapat melakukan
ED AN
transaksi dengan anggota GAPKI. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena objek gugatan Terbanding a quo adalah Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.174/MenLHK-II/2015 tanggal 21 April 2015 dan Nomor: S. 13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni yang
merupakan
Keputusan
IM
2015,
Tata
Usaha
Negara
sebagaimana didalilkan sendiri oleh Terbanding menimbulkan kerugian
pada
diri
Terbanding,
maka
GG
memeriksa dan mengadili perkara a quo
kewenangan
untuk
ada pada Pengadilan
Tata Usaha Negara, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN.Psp tanggal 19 April
eksepsi
TIN
2016 dan Putusan yang dimohonkan banding a quo yang menolak kompetensi
absolut
yang
diajukan
oleh
Pembanding/Tergugat I adalah tidak berdasar hukum sehingga
N
harus dibatalkan. Selanjutnya Pembanding mohon kepada Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili sendiri dengan
LA
menyatakan menerima eksepsi Pembanding dan menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang mengadili
AD I
perkara a quo, serta menyatakan gugatan tidak diterima.
b. Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap putusan a quo yang menolak eksepsi yang diajukan
NG
Pembanding mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum adalah putusan yang tidak benar dan menyesatkan
PE
dengan alasan : (1).
Azas dasar dalam hukum acara Perdata adalah azas point d’interet point d’action, yang berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan.
Halaman 54 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
(2).
Dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan mengenai putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
Nomor:
481/Pid.B/2006/ PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2006 jo Putusan
Pengadilan
Tinggi
Jakarta
Nomor:
194/Pid/2006/PT.DKI tanggal 11 Oktober 2006 jo Putusan
Februari
2007
jo
ED AN
Mahkamah Agung Nomor: 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Putusan
Mahkamah
Nomor:
39
PK/Pid.Sus/2007 tanggal 16 Juni 2008. (3).
Bahwa dalam putusan tersebut angka (2) di atas, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),
IM
Darianus Lunguk Sitorus dinyatakan secara sah dan meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
pidana
mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak
GG
sah yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam bentuk sebagai perbuatan berlanjut. (4).
Selanjutnya dalam putusan tersebut dinyatakan barang
-
TIN
bukti yang disita berupa :
Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas ± 23.000 hektar yang dikuasai oleh
N
KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya ; Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang
LA
-
lawas seluas ± 24.000 hektar yang dikuasai oleh
AD I
Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya
NG
Dirampas untuk Negara dalam hal ini Departemen
PE
(5).
Kehutanan.
Bahwa terhadap perkebunan sebagaimana angka (4) di atas, telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Medan sesuai Berita Acara tanggal 26 Agustus 2009, sehingga secara hukum penguasaannya beralih kepada negara dan oleh karenanya Terbanding tidak berhak atas perkebunan kelapa sawit seluas ± 23.000 hektar tersebut. Halaman 55 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
(6).
Bahwa meskipun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),
yang jelas
menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas ± 23.000 hektar yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dirampas untuk
menguasai
objek
ED AN
Negara, Terbanding secara melawan hukum masih perkara
dimaksud
dan memanen
hasilnya, yang seharusnya di rampas dan dikelola oleh Negara serta hasilnya masuk ke kas Negara. Dengan
demikian,
maka
Terbanding
tidak
mempunyai
IM
kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti
tersebut tidak berdasar dan
menyesatkan dan oleh karenanya cukup alasan bagi Judex Facti
GG
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili permohonan banding a quo untuk menerima eksepsi Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
TIN
yang dimohonkan a quo serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Pertimbangan hukum Judex Facti halaman 94 yang menyatakan
N
terdapat fakta hukum bahwa surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor: 50 yang dikeluarkan di Batavia tanggal 25
LA
Juni 1924 telah dirubah dan ditambah dengan bahasa Indonesia dan direkayasa adalah dalil yang tidak berdasar, dengan alasan:
AD I
a. Bahwa surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor: 50 yang dikeluarkan di Batavia tanggal 25 Juni 1924 atau yang di kenal dengan Gouvernement Besluit (G.B) Nomor: 50
NG
tersebut telah diambil dari salinan asli yang ada di National Archief Den Haaq, diterjemahkan oleh penterjemah resmi yang
PE
terdaftar sebagai penerjemah tersumpah untuk Bahasa Indonesia di wiilayah hukum s-Gravenhage dengan Nomor terjemahan Nr: 2005-475 ;
b. Bahwa terjemahan Gouvernement Besluit (G.B) Nomor: 50 tersebut telah disahkan oleh Pejabat Kementerian Luar Negeri Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Belanda di Den Haag (Nw. I. M. Wissenburgh) dan diketahui oleh Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. c. Bahwa dokumen GB Nomor: 50 tersebut sudah diterima sebagai bukti
yang
sah
dalam
perkara
Pidana
Nomor:
481/PID.B/2006/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2006 atas nama
ED AN
Terpidana DL. Sitorus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 (vide bukti T.I-9). Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti yang menguji kembali bukti berupa Gouvernement Besluit (G.B) Nomor:50 tidak
IM
relevan.
3. Pertimbangan Judex Facti halaman 88 s/d 92 yang intinya menyatakan bahwa “Hak tradisional yang turun temurun dalam sistem
GG
hukum atau dalam hukum adat atau Masyarakat adat secara hukum nasional masih diakui dan wajib dilindungi”, dengan pertimbangan keterangan Saksi Pangoloan Harahap yang menerangkan “dari dulu
TIN
sudah banyak kehidupan masyarakat Adat di Kecamatan Barumun Tengah dan Kehidupan Masyarakat Adat masih berlangsung dan masih ada sampai sekarang dan masih diakui oleh pemerintah
N
daerah, setahu saksi sebelum tahun 1981 sampai dengan sekarang, berdasarkan dapat Pembanding tanggapi sebagai berikut:
LA
1). Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 diatur “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
AD I
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
NG
undang-undang”. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 :
PE
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
2). Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur bahwa “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi.”
ED AN
3). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
IM
Pokok-Pokok Agraria diatur sebagai berikut: a. Pasal 2 :
(1). Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya
GG
masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. (2). Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada
TIN
apabila:
a. terdapat sekelompok orang ......dst; b. terdapat tanah ulayat tertentu.........dst
N
c. terdapat tatanan hukum adat .......dst.
LA
b. Pasal 5 :
(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh
AD I
Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada
NG
di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
PE
(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan
Halaman 58 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.” c. Pasal 6 : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.”
ED AN
4). Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur sebagai berikut:
(1). Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: 1) melakukan
pemungutan
hasil
hutan
untuk
IM
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
2) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan
GG
hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan 3) mendapatkan
pemberdayaan
dalam
rangka
TIN
meningkatkan kesejahteraannya. (2). Pengukuhan
keberadaan
dan
hapusnya
masyarakat
hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
N
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” Penjelasan Pasal 67 ayat (2):
LA
“Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil
penelitian
para
pakar
hukum
adat,
aspirasi
AD I
masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait”.
NG
5). Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUUX/2012 tanggal 16 Mei 2013, ketentuan Pasal 67 Undang-
PE
Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sah dengan pertimbangan hukum pada halaman 184 alinea 2 bahwa pengaturan masyarakat hukum adat yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjadi kepastian hukum yang Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
berkeadilan.
Atas
dasar
pertimbangan
tersebut,
maka
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan pembatalan ketentuan Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 6). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 52 Tahun Tentang
Pedoman
Pengakuan
Dan
Perlindungan
ED AN
2014
Masyarakat Hukum Adat, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa “Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi
Daerah”. (Pasal 6 ayat (2)).
IM
Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala
Dengan demikian untuk dapat diakui sebagai masyarakat
GG
hukum adat harus memenuhi kreteria sebagaimana dimaksud di atas dan pengukuhan pengakuaanya harus didasarkan pada peraturan daerah atau keputusan kepala daerah.
TIN
Faktanya, pemenuhan kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengakuan masyarakat hukum adat yang digunakan sebagai pertimbangan hukum Judex Facti belum dibuktikan
keberadaannya
di
persidangan,
sehingga
N
pernah
pertimbangan hukum Judex Facti tidak berdasar hukum dan
Quod
LA
mengada-ada. non
Judex
Facti mempertimbangkan bahwa
terdapat
AD I
masyarakat adat yang diakui keberadaannya, tetapi berdasarkan keterangan saksi dan bukti T-1.13 sudah terdapat penyerahan tanah dari masyarakat adat kepada pemerintah (pago-pago), sehingga
NG
hubungan hukum antara tanah dengan masyarakat adat tersebut sudah terputus. Selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh negara dan tunduk pada undang-undang kehutanan.
PE
Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas keliru sehingga putusan tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan.
Halaman 60 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dimohonkan banding a quo tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan. 4. Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti terkait pengukuhan
ED AN
kawasan hutan Register 40 Padang Lawas, Pembanding sampaikan sebagai berikut:
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), ditentukan bahwa luas
IM
areal hutan yang diberikan sebagai areal kerja kepada Pemegang Hak sebagaimana dilukiskan pada peta lampiran surat keputusan Hak Pengusahaan Hutan yang dikeluarkan
GG
Menteri Pertanian sekaligus merupakan penetapan kawasan hutan.
b. Bahwa objek perkara
a quo pernah diberikan Izin Hak
TIN
Pengusahaan Hutan kepada PT. Barakaz Lumber Industries seluas 60.000 Ha dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 519/Kpts/Um/11/70 tanggal 22 November 1970 (vide tambahan
35.000
N
bukti P/T.I-20) dan kepada PT. Goodwin Indonesia seluas Ha
dengan
Keputusan
Menteri
Pertanian
No.
LA
299/Kpts/Um/6/1973 tanggal 21 Juni 1973 (vide tambahan bukti P/T.I-18 dan P/T.I-19).
AD I
c. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUUIX/2011
tanggal
21
Februari
2012
dalam
pertimbangan
hukumnya pada angka 3.14 menyatakan :
NG
“Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang
menyatakan,
PE
“Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat” . Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan Pasal 81 UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana
ED AN
telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004, yang mengatur bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku, tetap mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat.
IM
Atau dengan kata lain semua keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan yang sudah ada sebelum
putusan
Mahkamah
Konstitusi
dan
Undang-
GG
Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetap sah secara hukum. d. Bahwa
sebagai
bentuk
penyesuaian
terhadap
Putusan
TIN
Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, maka Pembanding menerbitkan Surat Edaran No. SE.3/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 kepada Gubernur di
N
seluruh Indonesia, Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi
LA
Kehutanan, yang antara lain menyampaikan : 1) Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi maupun
AD I
parsial yang telah diterbitkan Menteri Kehutanan serta segala perbuatan hukum yang timbul dari berlakunya Undang-
PE
NG
undang
Nomor
41
Tahun
1999
tentang
Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2) Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan baik provinsi maupun parsial yang diterbitkan Menteri Kehutanan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tetap sah dan dimaknai sebagai penetapan awal dalam proses Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
pengukuhan kawasan hutan sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut huruf b dan c diatas, maka Surat
ED AN
Keputusan Menteri Pertanian No. 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara Seluas 3.780.132,02 Ha sebagai Kawasan Hutan, tetap berlaku sah dan mengikat sebagai penetapan kawasan hutan, maka pertimbangan hukum Judex
IM
Facti tingkat pertama tidak berdasar hukum sehingga putusan a quo cacat hukum dan harus dibatalkan. 5. Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri halaman 101 yang menyatakan Perbuatan
GG
Padangsidimpuan
Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) adalah pertimbangan yang keliru, dengan alasan : Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa:
TIN
1).
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
2).
N
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
LA
tentang Kehutanan mengatur bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang
AD I
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.
3).
Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
NG
tentang Kehutanan diatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberi
PE
wewenang kepada Pemerintah untuk: (1).
Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
Halaman 63 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
(2).
Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
(3).
Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-
4).
Berdasarkan
Surat
ED AN
perbuatan hukum mengenai kehutanan. Keputusan
923/Kpts/Um/12/1982 tanggal
Menteri
Pertanian
No.
27 Desember 1982, telah
ditunjuk Areal Seluas 3.780.132,02 Ha Sebagai Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2642
IM
5).
K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 dinyatakan barang bukti yang disita berupa :
Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang Lawas
GG
-
seluas ± 23.000 hektar yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda beserta seluruh bangunan yang
-
TIN
ada di atasnya ;
Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Padang lawas seluas ± 24.000 hektar yang dikuasai oleh Koperasi Parsub
N
dan PT. Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di
LA
atasnya
Dirampas untuk Negara dalam hal ini Departemen Kehutanan. 6).
Berdasarkan point 1) s/d 5) di atas, Pembanding menerbitkan
AD I
Surat Nomor: S.174/MenLHK-II/2015 tanggal 21 April 2015 dan Surat Nomor S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015.
NG
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum pada diri Pembanding sehingga pertimbangan
PE
Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) adalah pertimbangan yang keliru, sehingga harus dibatalkan.
Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
6. Bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam memutus perkara a quo dalam putusannya (onvoldoende gemotiveerd), dengan alasan : a. Telah menjadi fakta hukum bahwa Pembanding/Tergugat I mengajukan bukti surat yaitu :
ED AN
1) Gouvernment Besluit (GB) Nomor: 50/1924 tanggal 25 Juni 1924 (vide bukti T.I-1).
2) Berita Acara penyerahan tanah Kawasan Hutan Padang Lawas dari masyarakat kepada Gubernur (Pago-Pago) (videbukti T.I-13):
IM
-tertanggal 20 Mei 1981 seluas 12.000 Ha;
- tertanggal 26 Mei 1981 seluas 10.000 Ha; - tertanggal 6 Juni 1981 seluas 8.000 Ha;
GG
3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara Seluas 3.780.132,02
TIN
Ha sebagai Kawasan Hutan (vide bukti T.I-5); 4) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor: 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah
N
Tingkat I Sumatera Utara tahun 2003 – 2018 (vide bukti T.I-6); 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 14
LA
Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan;
AD I
6) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 44/Menhut-II/2005 menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas± 3.742.120 ha yang mencabut
NG
Keputusan Menteri Kehutanan No. 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan areal hutan di
PE
wilayah PropinsiDati I Sumatera Utara Seluas 3.780.132,02 Ha sebagai Kawasan Hutan (vide bukti T.I-7);
7) Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) Nomor: 2642 K/Pid/2006
tanggal 12 Februari 2007 (vide bukti T.I-9); Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
8) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 579/MenhutII/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara (vide bukti T.I-8). b. Faktanya, Judex Facti dalam Putusan yang dimohonkan banding a
quo
tidak
mempertimbangkan
atau
tidak
memberikan
ED AN
pertimbangan terkait bukti-bukti tersebut huruf a di atas, padahal bukti-bukti tersebut sangat penting dan menentukan.
Dari seluruh uraian tersebut di atas maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum dari Pembanding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut tidak berdasar dan oleh karenanya
Dengan
tidak
IM
harus dibatalkan. dipertimbangkannya
bukti
Pembanding
yang
menentukan, maka Judex Facti telah memberikan pertimbangan
GG
hukum yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd), sehingga putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dimohonkan banding a quo cacat hukum dan harus dibatalkan.
TIN
Berdasarkan uraian pada memori banding tersebut di atas, dengan ini Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding ini untuk memutus sebagai berikut:
N
1. Menerima memori banding dari Pembanding/Pemohon/Tergugat. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan No.
LA
46/Pdt.G/2015/PN.Psp tanggal 22 September 2016. Mengadili sendiri:
AD I
1. Menerima eksepsi dari Pembanding; 2. Menyatakan
Pengadilan
Negeri
Padang
Sidimpuan
tidak
berwenang mengadili perkara a quo;
NG
3. Menyatakan Terbanding tidak mempunyai kepentingan hukum; 4. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
PE
5. Menolak gugatan Terbanding seluruhnya; 6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya
(ex aequo et bono) Halaman 66 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Membaca
surat
kontra
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Penggugat/Terbanding tertanggal 30 januari 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tegugat I/Pembanding II pada tanggal 07 Pebruari 2017, kepadaTurut tergugat/Turut terbanding I pada tanggal 08 Pebruari 2017, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 20 Pebruari 2017, yang pada pokoknya
ED AN
menemukakan hal-halsebagaiberikut:
Adapun Tanggapan/BANTAHAN Penggugat/Terbanding terhadap dalil-dalil PEMBANDING/Tergugat I dalam memori bandingnya pada bagian eksepsi pada halaman 5,6,7 point 3, huruf a s/d e, adalah sebagai berikut: 1
Tentang Putusan Sela Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang
IM
menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat III, untuk seluruhnya (Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut) adalah putusan yang sudah tepat. Keberatan
Pembanding
I/Tergugat
I
atas
putusan
GG
Bahwa
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya (kompetensi Relatif dan
TIN
Kompetensi Absolut) adalah sebagai suatu “KEKELIRUAN FATAL” dalam memahami putusan atas eksepsi tersebut dan kedudukannya dalam perkara a quo dengan alasan hukum sebagai berikut: 1.1
Pembanding I/Tergugat I tidak mempunyai kwalitas ataupun
N
kapasitas/legal standing untuk mengajukan keberatan atas nama
1.2
LA
Tergugat III dan Turut Tergugat. Tergugat III tidak mengajukan keberatan apapun terhadap Putusan akhir perkara aquo.
AD I
Bahwa Tergugat III ditarik dalam perkara ini sebagai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menerima Barang Rampasan dari Tergugat II sebagaimana dalam Berita Acara
NG
tanggal 26 Agustus 2009 yang merupakan tindak lanjut dari rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Dalam hal ini, terhadap gugatan
PE
Penggugat dan Putusan akhir perkara a quo, Tergugat III tidak mengajukankeberatan apapun. Dengan demikian Tergugat III telah
dengan
sadar
mengakui
kebenaran
akan
gugatan
Penggugat, menyetujui dan menerima putusan akhir perkara a quo dan mengakui tentang Perbuatan Melawan hukum yang Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
telah dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat II. Oleh karena Tergugat III tidak mengajukan Banding maka Perbuatan Melawan Hukumnya telah diakui Tergugat III dengan demikian secara tidak langung Tergugat III juga mengakui Tergugat II/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum juga. Turut
Tergugat
tidak mengajukan
keberatan
apapun
ED AN
1.3
baik
terhadap putusan Provisi maupun Putusan akhir perkara aquo. Hal ini berarti Turut Tergugat telah menerima Putusan Provisi maupun Putusan akhir perkara a quo. Sebagai Pihak yang telah terbukti menerbitkan sertifikat-sertifikat secara sah menurut
IM
hukum di dalam areal/wilayah 5 (lima) desa, yaitu 1) Desa Aekraru, 2)Desa Paran Padang, 3) Desa Langkimat, 4) Desa Janjimatogu, 5) Desa Mandasip yang membuktikan tidak adanya
GG
Kawasan Hutan Register 40 di Padang Lawas (Vide Bukti P-3 s/d 7 dan P-8) 1.4
Objek yang menjadi perkara/sengketa dalam perkara a quo yaitu
TIN
sengketa tanah atau benda tidak bergerak adalah termasuk atau berada diwilayah hukum PN.Padangsidimpuan. Hal ini sudah sesuai dengan:
- Azas Forum Rei Sitae(Tempat barang sengketa)
N
- (Pasal 142 Ayat (5) RBg)
LA
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dimuat dalam Buku II Edisi Tahun 2007 yang diterbitkan/dikeluarkan
AD I
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 50 Tentang Wewenang Relatif pada huruf f menjelaskan "Untuk
PE
NG
gugatan
Daerah
yang
menyangkut
berlaku benda
RBg, tidak
apabila
obyek
bergerak,
maka
gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi Wilayah Hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 Ayat (5) RBg)"
- Pendapat Pakar Hukum Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH yang dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia karangan Prof.Dr.Sudikno
Mertokusumo,SH
halaman
40
Alinea
Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
keenam, edisi ketiga cetakkan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988 pada pokoknya menjelaskan " Apabila
gugatan itu
mengenai
benda
tetap
Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat benda tetap itu terletak Forum rei sitae" - Pendapat M.Yahya Harahap.,SH Mantan Hakim Agung RI
ED AN
dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 198 pada angka 5 Sub Judul Forum Rei Sitae (Tempat barang sengketa) Penerbit Sinar Grafika Cetakkan keempat Tahun 2006 yang pada pokoknya menjelaskan " Makna forum Rei Sitae, gugatan diajukan kepada
benda
tidak
IM
Pengadilan berdasarkan patokan tempat terletak bergerak
sengketa”
yang
menjadi
objek
GG
Penggarisan forum ini, diatur dalam Pasal 118 Ayat (3) HIR kalimat terakhir, yang berbunyi " atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap
TIN
(tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu". Ketentuan Pasal ini sama dengan Pasal 142 Ayat (5) RBg
N
yang pada pokoknya menjelaskan
LA
" Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan
diajukan
kepada
Ketua
Pengadilan
Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut”
Keberatan dalam eksepsi tentang kompetensi absolut yang
AD I
1.5
diajukan Pembanding I/Tergugat I menyangkut hal-hal berikut: a. Surat
Menteri
Lingkungan
hidup
dan
Kehutanan
PE
NG
No.174/MenLHK-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan Oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Selatan kepada
KPKS
Bukit
Harapan,
PT.Torganda,
Koperasi
Parsadaan Masyarakat Ujung Batu (Parsub serta PT.Torus Ganda dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.13/Men.LHK-SetJen/RHS/2015, 25 Juni 2015 Perihal Pemberitahuan Putusan MA No.2642K/Pid/2006 Tentang Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Register 40 Padang Lawas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pembanding I/Tergugat I) yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga kewenangan untuk memeriksa dan mengadili
ED AN
perkara a quo ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan karenanya Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak berwenang karena: b. Surat
Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
No.174/MenLHK-II/2015 tanggal 21 April 2015 dan Surat Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
IM
Menteri
No.S.13/Men.LHK-SetJen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal Pemberitahuan Putusan MA No.2642K/Pid/2006
GG
Tentang Register 40 Padang Lawas bersifat kongkrit, karena menghentikan pelayanan terhadap Koperasi Parsub, dan agar anggota GAPKI tidak melakukan transaksi dengan
TIN
Penggugat/Terbanding; individual, karena subjek hukum surat Menteri tersebut adalah Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan dan Bupati Tapanuli Selatan dan GAPKI; final, karena Penggugat I/Terbanding tidak
N
memperoleh pelayanan pemerintah daerah dan tidak lagi
LA
dapat melakukan transaksi dengan anggota GAPKI ; c. Bahwa seluruh argumen tersebut tidak benar karena alasanalasan berikut:
AD I
1. Terlepas dari dijadikannya Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 7 UU No.30 Tahun 2014 dan Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana
PE
NG
telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan UU No.51 Tahun 2009, maka Surat-Surat Menteri Kehutanan dan LHKa quo bukanlah suatu keputusan yang bersifat kongkrit dan individual, melainkan bersifat umum dan abstrak, karena meskipun ditujukan kepada Gubernur dan Bupati, tetapi mempunyai dampak secara umum bagi pihak-pihak lain diluar alamat surat tersebut. Jikalau-pun disebut bahwa surat-surat demikian Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
sebagai Keputusan Pemerintahan, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam UU No.30 Tahun 2014 dan UU Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan keputusan Pemerintahan beleids
yang
regel,
bersifat
dan
dikenal semu,
yang
sebagai yang
kewenangan PTUN;
disebut
peraturan
bukan
ED AN
perundang-undangan
regulasi
menjadi
2. Bahwa meskipun keputusan dimaksud merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi dilihat dari titik singgung
IM
antara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyangkut keputusan putusan TUN a quo yang terkait dengan hak-hak keperdataan para penggugat
GG
tentang hak milik dan hak pengelolaan atas tanah yang dijadikan
perkebunan
sawit
berdasarkan
hak-hak
masyarakat hukum adat yang diakui oleh hukum dan Indonesia
TIN
konstitusi keterkaitan
antara
telah
dua
menyebabkan
kepentingan
bahwa
keperdataan
menurut hukum perdata dan hukum tata usaha Negara harus diukur dari sudut titik berat kepentingan yang
N
dipertahankan yang telah menjadi sengketa yang
LA
dihadapi hakim; 3. Bahwa pokok sengketa di dalam perkara a quo adalah menyangkut
hak
keperdataan
berdasarkan
hak
AD I
masyarakat hukum adat yang sah dan dilindungi oleh konstitusi, merupakan kepentingan yang terbesar yang dihadapi
berkenaan
dengan
putusan
Pidana
PE
NG
No.481/PID.B/2006/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2006 jo Putusan
Pengadilan
Tinggi
Jakarta
No.194/Pid/2006/PT.DKI, 11 Oktober 2006jo Putusan No.2642K/PID/2006 tanggal 12 Februari 2007 jo Putusan No.39PK/PID.SUS/2007, tanggal 16 Juni 2008, yang dalam salah satu diktumnya menyatakan objek sengketa perkebunan sawit seluas 23.000 Ha yang menjadi hak yang sah dari para penggugat dirampas untuk Negara. Halaman 71 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
4. Bahwa satu putusan pidana meski telah berkekuatan hukum tetap
tidak dapat
di
eksekusi
(atau
non-
eksekutabel) apabila terdapat : (i) pertentangan antara putusan tersebut dengan putusan-putusan lain secara kontradiktif menyangkut objek sengketa yang dinyatakan dirampas tersebut (ii) jikalau terdapat ketidaksesuaian
ED AN
antara batas-batas objek sengketa yang dinyatakan dirampas dengan kenyataan yang terdapat dilapangan (iii) apabila objek sengketa itu justru menjadi hak orang lain dari pada seorang terdakwa dalam putusan yang menyatakan perampasan tersebut; karena kompleksitas Hakim yang
IM
perkara dan adanya Putusan-Putusan
berkekuatan hukum tetap tentang kasus yang sama dalam bidang TUN dan Perdata tetapi tidak saling
GG
terhubungkan satu sama lain terutama dengan putusan perkara
pidana,
menyebabkan
penilaian
terhadap
kepentingan hukum yang diajukan dalam perkara a aquo
TIN
dengan titik berat perbuatan melawan hukum sebagai perselisihan pokok (bodemgeschill) sehingga perkara sedemikian
menjadi
kompetensi
absolut
peradilan
perdata in casu Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
N
5. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan a quo
LA
juga menimbulkan kerugian materil yang sangat besar dengan tidak dapat dijualnya hasil perkebunan sengketa untuk kehidupan anggota koperasi sebagai pemilik, tidak
AD I
dapat dicover oleh kompetensi peradilan TUN dengan tuntutan ganti rugi secara terbatas yang jumlahnya maksimal hanya Rp 5.000.000,-(limajuta rupiah).
PE
NG
6. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan a quo yang ditujukan juga kepada Ketua Umum GAPKI dan kepada Gubernur Sumatera Utara serta Bupati Padang Lawas Utara, Bupati Padang Lawas Selatan, dan Bupati Tapanuli
Selatan,
tidak
dapat
dipandang
sebagai
Keputusan TUN yang kongkrit dan individual karena dari sifat dan tujuan surat tersebut dapat terlihat secara jelas dia berlaku secara umum dan menuntut kepatuhan Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
dari semua pihak yang terlibat, termasuk para anggota GAPKI dan masyarakat pada umumnya yang ingin membeli hasil kebun kelapa sawit milik penggugat; 7. Bahwa
alasan-alasan
sebagaimana argumen
PembandingI/Tergugat
dikemukakan
Penggugat
diatas,
I/Terbanding
dengan I
I
Kontra
menunjukkan
ED AN
ketentuan yang diatur pada pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN jo. UU Nomor 30 Tahun 2014, tidak relevan dengan gugatan
Penggugat,
dan
disamping
itu
didalam
ketentuan Hukum Acara Perdata dikenal asas bahwa
IM
pemeriksaan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4)
UU
No.48
sehingga
2009
tentang
seandainyapun
Kekuasaan
terdapat
titik
GG
Kehakiman,
Tahun
singgung dengan kewenangan pengadilan TUN –quod non– maka titik berat kepentingan hukum Penggugatlah
TIN
yang menjadi kriteria dalam melihat kompetensi absolut yang dikemukan Pembanding/Tergugat I. 1.6 Gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan
Hukum (“PMH”) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan
N
Tergugat III serta Turut Tergugat, Penggugat tidak ada menuntut
LA
tentang pembatalan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan tentang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (buiten efect), hal ini sesuai dengan:
AD I
- Yurisprudensi M.A.RI No.981K/Sip/1972, 31Oktober 1974 yang pada pokoknya menjelaskan “Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan
NG
oleh Pejabat Negara tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri/Umum”
PE
- YuriprudensiM.A.RI.No.339K/Sip/1973,14
November
1974
yang pada pokoknya menjelaskan “bahwa
menurut
yurisprudensi
onrechtmatige
overheidsdaad Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya” Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
- Yurisprudensi M.A.RI. No.115 K/Sip/1960 Dalam Perkara Pemerintah Daerah Kota Padang (Kota Pradja Padang) lawan Jap Soei Nia.dkk Pada pokoknya menjelaskan : “Tuntutan mengenai pelaksanaan hak perdata pribadi
(subjectief
privaatrecht)
Pengadilan
Negeri berwenang mengadilinya, walaupun hak
ED AN
itu bersumber pada pereturen yang bersifat hukum public”:
1.7 Pendapat M.Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Guqatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian
dan Putusan Pengadilan, Sinar
IM
Grafika Jakarta, 2005, Halaman 527, Pasal142 Ayat (5) RBg yang menjelaskan "Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
GG
diwilayah letak barang tetap tersebut"; 1.8 Perbuatan
melawan
hukum
diatur
dalam
Pasal
1365
KUHPerdata (BW)
TIN
1.9 Bahwa segala apa yang dikemukakan Pembanding I/Tergugat I tentang kewenangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah
dimuat
dalam
Surat
Jawabannya
dan
telah
dipertimbangkan secara cermat dan utuh oleh Majelis Hakim
disampaikan
Pembanding
LA
N
perkara a quo sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang
yang
I/Tergugat
I
dalam
Memori
Bandingnya
Dengan demikian putusan (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri
AD I
Padangsidimpuan Tergugat
III,
untuk
menolak seluruhnya
Eksepsi
Tergugat
(kompetensi
I,
dan
Relatif
dan
Kompetensi Absolut) adalah putusan yang sudah tepat dengan
NG
didasari pertimbangan hukum yang cukup, cermat dan utuh, maka Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo
PE
2 TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM Bahwa alasan-alasan yang dikemukan dalam memori banding Pembanding I/Tergugat I bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan Hukum hanya karena adanya Putusan Pidana yang Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
telah mempunyai kekuatan hukum (in kracht van gewijsde), sama sekali tidak benar dan bahkan menggelikan, karena kepentingan hukum Penggugat/Terbanding sangat nyata dalam perkara a quo yang dengan cara-cara yang melawan hukum dirampas, dengan alasan sebagai berikut: 2.1 Bahwa putusan pidana yang disebut telah berkekuatan hukum,
ED AN
dengan segala keanehan dan dikatakan telah dieksekusi diruangan Kejaksaan Tinggi Medan dalam sehelai surat berupa serah terima antara Kepala Kejaksaan Tinggi dengan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara, merupakan keajaiban tersendiri dalam masalah eksekusi benda tidak
IM
bergerak berupa lahan perkebunan, karena tanpaplaatselijk onderzoek dan constatering,Tergugat I, dan II menserah terimakan secara fiktif lahan sebagai benda tidak bergerak,
GG
tanpa prosedur yang harus dilalui dalam eksekusi benda tidak bergerak dengan kehadiran pejabat pemerintah setempat serta pihak-pihak terkait yang menunjukkan batas-batas yang
TIN
dieksekusi terutama seluruh pemilik yang terkait dengan batas-batas yang jelas dengan patok-patok yang menentukan secara kongkrit apa yang diserahkan. Justru pemeriksaan setempat (plaatseljk onderzoek)dalam perkara ini yang Majelis
N
dilakukan
Hakim
Pengadilan
Negeri
Padang
LA
Sidempuan, menunjukkan bahwa rujukan dan penentuan lokasi lahan Penggugat yang dinyatakan dirampas untuk negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo
AD I
justru tidak berada ditempat yang dirumuskan oleh Para Tergugat, teristimewa Jaksa Penuntut Umum yang menjadi patokan utama.
PE
NG
2.2 Bahwa
seluruh rangkaian alat bukti dan peristiwa telah
menunjukkan
bahwa
Pembanding
I/Tergugat
I
telah
melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian
kepada
Penggugat/Terbanding,
karena
tidak
terdapat alasan-alasan yang
dapat mengesampingkan
kenyataan
negara
bahwa
dalam
hukum,
justru
pelaksanaan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, dan penyelenggara negara tidak boleh Halaman 75 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak jelas dasar hukumnya, apalagi jika dilakukan rekayasa; eksekusi yang dilaksanakan secara terburu-buru di penghujung masa jabatan Menteri Kehutanan yang lama meskipun telah mengetahui adanya Putusan Perdata dan Putusan TUN yang menunjukkan bukti sebaliknya, menjadi tanggung jawab Pembanding secara
ED AN
tanggung renteng;
2.3 Bahwa perlindungan dan pengakuan konstitusi atas hak-hak traditional Penggugat telah jelas-jelas ditegaskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
No 35/PUU-X/2012, 16
Mei 2013 yang intinya menyatakan :
IM
“ bahwa hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat tidak termasuk hutan Negara” hal mana juga merupakan ketentuan yang dianut oleh UU No.41
GG
Tahun 1999 Tentang Kehutanan khususnya Pasal 15 dan Putusan MK No.45/PUU-IX/2011, 9 Februari 2012
tentang
pemahaman
dan
pemaknaan
TIN
penetapan Kawasan Hutan harus melalui empat tahapan, yaitu : “ Penunjukan,
Penata
Batasan,
Pemetaan
dan
Pengukuhan/Penetapan, tanpa manaPenunjukkan
N
hutan tanpa proses tahapan tersebut adalah
LA
praktek dari pada pemerintahan otoriter dan bukan merupakan praktek dari pemerintahan yang demokratis ”.
AD I
2.4 Bahwa
Penggugat/Terbanding
Pembanding/Tergugat
I
tentang
menolak
alasan
pernyataan
bahwa
Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum
PE
NG
hanya
dengan
mengulang
alasan-alasan
yang
telah
dikemukakan dalam jawaban dan dupliknya dan sama-sekali tidak membawa hal baru, dengan alasan bahwa Putusan MK tidak
berlaku
surut
dan
Putusan
No.45/PUU-
IX/2011mempertahankan Pasal 81 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetap sah dan mengikat, karena Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 tidak berdiri sendiri dan beberapa putusan MK lainnya secara jelas mengakui masyarakat hukum Halaman 76 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
adat atas lahan sengketa antara lain Putusan No.34/PUUIX/2011,
No.35/PUU-X/2012,
dan
No.55/PUU-VIII/2010.
Lagipula hak masyarakat hukum adat yang telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, yang merupakan hukum yang berlaku jauh lebih awal daripada apa yang dirujuk oleh Pembanding
baik
ketentuan
pidana
maupun
tentang
perkebunan
para
ED AN
penetapan kawasan hukum sebagai dasar perampasan lahan penggugat
dalam
perkara
Pidana
No.481/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2006. Oleh karena itu pernyataan bahwa Putusan MK berlaku prospektif dan bukan retroaktif sama sekali tidak relevan dalam perkara a Bahwa
putusan
MK
tersebut
sama
sekali
tidak
IM
quo
membatalkan Pasal 15 dalam UU No.41 Tahun 1999 tetapi menegaskan bahwa penetapan Kawasan Hutan harus melalui
GG
empat tahapan yaitu Penunjukan, Penata Batasan, Pemetaan dan Pengukuhan/Penetapan, tanpa mana Penunjukkan hutan tanpa proses tahapan tersebut adalah praktek dari pada
TIN
pemerintahan otoriter dan bukan merupakan praktek dari pemerintahan yang demokratis, sehingga dengan demikian sejak awal juga sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
N
3 Bahwa selain itu di lokasi Penggugat yang disebut-sebut oleh JPU
LA
berada di 5 (lima) desa sebagai locus delicti perbuatan pidana yang didakwakan kepada DL. Sitorus, pada kenyataannya menurut Hasil Audit Interdept bulan Mei 2005 (Vide Bukti P-22 dalam
AD I
halaman 62 Putusan perkara a quo) terdapat juga sebanyak 43 badan usaha lain termasuk BUMN dan PMA, yang mengelola perkebunan Kelapa Sawit tanpa dipermasalahkan sebagai
NG
perkara pidana oleh Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Propinsi
Sumatera
Utara,
Pemerintah
ataupun
Menteri
Kehutanan, yaitu antara lain:
PE
1)
PT.Hexa Setia Sawita, 1.1176ha, 2)PT.Sumber Sawit Makmur,
2.072 ha, 3)PT.Damai Nusa Sekawan, 2.384Ha, 3)PT.Agro Mitra Karya Sejahtera, 21.543.23 ha, 4)PT.First Mujur Plantation dan Industri,
15.000ha
5)PT.Wonorejo
Perdana,
15.000.00
ha.
6)PT.Austindo/PT.Eka Pendawa Sakti, 11.238Ha, 7)PT.Barumun Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Raya Padang Langkat, 2.372.97 ha, 8)PT.Sinar Tika Portibi Jaya Plantation, 1.679.12 ha, 9)PT.Mazuma Agro Indonesia (MAI), 12.266.43 ha, 10)PT.Karya Agung Sawita (KAS), seluas 14.374.86 ha,
11)PT.Perkebunan
Nusantara
II,
12)PT.Sibuah Raya, seluas 1.750.00
seluas
4.000
ha,
ha, 13)PT.Perkebunan
Nusantara IV, 1.294.20 ha, 14)PT.Toga Saudara Makmur, 192.55
audit
ED AN
ha, dll, sebagaimana dengan hal yang termuat dalam laporan hasil Tim Interdep Mei 2005 (Vide Bukti P-22) tersebut,dapat
dengan jelas disimpulkan bahwa Pembanding/Terugat I menutup mata
terhadap
diskriminasi
yang
dilakukannya,
untuk
menunjukkan bahwa Pembanding/Tergugat I telah melakukan
IM
tugasnya mempertahankan kawasan hutan dan lingkungan hidup dengan optimal berdasarkan hukum yang berlaku dengan upaya mengorbankan Para Penggugat; anehnya KUD Serbaguna yang
GG
dinyatakan Menteri LHK berada di dalam wilayah kawasan hutan Reg.40 yang kemudian dipergunakan oleh JPU mendakwa DL. Sitorus menduduki kawasan hutan tanpa ijin Menteri LHK ternyata Putusan
Pengadilan
Tinggi
TIN
oleh
Medan
No.434/PDT/2011/PT.MDN, tanggal 4 Juni 2912 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-11), dan
Putusan
MA.PK.No.66PK/Pdt-2014, tanggal 26 Oktober 2015 (vide bukti P-
N
12)dinyatakan tidak dalam kawasan hutan dan kepemilikan
LA
tanah masyarakat anggota KUD Serbaguna yang didasarkan pada 624 Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sah, fakta mana sama sekali tidak
ingin
dilihat
oleh
Pembanding
teristimewa
Tergugat
AD I
I/Pembanding, agar tidak tampak kepada publik penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan Pembanding I/ Tergugat I.
4 Bahwa
ketentuan
Pasal 15 UU No.41 Tahun 1999 tentang
NG
Kehutanan menyatakan sebagai berikut: “ Bahwa penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dan
PE
ketentuan
demikian
harus
memperhatikan
kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan sehingga jika demikian terjadi, maka penataan batas dan pemetaan batas Halaman 78 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan agar tidak merugikan bagi masyarakat yang berkepentingan
dengan
kawasan
yang
akan
ditetapkan sebagai kawasan hutan”, Oleh karena hal yang demikian,maka pada saat penataan batas dan
pemetaan
batas
kawasan
hutan
Pemerintah/Menteri
ED AN
Kehutanan (kini Menteri LHK) seyogianya terlebih dahulu harus mengeluarkan semua tanah yang menjadi Hak ulayat masyarakat adat setempat dari areal kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, tetapi dalam kenyataannya hal demikian tidak dilakukan. Sebagai contoh, 5(lima) desa yang disebutkan dalam pada
kenyataannya
berpenghuni
dan
sebagai
IM
dakwaan,
pemukiman masyarakat setempat, tidak boleh dimasukkan dalam kawasan hutan bahkan harus dikeluarkan (enclave) kendatipun
Dengan
GG
Penggugat/Terbanding tidak pernah melakukan kegiatan disitu. demikian
terbukti
Pembanding
telah
melakukan
Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah melanggar UU No.5 Tahun
TIN
1967 (Vide Bukti P-48) Pasal 15 UU No.41 Tahun 1999 tersebut diatas dan Putusan M.K.RI No.45/PUU–IX/2011, 21 Februari 2012; 5 Bahwa Lahan yang dikelola Penggugat tersebut telah ikut dituntut oleh Tergugat II dan dinyatakan dirampas untuk Negara dan telah keliru,
perampasan
LA
benar
N
diputus dengan Putusan MA No.2642K/Pid/2006, ternyata benarmana
dilaksanakan
dengan
menyerahkan lahan tersebut kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumut (Vide
Bukti P – 42, Berita Acara penyerahan rampasan
tanggal
Agustus
AD I
26
2009),
padahal
fakta
dan
hukum
menunjukkan lahan tersebut adalah merupakan lahan milik masyarakat
Adat
Marga
Hasibuan
dan
sebagian
sudah
NG
bersertifikat Hak Milik, dan yang diatasnya Negara pernah menerbitkan izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) kepada 5 Perusahaan
secara
tidak
sah
(secara
sepihak
tanpa
PE
melibatkan/mendapat persetujuan masyarakat yang berhak) dan kemudian setelah lokasi dibabat, lokasi ditinggal demikian saja;
6 Bahwa inventarisasi Tim Interdep pada bulan Mei 2005 (vide Bukti Bukti
P-22),
dan
Jaksa
Agung
RI,
sesungguhnya
telah
merekomendasikan untuk menyelesaikannya dengan Out of Court Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Settlements (Vide Bukti P- 26)bahwa kenyataan yang ditemukan dilapangan telah menyebabkan penanganan secara hukum pidana seperti yang diajukan kepada DL.Sitorus yang putusannya menjadi dasar
perampasan
barang
bukti
yang
menjadi
milik
Para
Penggugat, sesungguhnya juga telah menjadi pendirian awal dari Jaksa Agung R.I. saat itu, sebagai tampak dalam alat bukti yang
ED AN
disajikan, dan perubahan sikap yang terjadi, dan hanya menjadikan D.L.Sitorus dengan akibat terampasnya lahan perkebunan Para Penggugat, merupakan sikap diskriminasi yang luar biasa, dan pelanggaran konstitusi secara menyolok; 7
Bahwa Memori Banding Pembanding I/Tergugat I yang hanya
IM
mendasarkan pada dokumen perkara dan putusan pidana, telah gagal memberi argumen bahwa adanya putusan tata-usaha negara dan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht)
GG
mengenai barang bukti, yang kontradiktif dengan keseluruhan alat bukti dalam perkara pidana, telah menyebabkan seluruh proses eksekusi yang dikemukakan Tergugat kehilangan daya laku dan titel karena
sebagaimana
telah
dikemukakan
dalam
TIN
eksekutorial,
tanggapan bagian eksepsi diatas bahwa suatu putusan atau bagian dari putusan, tidak dapat dilaksanakan atau non eksekutabel apabila terdapat (i) pertentangan antara putusan tersebut dengan putusan-
N
putusan lain secara kontradiktif menyangkut objek sengketa yang
LA
dinyatakan dirampas tersebut (ii) jikalau terdapat ketidaksesuain antara batas-batas objek sengketa yang dinyatakan dirampas dengan kenyataan yang terdapat dilapangan (iii) apabila objek sengketa itu
AD I
justru menjadi hak orang lain dari pada seorang terdakwa dalam putusan yang menyatakan perampasan tersebut; 8
Bahwa apa yang disebut eksekusi administratif oleh Tergugat II
NG
tidak memiliki dasar hukum dalam sistem yang dikenal, sebab eksekusi barang bukti berupa lahan harus dilakukan secara riil di lokasi di mana barang bukti berada, dengan tujuan supaya batasmaupun
seluruh
objek
yang
berada
diatasnya
dapat
PE
batas
diinventarisasi, hal mana dilakukan dengan kehadiran pihak-pihak yang berkepentingan disaksikan oleh Pejabat Pemerintahan setempat;
9
Bahwa tuduhan Tergugat II yang menyatakan penerbitan sertifikat tanah di dalam kawasan hutan Padang Lawas oleh Kepala Kantor Halaman 80 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan/Turut Tergugat sebanyak kurang-lebih 1820 sertifikat diduga fiktif, adalah bertentangan dengan hukum
yang
berlaku,
karena
pada
asasnya
Sertifikat
yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sampai saat ini upaya membuktikan apa yang Tergugat
II
tidak
pernah
dilakukan,
apalagi
ED AN
didalilkan
upaya
pembatalannya pun tidak pernah terjadi; 10
Bahwa Memori Pembanding tentang Kawasan Hutan Register 40 yang didasari sebagaimana dalam Memori Tergugat I/Pembanding adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut: GB
No.50
Tahun
1924
bukan
suatu
keputusan
IM
a. Bahwa
penunjukkan kawasan hutan melainkan daftar 13 nama desa (tidak termasuk lima desa seperti dalam dakwaan JPU yaitu Desa
GG
Mandasip, Desa Paran Padang, Desa Aek Raru, Desa Langkimat, dan Desa Janji Matogu) yang akan dipertimbangkan menjadi kawasan hutan, padahal hingga sampai sekarang pun rencana
TIN
tersebut belum pernah/tidak dapat ditindaklanjuti menjadi kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No.45/PUUIX/2011. Karena sejak dahulu 13 desa tersebut sudah menjadi pemukiman penduduk (kota/desa), dan 5 Desa yang disebut dalam
N
dakwaan sejak dahulu sudah menjadi permukiman penduduk yang
LA
memiliki pemerintahan desa. Bahkan dalam dokumen yang disebut GB No.50 tahun 1924 tersebut, ada disebutkan lahan-lahan penggembalaan ternak dari penduduk.
AD I
b. Bahwa JPU dalam dakwaannya tersebut, telah dengan sengaja dan secara keliru menyatakan lokasi perkebunan yang terletak di Kecamatan Barumun Tengah sebagai Kawasan Hutan yang
NG
seolah-olah benar disebutkan dalam GB No.50 tahun 1924, tetapi surat
aslinya
tidak
pernah
diperlihatkan
oleh
JPU
selama
persidangan perkara Pidana tersebut diatas, sehingga kemudian
PE
dengan Surat Keputusan Tergugat I No.44 Tahun 2005 dijadikan dasar untuk menyatakan lokasi GB.50/1924 sebagai kawasan hutan yang selanjutnya disebut-sebut sebagai register 40, padahal dalam kenyataannya hal tersebut tidak benar karena GB No.50 tahun 1924 dalam bahasa aslinya tidak pernah menyatakan lokasi Halaman 81 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
tersebut sebagai kawasan hutan produksi melainkan menyebut perkampungan, penggembalaan ternak penduduk kampung, dan lahan-lahan untuk dipertimbangkan sebagai rencana bagi pembangunan hutan yang baru. Bahkan sampai saat terakhir dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), GB No.50 yang dijadikan dasar
hukum
untuk
menjatuhkan
pidana
dan
merampas
ED AN
perkebunan kelapa sawit yang dikelola penggugat sesungguhnya sudah direkayasa dengan merubah GB No.50 melalui terjemahan kedalam bahasa Indonesia, yang secara umum dan menyeluruh menyimpang dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya, terlebih lagi jikalau
GB
No.50
tersebut
tidak
tercatat
dalam
daftar
IM
staatsblaad Hindia Belanda tahun 1924 yang harus menjadi dasar keberlakuan atau kekuatan mengikat. Lagipula dokumen tersebut tidak pernah dicocokkan dengan dokumen asli untuk
GG
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (vide Halaman 30,31 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.434/PDT/2011/PT.MDN, tanggal
4Juni
2012
vide
Bukti
P-11)
Halaman
2
Putusan
TIN
No.134K/TUN/2007, dan Staatsblad Hindia Belanda Tahun 1924 juga tidak menyebut adanya Gouverment Besluit (GB) No.50 tersebut sebagaimana terlihat dari daftar isi Staatsblad tahun 1924. Bahkan dalam GB No.50 tidak menyebut 5 (lima) Desa seperti
N
yang disebutkan dalam dakwaan JPU.
LA
c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sic. Menteri Pertanian) No.923/Kpts/Um/12/1992, 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatra Utara Tata Guna
AD I
Hutan Kesepakatan (TGHK) seluas 3.780.132.02 Ha, (yang tidak berlaku lagi karena dengan SK Menteri Kehutanan No.44/2005 yang juga tidak berlaku karena dinyatakan oleh Mahkamah Agung
NG
Tidak Sah).
Bahwa KeputusanMenteri Pertanian No.923 Tahun 1982 tidak pernah menyebutkan TGHK dan Keputusan Menteri tersebut bukan
PE
sebagai dasar hukum dari TGHK. Bahwa disebutkannya Keputusan Menteri Pertanian No.923 Tahun 1982 tentang TGHK adalah pembohongan publik karena hal tersebut sama sekali tidak disebut dalam Keputusan Menteri Pertanian No.923 Tahun 1982. Bahkan SK No.923/Kpts/Um/12/1992, 27 Desember 1982 tersebut bukan Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
merupakanpenetapan suatu areal kawasan hutan melainkan hanya rencana belaka sebagaimana dapat dilihat dalam konsideran dan diktum-diktumnya. Bahwa selain itu juga, GB No 50 dimaksud tidak memuat informasi koordinat geographis dan data spasial, padahal data koordinat dan data spasial tersebut sangat penting untuk menentukan dalam meletakkan posisi pasti lahan atau lokasi –
ED AN
termasuk objek perkara- yang dimaksud oleh Tergugat-Tergugat yang hanya mengambil alih dari dakwaan JPU dalam perkara pidana
No
481/Pid.B/2006/PN.JKT.PST,
28
Juni
2007,
sebagaimana juga telah ternyata ketika dilakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan tanggal 1 Juni 2016 telah terbukti dalam
IM
berita acara batas-batas yang disebutkan dalam putusan Pidana tidak ditemukan sehingga oleh karenanya sesungguhnya tidak dapat dipastikan bidang lahan yang mana yang dimaksudkan
GG
dalam putusan maupun berita acara eksekusi tanggal 26 Agustus 2009 yang fiktip, sehingga oleh karenanya seluruh argument dari pada Tergugat I/Pembanding tidak relevan dan
TIN
harus dikesampingkan. Lagi pula, alat bukti yang diajukan Tergugat I/Pembanding tentang Tata Batas adalah Copy dari Copy Berita Acara Tata Batas yang tidak memuat Koordinat maupun data spasial serta sama sekali tidak ditandatangani oleh pejabat
N
yang berwenang untuk itu. Sehingga sama sekali tidak mempunyai
LA
nilai kekuatan pembuktian. d. Bahwa
Dakwaan
JPU
tersebut
pada
intinya
adalah
mengkriminalisasi DL.Sitorus (Pendamping Penggugat) karena
AD I
menyebutkan secara keliru bukan faktanya DL.Sitorus telah menduduki kawasan hutan Negara tetap tanpa ijin Menteri Kehutanan di lima desa yaitu Desa Mandasip, Desa Paran Padang,
NG
Desa Aek Raru, Desa Langkimat, dan Desa Janji Matogu yang menurutnya didasarkan pada :
1. Gouvernement Besluit (GB) 50 Tahun 1924 tanggal 24 Juni
PE
1924, padahal GB No.50 dimaksud tidak pernah menetapkan kawasan hutan sebagaimana dijelaskan di atas, dan sebagai hasil rekayasa melalui terjemahan yang tidak benar.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sic. Menteri Pertanian) No.923/Kpts/Um/12/1992 tanggal 27 Desember 1982 tentang Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatra Utara
Tata
Guna
Hutan
Kesepakatan
(TGHK)
seluas
3.780.132.02 Ha, padahal SK Menteri ini tidak ada hubungan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). 3. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena hanya bersifat kesepakatan, bukan
ED AN
ketentuan hukum dan tidak dapat dipergunakan menjadi acuan untuk produk hukum yang mengikat, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 jo TAP MPR No.III Tahun 2000. Kesepakatan
yang dimaksud dalam TGHK adalah
kesepakatan yang dicapai antara pemerintah dengan pihak-
IM
pihak yang berkepentingan dilahan hutan yang disepakati itu yaitu semua pihak yang memiliki hak termasuk masyarakat hukum adat. In casu dalam perkara pidana DL Sitorus yang
dimaksud
yang
GG
dalam dakwaan menyebut adanya TGHK tersebut dokumen memuat
tanda
tangan
para
pejabat
pemerintahan bukanlah menjadi lampiran daripada SK Menteri
TIN
Pertanian No.923 dan juga bukan merupakan kesepakatan dimaksud dalam penentuan Tata Guna Hutan. 4. Bahwa memori dari Pembanding yang merujuk Perda Propinsi Sumatera Utara No.7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang
N
Wilayah Prov.Daerah Tingkat I Sumatera Utara tahun 2003-
LA
2018, dan Perda Kabupaten Tapanuli Selatan No.14 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, sama sekali tidak menyebut TGHK
AD I
dan tidak mengalokasikan kecamatan Barumun Tengah sebagai kawasan hutan. Secara jelas disebutkan dalam Pasal 2 bagian 2 tentang arahan pengembangan kawasan budi daya justru
NG
menetapkan bahwa kawasan hutan produksi tetap, produksi terbatas dan kawasan hutan produksi konversi berada di wilayah kecamatan Kotanopan, Batang Natal, Padang Bolak,
PE
Sosopan, Padang Sidimpuan Timur, Siais dan Kecamatan Muara Batanggadis.
5. Dikaitkan dengan GB No.50 dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak pernah menyebutkan 5 (lima) Desa tersebut sebagai kawasan hutan (P - 23,a,b,c) sedangkan masyarakat setempat Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
telah menguasai fisik sejak jaman dahulu (7 generasi). Oleh karena itu Pembanding/Tergugat I tidak berhak menyatakan areal
yang
dikuasai/dikelola
masyarakat
setempat
adalah
sebagai kawasan hutan yang dilarang untuk didayagunakan. Terlebih-lebih lagi dikaitkan dengan Putusan MK No.35/PUUX/2012,
16
Mei
2013
dan
Putusan
MK
No.45/PUU-
ED AN
IX/2011,tanggal 21 Februari 2012. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding tidak benar dan harus ditolak. 6.
Bahwa pemahaman daripada Tergugat I/Pembanding tentang konsep penguasaan Negara dalam Pasal 33 UUD 1945 sangat
IM
sempit dan tidak merujuk pada konsep yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) masing-masing dalam putusan putusan yang menguji UU tentang sumber daya alam, antara lain
GG
:
a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01-02-022/PUU-I/2003 b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tgl 21
TIN
Desember 2004,
c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-63/PUUII/2004 tgl 19 Juli 2005
Masing-masing putusan tersebut pada dasarnya secara konsisten
N
menyatakan bahwa :
LA
“ Mahkamah Konstitusi secara khusus telah memberi pengertian ”penguasaan oleh negara” dalam putusan-putusannya sebagai berikut ini :”...dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah
AD I
sistem...,maka penguasaan oleh negara dalam pasal 33 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada
PE
NG
pemilikan
dalam
konsepsi
hukum
perdata.
Konsepsi
penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun
ekonomi(demokrasi
ekonomi).
Dalam
paham
kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin ”dari rakyat, oleh Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah negara, pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi
ED AN
sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu pasal 33 ayat (3) menentukan ”bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sesesar-besar kemakmuran rakyat”.
”...pengertian ”dikuasai negara” haruslah diartikan mencakup
IM
makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ”bumi dan air dan
GG
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat
TIN
secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan
kebijakan(beleid),
(bestuursdaad),
tindakan
pengurusan
pengaturan(regelendaad),pengelolaan
N
(beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad)”.1
LA
Pengertian ”dikuasainegara” dalam pasal 33 UUD 1945, sebagai sistem mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.
AD I
Konsepsi penguasaan negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi
PE
NG
politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham
1
kedaulatan rakyat itu rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01-02-022/PUU-I/2003 Halaman 86 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kollektif.2 Mahkamah juga memberi pendapat bahwa pengertian ”dikuasai negara” tidak dapat diartikan hanya sebatas hak untuk mengatur dan mengawasi sebagaimana menjadi pendirian Pemerintah3, karena hal tersebut dengan sendirinya melekat dalam fungsi-
ED AN
fungsi negara tanpa harus menyebut secara khusus dalam UUD 1945, dan sekiranyapun tidak dicantumkan dalam konstitusi sebagaimana lazim dibanyak negara yang menganut paham ekonomi liberal, sudah dengan sendirinya negara berhak mengatur
perekonomian.
Atas dasar itu Mahkamah
tidak
IM
menerima pandangan yang mengartikan penguasaan oleh negara sebagai identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun
penguasaan
negara
hanya
sebatas
kewenangan
GG
pengaturan. Dengan demikian penguasaan negara diartikan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ”bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
TIN
didalamnya”, sebagai pemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan, dan kemudian rakyat tersebut secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberi mandat kepada negara
untuk
(bestuursdaad),
N
pengurusan
mengadakan
(bestuursdaad)
(beleid),
pengaturan dengan
tindakan
(regelendaad),
kewenangannya
untuk
LA
pengelolaan
kebijakan
mengeluarkan dan mencabut fasilitas izin, lisensi, dan konsesi. Sedang mengenai cabang produksi yang penting bagi negara
AD I
dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka hal itu tergantung pada dinamika perkembangan kondisi masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara harus
PE
NG
memenuhi dua syarat, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, yang dapat terjadi bahwa (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dan (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat
Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
hidup orang banyak. Ketiga-tiganya menurut UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai kepentingan secara langsung atas objek sengketa dan hak pengelolahannya, sebagaimana
dikemukakan
dalam
ED AN
gugatanPenggugat/Terbanding tanggal 30 Desember 2015, jelasnya point maupun pada Replik 10 Mei 2016 daerah Kegiatan Penggugat mengelola perkebunan kelapa sawit yang disebutkan baik dalam dakwaan JPU maupun putusan pidana tersebut adalah di Desa Langkimat, Mandasip, Aek Raru,
IM
Paran Padang dan Janji Matogu seluas 23.000 Ha, padahal luas wilayah 5 desa tersebut hanya kurang lebih 6.682 Ha, Bahwa
Penggugat/Terbanding
I
adalah
Badan
Hukum
GG
Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan (KPKS Bukit Harapan) yang didirikan masyarakat adat yang menjadi petani
kelapa
sawit,
untuk
tujuan
melakukan
kegiatan
TIN
mengelola kebun-kebun kepunyaan masyarakat yang telah ada di areal Padang Lawas yang bukan hutan, berdasarkan hak-hak tradisional yang turun temurun yang seluruhnya seluas kira-kira 23.000 Ha, dan sebagian telah bersertifikat
N
Hak Milik yang diterbitkan turut Tergugat/Kepala Kantor
LA
Pertanahan Kabpaten Tapanuli Selatan. Bahwa
selain
dari
Penggugat/Terbanding
pada
itu
adalah
lokasi
yang
berdasarkan
dikelola hak-hak
AD I
tradisional dalam masyarakat hukum adat yang diperoleh dari Marga Hasibuan yang menjadi anggota KPKS Bukit Harapan yang diakui dan dilindungi pada jaman penjajahan, dan
PE
NG
setelah kemerdekaan sampai saat ini hak-hak tradisonal dimaksud diatas jelas-jelas diakui dan diatur dalam Konstitusi Negara RI sebagaimana termuat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : “ Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Halaman 88 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.” Bahwa lebih tegas lagi didalam pasal 12 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ( LN, Tahun 1960 No.104 ), yang menyatakan : “ Segala usaha bersama dalam lapangan agrarian di
ED AN
dasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya.”
Sebagai konklusi dari putusan putusan dimaksud yang tidak dipahami oleh Tergugat I/Pembanding telah meletakkan SK
konstitusional
IM
Menteri Pertanian No. 923 itu tidak berada pada proporsi yang sebagaimana
mestinya
sehingga
pendapat
Tergugat I/Pembanding ini harus dikesampingkan. yang
dikemukakan
GG
Berdasarkanhal-hal
diatas
terbukti
bahwa
Penggugat/Terbanding Iadalah sebagai pihak yang berkepentingan langsung secara hukumdalam mengajukan gugatan perkara a quo berkepentingan
untuk
mengelola
dan
membudidayakan
TIN
dan
perkebunan kelapa sawit diatas lahan sebagaimana dikemukakan diatas, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I/Pembanding tidak benar dan harus ditolak. TANGGAPAN
TERHADAP
N
II.
MEMORI
BANDING
LA
PEMBANDING/TERGUGAT I DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Tergugat I, halaman 8/d 14, point 4 s/d 8 adalah memori banding yang tidak jelasatau
AD I
tidak sempurna, karena pada point 3 halaman 7 s/d 8 alinea I, memori banding Pembanding menanggapi terhadap pertimbangan majelis hakim atas eksepsi, selanjutnya halaman 8 s/d 14 point
NG
4,5,6,7,8 menanggapi pertimbangan majelis hakim tentang pokok perkara, akan tetapi Pembanding/Tergugat I tidak memberikan identifikasi yang jelas dalam memori bandingnya terhadap eksepsi
PE
dan memori banding terhadap pokok perkara, sehingga menjadikan memori banding yang tidak jelas (obscuur libel), dengan demikian memori banding tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima.
Halaman 89 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
2. Bahwa dalil yang dikemukakan Pembanding/Tergugat I point 4 sub a,b,c tidak tepat dan menyesatkan, bahwa menurut ketentuan pasal 163 HIR/283 Rbg dan pasal 1865 KUIHPerdata menentukan : “ Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah
ED AN
membuktikan adanya hak itu adanya peristiwa itu.” Membuktikan dalam arti Yuridis tidak lain memberi dasar-dasar yang
cukup
bersangkutan
kepada
hakim
yang
guna
memberi
menerima
kepastian
perkara
tentang
yang
kebenaran
peristiwa yang diajukan. Kemudian alat-alat bukti dalam hukum
KUHPerdata. Bahwa
dalam
perkara
IM
acara perdata diatur dalam pasal 164 HIR/284 Rbg, 1866
ini
bukti
yang
disampaikan
GG
Penggugat/Terbanding I sebanyak 68 bukti surat/tulisan yang terdiri dari bukti P-1 s/d P-55 dan 4 (empat ) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli (vide hal. 37 s/d 46 putusan majelis hakim dalam
TIN
perkara ini dan halaman 85 pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini), dalam perkara ini bukti yang dikemukakan Penggugat menanggapi dalil Tergugat I/Pembanding yang dikemukakan diatas tentang Gouvernement Besluit (G.B) No.50, tanggal 25 Juni 1924,
N
Penggugat/Terbanding
menanggapinya
dengan
bukti
yang
yaitu
LA
disampaikan Penggugat/Terbanding di depan sidang Pengadilan bukti
P-11
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Medan
No.434/Pdt/PT.MDN/2012, 4 Juni 2012 sudah inkracht, yang pada
AD I
intinya mengemukakan lampiran peta kawasan hutan Padang Lawas Register 40.GB No.50 tanggal 25 Juni 1924 dan Surat GUBSU No.5/1077 No.2608/3 tersebut aslinya berbahasa Belanda,
NG
dan telah dirubah dan ditambah dengan Bahasa Indonesia dan direkayasa menjadi batas kawasan yang telah diusulkan areal Pemasukan baru. Bahwa selain itu Putusan Pengadilan Tinggi
PE
Medan
tersebut
telah
diperkuat
dengan
bukti
Penggugat/Terbanding Bukti P-12 yaitu Putusan Mahkamah Agung PK No.66 PK/Pdt/2014, tanggal 26 Oktober 2015, yang intinya menolak Permohonan PK dari Tergugat I/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut. Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Bahwa selain itu juga Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti P-23a De Wetboeken Wetten en Verordeningen, Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesia, P-23b, Himpunan Peraturan menurut
Perundang-undangan
Republik
Sistem ENGELBRECHT,
P-23c,
Indonesia
disusun
STAATSBLAD Van
Nederlandsch – Indie Over her jaar 1924 yang menyatakan GB 50
ED AN
tertanggal 24 Juni Tahun 1924 tidak terdapat dalam staatsblaad tersebut. Bahwa prinsip dalam hukum acara perdata tentang pembuktian, bukti yang relevan dengan perkara.mutlak diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena bukti yang disampaikan Penggugat/Terbandingadalah relevan dalam perkara quo,
adalah
tepat
pertimbangan
putusannya. Bahwa
putusan
Majelis
Hakim
dalam
IM
a
pidana
Nomor
481/PID.B/2006/PN.JKT.PST,
GG
tanggal 28 Juni 2006 atas nama Terpidana DL.Sitorus dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2642K/Pid/2006, tanggal 12 Februari 2007 adalah putusan yang tidak didasari dengan sumber hukum yang
TIN
sah, sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P-3 s/d P-8, dan keterangan 4 (empat) orang saksi Fakta yaitu Ahmad Yani Hasibuan dkk (vide putusan halaman 50 s/d 57), dengan demikian dalil Tergugat I/Pembanding secara tegas harus ditolak.
N
3. Bahwa dalil Tergugat I/Pembanding point 5 sub angka 1 s/d 6,
LA
halaman 9,10,11, sama sekali tidak benar dengan alasan sebagai berikut : 3.1.
Bahwa
majelis
hakim
dalam
pertimbangannya
telah
AD I
memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, hal ini ditandai dengan secara cermat, jelas dan lengkap, telah dengan
PE
NG
seksama
mempertimbangkan
bukti
surat/tulisan
dan
keterangan saksi yang disampaikan Penggugat/Terbanding I, maupun
Tergugat
I/Pembanding
dan
Tergugat
II,
III
sebagaimana pertimbangannya halaman 88 s/d 92. Bahwa uraian yang disampaikan Tergugat I/Pembanding point 5 sub 1,2,3 adalah demikian kebenarannya, dan sebelum majelis hakim
sampai
kepada
pertimbangannya
sebagaimana
halaman 92, telah lebih dulu memberikan pertimbangan Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
hukum atas perkara ini, pada halaman 88 alinea 4,5 yaitu tentang Sejarah Padang Lawas dan Tapanuli Selatan, berdasarkan pendapat Pakar Hukum Adat antara lain : RM.Subanindyo Hadiliuwih,SH, yang menjelaskan dahulu hasil penelitian Van Vollenhoven, kemudian dari buku karangan
Prof.Dr.Soerjono
Soekanto,SH.,MA,
kemudian
ED AN
Soleman B.Taneko, SH Edisi kedua Penerbit RajawaliJakarta. 3.2.
Bahwa dari pendapat para ahli tersebut pada halaman 89 pertimbangan Majelis Hakim mengemukakan “ Di Tapanuli terdapat tata susunan rakyat sebagai berikut : Bagian-bagian
IM
clan (marga) masingmasing mempunyai daerah sendiri dst …. (vider halaman 89 pertimbangan majelis hakim) 3.3.
Bahwa selanjutnya pada halaman 90 alinea II, B. dalam
GG
pertimbangannya majelis hakim mengemukakan, B. Sunirat telah menyusun daftar nama-nama masyarakat hukum adat berdasarkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
TIN
tahun 1981–56 dst…(vide pertimbangan majelis hakim halaman 90 alinea II), selanjutnya pada halaman yang sama alinea II baris terakhir dan dilanjutkan halaman 91 aliea I, dikemukakan Pemerintah Pusat yang menyatakan tentang
N
Masyarakat hukum adat atau masyarakat adat atasan dst…,
LA
dan saksi dari Tergugat III PANGALOAN HARAHAP pada intinya menjelaskan “Dari dulu sudah banyak kehidupan Masyarakat Adat masih berlangsung dan masih ada sampai
AD I
sekarang dan masih diakui oleh pemerintahan daerah setahu saksi sebelum tahun 1981 sampai dengan sekarang, karena setiap ada pesta di desa saksi dan di Padang Lawas Raja
PE
NG
Panusunan Bulung harus ada, setelah uraian-uraian yang dikemukakan diatasMajelis Hakim dalam pertimbangannya mengemukakan Majelis Hakim memahami bahwa dari dahulu sampai dengan saat itu tentang masyarakat hukum adat atau masyarakat adat atasan disebut kuria di Tapanuli Selatan dan Luhat di Padanglawas masih tetap ada atau diakui secara
Nasional
Neggara
Republik
Indonesia.
Jika
dihubungkan dengan dalil Tergugat I/Pembanding halaman 9 Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
point 5 sub 1,2,3, adalah merupakan pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat, dan hal ini sesuai dengan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
No.45/PUU-
IX/2011mempertahankan Pasal 81 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetap sah dan mengikat, dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya secara jelas mengakui
Putusan
ED AN
masyarakat hukum adat atas lahan sengketa antara lain No.34/PUU-IX/2011,
35/PUU-VIII/2010. 3.4.
No.35/PUU-X/2012,
No.
Bukti yang dikemukakan Tergugat I/Pembanding, dalam perkara ini yaitu bukti TI-13 tidak dapat dijadikan sebagai
IM
alat bukti, karena adalah foto copy dari foto copy, dalam hal ini Penggugat/Terbanding menolaknya, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 701K/Sip/1974, tanggal 14
GG
April 1976, yang pada prinsipnya bukti foto copy dari foto copy bukanlah bukti yang sah menurut hukum, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini
TIN
sudah tepat dan memberikan keadilan menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian dalil Tergugat I/Pembanding secara tegas harus ditolak. Bahwa pada point 6 sub a/d dan angka 1, 2 halaman 11,12,13
N
4.
LA
memori banding Tergugat I/Pembanding adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut : 4.1. Sebelum menanggapi memori banding selanjutnya lebih dulu
AD I
Penggugat/Terbanding menanggapi memori banding sub b, yaitu adanya bukti terselubung, bahwa pada pemeriksaan perkara kepada para pihak Majelis hakim telah memberikan
PE
NG
kesempatan menyampaikan bukti kepada para pihak secara seimbang
sesuai
dengan
prinsip
asas
Hukum
Acara
Perdata“Mendengar Kedua Belah Pihak”, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang : atau disebut asas “audi et alteram partem”. Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Selain itu menurut Pasal 13 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Semua pemeriksaan sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali menentukan lain “. Dalam perkara a quo, Tergugat I/Pembanding hanya menyampaikan bukti surat/tulisan di depan sidang pengadilan sebanyak 17 bukti yang terdiri dari
ED AN
bukti TI-I s/d TI-17, akan tetapi dalam memori bandingnya ditambah dengan bukti TI-18, TI-19, TI-20, berdasarkan alasan
hukum
yang
dikemukakan
diatas
Penggugat/Terbanding secara tegas menolak bukti tersebut dijadikan
sebagai
alat
bukti,
dengan
alasan
tidak
4.2.
IM
disampaikan di depan sidang Pengadilan.
Bahwa atas dalil Tergugat I/pembanding, pointt 6 sub a, c, d dan angka 1, 2 dari sub d adalah merupakan satu kesatuan,
GG
Tergugat I/Pembanding, hanya mengulang-ulang saja, dan tidak menguraikan dalil-dalil yang baru, sekalipun demikian, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, perlindungan dan
TIN
pengakuan konstitusi hak-hak tradisional telah dijelaskan dengan Putusan MK No.35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013 yang intinya menyatakan “ “ Bahwa hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat
N
tidak termasuk hutan Negara”
LA
Hal mana juga merupakan ketentuan yang dianut oleh UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan khususnya Pasal 15 dan Putusan MK No.45/PUU-IX/2011, tanggal 9 Februari dan
AD I
diputuskan tanggal 21 Februari 2012, tentang pemahaman dan pemaknaan Penetapan Kawasan Hutan, harus melalui empat tahapan yaitu :
PE
NG
“ Penunjukan, Penata Batasan, Pemetaan dan Pengukuhan/Penetapan, penunjukan hutan tanpa proses tahapan tersebut adalah praktek dari pada pemerintahan otoriter dan bukan merupakan praktek dari pemerintahan yang demokratis.”
4.3. Bahwa selain itu setelah Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Halaman 94 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
“ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” hal
mana
dalam fakta
persidangan
diperoleh
melalui
keterangan saksi (vide halaman 99 putusan dalam perkara a quo), saksi Muhammad Ali Arsyad, Ir.Rachmat Ajie, Prie Ir.Dede
Mardiko,
Ir.Purnama Gandhi NZ, MM.
Ir.Bowo
Heri
Satmoko,
ED AN
Supriadi,
Bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Padanglawas belumlah dapat saat itu menyatakan sebagai kawasan hutan, karena belum memenuhi syarat,
IM
salah satunya belum pernah temu gelang, pada hal syarat tersebut mutlak harus dipenuhi dalam penentuan suatu wilayah untuk dinyatakan sebagai kawasan hutan/kawasan
GG
hutan Negara.
Bahwa Saksi Ir. Bowo Heri Satmoko, yang pada saat itu sebagai Kepala Bidang Areal Penggunaan Hutan sejak tahun
TIN
2005, pada halaman 999 pertimbangan majelis hakim yang merupakan keterangan saksi dalam perkara pidana, halaman 182 putusan pidana pada pokoknya menjelaskan “Penetapan Kawasan hutan dikawasan hutan
N
padang lawas belum dilaksanakan”
LA
(vide putusan pengadilan dalam perkara ini halaman 99 dan 100),
berdasarkan uraian-uraian tersebut putusan majelis dalam
AD I
perkara ini sudah tepat menurut hukum, dan dalil-dalil Tergugat I/Pembanding secara tegas harus ditolak.
5.
Bahwa memori banding Tergugat I/Pembanding point halaman 13,
NG
14, pointt 7 sub 1/d 6 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
PE
5.1. Bahwa
TergugatI/Pembanding
pemahaman
ketentuan
pasal
tidak 33
mengerti
ayat
(3)
tentang
UUD 1945,
mengenai arti dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa
sebagaimanadalam
mempunyai
maksud
agar
pembukaan Negara
UUD
dapat
1945,
memenuhi
Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
kewajibannya, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan juga mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa dalam Putusan MK No.002/PUU-I/2003 Mahkamah memandang
perlu
menegaskan
bahwa
adanya
hak
ED AN
penguasaan oleh Negaraatas bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang ada didalamnya itu menunjukkan bahwa konsepsi hak yang dianut oleh UUD 1945, berkenan dengan 3 hal yang dimaksudbumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air itu. Dalam pengarahannya Mahkamah
IM
mengemukakan 3 (tiga) hal yaitu :
1. Bagi Negara bahwa hak menguasai yang diberikan oleh UUD 1945 kepadanya bukanlah demi negara itu sendiri
GG
melainkan terikat pada tujuan pemberian hak itu yakni untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. orang
perorangan
pemegang
hak
atas
tanah
TIN
2. Bagi
termasuk badan hukum dengan penegasan tersebut berarti untuk kepastian bahwa dalam hak atas tanah yang dipunyanya itu melekat pula pembatasan-pembatasan
N
yang lahir dari adanya hak penguasaan dari Negara.
LA
3. Bagi pihak-pihak yang bukan pemegang punya hak atas tanah juga diperoleh kepastian bahwa mereka tidak semata-mata dapat meminta Negara untuk melakukan
AD I
tindakan penguasaan atas tanah yang terhadap tanah itu sudah melekat suatu hak tertentu.
Dari
yang
dikemukakan
diatas
Penggugat/Terbanding
PE
NG
mengelola tanah tersebut berdasarkan hak-hak tradisional yang diakui oleh UUD 1945, dan sebagian tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sidimpuan dalam perkara ini sudah benar.
5.2. Bahwa terhadap dalil Tergugat I/Pembanding yang hanya merupakan pengulang saja terhadap ketentuan pasal 4 ayat Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
(1) dan ayat (2)UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, point 7 sub 2,3. Bahwa Tergugat I/Pembanding sama sekali tidak memahami ketentuan yang di kemukakan dalam pasal tersebut jika dihubungkan dengan perkara ini, sebagaimana dalam Pasal 15 UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan Putusan MK
tanggal
21
Februari
ED AN
No.45/PUU-IX/2011, tanggal 9 Februari 2012 dan diputus 2012,
tentang
pemahaman
dan
pemaknaan penetapan kawasan hutan harus melalui empat tahapan yaitu : “
Penunjukan,
Penata
Batasan
Pemetaan
IM
danPengukuhan/Penetapan, tanpamana Penunjukan hutan tanpa proses tahapan tersebut adalah praktek dari pada pemerintahan otoriter dan bukan merupakan
GG
praktek dari pemerintahan yang demokratis.” Dengan demikian dalil dari Tergugat I/Pembanding tersebut tidak relevan sama sekali dengan perkara a quo dan secara
TIN
tegas harus ditolak.
5.3. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I/Pembanding point 7 sub 4,5,6, halaman 13 dan 14, sama-sekali tidak benar, dengan
alasan
sebagai
berikut:
N
PertanianNo.923/Kpts/Um/12/1982,
tanggal
Surat 27
Menteri Desember
LA
1982, Surat Menteri Pertanian tersebut tidak berlaku lagi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.44 Tahun 2005, dan SK Menteri Kehutanan tersebut juga tidak berlaku lagi,
AD I
berdasarkan Putusan M.A.RI No.47P/HUM/2011, tanggal 2 Mei 2012 (vide Bukti P-28). Bahwa Putusan M.A. RI No.2642K/Pid, tanggal 12 Februari
PE
NG
2007, adalah Error in objecto, sebagaimana dalam bukti P-3 s/d P-8, dan keterangan saksi Fakta yang bernama 1. Ahmad Yani Hasibuan,2. Zulkarnain Simamora,3. Humala Pontas Harahap, 4. Amlan Harahap,karena Penggugat/Terbanding tidak pernah mengelola lahan di lokasi sebagaimana disebutsebut dalam Surat Dakwaan JPU, berdasarkan uraian diatas bahwa pertimbangan Majelis dalam perkara ini sudah tepat Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
menurut hukum, oleh karenanya dalil Tergugat I/Pembanding dalam Memori bandingnya secara tegas harus ditolak. 6.
Bahwa Memori Banding Tergugat I point 8 sub a angka 1 s/d 8 dan sub b, hanya pengulangan saja, hal ini ditandai tentang GB No.50, 25 Juni 1924 dan Berita Acara Penyerahan Tanah, serta Keputusan Menteri PertanianNo.923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember
ED AN
1982, berikut putusan-putusan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan JPU tentang objek perkara Error in objekto, yang semuanya putusan Pidana tersebut sejak semula direkaya Majelis Hakim dalam perkara ini (vide putusan halaman 94 s/d halaman 102) telah mempertimbangkan dengan seksama, dengan jelas,
IM
cermat dan komplit, dengan demikian dalil Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya secara tegas harus ditolak. Bahwa
berdasarkan
uraian-uraian
yang
dikemukakan
diatas,
GG
mohon Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut : Menerima
dan
mengabulkan
kontra
memori
banding
TIN
1.
Penggugat/Terbanding. 2.
Menolak seluruh memori banding Tergugat I/Pembanding.
3.
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
N
No.46/Pdt.G/2016/PN.PSP, tanggal 22 September 2016. Yang
4.
LA
dimohonkan banding oleh Tergugat I/Pembanding. Menghukum Tergugat I/Pembanding membayar biaya dalam
AD I
kedua pemeriksaan dalam perkara. Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage)
Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Psp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
NG
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding II pada tanggal 22 Desember 2016, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 5 Januari
PE
2017, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat III/Pembanding I pada tanggal 6 Januari 2017, olerh Jurusita Pengganti
ada
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Selatan
kepada
Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2017, oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Tergugat I/Pembanding II pada Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
tanggal 31 Januari 2017 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding I
ED AN
dan Tergugat III/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
IM
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 22 September nomor
46/Pdt.G/2015/PN.Psp
dan
telah
pula
membaca
serta
GG
2016
memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh
TIN
Penggugat/Terbanding majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mencermati dan memperhatikan putusan majelis hakim tingkat pertama tanggal 22 2016
Nomor
N
September
46/Pdt.G/2015/PN.Psp
berikut
berita
acara
LA
persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -
Bahwa
Surat Keputusan Gubernur Jenderal
Hindia
AD I
Belanda Nomor 50 yang dikeluarkan di Batavia tanggal 25 Juni 1924 telah dirobah dan di tambah dengan bahasa Indonesia dan direkayasa’, sebagaimana
Putusan
Nomor
434/PDT/2011/PT.MDN
yang
telah
berkekuatan hukum tetap adalah terjemahan yang tidak sah atau tidak
NG
dapat diterima secara hukum, karena dari aslinya berbahasa Belanda telah di robah dan ditambah dengan bahasa Indonesia dan direkayasa ;
PE
-
Bahwa
“Berita Acara
mengenai “dari hutan yang akan
dijadikan Hutan tetap yang bernama Kawasan Hutan Padang Lawas dengan Register No. 40 di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara, ditunjuk sebagai hutan tetap Halaman 99 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
dengan surat penetapan penunjukkan G.B,25 Juni 1924 No.50, tanggal 6 Juni 1978, yang ditunjuk dengan surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah
Propinsi
Sumatera Utara tanggal 18 Desember 1972 No.
704/I/GSU dan S.K. Bupati
Kepala Daerah
TK. II Tapanuli
Selatan
No.967/77 tanggal 2 September 1977 untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari Kawasan Hutan Padang Lawas tidak ada ditandatangani oleh
yang mengetahui Daerah
dan
Tk I Propinsi
ED AN
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara sebagai pejabat tidak ada tandatangan Gubernur Kepala Sumatera Utara
sebagai
Pejabat
yang
mengetahui dan menyetujui, hal tersebut bertentangan dengan hukum atau dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5
dalam Pasal 7
IM
1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
Tahun
Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2) dan (2), serta Pasal 9 Ayat (1) beserta pejelasan Pasal 7 dan 8, serta Pasal 9 ; -
GG
Bahwa Saksi-saksi dalam berkas perkara Putusan Nomor : 481/Pid.B/2006/ PN.JKT.PST dan kemudian
diberikan
yang dakwaannya diajukan oleh Tergugat II
kepada
Tergugat
I
dan Tergugat
III
TIN
menerangkan yang intisarinya yaitu : Saksi Ir. Surachmanto Hutomo.,Msc dibawah sumpah menerangkan dalam halam 81 alinea ke 6 pada pokoknya menjelaskan “Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti dan tidak mengetahui dengan jelas dimana lokasi Koperasi Bukit Harapan di
N
TGHK atau di Register 40” dan dalam halaman 87 aliniea ke 8 pada Audit
LA
pokoknya menjelaskan “Bahwa dalam
dikatakan
proses
pemetaan kawasan hutan belum temu gelang sehingga belum dapat ditetapkan sebagai hutan tetap”, Saksi Muhammad Ali Arsyad yang
AD I
saat itu bertugas di Departemen Kehutanan
sebagai Kepala Pusat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan hutan, pada halaman 112 aline 1
dibawah sumpah menerangkan “Bahwa tata batas
NG
nyatakan
sudah
yang
Saksi
dilaksanakan sebagian adalah tata batas
belum
temu gelang” dan “..proses menteri menetapkan kawasan berdasarkan
Berita Acara
Tata Batas
PE
belum dilaksanakan”, Saksi Ir. Rachmat sebagai
hutan
yang telah temu gelang Ajie yang saat itu bertugas
Inspectur Jenderal Wilayah I dan wilayah kerja meliputi seluruh
Sumatera Utara, pada halaman 121 menjelaskan “Bahwa di dalam
audit
alinea dalam
ke 7 dibawah sumpah kesimpulan
ada kalimat
Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
“…belum pernah
temu gelang sehingga belum dapat ditetapkan
sebagai
hutan
tetap”, Saksi
Prie
Supriadi yang saat itu bertugas
sebagai
Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara, pada halaman
141
alinea ke 6 pada pokoknya menjelaskan “….proses pembuatan peta kawasan hutan belum pernah temu gelang, sehingga belum dapat disebutkan sebagai hutan tetap” dan pada halaman 144 alinea ke 4 dikuasai
Koperasi
Bukit
ED AN
menjelaskan pada pokoknya “Areal yang
Harapan bukan Register 40”, Saksi Ir. Deka Mardiko yang saat itu bertugas di Departemen Kehutanan sebagai Kepala Bidang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan pada Halaman 163 alinea ke 8 pada pokoknya menjelaskan “Bahwa Berita Acara Penataan Batas digunakan untuk
IM
Pemetaan Kawasan Hutan, Penataan batas kawasan hutan dilakukan setelah temu gelang” dan pada halaman 164 alinea 1 pada pokoknya menjelaskan
“bahwa yang dimaksud dengan temu gelang kawasan
GG
hutan adalah batas-batas yang sudah diyakini sebagai batas-batas kawasan hutan” juga
alinea 2 pada pokoknya menjelaskan
“Bahwa
pemetaan kawasan
hutan dilakukan setelah temu gelang”, serta
pengukuhan
TIN
pada halaman 166 alinea ke 1 pada pokoknya menjelaskan kawasan
hutan
adalah
rangkaian
“Bahwa kegiatan
penunjukkan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak hutan”, Saksi Ir.Bowo Heri Satmoko, saat itu
N
dan luas kawasan
2005
LA
menjabat sebagai Kepala Bidang Areal Penggunaan Hutan sejak bulan Juli pada halaman
182 pada pokoknya menjelaskan
“Penetapan
kawasan hutan di kawasan hutan padang lawas belum dilaksanakan”,
AD I
Saksi Ir.Poernama Gandhi NZ.,MM saat itu menjabat sebagai Ketua dan penanggung jawab Audit dalam halaman 241 alinea ke 8 pada pokoknya menjelaskan “…proses pembuatan peta kawasan hutan, belum pernah gelang, sehingga belum dapat
NG
temu
tetap…” pada
halaman
244
alinea
3
ditetapkan
sebagai
hutan
pada pokoknya menjelaskan
“kata-kata temu gelang adalah ketemu kepala dan ekornya” ;
PE
-
Bahwa Government
Besluit (GB) No : 50/1924
tidak
terdaftar dan tidak ada dimumumkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI dan bertentang dengan Peraturan Umum mengenai perundang-undangan
untuk Indonesia
disingkat (AB) dalam
Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Pasal 1 menjelaskan “Ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan oleh Raja
atau Gouverneur General atas namanya, berlaku sebagai Undang-undang di Indonesia, setelah diumumkan dalam bentuk yang ditetapkan dalam peraturan tentang kebijaksanaan Pemerintah”; -
Bahwa bukti surat Tergugat bertanda T-16.a, T-16.b, T16.c, T-16.d, T-16.e
Tata
Batas Peta
Padang
setelah Majelis Hakim baca dan telaah dengan cermat didalam
bukti surat tersebut disahkan oleh
ED AN
Lawas,
yaitu berupa gambar
adalah tidak ada di tandatangani yang diketahui dan
Gubernur Provinsi Sumatera Utara,
Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Menteri Pertanian Direktur Jenderal Kehutanan dan hal tersebut adalah bertentangan dengan Surat Keputusan
IM
Menteri Pertanian No.579/Kpts/Um/9/1978 tidak ada ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Kepala
Direktorat Agraria
Tingkat I yang bersangkutan, apalagi dalam bagian tanda tangan Panitia tandatangannya pada kolom Jabatan, akan tetapi siapa
GG
tata batas ada
nama penjabat yang menandatangani tidak ada tertulis atau disebutkan ; -
Bahwa keterangan Ahli dari Penggugat yaitu Dr. Maruarar
TIN
Siahaan.,SH menjelaskan yang intisarinya “setiap aturan untuk dapat di berlakukan harus diumumkan dahulu dan terhadap G.B,25 Juni 1924 No.50 yang tidak diumumkan dalam lembaran Negara dan untuk produk hukum di zaman
Kolonial, diumumkan syarat
untuk mempunyai
dengan
Algemene Bepalingen
LA
N
sebagai
dalam Nederlands
Van
kekuatan
Hindie
Staatsblad
hukum mengikat sesuai
Wetgeving (AB) tidak
dianggap
berlaku sebagaimana bukti bertanda P-30a, P-30b, P-30c ; -
Bahwa Ahli
yang dihadirkan Penggugat IR.LILIK AMIN
AD I
RAHARDJO.,M.si menjelaskan : panduan/ aturan yang di gunakan pada Kementerian Kehutanan dalam menentukan kawasan hutan, aturannya yaitu
Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor
: 32/Kpts-II/2001
NG
panduan aturan tersebut dikeluarkan di Jakarta tanggal 12 Pebruari 2001 oleh Menteri Kehutanan yaitu Dr.Ir. Nur Mahmudi Ismail., Msc dalam Pasal 4 menjelaskan Ruang Lingkup pengukuhan kawasan hutan, meliputi “a.
PE
Penunjukan Kawasan Hutan, b.Penataan
Batas
Kawasan Hutan,
c.Pemetaan Kawasan Hutan, d. Penetapan Kawasan Hutan” ;
Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai putusan dalam eksepsi, putusan provisi dan putusan akhir ; Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat III dengan akta permohonan banding tanggal 30 Agustus 2016 mengajukan permohonan agar
ED AN
Putusan Provisi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 46/PDT/2015/PN.Psp diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding namun permohon tersebut tidak mengajukan memori banding sehingga majelis hakim tingkat banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan Tergugat III atas putusan provisi tersebut;
IM
Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dengan akta permohonan banding tanggal 4 Oktober 2016 mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 22 September 2016
GG
Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Psp diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding dengan mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2016, sementara Tergugat III/Pembanding II tidak turut mengajukan permohonan terhadap
putusan
46/Pdt.G/2015/PN.Psp ;
tanggal
TIN
banding
22
September
2016
Nomor
Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, majelis hakim tingkat
N
pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 31 Mei 2016 Nomor
LA
46/Pdt.G/2016/PN.Psp, yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut, dan mengambil alih pertimbangan dalam
AD I
eksepsi tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara di tingkat banding dan dianggap telah
NG
tercantum pula dalam putusan ini, Mrenimbang, bahwa atas tuntutan prtovisi dari Penggugat, majelis hakim
tingkat pertama telah mengambil putusan Provisi tanggal 18 Agustus 2016
PE
nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Psp, yang pada pokoknya mengabulkan tuntutasn provisi dari Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Provisi halaman 53 sampai dengan halaman 80, majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan provisi tersebut karena dalam Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
pertimbangan-pertimbangan
hukumnya
telah
memuat
dan
menguraikan
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan bersesuaian dengan fakta persidangan, dan mengambil alih
pertimbangan
majelis
hakim
tingkat
pertama
tersebut
sebagai
pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus tuntutan provisi dalam tingkat banding dan dianggap telah tercantum
ED AN
pula dalam putusan di tingkat banding ;
Menimbang, bahwa dalam materi pokok perkara majelis hakim tingkat banding telah mengambil putusan tanggal 22 September 2016 Nomor 46/Pdt5.G/2016/PN.Psp,
dimana
majelis hakim tingkat
pertama
dalam
pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam halaman 86 alinea ke-2 sampai
IM
dengan halaman 105 putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam
GG
putusan bersesuaian dengan fakta persidangan, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim hakim tingkat pertama dan pertimbangan-pertimbanan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding
TIN
sendiri dalam memeriksa dan memutis perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
Padangsidimpuan
LA
Negeri
N
hukum tersebut majelis hakim tingkat banding menyatakan putusan Pengadilan tanggal
22
September
2016
Nomor
46/Pdt.G/2015/PN.Psp dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding
AD I
dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I dan
Pembanding II semula Tergugat III tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam
NG
pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan
PE
kepadanya ;
Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.08 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ; Halaman 104 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula tergugat III ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 22 September 2016 Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Psp yang dimohonkan
ED AN
banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Penggugat II semula Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding
IM
ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 6 JUNI 2017 oleh kami KARO-KARO,SH,MH
selaku
Ketua
Majelis
dengan
YANSEN
GG
BENAR
PASARIBU,SH dan PRASETYO IBNU ASMARA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
TIN
Medan tanggal 4 April 2017 Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN jo. Tanggal 15 Maret 2017 Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 19 JUNI 2017 diucapkan dalam
sidang
N
Majelis tersebut dengan
terbuka
didampingi
untuk umum
oleh Hakim Ketua
Hakim - hakim Anggota, serta
LA
HAMONANGAN RAMBE,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
AD I
tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; Hakim Anggota :
Hakim Ketua :
1. YANSEN PASARIBU,SH
BENAR KARO-KARO,SH,MH
dto
NG
dto
PE
dto
2. PRASETYO IBNU ASMARA,SH,MH
Halaman 105 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Panitera Pengganti : dto
-
Pemberkasan
6.000,5.000,-
: Rp.139.000,-
IM
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. - Redaksi : Rp.
ED AN
HAMONANGAN RAMBE,SH,MH
PE
NG
AD I
LA
N
TIN
GG
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 106 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
