PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN

Nomor : 211 / PDT / 2016 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

GI

sebagai berikut dalam perkara antara :

S U R A T I N, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Kelurahan Kampung Kecamatan

Kejuruan

Muda,

Kuala

ING

Jawa,

Simpang, Aceh Tamiang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Letkol Chk Sutarno, SH berkantor di Kantor hukum Kodam I / BB

NT

beralamat di Jalan Diponegoro No.26 Medan, semula

disebut

Tergugat

II

sekarang

Pembanding ;

ILA

MELAWAN

PT. KARIMUN AROMATICS ; dalam hal ini diwakili oleh Mila Winata selaku

PE

NG

AD

Direktur Utama PT. KARIMUN AROMATICS beralamat

di Jl. T. Amir Hamzah, Komplek

Griya Riatur Indah Blok C – No. 66 Helvetia Medan memberikan kuasa kepada : 1. T.A. Ronald Simanjuntak, SH., MH,

2. Nismar

Rumengan, SH, 3. Donal Pangaribuan, SH, 4. Paul E. R. Simanjuntak, SH, 5. Merwin R. P. Silalahi,

ST.,

SH,

Semuanya

Advokat/

Konsultan Hukum dari Law Office TARS & PARTNERS beralamat di Jl. Jatinegara Barat IV No. 11 – D Jakarta 13310 dan MT. Haryono Square Lt. G Unit B 10 B Jl. MT. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur 13330 berdasarkan Surat Kuasa No. 10/SK-TARS/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 (Surat Kuasa terlampir), dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya Jl.

Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN

Halaman 1 dari 50 halaman

ME DA N

Barat IV No. 11 –D Jakarta 13310 dan MT. Haryono Square Lt. G Unit B 10 B Jl. MT. Haryono Kav. 10 Jakarta 13330 sebagaimana disebutkan di atas, semula disebut Penggugat sekarang Terbanding ;

GI

Dan ;

I S M A I L, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Pangkalan Siata Kecamatan

ING

Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, semula disebut

Tergugat I

sekarang

Turut

Terbanding I ;

KUSNO ARIFIN, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Kelurahan Kampung Kecamatan

NT

Jawa,

Simpang,

Aceh

Kejuruan

Tamiang,

Muda, semula

Kuala disebut

ILA

Tergugat III sekarang Turut Terbanding III ;

NGATIRIN, Pekerjaan Kepala Desa Pangkalan Siata, beralamat di Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu

AD

Susu

Kabupaten Langkat,

semula

disebut

Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV ;

NG

SULAIMAN, SH Notaris beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 6 D, Perdamaian, Stabat, Kabupaten Langkat, semula disebut Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

PE

Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip serta memperhatikan surat gugatan 15

April

Penggugat tanggal

2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Stabat dibawah Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Stb tanggal 16 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



ME DA N

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahannya yang didirikan berdasarkan Akte No. 83, tanggal 30 Mei 1972, dibuat dihadapan A. P. Parlindungan, SH.; Notaris di Medan dan sudah dirubah dan untuk terakhir sekali dengan Akte No. 146, tanggal 22 Juli 2008, dibuat dihadapan Sugito Tedjimulya, SH.; Notaris di Jakarta dan sudah

GI

disahkan dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU.85876.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 13

ING

Nopember 2008 beserta Izin lain dari Instansi terkait. 2. Bahwa PENGGUGAT menerima/mendapatkan HIBAH ASSET dari PT. EKA DURA INDONESIA berupa tanah perkebunan yang terletak di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat

NT

seluas kurang lebih (±) 1500 Ha sesuai AKTA HIBAH No. 281, tanggal 18 April 1990, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, termasuk areal/ tanah yang terletak di Dusun IV, Tanjung

ILA

Kramat, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang saat ini dipersengketakan selanjutnya disebut Tanah Terperkara; Dimana sejak saat itu pula PENGGUGAT sudah langsung

AD

menguasai dan mengusahakan areal/tanah milik PENGGUGAT tersebut dengan menanam Kelapa Sawit, walaupun masih ada beberapa areal/tanah yang pertumbuhan pohon sawitnya tidak sebaik yang lain,

NG

sehingga masih terus dalam proses penanaman. 3. Bahwa selama PENGGUGAT menjalankan usahanya di areal/lahan perkebunan Dusun IV, Tanjung Kramat, Desa Pangkalan Siata, Pangkalan

Siata,

Kabupaten

Langkat,

sebagaimana

PE

Kecamatan

dimaksud angka 2 (dua) di atas, PENGGUGAT tidak pernah menghadapi permasalahan apapun, baik menyangkut lingkungan usaha maupun gugatan ganti rugi tanah dari masyarakat. 4. Bahwa

TERGUGAT-I

diketahui

telah

menjual

areal/lahan

milik

PENGGUGAT kepada TERGUGAT-II tanpa sepengetahuan dan izin PENGGUGAT. Hal ini diketahui PENGGUGAT dari hasil penyidikan di Unit

Harda

Polres

Langkat

dimana

PENGGUGAT

melaporkan

TERGUGAT-III di Polres Langkat dengan No. LP/311/IV/2012/SU/LKT tanggal 18 April 2012, dalam perkara tindak pidana secara bersamasama melakukan kekerasan di muka umum terhadap barang atau orang Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

dan atau pembakaran, pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Subsidair Pasal 188 subsider Pasal 187 Subsider Pasal

406

KUHP

sesuai

Surat

A/IV/2010/Reskrim Polres Langkat.

Panggilan

No.

S.Pgl./517

5. Bahwa adapun dasar/alas hak kepemilikan yang didalilkan oleh TERGUGAT-II adalah berupa:

GI

 Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Siata No. 593 – 03/PS/I/1990 tanggal 21 Januari 1990 tentang penguasaan tanah

 Surat

Keterangan

ING

darat/kebun karet. Kepala

Desa

Pangkalan

Siata

No.

240/pst/IX/2010 tanggal 30 – 09 – 2010 tentang Asal Usul Tanah dan Tidak Silang Sengketa.

NT

 Surat Kepala Kampung Pangkalan Siata di atas kertas bermeterai tentang Keterangan Membuka Ladang tanggal 11 – 06 – 1973.  Surat Penyerahan Ganti Rugi tanah dari Ismai kepada Suraten

ILA

tanggal 20 – 01 – 2010.

 Surat Pernyataan dari Ismail bahwa dirinya memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Dusun IV Tanjung Kramat Desa

AD

Pangkalan Siata tanggal 20 – 01 – 2010.  Akte Keterangan Pemilikan No. 17 tanggal 30 September 2010 yang diterbitkan Sulaiman, SH, Notaris, Jl. Jenderal Sudirman No.

NG

6 D Stabat.

6. Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, TERGUGAT-II merasa menjadi pemilik sah dari areal/lahan tersebut. Kemudian pada awal tahun 2010

PE

TERGUGAT-II bersama–sama dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh

TERGUGAT-III,

datang

menguasai

lahan

PENGGUGAT

di

antaranya Blok IX dan Blok VIII yang terletak di Dusun IV Tanjung Kramat, Desa Pangkalan Siata, luas kurang lebih 239.000 meter 2 (23, 9 Ha)

dengan

cara

membakar

pohon–pohon

kelapa

sawit

milik

PENGGUGAT yang ada di areal kebun tersebut maupun pohon–pohon pelindung untuk konservasi air serta mendirikan bangunan rumah dan menempatkan pekerja–pekerjanya di areal tersebut; Oleh karenanya PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT-III dan kawan-kawannya ke Polres Langkat sesuai Laporan Polisi No. LP/182/IV/2010/SU/LKT tanggal 1 April 2010 dan sudah ditetapkan sebagai TERSANGKA. Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

7. Bahwa yang menjadi Alas Hak PENGGUGAT atas areal / tanah tersebut adalah :

a. Tanah atas nama Yahya, luas 10.000 meter (1ha) sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu, No. 78/IV/89 tanggal 26 April 1989 dengan batas – batas sebagai berikut :

GI

Sebelah Utara berbatasan dengan gegas

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gading

ING

Sebelah Selatan berbatasan dengan gegas Sebelah Barat berbatasan dengan Panglong. b. Tanah atas nama Gading, luas 10.000 meter (1 ha) sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan

NT

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 267/V/89 tanggal 31 Mei 1989, dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syarifuddin Sebelah Timur berbatasan dengan gegas

ILA

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismail A Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yahya. c. Tanah atas nama Ismail A, luas 20.000 m (2 ha) sesuai Surat

AD

Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 80/IV/89, tanggal 26 April 1989, dengan batas – batas sebagai berikut :

NG

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gading Sebelah Timur berbatasan dengan gegas Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdullah

PE

Sebelah Barat berbatasan dengan gegas.

d. Tanah atas nama Ismail IB, luas 29.000 meter (2,9 ha) sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 86/IV/89, tanggal 26 April 1989, dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan gegas Sebelah Timur berbatasan dengan Ibrahim Sebelah Selatan berbatasan dengan Ismail Sebelah Barat berbatasan dengan gegas.



ME DA N

e. Tanah atas nama Ismail Ibrahim, luas 40.000 meter (4 ha) sesuai Surat

Pernyataan

Melepaskan

Hak Atas Tanah,

tanggal

September 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu

21 No.

365/IX/89, tanggal 30 Septemberl 1989, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Eka Dura Indonesia

GI

Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Eka Dura Indonesia Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibrahim

ING

Sebelah Barat berbatasan dengan Bakau f. Tanah atas nama Abdullah, luas 10.000 meter (1 ha) sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 79/IV/89, tanggal 26 April

NT

1989, dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Ismail A Sebelah Timur berbatasan dengan Amat B Selatan berbatasan dengan Bakau

ILA

Barat berbatasan dengan Ibrahim g. Tanah atas nama Hamid, luas 20.000 meter (2 ha) sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 25 September

AD

1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu

No. 363/IX/89,

tanggal 30 September 1989, dengan batas – batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan gegas

NG

Sebelah Timur berbatasan dengan gegas Sebelah Selatan berbatasan dengan gegas Sebelah Barat berbatasan dengan gegas.

PE

h. Tanah atas nama Ridwan, luas 20.000 meter (2 ha) sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 25 September 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 368/IX/89, tanggal 30 September 1989, dengan batas – batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan gegas Sebelah Timur berbatasan dengan gegas Selatan berbatasan dengan gegas Sebelah Barat berbatasan dengan gegas. i. Tanah atas nama Syarifudin, luas 20.000 meter (2 ha) sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 84/IV/89, tanggal 26 April 1989, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Hamidah Sebelah Timur berbatasan dengan gegas

Sebelah Selatan berbatasan dengan Gading Sebelah Barat berbatasan dengan gegas.

Tanah atas nama Ramlan, luas 20.000 meter (2 ha) sesuai Surat

GI

j.

Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 28 July 1989 dan

ING

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 315/VIII/89, tanggal 10 Agustus 1989, dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan gegas Sebelah Timur berbatasan dengan gegas

NT

Sebelah Selatan berbatasan dengan gegas Sebelah Barat berbatasan dengan gegas. k. Tanah atas nama A. Dadeh, luas 40.000 meter (4 ha) sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 22 September 1989

ILA

dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No.367/IX/89, tanggal 30 September 1989, dengan batas – batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan gegas

AD

Sebelah Timur berbatasan dengan gegas Selatan berbatasan dengan gegas Sebelah Barat berbatasan dengan gegas.

1990

NG

8. Bahwa Surat Keterangan No. 593-03/PS/I/1990 tanggal 21 September yang digunakan oleh TERGUGAT-III sebagai dasar untuk

menerbitkan Surat Keterangan No. 240/PST/IX/2010 tanggal 30-09-2010

PE

yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah terperkara tidak dalam keadaan silang sengketa, patut diduga palsu dengan tanda-tanda pemalsuan antara lain:  Tandatangan saksi tidak sesuai dengan yang sebenarnya; Saksi tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan tanah yang luasnya 200.000 meter (20 ha);  Huruf-huruf ketikan dalam Surat Keterangan tersebut ada yang tidak sama dengan huruf ketikan aslinya khususnya yang menyebutkan luas tanah dan ukuran-ukurannya;



ME DA N

 Kepala Dusun IV Tanjung Kramat sebagai yang mengetahui dan menandatangani Surat Keterangan tersebut bernama Abdul Mutalib, padahal yang menjabat Kepala Dusun IV Tanjung Kramat pada tahun 1990 adalah Abdullah Thaib, ayah kandung Abdul Mutalib, sementara Abdul Mutalib sendiri baru menjabat Kepala Dusun IV Tanjung Kramat menggantikan ayahnya yang wafat

GI

pada tahun 1995;

 Sketsa Gambar Tanah di halaman belakang Surat Keterangan

ING

tersebut, memiliki kesalahan nyata yaitu tidak dibubuhi cap Kepala Desa Pangkalan Siata dan ditandatangani oleh Abdul Mutalib yang belum menjabat Kepala Dusun pada tahun 1990;  Huruf ketikan pada Sketsa Gambar Tanah tidak sama dengan

NT

huruf ketikan aslinya di halaman depannya. 9. Bahwa TERGUGAT-IV selaku Kepala Desa Pangkalan Siata telah dengan sengaja menggunakan Surat Keterangan No. 593-03/PS/I/1990

ILA

tanggal 21 September 1990 tersebut secara Melawan Hukum, karena ternyata asli dari surat tersebut tidak pernah dapat ditunjukkan oleh TERGUGAT-IV berulangkali

dihadapan

meminta

Penyidik

walaupun

kepada TERGUGAT-IV.

Penyidik Sehingga

sudah Penyidik

AD

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menerbitkan Surat Penetapan Izin Penyitaan atas asli Surat Keterangan tersebut dan

NG

dikabulkan sebagaimana Surat Penetapan No. 01/Pen.Pid/2014/PN.Stb tanggal 21 Januari 2014. Akan tetapi

TERGUGAT-IV tetap tidak

bersedia menyerahkan Surat Keterangan dimaksud kepada Penyidik dengan berbagai dalih dan alasan yang dibuat-buat.

PE

10. Bahwa dengan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah terbukti secara sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT baik Materiil maupun Moriil. 11. Bahwa adapun Kerugian yang timbul akibat Perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV adalah sebagai berikut :  Kerugian Materiil:



ME DA N

 Tanaman pohon kelapa sawit sebanyak kurang lebih 650 pohon yang dibakar oleh Tergugat-I menyebabkan kerugian 650 pohon x a Rp. 2.000.000.- = Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)

 Pohon-pohon pelindung sebanyak kurang lebih 2000 pokok yang ditebang dan dibakar Tergugat-I menyebabkan kerugian 2000

GI

pokok x a Rp. 200.000.- = Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

ING

 Kehilangan keuntungan yang semestinya didapatkan dari hasil mengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan 23.9 ha yang rata – rata setiap bulan bisa menghasilkan 35.850 kg x Harga Pokok Produksi (HPP) Rp. 1.100.-/kg = Rp. 39.435.000.- x 48

NT

bulan = Rp. 1.92.000.000.- (satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah).

 Biaya-biaya operasional sebesar Rp. 500.000.000.- yang sudah

ILA

dikeluarkan PENGGUGAT untuk mengurus perkara ini termasuk biaya pengamanan lokasi karena TEERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV telah beberapa kali melakukan unjuk rasa yang anarkis berikut biaya-biaya transportasi dan lain

AD

sebagainya untuk menghadiri panggilan/undangan dari berbagai instansi akibat pengaduan Tergugat-I antaralain, di Kantor Camat

NG

Pangkalan Susu, Polres Langkat, DPRD Kab. Langkat, Kantor Bupati Kabupaten Langkat dan DPRD Prov. Sumatera Utara. Sehingga total seluruhnya menjadi Rp. 4.092.000.000.- (empat

PE

milyar sembilan puluh dua juta rupiah).

 Kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut huruf (c) di atas harus

dianggap

sebagai

denda

dan

wajib

dibayar

oleh

TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dan Tergugat-IV secara tanggung renteng.

 Kerugian Moriil:  PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian immaterial akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGATI, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV baik sendiri sendiri maupun bersama-sama menyebabkan PENGGUGAT sebagai

Pengusaha


Perkebunan

Kelapa

Sawit

dan


ME DA N

Pengolahannya, tercemar nama baiknya dan kredibilitasnya di mata pengusaha lainnya maupun di mata masyarakat, sekaligus PENGGUGAT terganggu aktivitasnya dan konsentrasinya untuk mengurus

usahanya,

sehingga

produksi

dan

produktivitas

PENGGUGAT menjadi sangat berkurang, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan ganti rugi berupa kerugian moriil

GI

dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

ING

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT-II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka untuk menjamin agar putusan Pengadilan kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir , serta karena ada dugaan kuat TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan

NT

Tergugat-IV akan memperjual belikan dan/atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini PENGGUGAT bermohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terlebih dulu atas barang-barang bergerak dan

ILA

tidak bergerak milik TERGUGAT-II berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya:

 Milik TERGUGAT-I, terletak di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan

AD

Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.  Milik TERGUGAT-II, terletak di Dusun V Kelurahan Kampung

NG

Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

 Milik TERGUGAT-III, terletak Dusun V Kampung Baru, Desa Pangkalan

Siata,

Kecamatan

Pangkalan

Susu,

Kabupaten

PE

Langkat.

 Milik

TERGUGAT-IV,

terletak

di

Desa

Pangkalan

Siata,

Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

13. Bahwa TURUT TERGUGAT hendaknya tetap ditarik dalam perkara ini, karena bagaimana pun juga untuk proses jual beli tanah terperkara milik PENGGUGAT tersebut pada tahun 2010 yang lalu hanya bisa terjadi karena peran serta TURUT TERGUGAT sehingga sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT ditarik dalam perkara ini agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara serta tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan. Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

14. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti – bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini PENGGUGAT bermohon agar Pengadilan berkenaan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (uitvoorbar bij vorrad) meskipun ada verset, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka PENGGUGAT bermohon

GI

Pengadilan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. bahwa

TERGUGAT-I,

TERGUGAT-II,

ING

2. Menyatakan

TERGUGAT-III,

TERGUGAT-IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT

NT

3. Menyatakan bukti kepemilikan PENGGUGAT atas Tanah Terperkara berupa:

 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu,

No. 78/IV/89

ILA

tanggal 26 April 1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Yahya;  Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 267/V/89

AD

tanggal 31 Mei 1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Gading;  Surat Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret

NG


No. 80/IV/89,

tanggal 26 April 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Ismail A;  Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu

No. 86/IV/89,

PE

tanggal 26 April 1989, luas 29.000 meter (2,9Ha) atas nama Ismail IB;

 Surat

Pernyataan

Melepaskan

Hak Atas Tanah,

tanggal


21 No.

365/IX/89, tanggal 30 Septemberl 1989, luas 40.000 meter (4Ha) atas nama Ismail Ibrahim;  Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu

No. 79/IV/89,

tanggal 26 April 1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Abdullah;  Surat

Pernyataan

Melepaskan

Hak Atas Tanah,

tanggal

25

September 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

363/IX/89, tanggal 30 September 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Hamid;  Surat

Pernyataan

Melepaskan

Hak Atas Tanah,

tanggal


25 No.

368/IX/89, tanggal 30 September 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Ridwan;

GI

 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu

No. 84/IV/89,

ING

tanggal 26 April 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Syarifudin;  Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 28 July 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 315/VIII/89, tanggal 10 Agustus 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Ramlan; Pernyataan

Melepaskan

NT

 Surat

Hak Atas Tanah,

tanggal

22

September 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No.367/IX/89, tanggal 30 September 1989, luas 40.000 meter (4Ha)

ILA

atas nama A. Dadeh.

Adalah SAH MENURUT HUKUM.

4. Menghukum TERGUGAT-II untuk mengembalikan tanah terperkara

AD

berikut ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan tanpa syarat apapun dan pengembalian tersebut sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak Putusan ditetapkan. TERGUGAT-I,

NG

5. Menghukum

TERGUGAT-II,

TERGUGAT-III

dan

TERGUGAT-IV untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng berupa:

PE

 Kerugian materiil sebesar Rp. 4.092.000.000.- (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah).

 Kerugian moriil sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah). 6. Menghukum

TERGUGAT-I,

TERGUGAT-II,

TERGUGAT-III

dan

TERGUGAT-IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan dengan baik, terhitung sejak putusan tersebut diucapkan.



ME DA N

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV.

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu secara serta merta (uit voerbar bij voorraad) meskipun ada verset, banding maupun kasasi.

GI

9. Menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya

ING

yang timbul dalam perkara ini.

10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar

Menimbang,

bahwa

NT

diberikan putusan yang seadil – adilnya. Kuasa

Penggugat

sebelum

membacakan

gugatannya tertanggal 15 April 2015 telah mengajukan perbaikan surat gugatan

ILA

tertanggal 18 Mei 2015 , yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Dalam halaman 1 paragrap 2 tertulis; Advokat/Konsultan

Hukum

dari

TARS

&

PARTENERS,

AD

Semuanya

beralamat kantor di Jl. Jatinegara Barat IV No. 11 D Jakarta 1330, berdasarkan Surat Kuasa No. 10/SK-TARS/III/2015, tanggal 30 Maret

NG

2015 (Surat Kuasa terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. KARIMUN AROMATICS beralamat di Jl. T. Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur Indah Blok C No. 66 Helvetia Medan; dalam hal ini

PE

diwakili oleh Direktur Utama Mila Winata yang berdomisili di Kantor Kuasanya

sebagaimana

disebutkan

di

atas,

selanjutnya

di

sebut

PENGGUGAT. Diubah menjadi : Semuanya PARTNERS

Advokat/Konsultan

Hukum

dari

Law

Office

TARS

&

beralamat di Jl. Jatinegara Barat IV No. 11 – D Jakarta

13310 dan MT. Haryono Square Lt. G Unit B 10 B Jl. MT. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur 13330 berdasarkan Surat Kuasa No. 10/SK-TARS/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 (Surat Kuasa terlampir), dalam hal ini bertindak



ME DA N

untuk dan atas nama PT. KARIMUN AROMATICS beralamat di Jl. T. Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur Indah Blok C – No. 66 Helvetia Medan yang diwakili oleh Mila Winata, Direktur Utama PT. KARIMUN AROMATICS yang memilih domisili di Kantor Kuasanya Jl. Jatinegara Barat IV No. 11 –D Jakarta 13310 dan MT. Haryono Square Lt. GUnit B 10 B Jl. MT. Haryono Kav. 10 Jakarta 13330 sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya di

2. Dalam halaman 6 angka 11 terulis :

GI

sebut PENGGUGAT;

ING

Bahwa adapun kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV adalah sebagai berikut : Kerugian Materiil :

NT

- Tanaman pohon kelapa sawit sebanyak kurang lebih 650 pohon yang dibakar oleh TERGUGAT – I, menyebabkan kerugian 650 pohon x a Rp. 2.000.000.- = Rp. 1.300.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

ILA

- Pohon – pohon pelindung sebanyak kurang lebih 2000 pokok yang ditebang dan dibakar TERGUGAT – I, menyebabkan kerugian 2000 pokok x a Rp. 200.000.- = Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

AD

- Kehilangan keuntungan yang semestinya didapatkan dari hasil mengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan 23, 9 ha yang rata – rata setiap bulan bisa menghasilkan 35.850 kg x Harga Pokok Produksi (HPP) Rp.

NG

1.100/kg = Rp. 39.435.000.- x 48 bulan = Rp. 1.92.000.000.- (satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah). - Biaya – biaya operasional sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta

PE

rupiah) yang sudah dikeluarkan PENGGUGAT untuk mengurus perkara ini

termasuk biaya pengamanan lokasi

karena TERGUGAT – I,

TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV telah beberapa kali melakukan unjuk rasa yang anarkis berikut biaya – biaya transportasi dan lain sebagainya untuk menghadiri panggilan/undangan dari berbagai instansi akibat pengaduan TERGUGAT – I ANTARALAIN

di Kantor

Camat Pangkalan Susu, Polres Langkat, DPRD Kab. Langkat, Kantor Bupati Langkat, dan DPRD Prov. Sumatera Utara. Sehingga total seluruhnya menjadi Rp. 4.092.000.000.- (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah). Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

- Kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut huruf (c) di atas, harus dianggap sebagai denda dan wajib dibayar oleh TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV secara tanggung renteng. Diubah menjadi :

GI

11. Bahwa adapun kerugian yang timbul dan dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan

ING

TERGUGAT – IV adalah sebagai berikut : Kerugian Materiil : -

Tanaman pohon kelapa sawit milik PENGGUGAT yang terletak di TANAH TERPERKARA sebanyak kurang lebih 659 pokok dibakar

NT

oleh TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, dan TERGUGAT – III menyebabkan kerugian PENGGUGAT sebagai berikut: 130 pokok/ha x 5 ha = 650 pokok x a Rp. 2.000.000.- = Rp.

-

ILA

1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Pohon – pohon pelindung sebanyak kurang lebih 100 pokok/ha x 18,9 ha = 1.890 pokok x a Rp. 200.000.- = Rp. 378.000.000.- (tiga -

AD

ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Kehilangan

keuntungan

yang

semestinya

didapatkan

PENGGUGAT dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS)

NG

kelapa sawit di atas Tanah Terperkara yaitu perbulan 1.500 kg/ha x 23,9 ha = 35.850 kg x a Rp. 1.100. = Rp. 39.435.000.- x 48 bulan = Rp. 1.892.880.000.- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh

PE

dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

-

Biaya operasional sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang sudah dikeluarkan PENGGUGAT untuk mengurus perkara ini termasuk biaya pengamanan di lokasi karena TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III telah beberapa kali melakukan unjuk rasa dengan melibatkan warga masyarakat

Pangkalan Siata termasuk melibatkan

LSM

LembahTari beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Dusun Rukun – Gang Kurnia No. 180, Desa Bundar, Karang Baru – Aceh Tamiang 24476 dan Forum Komunikasi Petani Perjuangan Pangkalan Siata



ME DA N

dengan cara antaralain memblokir jalan di Kampung Banten/Getek sehingga kendaraan langsir TBS maupun kendaraan operasional milik PENGGUGAT tidak bisa lewat selama beberapa hari, melarang bekerja karyawan PENGGUGAT serta menguasai lahan perkebunan PENGGUGAT

yang terletak di Blok IV, sehingga

beberapa warga masyarakat yang digerakkan oleh TERGUGAT –

GI

I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III, dikenakan hukuman Penjara oleh Pengadilan Negeri Stabat diantaranya TERGUGAT – sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri No.

ING

III sendiri

10/Pid.C/TPR/2013/PN-Stb tanggal 21 Juni 2013; menghadiri panggilan/undangan dari berbagai instansi akibat pengaduan TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III antaralain

NT

Camat Pangkalan Susu, Polsek Pangkalan Susu, Polres Langkat, DPRD Kabupaten Langkat , Bupati Kabupaten Langkat, Polda Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara, sehingga total kerugian meteriil yang dialami PENGGUGAT adalah Rp.

ILA

4.070.880.000.- (empat milyar tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). -

Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut di atas yaitu

AD

seluruhnya/total Rp. 4.070.880.000.- (empat milyar tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) haruslah dinilai sebagai denda dan wajib dibayar oleh TERGUGAT – I, TERGUGAT – II,

-

NG

TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV secara tanggung renteng.

3. Dalam halaman 7 angka 12 tertulis :

PE

Bahwa oleh karena TERGUGAT - II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka untuk menjain agar putusan Pengadilan kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak ilusionir,

serta karena ada

dugaan kuat TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV akan menjual belikan dan/atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini PENGGUGAT bermohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terlebih dulu atas barang – barang bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT –II berupa tanah dan bangunan di atasnya:



ME DA N

-

Milik TERGUGAT – I, terletak di Desa

Pangkalan Siata,

Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. -

Milik TERGUGAT – II, terletak di Dusun V Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Milik TERGUGAT – III, terletak di Dusun V Kampung Baru, Desa

Pangkalan

Siata,

Kabupaten Langkat.

Pangkalan

Susu,

Milik TERGUGAT – IV, terletak di Desa Pangkalan Siata,

ING

-

Kecamatan

GI

-

Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Diubah menjadi :

NT

Bahwa oleh karena TERGUGAT - I, TERGUGAT – II, TERGUGAT III dan TERGUGAT – IV telah terbukti

melakukan perbuatan melawan hukum

maka untuk menjamin agar putusan Pengadilan kelak dapat dilaksanakan

ILA

sebagaimana mestinya dan tidak illusionir, serta karena ada dugaan kuat TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III DAN TERGUGAT – IV akan memperjualbelikan dan/atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya gugatan ini, oleh karenanya PENGGUGAT

AD

bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terlebih dulu atas barang – barang tidak bergerak milik TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III DAN

NG

TERGUGAT – IV berupa tanah dan bangunan berikut barang – barang bergerak masing – masing: -

Milik TERGUGAT – I, terletak di Desa Pangkalan Siata,

PE

Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

-

Milik TERGUGAT – II,

terletak di Dusun V, Kelurahan

Kampung Jawa, Kecamatan Kejuruan Muda, Kuala Simpang , Kabupaten Aceh Tamiang.

-

Milik TERGUGA T– III, terletak di Dusun V Kampung Baru, Desa

Pangkalan

Siata,

Kecamatan

Pangkalan

Susu,

Kabupaten Langkat. -

Milik TERGUGAT – IV, terletak di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.



ME DA N

4. Dalam halaman 8 dan 9 angka 5 tertulis :

Menghukum TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng berupa :

Kerugian materiil Rp. 4.092.000.000.- (empat milyar sembilan puluh dua juta rupiah).

ING

Diubah menjadi :

GI

-

Menghukum TERGUGAT – I, TERGUGAT – II, TERGUGAT – III dan TERGUGAT – IV secara tanggung renteng berupa : Kerugian materiil Rp. 4.070.880.000.- (empat milyar tujuh puluh

NT

-

juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat tersebut dibacakan

ILA

tanggal 25 Juni 2015; Menimbang, bahwa

selanjutnya

terhadap

gugatan

Penggugat

tersebut pihak Tergugat I telah menyangkal sebagaimana dalam jawabannya berikut :

NG

Penegasan :

AD

diajukan dipersidangan tanggal 08 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai

1. Bahwa Tergugat I MENOLAK DENGAN KERAS dan TEGAS seluruh dalildalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal

PE

yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat I. 2. Bahwa telah diadakan usaha kearah perdamaian melalui mediasi oleh hakim mediator pada Pengadilan Negeri Stabat, akan tetapi belum dan tidak berhasil. Oleh karenanya, proses atau tahap persidangan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu JAWABAN dalam perkara aquo. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa dalam gugatan hal 2 nomor 2, Penggugat menyatakan adalah pemilik atas sebidang tanah seluas ± 1500 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta



ME DA N

Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 dari PT. EKA DURA INDONESIA, namun dalam Akte Hibah tersebut tidak dengan tegas dan jelas menyebutkan alas hak kepemilikan yang sah serta batas-batasnya dari PT. EKA DURA INDONESIA sehingga hal itu patut diragukan keabsahannya/kebenarannya proses hibah tersebut;

2. Tergugat-I memperoleh tanah terperkara secara turun temurun dari kedua

GI

orang tua yang terlebih dahulu mengerjakan tanah tersebut sebagai lahan bertani yang dibuktikan melalui surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan

ING

oleh Kepala Kampung Pangkalan Siata di atas kertas bermetrai tentang keterangan membuka ladang tanggal 11 Juni 1973, kemudian dilanjutkan dengan dibuat surat keterangan oleh Kepala Desa P. Siata Kec. P. Susu, Kab. Langkat No : 543-03/PS/1990 tanggal 21 Januari 1990 tentang

NT

penguasaan tanah darat/kebun karet kemudian dibuat surat keterangan Kepala Desa P. Siata No : 240/Pst/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang asal usul tanah dan tidak silang sengketa dimana sampai dan kemudian Tergugat-I jual tanah tersebut kepada Tergugat-II

ILA

3. Bahwa sejak kedua orang tua Tergugat-I mengerjakan tanah tersebut selama puluhan tahun, belum pernah ada orang lain atau badan usaha yang mengklaim tanah milik Tergugat-I, namun setelah Tergugat-I menjual tanah

mengklaim

AD

kepada Tergugat-II tiba-tiba sejak tahun 2010 PT. Karimun Aromatics merasa

saya/Tergugat-I

memiliki

dengan

tegas

tanah

terperkara

menolak

dalil-dalil

tersebut,

sehingga

kepemilikan

yang

NG

disampaikan dalam gugatan dalam perkara aquo, karena tanah tersebut sudah puluhan tahun kami kerjakan tidak pernah ada masalah. 4. Bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

PE

Provinsi Sumatera Utara Nomor 91/9-12.300/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 menyatakan bahwa PT. KARIMUN AROMATICS CO LTD (Tergugat d.R) memiliki lahan Perkebunan Kelapa Sawit bukan di Desa P. Siata melainkan yang terletak di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Pangkalan Susu Sertifikat HGU No. 1-3 seluas 725.30 Ha dan Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Bukit Mas II dan Desa Pekan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu & Besitang sesuai Serfitikat HGU No. 1-3 seluas 492.48 Ha padahal faktanya lahan yang digarap oleh PT. Karimun Aromatics lebih dari 2.300 Ha.



ME DA N

5. Penggugat dalam gugatannya juga tidak menyebutkan secara jelas dan terang batas-batas kepemilikan tanah yang menjadi Objek perkara (gugatan), dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah berdasarkan Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 SANGAT BERTOLAK BELAKANG dengan dalil Penggugat pada point 7 halaman 3 s/d 5 yang menyatakan juga bahwa alas hak Penggugat adalah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah

GI

dari tanah perorangan (Sdr. Yahya, Sdr. Gading, Sdr. Ismail IB, Sdr. Abdullah, Sdr. Abdullah, Sdr. Hamid, Sdr. Ridwan dan Sdr. Syarifuddin Sdr.

ING

Ramlan dan Sdr. A. Dadeh), sehingga analogi cara berfikir Penggugat dalam menyusun gugatan tidak dapat diterima secara hukum dan tidak jelas, apakah alas hak kepemilikan tanah Penggugat berdasarkan akta hibah”, atau Surat Pelepasan Hak Atas Tanah’;

NT

6. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada point 4 hal 2 yang menyatakan Tergugat I telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Langkat No LP : 311/IV/2012/Su/Lkt tanggal 18 April 2012 karena telah menjual tanah milik Pengugat kepada Tergugat II, karena setelah 3 tahun lamanya hingga

ILA

sekarang pihak Kepolisian tidak dapat menindak lanjuti laporan tersebut karena PT. Karimun Aromatics menggunakan alas hak kepemilikan tanah yang tidak benar dimana antara surat dengan fakta di lapangan bertolak

AD

belakang dan secara illegal PT. Karimun Aromatics telah menguasai lahan masyarakat secara paksa melalui bantuan aparat Kepolisian dan menuduh kami sebagai pemilik lama telah merusak dan menguasai tanah tersebut

NG

secara melawan hukum, sehingga dalam hal ini dalil-dali yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan dengan tegas kami menolaknya.

PE

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II dan IV juga telah menyangkalnya dalam Jawabannya yang diajukan pada tanggal 8 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONPENSI PENEGASAN :

1. Bahwa Tergugat II dan IV MENOLAK DENGAN KERAS dan TEGAS seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat II dan IV. Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

2. Bahwa telah diadakan usaha kearah perdamaian melalui mediasi oleh hakim mediator pada Pengadilan Negeri Stabat, akan tetapi belum dan tidak berhasil. Oleh karenanya, proses atau tahap persidangan dalam dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu EKSEPSI dan JAWABAN dalam perkara aquo. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II dan Tergugat IV MENOLAK dengan KERAS dan

GI

TEGAS seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar Tergugat

ING

II dan Tergugat IV.

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA PT. EKA GRADURA TIDAK ditarik / diikutsertakan SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO

1.

NT

(Exceptio Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatannya Penggugat menyatakan adalah pemilik atas sebidang tanah seluas ± 1500 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta Hibah

ILA

No. 281 tanggal 18 April 1990 dari PT. EKA DURA INDONESIA, termasuk tanah yang terletak di Dusun IV, Tanjung Kramat, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu,, Kabupaten Langkat, namun ternyata dalam

AD

gugatan Penggugat tidak menarik PT. EKA DURA INDONESIA sebagai pihak dalam perkara aquo; 2.

Bahwa sesuai dengan kaedah hukum yurisprudensi tetap Mahkamah

NG

Agung R.I. yang menyatakan bahwa “Penggugat HARUS MENYERTAKAN pihak-pihak yang MEMILIKI KAITAN LANGSUNG dengan OBYEK PERKARA yang DIGUGAT.” (Putusan MARI Nomor 365 K/Pdt/1984

PE

tanggal 10 Juni 1985), sehingga secara hukum PT. EKA DURA INDONESIA sebagai pihak yang menghibahkan atas tanah terperkara seharusnya dilibatkan atau dijadikan para pihak dalam perkara aquo; 3.

Dengan demikian, ternyata Gugatan Penggugat KURANG PIHAK, Karena PT. EKA DURA INDONESIA TIDAK DITARIK turut serta sebagai Pihak dalam

perkara

aquo/SUBJEK

terperkara

(Exceptio

Plurium

Litis

Consortium), oleh karena itu Gugatan Penggugat HARUS dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard).



ME DA N

B.

GUGATAN KABUR

1.

Bahwa dalam gugatan hal 2 nomor 2, Penggugat menyatakan adalah pemilik atas sebidang tanah seluas ± 1500 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 dari PT. EKA DURA INDONESIA, namun dalam Akte Hibah tersebut tidak dengan tegas

GI

dan jelas menyebutkan alas hak kepemilikan yang sah serta batasbatasnya dari PT. EKA DURA INDONESIA sehingga hal itu patut

2.

ING

diragukan keabsahannya/kebenarannya;

Disini patut dipertanyakan alas hak apakah yang dimiliki hak PT. EKA DURA

INDONESIA,

yang

menjadikan

menghibahkan tanah terperkara kepada

dasar

hukum

sehingga

PT. KARIMUN AROMATICS

NT

tersebut, kenapa tidak dilakukan melalui proses peralihan hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku hal ini patut diduga lahan seluas 1.500 Ha dari PT. Eka Dura Indonesia oeh karena itu penghibahan tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan hukum pertanahan; Penggugat dalam gugatannya juga tidak menyebutkan secara jelas dan

ILA

3.

terang batas-batas kepemilikan tanah yang menjadi Objek perkara (gugatan), dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah berdasarkan

AD

Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 SANGAT BERTOLAK BELAKANG dengan dalil Penggugat pada point 7 halaman 3 s/d 5 yang menyatakan juga bahwa alas hak Penggugat adalah berdasarkan Surat

NG

Pelepasan Hak Atas Tanah dari tanah perorangan (Sdr. Yahya, Sdr. Gading, Sdr. Ismail IB, Sdr. Abdullah, Sdr. Abdullah, Sdr. Hamid, Sdr. Ridwan dan Sdr. Syarifuddin Sdr. Ramlan dan Sdr. A. Dadeh), sehingga

PE

analogi cara berfikir Penggugat dalam menyusun gugatan tidak dapat diterima secara hukum dan tidak jelas, apakah alas hak kepemilikan tanah Penggugat berdasarkan akta hibah?, atau Surat Pelepasan Hak Atas Tanah?; 4.

Sedangkan penghibahan dari PT. Eka Dura Indonesia kepada PT Karimun Aromatics (sesuai Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990) hanya siasat dan taktik belaka untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak kepada Negara atas peralihan lahan tersebut apabila diihat dari nilai ekonomi dari obyek yang dihibahkan tersebut sangat fantastis dan tidak masuk akal karena peralihan hak tersebut dilakukan hanya dengan cara hibah tanpa



ME DA N

adanya ganti

rugi atau kompensasi apapun yang seharusnya diterima

oleh PT. Eka Dura Indonesia, apalagi berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 522.1/34813 tanggal 22 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu (Alm) Kaharudin Nasution dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa :

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna

GI

a.

Hutan Departemen Kehutanan tangga 21 September 1985 Nomor :

ING

516/VII-4/1985 perihal pencadangan areal hutan seluas 3.000 Ha di Desa Salahaji dan Halaban Kec. Besitang Kab. Dati II Langkat Perkebunan kelapa sawit PT Eka Dura Indonesia menyatakan untuk memenuhi kebutuhan lahan perusahaan yang bersangkutan Menteri

NT

Kehutanan menyetujui pencadangan areal hutan seluas 3.000 Ha setelah ditelaah menurut Tata Guna Hutan kesepakatan Propinsi Dati I Sumatera Utara merupakan Hutan Produksi tetap tidak dibebani HPH dapat dipertimbangkan guna usaha perkebunan dengan cara

ILA

tukar menukar areal ratio I : I

1) Surat Bupati KDH Tk II Langkat tanggal 19 Mei 1986 Nomor : 5224121/1986 sesuai dengan hasil survey terakhir Team Departemen

AD

Kehutanan menyatakan bahwa tidak menaruh keberatan jika Menteri Kehutanan dapat menyetujui areal tanah seluas 2.840 Ha yang terdiri dari 890 Ha di Desa Batu Jongjong, 1000 Ha antara

NG

Desa Lau Damak dan Desa Batu Jongjong Kec. Bahorok, mengingat letak tanah tersebut berbatasan dengan Hutan PPA sebagai pengganti areal kawasan hutan yang diberikan kepada PT

PE

Eka Dura Indonesia terletak di Kec. Besitang.

2)

Surat

Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna

Hutan

Departemen Kehutanan Nomor : 423/VII-4/1986 tanggal 13 Agustus 1986 menyatakan dalam rangka penyelesaian areal pengganti yang menjadi kewajiban perusahaan dapat menyetujui lahan pengganti seluas 2.840 Ha untuk dijadikan kawasan hutan tetap yaitu seluas 600 Ha di Desa Kaparas Kec. Salapian, 350 Ha di Desa Lau Damak, 840 Ha di Desa Batu Jongjong dan 1.000 Ha antara desa Lau Damak dan Desa Batu Jongjong Kec Bahorok.



ME DA N

3)

Surat Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522/5505 tanggal 30 September 1986 menyatakan dalam rangka penyelesaian proses penyediaan areal pengganti yang diusulkan Bupati KDH Tk II Langkat untuk dikukuhkan menjadi kawasan hutan tetap masih memerlukan persetujuan rekomendasi Gubernur Tk I Sumatera Utara.

Berhubung dengan itu kami menyetujui areal seluas 2.840 Ha dengan

GI

b.

perincian 600 Ha di Desa Kaperas Kec. Besitang, 350 Ha di Desa Lau

ING

Damak, 840 Ha di Desa Batu Jongjong dan 1.000 Ha antara Desa Lau Damak dan Desa Batu Jongjong Kec. Bahorok Kab. Dati II Langkat untuk dikukuhkan menjadi kawasan Hutan Tetap sebagai pengganti areal Hutan yang dimohonkan PT. Eka Dura Indonesia terletak di Desa

NT

Salahaji dan Halaban Kec. Besitang Kab. Dati II Langkat guna perkebunan kelapa sawit dengan ketentuan : 1)

Harus menyelesaikan terlebih dahulu apabila di dalam areal yang dimohon serta areal pengganti terdapat perkampungan, tanah

ILA

adat, tanah garapan, dan penggunaan lain di bawah pengawasan Bupati KDH Tk II Langkat; 2)

Biaya penataan batas calon areal pengganti untuk dikukuhkan

3)

AD

menjadi kawasan hutan tetap menjadi beban perusahaan; Mengajukan permohonan kepada Departemen Kehutanan untuk memperoleh surat keputusan pelepasan areal hutan guna tujuan

NG

perkebunan dari Menteri Kehutanan sedangkan faktanya sampai dengan saat ini pihak PT. Eka Dura Indonesia (selaku pemberi hibah) maupun PT. Karimun Aromatics (selaku penerima hibah)

PE

tidak pernah sama sekali melaksanakan amanah sebagaimana yang diperintahkan dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang tersebut di atas, sehingga sesuai dengan fakta hukum bahwa keberadaan PT. KArimun Aromatics yang telah membuka lahan kebun kelapa sawit di Desa P. Siata Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat telah jelas melanggar hukum apalagi terbukti telah merampas dan menguasai lahan milik Tergugat-II secara melawan Hukum.



ME DA N

7.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas apakah tanah tersebut secara sah adalah benar milik Penggugat dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan dasar fakta yang tidak jelas (kabur), maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

1.

GI

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat II dan IV menolak dengan KERAS dan TEGAS seluruh

ING

dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat II dan IV. 2.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dan IV pada

NT

bagian DALAM EKSEPSI tersebut diatas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian DALAM POKOK PERKARA di bawah ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok

3.

ILA

Perkara ini;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh dasar hukum kepemilikan tanah yang sah, dimana dalam gugatannya Penggugat menyatakan

AD

adalah pemilik atas sebidang tanah seluas ± 1500 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 dari PT. EKA

NG

DURA INDONESIA, termasuk tanah yang terletak di Dusun IV, Tanjung Kramat, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat (selanjutnya disebut tanah terperkara), dalil dan bukti mana

PE

sangat bertentangan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum pertanahan (agraria) sebagaimana telah Tergugat-II uraikan pada halaman 3, 4, dan 5 di atas (berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor : 522-I/4813 tanggal 22 Desember 1986); 4.

Bahwa PT. KARIMUN AROMATICS (Penggugat) adalah Badan Hukum yang proses pendirian maupun kepemilikan atas sebidang tanah harus didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dasar hukum sebuah Badan Hukum bisa memiliki tanah atau terhadap Badan Hukum dapat diberikan / dibebankan hak, salah satunya adalah Hak Guna Usaha, dimana ketentuan pengaturan hal tersebut diatus dalam Peraturan



ME DA N

Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH sedangkan faktanya PT. Karimun Armatics tidaklah demikian; 5.

Namun

kenyataannya,

peralihan hak dan/atau penguasaan lahan

perkebunan oleh PT. EKA DURA kepada PT. KARIMUN AROMATICS jelas dan tegas bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan (4) Peraturan

GI

Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH, sehingga segala tindakan

ING

yang dilakukan oleh PT. EKA DURA dan PT. KARIMUN AROMATICS yang telah menguasai tanah terperkara tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum; 6.

Tergugat II dan Tergugat IV MENOLAK dalil Penggugat pada point 3 hal 2

NT

yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjalankan usahanya diatas tanah terperkara, padahal faktanya Penggugat tidak pernah menguasai atau mengusahai tanah terperkara bagaimana mungkin sedangkan tanah seluas 200.000 M² yang diperoleh dari ganti rugi /pelepasan hak atas

ILA

tanah dari T-I yang mana tanah terperkara diperoleh dari warisan (Alm) Bapak Tergugat-I dari sudah dikuasai dan digarap sejak tanggal 11 Juni 1973 sesuai surat keterangan membuka ladang dari Kepala Kampung

AD

Pangkalan Siatak (a.n Burhanudin Razi) Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat dimana tanah terperkara adalah tanah garapan/milik masyarakat termasuk tanah milik Tergugat II yang sekarang menjadi sengketa; Tergugat II menolak dalil Penggugat pada point 4 hal 2 yang menyatakan

NG

7.

Tergugat I telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Langkat No LP : 311/IV/2012/Su/Lkt tanggal 18 April 2012 karena telah menjual tanah milik

PE

Pengugat kepada Tergugat I, namun laporan Penggugat ke Penyidik Polres bukan menyangkut kepemilikan tanah terperkara tetapi mengenai dugaan tindak pidana pengerusakan barang, sehingga dalil Penggugat yang mengaitkan laporan polisi tersebut dengan gugatan aquo adalah dalil hukum yang tidak beralasan dan mengada-ada, karena objek terperkara tidak ada kaitannya secara langsung dengan Laporan Polisi tersebut serta tidak mempengaruhi legalitas kepemilikan Tanah dari Tergugat II, oleh karenanya dalil hukum Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan/atau ditolak; akan tetapi LP sudah lebih dari 4 tahun tidak pernah ada



ME DA N

tindak lanjut proses hukum dan bahkan baik T-II maupun T-IV sampai dengan sekarang masih tetap meguasai dan menggarap lahannya tersebut meskipun sebagian lahan milik T-II telah dirampas dan dikuasai secara melawan hukum oleh Penggugat, bahkan T-IV s/d sekarang masih menjabat sebagai Kepala Desa P. Siata Kec. P. Susu Kab. Langkat yang apabila sesuai laporan Polisi yang dilaporkan oleh Penggugat T-II maupun

GI

T-IV seharusnya sudah masuk penjara, akan tetapi hingga hari ini tidak demikian faktanya.

ING

Apalagi faktanya, bahwa semua surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dimilik Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada point 7 hal 3, 4 dan 5 sampai dengan sekarang tidak terdaftar pada buku tanah Desa P. Siata Kec. P. Susu, Kab. Langkat serta juga luas dan

8.

NT

batas batasnya tidak sesuai dengan bukti yang dilaporkan. Bahwa benar kepemilikan tanah terperkara oleh Tergugat-II didasarkan pada dalil Penggugat pada point 5 hal 2 dan hal 3 yaitu surat Keterangan Tanah Kepala Kampung Pangkalan Siata di atas kertas bermetrai tentang

ILA

keterangan membuka ladang tanggal 11 Juni 1973, surat keterangan Kepala Desa P. Siata Kec. P. Susu, Kab. Langkat No : 543-03/PS/1990 tanggal 21 Januari 1990 tentang penguasaan tanah darat/kebun karet,

AD

surat keterangan Kepala Desa P. Siata No : 240/Pst/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang asal usul tanah dan tidak silang sengketa dimana sampai dengan sekarang surat kepemilikan tanah terperkara milik T-II

NG

masih tercatat dalam buku tanah Desa Pangkalan Siata serta masih tetap taat membayar pajak PBB sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya surat-surat tanah milik Tergugat II dinyatakan sah dan

9.

PE

berkekuatan hukum; Bahwa

Penggugat

sama

sekali

tidak benar dan penuh

dengan

kebohongan serta tipu muslihat dalam surat gugatan pada point 6 hal 3 yang menyatakan bahwa Tergugat-II bersama-sama dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh Tergugat-II datang menguasai lahan Penggugat di antaranya Blok IX dan Blok VIII yang terletak di Dusun IV Tanjung Kramat Desa P. Siata seluas 239.000 M² (23,9 Ha) dengan cara membakar pohon kelapa sawit, pohon pelindung untuk konservasi air milik Penggugat

serta

mendirikan

bangunan rumah

dan

menempatkan

pekerjanya di areal tersebut, hal itu bagaimana mungkin bisa terjadi Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

sementara Penggugat merasa memiliki lahan atas dasar Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 tidak bisa menunjukkan letak dan batas-batas tanahnya apalagi hal itu SANGATLAH BERTENTANGAN DENGAN SURAT GUBERNUR SUMUT No. 522-I/34813 tanggal 22 Desember 1986 yang menyatakan dengan tegas ijin membuka lahan yang diberikan kepada PT. Eka Dura Indonesia adalah di Desa Salahaji, dan Halaban

GI

Kec. Besitang, Kab. Langkat dan tidak seperti yang digarap dan dikuasai sekarang oleh PT. Karimun Aromatics yang faktanya terletak di Desa P.

ING

Siata, Kec. P. Susu, Kab Langkat, apalagi sampai dengan saat ini Penggugat TIDAK PERNAH MENYIAPKAN PENCADANGAN AREAL HUTAN SELUAS 3.000 Ha dengan cara tukar menukar dengan ratio 1:1 sedangkan Tergugat-II sebelum memperoleh lahan terperkara dari

NT

Tergugat-I yang dahulu telah membuka lahan tersebut sejak Juni 1973 (sesuai surat keterangan membuka ladang dari Kepala Kampung Pangkalan Siata tanggal 11 Juni 1973) sehingga hal ini sesuai fakta di lapangan segala apa yang menjadi dalil gugatan dari Penggugat sangat

ILA

jauh dari kebenaran dan fakta hukum. 10. Bahwa Tergugat II dan Tergugat IV MENOLAK dalil Penggugat pada point 7 hal 3,4,5 yang menyatakan memiliki lahan perkebunan terperkara

AD

berdasarkan :

a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 78/IV/89 tanggal 26

NG

April 1989;

b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989

PE

yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 267/V/89 tanggal 31 Mei 1989;

c. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 80/IV/89 tanggal 26 April 1989; d. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 86/IV/89 tanggal 26 April 1989;



ME DA N

e. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 365/IV/89 tanggal 30 September 1989; f.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 79/IV/89 tanggal 26 April 1989;

GI

g. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 363/IV/89 tanggal 30

ING

September 1989;

h. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 368/IX/89 tanggal 30

i.

NT

September 1989;

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 84/IV/89 tanggal 26

j.

ILA

April 1989;

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Juli 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 315/VIII/89 tanggal

AD

10 Agustus 1989;

k. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 September 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 367/IV/89

NG

tanggal 30 September 1989; 11. Bahwa keberadaan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut diatas sangat bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan

PE

memiliki tanah terperkara berdasarkan Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 sesuai dalam surat gugatan dari Penggugat sendiri pada hal 2 nomor 1 dan 2, sehingga secara hukum keberadaan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut harus dikesampingkan karena bertentangan bukti surat kepemilikan Tergugat II apalagi dari beberapa surat pelepasan hak atas tanah tersebut tanda tangan dari pemilik awal atau penjual ada dugaan dipalsukan, karena tanda tangannya semua sama, padahal pemiliknya berbeda seperti tanah milik Sdr. Ismail, Ibrahim Nago, dan Ibrahim, apalagi semua surat tersebut juga tidak terdaftar pada buku tanah desa P Siata Kec. P. Susu Kab. Langkat;



ME DA N

12. Dalil Penggugat pada point 10 hal 6 yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum apalagi menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik material dan immaterial adalah dalil hukum yang sangat prematur penuh rekayasa dan jelas mengada-ada karena kepemilikan lahan oleh Tergugat II atas tanah terperkara adalah berdasarkan ketentuan hukum yang sah, oleh

GI

karenanya dalil hukum Penggugat tersebut harus DITOLAK atau setidaktidaknya dikesampingkan apalagi faktanya justru sebaliknya Penggugatlah

ING

yang telah merampas dan menguasai lahan T-II secara melawan hukum dengan seenaknya menebang pohon rambung, aren, jengkol, sengon, sawit, dan meratakan tanah milik T-II tanpa seijin dan sepengetahuan dari T-II sehingga justru Tergugat-II lah yang jelas telah mengalami kerugian

NT

yang tidak sedikit akibat ulah dan tindakan semena-mena dari Penggugat yang mendapat perlindungan dari Pihak Kepolisian Polres Langkat maupun Polsek setempat;

13. Bahwa keberadaan Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 antara PT.

ILA

EKA DURA dengan PT. KARIMUN AROMATICS sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat II, Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 yang dibuat juga telah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku,

AD

sehingga perbuatan Penggugat tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan

NG

hukum dan harus di cek ke lapangan/klarifikasi penguasaan lahan fisik dari PT. Karimun Aromatics selain seharusnya tidak berada di Desa Siata Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat melainkan di Desa Labuhan Haji Kec.

PE

Besitang Kab. Langkat hal tersebut sesuai surat Gubernur Nomor : 522I/34813 tanggal 22 Desember 1986 tetapi fakta di lapangan penguasaan lahan PT. Karimun Aromatics lebih dari 2.300 Ha sehingga jelas terjadi manipulasi data luas tanah bila dibandingkan dengan surat HGU milik PT. Karimun Aromatics sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi manipulasi pajak yang jelas merugikan Negara; 14. Tergugat IV juga membantah dan MENOLAK dengan tegas dalil Penggugat pada point 8 halaman 5 yang menyatakan Tergugat IV secara melawan

hukum

menggunakan

Surat

Keterangan

Nomor

593-

03/PS/I/1990 tanggal 21 September 1990, bahwa Surat Keterangan Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

Nomor 593-03/PS/I/1990 tanggal 21 September 1990 adalah sah secara hukum karena sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan atau pejabat tata usaha negara yang mencabut dan/atau menyatakan Surat Keterangan Nomor 593-03/PS/I/1990 tanggal 21 September 1990 tidak berlaku, karena faktanya surat Keterangan Nomor : 593-03/PS/I/1990 tanggal 21 September 1990 sampai dengan saat ini masih jelas terdaftar dalam buku

GI

tanah Desa P Siata Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat;

15. Bahwa benar Surat Keterangan Nomor 593-03/PS/I/1990 tanggal 21

ING

September 1990 adalah produk hukum dari pemerintahan Desa Pangkalan Siata, dimana sebelumnya Tergugat IV telah menelusuri kebenaran dan keberadaan surat tersebut, ternyata benar bahwa surat Surat Keterangan Nomor 593-03/PS/I/1990 tanggal 21 September 1990 tercatat dan terdaftar

NT

dalam buku tanah di desa Pangkalan Siata, sehingga kemudian Tergugat IV mengeluarkan kepastian hukum atas Surat Keterangan Nomor 59303/PS/I/1990 tanggal 21 September 1990 tersebut dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 995/PST/SK/VIII/2013. oleh karena berdasarkan

ILA

hukum kiranya untuk selanjutnya menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 593-03/PS/I/1990 tanggal 24 September 1990 adalah sah dan berkekuatan hukum;

AD

16. berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata benar jelas dan tegas sesuai fakta hukum bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dan tidak ada dalil bagi

NG

Penggugat untuk menyatakan Tergugat II dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat II untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan tanah terperkara

PE

kepada Penggugat; 17. tidak benar dalil Penggugat pada point 11 yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV, Penguggat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.070.880.000 (empat milyar tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh rupiah) maupun immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyah rupiah), karena gugatan Penggugat selain tidak didasarkan alasan dan alat bukti yang sah dan juga sesuai fakta di lapangan karena tidak pernah ada terjadi pengrusakan apalagi pembakaran pohon sawit sebanyak 650 pokok, pohon pelindung sebanyak 1890 pokok, milik dari penggugat, tapi justru sebaliknya Tergugat-II lah yang mengalami kerugian Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

sebanyak 45 batang pohon jengkol, pohon aren 43 batang, pohon rambung sebanyak 7.000 batang, pohon sengon 2.500 batang, pohon sawit 50 batang, milik T-II yang telah dihancurkan oleh Peggugat; 18. Oleh karena tidak ada dugaan atau sangkaan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada alasan hukum yang sah bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk

GI

mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat HARUS DITOLAK atau setidak-setidaknya dikesampingkan;

ING

19. Bahwa untuk permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan oleh Penggugat melalui gugatan ini HARUS DITOLAK, sebab tanah aquo secara hukum adalah jelas dan tegas tanah milik Tergugat II dengan alas hak kepemilikan / peralihan hak yang sah secara hukum dan

NT

sampai dengan sekarang bukti surat hak kepemilikan atas tanah milik T-II masih terdaftar pada buku tanah Desa P. Siatak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat serta dengan taat tetap membayar pajak PBB setiap tahun hingga sekarang, sementara itu tidak ada satupun bukti outentik lainnya

AD

DALAM REKONPENSI

ILA

yang dapat diajukan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat II /Penggugat d.R mengajukan gugatan rekonpensi atas gugatan Penggugat d.K, dan selanjutnya terhadap hal-hal yang telah Kami

NG

uraikan dalam rekonpensi diatas secara mutatis mutandis berlaku juga dalam dalam gugatan Rekonpensi ini, adapun dalil gugatan Rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat d.R adalah pemilik atas tanah seluas ± 200.000 M2

PE

1.

sebagaimana dimaksud dalam Akte Keterangan Kepemilikan No. 11 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dihadapan seorang Notaris Hj. Nur Asmalina Srg, S.H., M.Kn, yang terletak di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan

: tanah Purba (600 M)

Sebelah Selatan berbatasan dengan

: sawah rawa (600/120 M)

Sebelah Timur berbatasan dengan

: Hutan

(300 M)

Sebelah Barat berbatasan dengan

: Panglong

(310/70 M)



ME DA N

2.

Bahwa kronologis kepemilikan tanah milik Penggugat d.R berdasarkan peralihan hak antara Sdr. ISMAIL (anak Kandung Abdullah Banta) dengan Penggugat II. d.R sesuai Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 20 Januari 2010 yang diketahui Kepala Desa Pangkalan Siata (Ngatirin) dan saksi-saksi lainnya ;

3.

Bahwa sejak tahun 1973 Alm. Abdullah Banta (bapak Kandung Tergugat I)

GI

telah menguasai dan mengusahai tanah terperkara (tanah ladang), selanjutnya secara turun temurun diusahai dan dikuasai oleh Tergugat I

ING

(Sdr. Ismail), tanpa gangguan dari pihak manapun dan penguasaan tanah terperkara oleh Abdullah Banta adalah sah secara hukum sesuai Surat Keterangan Membuka Ladang tanggal 11 Juni 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pangkalan Siata Sdr. Burhanuddin Razi dan dibuat

NT

diatas kertas bersegel dan sampai dengan sekarang surat keterangan kepemilikan atas tanah milik Tergugat-II/Penggugat d.R masih tercatat di buku tanah Desa P Siata Kec. P. Susu Kab. Langkat ; 4.

bahwa setelah tanah terperkara beralih kepemilikannya dari Sdr. Ismail

ILA

(Tergugat I) kepada Tergugat II d.K/Penggugat d.R sesuai sesuai Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 20 Januari 2010 yang diketahui Kepala Desa Pangkalan Siata (Bpk. Ngatirin/Tergugat IV), Penggugat d.R

AD

menguasai dan mengusahai tanah terperkara dengan menanam tanaman keras seperti tanaman kepala sawit, karet, sengon, jengkol, rambung (umur 2 ½ tahun) dan tanaman lainnya; Namun sekitar bulan Pebruari 2013, PT. Kamirun Aromatics (Tergugat

NG

5.

d.R) yang dibekingi bersama dengan Aparat Kepolisian datang keloksi tanah terperkara dan tanpa kompromi (kesepakatan) serta tidak ada

PE

putusan hukum dari Pengadilan Negeri Langkat yang telah BHT yang menyatakan bahwa tanah milik T-II merupakan tanah milik Penggugat, selanjutnya Penggugat telah merusak semua tanaman milik Penggugat d.R dengan menggunakan alat berat (BECO), dan setiap alat-alat berat masuk kelokasi tanah milik Penggugat d.R selalu mendapat pengawalan dari Aparat Kepolisian; 6.

Bahwa pada saat PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.R) dalam setiap membuldoser (merusak) tanah milik Penggugat d.R, Penggugat d.R bersama masyarakat yang lainnya yang lahannya turut dirusak berupaya meminta penjelasan kepada pihak Tergugat d.R, karyawan PT. Karimun



ME DA N

Aromatics selalu mengatakan bahwa tanah milik Penggugat d.R masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha Nomor 1 dan 2 atas nama PT. Karimun Aromatics tetapi tidak pernah surat HGU tersebut ditunjukkan kepada Penggugat d.R; 7.

Bahwa kedatangan Staf PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.R) selalu dikawal

oleh

Kepolisian

Penggugat

d.R

dan dan

pihak

Tergugat

masyarakat

d.R

lainnya

selalu agar

GI

mengintimidasi

aparat

mengosongkan tanah terperkara karena masuk keareal HGU I dan II atas

ING

nama PT. Karimun Aromatics dan pihak Tergugat d.R memasang plang diatas tanah terperkara dengan tulisan “Tanah ini Milik PT. Karimun Aromatics HGU No. I & II”, namun berdasarkan sepengetahuan Penggugat d.R dan aparat Pemerintahan Desa setempat (Tergugat IV d.K) PT.

NT

Karimun Aromatics tidak pernah mengajukan HGU No. I dan II diatas tanah terperkara karena HGU No 1 dan No II sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R telah jelas dan tegas faktanya tidak berada di Desa P. Siata Kec. P. Susu Kab. Langkat, melainkan terletak di

8.

ILA

Desa Pasar Rawa dan Bukit Mas Jalan Pekan Besitang; Bahwa Penggugat d.R telah mencari informasi ke beberapa instansi pemerintahan (Badan Pertanahan Kab. Stabat, Kantor Badan Pertanahan

AD

Tk-I Sumut, Dinas Ketuhanan Kab. Stabat, maupun Dinas Kehutanan Tk-I Sumut) dan instansi lainnya, ternyata benar bahwa PT. Karimun Aromatics tidak memiliki lahan perkebunan di daerah Pangkalan Siata (bukti dalam

9.

NG

persidangan);

Setelah penguasaan secara illegal (merampas/merusak) yang dilakukan oleh pihak Tergugat d.R atas tanah terperkara, Penggugat d.R bersama

PE

masyarakat Pangkalan Siata mengajukan keberatan atas tindakan illegal PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.K) kepada Dewan Perwakil Rakyat Sumatera Utara, dimana dalam forum dengar pendapat dengan DPR tersebut didapat fakta bahwa benar PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.K) tidak ada memiliki lahan perkebunan di daerah Pangkalan Siata (termasuk tanah terperkara), (bukti copy rekomendasi dari Fraksi A DPRD Tk-I Sumut terlampir); 10. Bahwa benar objek tanah sebagaimana dalam gugatan PT. Karimun Aromatics (Penggugat d.K) tidak berada di daerah Pangalan Siata, hal itu sesuai Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatara Utara Nomor Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


tanggal

22

Desember

ME DA N

522.1/34813

1986

tentang

pemberitahuan

pencadangan areal hutan seluas 3000 Ha di Desa Salahaji dan Halaban Kecataman Besitang Kabupaten Dati II Langkat untuk perkebunan kelapa sawit PT. Eka Dura Indonesia, hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari PT. Eka Dura Indonesia untuk menyiapkan terlebih dahulu lahan pengganti seluas 3.000 Ha dengan rincian 2.840 Ha terdiri dari 600 Ha di Desa

GI

Kaperas Kec. Salapian, 360 Ha di Desa Lau Damak, 890 Ha di Desa Batu Jongjong dan 1.000 Ha antara desa Lau Damak dan dengan Desa Batu

ING

Jongjong Kec. Bahorok, naun kewajiban tersebut hingga sekarang belum pernah dipenuhi oleh Penggugat d.K/ Tergugat d.R sehingga berdasarkan fakta hukum keberadaan lahan dari PT Karimun Aromatics di Desa P. Siata Kec. P. Susu Kab. Langkat adalah ILLEGAL;

NT

11. Sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 91/9-12.300/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 menyatakan bahwa PT. KARIMUN AROMATICS CO LTD (Tergugat d.R) memiliki lahan Perkebunan Kelapa Sawit bukan di Desa P. Siata

ILA

melainkan yang terletak di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Pangkalan Susu Sertifikat HGU No. 1-3 seluas 725.30 Ha dan Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Bukit Mas II dan Desa Pekan Besitang, Kecamatan

AD

Pangkalan Susu & Besitang sesuai Serfitikat HGU No. 1-3 seluas 492.48 Ha padahal faktanya lahan yang digarap oleh PT. Karimun Aromatics lebih dari 2.300 Ha;

NG

12. Bahwa penghibahan tanah dari PT. EKADURA kepada PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.R) sesuai Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 adalah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, PT. EKADURA

PE

tidak dapat menghibahkan atas tanah perkebunan yang masih dalam proses perijinan dari instansi terkait, dan ternyata proses perijinan (Ijin Prinsip) tersebut telah KADALUARSA, karena jelas melanggar dan bertentangan dengan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Pasal 22 ayat (4) dan UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 24 huruf C dimana “Pemohon Dilarang memindah tangankan persetujuan prinsip pelepasan kawasan Hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan” dan kami tegaskan bahwa PT. EKADURA bukan sebagai pemilik atas lahan Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

perkebunan, sehingga Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

13. Bahwa masyarakat Pangkalan Siata yang tanah perkebunannya dirusak atau dikuasai secara illegal oleh PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.R) telah mengajukan keberatan kepada Kejaksaan Agung RI, dan Kejaksaan Agung RI sesuai Surat Kejaksaan Agung RI Nomor B-530/E/Euh.1/3/2015

GI

tanggal 5 Maret 2015 telah memerintahkan Kabareskrim Polri dan Direktur PHKA Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat

ING

tersebut (bukti terlampir);

14. Oleh karena kepemilikan lahan oleh Penggugat d.R atas tanah terperkara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya Surat Keterangan Membuka Ladang tanggal 11 Juni 1973 yang dikeluarkan oleh

NT

Kepala Kampung Pangkalan Siata Sdr. Burhanuddin Razi, Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 20 Januari 2010 dan Akte Keterangan Kepemilikan No. 11 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dihadapan seorang Notaris Hj. Nur Asmalina Srg, S.H., M.Kn, harus

ILA

dinyatakan sah dan berkekuatan hukum; 15. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2013, Penggugat d.R telah melaporkan dugaan tindak pidana pengerusakan yang dilakukan oleh PT. KARIMUN

AD

AROMATICS kepada Polres Langkat sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.LP/562/XI/2013/SU/LKT tanggal 6 Nopember 2013;

NG

16. Bahwa tindakan dan perbuatan PT. Kariimun Aromatics (Tergugat d.R) yang telah merusak dan menyerobot tanah milik Penggugat d.R merupakan perbuatan melawan hukum;

PE

17. Bahwa tindakan dan perbuatan PT. Kariimun Aromatics (Tergugat d.R) yang telah menguasai tanah terperkara tanpa didukung alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum; 18. Bahwa tindakan dan perbuatan PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.R) yang telah menebang/merusak pohon milik Penggugat d.R yang ada diatas tanah Terperkara adalah perbuatan melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat d.R telah mengalami kerugian materiil, dimana kerugian ditaksir : a. Pohon jengkol 45 batang x Rp.3.000.000,- : Rp. b. Pohon aren 43 batang x Rp.10.000.000,Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN

:Rp.

135.000.000,430.000.000,


ME DA N

c. Pohon rambung 7000 batang x Rp.2.000.000,-:Rp. 14.000.000.000, d. Pohon sengon 2500 batang x Rp.2.000.000,-: Rp. 5.000.000.000, e. Pohon sawit 50 batang x Rp.1.200.000,-

Total kerugian materiil

: Rp.

60.000.000,-

: Rp.19.625.000.000,-

(sembilan belas milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

GI

19. Bahwa akibat perbuatan PT. Karimun Aromatics (Tergugat d.R) yang menyerobot dan merusak tanaman milik Penggugat d.R, mengakibatkan

ING

kerugian materiil kepada Penggugat d.R dengan rincian kerugian berupa hasil yang diharapkan untuk setiap bulannya dari tanah terperkara yang menghasilkan :

Pohon jengkol 45 batang xRp. 200.000,- :

Rp.

9.000.000,-

b.

Pohon aren 43 batang x Rp. 300.000,-

Rp.

129.000.000,-

c.

Pohon rambung 7000 batang xRp.500.000,- Rp. 3.500.000.000,-

d.

Pohon sengon 2500 batang x Rp.

e.

Pohon sawit 50 batang x Rp. 5.000.000,- :

ILA

NT

a.

:

-

Jumlah

: Rp. Rp.

250.000.000,-

Rp : 3.888.000.000,-

(tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) 20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PT. Karimun Aromatics

AD

(Tergugat d.R), menyebabkan kerugian secara immateriil bagi Penggugat d.R karena merendahkan harkat dan martabat Penggugat d.R di hadapan masyarakat

sekitarnya,

dimana

kerugian

ditaksir

sebesar

Rp.

NG

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 21. Bahwa untuk menjamin penggantian kerugian materiil dan immaterial yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat

PE

d.K/Tergugat d.R, maka Penggugat d.R memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim perkara aquo untuk meletakkan Sita jaminan terhadap tanah terperkara dan kebun sawit milik Tergugat d.R yang terletak di Desa Pasar Rawa dan Bukit Mas Jalan Pekan Besitang (HGU No I dan HGU No II); 22. Untuk menjamin pelaksanan putusan ini nantinya, maka Penggugat d.R, memohon agar Penggugat d.K/Tergugat d.R dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat d.R secara tunai dan seketika sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung



ME DA N

sejak tanggal putusan perkara ini, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa oleh karena gugat balas (Rekonpensi) dari Penggugat d.R didasarkan atas alat bukti yang sah yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya oleh Penggugat d.K, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

GI

bantahan, banding atau kasasi dari Penggugat d.K/Tergugat d.R. 24. Bahwa oleh karena Penggugat d.R memiliki alat-alat bukti yang sah

ING

dan/atau authentik maka adalah wajar apabila dimohonkan agar pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, kasasi (uit voorbaar bij voerraad). Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah Kami diuraikan dalam KONPENSI

NT

dan REKONPENSI di atas, Tergugat II d.K / Penggugat d.R mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

ILA

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI

Mengabulkan EKSEPSI dari Tergugat II dan IV untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelitjke Verklaard).

AD

1.

DALAM POKOK PERKARA

NG

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

PE

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. DALAM REKONPENSI 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat d.R seluruhnya;

2.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap tanah terperkara kebun sawit milik Tergugat d.R yang terletak di Desa Pasar Rawa dan Bukit Mas Jalan Pekan Besitang (HGU No I dan HGU No II);

3.

Menyatakan secara hukum Tergugat d.R bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merusak tanaman dan menyerobot tanah milik Penggugat d.R;



ME DA N

4.

Menyatakan sah secara hukum dan berkekuatan hukum atas surat-surat kepemilikan atas milik Penggugat d.R tidak terbatas pada :

-

Surat keterangan Kepala Desa pangkalan Siata tanggal 11 juni 1973;

-

Surat Keterangan No. 593-03/PS/I/1990 tanggal 21 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Siata;

Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 20 Januari 2010;

-

Surat Keterangan Asal Usul Tanah dan tidak silang sengketa No.

GI

-

240/PST/IX/2010 tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh

-

ING

Kepala Desa Pangkalan Siata (Tergugat IV d.K);

Akte Keterangan Pemilikan Nomor 11 tanggal 19 September 2013 yang diterbitkan oleh Hj. Nur Asmalina Srg, S.H. Notaris di Langkat.

5.

Menyatakan tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum Akta

NT

Hibah No. 281 tanggal 18 April 1990 yang dibuat hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta; 6.

Menyatakan tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum suratsurat berupa :

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang

ILA

a.

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 78/IV/89 tanggal 26 April 1989; b.


c.

AD

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 267/V/89 tanggal 31 Mei 1989; Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 80/IV/89 tanggal 26 April 1989; Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang

NG

d.

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 86/IV/89 tanggal 26 April 1989; e.


PE

dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 365/IV/89 tanggal 30 September 1989; f.


g.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 363/IV/89 tanggal 30 September 1989;

h.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 368/IX/89 tanggal 30 September 1989;



ME DA N

i.


j.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Juli 1989 yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 315/VIII/89 tanggal 10 Agustus 1989;

k.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 September 1989

GI

yang dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 367/IV/89 tanggal 30 September 1989;

ING

Dan menyatakan bahwa penguasaan lahan perkebunan seluas ± 2.300 Ha yang terletak di Desa P. Siata oleh Tergugat d.R adalah tidak sah dan melawan hukum karena berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah tingkat-I Sumatera Utara Nomor : 5221/34813 tanggal 22 Desember 1986

NT

yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu adalah Almarhum Kaharudin Nasution yang menjelaskan bahwa areal hutan yang dimohonkan oleh PT. Eka Dura Indonesia terletak di Desa Salahaji dan Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Dati-II Langkat. Menyatakan sah secara hukum dan berkekuatan hukum Menyatakan

ILA

7.

Penggugat d.R adalah pemilik atas tanah seluas ± 200.000 M2 sebagaimana dimaksud dalam Akte keterangan Kepemilikan No. 11

AD

tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dihadapan seorang Notaris Hj. Nur Asmalina Srg, S.H., M.Kn, yang terletak di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas

NG

sebagai berikut :

:

tanah Purba

(600 M)

Sebelah Selatan berbatasan dengan

:

sawah rawa

(600/120 M)

Sebelah Timur berbatasan dengan

:

Hutan

(300 M)

Sebelah Barat berbatasan dengan

:

Panglong

(310/70 M)

PE

8.

Sebelah Utara berbatasan dengan

Memerintahkan kepada Penggugat d.K/Tergugat d.R untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat d.R dalam keadaan aman dan baik;

9.

Memerintahkan kepada siapapun yang telah menguasai tanah terperkara untuk mengosongkan serta menyerahkannya kepada Penggugat d.R secara baik dan aman;

10.

Menghukum Tergugat d.R untuk membayar secara tunai ganti gkerugian materiil dan imateriil Penggugat d.R sebesar Rp. 25.513.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus tiga beas juta rupiah);



ME DA N

11.

Menghukum Tergugat d.R untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

12.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun diajukan upaya hukum Verset, Banding Kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Menghukum Penggugat d.K atau Tergugat d.R untuk membayar biaya

GI

13.

perkara yang timbul dalam perkara ini;

tanggal 16

ING

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat

2015 Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.STB atas gugatan Tergugat

Desember

II yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM KONPENSI

-

NT

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat II dan IV tersebut ;

ILA

DALAM POKOK PERKARA 1.

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

2.

Menyatakan

bahwa

telah

melakukan

TERGUGAT-II,

Perbuatan

Melawan

TERGUGAT-III, Hukum yang

AD

TERGUGAT-IV

TERGUGAT-I,

merugikan PENGGUGAT

3. Menyatakan bukti kepemilikan PENGGUGAT atas Tanah Terperkara

NG

berupa:

Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu, No. 78/IV/89 tanggal 26 April

PE

1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Yahya; Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 267/V/89 tanggal 31 Mei 1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Gading;

Surat Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu

No. 80/IV/89,

tanggal 26 April 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Ismail A; Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu

No. 86/IV/89,

tanggal 26 April 1989, luas 29.000 meter (2,9Ha) atas nama Ismail IB;



Pernyataan

Melepaskan

ME DA N

Surat

Hak Atas Tanah,

tanggal


21 No.

365/IX/89, tanggal 30 Septemberl 1989, luas 40.000 meter (4Ha) atas nama Ismail Ibrahim;

Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu

No. 79/IV/89,

Surat

Pernyataan

Melepaskan

GI

tanggal 26 April 1989, luas 10.000 meter (1Ha) atas nama Abdullah; Hak Atas Tanah,

tanggal

25

ING

September 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 363/IX/89, tanggal 30 September 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Hamid; Surat

Pernyataan

Melepaskan

Hak Atas Tanah,

tanggal

NT


25 No.

368/IX/89, tanggal 30 September 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Ridwan;

Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 21 Maret

ILA


No. 84/IV/89,

tanggal 26 April 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Syarifudin; Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 28 July 1989

AD

dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No. 315/VIII/89, tanggal 10 Agustus 1989, luas 20.000 meter (2Ha) atas nama Ramlan; Surat

Pernyataan

Melepaskan

Hak Atas Tanah,

tanggal

22

NG

September 1989 dan dilegalisir oleh Camat Pangkalan Susu No.367/IX/89, tanggal 30 September 1989, luas 40.000 meter (4Ha) atas nama A. Dadeh.

PE

Adalah SAH MENURUT HUKUM.

4. Menghukum TERGUGAT-II untuk mengembalikan tanah terperkara kepada PENGGUGAT dengan tanpa syarat apapun dan pengembalian tersebut sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya. DALAM REKONPENSI

-

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Para Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya;



ME DA N

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum para

Tergugat

dalam Konpensi

/

Penggugat

dalam

Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp.2.205.000,-(dua juta duaratus lima ribu rupiah); Membaca relass pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita

tanggal 23

Desember

GI

Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 12/Pdt.G/2015/2015/PN.STB 2015 telah memberitahukan isi putusan kepada

ING

Tergugat III ;

Membaca relass pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 12/Pdt.G/2015/2015/PN.STB Desember

2015 telah memberitahukan isi putusan kepada

NT

tanggal 22 Tergugat III ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

ILA

Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Tergugat II / Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat

tanggal 16 Desember

AD

2015 Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Stb untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

NG

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember

2015 permohonan banding tersebut telah

PE

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat /Terbanding dan pada tanggal 29 Januari 2016 dan kepada pihak Tergugat I / Turut Terbanding I tanggal 07 Januari 2016 ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember

2015 permohonan banding tersebut telah

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat III /Terbanding III dan pada tanggal 07 Januari 2016 dan kepada pihak Tergugat IV / Turut Terbanding IV

dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding

masing-masing tanggal 07 Januari 2016 ; Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II / Pembanding tanggal Februari Pengadilan Negeri Stabat

2015

yang telah diterima di Kepaniteraan

tanggal 17 Februari

2016,

dan surat memori

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 11 Maret 2016 dan kepada Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 01 Maret 2016 dan kepada Tergugat III / Turut

GI

Terbanding III , dan kepada Tergugat IV / Turut Terbanding IV dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 14 Maret 2016 ;

ING

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding

tanggal 31 Maret 2016

yang telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 April 2016, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Turut

NT

Tergugat II / Pembanding tanggal 20 April 2016, Terbanding I pada tanggal 12 April 2016 Terbanding

dan kepada Tergugat I / Turut

dan kepada Tergugat III / Turut

tanggal 07 April 2016 , dan kepada Tergugat IV / Turut

Terbanding IV

tanggal 12 April 2016 dan kepada Turut Tergugat / Turut

ILA

Terbanding tanggal 05 April 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Pengadilan

AD

Nomor:12/Pdt.G/2015/PN.STB yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Negeri

Stabat

Penggugat/Terbanding

telah

memberi

kesempatan

kepada

pihak

pada tanggal 18 Pebruari 2016 kepada Tergugat I /

NG

Turut Terbanding I pada tanggal 01 Maret 2016, dan kepada Tergugat II / Pembanding tanggal 12 Februari 2016, dan kepada Tergugat III / Trurt Terbanding III

pada tanggal 01

Maret

PE

Terbanding IV tanggal 01 Maret 2016 terbanding tanggal

14

Maret 2016

2016, kepada tergugat IV / Turut dan kepada

Turt Tergugat / Turut

untuk mempelajari berkas perkara di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan

Undang-undang,

oleh karena itu

permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima ; Putusan Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

Menimbang, bahwa Pembanding

dalam Memori Banding

telah

mengemukakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 12/Pdt.G/2015/PN.STB tanggal 16 Desember 2015 tidak tepat dalam menilai bukti-bukti maupun saksi-saksi, tidak mencerminkan berdasarkan

nilai-nilai

keadilan

hukum

Ketuhanan Yang Maha esa, serta tidak cukup

dalam

GI

pertimbangan hukumnya dan salah dalam menerapkan hukum ; 2. Majelis Hakim sangat tidak menguasai dan tidak mempelajari berkas

tidak

mempertimbangkan

terungkap

ING

perkara karena terbukti majelis Hakim sama sekali mengabaikan dan sama sekali

da dalam persidangan

atas fakta hukum

sebagaimana

yang

Tergugat II

dan

Tergugat IV ajukan atas saksi-saksi dipersidangan ;

NT

3. bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan adalah pemilik atas sebidang tanah seluas + 1500 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Siata, Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta Hibah No.281 tanggal 18 April

1990

dari

PT.EKA DURA INDONESIA, termasuk tanah yang

4. bahwa

ILA

terletak di Dusun IV, Tanjung Kramat, Desa Pangkalan Siata ; Keterangan saksi-saksi

tersebut

saling mendukung

dan

berkaitan memperkuat semua dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan

5. bahwa

AD

dengan tegas tetapi dalam faktanya majelis hakim tidak fair ; majelis hakim keliru dan mengada-ada karena seharusnya

majelis Hakim membaca kembali surat gugatan yang diajukan oleh

NG

Penggugat dimana antara sebelas surat

ganti rugi

seluas 23,9 Ha

disebutkan dalan bukti P-5 s/d P-15 ; 6. bahwa pertimbangan tersebut rekayasa

dari majelis hakim

karena

PE

dalam bukti P-6 adalah surat pernyataan melepaskan hak atas tanah a.n Gading seluas 1 Ha sementara nama orang tua Tergugat I adalah Abdullah Banta bukan Gading ; 7. bahwa

majelis hakim

dalam

hukumnya selalu mengikuti

perkara

a quo dalam pertimbangan

dan membenarkan semua dalil

yang

digunakan sebagai dasar gugatan penggugat ; 8. bahwa

majelis

hakim

dalam

pertimbangan

putusan

No.

12/Pdt.G/2015/PN.STB tanggal 16 Desember 2015 telah dengan nyata memperlihatkan

adanya keberpihakan


majelis hakim

kepada


ME DA N

Penggugat/tergugat d.R sebagaimana dalam pertimbangan putusan pada hal 84 poin 3 (bukti P-44 ) ;

9. bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang sesat dengan tanpa terlebih dahulu membaca bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan majelis hakim hal – 89 dan putusan majelis hakim

juga

sangat salah

dan menyesatkan

GI

karena telah mencampur adukan fakta bukti surat yang diajukan oleh

ING

Penggugat terlihat dalam pertimbangannya hal 94 alinea ke – 2 ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Banding

telah

mengemukakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : 1. bahwa Terbanding menolak semua memori banding yang dibuat dan

2. bahwa saksi-saksi

NT

diajukan oleh Pembanding / Tergugat II ; yang diajukan

oleh Tergugat II

tidak satupun

mengetahui batas-batas tanah milik Pembanding, bahkan keseluruhan bukti-bukti tertulis yang diajukan tergugat II tidak disebutkan batas-

3. bahwa

ILA

batas milik Tergugat I dan II ;

tidak benar Terbanding merusak, menebang dan membuldozer

tanah milik Pembanding ;

AD

4. bahwa Terbanding menolak

dengan tegas dalil Pembanding pada

butir 5 halaman 5 ; 5.

bahwa Terbanding tidak pernah menyerobot tanah terperkara dan

NG

diperoleh Terbanding

dari PT.Eka Dura

Indonesia

secara

Hibah

berdasarkan Akta Hibah No.281 tanggal 18 April 1990 ( vide bukti P–4 )

PE

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara perdata No.211/PDT/2016/PT.MDN dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 12/Pdt.G/2015/PN.STB tanggal 16

Desember

2015 serta memori banding

dari

Terbanding

Pengadilan

Tinggi berpendapat ; Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 No.10 / SK – TARS / III / 2015 yang memberi Kuasa MILA WINATA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Karimun Aromatics sebagai Direktur Utama, sedang yang menerima Kuasa ;



2.DONALD PANGARIBUAN, SH 3.PAUL E.R SIMANJUNTAK, SH. 4.NISMAR RUMENGAN, SH 5.MERWIN R.P SILALAHI, ST, SH

ME DA N

1.T.A RONALD SIMANJUNTAK, SH.MH

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan

1.ISMAIL

GI

terhadap ;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

ING

2.SURATIN selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; 3.KUSNO ARIFIN selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ; 4.NGATIRIN selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

NT

5.SULAIMAN, SH selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti Surat Kuasa Khusus tersebut di atas hanya mencantumkan nama para pihak yang berperkara saja

secara rinci

objek tanah

perkara

tidak

tentang letak, luas dan batas- batas

tanah

ILA

mencantumkan

(subjek), sedangkan

perkara dalam surat kuasa tersebut ;

AD

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2015 ditanda tangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat

atas

dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 ;

NG

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis Hakim tingkat banding, oleh karena dalam Surat Kuasa tersebut tidak menyebutkan secara khusus letak objek tanah perkara dengan lengkap ( dalam surat kuas a quo sama maka menurut

hukum

Surat Kuasa

Khusus

PE

sekali tidak menyebutkan )

tertanggal 30 Maret 2015 tersebut tidak memenuhi syarat dan sah sebagai surat kuasa khusus ( Putusan M.A No.116 K / SIP / 1973 / tanggal 16 September 1975 ) ; Menimbang, bahwa selain tidak disebutkan objek tanah perkara dalam surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas objek perkara yang dikuasai sehingga

surat gugatan

penggugat

tidak sempurna

Para Tergugat ,

sebagaimana

surat

gugatan yang memenuhi menurut hukum acara perdata ;



ME DA N

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi

berpendapat

Surat Gugatan

yang diajukan

oleh Kuasa

Hukum

berdasarkan Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Stabat

GI

tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.STB tidak dapat

ING

dipertahankan lagi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa

biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan

NT

dibebankan kepada Penggugat sekarang Terbanding ;

Mengingat

dan memperhatikan

peraturan

per – Undang-undangan

ILA

yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima

permohonan

AD

--

banding

dari

Pembanding

semula

Tergugat II ;

Membatalkan

putusan

NG

--

Desember

2015

Pengadilan Negeri Stabat

tanggal

16

Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.STB yang dimohonkan

--

PE

banding tersebut ;

Menyatakan

MENGADILI SENDIRI gugatan

Penggugat

tidak dapat

diterima ( Niet

Onvankelijke Verklaard ) ;

--

Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



ME DA N

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUM’AT tanggal 02 SEPTEMBER 2016 oleh kami BANTU GINTING, SH selaku Ketua Majelis dengan AMSAR YOENAGA, SH.MH. dan ABDUL FATTAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 28 JUNI 2016 Nomor.211/PDT/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan JUM’AT

tanggal

GI

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari 16 SEPTEMBER 2016 diucapkan dalam sidang terbuka

ING

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi

NT

tersebut akan tetapi tanpa dihadiri opleh kedua belah pihak yang berperkara ;

ILA

Hakim Anggota :

Ttd

Ttd

BANTU GINTING, SH

NG

AD

1. AMSAR YOENAGA, SH.MH

Ttd

Hakim Ketua :

PE

2. ABDUL FATTAH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI Ttd

ROSELINA, SH



ME DA N

Rincian biaya perkara:

Meterai

: Rp.

6.000,-

Redaksi

: Rp.

5.000,-

Pemberkasan

: Rp.139.000,-

GI

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

ING

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA PENGADILAN TINGGI MEDAN PANITERA,

BASTARIAL,SH.MH.

PE

NG

AD

ILA

NT

NIP. 19560821 198603 1 003.



PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents