ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 380/PDT/2015/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
GI
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
ING
berikut dalam perkara antara:
AlMARHUM SUMINO, laki-laki, 54 tahun, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2008, oleh karena itu
NT
dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yaitu : Hj. ERNI HERAWATI (ISTERI), perempuan, umur 52 tahun, H.NURUL HAKIM (Anak), laki-laki, umur 24
ILA
tahun, NURUL HABIBI (Anak), laki-laki, umur 21 tahun, NURUL WAHYU RIZKY (Anak), perempuan, umur 16 tahun, PUTRI BALQIS AR RAUDAH (Anak), perempuan, umur 9 tahun, PUTRI BALQIS
NG AD
AR RAUDIAH (Anak), perempuan, umur 9 tahun, keseluruhannya beralamat di Jl. Garuda No. 108, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANDRI
ALAMSYAH HARAHAP,
PE
SH. dan HAMDANI, SH, Para Advokat dari Law Firm SANDRI & ASSOCIATES Kantor
beralamat
di Jalan Kol. A.E Kawilarang d/h Nibung Raya No. 72 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat; Lawan
SUPARNO EDDY GAUTAMA, Laki-laki 63 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Garuda No. 77-A, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan,
memberikan
kuasa
kepada
Kota HALIM
RAMADHANI, SH, ADENAN LUBIS, SH, HARTON BADIA SIMANJUNTAK, SH dan RAHMAT, SH, Advokat, berkantor pada HALIM RAMADHANI, SH & REKAN di Jalan Guru Patimpus No. 1 T Medan,
ME DA N
-2-
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari
2014,
selanjutnya
disebut
sebagai
Terbanding semula Penggugat;
GI
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
ING
dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
NT
12 Februari 2014
Negeri Medan pada tanggal 13 Februari 2014
dalam Register Nomor
65/Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: : Bahwa semasa hidupnya pada tahun 2006, Tergugat pernah memohon
ILA
1.
pinjaman uang kepada Penggugat untuk menambah modal Tergugat dalam pengadaan pulsa dan pembelian lift untuk PT. Indosat, sehubungan
Bahwa atas permohonan pinjaman dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang dilakukan melalui pentransferan uang, berdasarkan :
Formulir Transfer Uang (RTGS) pada Bank Mandiri bertanggal 12 April 2006 oleh Penggugat ke Nomor rekening 022.162.5144 milik Sumino
PE
2.
NG AD
dengan pekerjaan Tergugat sebagai pengusaha;
di Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Formulir Transfer Uang pada Bank Mandiri bertanggal 12 April 2006 oleh Penggugat ke Nomor rekening 022.162.5144 milik Sumino di Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Formulir Transfer Uang pada Bank Mandiri bertanggal 29 April 2006 oleh Penggugat ke Nomor rekening 022.162.5144 milik Sumino di Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Formulir Transfer Uang pada Bank Mandiri bertanggal 01 Mei 2006 oleh Penggugat ke Nomor rekening 022.162.5144 milik Sumino di
ME DA N
-3-
Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Slip Pemindahan Dana Antar Rekening pada Bank Central Asia (BCA) bertanggal 29 November 2006 oleh Penggugat ke Nomor rekening
GI
022.162.5144 milik Sumino di Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh
ING
3.
juta rupiah) tersebut adalah pinjaman sementara yang akan dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat semasa hidupnya pernah memberikan jaminan berupa :
1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta
NT
rupiah), yang ditandatangani oleh Sumino.
1 (satu) lembar bilyet giro No. GED 368465 pada Bank Rakyat
ILA
Indonesia sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh Sumino. 1 (satu) lembar bilyet giro No. BB 539656 pada Bank Central Asia Rp.
NG AD
350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Sumino. 4.
Bahwa atas pinjaman tersebut, Tergugat semasa hidupnya telah mencicil pinjamannya tersebut kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, dengan perincian sebagai berikut : Dicicil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana pada
PE
bulan Februari 2008 diikuti dengan pengembalian 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh Tergugat.
Dicicil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan April 2008.
Sehingga jumlah uang yang baru dikembalikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 5.
Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, Tergugat ternyata meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2008, dan meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu Hj. ERNI HERAWATI
dan 5 (lima) orang anak yaitu, H. NURUL
HAKIM, Laki-laki, umur 24 tahun, NURUL HABIBI, Laki-laki, umur 21 tahun, NURUL WAHYU RIZKY, Perempuan, umur 16 tahun, PUTRI BALQIS AR RAUDAH, Perempuan, umur 9 tahun, PUTRI BALQIS AR
ME DA N
-4-
RAUDIAH, Perempuan, umur 9 tahun, yang mana secara hukum menjadi ahli waris dari Tergugat. 6.
Bahwa sebelum Tergugat dikebumikan, istri Tergugat (ahli waris Tergugat) yaitu Hj. ERNI HERAWATI ada mengatakan kepada para tetangga akan
7.
GI
melunasi seluruh utang dari Alm. SUMINO;
Bahwa setelah 2 (dua) bulan sejak Alm. Sumino meninggal dunia, istri
ING
Tergugat (ahli waris Tergugat) yaitu Hj. ERNI HERAWATI pernah menjumpai Penggugat dan menanyakan tentang kebenaran pinjaman uang tersebut, dan istri Tergugat bermaksud untuk melunasi pinjaman tersebut dengan mencicil, dimana istri Tergugat tersebut kemudian
NT
menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dan menawarkan penyelesaian pinjaman uang tersebut kepada Penggugat dengan cara mencicil dan pada saat itu
8.
ILA
Penggugat menyetujuinya;
Bahwa sejak penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, para ahli waris
9.
NG AD
Tergugat tidak pernah lagi mencicil sisa pinjaman uang tersebut; Bahwa ahli waris Tergugat telah menjual sebahagian asset ataupun harta warisan dari Tergugat berupa gudang yang terletak di Jalan Garuda Kota Medan yang saat ini sudah menjadi perumahan “Luxor Garuda” dengan nilai lebih kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dimana hal ini diketahui oleh Penggugat karena ahli waris Tergugat(istri) pernah
PE
meminta tolong kepada Penggugat untuk mencarikan pembeli gudang tersebut;
10. Bahwa walaupun pihak Tergugat telah mendapatkan hasil dari penjualan gudang tersebut, namun pihak Tergugat tidak juga mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya kepada Penggugat; 11. Bahwa berdasarkan Pasal 1048 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan : “Penerimaan suatu warisan dilakukan dengan tegas atau secara diamdiam; hal itu dilakukan dengan tegas, bila seseorang, dalam surat otentik atau di bawah tangan, menamakan dirinya ahli waris atau mengambil kedudukan ahli waris; kesediaan menerima itu dilakukan secara diamdiam, bila ahli waris itu melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan itu, dan dia kiranya hanya berwenang untuk itu dalam kedudukannya sebagai ahli waris.”
ME DA N
-5-
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1100 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan :
“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan
GI
apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”
13. Bahwa oleh karena perbuatan ahli waris dari Tergugat yang telah
ING
melakukan penjualan asset/harta warisan serta menikmati warisan milik Tergugat, maka secara hukum ahli waris Tergugat tersebut telah menerima warisan dan juga ikut memikul pembayaran utang dan beban – beban lain yang ditinggalkan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam
NT
Pasal 1100 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tersebut di atas; 14. Bahwa oleh karena Alm. Sumino semasa hidupnya hanya mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta
ILA
rupiah), ditambah dengan penyerahan uang oleh istri Tergugat (ahli waris Tergugat)sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari jumlah total keseluruhan utang Tergugat yang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus
NG AD
lima puluh juta rupiah), sehingga masih ada sisa pinjaman uang sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang menjadi kewajiban dari pihak Tergugat untuk mengembalikan/melunaskan sisa pinjaman tersebut;
15. Bahwa oleh karena para ahli waris Tergugat tersebut tidak melanjutkan pelunasan sisa pinjaman uang tersebut, maka Penggugat telah berulang
PE
kali meminta baik secara lisan maupun secara tulisan kepada ahli waris Tergugat untuk membayar/melunasi sisa pinjaman uang tersebut, namun tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya; 16. Bahwa sepengetahuan Penggugat, pada kenyataannya para ahli waris Tergugat mempunyai kesanggupan untuk melunasi seluruh sisa pinjaman uang tersebut kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat masih memiliki asset/harta warisan yang dinikmati oleh para ahli warisnya, yaitu : Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya, yang terletak dengan Jalan Garuda No. 108, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Beberapa unit rumah kontrakan/ rumah sewa di jalan Garuda Kota Medan. Uang hasil penjualan asset/harta warisan berupa gudang di Jalan Garuda Kota Medan yang kini sudah menjadi Perumahan “Luxor
ME DA N
-6-
Garuda” dengan nilai penjualan lebih kurang dari Rp. 2.000.000.000,(dua milyar rupiah).
1 (Satu) unit kenderaan mobil merek Toyota type Avanza, warna silver, Nomor Polisi BK 1157 QD.
GI
Satu unit kenderaan Sepeda Motor, merek Yamaha, type Mio, warna Putih-Biru, Nomor Polisi BK 6549 ADL.
ING
Usaha mobil rental.
17. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat untuk melunasi sisa pinjaman uang tersebut, maka perbuatan tersebut sangat
NT
merugikan Penggugat sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); 18. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
ILA
tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut : 15.1. Kerugian Materiil :
NG AD
Berupa sisa pinjaman uang sebesar : Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Kehilangan keuntungan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang rata – rata setiap tahunnya sebesar 6 % (enam persen), atau 6 % x Rp.
PE
380.000.000,- = Rp. 22.800.000,- x 6 tahun = Rp. 136.800.000.(seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 15.2. Kerugian Immateriil Dengan tidak dilunasinya pinjaman uang tersebut, mengakibatkan tersitanya waktu serta Penggugat tidak dapat berpikir dengan tenang dan konsentrasi Penggugat
dalam menyelesaikan permasalahan
pinjaman uang tersebut, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 19. Bahwa oleh karena tidak dilakukannya pelunasan/pembayaran sisa pinjaman uang tersebut, telah terbukti adalah perbuatan melawan hukum
ME DA N
-7-
(onrechtmatige daad) dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia – sia serta karena adanya dugaan kuat para ahli waris Tergugat hendak memindahtangankan harta Tergugat, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita
GI
jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas kekayaan Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak, yaitu sebagai berikut :
ING
a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Garuda No. 108, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.
NT
b. 1 (Satu) unit kenderaan mobil merek Toyota type Avanza, warna silver, Nomor Polisi BK 1157 QD, c. Satu unit kenderaan Sepeda Motor, merek Yamaha, type Mio,
ILA
warna Putih-Biru, Nomor Polisi BK 6549 ADL. 20. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti – bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 Rbg/180 ayat 1 HIR, Penggugat
NG AD
mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi; 21. Bahwa selain itu penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai
PE
menjalankan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik. MAKA :
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan, agar berkenan mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan : 1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan atas permohonan pinjaman uang berdasarkan :
Formulir Transfer Uang (RTGS) pada Bank Mandiri bertanggal 12 April 2006 oleh Penggugat ke Nomor rekening 022.162.5144 milik Tergugat di Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
ME DA N
-8-
Formulir Transfer Uang pada Bank Mandiri bertanggal 12 April 2006 oleh Penggugat ke Nomor rekening 022.162.5144 milik Tergugat di Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Formulir Transfer Uang pada Bank Mandiri bertanggal 29 April 2006
GI
oleh
ING
Penggugat ke Nomor rekening 022.162.5144 milik Tergugat di Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Formulir Transfer Uang pada Bank Mandiri bertanggal 01 Mei 2006 oleh Penggugat ke Nomor rekening 022.162.5144 milik Tergugat di
NT
Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Slip Pemindahan Dana Antar Rekening pada Bank Central Asia (BCA)
ILA
bertanggal 29 November 2006 oleh Penggugat ke Nomor rekening 022.162.5144 milik Tergugat di Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp.
NG AD
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah sah menurut hukum ; 3.
Menyatakan
perbuatan
pihak
Tergugat
yang
tidak
melakukan
pembayaran/pelunasan sisa pinjaman uang sebesar Rp. 380.000.000,(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang
PE
4.
diletakkan atas harta kekayaan Tergugat berupa : a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Garuda No. 108, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. b. 1 (Satu) unit kenderaan mobil merek Toyota type Avanza, warna silver, Nomor Polisi BK 1157 QD, c. Satu unit kenderaan Sepeda Motor, merek Yamaha, type Mio, warna Putih-Biru, Nomor Polisi BK 6549 ADL. 5.
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Materiil :
ME DA N
-9-
a. Berupa sisa pinjaman uang sebesar : Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
b. Kehilangan keuntungan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp.
GI
380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang rata – rata setiap tahunnya sebesar 6 % (enam persen), atau 6 % x Rp. 380.000.000,- = Rp. 22.800.000,- x 7 tahun = Rp. 159.600.000.-
ING
(seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) c. Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa pengacara semuanya berjumlah tidak
Kerugian Immateriil
NT
kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Dengan tidak dilunasinya pinjaman uang tersebut, mengakibatkan
ILA
tersitanya waktu serta Penggugat tidak dapat berpikir dengan tenang dan konsentrasi Penggugat
dalam menyelesaikan permasalahan
pinjaman uang tersebut, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk
6.
NG AD
uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik.;
Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta
PE
7.
merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi; 8.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;
Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi
tanggal
12 Juni 2014
pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;
DALAM KONPENSI :
I.
DALAM EKSEPSI :
A. PENGGUGAT KELIRU DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN HUKUM PARA AHLI WARIS DALAM PERKARA A QUO :
ME DA N
- 10 -
Bahwa apabila dipelajari dengan cermat, teliti dan seksama keseluruhan dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka dapat diketahui dengan jelas dan terang bahwasanya didalam Gugatannya tersebut Penggugat telah keliru dalam menentukan kedudukan hukum para Ahli waris Almarhum SUMINO dalam perkara a quo ;
Bahwa adapun kekeliruan Penggugat secara jelas dan nyata terlihat dari
GI
dalil Penggugat pada halaman 1 yang menyatakan sebagai berikut :
ING
“Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :
Almarhum SUMINO, Laki-Laki, 54 Tahun, agama islam, telah meninggal dunia pada tanggal19 Juni 2008, oleh karena itu dalam hal ini diwakili oleh
NT
ahli warisnya yaitu : Hj. Erni Herawati (Istri), Perempuan, umur 52 tahun, H. NURUL HAKIM (Anak), Laki-laki, umur 24 tahun, NURUL HABIBI (Anak), Laki-laki, umur 21 tahun, NURUL WAHYU RIZKY (Anak), Perempuan, umur 16 tahun, PUTRI BALQIS AR RAUDAH (Anak), Perempuan, umur 9
ILA
tahun,PUTRI BALQIS AR RAUDIAH (Anak), perempuan, umur 9 tahun, yang keseluruhannya beralamat di Jl. Garuda No. 108, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut
NG AD
sebagai………….......................................................................TERGUGAT.” Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat diatas, secara terang menunjukkan bahwasanya Penggugat secara sadar mengetahui bahwa
selain selain
meninggalkan seorang istri In Casu Hj. Erni Herawati sebagai salah seorang ahli waris, ada 2 orang anak laki-laki pewaris yakni H. NURUL HAKIM (Anak) dan NURUL HABIBI (Anak), yang merupakan anak-anak dari
PE
Almarhum Sumino yang sudah dewasa (“sudah berumur 21 tahun atau lebih”) sehingga secara juridis, masing-masing ahli waris yang sudah dewasa tersebut telah dapat melakukan tindakan hukum secara sendirisendiri In Casu untuk menentukan sikap terkait atas hak dan kewajiban masing-masing Ahli Waris (sesuai dengan porsinya) dalam penerimaan warisan dari Pewaris ;
Bahwa hal tersebut diatas erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 1045 serta Pasal 1050 KUHperdata (BW) yang menegaskan sebagai berikut : Pasal 1045 :
“Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya”
Pasal 1050 :
“Jika berbagai waris berbedaan pendapat tentang menerima atau tidak menerimanya suatu warisan, maka yang satu dapat menerima warisan itu, sedangkan yang lain menolaknya”
ME DA N
- 11 -
Bahwa dengan adanya pemberian opsi oleh Undang-undang kepada masing-masing Ahli Waris untuk menentukan pilihan sikap dalam menerima atau tidak menerimanya suatu warisan, maka dalam suatu peristiwa pewarisan dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :
penuh warisan tersebut ; 2. Ia dapat menolak warisan ;
GI
1. Seorang ahli waris dapat menerima atau juga dinamakan menerima
ING
3. ia dapat menerima secara benificiar (“menerima dengan syarat”) Bahwa berdasarkan pengaturan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sangat tidak tepat apabila didalam Gugatan a quo Penggugat mendudukkan
NT
keseluruhan Ahli Waris dari Almarhum SUMINO dalam satu kedudukan hukum sebagai Tergugat, sebab ke - 3 orang dari para Ahli waris Almarhum SUMINO tersebut adalah merupakan orang-orang yang telah dewasa dan berhak untuk melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri atas penentuan
ILA
sikap dalam menerima atau tidak menerimanya suatu warisan dari Almarhum SUMINO ;
Bahwa seyogyanya, kedudukan hukum para ahli waris dalam perkara a quo
1.
NG AD
diklasifikasikan sebagai berikut : Hj. Erni Herawati, yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atau selaku orang tua ( ibu kandung ) dari anak-anaknya yang masih di bawah umur :
NURUL WAHYU RIZKY, Laki-laki, Umur 16 Tahun ;
PE
PUTRI BALQIS AR RAUDAH, Perempuan, Umur 9 Tahun ;
PUTRI
BALQIS AR RAUDIAH, Perempuan, Umur 9
Tahun ;
Berkedudukan sebagai………………………………………...………...”TERGUGAT – I”
2.
H. NURUL HAKIM, Ahli waris yang telah berumur ± 24 tahun (“dewasa”)
berkedudukan
sebagai…………………….................................…….”TERGUGAT – II” 3.
NURUL HABIBI, Ahli waris yang telah berumur ± 21 tahun (“dewasa”) berkedudukan sebagai…TERGUGAT – III”
Bahwa dalam hal proses penyelesaian perkara a quo dihubungkan dengan ketentuan 1045 serta 1050 KUHPerdata, maka pengklasifikasian kedudukan Para Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas, sangat lah penting di dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan adanya pengklasifikasian
ME DA N
- 12 -
tersebut terungkap dengan jelas keputusan dari masing-masing ahli waris dalam menentukan sikap atas harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris ;
Bahwa dengan tidak membeda-bedakan kedudukan hukum Para Ahli waris selaku Para Tergugat di dalam perkara
a quo, maka patut dan sangat
beralasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
GI
yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (“Niet onvantkelijke verklaard”) :
ING
B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT, KABUR DAN TIDAK JELAS (“EXCEPTIO OBSCUR LIBELS”) :
Bahwa secara formill suatu gugatan haruslah disusun secara cermat, jelas
sehingga
dapat
NT
dan terang mengenai keseluruhan rangkaian perbuatan hukum yang terjadi secara
jelas
mendeskripsikan
suatu
persoalan/
permasalahan hukum yang sedang dipermasalahkan atau disengketakan ;
Bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat pada point 1 dalil Posita
ILA
Gugatannya telah mendalilkan bahwasanya kegiatan peminjaman uang oleh Alm. SUMINO dilakukan untuk pengadaan pulsa dan pembelian lift untuk PT. Indosat , sehubungan dengan pekerjaan Alm. SUMINO sebagai
NG AD
Pengusaha ;
Bahwa akan tetapi didalam Gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengungkap secara jelas mengenai dasar dilakukannya peminjaman uang tersebut, apakah kegiatan peminjaman uang tersebut dilakukan oleh Alm. SUMINO dalam kapasitasnya selaku Pimpinan Perusahaan rekanan PT. Indosat ataukah peminjaman tersebut dilakukan hanya untuk dan atas
PE
nama kepentingan pribadi Alm. SUMINO ; Bahwa kejelasan mengenai dasar peminjaman tersebut, secara juridis sangatlah penting guna mengetahui dan menentukan pihak mana saja yang secara hukum bertanggung-jawab dalam kegiatan pengembalian pinjaman uang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dikarenakan apabila peminjaman tersebut dilakukan dalam kapasitasnya selaku Pimpinan Perusahaan, maka secara juridis yang bertanggung jawab untuk melakukan pengembalian pinjaman tersebut adalah Perusahaan tersebut sendiri (“selaku badan Hukum”) dan sebaliknya apabila peminjaman tersebut dilakukan untuk dan atas nama kepentingan pribadi Alm. SUMINO, maka kegiatan pengembalian pinjaman tersebut tunduk kepada ketentuanketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia ; Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas dasar peminjaman uang tersebut, maka terlihat dengan jelas dan terang bahwasanya Gugatan Penggugat a quo telah disusun secara tidak cermat, kabur dan tidak jelas
ME DA N
- 13 -
sehingga hal ini mengakibatkan tidak terungkap dengan jelas hubungan hukum yang terbentuk atau terjalin antara Penggugat dengan para ahli waris Alm. SUMINO sehubungan dengan kegiatan peminjaman uang tersebut, oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus
GI
perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (“Niet
II. DALAM POKOK PERKARA : Bahwa Tergugat
ING
onvantkelijke verklaard”) :
menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan
Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Februari 2014 tersebut, terkecuali terhadap hal-hal
NT
yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini ; Bahwa segala uraian-uraian yang telah dikemukan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis mohon dimasukkan dalam uraian pokok perkara ini;
ILA
Bahwa benar Tergugat-Tergugat adalah para ahli waris dari Alm. SUMINO yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2008 ; Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Gugatan
NG AD
Penggugat tentang hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, hal ini dikarenakan Tergugat Hj. Erni Herawati selaku Istri dari Alm. SUMINO sama sekali tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat dan/ataupun memberikan persetujuan kepada suami Tergugat In Casu Alm. SUMINO untuk melakukan peminjaman uang kepada Penggugat ;
PE
Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara tegas mengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perkawinan, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) yang menegaskan : “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”, hal tersebut kemudian ditegaskan pula dalam ketentuan norma Pasal
79 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang
berbunyi sebagai berikut: 2. “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. 3. “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. dan dikarenakan Para Tergugat merupakan subyek hukum yang beragama Islam, maka secara juridis tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) :
ME DA N
- 14 -
Bahwa selanjutnya ketentuan norma Pasal 86 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan :
1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian
GI
juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Bahwa Ketentuan Norma Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
ING
menegaskan :
(1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama”.
NT
Bahwa Ketentuan Norma Pasal 36 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan :
(1)“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.
ILA
Bahwa berdasarkan ketentuan norma-norma hukum sebagaimana tersebut diatas, maka apabila suatu perikatan hutang-piutang dilakukan oleh seseorang yang telah berkeluarga, haruslah perikatan tersebut dilakukan
NG AD
oleh salah satu pihak (“suami atau isteri”) dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (“suami atau isteri”), oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadi hutang bersama(“hutang untuk kepentingan keluarga”), sehingga apabila di dalam dikemudian hari ternyata pihak yang berhutang (‘suami atau isteri’) tidak sanggup untuk melakukan pembayaran hutang maka kewajiban pembayaran
PE
hutang tersebut dibebankan kepada Harta Bersama, hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam ketentuan norma Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan : “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”; Bahwa akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satu pihak (“suami atau isteri”) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pihak lainnya (‘suami-isteri”), maka secara juridis, hutang tersebut
tidaklah
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
harta
dari
pasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat pula diambil pelunasannya dari harta bersama (“akibat tidak adanya persetujuan”), hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam ketentun norma Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan : “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masingmasing” hal ini sejalan dan selaras dengan Putusan Mahkamah Agung
ME DA N
- 15 -
Register Nomor : 2691 PK/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa, “Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri”;
Bahwa pada faktanya mengenai hutang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat Hj. Erni Herawati selaku Istri dari Alm. SUMINO sama
GI
sekali tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat dan/ataupun memberikan persetujuan kepada suami Tergugat In Casu Alm.
ING
SUMINO untuk melakukan peminjaman uang kepada Penggugat, dan selain itu semasa hidupnya pun Alm. SUMINO sama sekali tidak pernah menceritakan dan/memberitahukan kepada Tergugat Hj. Erni Herawati bahwasanya Almarhum ada mempunyai hutang kepada Penggugat, oleh
NT
karenanya jelas secara fakta hukum membuktikan bahwasanya Tergugat Hj. Erni Herawati dalam hal ini sama sekali tidak mengetahui akan hal-ihwal mengenai adanya hutang kepada Penggugat ;
ILA
Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka seandainya pun –quod non- Alm. SUMINO ada melakukan peminjaman uang kepada Penggugat (“sebagaimana didalilkan oleh Penggugat”), maka
NG AD
secara fakta hukum hutang tersebut merupakan hutang yang dilakukan secara pribadi oleh Almarhum tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari Tergugat Hj. Erni Herawati selaku isteri. Bahwa dengan demikian pula, berdasarkan Ketentuan Norma Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka hutang yang dibuat/dilakukan oleh Almarhum tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Tergugat selaku
PE
Isteri, secara juridis hutang tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta dari Tergugat atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat pula diambil
pelunasannya
dari
harta
bersama
(“akibat
tidak
adanya
persetujuan”); Bahwa benar pada saat sebelum pemakaman jenazah dilakukan, Tergugat Hj. Erni Herawati melalui perwakilan keluarga ada menyampaikan kepada para tetangga bahwasanya “siapa yang ada memiliki hutang-piutang dengan Almarhum agar menghubungi keluarga Almarhum”, hal ini bukanlah sematamata ditujukan kepada Penggugat saja melainkan kepada setiap orang yang merasa ada tersangkut hutang-piutang dengan Almarhum dan secara kebiasaan pemberitahuan tersebut adalah merupakan hal yang lazim dilakukan oleh setiap keluarga yang sedang ditimpa kemalangan berupa meninggalnya salah satu anggota keluarga tersebut ;
ME DA N
- 16 -
Bahwa pada saat setelah pemakaman jenazah dilakukan, selanjutnya ada beberapa orang yang datang menyampaikan bahwasanya mereka ada mempunyai piutang maupun hutang dengan Almarhum (“dalam hal ini termasuk juga Penggugat”), dan terhadap hutang-hutang yang nilainya relatif kecil maka Tergugat segera membayarkan hutang-hutang tersebut dengan
GI
mempergunakan uang yang dimiliki oleh Tergugat pada saat itu ; Bahwa setelah peristiwa Penggugat menjumpai Tergugat Hj. Erni Herawati
ING
yang menyampaikan bahwasanya Almarhum ada memiliki hutang kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dalam keadaan yang kalut setelah ditinggal mati oleh suaminya, kemudian Tergugat Hj. Erni Herawati
(“sebagimana
yang
NT
menjumpai Penggugat untuk mencoba membayar hutang Almarhum dikatakan
oleh
Penggugat
tersebut”)
dengan
menyerahkan uang pegangan yang dimiliki oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (# dua puluh juta rupiah #) terlebih dahulu serta
ILA
sisanya akan dibayar dengan cara mencicil menurut kemampuan Tergugat ; Bahwa pada saat itu, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa pada dasarnya Tergugat sama sekali tidak mengetahui tentang adanya
kepada
NG AD
hutang Almarhum kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat meminta Penggugat
agar
menunjukkan
bukti-bukti
tentang
adanya
peminjaman uang yang dilakukan oleh Almarhum kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memperlihatkannya ; Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat tetap melakukan pembayaran cicilan hutang tersebut kepada Penggugat melalui anak Penggugat yang
PE
bernama ICA yakni sebesar Rp. 500.000,- (# lima ratus ribu rupiah #) setiap bulannya, pembayaran tersebut telah Tergugat lakukan sesuai dengan kemampuan Tergugat dikarenakan setelah Almarhum meninggal dunia, Tergugat sama sekali tidak ada penghasilan dan oleh karenanya untuk menutupi kebutuhan hidup Tergugat beserta dengan anak-anak maka Tergugat memfungsikan kamar dan ruangan-ruangan di rumah tempat tinggal Tergugat sebagai tempat kost ; Bahwa setelah pembayaran dengan mencicil tersebut berlangsung selama 7 bulan, kemudian muncul adanya keganjilan dikarenakan Penggugat tetap tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti peminjaman uang tersebut kepada Tergugat, hal ini berdasarkan pengalaman Tergugat sangat berbeda sekali dengan hutang-hutang almarhum lainnya dimana setiap hutang yang akan dibayar selalu didasari oleh adanya bukti-bukti atas adanya hutang tersebut, sehingga kemudian Tergugat memutuskan untuk tidak melanjutkan proses
ME DA N
- 17 -
pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (# lima ratus ribu rupiah #) setiap bulannya kepada Penggugat ;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya
GI
kepada Penggugat;
Bahwa benar Tergugat telah melakukan penjualan atas sebidang tanah milik
ING
Tergugat yang terletak dijalan Garuda, Kota Medan (“saat ini telah menjadi perumahan Luxor Garuda”), akan tetapi keseluruhan uang hasil penjualan tersebut telah Tergugat pergunakan untuk membayar hutang-hutang
NT
Almarhum di Bank, bahkan pada faktanya hasil penjualan tanah tersebut tidak mencukupi untuk menutupi jumlah hutang Almarhum di Bank tersebut ; Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 point 16, dikarenakan Tergugat sama sekali
ILA
tidak ada memiliki beberapa unit rumah sewa/kontrakan, dan pada faktanya yang ada tersisa pada saat ini hanya rumah induk sebagai satu-satunya tempat tinggal Tergugat beserta anak-anak dan kemudian untuk menutupi
NG AD
kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak yang masih kecil, maka kamar dan ruangan-ruangan di rumah tempat tinggal Tergugat tersebut, Tergugat fungsikan sebagai tempat kost ; Bahwa begitu pula halnya dengan dengan dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza, warna silver, Nomor Polisi BK 1157 QD, 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor, Merek Yamaha,
PE
Type Mio, warna Putih Biru, Nomor Polisi BK 6549 ADL, Usaha mobil rental serta tuduhan menikmati uang hasil penjualan tanah (“luxor Garuda”) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (# dua milyar rupiah #) adalah sama sekali tidak benar ;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas yang membuktikan bahwasanya kamar-kamar dan ruangan-ruangan di rumah tempat tinggal Tergugat tersebut telah Tergugat fungsikan sebagai tempat kost, maka dalam perkara ini sangat tidak relevan bagi Penggugat untuk menduga dan menuduh Tergugat hendak mengalihkan rumah tersebut, serta selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang membuktikan bahwasanya
1 (satu) unit
kendaraan mobil merek Toyota Avanza, warna silver, Nomor Polisi BK 1157 QD, 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor, Merek Yamaha, Type Mio, warna Putih Biru, Nomor Polisi BK 6549 ADL, bukanlah kepunyaan Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan norma pasal 261 ayat (1) R.Bg serta Surat Edaran Mahmakah Agung (SEMA) R.I No. 5 tahun
ME DA N
- 18 -
1975 Perihal Sita Jaminan (“Conservatoir Beslag”), bersama ini Tergugat menolak
dengan
tegas
sita
jaminan
(“Conservatoir
Beslag”)
yang
dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan dwangsom (uang paksa) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara
GI
ini, dikarenakan secara juridis berdasarkan ketentuan Pasal 606 a dan 606 b Rv, penerapan/pemberlakuan lembaga dwangsom (uang paksa) tidak boleh
ING
dijatuhkan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang ; Bahwa demikian pula mengenai putusan serta-merta (“uitvoerbaar bij voorraad”) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo, dengan
NT
berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. No. 4 Tahun 2001, maka dengan ini Tergugat menolak secara tegas permohonan Penggugat tersebut ;
Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan argumentasi hukum
ILA
sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti dengan jelas bahwasanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya maka cukup beralasan hukum bagi Tergugat-Tergugat untuk
NG AD
memohon kehadapan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI :
Bahwa Gugatan Rekonpensi ini timbul oleh karena adanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan yang
PE
terdaftar dengan Register Nomor
65/Pdt.G/2014/PN.Mdn di Pengadilan
Negeri Medan ;
Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini terjadi perubahan status dan kedudukan para pihak dimana Tergugat dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonpensi ;
Bahwa segala uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam Konpensi secara mutatis-mutandis mohon dimasukkan dalam uraian posita dalam Gugatan Rekonpensi ini ;
Bahwa pada prinsipnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara tegas mengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perkawinan, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) yang menegaskan : “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”, hal tersebut kemudian ditegaskan pula dalam
ME DA N
- 19 -
ketentuan norma Pasal 79 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :
2. “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.
GI
3. “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Bahwa selanjutnya ketentuan norma Pasal 86 ayat (1) dan (2) Kompilasi
ING
Hukum Islam (KHI) menegaskan :
(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
NT
(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Bahwa Ketentuan Norma Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan :
Bersama”.
ILA
(1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
Bahwa Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
NG AD
menegaskan :
(1)“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Bahwa berdasarkan ketentuan norma-norma hukum sebagaimana tersebut diatas, maka apabila suatu perikatan hutang-piutang dilakukan oleh seseorang yang telah berkeluarga, haruslah perikatan tersebut dilakukan
PE
oleh salah satu pihak (“suami atau isteri”) dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (“suami atau isteri”), oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadi hutang bersama(“hutang untuk kepentingan keluarga”), sehingga apabila di kemudian hari ternyata pihak yang berhutang (‘suami atau isteri’) tidak sanggup untuk melakukan pembayaran hutang maka kewajiban pembayaran hutang tersebut dibebankan kepada Harta Bersama, hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam ketentuan norma Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama” ; Bahwa akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satu pihak (“suami atau isteri”) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pihak lainnya (‘suami-isteri”), maka secara juridis, hutang tersebut
tidaklah
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
harta
dari
pasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambil
ME DA N
- 20 -
pelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat pula diambil pelunasannya dari harta bersama (“akibat tidak adanya persetujuan”), hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam ketentun norma Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan : “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-
GI
masing” ;
Bahwa akan tetapi pada faktanya di dalam perkara a quo, Penggugat dalam
ING
rekonpensi In Casu Hj. Erni Herawati selaku Istri dari Alm. SUMINO sama sekali tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Tergugat dalam rekonpensi dan/ataupun memberikan persetujuan kepada suami Penggugat dalam Rekonpensi In Casu Alm. SUMINO untuk melakukan peminjaman
NT
uang kepada Tergugat dalam rekonpensi, bahkan semasa hidupnya pun Alm. SUMINO sama sekali tidak pernah menceritakan dan/memberitahukan kepada
Penggugat
dalam
rekonpensi
bahwasanya
Almarhum
ada
ILA
mempunyai hutang kepada Tergugat dalam rekonpensi, oleh karenanya jelas secara fakta hukum membuktikan bahwasanya Penggugat dalam Rekonpesi dalam hal ini sama sekali tidak mengetahui akan hal-ihwal
NG AD
mengenai adanya hutang Alamarhum kepada Tergugat dalam rekonpensi ; Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka seandainya pun –quod non- Alm. SUMINO ada melakukan peminjaman uang kepada Tergugat dalam rekonpensi, maka secara fakta hukum hutang tersebut merupakan hutang yang dilakukan secara pribadi oleh Almarhum tanpa
sepengetahuan
ataupun
persetujuan
dari
Penggugat
dalam
PE
rekonpensi In Casu Hj. Erni Herawati selaku isteri ; Bahwa dengan demikian pula, berdasarkan ketentuan norma Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka hutang yang dibuat/dilakukan oleh Almarhum tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat dalam rekonpensi selaku Isteri, secara juridis hutang tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta dari Penggugat dalam rekonpensi atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat pula diambil pelunasannya dari harta bersama (“akibat tidak adanya persetujuan”) ; Bahwa dikarenakan keseluruhan Para Ahli Waris Almarhum SUMINO beragama Islam, maka secara hukum tunduk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana diatur dalam Buku II tentang “HUKUM KEWARISAN” ; Bahwa ketentuan Norma Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan sebagai berikut :
ME DA N
- 21 -
1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai ; b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, c.
termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang ;
d. menyelesaikan wasiat pewaris ;
GI
e. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. 2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris
ING
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya Bahwa ketentuan Pasal 171 Huruf D Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta peninggalan, yakni “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik
NT
yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya” dan selanjutnya Ketentuan Norma Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan : (1) “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta
ILA
bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. dengan demikian maka adapun bagian harta warisan dari almarhum adalah separuh dari harta
isteri ;
NG AD
bersama setelah terlebih dahulu disisihkan separuh hak dan/atau bagian
Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban
pewaris
hanya
terbatas
pada
jumlah
atau
nilai
harta
peninggalannya, jelas secara juridis menunjukkan bahwasanya ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang pewaris sebatas pada harta
PE
peninggalan pewaris, ahli waris tidak berkewajiban menggunakan harta pribadinya sendiri untuk membayar utang-utang pewaris, sehingga pada dasarnya, dalam hal harta warisan tidak mencukupi untuk membayar utang pewaris, maka para ahli waris dapat saja menolak seluruh warisan atau membayarkannya sebatas pada harta peninggalan pewaris ; Bahwa setelah Almarhum meninggal dunia, Para Ahli Waris telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris yakni mengurus dan melakukan pemakaman Pewaris serta melakukan pembayaran atas hutang-hutang Pewaris terutama terhadap hutang-hutang yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara hukum ; Bahwa selama ini Penggugat dalam rekonpensi telah berusaha untuk melunasi seluruh hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum, baik hutang kepada orang-orang pribadi maupun hutang kepada Bank-Bank, akan tetapi ternyata jumlah hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum jauh lebih besar daripada harta peninggalan Almarhum (“Pewaris”), sehingga
ME DA N
- 22 -
dalam hal ini harta yang tinggalkan oleh Almarhum (“Pewaris”) tidak cukup untuk menutupi atau melunasi seluruh hutang-hutang pewaris, bahkan selama ini untuk pembayaran hutang tersebut sebagian besar telah dipakai atau berasal dari harta milik Penggugat dalam rekonpensi :
Bahwa kemudian, dengan segala kerendahan hati ini Penggugat dalam
GI
rekonpensi menyampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini
ING
bahwasanya pada saat ini sudah tidak ada lagi harta peninggalan dari Pewaris yang dapat dipergunakan untuk menutupi hutang-hutang pewaris ; Bahwa pada saat ini adapun satu-satunya harta Penggugat dalam
NT
rekonpensi yang ada hanyalah rumah induk yang terletak di Jalan Garuda No. 108, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan sebagai satu-satunya tempat tinggal Penggugat dalam rekonpensi beserta anak-anak, yang kemudian untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-
ILA
hari serta biaya pendidikan anak-anak yang masih kecil, maka kamar dan ruangan-ruangan di rumah tempat tinggal Penggugat dalam rekonpensi tersebut, Penggugat dalam rekonpensi fungsikan sebagai tempat kost ;
NG AD
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, membuktikan secara jelas dan terang bahwasanya dalam hal ini Penggugat dalam rekonpensi telah melaksanakan kewajiban Penggugat dalam rekonpensi terhadap pewaris, akan tetapi harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang-hutang pewaris sehingga
secara hukum berdasarkan
ketentuan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka dibenarkan
PE
bagi Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayarkan hutang-hutang pewaris hanya sebatas pada harta peninggalan pewaris saja ; Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penguggat d.r/Tegugat d.k memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut : 1.
Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan Hutang yang dibuat oleh Alm. SUMINO kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k adalah merupakan hutang pribadi Alm. SUMINO ;
3.
Menyatakan
demi
hukum
bahwa
tanggung
jawab
Penggugat
d.r/Tergugat d.k selaku Ahli waris untuk membayar hutang-hutang Pewaris (Alm. SUMINO) hanya sebatas pada harta Peninggalan Pewaris saja ;
ME DA N
- 23 -
4.
Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;
Atau : Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (“Ex aequo et bono”) ;
GI
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mdn
DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk
ILA
sebagian ; 2.
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk
NT
ING
tanggal 11 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Menyatakan menurut hukum Alm. Sumino berhutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima
NG AD
puluh juta rupiah), sudah dibayar sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga jumlah hutang Alm. Sumino yang belum dibayar sebesar Rp. 750.000.000 – Rp. 370.000.000 = Rp.380.000.000,(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ; 3.
Menyatakan menurut hukum
perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi tidak melakukan pembayaran/pelunasan pinjaman (hutang)
PE
sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) ; 4.
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
5.
Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;
DALAM REKONVENSI
Menolak
gugatan
rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi untuk seluruhnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
ME DA N
- 24 -
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 25 Nopember 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 11 Nopember 2014, permohonan
GI
banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula
Membaca
memori
ING
Penggugat pada tanggal 1 Juli 2015; banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Tergugat tertanggal 6 Agustus 2015, yang diterima di
NT
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Agustus 2015; Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 September 2015, yang diterima di
ILA
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2015; Membaca
Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan
NG AD
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 6 Juli 2015, dan tanggal 3 Agustus 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke
PE
Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada prinsipnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM KONVENSI : -
Menolak GugatanPenggugat/Terbandinguntukseluruhnya.
DALAM REKONVENSI :
-
Mengabulkan
Gugatan
Rekonpensi
penggugat
untukseluruhnya ; -
Menyatakan
Hutang
yang
dibuat
ME DA N
- 25 -
oleh
Alm.
d.r/Tergugat
SUMINO
d.k
kepada
Tergugatd.r/Penggugat d.k adalah merupakan hutang pribadi Alm. SUMINO; -
Menyatakan demi hukum bahwa tanggung jawab penggugatd.r/Tergugat d.k
GI
selaku Ahli waris untuk membayar hutang-hutang Pewaris (Alm. SUMINO) hanya sebatas pada harta peninggalan Pewaris saja ;
-
ING
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;
Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain,
NT
mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum
ILA
Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada prinsipnya membantah semua dalil-dalil dalam memori banding Pembanding semula
NG AD
Tergugat, dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama; Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan
PE
hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama, yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 11 Nopember 2014, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-
ME DA N
- 26 -
hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini
GI
ditingkat banding;
ING
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 65/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 11 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan
NT
harus dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
ILA
peradilan tersebut dibebankan kepadanya;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
-
Mengadili:
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
-
NG AD
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
PE
65/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 11 Nopember 2014, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Januari 2016 nomor : 380/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim
ME DA N
- 27 -
Anggota serta BAIK SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
ttd
GI
ttd
DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.
ttd 2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.
ING
1. H. DASNIEL, SH.
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
NG AD
1. Meterai
Jumlah
ttd BAIK SITEPU, SH.
ILA
Perincian Biaya :
NT
Panitera Pengganti,
Rp. 150.000,-
PE
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. PANITERA,
Hj. MERI ULFA, SH.MH. NIP. 195703011985032002.
