PENGADILAN TINGGI MEDAN

Nomor: 371/PDT/2016/PT.MDN.

N

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Medan

ED A

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IM

1. Syarifuddin Sirait, Lahir di Sei Nadoras, tanggal 3 Maret 1969, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Koperasi KPKS Kesepakatan Ambar, bertempat tinggal di

Kabupaten Asahan;

GG

Dusun IV Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge 2. Arisman Sitorus, Lahir di Gunung Melayu, tanggal 1 Juli 1977, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Sekretaris Ketua Koperasi KPKS Kesepakatan Ambar, bertempat tinggal di

TIN

Dusun I Desa Gotting Sidodadi Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;

3. Parlin Manik, Lahir di Silau Jawa, tanggal 19 Maret 1971, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan

N

Bendahara Koperasi KPKS Kesepakatan Ambar, bertempat tinggal di Dusun I Desa Gotting Sidodadi Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

ILA

Kabupaten Asahan;

Bertindak selaku Pengurus Koperasi Petani Kelapa Sawit (KPKS) Kesepakatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husni Thamrin

AD

Tanjung, S.H. dan Mhd. Adlin Ginting, S.H.,M.H., Advokat dari Kantor Hukum Husni Thamrin Tanjung & Rekan, beralamat kantor di Jl. Jend. Abdul Haris Nasution No. 88 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

PE

NG

tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding/ semula Para Penggugat; Lawan

Parningotan Samosir, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewargaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Besar Gotting Sidodadi Dusun III Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan; dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Purnowidodo, S.H., Bahren Samosir, S.H. dan Ramadhan Syahputra, S.H., Advokat/Penasihat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 371/PDT/2016/PT.MDN.

Hukum pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat di

N

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015,

Pengadilan Negeri tersebut ;

ED A

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran

bersangkutan dengan perkara tersebut;

2016 dan surat-surat yang

IM

Nomor 52/Pdt.G/2015/PN-Kis. tanggal 28 Juni

GG

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan dari para Penggugat tanggal 1 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 1 Desember 2015 dalam Register Nomor 52/PDT.G/2015/PN.Kis

TIN

dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Koperasi Petani Kelapa Sawit (KPKS)

Kesepakatan

dengan

Badan

Hukum

Nomor:

503/BH/KDK.2.0/518.3/050/IX/02, Tanggal 2002 dimana para Penggugat Pengurus

baik

N

selaku

sebagai

Ketua,

Sekretaris

dan

Bendahara

ILA

berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan/Kepengurusan Tanggal 25 Juli 2013;

2. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga koperasi Petani Kelapa Sawit (KPKS) Kesepakatan Pasal 7 Ayat k. yang berbunyi" Dalam

AD

melaksanakan operasional KPKS Kesepakatan Pengurus memiliki tugas, tanggung jawab, Hak dan kewajiban untuk : Berwenang mewakili organisasi apabila terjadi perkara yang berhubungan dengan KPKS Kesepakatan:

NG

3. Bahwa Koperasi Kesepakatan terdaftar dalam PIR DIP 85/86, yang memiliki anggota yang terbagi dalam Kelompok satu seluas 49.24 Hektar, dengan petani sebanyak 34 orang, Kelompok dua, seluas 63,40 Hektar dengan anggota petani sebanyak 38 orang, Kelompok 3 seluas 57,20 Hektar

PE

dengan jumlah petani sebanyak 31 orang, kelompok IV, seluas 50,18 Hektar, dengan jumlah petani 29 orang, dan kelompok lima seluas, 54 Hektar, dengan jumlah petani 32 orang;

4. Bahwa pada tahun 2015, terakhir pada tanggal 21 Nopember 2015 Para Penggugat dipanggil oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge sehubungan Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 371/PDT/2016/PT.MDN.

dengan adanya Laporan Parningotan Samosir (Tergugat) dengan Nomor

N

Polisi : LP/13/11/2015/SU/Res Ash/Sek BP Mandoge, Tanggal 23 Februari 2015, dengan laporan tindak pidana pencurian buah sawit sebagaimana

ED A

dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHPidana;

5. Bahwa adapun dasar dari laporan Tergugat adalah Tergugat mengaku ada menerima Surat kuasa dari Julianus Butar-Butar pada Tahun 1982;

6. Bahwa Perkara tindak pidana pencurian adalah merupakan delik aduan maka secara hukum yang berhak mengaduan tindak pidana pencurian

IM

adalah pemilik barang yang dicuri dan alasan hukum Tergugat adalah adanya surat kuasa tanggal 5 januari 1982 yang mana dalam surat kuasa tersebut Tergugat ada menerima kuasa dari pemilik tanah yaitu Julianus Butar-Butar untuk mengurusi, mengerjakan dan hal-hal lain yang dianggap

GG

penting oleh sipenertima kuasa....dst (sebagaimana termuat dalam isi Surat Kuasa tanggal 5 Januari 1982 alinea ke 2);

7. Bahwa pada Tanggal 12 mei 1985 Julianus Butar-Butar telah meninggal

TIN

dunia sehingga secara hukum Tergugat sejak tanggal 12 Mei 1985 bukan lagi kuasa dari Julianus Butar- Butar karena si Pemberi kuasa telah meninggal maka berakhirlah surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1813 KUHPerdata;

8. Bahwa usia Pemberi kuasa Julianus Butar-Butar yang dalam Surat Kuasa

Julainus

N

tanggal 5 Januari 1982 tertulis 63 tahun bila dikaitkan dengan Tanggal Lahir Butar-Butar

8

September

1909

maka

usia

pada

saat

ILA

penandatanganan Surat Kuasa tersebut adalah 73 tahun bukan 63 Tahun, sehingga terlihat adanya pemalsuan identitas, dan isi pada alenia dari surat kuasa tersebut yaitu untuk mengerjakan lahan seluas lebih kurang 12 hektar

AD

sementara ukuran batas tanah tidak ada maka dengan adanya pemalsuan identitas dan isi surat kuasa yang tidak lengkap sehingga patut dinyatakan Surat kuasa tersebut cacat formil dan tidak sah;

9. Bahwa Tindakan Tergugat yang mengaku bahwa Tergugat ada hak di lokasi

NG

lahan pertanian wilayah atau lokasi V seluas lebih kurang 12 Hektar adalah suatu perbuatan melawan hukum karena nama Tergugat maupun Almarhum Julianus Butar-Butar tidak ada tercantum dalam Anggota Petani

PE

Koperasi Kesepakatan;

10. Bahwa dengan Laporan atau Pengaduan Tindak pidana pencurian yang dilakukan Tergugat pada polsek Sektor Bandar Pasir Mandoge Tanggal 24 Februari 2015, sementara surat kuasa tanggal 5 Januari 1982 sudah tidak


sak Karena sudah berakhir maka patut secara hukum Pengaduan Tergugat

N

tidak sah; 11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat pada poin 9 dan 10 tersebut diatas Para

Tergugat

yang

semena-

mena

ED A

Penggugat telah mengalami kerugian secara moriel karena perbuatan melakukan

berupa

membuat

Laporan/Pengaduan tanpa hak sehingga nama baik Para Penggugat tercemar dikalangan masyarakat khususnya masyarakat kota Kisaran sehingga kerugian moril tersebut dirasa oleh Para Penggugat tidaklah dapat

IM

diukur dengan materi atau uang akan tetapi untuk memudahkan gugatan ini maka kerugian Penggugat atas tindakan Tergugat adalah sebesar Rp. 100.000,000,- (seratus Juta Rupiah);

12. Bahwa dikhawatirkan itikad baik Tergugat tidak memenuhi keputusan ini

GG

maka Tergugat dibebankan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada para Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

TIN

13. Bahwa oleh karena perkara ini memiliki bukti-bukti yang kuat patut dan beralasan diputus dengan serta merta dan membebankan biaya perkara pada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk menetapkan Majelis Hakim

N

dan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan ini;

ILA

Bahwa gugatan ini didasarkan atas alasan-alasan hukum yang kuat dan bukti-bukti yang kuat untuk itu telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk menerima gugatan dan menyatakan

AD

dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

NG

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Kuasa Tanggal 5 Januari 1982 sudah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan sejak Tanggal 12 Mei 1985;

PE

3. Menyatakan Surat kuasa Tanggal 5 Januari 1982 tidak sah karena pemalsuan identitas; 4. Menyatakan Tindakan Tergugat yang mengaku ada hak atas tanah dilahan pertanian milik Anggota Para Penggugat dengan dasar Surat Kuasa tanggal 5 Januari 1982 adalah tindakan perbuatan melawan hukum;


5. Menyatakan Tindakan Tergugat yang melaporkan tindak pidana pencurian

N

sawit dilahan milik anggota para Penggugat di wilayah/Lokasi Ambar Kelompok V seluas 54 Hektar sebagaimana termuat dalam Daftar Petani

ED A

PIR DIP 85/86 berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 5 Januari 1982 dengan Laporan polisi Nomor: LP/13/ii/2015/SU/Resk Ash/Sek BP Mandoge, Tanggal 24 Februari 2015 adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- secara langsung dan seketika setelah putusan ini

IM

berkekuatan hokum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) bilamana lalai menjalankan isi putusan ini sebesar Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada Para Penggugat terhitung sejak gugatan ini

GG

mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsd); 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit Voerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Atau;

TIN

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca,

jawaban dari Tergugat atas gugatan para Penggugat

N

tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: TENTANG EKSEPSI.

TENTANG PERADILAN PERDATA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA

ILA

I.

DAN MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT); 1. Bahwa sesuai dengan uraian posita maupun petitum yang disusun dan

AD

diajukan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat sedang menguji: a) keabsahan Surat Kuasa antara Julianis Butar-butar dengan Tergugat, bertanggal 5 Januari 1982, dan b) keabsahan tindakan/ perbuatan Tergugat

NG

yang melaporkan tindak pidana pencurian sawit ke Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/13/11/2015/SU/Res Ash/Sek BP Mandoge, tanggal 24 Pebruari 2015;

PE

2. Bahwa jika posita nomor 8 dari Surat Gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan petitum nomor 3 yang diinginkan Para Penggugat, maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa menurut Para Penggugat Surat Kuasa antara Julianus Butar-butar dengan Tergugat tersebut tidak absah


karena terdapat pemalsuan identitas di dalamnya - in casu identitas Julianus

N

Butar-butar; 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara

ED A

Kesatuan Republik Indonesia, peristiwa atau perbuatan pemalsuan identitas dalam suatu surat merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Hukum Pidana materil - in casu tindak pidana pemalsuan surat;

4. Bahwa oleh karena itu untuk menentukan apakah Surat Kuasa, bertanggal 5

IM

Januari 1982 tersebut merupakan surat yang dipalsukan atau tidak, maka pengujiannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan Hukum Pidana formil melalui yurisdiksi peradilan pidana, bukan peradilan perdata;

GG

5. Bahwa selain itu, jika posita nomor 4 dan nomor 10 dari Surat Gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan petitum nomor 5 yang diinginkan Para\ Penggugat, maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa menurut Para

TIN

Penggugat tindakan/ perbuatan Tergugat yang melaporkan tindak pidana pencurian sawit keKepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/13/11/2015/SU/Res Ash/Sek BP Mandoge, tanggal 24 Pebruari 2015 tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

N

6. Bahwa menurut ketentuan Hukum Pidana formil, setiap orang yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan atas suatu peristiwa yang diduga

ILA

mengandung tindak pidana maka yang bersangkutan dapat melaporkannya kepada penyelidikan dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia; dan atas laporan tersebut penyelidik dan penyidik harus melakukan serangkaian

AD

tindakan

penyelidikan

mengumpulkan

alat

dan/atau

penyidikan

bukti untuk menguji

guna

mencari

dan

keabsahan laporan

yang

disampaikan seseorang tersebut; dalam hal laporan tersebut tidak cukup bukti maka penyidikan harus dihentikan, dan sebaliknya dalam hal laporan

NG

tersebut didukung dengan alat-alat bukti maka penyidikan harus dilanjutkan ke tahap penuntutan dan/atau pengadilan;

7. Bahwa dengan demikian gugatan Para Pengugat a quo yang menguji

PE

keabsahan

perbuatan/tindakan

Tergugat

yang

telah

menyampaikan

Laporan tersebut kepada Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge sangat nyata dan terang merupakan kekeliruan yang sangat fatal, karena pengujian atas keabsahan Laporan Tergugat tersebut merupakan wewenang penyidik


dalam proses penyidikan, dan ketentuan Hukum Pidana formil menyatakan

N

bahwa penyidikan merupakan bagian integral dari proses peradilan pidana; 8. Bahwa apabila Para Penggugat merasa dirugikan atas Laporan Tergugat

ED A

dan/atau tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge tersebut, maka semestinya Para Penggugat menggunakan mekanisme keberatan melalui saluran-saluran hukum yang disediakan dalam proses hukum pidana, antara lain: melalui lembaga praperadilan atau mengajukan laporan balik secara pidana terhadap

IM

Tergugat;

9. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat a quo ingin menguji keabsahan suatu peristiwa yang merupakan yurisdiksi peradilan pidana, maka sangat berdasarkan hukum jika gugatan Majelis Hakim yang

GG

memeriksa dan mengadili perkara ini Y secara perdata menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; II. TENTANG

PARA

PENGGUGAT

TIDAK

MEMILIKI

KAPASITAS

TIN

BERTINDAK SECARA HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN BIDANG TANAH TERPERKARA SELUAS 12 (DUA BELAS) HEKTAR (EXCEPTIO NON LEGITIMA PERSONA IN STANDI JUDICIO); 1. Bahwa berdasarkan Surat Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan dalam

N

perkara a quo Para Penggugat bertindak selaku Pengurus Koperasi Petani Kelapa Sawit (KPPS) Kesepakatan;

ILA

2. Bahwa dalam posita nomor 9 Surat Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut: "bahwa tindakan Tergugat yang mengaku bahwa Tergugat ada hak di lokasi lahan pertanian wilayah atau lokasi V

AD

seluas lebih kurang 12 Hektar adalah suatu perbuatan melawan hukum karena nama Tergugat maupun Almarhum Julianus Butar-Butar tidak ada tercantum dalam Anggota Petani Koperasi Kesepakatan;

3. Bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 4 Surat Gugatannya, Para

NG

Penggugat mengajukan permintaan sebagai berikut: "Menyatakan tindakan Tergugat yang mengaku ada hak atas tanah dilahan pertanian milik Anggota Para Penggugat dengan dasar Surat Kuasa tanggal 5 Januari 1982 adalah

PE

tindakan perbutan melawan hukum";

4. Bahwa sesuai dengan uraian posita maupun petitum yang disusun dan diajukan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat keberatan atas klaim/pengakuan Tergugat atas bidang tanah seluas ± 12


Ha yang menurut Para Penggugat bidang tanah seluas ± 12 Ha tersebut

N

merupakan milik anggota Para Penggugat (anggota KPKS Kesepakatan); 5. Bahwa dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa Para Penggugat

ED A

mengakui dengan tegas bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah seluas ± 12 Ha tersebut dan andai kata benar (quad non) yang memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah seluas ± 12 Ha tersebut adalah anggota Para Penggugat (anggota KPKS Kesepakatan);

IM

6. Bahwa tidak adanya hubungan hukum Para Penggugat dengan bidang tanah seluas ± 12 Ha tersebut dapat terlihat jelas dari Ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Para Penggugat (KPKS Kesepakatan);

GG

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar-nya, untuk memenuhi tujuannya Koperasi Kesepakatan meyelengarakan usaha berupa pembelian dan penjualan hasil bumi pertanian, penyaluaran sembako, simpan pinjam, pupuk

dan

obat-obatan

TIN

penjualan

dan

penyediaan

barang-barang

kebutuhan anggota;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga-nya, untuk mencapai tujuannya

Koperasi

Kesepakatan

berusaha

menumbuhkan

dan

mengembangkan KPKS Kesepakatan baik secara kuantitas maupun

N

kualitas, membangun kemandirian usaha, mengadakan pendidikan tentang perkoperasian, memberikan pelayanan konsultasi, promosi, publikasi, pinjaman

ILA

dokumentasi

terhadap

anggota

dan

mendorong

serta

mengembangkan usaha anggota dengan pelayanan pinjaman kepada anggota;

AD

9. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Para Penggaugat tersebut, sangat nyata bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah milik anggota-anggotanya, termasuk bidang tanah seluas ± 12 Ha yang menjadi objek perkara dalam gugatan

NG

Para Penggugat;

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah milik anggota-anggotanya, termasuk bidang tanah

PE

seluas ± 12 Ha yang menjadi objek perkara dalam gugatan Para Penggugat, maka secara hukum Para Penggugat tidak memiliki kapasitas bertindak untuk mengajukan gugatan a quo;

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas bertindak secara hukum untuk mengajukan gugatan a quo karena Para Penggugat


tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah seluas ± 12 Ha yang

N

menjadi objek perkara a quo, maka sangat berdasarkan hukum jika gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke

ED A

verklaard);

TENTANG POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala dalil yang dikemukakan pada bagian Tentang Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari, dan oleh karena itu

IM

mohon dianggap secara mutatis mutandis telah dikemukakan Tergugat, pada bagian Jawaban Tentang Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugat,

GG

tanggal 1 Desember 2015 kecuali terhadap dalil Gugatan yang diakui oleh Tergugat secara jelas, nyata dan utuh kebenarannya; 3. Bahwa tidak benar dalil surat gugatan Para Penggugat yang menyatakan

TIN

Koperasi Kesepakatan terdaftar dalam PIR DIP 85/86, karena nyatanya Para Penggugat (KPKS Kesepakatan) didirikan pada tanggal 22 Juni 2002 dan disahkan pada tanggal 24 September 2002, bahkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Para Penggugat, ternyata Para Penggugat sama sekali tidak ada memiliki hubungan hukum dengan

N

PIR DIP 85/86;

4. Bahwa hubungan Para Penggugat dengan PIR DIP 85/86 adalah

ILA

dikarenakan para peserta PIR DIP 85/86 masuk menjadi anggota Para Penggugat;

5. Bahwa benar Tergugat membuat Laporan Polisi atas terjadinya tindak

AD

pidana pencurian buah kelapa sawit, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/13/11/2015/SU/Res Ash/Sek BP Mandoge, tanggal 24 Pebruari 2015 dan atas Laporan Polisi tersebut Kepolisian Resor Asahan telah menetapkan Jaiman Sirait, dkk yang merupakan pekerja Para

NG

Penggugat sebagai Tersangka tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHPidana;

6. Bahwa merupakan kekeliruan dalil surat gugatan Para Penggugat yang

PE

menyatakan tindak pidana pencurian merupakan delik aduan, karena menurut hukum pidana tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHPidana adalah delik umum yang tanpa ada pengaduan dari pihak korban Kepolisian dapat melakukan penyidikan terhadap perbuatan pencurian tersebut;


7. Bahwa tidak benar dalil surat gugatan Para Penggugat yang menyatakan

N

Surat Kuasa tanggal 5 Januari 1982 yang diberikan oleh Juliabus Butarbutar kepada Tergugat telah berakhir, karena meskipun bentuknya surat

ED A

kuasa namun dalam surat tersebut terdapat clausula penyerahan bidang tanah seluas ± 12 Ha milik Julianus Butar-butar tersebut kepada Tergugat; 8. Bahwa tidak benar dalil surat gugatan Para Penggugat yang menyatakan bidang tanah seluas ± 12 Ha yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik anggota Para Penggugat;

IM

9. Bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas ± 12 Ha yang dahulu terletak di lorong Ambar, Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, sekarang terletak di Dusun III, Desa Gotting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan

GG

dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Hutan Marsungsang, sekarang berbatas dengan Atok Ultop Manurung, Panitir Manurung,

TIN

Dodal Manurung, Rerak Manurung;

- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Hutan Silandeong, sekarang berbatas dengan tanah H. Sani Manurung; - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Sonar Manurung, sekarang berbatas dengan tanah Kahar;

N

- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Salimin Tambunan, sekarang berbatas dengan tanah Sahrial Amri;

ILA

10. Bahwa kepemilikan Tergugat atas bidang tanah seluas ± 12 Ha tersebut di atas didasarkan atas penyerahan dari Juliaus Butar Butar sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa tanggal 5 Januari 1982 dan penyerahan

AD

tersebut telah mendapat persetujuan dari anak-anak Julianus Butar-butar, sesuai dengan Surat Pernyatan tanggal 24 April 2015;

11. Bahwa dasar kepemilikan Julianus Butar Butar atas bidang tanah seluas ± 12 Ha yang menjadi objek sengketa adalah didasarkan pada alas hak

NG

berupa SuratKeterangan Tanah, tanggal 20 Pebruari 1979, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Silau Jawa dan diketahui oleh Camat Bandar Pasir Mandoge dengan Register Nomor: 547/3/Ket/1979., tanggal 21 Pebruari

PE

1979;

12. Bahwa dahulunya pada tahun 1980 tanah-tanah pertanian masyarakat Desa Silau Jawa (sekarang Desa Gotting Sidodadi) dijadikan Pemerintah sebagai program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan Bapak Angkat PTPN V


Kebun Huta Padang dengan janji bidang tanah masyarakat yang dijadilan

N

lahan PIR akan tetap menjadi milik dari pemilik tanah; 13. Bahwa bidang tanah milik Tergugat (dahulunya milik Julianus Butar-butar)

ED A

yang menjadi objek sengketa juga turut dijadikan lahan PIR, akan tetapi setelah dijadikan lahan PIR bidang tanah tersebut ternyata tidak diberikan hak kepemilikannya pada Julianus Butar-butar, melainkan didaftar sebagai tanah eks hutan dan hasilnya di jadikan pendapatan Kas Desa Silau Jawa; 14. Bahwa akibat tidak diberikannya hak kepemilikan atas bidang tanah yang

IM

menjadi objek sengketa pada Julianus Butar-butar, maka dalam pengurusan untuk memperoleh haknya kembali atas bidang tanah objek sengkata, maka Julianus Butar-butar memberikan kuasa pada Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tanggal 5 Januari 1982;

GG

15. Bahwa oleh karena pemilik lahan yang sebenarnya tidak terdaftar sebagai peserta PIR, maka dalam upaya untuk penyelesaian masalah tersebut Dirjen Perkebunan Depertemen Pertanian menerbitkan Surat Nomor:

TIN

PL.810/E8.838/12.1992., tanggal 8 Desember 1992 yang pada pokonya memerintahkan Pimpinan Proyek PIR agar lahan PIR tidak dialihkan menjadi tanah Kas Desa dan agar segera menyelesaikan konversi atas lahan yang dijadikan Kas Desa kepada petani pemilik lahan; 16. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri R.l. melalui Surat Nomor:

N

525/20/SJ., tanggal 4 Januari 1994 juga telah memerintahkan kepada Gubernur Sumatera Utara agar segera menyelesaikan konversi atas 432 Ha

ILA

lahan PIR LOK Asahan DIP 1985/1986 dan tidak mengalihkannya menjadi tanah Kas Desa sesuai dengan dan berpedoman kepada surat Dirjen Perkebunan

Depertemen

Pertanian

Nomor:

PL.810/E8.838/12.1992.,

AD

tanggal 8 Desember 1992; 17. Bahwa selanjutnya atas surat Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur Sumatera

Utara

melalui

suratnya,

masing-masing

Surat

Nomor:

525/967/PPD/110/1/1993., tanggal 15 Pebruari 1993 dan Surat Nomor:

NG

525/572/PPD/101/1/94., tanggal 17 Pebruari 19914 telah memerintahkan Bupati Asaha untuk segera melaksanakan Surat Mendagri Nomor: 525/20/SJ., tanggal 4 Januari 1994 agar segera menyelesaikan konversi

PE

atas 432 Ha lahan PIR LOK Asahan DI P 1985/1986 dan tidak mengalihkannya menjadi tanah Kas Desa sesuai dengan dan berpedoman kepada

surat

Dirjen

Perkebunan

Depertemen

Pertanian

Nomor:

PL.810/E8.838/12.1992., tanggal 8 Desember 1992;


18. Bahwa selanjutnya Pimpinan Proyek PIR Lokal Asahan melalui Surat

N

keputusanya Nomor: 05.3/KPTS/17/1995., tanggal 24 Juli 1995 yang pada pokonya membatalkan sebanyak 216 Kepala Keluarga nama-nama petani

ED A

yang telah didaftar dengan tidak sesuai pemilik lahan yang sebenarnya; 19. Bahwa meskipun nama-nama petani yang telah didaftar dengan tidak sesuai pemilik lahan yang sebenarnya telah dibatalkan oleh Pimpinan Proyek PIR, akan tetapi bidang tanah milik Tergugat tetap tidak didaftarkan sebagai milik Tergugat;

IM

20. Bahwa kemudian setelah Para Penggugat didirikan dan beranggotakan para peserta PIR DIP 1985/1986, Para Penggugat dengan cara memanipulasi data nama petani peserta PIR mengkliem bahwa bidang tanah milik Tergugat yang menjadi objek terperkara merupakanbidang tanah anggota

GG

Para Penggugat, sehingga Para Penggugat terus menerus memanen buah kelapa sawit yang berada diatas tanah milik Tergugat tersebut, melalui para pekerjanya;

TIN

21. Bahwa akibat dari tindakan pekerja Para Penggugat yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Tergugat tersebut, maka Tergugat menggunakan hak Tergugat sebagai warga negara melaporkan perbutan tersebut sebagai perbuatan tindak pidana pencurian kepada Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge;

N

22. Bahwa oleh karena kepemilikan Tergugat atas bidang tanah seluas ± 12 Ha yang menjadi objek sengketa didasarkan pada alas hak yang sah dan diakui

ILA

secara hukum dan oleh karena Tergugat sama sekali tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

AD

DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat Dalam Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Para Penggugat Konpensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi:

NG

2. Bahwa segala dalil yang dikemukakan pada bagian dalam konpensi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari, dan oleh karena itu mohon dianggap secara mutatis mutandis telah dikemukakan Penggugat

PE

Rekonpensi pada bagian dalam rekonpensi ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas ± 12 Ha serta tanaman buah kelapa sawit yang berada di atasnya, yang dahulu terletak di lorong Ambar, Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, sekarang terletak di Dusun III, Desa


Gotting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan,

N

dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Hutan Marsungsang,


ED A

sekarang berbatas dengan Atok Ultop Manurung, Panitir Manurung,

- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Hutan Silandeong, sekarang berbatas dengan tanah H. Sani Manurung;

- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Sonar Manurung, sekarang

IM

berbatas dengan tanah Kahar;

- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Salimin tambunan, sekarang berbatas dengan tanah Sahrial Amri;

4. Bahwa, dahulunya pada tahun 1980 bidang tanah milik Penggugat

GG

Rekopensi (dahulunya milik Julianus Butar-butar) yang menjadi objek sengketa dijadikan lahan PIR, akan tetapi setelah dijadikan lahan PIR bidang tanah tersebut ternyata tidak diberikan hak kepemilikannya pada

TIN

Julianus Butar-butar, melainkan didaftar sebagai tanah eks hutan dan hasilnya di jadikan pendapatan Kas Desa Silau Jawa; 5. Bahwa sejak tahun bulan Juni 2002 hingga saat ini, Tergugat Rekopensi dengan cara memanipulasi data nama petani peserta PIR mengkliem bahwa bidang tanah milik Penggugat Rekopensi yang menjadi objek

N

terperkara merupakan bidang tanah anggota Tergugat Rekopensi, sehingga Tergugat Rekopensi terus menerus memanen buah kelapa sawit yang

ILA

berada diatas tanah milik Penggugat Rekopensi tersebut; 6. Bahwa tindakan Tergugat Rekopensi yang mengkliem dan menguasai bidang tanah milik Penggugat Rekopensi yang menjadi objek terperkara dan

AD

melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Penggugat Rekopensi tanpa hak dan izin dari Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad);

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan

NG

melawan hukum dalam perkara a quo maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika, Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat izin dari Tergugat Rekonpensi untuk menguasai dan memanen buah kelapa sawit

PE

milik Penggugat Rekopensi tetapi tanpa hak dan persetujuan dari Penggugat Rekonpensi agar dihukum untuk tidak memanen buah kelapa sawit dan menyerahkan penguasan bidang tanah terperkara kepada Penggugat Rekonpensi;


8. Bahwa, demi menjamin dipatuhinya amar putusan a quo, maka sangat

N

wajar dan berdasarkan hukum apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

ED A

rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat izin dari Tergugat Rekonpensi untuk menguasai dan memanen buah kelapa sawit milik terperkara tetapi tanpa hak dan persetujuan dari Penggugat Rekopensi, lalai untuk tidak memanen buah kelapa sawit dan menyerahkan penguasan bidang tanah terperkara

IM

Penggugat Rekopensi, terhitung sejak adanya putusan hukum dalam perkara a quo;

9. Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah mengakibatkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat

GG

Rekonpensi, sebesar Rp.5. 553.280.000,- (lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua raW delapan puluh ribu rupiah);

10. Bahwa kerugian materil yang diderita tersebut timbul sebagai akibat

TIN

Penggugat Rekonpensi tidak dapat mengambil manfaat ekonomis dari bidang tanah dan tanaman kelapa sawit objek sengketa a quo selama 15 (lima belas) tahun, 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Juni 2002 sampai dengan Desember 2016;

11. Bahwa kerugian materil dalam perkara a quo adalah sebesar Rp. 4.

N

553.280.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan uraian, berikut ini:

ILA

- Apabila 1 (satu) hektare tanaman kelapa sawit menghasilkan 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram) tandan buah sawit untuk setiap bulannya, sehingga dengan demikian selama 15 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan atau

AD

186 (seratus delapan puluh enam) bulan maka 1 (satu) hektare tanaman sawit menghasilkan 223.200 kg (dua ratus duapuluh tiga ribu dua ratus kilogram) tandan buah sawit;

NG

- Dengan demikian 12 (dua belas) hektare tanaman kelapa sawit menghasilkan 2.678.400 kg (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus kilogram) tanda buah sawit;

PE

- Harga rata-rata 1 kg (satu kilogram) tandan buah sawit senilai Rp. 1.700,(seribu tujuh ratus) per kilogram, sehingga dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 4. 553.280.000,(empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil perkalian antara 2.678.400 kg (dua juta


enamratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus kilogram) tandan buah

N

sawit dengan Rp. 1.700 (seribu tujuh ratus rupiah); 12. Bahwa sedangkan kerugian moril yang diderita dalam perkara a quo timbul

ED A

karena Penggugat Rekonpensi secara terus menerus selama 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan selalu memikirkan tanah dan tanaman kelapa sawit terperkara a quo, sehingga menjadi beban moral dan pisikis bagi Penggugat Rekonpensi;

13. Bahwa sebenarnya kerugian moril tersebut tidak dapat dinilai dengan

IM

materi, tetapi karena hukum mengharuskan adanya pengajuan tuntutan ganti kerugian moril yang dapat diukur dengan nilai mata uang, maka dalam perkara a quo Penggugat Rekonpensi menuntut ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

GG

14. Bahwa, oleh karena kerugian materil dan moril tersebut diakibatkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonpensi maka menurut hukum, Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar ganti

TIN

kerugian sebesar Rp.5. 553.280.000,- (lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sejak adanya putusan hukum dalam perkara a quo;

15. menjadi hampa begitu saja (illusoir) maka tidak berlebihan apabila

N

Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim menetapkan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta milik

ILA

Tergugat Rekonpensi, baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang rinciannya akan diajukan secara tersendiri; 16. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan segala

AD

kerendahan hati dan penuh pengharapan, Penggugat Rekonpesi memohon kemurahan Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan

NG

yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI; TENTANG EKSEPSI;

PE

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat; 2. Menyatakan Majelis Hakim Perdata tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 3. Menyatakan

Gugatan

Para

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(niet

onvankelijke verklaard) karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas


bertindak secara hukum untuk mengajukan gugatan a quo karena Para tidak memiliki

hubungan

hukum dengan

bidang

tanah

N

Penggugat terperkara;

ED A

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

IM

perkara ini; DALAM REKONPENSI; 1. Mengabulkan

gugatan

rekonpensi

seluruhnya;

Penggugat

Rekonpensi

untuk

GG

2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, sah dan berharga;

3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah adalah pemilik yang sah atas

TIN

bidang tanah seluas ± 12 Ha yang dahulu terletak di lorong Ambar, Desa Silau Jawa, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, sekarang terletak di Dusun III, Desa Gotting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit, dengan batas-batas sebagai berikut:

N

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Hutan Marsungsang, sekarang berbatas dengan Atok Ultop Manurung, Panitir Manurung,

ILA


- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Hutan Silandeong, sekarang berbatas dengan tanah H. Sani Manurung;

AD

- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Sonar Manurung, sekarang berbatas dengan tanah Kahar;

- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Salimin tambunan, sekarang berbatas dengan tanah Sahrial Amri;

NG

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menguasai bidang tanah yang menjadi objek terperkara dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang ada di atasnya tanpa hak dan izin dari Penggugat

PE

Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat izin dari Tergugat Rekonpensi untuk menguasai bidang tanah yang menjadi objek terperkara dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang ada di


atasnya tetapi tanpa hak dan persetujuan dari Penggugat Rekonpensi,

bidang tanah terperkara kepada Penggugat Rekonpensi; Tergugat

Rekonpensi

untuk

membayar

uang

paksa

ED A

6. Menghukum

N

untuk tidak memanen buah kelapa sawit dan menyerahkan penguasan

(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat izin dari Tergugat Rekonpensi untuk untuk menguasai bidang tanah yang menjadi objek terperkara dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang ada di

IM

atasnya tetapi tanpa hak dan persetujuan dari Penggugat Rekopensi, lalai untuk tidak memanen buah kelapa sawit dan menyerahkan penguasan bidang tanah terperkara kepada Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak adanya putusan hukum dalam perkara a quo;

GG

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materil dan moril sebesar Rp.5.553.280.000,- (lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika kepada

TIN

Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak adanya putusan hukum dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;

N

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik (naar goede justitie necht doen), mohon untuk menjatuhkan putusan yang

ILA

seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.52/Pdt.G/2016/PN.Kis,

AD

tanggal 28 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI:

NG

DALAM KONPENSI. Dalam Eksepsi. Menolak eksepsi Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;

PE

Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi seluruhnya; DALAM REKONPENSI - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi seluruhnya;


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

N

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan

ED A

puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Banding no.10/Akta.Pdt/2016/PN.Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Husni Thamrin Tanjung, SH. Kuasa Hukum para Pembanding/ para Pengugat, pada tanggal 1

IM

Juli 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran no.52/Pdt.G/2015/PN.Kis, tanggal 28 Juni 2016; Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat

GG

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016;

dari para Pembanding semula para

TIN

Membaca Memori Banding

Penggugat, tanggal 18 Juli 2016. Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 19 Juli 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula semula Tergugat pada tanggal 19 Juli 2016, yang pada pokoknya Memori Banding tersebut mengemukakan hal-

N

hal sebagai berikut dibawah ini:

ILA

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Pemohon Banding keberatan hanya menyangkut Pokok Perkara Gugatan dengan alasan sebagai berikut : Hakim Keliru Dalam Mempertimbangkan Dalil Gugatan Dan Bukti : Bahwa Hakim dalam amarnya Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi seluruhnya dengan alasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan putusan pada halaman 31 alinea ke 2 yang berbunyi “ Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya…dst…’;

AD

-

Bahwa Putusan tersebut telah jelas keliru karena pokok gugatan Para Penggugat adalah menyangkut mengenai Surat Kuasa yang telah gugur atau tidak berkekuatan hukum lagi;

-

Bahwa Termohon Banding mempergunakan Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 1982 dimana Pemberi kuasa Julianus Butar-Butar telah meninggal dunia pada Tahun 1985 hal mana dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat maupun Tergugat dan hal tersebut tak terbantahkan kebenarannya;

-

Bahwa dengan meninggalnya Pemberi Kuasa pada Tahun 1985 sesuai dengan bunyi Pasal 1813 KUHPerdata yang berbunyi “ pemberian

PE

NG

-


ED A

N

kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa; Bahwa Tergugat melaporkan Para Penggugat dengan tuduhan mencuri buah sawit berdasarkan Bukti T-4 hal ini dikertahui dari pihak Kepolisian dan saksi Para Penggugat juga membenarkan hal tersebut dimana dasar Tergugat karena adanya Bukti Tergugat bertanda T-2;

-

Bahwa berdasarkan tersebut sesuai dengan pasal 1813 KUHPerdata maka Tergugat tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Bukti T-2 tersebut akan tetapi hal ini tidak dibenarkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dengan alasan :

-

Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUHPerdata adalah pertimbangan keliru karena pasal tersebut Tentang akibat persetujuan sementara Pasal 1813 menyangkut Tentang bermacam-macam cara berakhirnya kuasa sebagaimana terdapat dalam pertimbangan (putusan halaman 30 Alinea ke 1);

-

Begitu juga dasar pertimbangan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3604 K/pdt/1985, Tanggal 17 Nopember 1985 dan Nomor : 731 K/Sip/1975, Tanggal 16 Desember 1975 yang mana yurisprudensi tersebut hanya menekankan pada kebebasan untuk membuat kesepakatan dan pasal 1813 KUHPerdata tidak bersifat limitatif dan juga tidak mengikat adalah suatu dasar pertimbangan yang keliru karena jelas setelah meninggalnya si pemberi kuasa maka berakhirlah kuasanya pada Tahun 1985 dan bila dihubungkan dengan pertimbangan yang menyatakan saksi jaunur Butar-Butar dan saksi Jemi Butar-butar tidak ada keberatan (pertimbangan dalam putusan halaman 30 alinea ke 3 adalah suatu yang keliru karena keberatan atau tidak keberatan Surat Kuasa telah nyata berakhir secara hukum pada Tahun 1985); Bahwa sesuai keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Jaunur Butar-Butar anak kandung dari Julianus Butar-Butar (Pemberi Kuasa) bukan mereka saja akan tetapi ada sebanyak 9 orang dan bila dihubungkan dengan bukti Tergugat Bertanda T-3 maka Surat Pernyataan tersebut tidak mengikat;

AD

-

ILA

N

TIN

GG

IM

-

NG

-

PE

-

Bahwa bukti T-3 yaitu surat Pernyataan pada saat dipertanyakan pada Jaunur Butar-Butar saksi tidak bisa menjawab apakah benar saksi mengetahui ada surat pernyataan tersebut dan pada saat saksi tersebut oleh hakim diperintahkan mencocokkan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut saksi membuat tanda tangan yang berbeda baik di surat pernyataan maupun yang ada dalam tanda Tangan KTP saksi; Bahwa begitu juga dengan bukti Tergugat sendiri yang bertanda T-12 dan T-13 lahan yang dikliem oleh Tergugat berada pada kawasan hutan akan tetapi pada saat Sidang lapangan Tergugat menunjuk lahan yang sudah ada pohon sawitnya yang mana sawit tersebut dikelola oleh para Penggugat selaku Pengurus Koperasi dalam produk (PIR) sehingga patut dan berasalan hukum Tergugat yang mengaku punya lahan akan tetapi lahan tersebut tidak jelas keberadaannya;


ED A

N

Berdasarkan hal tersebut Para Pemohon Banding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN-Kis, Tanggal 28 Juni 2016 dan selanjutnya membuat Putusan Baru dengan menyatakan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya. Atas Pengabulannya Para Pemohon Banding Ucapkan, Terima Kasih. Membaca, Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding semula Tergugat, tanggal 21 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 Juli 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya Kontra Memori Banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

IM

Tergugat asal/Terbanding sangat tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan Para Penggugat asal/Pembanding dalam perkara a quo, dan untuk itu keberatan-keberatan tersebut Tergugat asal/Terbanding tuangkan dalam Kontra

GG

Memori Banding, dengan uraian sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Kisaran telah Menerapkan Hukum dengan Benar dan Sebagaimana Mestinya, serta telah Memberikan Pertimbangan Hukum yang

TIN

Cukup dalam Memutus Perkara a quo

1. Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding seolah-olah menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran

telah keliru dalam mempertimbangkan dalil

gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding;

2. Bahwa keberatan Pembanding tersebut sangatlah tidak benar dan tidak berdasar,

N

karena Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran dalam surat putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan telah pula menerapkan hukum

ILA

yang tepat/benar atas dalil keberatan Pembanding tersebut;

3. Bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, hanyalah merupakan pengulangan

atas hal-hal yang

sudah dikemukakan oleh Pembanding dalam jawab-menjawab yang satu dan

AD

lainnya telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran dalam surat putusannya, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan a quo;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya Judex Factie Pengadilan Negeri

NG

Kisaran telah memberikan pertimbangan hukum dengan cukup secara tepat dan benar mengenai dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan pada

PE

halaman 29 sampai dengan halaman 32 surat putusannya;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya Judex Faxtie Pengadilan Negeri Kisaran telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai alat bukti yang diajukan Pembanding, sebagaimana dikutip berikut: “Menimbang, bahwa bukti surat P I, II, III -1, P I, P II, PIII-2 dan P I, II, III-3 adalah bukti-bukti surat yang tidak merupakan pembuktian langsung sebagai alas


hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, namun demikian bukti-bukti surat P I, II, III -1, P

N

I, P II, PIII-2 tersebut di atas akan mempunyai nilai pembuktian sempurna sepanjang mempunyai hubungan pembuktian dengan bukti saksi-saksi”, (surat

ED A

putusan halaman 29 alinea ke-2);

“Menimbang, bahwa bukti surat PI, II, III-5, P I, II, III-6, P I, II, III-7, PI, II, III-8, P I, II, III-9, P I, II, III-10, PI, II, III-11, P I, II, III-12, P I, II, III-13, PI, II, III-14, P I, II, III-15, P I, II, III-16, PI, II, III-17, P I, II, III-18, P I, II, III-19, PI, II, III-20, P I, II, III-21, P I, II, III-

IM

22, PI, II, III-23 adalah bukti surat yang tidak merupakan pembuktian langsung sebagai alas hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek perkara dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan surat kuasa tanggal 5 Januari 1982 (bukti surat P I, II, III-4, dan bukti T-2), sebagaimana yang didalilkan oleh

GG

Para Penggugat, maka terhadap alat bukti surat ini harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut”, (surat putusan halaman 30 alenia ke-4); “Menimbang, bahwa alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satupun yang memberikan keterangan tentang hubungan langsung

TIN

dengan kepemilikan tanah yang menjadi sengketa dan tidak ada yang mengetahui hubungan hukum dengan surat kuasa tanggal 5 Januari 1982 (bukti surat P I, II, III-4 dan bukti T-2), maka terhadap saksi-saksi Para Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut”, (surat putusan

N

halaman 30 alenia terakhir);

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa alat

ILA

bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara a quo sama sekali

tidak

memiliki

nilai

pembuktian

untuk

membuktikan

dalil

gugatan

Pembanding yang menyatakan bidang tanah objek sengketa merupakan milik

AD

Pembanding;

7. Bahwa keberatan Pembanding mengenai surat kuasa tanggal 5 Januari 1982 juga telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusannya pada

NG

halaman 29 sampai dengan halaman 30 surat putusannya, sebagaimana dikutip berikut ini: “Menimbang, bahwa bukti surat P I, II, III-4 dan bukti T-2 adalah bukti surat yang

PE

sama diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, tentang Surat Kuasa tanggal tanggal 5 Januari 1982, bahwa Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa (bukti surat P I, II, III-4 dan bukti T-2) tersebut merupakan Surat Kuasa Mutlak yang diperbolehkan dalam membuat suatu persetujuan dengan bertitik tolak dari frinsif kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata, dimana asas ini menegaskan para


pihak bebas mengatur kesepakatan yang mereka kehendaki, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu kesepakatan itu tidak

N

mengandung hal yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi

ED A

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3604 K/Pdt/1985 tertanggal 17 Nopember 1985 dan putusan ini merupakan penegasan ulang atas pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 731 K/Sip/1975 tertanggal 16 Desember 1975 yang menyatakan:

Surat kuasa mutlak, tidak dijumpai aturannya dalam KUHPerdata, namun

IM

-

yurisprudensi mengakui keberadaannya sebagai suatu syarat yang selalu diperjanjikan

menurut

kebiasaan,

-

menurut

kebiasaan

selamanya

GG

diperjanikan;

atau

Putusan Mahkamah Agung Nomor 731 K/Sip/1975 telah menegaskan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata tidak bersifat limitatif dan juga tidak mengikat, oleh karena itu jika dalam perjanjian menghendaki dapat disepakati agar pemberian

-

TIN

kuasa tidak dapat dicabut kembali;

Begitu juga meninggalnya pemberi kuasa dikaitkan dengan surat kuasa mutlak tidaklah bertentangan dengan Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUHPerdata;”

“Menimbang, bahwa dilihat dari jenisnya bukti surat P I, II, III-4 dan bukti T-2

N

tersebut adalah kuasa umum yang diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata, dimana menurut kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus

ILA

pemberi kuasa yaitu melakukan tidakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa, pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pemebri kuasa atas harta kekayaannya”

AD

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat P I, II, III-4 dan bukti T-2 tersebut, telah didukung pula oleh alat bukti keterangan saksi Jaunur butar-butar dan saksi Jemi butar-butar yang merupakan anak kandung dari Julianus butarbutar, bahwa anak-anak julianus butar-butar tidak ada yang keberatan dan tidak

NG

ada yang menuntut terhadap tanah seluas 12 (dua belas) hektar yang dimaksud dalam surat kuasa tersebut kepada Tergugat”

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas jelas bahwa surat kuasa

PE

tanggal 5 Januari 1982 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan surat kuasa tersebut merupakan kuasa mutlak dan tidaklah berakhir meskipun pihak pemberi kuasa meninggal dunia;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jelas bahwa keberatankeberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan secara


cukup dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan

N

Negeri Kisaran yang domohonkan banding a quo;

ED A

10. Bahwa oleh karena tidak terdapat tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan banding a quo, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan banding yang diajukan Pembanding a quo di tolak;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas,

maka dengan segala

IM

kerendahan hati dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan berkenan untuk menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Pembanding, dan

seterusnya

menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Kisaran,

Nomor:

Membaca

GG

52/Pdt.G/2015/PN-Kis., tanggal 28 Juni 2016. Relaas

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

perkara

Nomor:52/Pdt.G/2015/PN.Kis. kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding, tanggal 14 Juli 2016 dan kepada Kuasa para Pembanding/ para Penggugat tanggal 05 September

TIN

2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

N

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh

ILA

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa

dan mempelajari dengan seksama berkas perkara no.52/Pdt.G/2015/PN.Kis dasn turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 28 Juni 2016,

AD

no.52/Pdt.G/2015/PN.Kis serta Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat

NG

berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam Konpensi

PE

maupun dalam Rekonpensi, yang telah menolak gugatan Konpensi maupun Rekonpensi dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya bahwa para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi

tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya masing-

masing adalah pertimbangan yang tepat dan benar, karena pertimbanganpertimbangan tersebut

berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh

dari


bukti –bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah dapat

N

pihak dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding

menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim

ED A

tingkat pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis

IM

banding Hakim tingkat banding sendiri, maka Memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum yang tepat untuk dapat diterima, sedangkan Memori Banding dari Terbanding semula

GG

Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dapat diterima karena sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama , meskipun gugatan Tergugat Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi

TIN

aquo juga dinyatakan ditolak;

dalam perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 28 Juni 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

N

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan , maka Para Pembanding

semula Para Pengugat

tetap berada

ILA

dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

AD

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Voor Buitengeswesten (RBG.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang

NG

bersangkutan;

PE





MENGADILI: Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:52/Pdt.G/2016/ PN.Kis, tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding;




Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar

N

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

ED A

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari: Rabu, tanggal 18 Januari 2017, oleh kami, HJ. WAGIAH ASTUTI., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL,SH.,MH dan ADE KOMARUDIN, SH.,MHum,

masing-masing

Pengadilan

Tinggi

Medan

Nomor:

IM

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua 371/PDT/2016/PT.MDN.

tanggal

14

Desember 2016 putusan tersebut pada hari: Rabu, tanggal 25 Januari 2017

GG

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu FACHRIAL, S.H.,MHum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat.

TIN

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : ttd.

ttd.

ttd. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

N

H.DASNIEL, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ILA

ADE KOMARUDIN, SH.,MHum. PANITERA PENGGANTI

FACHRIAL, SH.,MHum.

AD

Perincian biaya:

PE

NG

1.Materai ……………… Rp6.000,00 2.Redaksi…….............. Rp5.000,00. 3.Pemberkasan ……… Rp139.000,00 Jumlah …………….Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents