ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 84/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
GI
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
ING
sebagai berikut dalam perkara antara :
PT. SAMUDRA PERKASA ABADI, yang beralamat di Jalan Bangka No. 1 Komplek Niaga Malindo KIM 1 MABAR, Medan, Utara,
selanjutnya
disebut
sebagai
NT
Sumatera
Pembanding semula Tergugat; Lawan
ILA
DEROME OLIVIER Selaku President of SEAH INTERNATIONAL., Yang beralamat di ZI DE LA TRESORERIE 62126 WIMILLE FRANCE, dalam hal ini memberi kuasa kepada JUN
NG AD
CAI, SH, M.Hum, Dkk., Para Advocad dan Konsultan Hukum dari JF & P Counsellor At Law, berkantor di Jalan Brigjend, Katamso Komplek Istana Prima II Blok F No. 4-6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal
PE
05
Agustus
2013,
selanjutnya
disebut
sebagai
Terbanding semula Penggugat;
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya bertanggal 21 April 2014 yang diterima dan didaftarkan didalam Register Perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 April 2014 dengan register No.184 /Pdt.G/ 2014/PN.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT 1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan internasional yang bergerak dalam bidang usaha perikanan dengan Produk Ikan Tuna dan telah terdaftar dengan nama SEAH INTERNATIONAL berdasarkan Hukum di Negara
ME DA N
-2-
Perancis sejak tanggal 10 Mei 1988, sebagaimana sesuai dengan Nomor Pendaftaran R.C.S Boulogne 344753181-N de Gestion 88 B 115 yang beralamat di ZI DE LA TRESORERIE-62126 WIMILLE;
2. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan internasional yang melakukan hubungan bisnis dengan Tergugat (Jual Beli Ikan Tuna), akan tetapi
merugikan Penggugat yang mana perbuatan
tersebut dilakukan dengan cara
Tidak Mencantumkan Label Pada
ING
melakukan perbuatan yang
GI
hubungan bisnis tersebut tidak berjalan dengan lancar karena Tergugat
Kemasan Produk Ikan Tuna padahal Tergugat memiliki Sertipikat tentang Pelabelan diantaranya HACCP
Certificate (Hazard Analysis And Critical
Control Point) No.101/SM/HACCP/PB/06/12 tanggal 29 Juni 2012, dan
NT
Sertipikat Kelayakan Pengolahan No. 481/12/SKP/BK/III/2012 tanggal 09 Maret 2012;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat memiliki hak untuk
ILA
mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian; II. FAKTA HUKUM
NG AD
1. Bahwa Tergugat memperkenalkan dirinya kepada Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penerimaan, pengolahan, pemasakan, pembekuan, PENGEMASAN/PELABELAN, penyimpanan beku pemuatan untuk jenis Produk Ikan Tuna Loin rebus beku yang telah terdaftar, sebagaimana sesuai dengan Sertipikat Kelayakan Pengolahan No.481/12/SKP/BK/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 dan HACCP Certificate
PE
No.101/SM/HACCP/PB/06/12 tanggal 29 Juni 2012; 2. Bahwa Tergugat menawarkan Produk Ikan Tuna kepada Penggugat dengan jenis Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Loins dan Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Shredded dan atas tawaran tersebut, Penggugat menayakan kepada Tergugat tentang kemampuannya dalam melakukan pemenuhan syarat-syarat atau spesifikasi Packaging Label terkait tawaran tersebut, yang mana kemudian Penggugat mengirimkan kepada Tergugat dokumen yang berisi syarat-syarat atau spesifikasi Packaging Label yang harus dipenuhi antara lain: a. First packaging: tuna loins in plastic Blue film (production batch, Health certificate number) b. Second packaging: cardboard packing (name of product, frozen product must be indicated, net weight of the pallet and net weight of bag unit, durability + preserving conditions, production batch, name or corporate name of the producer or of the packer or of the retailer established in the
ME DA N
-3-
European Union, Health certificate number), sebagaimana sesuai dengan dokumen FICHIE TECHNIQUE FROZEN AND PRE COOKED TUNA LOINS Nomor Ref: AV/FT/4.1.13;
3. Bahwa Tergugat menyatakan mampu untuk memenuhi semua syarat-syarat atau spesifikasi Packaging Label yang diminta oleh Penggugat yaitu
GI
Tergugat mengirimkan kembali dokumen Packaging Label yang telah ditandatangani dan di stempel, sebagaimana sesuai dengan percakapan etanggal
19
Februari
2013
antara
ING
mail
Penggugat
dan
Tergugat
(
[email protected];
[email protected]) dengan lampiran dokumen FICHIE TECHNIQUE FROZEN AND PRE COOKED TUNA LOINS Nomor Ref: AV/FT/4.1.13;
NT
4. Bahwa setelah Tergugat menandatangani dokumen FICHIE TECHNIQUE FROZEN AND PRE COOKED TUNA LOINS Nomor Ref: AV/FT/4.1.13 tentang syarat-syarat atau spesifikasi Packaging Label, maka terjadilah
ILA
kesepakatan jual beli Ikan Tuna dengan jenis Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Loins dan Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Shredded yang mana kemudian Tergugat menerbitkan PROFORMA INVOICE kepada Penggugat
NG AD
sebesar USD. 275,000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika), sebagaimana sesuai dengan surat PROFORMA INVOICE No.2/SPA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013;
5. Bahwa PROFORMA INVOICE No.2/SPA/II/2013 ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari 2013 dan kemudian ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 19 Februari 2013 yang dikirim melalui e-mail,
PE
sebagaimana sesuai dengan percakapan e-mail tanggal 19 Februari 2013 antara
Penggugat
dan
Tergugat
(
[email protected];
[email protected]); 6.
Bahwa setelah menandatangani PROFORMA INVOICE No.2/SPA/II/2013, kemudian Tergugat melakukan pengiriman Produk Ikan Tuna tersebut dari Pelabuhan Belawan
menuju
Pelabuhan Zeebrugge dan Pelabuhan
Antwerpen di Belgia, sebagaiman sesuai dengan percakapan e-mail antara Penggugat
dan
Tergugat
(
[email protected]
;
[email protected]); 7. Bahwa Produk Ikan Tuna yang dikirim melalui Pelabuhan-Pelabuhan tersebut yaitu: a. Pelabuhan Zeebrugge berupa Ikan Tuna dengan jenis Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Loins sebanyak 22.500 kg dengan harga USD 5.50 dan Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Shredded sebanyak 2.500
ME DA N
-4-
kg dengan harga USD 5.50, sebagaimana sesuai dengan Surat Commercial Invoice No. 018/SPA/III/2013 tanggal 20 Maret 2013; b. Pelabuhan Antwerpen berupa Ikan Tuna dengan jenis Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Loins sebanyak 22.500 kg dengan harga USD 5.50 dan Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Shredded sebanyak 2.500
GI
kg dengan harga USD 5.50, sebagaimana sesuai dengan Surat Commercial Invoice No. 020/SPA/III/2013 tanggal 25 Maret 2013;
ING
8. Bahwa Ikan Tuna dengan jenis Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Loins dan Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Shredded yang dikirim oleh Tergugat menuju Pelabuhan Zeebrugge dan
Pelabuhan Antwerpen
tersebut ternyata DITOLAK OLEH VETERANIAN (dokter hewan) Belgia
NT
karena tidak terdapat “Label Pada Kemasan Produk Ikan Tuna” tersebut , sebagaimana sesuai dengan Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Veteranian Belgia yaitu Dr. Filip D’Haveloose (Dierenats Belast Met
ILA
Opdracht Voor Het FAVV) tertanggal 30 April 2013 dan Dr. Myra Bos (Dierenats Belast Met Opdracht Voor Het FAVV) tertanggal 26 Juni 2013; 9. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Veteranian Belgia yaitu Dr. Filip
NG AD
D’Haveloose tertanggal 30 April 2013 menyatakan penolakan Produk Ikan Tuna tersebut disebabkan karena Tidak Mencantumkan Label Pada Kemasannya dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan mengenai Pelabelan yang ada di Uni Eropa yaitu Peraturan No. RL 97/78/EG, VO 853/2004/EG, VO 178/2002/EG, VO 882/2004/EG; 10.
Bahwa Penggugat memberitahukan dan meminta pertanggungjawaban Frozen Pre
PE
kepada Tergugat tentang Produk Ikan Tuna dengan jenis
Cooked Skip Jack Tuna Loins dan Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Shredded yang ditolak oleh Veteranian Belgia karena Tidak Mencantumkan Label Pada Kemasannya, sebagaimana sesuai dengan percakapan e-mail tanggal
02
Mei
2013
antara
Penggugat
dan
Tergugat
(
[email protected] ;
[email protected]); 11. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Tergugat berjanji dan menyatakan kepada Penggugat akan menyelesaikan permasalahan Penolakan Produk Ikan Tuna yang dilakukan oleh Veteranian Belgia, sebagaimana sesuai dengan antara
Penggugat
dan
percakapan e-mail tanggal 08 Mei 2013 Tergugat
(
[email protected];
[email protected]) yang intinya yaitu: a. Tergugat meminta sedikit waktu karena sedang meminta bantuan dari pemerintah
setempat untuk menghubungi Veteranian Belgia (dokter
hewan) di Uni Eropa;
ME DA N
-5-
b. Tergugat sedang meminta bantuan pemerintah dalam bidang hubungan internasional untuk menulis surat resmi agar kepada Veteranian Belgia terkait Produk Ikan Tuna yang ditolak tersebut;
c. Tergugat memberikan alternative kepada Penggugat untuk melakukan Pelabelan kembali Produk Ikan Tuna tersebut di Belgia yang mana
GI
menurut Tergugat hal tesebut dimungkinkan untuk dilakukan; 12. Bahwa Penggugat juga telah menunjukan itikad baik terhadap Tergugat
ING
dalam hal penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu dengan cara menghubungi Tergugat melalui telepon untuk meminta klarifikasi atau kabar terkait permasalahan penolakan, namun Tergugat selalu menyatakan kepada Penggugat agar dapat bersabar menunggu kabar baik karena
NT
pemerintah sedang melakukan proses negosiasi dengan dokter hewan di Uni Eropa, sebagaimana sesuai dengan percakapan e-mail tanggal 28 Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat (
[email protected] ;
13. Bahwa
pernyataan
ILA
[email protected]);
Tergugat
yang
memberikan
alternative
kepada
Penggugat untuk melakukan Pelabelan kembali Produk Ikan Tuna tersebut
NG AD
adalah MUSTAHIL UNTUK DILAKUKAN karena berdasarkan surat FAVV (Federal Agentschap voor de Velligheid van de Voedselketen) dari dokter hewan di Belgia menyatakan bahwa Produk Ikan Tuna tersebut tidak dapat dilakukan pelabelan kembali di negara Belgia sebab bertentangan dengan aturan Uni Eropa nomor 853/2004 mengenai kebersihan untuk produk pangan hewani tentang tanda identifikasi (label) yang harus diterapkan pada
PE
produk sebelum produk tersebut diedarkan, sebagaimana sesuai dengan surat FAVV (Federal Agentschap voor de Velligheid van de Voedselketen) tanggal 02 Juli 2013; 14. Bahwa setelah Tergugat menyatakan kepada Penggugat agar dapat bersabar menunggu kabar baik, selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi mendapat informasi dari Tergugat, dan media komunikasi yang selama ini digunakan dalam bentuk e-mail, telepon juga tidak ada tanggapan dan/atau balasan, sehingga pada akhirnya Penggugat mengirimkan fax kepada Tergugat untuk meminta informasi dan/atau kabar terkait dengan proses penyelesaian permasalahan yang dijanjikan oleh Tergugat tersebut, sebagaimana sesuai bukti pengiriman fax pada tanggal 15 dan 16 Juli 2013; 15. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan dan jawaban dari Tergugat terkait dengan proses penyelesaian permasalahan tersebut dan mengingat jangka waktu penempatan Produk Ikan Tuna yang ditolak oleh Veteranian Belgia telah lewat, serta biaya demurrage yang semakin hari bertambah besar,
ME DA N
-6-
sehingga menyebabkan Penggugat mengambil piilihan untuk mengirimkan kembali Produk Ikan Tuna ke Negara asal (Tergugat) dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pemusnahan Produk Ikan Tuna yang akan dilakukan oleh Veterania Belgia, sebagaimana sesuai dengan percakapan e-mail tanggal 28 Juni 2013;
GI
16. Bahwa segala proses transaksi terkait dengan penandatanganan dokumendokumen produk ikan tuna yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat
ING
adalah dengan menggunakan media elektronik yaitu dalam bentuk email yang mana proses transaksi tersebut mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU No, 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
NT
III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 17. Bahwa Tergugat TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PADA KEMASAN PRODUK IKAN TUNA jenis Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Loins dan
ILA
Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Shredded yang dijual kepada Penggugat, sehingga Produk Ikan Tuna tersebut ditolak oleh Veteranian Belgia, padahal Tergugat memiliki sertifikasi tentang Pelabelan yaitu Certificate (Hazard
NG AD
HACCP
No.101/SM/HACCP/PB/06/12
Analysis And
tanggal
29
Juni
Critical Control Point) 2012,
dan
Sertipikat
Kelayakan Pengolahan No. 481/12/SKP/BK/III/2012 tanggal 09 Maret 2012; dan sertifikasi tentang HACCP; 18. Bahwa
tindakan
yang
dilakukan
oleh
Tergugat
yang
TIDAK
MENCANTUMKAN LABEL PADA KEMASAN PRODUK IKAN TUNA merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmagtidaad)
PE
tersebut,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan telah berakibat merugikan kepentingan hukum bagi Penggugat; 19. Bahwa pemenuhan syarat-syarat atau spesifiksai tentang Packaging Label Produk Ikan Tuna tersebut sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat, res ipsa loquitur; 20. Bahwa perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan: a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, Tentang PANGAN yaitu;
Pada pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :
(1)Setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia
Pangan
yang
dikemas
untuk
diperdagangkan
wajib
mencantumkan label pada,didalam, dan atau dikemasan pangan. (2)Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurangkurangnya keterangan mengenai: a. nama produk;
ME DA N
-7-
b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih;
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia; e. keterangan halal; dan;
Pada pasal 31 yang menyatakan :
GI
f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.
ING
(1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat. b) Undang-Undang No. 69 Tahun 1999, Tentang LABEL dan IKLAN
NT
PANGAN yaitu;
Pada pasal 3 yang menyatakan :
(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan
ILA
keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya:
NG AD
a. nama produk;
b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia; e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.
PE
Pada pasal 26 yang menyatakan : (1) Nama
dan
alamat
pihak
yang
memproduksi
pangan
wajib
dicantumkan pada Label.
C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu: Pada pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan : (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau Label yang berisi: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia; e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.
ME DA N
-8-
(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat; IV. KERUGIAN PENGGUGAT
21. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang memiliki sertipikat pelabelan namun menjual Produk Ikan Tuna dengan Tidak Mencantumkan Label Pada
GI
Kemasannya tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar USD. 407.815,31 (empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima belas
ING
koma tiga puluh satu);
22. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang dikemukakan diatas baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat
NT
yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immaterial (moril); 23. Bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat yakni berupa kehilangan mitra usaha dan nama baik Penggugat sebagai Pengusaha
ILA
yang baik menjadi rusak, maka demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukan Gugatan ini, kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dengan bentuk uang adalah sebesar Rp.
NG AD
1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah); 24. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian dan oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena
PE
perbuatannya, selayaknya
maka
berdasarkan
perhitungan
Tergugat
memberikan
ganti
Penggugat
kerugian
sebesar
sudah USD.
407.815,31 (empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima belas koma tiga puluh satu) dengan perincian: Jenis Kerugian I. Biaya Ikan Tuna Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Loins
Jumlah USD. 275.000,
dan Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Shredded total 50.000 kg dengan harga USD 5.50 . II. Biaya perbaikan L/C LCL
USD.
678,92
III. Biaya pengiriman Ikan Tuna
USD. 12.194,49
IV. Biaya asuransi Ikan Tuna
USD.
183,57
V. Biaya pengenaan Pajak atas Ikan Tuna
USD.
57.769
VI. Biaya Demurrage
USD. 49.033,4
VII. Biaya re-export Ikan Tuna ke Belawan VIII. Biaya asuransi re-export ke Belawan IX. Biaya fobbing + documents clearing for re-export
Total keseluruhan
GI
X. Biaya bunga
ME DA N
-9-
USD.
7.975
USD.
183,93
USD.
1.131
USD.
3.666
USD. 407.815,31
ING
25. Bahwa Penggugat meragukan itikad baik Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara aquo, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar (moratorium) Rp.5.000.000,-/hari keterlambatan terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan
NT
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melaksanakan putusan ini;
26. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula
ILA
menurut hukum Pengadilan Negeri Medan memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini; 27. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam Gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang
NG AD
berlaku dengan dilengkapi bukti- bukti yang cukup serta tidak terbantahkan dan oleh karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan rasa keadilan dan kepastian hukum; 28. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon
PE
kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak; 29. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 HIR / 191 RBG sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi (uit voerbar bij voorraad) atau peninjauan kembali; V. TUNTUTAN Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: 1.
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3.
Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar :
ME DA N
- 10 -
a. IMMATERIIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) b. MATERIIL sebesar USD. 407.815,31 (empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima belas koma tiga puluh satu), dengan perincian: Jenis Kerugian
Jumlah
USD. 275.000,
GI
I. Biaya Ikan Tuna Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Loins dan Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Shredded total
ING
50.000 kg dengan harga USD 5.50 . II. Biaya perbaikan L/C LCL III. Biaya pengiriman Ikan Tuna
678,92
USD. 12.194,49 USD.
183,57
V. Biaya pengenaan Pajak atas Ikan Tuna
USD.
57.769
VI. Biaya Demurrage
USD. 49.033,4
NT
IV. Biaya asuransi Ikan Tuna
USD.
USD.
7.975
VIII. Biaya asuransi re-export ke Belawan
USD.
183,93
IX. Biaya fobbing + documents clearing for re-export
USD.
1.131
X. Biaya bunga
USD.
3.666
NG AD
ILA
VII. Biaya re-export Ikan Tuna ke Belawan
Total keseluruhan
4.
USD. 407.815,31
Menyatakan dokumen-dokumen berupa FICHIE TECHNIQUE FROZEN AND PRE COOKED TUNA LOINS Nomor Ref: AV/FT/4.1.13 dan PROFORMA INVOICE No.2/SPA/II/2013 adalah mengikat dan sah secara hukum menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
5.
PE
Elektronik;
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
6.
Menghukum
Tergugat
membayar
denda
keterlambatan
sebesar
(moratorium) Rp.5.000.000,-/hari keterlambatan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melaksanakan putusan ini; 7.
Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
8.
Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali
(uitvoerbaarbij Voorraad).
Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono-
Menimbang
bahwa
atas
gugatan
ME DA N
- 11 -
Penggugat
tersebut
Tergugat
menanggapinya dengan jawabannya tertanggal 8 Juli 2014 ,seperti tersebut dibawah ini ; DALAM EKSEPSI
A. Tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2013 kabur dan tidak jelas
GI
1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat pada tanggal 21 April 2014 dengan Register Perkara No.
khusus tanggal 5 Agustus 2013 ;
ING
184/Pdt.G/2014/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat
2. Bahwa jika dilihat tenggang waktu diberikan surat kuasa sampai didaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan ada jarak waktu lebih kurang 8
NT
(delapan) bulan dan sepengetahuan Tergugat dan didasarkan kepada dokumen surat yang ada pada Tergugat Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2013 tersebut adalah surat kuasa khusus yang digunakan oleh
ILA
kuasa Penggugat untuk memohon Perlindungan Hukum sesuai dengan surat 08/JF&P-SK/IX/2013 tanggal 2 September 2013 yang ditujukan kepada Presiden RI dan instansi terkait lainnya, termasuk kepada Tergugat
NG AD
salah satunya ;
3. Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat tidak untuk Khusus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan terhadap Tergugat selaku subjek hukum Badan Hukum tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil perkara Aquo, sehingga kabur dan tidak jelas dan oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang
PE
berlaku,maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam Perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ; B. Kedudukan Hukum Tergugat di Kota Sibolga, yang merupakan wilayah Hukum Ketua Pengadilan Negeri Sibolga,bukan kewenangan Pengadilan Negeri Medan 4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku subjek hukum Badan Hukum dengan alamat JL. Bangka No. 1 Komplek Niaga Malindo, Kim I Mabar Medan Sumatera Utara. 5. Bahwa sesuai Akta Berita Acara Rapat No. 153 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dihadapan Halim, Sh Notaris di Medan, Tergugat ( PT. Samudera Perkasa Abadi) berkedudukan di Kota Sibolga Sumatera Utara yang didirikan dengan Akta tertanggal 12-12-2003 No. 34 yang dibuat di hadapan Purnama, SH, Notaris di Sibolga sedangkan alamat tersebut diatas bukan kedudukan hukum Tergugat selaku Subjek Hukum Badan Hukum berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
ME DA N
- 12 -
6. Bahwa kedudukan Hukum Tergugat adalah di Kota Sibolga sebagaimana juga dengan Surat Kuasa Khusus No. 1334/RB/SK/V/14 tanggal 5 Mei 2014 yang diterima kuasa Tergugat yang merupakan wilayah hukum
Ketua
Pengadilan Negeri Sibolga, bukan Pengadilan Negeri Medan ;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Pasal
GI
142 R.Bg/Pasal 118 HIR pada ayat (1), diatur : ‘ Gugatan Perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang
Pengadilan Negeri, harus
oleh orang
ING
diajukan dengan surat gugatan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau yang dikuasakan menurut pasal 147 R.Bg/pasal 123 HIR
Kepada ketua Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam ;
NT
8. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo tapi merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Sibolga,
ILA
sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( N.O ) ; DALAM POKOK PERKARA
NG AD
Bahwa dalil dalam Eksepsi juga merupakan dalil dalam Pokok Perkara dan oleh karena itu tidak akan diulang kembali dalam pokok perkara sebab merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam Pokok Perkara ini ; A. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT 1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat dan memiliki hubungan hukum dalam Jual-Beli Ikan Tuna akan tetapi tidak benar telah
PE
merugikan penggugat dengan cara tidak mencantumkan label pada kemasan produk Ikan Tuna yang dijual kepada Penggugat ; 2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni PROFORMA INVOICE No. 2/SPA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 dengan sistem perdagangan FOB ( Free On Board) , dimana kewajiban Tergugat sebagai Penjual hanya sampai mengantar barang di Pelabuhan Belawan dan setelah diatas kapal beralih menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Penggugat selaku Pembeli, sehingga dengan dasar kesepakatan tertulis tersebut dilakukan Jual-Beli sebab terdapat hak dan kewajiban yang diatur didalamnya ; 3. Bahwa keliru Penggugat mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sedangkan antara Penggugat dan Tergugat adanya kesepakatan tertulis sebagai dasar hukum dilakukannya Jual-Beli dan bukan dengan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum, disamping itu
ME DA N
- 13 -
secara Pidana Penggugat telah membuat Laporan Polisi terhadap Tergugat di
Polres
Pelabuhan
Belawan
sesuai
dengan
Laporan
Polisi
:
LP/687/X/2013/SU/SPKT.Pel.Blwn tanggal 23 Oktober 2013 a.n Pelapor OLIVER ANTONIE AUBERT GASTON (Penggugat) atas dugaan Tindak Pidana Penipuan ;
dengan
Surat
GI
4. Bahwa atas laporan polisi tersebut telah dihentikan oleh Penyidik sesuai Perintah
Penghentian
Penyidikan
No.
SPP-
ING
Sidik/816.C/IV/2014/Reskrim tanggal 28 April 2014, dan Surat Ketetapan No. S.Tap/816.B/IV/2014/Reswkrim tanggal 28 April 2014 dengan alasan hukum “Peristiwa yang dilaporkan bukan Tindak Pidana” ; 5. Bahwa dengan demikian secara hukum tidak ada Perbuatan Melawan
NT
Hukum yang dilakukan Tergugat dalam Jual-Beli Ikan Tuna sesuai dengan kesepakatan tertulis tanggal 18 Februari 2013 diatas, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat
ILA
bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat merasa dirugikan apalagi Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat telah memiliki legalitas yang sah dari Pemerintah RI, dengan demikian sangat
NG AD
beralasan hukum Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
B. FAKTA HUKUM
1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point (1) halaman (2) Tergugat yang memperkenalkan diri
kepada Penggugat tidak mengandung logika
Tergugat sebagai Produsen Ikan Tuna yang sudah sangat terkenal dan
PE
dikenal baik di Indonesia dan luar negeri, memperkenalkan diri kepada Penggugat justru sebaliknya Penggugat yang memperkenalkan diri melalui email dan via hanphone kepada Tergugat sehingga terjadi komunikasi kedua belah pihak ; 2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Poin dokumen
(2) halaman (2),sebab
FICHIE TECHNIQUE FROZEN AND FREE COOKED TUNA
LOINS Nomor ; Reg. AV/FT/4.1.13,bukan dokumen dari Penggugat dan tidak ada ditandatangani oleh Penggugat dan dokumen tersebut dari pihak lain yakni Perusahaan DEL PIERE yang oleh Penggugat menyatakan kepada
Tergugat
sebagai
formalitas
saja
agar
Tergugat
menandatanganinya ; 3. Bahwa atas dokumen tersebut Tergugat juga sudah menyatakan tidak semua bisa dipenuhi sebab produk Ikan Tuna Tergugat bukan produk yang dikonsumsi langsung oleh konsumen akan tetapi harus dilakukan proses kembali, baru dapat dilakukan pemasaran kepada konsumen.
ME DA N
- 14 -
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point (3) dan (4) halaman 2 dan 3 Tergugat mampu memenuhi semua syarat dalam dokumen FICHIE TECHNIQUE FROZEN AND FREE COOKED TUNA LOINS Nomor ; Reg. AV/FT/4.1.13 sebab sebagaimana telah dijelaskan pada point (3) diatas dan telah ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan tertulis
GI
PROFORMA INVOICE No. 2/SPA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 dan ditandatangani lebih dulu PROFORMA INVOICE, baru kemudian ada
5. Bahwa
tidak benar
ING
FICHIE TECHNIQUE PROZEN AND FREE COOKED ; dalil Penggugat point (6)
halaman
(3)
telah
ditandatangani PROFORMA INVOICE No.2 /SPA/II/2013 TANGGAL 18 Februari 2013 langsung Tergugat mengirimkan Ikan Tuna ,sebab harus proses Letter of Credit
NT
dipenuhi lebih dulu
yang
ditandatangani oleh Penggugat tanggal 4 Maret 2013
distempel
dan
serta pengiriman
dokumen-dokumen legalitas dari Tergugat dan sudah diperiksa Perwakilan
ILA
Bank Penggugat dan dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat selanjutnya dilakukan pengiriman uang oleh Penggugat dan diterima Tergugat melalui bank Tergugat sesuai dengan yang tercantum pada pada PROFORMA
NG AD
INVOICE No. 2 /SPA/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 dan Tergugat selanjutnya memenuhi ketentuan kesepakatan tersebut mengirimkan
Ikan
Tuna dengan sistem perdagangan FOB mengantarkan barang berupa Ikan Tuna tersebut sampai di Pelabuhan Belawan Medan selanjutnya setelah barang berada diatas kapal baik sebagian maupun seluruhnya merupakan tanggung jawab dari pihak Penggugat ;
PE
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point (9) s/d 16 halaman 3 s/d 5 Ikan Tuna produk Tergugat tidak mencantumkan label pada kemasannya yang bertentangan dengan peraturan label yang ada di UNI EROPA dengan dalil bantahan sebagai berikut: 6.1. Bahwa Duta Besar Republik Indonesia di Belgia (Brusel) sesuai dengan surat No. 171/DB/VII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang Permasalahan penolakan Expor Tuna Loin yang dilakukan Tergugat, setelah mempelajari ketentuan yang berlaku di wilayah UNI EROPA dan pihak KBRI berpendapat: - Regulasi (EC) No. 853/2004 tidak secara jelas mendefinsikan perbedaan antara “ Bulk Consignment dan other Consignment (box,bag dan lainnya yang ditujukan untuk konsumen akhir), terdapat perbedaan pemahaman ditingkat pengawas (Inspector) yang berdampak pada rancunya penerapan regulasi tersebut khususnya Annex II .
ME DA N
- 15 -
- Berdasarkan Informasi website PT. SPA , diketahui bahwa PT. SPA memproduksi precooked Tuna untuk tujuan memasok International canned industry (diproses lebih lanjut), mengacu pada regulasi (EC) N0. 853/2004, PT.SPA dapat dinilai telah memenuhi ketentuan identification mark sebagaimana diatur dalam annex II.C 11 dan C 12 yang dengan
(terlampir),
namun
pengawas
GI
sendirinya memenuhi ketentuan B.6 s/d B.8 annex yang sama berpendapat
lain
disamping
itu
ING
permasalahan Ikan Tuna ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran SPS dan tidak dilaporkan dalam RASFF ; 6.2. Surat Dirjen Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI No. 2031/P2HP/TU.310/IX/2013 tanggal 16
NT
September 2013 menjawab surat Duta Besar tersebut diatas dengan menerangkan bahwa produk Ikan Tuna PT. SPA (Tergugat) adalah sebagai bahan baku Tuna kaleng dan untuk diolah lebih lanjut bukan
ILA
untuk konsumen akhir sehingga terdapat perbedaan penafsiran dari inspektur FAVV Belgia dan permintaan produk tersebut dengan ketiadaan label karena permintaan importir karena produk akan diolah
NG AD
lebih lanjut sebagai bahan baku Tuna kaleng dan selama ini juga dilakukan expor produk yang sama ke Portugal dan UNI EROPA oleh PT. Pahala Bahari Nusantara, termasuk juga PT.SPA namun
tidak
pernah mendapat permasalahan terkait dengan label ; 6.3. Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan RI No. 555/DAGLU.5.3/SD/XI/2013 tanggal 20 November 2013 menjelaskan
PE
pada pokoknya Tergugat (PT. Samudera Perkasa Abadi) sudah melakukan transaksi perdagangan berdasarkan ketentuan FOB dan sudah memenuhi apa yang dicantumkan dalam PROFORMA INVOICE No.2/SPA/11/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani bersama oleh PT. Samudera Perkasa Abadi/ Tergugat dan Seah International/Penggugat ; C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM 7. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat point (17 s/d 19) karena ditolak oleh pihak Veteranian Belgia,maka ada
Perbuatan
Melawan Hukum yang diatur pada pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan Tergugat dan sisi lain Penggugat juga mengakui adanya dokumen legalitas untuk Tergugat yakni Pelabelan dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat diatas terbukti Tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
ME DA N
- 16 -
8. Bahwa tidak benar dalil penggugat point (20.a ) halaman (5) yang menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan pasal 30 ayat (1) dan( 2) UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan sebab :
8.1. Ketentuan pasal tersebut adalah untuk Pangan yang masuk ke wilayah Indonesia sedangkan Tergugat mengexport Ikan Tuna
ke luar
GI
Indonesia, sehingga tidak berlaku ketentuan pasal tersebut bagi produk Tergugat ;
ING
8.2. Bahwa penjelasan pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan sangat jelas menyatakan untuk produk yang masuk wilayah Indonesia dan untuk produk yang di konsumsi langsung oleh masyarakat sedangkan produk Tergugat di proses lebih lanjut ;
NT
8.3. Bahwa pasal 31 dengan jelas menyatakan “ dimengerti oleh masyarakat” yakni konsumen
yang menikmati pangan tersebut
sedangkan produk Tergugat bukan untuk dikonsumsi langsung tapi
ILA
diproses lebih lanjut ;
8.4. Bahwa tidak ada UU No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan sebab yang ada itu Peraturan Pemerintah dan Penggugat juga telah
NG AD
salah dalam membaca pasal 3 PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ,sebab hanya berfokus kepada pasal 3 saja, karena asal pasal 3 mengacu kepada pasal 2 khususnya ayat (1) yang menyebutkan : “Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan
yang
dikemas
kedalam
wilayah
Indonesia
untuk
diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada,didalam dan atau
PE
dikemasan pangan ;
8.5. Bahwa dengan demikian ketentuan pasal 3 PP No.69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan adalah untuk label produk yang dari luar Negeri masuk ke wilwyah Indonesia sedangkan produk Ikan Tuna Tergugat adalah barang export (keluar wilayah Indonesia), demikian juga pasal 26 adalah sangat tidak relevan dengan produk Tergugat ; 8.6. Bahwa demikian juga pasal 111 ayat (3) dan (4) UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sangat tidak relevan dengan produk export milik Tergugat dan apalagi tidak ada diatur sanksi pidana Perbuatan Melawan Hukum jika melanggar pasal tersebut sebagaimana diatur dalam Bab XX ketentuan pidana pasal 190 s/d pasal 201, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ; D. Tentang Kerugian Penggugat dan Tuntutan 9. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil gugatan Penggugat point (21) s/d (24) adanya kerugian materiil Penggugat USD 407.815,31 dan imateriil Rp.
ME DA N
- 17 -
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebab Tergugat terbukti tidak ada merugikan Penggugat sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim menolak dalil Penggugat point (21) s/d (29) ;
10. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum juga Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak dalil posita Penggugat point (25) s/d (29) karena dalil
GI
posita tersebut tidak berdasarkan hukum ;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas dalam pokok
ING
perkara seluruhnya sangat beralasan Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak petitum nomor (1) s/d( 8) gugatan Penggugat, termasuk petitum subsidair ex aequo et bono ;
NT
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 184/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
-
ILA
DALAM EKSEPSI :
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :
DALAM POKOK PERKARA ;
NG AD
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar MATERIIL sebesar USD. 407.815,31 (empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima belas koma tiga puluh satu), dengan perincian:
I.
PE
Jenis Kerugian
Biaya Ikan Tuna Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Loins
Jumlah USD. 275.000,
dan Frozen Pre Cooked Skip Jack Tuna Shredded total 50.000 kg dengan harga USD 5.50 . II. Biaya perbaikan L/C LCL
USD.
III. Biaya pengiriman Ikan Tuna
USD. 12.194,49
IV. Biaya asuransi Ikan Tuna
USD.
183,57
V. Biaya pengenaan Pajak atas Ikan Tuna
USD.
57.769
VI. Biaya Demurrage
USD. 49.033,4
VII. Biaya re-export Ikan Tuna ke Belawan
USD.
7.975
VIII. Biaya asuransi re-export ke Belawan
USD.
183,93
IX. Biaya fobbing + documents clearing for re-export
USD.
1.131
X. Biaya bunga
USD.
3.666
Total keseluruhan
678,92
USD. 407.815,31
ME DA N
- 18 -
4. Menyatakan dokumen-dokumen berupa FICHIE TECHNIQUE FROZEN AND PRE COOKED TUNA LOINS Nomor Ref: AV/FT/4.1.13 dan PROFORMA INVOICE No.2/SPA/II/2013 adalah mengikat dan sah secara hukum menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
GI
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan didalam perkara ini terhadap harta benda milik Tergugat sesuai dengan Acara
Sita
Jaminan
ING
Berita
(Conservatoir
Beslag)
No.184/Pdt.G/2014/PN.Mdn tertanggal 30 Maret 2015, berdasarakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 23 Maret 2015 Nomor 184/Pdt.G/2014/PN-Mdn, guna memenuhi isi Surat Penetapan Pengadilan
6. Menghukum
NT
Negeri Medan tertanggal 25 Februari 2015, No.184/Pdt.G/2014/PN.Mdn ; Tergugat
membayar
denda
keterlambatan
sebesar
(moratorium) Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah)/ hari keterlambatan,
ILA
terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melaksanakan putusan ini ; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul
NG AD
dari perkara ini; sejumlah Rp. 971.000,- ( Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan banding
PE
terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 184/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 24 Agustus 2015; Membaca
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Tergugat tertanggal 22 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Oktober 2015; Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tanggal 4 Nopember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III;
ME DA N
- 19 -
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Nopember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding
Membaca
Relas
Pemberitahuan
GI
semula Tergugat tanggal 1 Desembera 2015;
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan
ING
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 30 Nopember 2015 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 1 September 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat
NT
belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
Menimbang,
ILA
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; bahwa
permohonan
banding
dari
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
NG AD
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 184/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2015 dan memperhatikan surat memori
PE
banding tertanggal 22 September 2015 dari kuasa hukum Tergugat/ Pembanding dan surat kontra memori banding tertanggal 9 Nopember 2015 dari kuasa hukum Penggugat/ Terbanding; Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat/ Pembanding yang seluruhnya telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 162 RBg dapat disimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat kecuali mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili, harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
ME DA N
- 20 -
Menimbang, bahwa ekepsi mengenai kompetensi relatif telah ditolak dalam putusan sela tanggal 12 Agustus 2014 dan memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Pengadilan Tinggi sependat
GI
dengan Pengadilan tingkat pertama terhadap pertimbangan dan putusan dalam eksepsi, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam
ING
mengadili pada tingkat banding; Dalam Pokok Perkara :
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi sengketa antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, Pengadilan
NT
Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan kedua belah pihak selaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum
sebagaimana
surat
gugatan
tertanggal
21
April
2014
ILA
No.184/Pdt.G/2014/PN.Mdn menyebutkan : DEROME OLIVER selaku President of Seah International sebagai Terbanding semula Penggugat dan PT. Samudera Perkara Abadi sebagai Pembanding semula Tergugat;
NG AD
Menimbang, bahwa Seah International yang merupakan Badan Hukum didirikan dan terdaftar di Negara Prancis dalam perkara aquo diwakili oleh Derome Oliver selaku president, sementara PT. Samudera Perkara Abadi merupakan Badan Hukum yang didirikan dan terdaftar di Indonesia berlaku Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Menimbang,
bahwa
Undang-Undang
No.40
tahun
2007
tentang
PE
Perseroan Terbatas dalam ketentuan umum pasal 1 angka 5 menyebutkan “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perseroan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS) Direksi dan Dewan Komisaris. Dari ketentuan tersebut PT. Samudera Perkara Abadi sebagai Badan Hukum dapat bertindak (melakukan perbuatan hukum) didalam dan diluar Pengadilan dengan diwakili oleh organ perseroan; Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH; Iskandar Oerip Kartadinata (Hukum Acara Perdata dalam teori & praktek : 1983) menyatakan : “Suatu Badan Hukum boleh juga menjadi pihak dalam perakara, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum adalah Direkturnya”;
ME DA N
- 21 -
M. Yahya Harahap, SH (Hukum Acara Perdata : 2011) antara lain menyatakan : “....... kecuali apabila yang digugat itu perseroan, perlu atau harus disebutkan kedudukan atau jabatan orang yang bertindak mewakilinya”; Menimbang, bahwa dari dalil posita gugatan dan alat bukti surat dapat
GI
disimpulkan bahwa dalam melakukan perbuatan hukum (transaksi) jual beli ikan tuna dengan Seah International Terbanding semula Penggugat pada bulan Februari 2013; Pembanding semula Tergugat (PT. Samudera Perkara Abadi)
ING
diwakili oleh masing-masing yaitu : 1. Andy William Ali. 2. Didi Harison Ali. (tanda bukti surat P2 & P10). 3. Adely Lis (tanda bukti P4, P6 dan P7); Menimbang, bahwa dari fakt hukum tersebut menjadi permasalahan
NT
siapakah dari ketiga orang (person) tersebut yang merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas transaksi jual beli ikan tuna dengan Terbanding semula Penggugat, hal mana terkait dengan harta
ILA
kekayaan PT. Samudera Perkara Abadi yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari organ perseroan;
Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
NG AD
No.268 K/Sip/1980 tanggal 16 Januari 1982 antara lain mempertimbangkan : “apabila kewajiban hukum tersebut adalah tanggung jawab PT. Cikembang sebagai Rechts Persons, maka yang harus disebutkan dalam gugatan adalah pengurus (organ perseroan) yang sekarang, sebab tanggung jawab dari Badan Hukum adalah melekat pada hukum itu sendiri”’ Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi putusan
PE
berpendapat
mempertimbangkan
Pengadilan
siapakah
organ
tingkat perseroan
pertama yang
yang berwenang
tidak dan
bertanggung jawab didalam dan diluar Pengadilan mewakili PT. Samudera Perkara Abadi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam surat gugatan tidak menyebutkan organ perseroan yang mewakili PT. Samudera Perkara Abadi sebagai Pembanding semula Tergugat dalam perkara aquo, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 184/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;
ME DA N
- 22 -
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan berita acara sita jaminn (Conservatoir Beslag) No.184/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 30 Maret 2015 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan Pengadilan Negeri Medan
GI
untuk mengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
ING
(niet ontvankelijk verklaard), maka Terbanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat R.B.g, Undang-Undang No.40 tahun 2007, Undang-Undang
NT
No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;
Mengadili :
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
-
Membatalkan
ILA
-
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
tersebut;
NG AD
184/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2015, yang dimohonkan banding
Mengadili Sendiri :
Dalam eksepsi : -
Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara :
Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima
PE
-
(niet ontvankelijk verklaard); -
Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) No.184/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 30 Maret 2015 adalah tidak sah dan tidak berharga;
-
Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut;
-
Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
ME DA N
- 23 -
Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. dan ADI SUTRISNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 84/PDT/2016/PT-MDN tanggal 22 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan
GI
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB,
ING
SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim Ketua Majelis,
NT
Hakim - Hakim Anggota,
ttd
ILA
1. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.
ttd
ttd
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.
NG AD
2. ADI SUTRISNO, SH.MH.
ttd JAINAB, SH.
Perincian Biaya :
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
Rp
139.000,-
PE
1. Meterai
3. Pemberkasan Jumlah
Panitera Pengganti,
Rp. 150.000,-
