PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

P U T U S A N

NOMOR : 121/PDT/2016/PT-MDN.

GI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara

ING

perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NT

1. Pemerintah Negera Republik Indonesia cq Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia , beralamat di Jaln Medan Merdeka

barat No.9 Jakarta Pusat , dalam hal ini diwakili

oleh ABDI PRATAMA NUGRAHA ,SH,LLM

ILA

hukum dan kerja

sama

Dirjend

Staf bagian

.Sumber Daya

dan

Perangkat Pos Informatika berkantor/bertempat tinggal di Jl.Medan

Merdeka Barat No.17 Jakarta Pusat ,10110

NG AD

bertindak untuk dan atas nama:MENTERI KOUNIKASI DAN INFORMATIKA

RI,DIRJEN

SUMBER

DAYA

DAN

PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,KEPALAI BALAI MONITOR

SPEKTRUM

FREKUENSI

RADIO

KELAS

II

MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA,berdasarkan surat kuasa

Khusus

tertanggal

15

Januari

2015

No.Reg

PE

57/Penk.Perd/2015/PN.Mdn disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;

2.

Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Menteri Komunikasi dan Informatika RE cq Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika ,

Alamat Jalan Medan Merdeka Barat No 17

Jakarta Pusat , dalam hal ini diwakili oleh ABDI PRATAMA NUGRAHA ,SH,LLM

Staf bagian hukum dan kerja sama

Dirjend .Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika berkantor/bertempat tinggal di Jl.Medan

Merdeka Barat

No.17 Jakarta Pusat ,10110 bertindak untuk dan atas nama:MENTERI KOUNIKASI DAN INFORMATIKA RI,DIRJEN SUMBER

DAYA

.

DAN

PERANGKAT

POS

DAN

HALAMAN 1 dari 73 Halaman PUTUSAN NOMOR : 121/PDT/2016/PT MDN.

ME DA N

INFORMATIKA,KEPALAI FREKUENSI SUMATERA

RADIO

BALAI KELAS

MONITOR

II

UTARA,berdasarkan

tertanggal

15

MEDAN

surat

Januari

SPEKTRUM PROVINSI

kuasa

Khusus

2015

No.Reg

57/Penk.Perd/2015/PN.Mdn disebut sebagai Pembanding II

ING

GI

semula Tergugat - II.

3. Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Menteri Kominikasi dan Informatika RI cq Kepala Balai Moniitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan , beralamat di Jalan Willem Iskandar

NT

No.10 Medan dalam hal ini diwakili oleh ABDI PRATAMA NUGRAHA ,SH,LLM

Staf bagian hukum dan kerja sama

Dirjend .Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika

ILA

berkantor/bertempat tinggal di Jl.Medan

Merdeka Barat

No.17 Jakarta Pusat ,10110 bertindak untuk dan atas nama:MENTERI KOUNIKASI DAN INFORMATIKA RI,DIRJEN DAYA

NG AD

SUMBER

DAN

INFORMATIKA,KEPALAI FREKUENSI SUMATERA tertanggal

RADIO

PERANGKAT BALAI

KELAS

MONITOR II

UTARA,berdasarkan 15

POS

Januari

MEDAN surat

DAN

SPEKTRUM PROVINSI

kuasa

2015

Khusus No.Reg

57/Penk.Perd/2015/PN.Mdn disebut sebagai Pembanding III

PE

semula Tergugat -III.

4. PT.Radio Kardopa Medan , beralamat di Jalan Iskandar Muda No.17-A Medan

dalam

P.M.PANDAPOTAN

hal

ini

memberikan

SIMANJUNTAK,SH.MH

kuasa

kepada Advocad

beralamat kantor di Jalan Ubi Nomor 1 Petisah Hulu Medan Baru Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2015,No.224/Penk.Perd/2015/ disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV ;

LAWAN

.


ME DA N

Ir. ALEXANDER LAWRENTIUS DACOSTA , laki-laki , Umur 46 Tahun, Agama Katholik bertindak selaku Direktur PT.Radio Pelangi Lintas Nusa ( Radio Mutiara FM) , Alamat Jalan Karya Wisata Kompleks Taman Johor Indah Permai II Blok A/47 Kel Pangkalan Masyur Kec.Medan Johor, Kota Medan , dalam hal ini diwakili oleh

GI

kuasa hukumnya SUHARTO BUTAR-BUTAR SH dan ADENAN LUBIS Advokad / Penasehat Hukum pada LAW FIRM ‘

ING

MUTIARA ‘ beralamat di Jalan Karya Wisata Kompleks Taman Johor Indah Permai II Blok A/47 Medan

Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Medan

tertanggal

16

NT

Desember 2014 , Reg. No. 2647/Penk/2014/PN.Mdn, disebut

ILA

Terbanding semula sebagai Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1.

NG AD

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.121/PDT/2016/PT.MDN tangal 06 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ditingkat banding ;

2.

Telah membaca dan mempelajari berbas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan No.594 /PDT.G/2014/PN.MDN tanggal 13 juli 2014

PE

serta surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2014 dibawah nomor register : 594/Pdt.G/2014/PN.Mdn ,menguraikan dalil dalil gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik yang sah dari PT. Radio Pelangi Lintas Nusa sesuai dengan Akte Jual Beli Perusahaan Nomor 12 Tanggal 11 Nopember 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris Emmy Wilis, SH, dan sekaligus juga sebagai Direktur PT. Radio Pelangi Lintas Nusa sesuai dengan Akte Berita Acara Rapat Nomor 13

.


ME DA N

Tanggal 11 Nopember 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris Emmy Wilis, SH. 2. Bahwa

Penggugat (PT. Radio Pelangi Lintas Nusa) beralamat di

Medan dan didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 16 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Notaris Syamsul

GI

Faryeti, SH Notaris di Cimanggis, Bogor dan mendapat Pengesahan Akta Pendirian perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri

ING

Kehakiman dan HAM RI. No. C-01916 HT.01.01TH.2001 tanggal 12 Juni 2001, tentang Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Radio Pelangi Lintas Nusa”

3. Bahwa, kemudian Anggaran Dasar PT. Radio Pelangi Lintas Nusa

NT

telah dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. No. AHU184045.AH.01.02 tanggal 06 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta

ILA

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Radio Pelangi Lintas Nusa.

4. Bahwa, sebelumnya Penggugat telah mengajukan Permohonan Izin

NG AD

Stasiun Radio sesuai dengan Surat Permohonan No. 01/PLNFM/V/2001 tanggal 10 Mei 2001, perihal Permohonan Rekomendasi Radio Siaran FM kepada Gubernur Sumatera Utara dan juga kepada Tergugat I yang pada saat itu belum berlaku Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. 5. Bahwa, atas Permohonan dari Penggugat tersebut diatas Gubernur

PE

Sumatera Utara mengelaurakan Rekomendasi No. 482/099/K/2001 tanggal

18

Mei 2001 Tentang

Pemerintah,

telah

Penyelenggaraan

memutuskan

memberikan

Radio

Non

rekomendasi

Penyelenggaran Radio Siaran Non Pemerintah dengan Sistem Frekuensi

FM

kepada

PT.

Radio

Pelangi

Lintas

Nusa

(Penggugat). 6. Bahwa, kemudian Permohonan tersebut ditanggapi oleh Kadit Binspekfrek & Orsat, Dirjen. Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan

melalui

DITBINFREK/IX/2001

Suratnya

tanggal

3

No.

September

543/TU/PT.208/ 2001,

Perihal

Pemantauan Frekuensi Radio Siaran, dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk melakukan pengukuran terhadap frekuensi FM 88,650 MHZ dan Apabila telah dilakukan pengukuran agar segera

.


ME DA N

Tergugat III melaporkan hasil pengukuran untuk segera diterbitkan izin penyiaran yang akan diberikan kepada Penggugat.

7. Bahwa, Tergugat III telah melakukan pengukuran dan menyatakan frekuensi 88,650 MHz clearence frequency, merekomendasikan frekuensi 88,650 Mhz dapat dialokasi kepada Radio Penggugat yang

GI

dahulu beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 414 Kodya Medan sekarang beralamat di Jalan Karya Wisata Kompleks Taman Johor

ING

Indah Permai II Blok A/47, Kel. Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan.

8. Bahwa, dengan terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan juga telah adanya hasil pengukuran frekuensi yang clear untuk di-alokasiRadio Penggugat maka selayaknya Penggugat telah

NT

kan untuk

mengudara pada frekuensi tersebut, namun sampai jangka waktu 8 (delapan) tahun, Izin untuk bersiaran dimaksud tidak pernah diterima

ILA

oleh Penggugat, kemudian Penggugat mempertanyakan hal ini kepada pihak Tergugat I langsung dan juga melalui Suratnya No. 9952/002/SK/MFM/XII/08 tanggal 30 Desember 2008 dan Surat No. 995-

NG AD

3/002/SK/MFM/I/209

tanggal

19

Januari

2009

yang

isinya

menanyakan tindak lanjut dari Permohonan Penggugat yang telah disampaikan.

9. Bahwa, atas Surat Mohon Penegasan atas Permohonan Penggugat ini, Tergugat I melalui Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi memberikan

jawaban

melalui

Suratnya

No.

150/P/DJPT.4/

PE

KOMINFO/2/2009 tanggal 11 Februari 2009, agar Penggugat mengajukan kembali permohonan dengan alasan adanya perubahan kanal 350 KHz bergeser menjadi 400 KHZ, dan permohonan itu harus mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. 10.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, seharusnya Penggugat telah menerima Izin Prinsip untuk siaran radio dari Menteri mengingat Permohonan Penggugat diajukan telah mencapai interval waktu yang cukup lama yaitu 8 (delapan) tahun sejak Permohonan diajukan pada tanggal 16 Mei 2001 sampai adanya Jawaban dari pihak Tergugat I tanggal 11 Februari 2009, hal ini sesuai dengan Pas

-_--

Ayat (1) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja sejak permohonan

izin

diterima

secara lengkap

wajib

memberikan

keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin prinsip, .


ME DA N

-Ayat (2) apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Menteri tidak memberikan keputusan penolakan atau pemberian izin, permohonan izin prinsip dianggap disetujui.

11. Bahwa, Penggugat sebagai warga negara yang berkeinginan berkarya di Negerinya sendiri, maka Penggugat kembali mengajukan

GI

Permohonan untuk Izin Siaran Radio yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan No. 995-4/003/SK/I/2009, tanggal 30 Maret 2009,

ING

dengan mengusulkan frekuensi FM 99.50 MHz dan kemudian dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) serta mendapatkan rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPIDSU) dengan Surat Rekomendasi No.482/16/Rek/KPID-

NT

SU/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Pemberitahuan Kelayakan, hal ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal

5

ayat

ILA

dan

(7)

PP

No.

50

Tahun

2005

tentang

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. 12. Bahwa, atas Permohonan yang kedua dari Penggugat tersebut yang

NG AD

telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh UndangUndang No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran, maka Tergugat I menjawab melalui Suratnya No. 77/M.Kominfo/02/2010, tanggal 10 Februari 2010, yang intinya Permohonan Penggugat belum dapat dipenuhi sebagaimana Hasil Forum Rapat Bersama tanggal 29 Januari 2010 hal ini diketahui Penggugat dari Surat yang diberikan

PE

oleh Tergugat III yaitu Surat No. 852/II.c/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Perihal : Peng-Off-air-an pemancar radio Penggugat pada frekuensi FM 99.50 MHz.

13. Bahwa, dengan dikeluarkannya kedua surat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat III maka hal ini sangat jelas merugikan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan pada tanggal 18 Oktober 2010 dengan Register No. 86/G/2010/PTUN-Medan. 14. Bahwa, sejalan dengan pemeriksaan terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan Penetapan No. 86/G/PEN/2010/PTUN-Medan tanggal 18 November 2010, yang memerintahkan

agar

menunda

pelaksanaan

Surat

Keputusan

Tergugat I dan Tergugat III yang harus diartikan meliputi penundaan .


Pejabat

Tata

ME DA N

tindakan-tindakan

Usaha Negara

yang ditunda

pelaksanaannya, seperti larangan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai hal yang sama.

15. Bahwa, walapun telah ada Penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan

No.

86/G/PEN/2010/PTUN-Medan

tanggal

18

GI

November 2010, yang memerintahkan agar menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat III yang harus diartikan

ING

meliputi penundaan tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang ditunda pelaksanaannya, seperti larangan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai hal yang sama, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengeluarkan/menerbitkan : Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 01473476/000SU/2020112012

NT

-

tanggal 06 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Tergugat II pada frekuensi FM 99.50 MHZ yang diperuntukkan bagi Tergugat IV Dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Nomor :

ILA

-

37/KOMINFO/9/2011 tanggal 16 September 2011 yang ditanda tangani oleh Tergugat I pada frekuensi FM 99.50 MHZ yang

NG AD

diperuntukkan bagi Tergugat IV. Penerbitan kedua izin tersebut berdasarkan pada Forum Rapat

Bersama (FRB) No.04/FRB/SUMUT/09/2010 tanggal 1 September 2010, (Nb. Forum Rapat Bersama merupakan wadah koordinasi antara Pemerintah dengan KPI untuk menerima atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun

PE

2002 tentang Penyiaran jo. PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta).

16.

Bahwa,

prosedur

Izin

Stasiun

Radio

(ISR)

Nomor:

01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Nomor : 437/KOMINFO/9/2011 tanggal 16 September 2011 yang ditanda tangani oleh Tergugat I pada frekuensi FM 99.50 MHZ yang diperuntukkan bagi Tergugat IV sangat bertentangan dengan Forum Rapat Bersama (FRB) No.04/FRB/SUMUT/09/2010 tanggal 1 September 2010, karena dalam Hasil Keputusan FRB tersebut, tidak pernah menyebutkan peng-alokasi-an frekuensi FM 99.50 MHZ kepada Tergugat IV, melainkan migrasi Tergugat IV yang semula di AM 1017 KHZ ke FM 90.0 MHZ, begitu juga dengan Forum Rapat Bersama yang sebelumnya yaitu Hasil Forum Rapat Bersama No. .


ME DA N

01/FRB/SUMUT/5/2007 tanggal 4 Mei 2007, Hasil Forum Rapat Bersama No. 02/FRB/SUMUT/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, tidak pernah menyebutkan peng-alokasi-an frekuensi FM 99.50 MHZ kepada Tergugat IV, melainkan migrasi Tergugat IV yang semula di AM 1017 KHZ ke FM 90.0 MHZ, sehingga dinilai cacat substansial

GI

dan dapat dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

ING

Usaha Negara Sumatera Utara di Medan dalam Putusannya No. 120/B/2011/PT.TUN-Medan pada hal 23- 24 alinea ke-4. 17. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai dengan Putusan No.

NT

86/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 19 April 2011, kemudian diajukan banding oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, dan Putusan Banding

di

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Medan

ILA

No.120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011, dalam amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 19 April 2010 dengan

NG AD

perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut :

-

Mengadili

Menerima permohonan banding dari Tergugat I/pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II.

-

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

PE

Nomor : 86/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 19 April 2011 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi -

Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/ Turut Pembanding.

Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal Surat Keputusan No. 77/M.Kominfo/02/2010, tanggal 10 Februari 2010,

perihal : Izin Penyelenggaraan

Penyiaran

oleh

yang

diterbitkan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika RI selaku Tergugat I/ Pembanding I.

.


ME DA N

3. Mewajibkan Tergugat I/Pembanding I untuk mencabut Surat Keputusan No. 77/M.Kominfo /02/2010, tanggal 10 Februari 2010, perihal : Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI selaku Tergugat I/ Pembanding I.

GI

4. Menyatakan batal Surat Keputusan No. 852/II.c/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Perihal : Peng-Off-air-an perangkat pemancar

ING

radio PT. Radio Pelangi Lintas Nusa yang diterbitkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan selaku Tergugat II/Turut Pembanding.

5. Mewajibkan Tergugat II/Turut Pembanding untuk mencabut Surat

NT

Keputusan No. 852/II.c/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Perihal : Peng-Off-air-an perangkat pemancar radio PT. Radio Pelangi Lintas Nusa yang diterbitkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum

ILA

Frekuensi Radio Kelas II Medan selaku Tergugat II/Turut Pembanding.

6. Mewajibkan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Turut

NG AD

Pembanding

untuk

memproses

lebih

lanjut

Permohonan

Penggugat/Terbanding tentang Ijin Penyelenggaraan Penyiaraan dan menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi FM 99.50 MHZ untuk dan atas nama Penggugat/Terbanding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Menghukum

Tergugat

I/Pembanding

I,

Tergugat

II/Turut

PE

Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Bahwa, atas putusan banding tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 39K/2012 tanggal 18 April 2012,

amarnya

menguatkan

Putusan

PTUN

Medan

No.

86/G/2010/PTUN-Mdn Tanggal 19 April 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011,. 19.Bahwa, kemudian Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi tersebut, dan Putusan Peninjauan .


ME DA N

Kembali Mahkamah Agung RI No. 07/PK/TUN/2013 tanggal 02 Mei 2013,

amarnya

menguatkan

Putusan

PTUN

Medan

No.

86/G/2010/PTUN-Mdn Tanggal 19 April 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI

GI

No. 39K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012.

20. Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.

ING

86/G/2010/PTUN-Mdn Tanggal 19 April 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 39K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012 Jo. Putusan Peninjauan

NT

Kembali Mahkamah Agung RI No. 07/PK/TUN/2013 tanggal 02 Mei 2013 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak tanggal 10 Agustus 2012 sesuai dengan Surat Keterangan inkracht

ILA

No. W1-TUN 1/771/AT.02.07/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan Surat Keterangan Inkracht No. W1-TUN1/835/AT.02.07/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, serta telah dikeluarkan Penetapan

NG AD

Eksekusi atas putusan tersebut di atas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan No. 86/G/2010/PTUN-Medan tanggal 08 Januari 2013, namun Tergugat I dan Tergugat IV tidak juga menjalankan seluruh isi putusan yang telah inkracht tersebut.

21. Bahwa, disisi lain Tergugat III selaku bawahan dari Tergugat I telah menjalankan point ke 5 dari amar Putusan Pengadilan Tata Usaha

PE

Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-Mdn Tanggal 19 April 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 39K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.07/PK/TUN/2013 tanggal 02 Mei 2013, yaitu: mencabut Surat Keputusan No. 852/II.c/B.II/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 perihal : Peng-off-air-an perangkat pemancar PT. Radio Pelangi Lintas Nusa pada Frekuensi FM 99.50 MHz sesuai dengan Surat No. 1247/II.c/B.II/IX/2012 tanggal 06 September 2012 perihal : pencabutan Surat Ka.Balmon No. 852/II.c/B.II/VIII/2010 tgl 09-082010.

22.

Bahwa, dikarenakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak juga melaksanakan isi putusan seluruhnya yang telah berkekuatan .


ME DA N

hukum tetap tersebut maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Medan bermohon kepada Presiden melalui suratnya No. W1-TUN 1/259/AT.02.07/IV/2013 tanggal 09 April 2013 yang isinys untuk memerintahkan Tergugat I agar menjalankan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 116 ayat (6)

GI

Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

ING

23. Bahwa, sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan, Tergugat I tidak juga menjalankan atau melaksanakan isi

Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Medan

No.

86/G/2010/PTUN-Mdn Tanggal 19 April 2010 Jo. Putusan Pengadilan

NT

Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 39K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012 Jo. Putusan Peninjauan

ILA

Kembali Mahkamah Agung RI No. 07/PK/TUN/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adapun amar putusan yang belum dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut : Mewajibkan

Tergugat

NG AD

-

I/Pembanding

I untuk mencabut

Surat

Keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010, perihal : Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI selaku Tergugat I / Pembading I. Mewajibkan

Tergugat

Pembanding

untuk

I/Pembanding memproses

I

dan

lebih

Tergugat

lanjut

II/Turut

permohonan

PE

-

Penggugat/Terbanding tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaraan pada Frekuensi FM 99.50 MHz untuk dan atas nama Penggugat/Terbanding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan tidak dilaksanakannya Putusan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat III menyebabkan frekuensi FM 99.50 MHz tetap dipakai atau digunakan oleh Tergugat IV.

24. Adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang

sangat

merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut : 24.a. Bahwa, Tergugat I tidak menjalankan atau melaksanakan amar Putusan

Pengadilan .

Tata

Usaha

Negara

Medan

No.


ME DA N

86/G/2010/PTUN-Mdn Tanggal 19 April 2010 Jo. Putusan Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Medan

No.

120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 39K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal

02

GI

No.07/PK/TUN/2013

Mei

2013

yang

telah

berkekuatan hukum tetap , dengan amar putusan adalah

ING

sebagai berikut :

o Tergugat I tidak mencabut Surat Keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 perihal

:

Izin

tanggal

10

Penyelenggaraan

Februari

2010,

Penyiaran

yang

NT

diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI selaku Tergugat I.

NG AD

ILA

o Tergugat I tidak memproses lebih lanjut permohonan Penggugat tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaraan pada Frekuensi FM 99.50 MHz untuk dan atas nama Penggugat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan tidak dilaksanakannya amar Putusan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat III menyebabkan frekuensi FM 99.50 MHz tetap dipakai atau digunakan oleh Tergugat IV, maka perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan amar putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah

PE

merupakan perbuatan melawan hukum.

24.b. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan

Izin

Stasiun

Radio

(ISR)

Nomor:

01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Tergugat II pada frekuensi FM 99.50 MHZ yang diperuntukkan bagi Tergugat IV dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Nomor : 37/KOMINFO/9/2011 tanggal 16 September 2011 yang ditanda tangani oleh Tergugat I pada frekuensi FM 99.50 MHZ yang diperuntukkan bagi Tergugat IV, adalah perbuatan melawan hukum karena : 

Melanggar / tidak mematuhi Penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/PEN/2010/PTUNMedan tanggal 18 November 2010, yang memerintahkan agar menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I

.


ME DA N

dan Tergugat III yang harus diartikan meliputi penundaan tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang ditunda pelaksanaannya, seperti larangan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai hal yang sama.

Prosedur diterbitkannya Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor:

GI



01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juni 2011 yang tangani

oleh

ING

ditanda

Penyelenggaraan

Tergugat

Penyiaran

(IPP)

II

dan

Tetap

Izin

Nomor

:

437/KOMINFO/9/2011 tanggal 16 September 2011 yang ditanda tangani oleh Tergugat I pada frekuensi FM 99.50

NT

MHZ bertentangan dengan Hasil Forum Rapat Bersama (FRB) No.04/FRB/SUMUT/09/2010 tanggal 1 September 2010, Hasil Forum Rapat Bersama yang sebelumnya yaitu

ILA

Hasil Forum Rapat Bersama No. 01/FRB/SUMUT/5/2007 tanggal 4 Mei 2007, dan Hasil Forum Rapat Bersama No. 02/FRB/SUMUT/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, tidak

NG AD

pernah menyebutkan peng-alokasi-an frekuensi FM 99.50 MHZ kepada Tergugat IV, melainkan migrasi Tergugat IV yang semula di AM 1017 KHZ ke FM 90.0 MHZ, sehingga dinilai cacat substansial dan dapat dinyatakan tidak sah atau

tidak

berkekuatan

hukum

sejalan

dengan

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

PE

Usaha

Negara

Sumatera

Utara

di

Medan

dalam

Putusannya No. 120/B/2011/PT.TUN-Medan pada hal 2324 alinea ke-4.

24.c. Bahwa, perbuatan Tergugat III yang tidak bertindak tegas dalam menjalankan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut walapun Tergugat III telah mencabut Surat

No.

852/II.c/B.II/VIII /2010 tanggal 09 Agustus 2010 perihal : Pengoff-air-an perangkat pemancar PT. Radio Pelangi Lintas Nusa pada Frekuensi FM 99.50 MHz sesuai dengan Surat No. 1247/II.c/B.II /IX/2012 tanggal 06 September 2012, maka seharusnya tidak ada satupun radio lain selain Radio Penggugat yang dapat mempergunakan frekuensi FM 99.50 MHz tersebut karena secara

tegas dalam amar

putusan

PTUN telah

dicantumkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan kepada .


ME DA N

Penggugat pada frekuensi FM 99.50 MHZ, dan apabila ada radio lain yaitu Tergugat IV yang menggunakan frekuensi FM 99.50 MHz tersebut seharusnya Tergugat III melakukan penertiban dengan melarang siaran atau dapat dilakukan penyegelan atau juga penyitaan alat pemancar radionya, namun tindakan ini tidak

GI

dilakukan oleh Tergugat III yang mempunyai wewenang atas hal ini sehingga perbuatan Tergugat III ini sangat merugikan

ING

Penggugat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

24.d. Bahwa, Tergugat IV adalah pihak Tergugat Intervensi yang kalah dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan No.

Pengadilan

NT

86/G/2010/PTUN-Mdn Tanggal 19 April 2010 Jo. Putusan Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Medan

No.

120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011 jo. Putusan

ILA

Kasasi Mahkamah Agung RI No. 39K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 07/PK/TUN/2013 tanggal 02 Mei 2013, namun Tergugat IV tidak

NG AD

mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan Tergugat IV malah menggunakan frekuensi FM 99.50 MHz untuk bersiaran secara komersil sehingga mendubling siaran radio Penggugat, maka perbuatan Tergugat IV ini sangat merugikan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan

PE

25.

olehTergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara immateriil karena Penggugat tidak dapat mempergunakan frekuensi FM 99.50 MHZ secara clear untuk tujuan komersil, adapun kerugian tersebut dapat diperinci sebagai berikut : A. Kerugian Materil -

Kerugian

Pembelian

Alat

Pemancar

Radio

sebesar

................Rp. 1.800.000.000,-

Kerugian Pembangunan dan Pendirian Tower Radio

sebesar ......... Rp. 1.100.000.000,-

Kerugian Pembangunan Studio dan peralatannya, audio

penyiar sebesar . RP. 800.000.000,.


ME DA N

Kerugian

-

Pembelian

sebesar................ Rp.

1

(satu)

unit

mesin

Genset

600.000.000,-

Kerugian Renovasi Gedung dan Studio Radio sebesar

-

.................. Rp. 2.800.000.000,-

Kerugian dalam mengurus dan Penyelesaian perkara ini

dan

termasuk

biaya

GI

-

Advokat

………………………………………………………………..

Rp.

ING

300.000.000,-

sebesar

Total seluruh kerugian materil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.

7.400.000.000,- ( tujuh milyar empat

ratus juta rupiah)

-

NT

B. Kerugian Immateriil/Moril

Kerugian Immateril/Moril yang diderita Penggugat adalah

hilangnya kepercayaan perusahaan-perusahaan yang ingin

ILA

menggunakan jasa iklan atas produknya di Radio Penggugat dan hilangnya kepercayaan para penggemar radio Penggugat sejak Tergugat IV mengudara dengan mendubling frekuensi FM

NG AD

99.50 MHZ sejak Hari Jum’at 26 November 2010 pukul 18.30 WIB padahal Tergugat IV mengudara juga di frekuensi FM 106.20 MHZ sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan oleh Penggugat (yaitu selama ± 4 tahun) yang dinominalkan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima Milyar Rupiah)

PE

26. Bahwa, untuk mencegah dan menjamin agar gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak nihil, maka dimohonkan Ketua Pengadilan Negeri Medan qq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk meletakkan dan melakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap barangbarang bergerak dan tidak bergerak khususnya terhadap barang milik Tergugat IV yaitu -

Perangkat Pemancar Radio dan asset-asset Radio Milik

Tergugat IV yang dipergunakan bersiaran di frekuensi 99.50 MHZ dengan nama Radio Kardopa Medan. -

1 (satu) Unit bangunan PT. Radio Kardopa Medan yang

terletak di Jalan Iskandar Muda No. 17-A Medan 27. Provisi :

.


Bahwa,

sangat

jelas

dalam

ME DA N

-

amar

putusan

tersebut

Ijin

Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi FM 99.50 MHZ wajib diberikan kepada Penggugat, namun pelaksanaan terhadap putusan ini sampai sekarang tidak dijalankan oleh Terggugat I dan Tergugat III, sehingga perbuatan ini sangat merugikan Penggugat

GI

karena Penggugat tidak dapat bersiaran dengan clear pada frekuensi tersebut dan frekuensi tersebut tetap didubling dan

-

ING

dipergunakan untuk komersil oleh Tergugat IV. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami bermohon sebelum perkara ini disidangkan, mohon dalam satu acara kilat (kort geding)

ditetapkan

satu

PUTUSAN

PROVISI

yang

dapat

NT

dilaksanakan dengan serta merta (uit voerbaarbijvoorraad) sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang memutus dan menetapkan sebagai berikut, yang

ILA

berbunyi “memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan siaran radio (meg-off-air-kan) Tergugat IV pada frekuensi FM 99.50 MHZ sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap” serta

NG AD

“ Menghukum Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta rupiah) setiap harinya jika lalai dalam melaksanakan isi putusan provisi ini”.

28.

Bahwa, agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

dapat menjalankan isi putusan dalam perkara ini dengan baik, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan qq.

PE

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga isi putusan dalam perkara ini telah dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan baik.

29.

Bahwa, dikarenakan gugatan perkara ini telah didukung oleh faktafakta yuridis dan bukti-bukti yang akurat, maka sangat beralasan hukum

jika

putusan

dalam

perkara

ini

dinyatakan

dapat

dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voerraad). 30. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan tersebut, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang .


ME DA N

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk dudu dan bersidang pada suatu tempat yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk mengambil suatu putusan

GI

hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:

ING

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Gugatan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

NT

2. Memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan (meng-off-airkan) perangkat pemancar radio milik Tergugat IV pada frekuensi FM 99.50 MHZ sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap. 3. Menyatakan Putusan dalam provisi ini dapat dijalankan terlebih

ILA

dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

4. Menghukum Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom)

NG AD

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat IV lalai dan tidak mengindahkan isi putusan provisi ini terhitung sejak isi putusan provisi ini dibacakan hingga Tergugat IV melaksanakan isi putusan provisi ini dengan baik. Dalam Pokok Perkara :

PE

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menguatkan Putusan Provisi yang telah dilaksanakan dalam perkara ini. 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini, yaitu : - Perangkat Pemancar Radio dan Asset-asset Radio Milik Tergugat IV yang dipergunakan bersiaran di frekuensi 99.50 MHZ dengan nama Radio Kardopa Medan. - Bangunan PT. Radio Kardopa Medan yang terletak di Jalan Iskandar Muda No. 17-A Medan. 4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).

.


ME DA N

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juni 2011 atas nama Tergugat IV pada frekuensi FM 99.50 MHZ yang dikeluarkan oleh Tergugat II. tidak

Penyelenggaraan

sah

dan

tidak

Penyiaran

berkekuatan

(IPP)

GI

6. Menyatakan

Tetap

hukum

Izin

Nomor

:

437/KOMINFO/9/2011 tanggal 16 September 2011 atas nama

ING

Tergugat IV pada frekuensi FM 99.50 MHZ yang dikeluarkan oleh Tergugat I.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk menjalankan Isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

NT

No.86/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

April 2011 Negara

di

jo.

Putusan

Medan

No.

120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011 Jo. Putusan

ILA

Kasasi Mahkamah Agung RI No. 39K/TUN/2012/ tanggal 18 April 2012 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 07/PK/TUN/2013 tanggal 02 Mei 2013, yang telah berkekuatan hukum

NG AD

tetap (inkracht van gewijsde). 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yaitu -

Kerugian materil

sebesar Rp. 7.300.000.000 (tujuh milyar dibayarkan secara tunai dan sekaligus

PE

tigaratus juta rupiah) kepada Penggugat

-

Kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar

rupiah); 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dalam melaksanakan Isi Putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan ini dilaksanakan dengan baik.

.


ME DA N

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi ( Uit voerbaar bijvoorrad).

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

GI

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini

ING

berpendapat lain, “mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)’’.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para

NT

Tergugat I,II dan III serta Tergugat IV mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan gugatan rekonpensi yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PIHAK

(EXCEPTIO

PLURALIUM

LITIS

NG AD

GUGATAN KURANG CONSORTIUM)

1. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (“UU PTUN”) menyebutkan bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan

PE

I.

ILA

Jawaban Tergugat I,II dan III:

keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H terkait pihak-pihak yang berperkara menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak PENGGUGAT yang mengajukan gugatan dan pihak TERGUGAT. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai

kepentingan

langsung

di

dalam

perkara

yang

bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan. (Halaman 52 buku Hukum Acara Perdata, Edisi Kelima, tahun 1999, Penerbit Djambatan);

.


ME DA N

3. Oleh karena itu, selain pihak yang bertindak selaku PENGGUGAT haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata,

dan

kesalahan

dalam

GI

Penerbit Sinar Grafika, halaman 113, menjelaskan bahwa kekeliruan menarik

orang

sebagai

TERGUGAT,

ING

mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).

4. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendasarkan perbuatan

NT

melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT akibat dari tidak dilaksanakannya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum

tetap,

yaitu

ILA

TERGUGAT I dan TERGUGAT III

pada

amarnya

“Mewajibkan

untuk memproses lebih lanjut

permohonan PENGGUGAT tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi 99,50

NG AD

MHz untuk dan atas nama PENGGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; 5. Bahwa dalam rangka melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

PE

Lembaga Penyiaran Swasta (“PP LPS”), untuk memproses izin penyelenggaraan penyiaran termasuk penetapan alokasi spektrum frekuensi radio harus melalui Forum Rapat Bersama (FRB) antara Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Komisi Peyiaran Indonesia (KPI). FRB merupakan: a. wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat Pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima

atau

menolak

permohonan

izin

penyelenggaraan

penyiaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran (vide Pasal 1 butir 1 PP LPS). b. Forum

Rapat

pemberian

Bersama

diselenggarakan

“persetujuan”

atau

dalam

“penolakan”

rangka izin

penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan .


ME DA N

alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI serta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (vide Pasal 5 ayat (9) PP LPS).

c. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh hasil kesepakatan dalam forum

GI

rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah. (vide Pasal 33 ayat (4) huruf c Undang-Undang

6.

ING

Penyiaran).

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, seharusnya pihak-pihak dalam Forum Rapat Bersama lainnya seperti KPI dan KPID Sumatera Utara ikut menjadi pihak dalam perkara a

NT

quo, karena keputusan tertulis dari FRB merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dari suatu Forum Bersama Pejabat Publik, sehingga

perkara ini. 7.

ILA

dalam hal ini ada pihak-pihak yang luput untuk diikutsertakan dalam

Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT sangat beralasan hukum dinyatakan KURANG PIHAK dan tidak dapat diterima karena hanya

NG AD

menempatkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PT Radio Kardopa Medan sebagai TERGUGAT IV yang menjadi pihak TERGUGAT; 8.

Maka berdasarkan hal tersebut, tidaklah tepat apabila PENGGUGAT hanya mengajukan gugatan perkara a quo kepada TERGUGAT I,

PE

TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV karena ada pihak yang TERTINGGAL dalam perkara ini yaitu KPI dan KPID Sumatera Utara.

II. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) 1.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (posita), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan;

2.

Bahwa pada pokoknya dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, akan tetapi pada Petitum angka 5 dan 6 PENGGUGAT yang meminta agar Majelis Hakim “menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor 01473476/000SU/2020112012 tanggal 6 Juni 2011

.


ME DA N

atas nama TERGUGAT IV pada Frekuensi 99.50 MHz yang dikeluarkan TERGUGAT II” dan “menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Izin

Penyelenggaraan

437/KOMINFO/9/2011

Penyiaran

tanggal

16

(IPP)

September

Tetap

2011

Nomor

atas

nama

TERGUGAT IV pada frekuensi FM 99.,50 MHz yang dikeluarkan oleh

GI

TERGUGAT I”, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 232K/SIP/1968

ING

3.

menyatakan: “pembatalan surat izin perusahaan yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan tidaklah tepat dilakukan oleh Pengadilan Negeri” jo. Putusan Mahkamah Agung

NT

No. 321K/SIP/1978 tanggal 31 Januari 1981 menyatakan: “pengadilan negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mengakibatkan gugatan kabur dan

ILA

4.

tidak jelas (obscuur libel) sehingga menurut hukum harus dinyatakan

NG AD

tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk verklaard). DALAM POKOK PERKARA Bahwa

Gugatan

Perbuatan

Melawan

Hukum

yang

didalilkan

PENGGUGAT tidak dapat diterima ataupun tidak berdasar. Oleh karena itu PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT, terkecuali yang dengan tegas diakui PARA TERGUGAT sebagaimana terurai di

I.

PE

bawah ini:

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TELAH DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.

Bahwa pada pokoknya materi gugatan PENGGUGAT sebagaimana diakui PENGGUGAT dalam gugatannya adalah tentang

Perbuatan

Melawan Hukum (PMH) akibat PARA TERGUGAT tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, yaitu: a. Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Medan

No.

86/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010, Jo. b. Putusan PTTUN Medan No. 120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 4 Oktober 2011, Jo.

.


ME DA N

c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 39K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012, Jo. d. Putusan

Peninjauan

Kembali

Mahkamah

Agung

RI

No.

07/PK/TUN/2013 tanggal 2 Mei 2013

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang

GI

2.

dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dan telah berkekuatan hukum

ING

tetap dimaksud, yaitu:

a. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; b. Menyatakan batal Surat Keputusan No.77/M.KOMINFO /02/2010, 10

Penyiaran

Februari yang

Informatika; c.

2010,

diterbitkan

NT

tanggal

perihal:

oleh

Izin

Menteri

Penyelenggaraan Komunikasi

dan

Mewajibkan TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan

ILA

No.77/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 10 Februari 2010, perihal Izin Penyelenggaraan

Penyiaran

yang

diterbitkan

oleh

Menteri

Komunikasi dan Informatika;

NG AD

d. Menyatakan batal Surat Keputusan No.852/II.c/B.II/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010, perihal: Peng-off-air-kan Perangkat Pemancar PT. Radio Pelangi Lintas Nusa yang diterbitkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan;

e. Mewajibkan TERGUGAT III untuk mencabut Surat Keputusan

PE

No.852/II.c/B.II/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010, perihal: Pengoff-air-kan Perangkat Pemancar PT. Radio Pelangi Lintas Nusa yang diterbitkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan;

f.

Mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk memproses lebih

lanjut

permohonan

Penyelenggaraan

Penyiaran

PENGGUGAT dan

tentang

menerbitkan

Izin Izin

Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi 99,50 MHz untuk dan atas nama PENGGUGAT sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan; g. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada

.


ME DA N

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 3.

Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT telah melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud,

GI

yaitu:

a. Tentang Kewajiban TERGUGAT I untuk menyatakan batal dan

ING

mencabut Surat Keputusan No.77/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 10 Februari 2010, perihal: Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PTUN

NT

yang menyatakan bahwa “Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima TERGUGAT

ILA

tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”, Surat

NG AD

Keputusan No.77/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 10 Februari 2010, perihal: Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi terhitung sejak tanggal 6 November 2012, mengingat salinan putusan yang telah in kracht dimaksud diterima TERGUGAT I pada tanggal 10 Agustus 2012. Dengan demikian

PE

menurut amar putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah terpenuhi.

c. Tentang Kewajiban TERGUGAT III untuk menyatakan batal dan mencabut “Surat Keputusan No.852/II.c/B.II/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010, perihal: Peng-off-air-kan Perangkat Pemancar PT. Radio

Pelangi

Lintas

Nusa”

telah

dilaksanakan

dengan

diterbitkannya Surat Nomor: 114/Balmon.12/ UM.01.01/01/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Pencabutan Surat Ka. Balmon No. 852/II.c/B.II/VII/2010 tanggal 9 Agustus 2010. d. Tentang kewajiban PARA TERGUGAT untuk “memproses lebih lanjut permohonan PENGGUGAT tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi 99,50 MHz untuk dan atas nama PENGGUGAT sesuai

.


ME DA N

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, telah pula dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT bersama dengan KPI Pusat dan KPID Sumatera Utara melalui FRB Provinsi Sumatera Utara, tanggal 11 Desember 2013.

dimaksud

GI

e. Bahwa FRB sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d telah

memutuskan

untuk

memberikan

Izin

Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip atas nama PT. Radio

ING

Pelangi Lintas Nusa pada frekuensi 106, 2 MHz, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara No. 10 Tahun Desember 2013.

Bahwa PARA TERGUGAT bersama dengan KPI dan KPID dalam FRB

NT

4.

2013, tanggal 11

memutuskan untuk memproses izin penyelenggaraan penyiaran milik PENGGUGAT pada alokasi frekuensi radio 106,2 MHz dengan

ILA

pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR) harus dilaksanakan berdasarkan peraturan

NG AD

perundang-undangan dan bukan dilakukan dengan mengabaikan atau bahkan menginjak-injak ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (6) UU Penyiaran pada

pokoknya

menyatakan

“Izin

penyelenggaraan

dan

perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan

PE

setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama“.

c. Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) PP LPS pada pokoknya juga menyatakan dinyatakan bahwa “Forum Rapat Bersama diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI”. d. Bahwa dalam rangka menjalani ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c di atas, Pemerintah bersama dengan KPI telah melaksanakan Forum Rapat Bersama (FRB) Sumatera Utara tanggal 1 September 2010 dan berdasarkan Surat Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi

.


ME DA N

Nomor 4492/P/DJPT.4/ KOMINFO/09/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Tindak Lanjut Permohoan IPP Jasa Penyiaran yang Menunggu Penerbitan Revisi KM No. 15 Tahun 2013, telah memproses permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada frekuensi 99,50 MHz untuk dan atas nama PT.

GI

Radio Kardopa sesuai dengan UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya serta UU Telekomunikasi dan peraturan

1)

Izin

Stasiun

ING

pelaksanaannya, melalui surat keputusan sebagai berikut: Radio

(ISR)

Nomor

01473476-

000SU/2020112012 pada frekuensi 99.50 MHz untuk dan

2)

NT

atas PT. Radio Kardopa, tertanggal 6 Juli 2011; dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 437/KEP/ M.KOMINFO/09/2011

tentang

Izin

Penyelenggaraan

ILA

Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio PT. Radio Kardopa, tertanggal 21 September 2011. e. Bahwa untuk menetapkan alokasi spektrum frekuensi radio bagi

NG AD

penyelenggaraan penyiaran merupakan kewenangan FRB yang dilaksanakan

antara

Pemerintah

dan

KPI

dan

bukan

kewenangan badan peradilan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 716K/SIP/1973 tanggal 5 September 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1198K/SIP/1973 tanggal 6 Januari 1976, menyatakan “bahwa pengeluaran sertifikat itu

PE

semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan pengadilan”. Selain itu Putusan Mahkamah Agung No. 157K/SIP/1960 tanggal 15 Mei 1960 yang menyatakan: “soal kepada siapa Kota Pradja akan memberikan tanah milik Kota Pradja untuk dipakai adalah masalah kemanfaatan dan kebijaksanaan Kota Pradja, yang mengenai hal ini hakim tidak wenang campur tangan” Sejalan dengan Putusan Mahamah Agung dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa

terkait perkara a

quo

penerbitan izin

penyelenggaraan penyiaran pada spektrum frekuensi radio 99,50 MHz bukan wewenang pengadilan/hakim, melainkan wewenang administrasi dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

.


ME DA N

f.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA TERGUGAT telah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud, berdasarkan putusan FRB tanggal 11 Desember 2013 yang menyetujui pemberian IPP

5.

GI

Prinsip pada frekuensi 106,2 MHz atas nama PENGGUGAT; Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Kominfo No. 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang

ING

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (PM Kominfo No. 28 Tahun 2008) “Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran disampaikan kepada Pemohon melalui KPI setelah ada

NT

bukti pembayaran biaya Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran”, dimana hingga saat ini PENGGUGAT belum melakukan pembayaran biaya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga TERGUGAT I

ILA

belum dapat menerbitkan IPP Prinsip untuk dan atas nama PENGGUGAT, yang mengakibatkan PENGGUGAT hingga saat ini

6.

NG AD

tidak dapat melakukan penyiaran. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA TERGUGAT telah melaksanakan

kewajiban

hukumnya

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan putusan in kracht, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh

PE

PENGGUGAT. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT seharusnya dinyatakan ditolak.

II. KERUGIAN PENGGUGAT TIMBUL AKIBAT DARI SIKAP PENGGUGAT YANG TIDAK TUNDUK PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran yang mengatur: “Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran” 2. Bahwa meskipun PARA TERGUGAT telah menjalankan kewajiban hukumnya untuk memproses izin penyelenggaraaan penyiaran atas nama PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan pada romawi I angka 3 dan 4, namun hingga saat ini TERGUGAT I tidak dapat menerbitkan IPP Prinsip atas nama PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak

.


ME DA N

membayar biaya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. PR.1401.6679 pada tanggal 20 Januari 2014 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2014 yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) PM Kominfo No. 28

GI

Tahun 2008;

3. Bahwa oleh karena itu, kerugian materiil dan immateriil sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 7-8

ING

antara lain: a. Kerugian materiil 1) Kerugian

pembelian

pemancar

radio

sebesar:

Rp.

NT

1.800.000.000

alat

2) Kerugian pembangunan dan pendirian tower radio: Rp. 1.100.000.000

ILA

3) Kerugian pembangunan studio dan peralatannya, audio penyiar: Rp. 800.000.000

4) Kerugian pembelian satu unit genset: Rp. 600.000.000

NG AD

5) Kerugian renovasi gedung dan studio: Rp. 2.800.000.000 6) Kerugian dalam mengurus dan penyelesaian perkara ini dan termasuk advokat: Rp. 300.000.000 Total seluruh kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT adalah Rp. 7.400.000.000

b. Kerugian immateriil

PE

Hilangnya kepercayaan perusahaan yang ingin menggunakan jasa iklan atas produk PENGGUGAT dan hilangnya penggemar radio PENGGUGAT yang dinominalkan sebesar Rp. 5.000.000.000

Merupakan kerugian yang timbul akibat sikap PENGGUGAT yang tidak tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran dan bukan akibat perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh PARA

TERGUGAT sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada Nomor 25 halaman 7-8; 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka kerugian yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya menurut hukum harus dinyatakan ditolak.

.


ME DA N

III. PENGGUGAT JUSTRU TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1.

Bahwa sebagaimana diakui PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 8 angka 25 huruf B, yang pada pokoknya menyatakan

GI

bahwa “TERGUGAT IV tidak mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tetap menggunakan frekuensi radio 99.5 MHz

untuk

bersiaran

sehingga

mendubling

siaran

radio

ING

PENGGUGAT.” Dengan demikian, PENGGUGAT telah mengakui telah menggunakan frekuensi radio (on air) untuk melakukan kegiatan siaran tanpa Izin Stasiun Radio (illegal). Bahwa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (in

NT

2.

kracht) tidak serta merta dapat menjadi alasan PENGGUGAT untuk dapat melakukan kegiatan penyiaran dengan menggunakan

ILA

frekuensi radio (on air), karena untuk menyelenggarakan penyiaran harus terlebih dahulu mendapatkan IPP dan Izin Penggunaan spektrum frekuensi radio, yang prosesnya melalui mekanisme

3.

NG AD

sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 1 s/d 3. Bahwa apa yang telah dilakukan PENGGUGAT menggunakan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran tanpa Izin justru melanggar ketentuan perundang-undangan di bawah ini: a. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) secara tegas menyebutkan:

PE

“penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah”.

b. Pasal 53 UU Telekomunikasi menyatakan bahwa: (1) Barang

siapa

yang

melanggar

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling Iama 15 (lima belas) tahun. c. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran

.


dan

ME DA N

(4) Izin

perpanjangan izin

penyelenggaraan

penyiaran

diberikan oleh negara setelah memperoleh:

a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;

GI

b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;

diadakan

ING

c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang khusus

untuk

perizinan

antara

KPI

dan

Pemerintah; dan

NT

d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. 4.

Dengan

demikian

tindakan

yang

dilakukan

PENGGUGAT

ILA

menggunakan spektrum frekuensi radio sebelum memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan tidak memiliki dasar

NG AD

pembenaran yuridis, sehingga pengajuan gugatan PENGGUGAT tidak

mempunyai

nilai

untuk

dilindungi

hukum

karena

PENGGUGAT sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum. IV. TERGUGAT III JUSTRU TELAH MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA SECARA

SAH

SESUAI

DENGAN

PERATURAN-PERUNDANG-

PE

UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK 1. Bahwa TERGUGAT III adalah Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f PM Kominfo No. 3/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio melaksanakan fungsi penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. 2. Bahwa penertiban terhadap pelanggaraan penggunaan frekuensi radio tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang menggunakan frekuensi tanpa izin sesuai Pasal 53 ayat (1) UU Telekomunikasi.

.


ME DA N

3. Bahwa TERGUGAT IV telah memiliki ISR pada frekuensi 99.5 MHz sebagaimana dijelaskan pada romawi II angka 4 sehingga tidak ada dasar hukum bagi TERGUGAT III untuk melakukan penertiban terhadap TERGUGAT IV.

GI

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil PENGGUGAT dalam gugatan halaman 7 nomor 24 c yang menyatakan TERGUGAT III seharusnya melakukan penertiban,

ING

penyegelan dan penyitaan terhadap alat pemancar radio milik TERGUGAT IV tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan untuk ditolak.

NT

Berdasarkan uraian di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: Dalam Eksepsi:

ILA

a. Menerima Eksepsi Tergugat;

b. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak dapat menerima gugatan

c.

NG AD

quo;

a

Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara: a.

Menolak gugatan yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT untuk seluruhnya;

b. Menyatakan dalil Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT tidak berdasar;

PE

c. Menolak tuntutan ganti rugi PENGGUGAT untuk seluruhnya; d. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aquo et bono). Jawaban Tergugat IV :

A. DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi : Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

.


ME DA N

Bahwa Penggugat seharusnya mengikutsertakan Komisi Penyiaran Inedonesia (KPI) / Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara ini. KPI/KPID Sumatera Utara wajib diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara

a quo

mengingat Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

GI

Penyiaran. Dengan tidak diikutsertakannya KPI/KPID Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga kurang pihak dalam

ING

perkara aquo (exception plurium litis consortium). 2. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel). a) Bahwa substansi gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) akibat dibatalkannya Surat

NT

Keputusan : 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Tergugat I) oleh Pengadilan

ILA

putusan

:86/G/2010/PTUN-Mdn Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

tanggal

19

Tata

Negara April

Usaha

Medan

2011

jo.

Nomor Putusan

Negara

Medan

NG AD

No.120/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 04 Oktober 2011 jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.39K/2012 tanggal 18 April 2012 ;

b) Bahwa Penggugat dalam gugatannnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Izin Stasiun Radio (SR) Nomor : tanggal

06

Juli

PE

01473476/000SU/2020112012

2011

yang

dikeluarkan dan diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Nomor : 37/KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.5

tanggal 16

September 2011 yang dikeluarkan dan diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV; c) Bahwa dengan demikian, tidak ada relevansi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :86/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 19 April 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.120/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 04 Oktober 2011 jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.39K/2012 tanggal 18 April 2012

dengan

Izin

Stasiun

01473476/000SU/2020112012

Radio

tanggal

06

(ISR) Juli

Nomor 2011

:

yang

dikeluarkan dan diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV, .


ME DA N

oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, tidak jelas dan tidak cermat ; d) Bahwa

pemakaian

Izin

Stasiun

Radio

(ISR)

Nomor

:

01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juli 2011 dan Izin Penyiaran

(IPP)

GI

Penyelenggaraan

Tetap

Nomor

37/KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.5 Mhz

:

tanggal 16

ING

September 2011 yang dikeluarkan dan diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV, tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena ISR yang dipakai dan dipergunakan oleh Tergugat IV dikeluarkan oleh negara yang memiliki otoritas

NT

mengeluarkan/memberikan suatu ijin kepada warga negaranya ; e) Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur

ILA

libel),oleh karena itu harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidanya dinyatakan tidak dapat diterima ; 3. Gugatan Penggugat Salah Alamat.

NG AD

Bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku, syarat materil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan perdata adalah adanya hubungan hukum (rechtsbetrekking) atau adanya perselisihan hukum (feitelijke gronden) antara para pihak yang bersengketa. Dalam gugatan Penggugat tidak terlihat adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV, sehingga

PE

Tergugat IV tidak dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Oleh karena Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada merugikan pihak Penggugat oleh karena itu tidak layak dihukum untuk mengganti kerugian sebagaimana disebutkan oleh Penggugat ; Bahwa Tergugat IV memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 01473476/000SU/2020112012 Penyelenggaraan

Penyiaran

tanggal (IPP)

06

Juli

2011

Tetap

37/KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.5 Mhz

dan

Izin

Nomor

:

tanggal 16

September 2011 yang dikeluarkan dan diberikan oleh otoritas yang berwenang untuk itu, dalam kapasitasnya bertindak sebagai wakil negara yang berwenang untuk memberikan hak atau ijin kepada warga negaranya (Tergugat IV) ;

.


ME DA N

Bahwa pemakaian hak atau ijin dimaksud,

yang diberikan oleh

negara (dalam hal ini Terguat I s/d III kepada Tergugat IV), adalah merupakan yang legal atau sah menurut hukum. Seandainya pun prosedur pemberian hak/ijin tersebut menyalahi suatu aturan atau ketentuan oleh orang/pihak/intasnsi yang mengeluarkan ijin/hak

GI

tersebut akan tetapi orang yang mempergunakan hak/ijin tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum ; oleh

karena

Tergugat

ING

Bahwa

mempergunakan/memakai

Izin

01473476/000SU/2020112012 Penyelenggaraan

IV

tidak

Stasiun

tanggal

Penyiaran

(IPP)

dapat

Radio 06

dipersalahkan

(ISR)

Nomor

2011

dan

Izin

Nomor

:

Juli Tetap

:

NT

37/KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.5 Mhz maka permohonan provisi dan permohonan atas sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat IV adalah sangat keliru

ILA

dan salah alamat ;

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan

NG AD

mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; II. Dalam Pokok Perkara

PE

1. Bahwa apa yang Tergugat IV kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas sepanjang berhubungan dengan pembelaan diri Tergugat IV, mutatis-mutandis mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara di bawah ini tanpa perlu untuk mengulanginya lagi ; 2. Bahwa Terguga IV menolak secara tegas dalil-dalil sofisme yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas di bawah ini ; 3. Bahwa Penggugat mengaku (gugatan poin 1) sebagai Pemilik yang sah dari radio PT.Pelangi Lintas Nusa sesuai dengan Akta Jual Beli Perusahaan Nomor 12 tanggal 11 Nopember 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris Emmy Wilis,S.H.,dan sekaligus juga sebagai Direktur PT.Radio Pelangi Lintas Nusa sesuai dengan

.


ME DA N

akte Berita Acara Rapat Nomor 13 tanggal 11 Nopember 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris Emmy Wilis,S.H. ;

Bahwa PT.Radio Pelangi Lintas Nusa itu beralamat di Jl.Yos Sudarso No.284 yang juga merupakan kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah II Sumatera Utara, FM 89.70 Mhz. Dengan

GI

kata lain sebenarnya Radio Pelangi Lintas Nusa tersebut adalah radio Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang pimpinannya saat itu

ING

Raidir Sigalingging. Atas surat permohonan rekomendasi izin siaran penanggungjawab PT.Radio Pelangi Lintas Nusa Nomor : 01/PLN-FM/V/2001 Sumatera

tanggal

Utara

10

Mei

memberikan

2001

maka

rekomendasi

Gubernur Nomor

:

NT

482/099/K/2001 tentang Penyelenggaraan Radio Siaran non Pemerintah kepada PT.Radio Pelangi Lintas Nusa dengan penanggungjawab Raidir Sigalingging,S.E. yang beralamat di

ILA

Jl.Yos Sudarso No.414 Medan. Dalam rekomendasi tersebut disebutkan, sebelum Dirjen Postel-Departemen Perhubungan RI memberikan izin siaran, tidak dibenarkan untuk melakukan

NG AD

kegiatan siaran ;

Sampai keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Dirjen Postel-Departemen Perhubungan RI tidak juga memberikan izin siaran kepada PT.Radio Pelangi Lintas Nusa ; Karena Perusahaan Listrik Negara pada waktu itu tidak terlalu mendukung kehadiran radio PT.Pelangi Lintas Nusa maka badan radio

PT.Radio

Pelangi

Lintas

Nusa

kemudian

PE

hukum

diperjualbelikan sesuai dengan Akta Jual Beli Perusahaan Nomor 12 tanggal 11 Nopember 2008, seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat ; Surat permohonan rekomendasi izin siaran penanggungjawab PT.Radio Pelangi Lintas Nusa Nomor : 01/PLN-FM/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 dan rekomendasi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 482/099/K/2001 tentang Penyelenggaraan Radio Siaran non Pemerintah kepada PT.Radio Pelangi Lintas Nusa dengan penanggungjawab Raidir Sigalingging,S.E. yang beralamat di Jl.Yos Sudarso No.414 adalah didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor :55 Tahun 1970 tentang Radio siaran non Pemerintah, pada hal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

diterbitkan/dikeluarkan .

oleh

pemerintah.

Karena


ME DA N

permohonan dan rekomendasi tersebut adalah sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 maka sebenarnya surat permohonan dan rekomendasi Gubernur Sumatera Utara tersebut otomatis gugur sesuai dengan Undang-undang tersebut. Artinya permohonan perizinan harus didasarkan pada Undang-undang

GI

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada hal dalam gugatannya, Penggugat tetap ngotot meminta izin penyiaran

ING

kepada Pemerintah (Menkominfo) berdasarkan permohonan dan rekonendasi yang sudah kadaluwarsa ; Bahwa dulunya, Penggugat memiliki radio yaitu PT.Radio Mutiara Mandiri Buana Suara City beralamat di Taman Johor Indah Permai

NT

II Blok E No.3 Jalan Karya Wisata Medan, frekuensi FM 95.90 Mhz dengan penaggung jawab Ir. Alexander Lawrentius Dacosta (Ir.Lawrentius) yang sudah memiliki ijin tetap. Namun kemudian

ILA

entah bagaimana PT.Radio Mutiara Mandiri Buana Suara tersebut diperjualbelikan dan kemudian Penggugat membeli badan hukum PT.Radio Pelangi Lintas Nusa tersebut ;

NG AD

4. Bahwa menurut Penggugat (gugatan poin 2) PT.Radio Pelangi Lintas Nusa didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No.10 tanggal 16 Mei 2001, yang diperbuat dihadapan Notaris Syamsul Faryeti,S.H.,Notaris di Cipayung, yang mendapat pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan

Menteri

Kehakiman

dan

HAM

RI.No.C-0916

PE

HT.01.01TH.2001 tanggal 12 Juni 2001; Bahwa tidak benar Syamsul Faryeti,S.H.,Notaris beralamat di Cipayung, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, akan tetapi Syamsul Faryeti,S.H.,Notaris,beralamat di Depok ;

5. Bahwa kemudian menurut Penggugat (gugatan poin 3), Anggaran Dasar

PT.Radio

Pelangi

Lintas

Nusa

telah

dirubah

dan

disesuaikan dengan ketentuan hukum yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.No.AHU-184045.AH.01.02 tanggal 06 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Radio Pelangi Lintas Nusa ; 6. Bahwa

menurut

Penggugat

(gugatan

poin

4),

Penggugat

sebelumnya telah mengajukan permohonan Izin Radio sesuai dengan Surat Permohonan No.01/PLF-FM/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 ; .


ME DA N

Penggugat saja baru membeli PT.Radio Pelangi Lintas Nusa sesuai dengan Akta Jual Beli Perusahaan Nomor 12 tanggal 11 Nopember 2008 dan Penggugat menjabat sebagai direktur PT.Radio Pelangi Lintas Nusa sesuai dengan akte Berita Acara Rapat Nomor

13 tanggal 11 Nopember 2008, jadi bagaimana

GI

mungkin Penggugat mengajukan permohonan perizinan siaran ? Permohonan ijin siaran PT.Radio Pelangi Lintas Nusa dengan

ING

direktur utamanya Raidir Sigalingging (pada saat itu) apalagi permohonan diajukan sebeluma dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menurut hukum tidak bisa serta merta dianggap menjadi permohonan Penggugat;

NT

7. Bahwa menurut Penggugat (gugatan poin 5), atas permohonan Penggugat,

Gubernur

Sumatera

Utara

mengeluarkan

Rekomendasi No.482/099/K/2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang

ILA

Penyelenggaraan Radio Non Pemerintah, telah memutuskan memberikan Rekomendasi Radio Siaran Non Pemerintah dengan Sistem Frekuensi FM kepada PT.Radio Pelangi Lintas Nusa. tetapi

harus

NG AD

Akan

rekomendasi

diingat

tersebut

oleh

Penggugat

dinyatatakan

bahwa

sebelum Dirjen

dalam Postel-

Departemen Perhubungan RI memberikan izin siaran, PT.Radio Pelangi Lintas Nusa yang penanggung jwab Raidir Sigalingging tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan siaran ; Bahwa setelah keluarnya Undang-undang No.32 Tahun 2002

PE

tentang Penyiaran, tidak lagi mensyaratkan adanya rekomendasi gubernur dalam memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). ;

8. Bahwa

menurut

pengakuan

Penggugat

(gugatan

poin

6),

permohonan ditanggapi oleh Kadit Binspekfrek & Orsat, Dirjen Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan, melalui suratnya No.543/TU/PT.208/DITBINFREK/IX/2001 tanggal 3 September 2001,

perihal

Pemantauan

Frekuensi

Radio

Siaran

dan

memerintahkan kepada Tergugat III untuk melakukan pengukuran terhadap frekuensi FM 88,650 MHZ dan apabila telah melakukan pengukuran

agar

segera

Tergugat

III

melaporkan

hasil

pengukuran untuk segera diterbitkan izin peneyiaran yang akan diberikan kepada Penggugat. ;

.


ME DA N

9. Bahwa menurut pengakuan Penggugat (gugatan poin 7), Tergugat III telah melakukan pengukuran dan menyatakan frekuensi 88,650 MHz clearance frequency, merekomendasikan frekuensi 88,650 MHZ dapat dialokasikan kepada Radio Penggugat yang dahulu beralamat di Jalan Yos Sudarso No.414 Kodya Medan sekarang

GI

beralamat di Jalan Karya Wisata Kompleks Taman Johor Indah Permai II Blok A/47, Kel.Pangkalan Mansyur, Kec.Medan Johor,

ING

Kota Medan.

Bahwa dalam Surat KEPALA BALMON KELAS II MEDAN Nomor : 637/III/B-II/IX/2001 tanggal 10 September 2001 perihal Hasil Pengukuran Frekuensi 88,650 MHz, yang ditujukan kepada Kadit

NT

Binspekfrek & Orsat menjelaskan bahwa : “ Dari hasil analisa pengukuran yang dimaksud bahwa untuk saat ini frekuensi 88.650 Mhz, clearance frekquency, untuk itu kami merekomendasikan

ILA

frekuensi 88,650 MHz di atas dpat dialokasikan kepada Radio yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.414 Kodya Medan “ Kalau demikian halnya, mengapa Penggugat mempermasalahkan

NG AD

frekuensi FM 99,5 MHz ? Perpindahan alamat Penggugat dari Jalan Yos Sudarso No.414 Kodya Medan ke Jalan Karya Wisata Kompek Taman Johor Indah Permai II Blok A/47 Medan tentu akan mempengaruhi frekuensi karena titik referensi pada surat Kepala Balmon Kelas II Medan Nomor : 637/III/B-II/IX/2001 tanggal 10 September 2001 tersebut adalah titik referensi Jalan

PE

Yos Sudarso ;

10. Bahwa menurut Penggugat (poin 8) dengan terpenuhinya syaratsyarat administrasi dan juga telah ada frekuensi yang clear untuk dialokasikan untuk Radio Penggugat maka selayaknya Penggugat telah mengudara pada frekuensi tersebut, namun sampai jangka waktu 8 (delapan) tahun, Izin untuk bersiaran tidak pernah diterima oleh Penggugat, yang kemudian dipertanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui suratnya No.995-2/002/SK/MFM/XII/08 tanggal 30 Desember 2008 dan surat No.99-3/002/SK/MFM/I/209 tanggal 19 Januari 2009. Bahwa kalimat yang berbunyi : “…selayangna Penggugat telah mengudara pada Frekuensi tersebut…” Frekuensi tersebut yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas. Padahal sebagaimana djelaskan,

frekuensi .

88.650

Mhz,

clearance

frekquency,


ME DA N

dialokasikan kepada Radio yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.414 Kodya Medan. Frekuensi 88.650 MHz tersebutlah yang sesungguhnya frekuensi radio Penggugat. Dan setahu Tergugat IV PT.Radio Pelangi Lintas Nusa belum pernah mengudara secara resmi karena tidak pernah mendapat izin ;

GI

Bahwa kalimat Penggugat selanjutnya berbunyi : “…Sampai delapan tahun, ijin untuk bersiaran tidak pernah diterima oleh

ING

Penggugat..” Penggugat mengukur kelayakan dirinya layak untuk memperoleh Ijin Penyelenggaraan penyiaran hanya menurut ukuran Penggugat sendiri. Seharusnya Penggugat mengukur kelayakan dirinya mendapatkan izin siaran radio berdasarkan

NT

kepada hukum atau undang-undang yang berlaku yaitu Undangundang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ; 11. Bahwa menurut Penggugat (gugatan poin 9), Tergugat I melalui

ILA

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi memberikan jawaban melalui Suratnya No.150/P/DJPT.4/KOMINFO/2/2009 tanggal 11 Februari 2009, agar Penggugat kembali mengajukan permohonan

NG AD

dengan alasan adanya perubahan kanal 350 KHz bergeser menjadi 400 KHz, dan permohonan itu harus mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (1) menegaskan sebelum menyelenggarakan lembaga

penyiaran

wajib

memperoleh

izin

PE

kegiatannya

penyelenggaraan penyiaran (IPP). Untuk mendapatkan IPP, pemohon izin harus melalui tahapan demi tahapan yaitu :

Tahap pertama, pemohon memasukkan surat permohonan IPP yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat/Daerah dilengkapi proposal yang diserahkan ke KPI/KPID kemudian KPI/KPID mengeluarkan rekomendasi. Tahap kedua, berkas permohonan diperiksa/diverifikasi secara administrative di KPID. Tahap ketiga, KPI/KPID melakukan verifikasi factual, ditunjuk KPID petugasnya turun ke lokasi studio/kantor.

.


ME DA N

Tahap keempat, setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, KPI/KPID mengadakan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) bersama pemohon dan dihadiri sejumlah undangan dari berbagai kalangan (tokoh masyarakat, akademisi, LSM, dll).

Tahap kelima, KPI/KPID melakukan evaluasi internal, apakah

Tahap

keenam,

GI

pemohon diberikan rekomendasi kelayakan atau ditolak. Rekomendasi

kelayakan

yang

dikeluarkan

ING

KPI/KPID dibahas dalam Forum Rapat Bersama (FRB), di FRB inilah diketahui apakah pemohon memperoleh kanal frekuensi atau tidak.Apabila untuk wilayah siar tersedia kanal 1 sedangkan pemohon lebih dari 1, maka dilakukan seleksi komparatif atau

NT

lelang.

Tahap ketujuh, Kominfo membuat penetapan IPP untuk uji coba siaran.

ILA

Tahap kedelapan, pemohon diberi kesempatan melakukan uji coba siaran.

Tahap kesembilan, Tim yang dibentuk Kominfo dan KPI

NG AD

melakukan Evaluasi Uji Coba Siaran. Tahap kesepuluh, Penetapan IPP setelah dinyatakan Lulus Uji Coba Siaran.

Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, Pemohon kembali mengajukan Permohonan Ijin Siaran Frekuensi (ISR) kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. ISR akan diterbitkan atas

PE

nama Pemohon apabila sudah melunasi biaya-biaya yang sudah ditetapkan, yang dibuktikan dengan adanya bukti setor.

12. Bahwa Penggugat dalam gugatannnya tidak ada menjelaskan apakah Penggugat sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan di atas. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011, menguatkan dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.86/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 19 April 2011, tahapan-tahapan tersebut tidak ada disebutkan dalam pertimbangannya ; 13. Bahwa

menurut

Penggugat,

seharusnya

Penggugat

telah

menerima Izin Prinsip untuk siaran radio dari Menteri mengingat Permohonan Penggugat diajukan telah mencapai interval waktu

.


ME DA N

yang cukup lama yaitu 8 (delapan) tahun sejak permohonan diajukan pada tanggal 16 Mei 2001 ;

Permohonan Penggugat walaupun sudah 8 (delapan) tahun diajukan, kalau tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana tersebut di atas, tentu permohonan Penggugat tidak dikabulkan.

GI

Lagi pula permohonan Penggugat tersebut didasarkan pada undang-undang yang lama yang sudah dinyatakan tidak berlaku

ING

lagi sejak keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002. Oleh karena permohonan tersebut sebenarnya bukan permohonan Penggugat dan seandainya pun permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan Penggugat namun permohonan tersebut

NT

dianggap sudah kadaluwarsa karena didasarkan pada peraturan yang lama ;

14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas

ILA

(gugatan poin 1-10), sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tergugat IV. Penggugat tidak mampu untuk mendapatkan Izin Prinsip dari Menteri untuk siaran radio, lantas apa hubungannya

NG AD

dengan Tergugat IV ? Tergugat I melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi memberikan

jawaban

melalui

Suratnya

No.150/P/DJPT.4/KOMINFO/2/2009 tanggal 11 Februari 2009, agar Penggugat kembali mengajukan permohonan dengan alasan adanya perubahan kanal 350 KHz bergeser menjadi 400 KHz, dan

PE

permohonan itu harus mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penggugat disuruh untuk mengajukan permohonan ulang dengan mengikuti ketentuan Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Apakah Penggugat mengikuti perintah Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.32 Tahun 2002 tersebut ? Seperti kata pepatah,buruk rupa cermin dibelah. Penggugat

tidak

memperoleh

izin,

mengapa

menyalahkan

Tergugat IV. ?

15. Bahwa, adalah tidak bijaksana memaksakan kehendak kita sendiri kepada orang atau pihak lain. Demikian juga Penggugat sebaiknya tidak memaksakan kehendaknya kepada Menteri (Tergugat I). Pemaksaan kehendak Penggugat itu terlihat dari dalil gugatan .


ME DA N

Penggugat poin 10, yang dimulai dengan kalimat : “Seharusnya Penggugat

telah

menerima

Izin

dari

Menteri

mengingat

permohonan Penggugat diajukan telah mencapai interval waktu yang cukup lama yaitu 8 (delapan) tahun…..dst “. Keharusan Penggugat telah mendapat Izin dari Menteri tersebut, Penggugat

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan

Penyiaran

Telekomunikasi. (IPP)

ING

tentang

GI

dasarkan pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000

harus

Padahal

Izin

didasarkan

pada

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ; 16. Bahwa, Penggugat pada dalil gugatannya (poin 11) mengatakan : “ Penggugat sebagai warga negara yang berkeinginan berkarya di sendiri,

maka

NT

negerinya

Penggugat

kembali

mengajukan

permohonan untuk Izin Siaran Radio yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan No.995-4/003/SK/I/2009 tanggal 30 Maret 2009

ILA

dengan mengusulkan frekuensi FM 99.50 MHz dan kemudian dilakukan Eevaluasi Dengar Pendapat (EDP) serta mendapatkan rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

NG AD

Sumatera Utara dengan Surat Rekomendasi No.482/16/Rek/KPIDSU/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Pemberitahuan Kelayakan, hal ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 5 ayat (7) PP No.50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta “ ; yang

PE

Bahwa selanjutnya didalilkan oleh Penggugat (poin 12)

mengatakan : “…atas Permohonan yang kedua dari Penggugat tersebut yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka

Tergugat

I

menjawab

melalui

Suratnya

No.77/M.Kominfo/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang intinya Permohonan Penggugat belum dapat dipenuhi sebagaimana Hasil Forum Rapat Bersama tanggal 29 Januari 2010, hal ini diketahui oleh Penggugat dari Surat yang diberikan oleh Tergugat III yaitu Surat No.852/II.c/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, perihal :Peng-Off-air-an pemancar radio Penggugat pada frekuensi FM 99.50 MHz ”. Kalau memang permohonan Penggugat belum dapat dipenuhi oleh Tergugat I, tetapi mengapa justru menyalahkan Tergugat IV .


ME DA N

yang telah

mendapatkan izin ? Tergugat IV tidak pernah

mengganggu Penggugat untuk mendapatkan izin. Tergugat IV juga tidak pernah menyatakan kepada Tergugat I,II dan III supaya jangan diberikan izin kepada Penggugat ;

17. Bahwa, berdasarkan permohonan Penggugat melalui Gugatannya

mengeluarkan

GI

ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, PTUN Medan Penetapan

No.86/G/PEN/2010/PTUN-Medan

ING

tanggal 18 Nopember 2010, yang memerintahkan agar menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I No.852/II.c/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 perihal : Peg-Off-air-an pemancar radio Penggugat

pada

frekuensi

FM

99.50

MHz.

Penggugat

NT

menginterpretasikan Penetapan No.86/G/PEN/2010/PTUN-Medan tanggal 18 Nopember 2010, yang memerintahkan agar menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I No.852/II.c/VIII/2010

ILA

tanggal 09 Agustus 2010 perihal : Peg-Off-air-an pemancar radio Penggugat pada frekuensi FM 99.5 MHz, Interpretasi Penggugat tersebut,menurut hemat Tergugat IV adalah tidak tepat dan tidak

NG AD

berdasar sama sekali. Tergugat IV memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juli 2011 dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Nomor : 37/KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.5 Mhz

tanggal 16

September 2011 yang dikeluarkan dan diberikan oleh otoritas (negara) yang berwenang untuk itu ;

PE

18. Bahwa tindakan Tergugat I dan II yang menerbitkan Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juli 2011 dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Nomor : 37/KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.5 MHz tanggal 16 September 2011 yang dikeluarkan dan diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV, sama sekali tidak bertentangan dengan Penetapan No.86/G/PEN/2010/PTUN-Medan tanggal 18 Nopember 2010, sebab frekuensi FM 99.5 MHz tersebut belum pernah dinyatakan sebagai hak/izin Penggugat. Sedangkan yang sudah menjadi hak atau izin Penggugat sekali pun, pemerintah (Tergugat I,II dan III) sebagai legulator peneyiaran bisa saja mencabut hak tersebut kalau terjadi penyalahgunaan hak atau izin tersebut ;

.


ME DA N

19. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat, Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juli 2011 dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Nomor : 37/KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.5

MHz

tanggal 16 September 2011 yang dikeluarkan dan diberikan oleh

GI

Tergugat II kepada Tergugat IV, adalah berdasarkan pada Forum Rapat Bersama (FRB) No.04/FRB/SUMUT/09/2010 tanggal 1

ING

September 2010, dimana Forum Rapat Bersama (FRB) adalah wadah kordinasi antara Pemerintah dengan KPI untuk menerima atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pemerintah

NT

jo.Peraturan

Nomor

50

Tahun

2005

tentang

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ; 20. Bahwa,

karena

Izin

Stasiun

ILA

01473476/000SU/2020112012

Radio

tanggal

(ISR)

06

Juli

Nomor 2011

:

yang

diterbitkan oleh Tergugat I diberikan kepada Tergugat IV dan Izin Penyelenggaraan

Penyiaran

(IPP)

Tetap

NG AD

37/KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.5

Nomor

:

MHz tanggal 16

September 2011 yang dikeluarkan dan diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV merupakan hasil FRB (Pemerintah dan KPI), maka

Izin

Stasiun

Radio

(ISR)

Nomor

:

01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juli 2011 dan Izin Penyelenggaraan

Penyiaran

(IPP)

Tetap

PE

KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.5

Nomor

:

37/

Mhz tanggal 16

September 2011 yang dikeluarkan dan diberikan oleh Tergugat II kepada

Tergugat

IV

adalah

sah

secara

hukum

karena

penerbitannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ;

21. Bahwa, dalil gugatan Penggugat (poin 17) yang mengatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh PTUN Medan sesuai dengan Putusan No.86/G/2010/PTUNMdn tanggal 19 April 2011 jo.putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011, yang memperbaiki amar putusan PTUN Medan

.


ME DA N

No.86/G/2010/PTUN-Mdn

tanggal

berbunyi sebagai berikut :

19

April

2011,

sehingga

Mengadili -

Menerima permohonan banding dari Tergugat I/PembandingI

-

GI

dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.86/G/2010/PTUN-Mdn

tanggal

19

April

2011,

yang

ING

dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi lengkap sebagai berikut : Dalam Eksepsi :

Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat I/Pembanding

NT

-

dan Tergugat II/Turut Terbanding ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulakan

gugatan

Penggugat/Terbanding

untuk

ILA

seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan No.77/M.Kominfo/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal : Izin Penyelenggaraan

NG AD

Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI selaku Tergugat I/Pembanding ;

3. Mewajibkan Tergugat I/Pembanding I untuk mencabut Surat Keputusan No. No.77/M.Kominfo/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal : Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan

PE

oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI selaku Tergugat I/Pembanding ;

4. Menyatakan

batal

Surat

Keputusan

No.852/II.c/VIII/2010

tanggal 09 Agustus 2010 perihal : Peng-Off-air-an perangkat pemancar radio PT.Radio Pelangi Lintas Nusa yang diterbitkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan selaku Tergugat II/Turut Pembanding ;

5. Mewajibkan Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II/Turut Terbanding

untuk

memproses


tentang

lebih Ijin

lanjut

Permohonan

Penyelenggaraan

Penyiaran dan menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi FM 99.50 MHz untuk dan atas nama Penggugat/Terbanding sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;

.


ME DA N

6. Menghukum

Tergugat

I/Pembanding,

Tergugat

II/Turut

Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

GI

22. Bahwa, dalil gugatan Penggugat (poin 20) yang menyatakan : “ Bahwa,………dst, namun Tergugat I dan Tergugat IV tidak juga

ING

menjalankan seluruh isi putusan yang telah inkracht tersebut “. Barangkali Penggugat tidak mencermati amar putusan Banding Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Medan

No.120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011, yang

NT

memperbaiki amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.86/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 19 April 2011. Amar putusan dimaksud pada poin ke-6 yang mewajibkan Tergugat I

dan

ILA

I/Pembanding

Tergugat

memproses lebih lanjut

II/Turut

Permohonan

Pembanding

untuk


tentang Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dan menerbitkan Ijin

NG AD

Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi FM 99.5 MHz untuk dan atas nama Penggugat/Terbanding sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku.

Di

situ

disebutkan,

mewajibkan untuk memproses lebih lanjut ! Barang kali, Tergugat I dan Tergugat II telah memproses permohonan Penggugat, tetapi Permohonan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan peraturan

PE

perundang-undangan yang berlaku, maka tidak begitu saja Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada frekuensi FM 99.5 MHz diberikan kepada Penggugat ;

23. Bahwa kalau ternyata Tergugat III telah menjalankan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan mencabut Surat Keputusan No.852/II.c/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 perihal : Peng-Off-air-an perangkat pemancar radio PT.Radio Pelangi Lintas Nusa pada frekuensi FM 99.5 Mhz sesuai dengan Surat No.1247/II.c/B.II/IX/2012 tanggal 06 September 2012

perihal

:

Pencabutan

Surat

Ka.Balmon

No.852/II.c/B.II/VIII/2010 tanggal 09-08-2010. Dengan pencabutan tersebut, tidak serta merta Izin Siaran Radio frekuensi FM 99.50 MHz menjadi milik atau hak Penggugat. Dalam surat pencabutan tersebut tidak ada disebutkan bahwa dengan pencabutan Surat .


ME DA N

Keputusan No.852/II.c/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 perihal : Peng-Off-air-an perangkat pemancar radio PT.Radio Pelangi Lintas Nusa pada frekuensi FM 99.5 Mhz maka Izin Siaran Radio frekuensi 99.50 Mhz menjadi milik Penggugat;

24. Bahwa, dalil Penggugat (poin 22) yang menyatakan Ketua

GI

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bermohon kepada Presiden melalui suratnya No.W.1-TUN 1/259/AT.02.07/IV/2013

ING

tanggal 09 April 2013 yang isinya untuk memerintahkan Tergugat I agar menjalankan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 116 ayat (6) Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi,

NT

bagaimana tindak lanjut permohonan ke Presiden tersebut tidak disebutkan oleh Penggugat ; Bahwa, Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

ILA

Indonesia Nomor : 125/M.KOMINFO/HK.06.02/1/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia perihal : Penjelasan Terhadap Surat No.R.03/M.Sesneg/D-4/P

NG AD

U.10.01/1/2014 tanggal 15 Januari 2014, perihal : Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara PT.Radio Pelangi Lintas Nusa. Dalam suratnya Menteri Komunikasi dan Informatika berbunyi : “…....dst…...

Selanjutnya dalam pelaksanaan putusan in kracht tersebut, kami

PE

laporkan sebagai berikut : a. Bahwa

untuk

melaksanakan

No.86/G/2010/PTUN-MDN No.120/B/2011

jo

putusan

jo.Putusan Putusan

PT

PTUN

Medan

TUN

Medan

Mahkamah

Agung

No.39K/TUN/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht),

dengan amar sebagai berikut :…(sesuai amar

putusan) Menteri Komunikasi dan Informatika telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai ketentuan Pasal 5ayat (9) PP No.50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta : “Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan .

atau

penolakan

izin

penyelenggaraan


ME DA N

penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spectrum frekuensi radio dari KPI serta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pemerintah cq. Kementerian Komunikasi

GI

dan Informatika bersama-sama dengan KPI/KPID Sumatera Utara, telah melaksanakan Forum Rapat Bersama (FRB)

ING

Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Desember 2013. Dalam FRB tersebut disepakati untuk memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip pada frekuensi 106,2

MHz

kepada

Radio

Pelangi

Lintas

Nusa,

NT

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara No.10 tahun 2013, tanggal 11 Desember 2013 ; 2. Terhadap hasil Putusan FRB pada tanggal 11 Desember

ILA

2013 tersebut, PT.Radio Pelangi Lintas Nusa melalui surat Kuasa Hukumnya No.014/SK-LFM/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, perihal keberatan dan Penolakan atas

NG AD

Keputusan Forum Rapat Bersama No.10 Tahun 2013 dan Dimohon

Segera

Diproses

Permohonan

Izin

Penyelenggaraan Penyiaran pada Frekuensi FM 99,50 MHz untuk dan atas nama PT.Radio Pelangi Lintas Nusa meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk: a. Membatalkan hasil FRB Sumatera Utara tanggal 11

PE

Desember 2013 dimaksud ;

b. Memproses dan menerbitkan IPP pada frekuensi 99,50 MHz untuk dan atas nama PT. Radio Pelangi Lintas Nusa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Menyikapi keberatan dan penolakan PT.Radio Pelangi Lintas Nusa atas putusan FRB tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut : a. Objek gugatan Perkara No.86/G/TUN/2010/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2010 yang diajukan oleh PT.Radio Pelangi

Lintas

Nusa

adalah

Surat

Menkominfo

No.77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) PT.Radio Pelangi Lintas Nusa ; .


ME DA N

b. Substasi gugatan perkara No.86/G/TUN/2010/PTUNMDN sema sekali tidak tekait dengan penetapan frekuensi 99.50 MHz yang telah diberikan kepada PT.Radio

Kardopa

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam

GI

Berita Acara FRB Sumatera Utara tanggal 1 September 2010 ;

ING

c. Terkait dengan penetapan alokasi frekuensi untuk penyelenggaraan

penyiaran,

ketentuan

peraturan

perundang-undangan mengatur sebagai berikut : (dst) 1) Dst…

NT

2) Dst… 3) Dst…

4) Berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

ILA

tersebut di atas,maka : a. Putusan

FRB

Sumatera

Utara,

tanggal

1

NG AD

September 2010 telah menyetujui pemberian IPP pada frekuensi 99,50 MHz kepada PT.Radio Kardopa ;

PE

b. Putusan

FRB

Sumatera

Utara

tanggal

11

Desember 2013 telah menyetujui pemberian Izin Prinsip

Penyelenggaraan

Penyiaran

pada

frekuensi 106,2 MHz untuk PT.Radio Pelangi Lintas Nusa ;

Dengan demikian pemberian IPP kepada PT.Radio Kardopa pada frekuensi 99,50 MHz dan Izin Prinsip kepada

PT.Radio

Pelangi

Lintas

Nusa

pada

frekuensi 106,2 MHz telah dilakukan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya; 4. Berdasarkan ketentuan peattturan perundang-undangan tersebut di atas, Menteri Komunikasi dan Informasi secara hukum : a. tidak dapat membatalkan hasil putusan FRB Sumatera Utara tanggal 11 Desember 2013 dimaksud ;

.


ME DA N

b. tidak dapat memproses dan menerbitkan IPP pada frekuensi 99.50 MHz untuk dan atas nama PT.Radio Pelangi Lintas Nusa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangann yang berlaku, karena frekuensi 99,50

MHz

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

GI

perundang-undangan telah diberikan kepada PT.Radio Kardopa sesuai dengan putusan FRB tanggal 1

ING

September 2010

25. Bahwa sesuai dengan Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 125/M.KOMINFO/HK.06.02/1/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang ditujukan kepada Presiden Republik

NT

Indonesia tersebut, sebenarnya Tergugat I sudah melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor :39K/2012 tanggal 18 April 2002 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

ILA

No.120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011, yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.86/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 19 April 2011 ;

NG AD

26. Bahwa dalil Penggugat (poin 23 dan 24a) yang menyatakan dimana, Tergugat I belum melaksanakan

putusan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011 yang memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.86/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 19 April 2011 khususnya (poin 3) Mewajibkan Tergugat I

PE

I/Pembanding

untuk

mencabut

Surat

Keputusan

No.

No.77/M.Komonfo/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal : Izin Penyelenggaraan

Penyiaran

yang

diterbitkan

oleh

Menteri

Komunikasi dan Informatika RI selaku Tergugat I/Pembanding dan (poin 5) yang Mewajibkan Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II/Turut Terbanding untuk memproses lebih lanjut Permohonan Penggugat/Terbanding tentang Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dan menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi

FM

99.50

MHz

untuk

dan

atas

nama

Penggugat/Terbanding sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, diartikan sendiri oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata). Tidak dicabutnya

Surat

Keputusan

No.

No.77/M.Komonfo/02/2010

tanggal 10 Februari 2010 perihal : Izin Penyelenggaraan .


yang

Informatika

RI

ME DA N

Penyiaran

diterbitkan dan

oleh

Menteri

dan

atau

belum

Komunikasi

sudah

dan

diprosesnya

Permohonan Penggugat/Terbanding tentang Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dan menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi FM 99.50 MHz untuk dan atas nama Penggugat, tidak

GI

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Tergugat I sebenarnya sudah melaksanakan isi putusan tersebut

ING

dengan pemberian Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi 106,2 MHz untuk PT.Radio Pelangi Lintas Nusa (Penggugat) ;

27. Bahwa kemudian dalil Penggugat (poin 24 b) dimana, Tergugat I

NT

dan Tergugat II yang menerbitkan Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juli 2011 dan Izin Penyelenggaraan

Penyiaran

(IPP)

Tetap

Nomor

:

ILA

37/KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.50 MHz tanggal 16 September 2011 yang dikeluarkan dan diberikan kepada Tergugat IV, diartikan sendiri oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan Penerbitan

NG AD

hukum.

Izin

Stasiun

Radio

(ISR)

Nomor

:

01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juli 2011 dan Izin Penyelenggaraan

Penyiaran

(IPP)

Tetap

37/KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.50

Nomor

:

tanggal 16

September 2011 yang dikeluarkan dan diberikan kepada Tergugat IV, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

PE

28. Bahwa, sebagaimana Tergugat IV sebutkan di atas, Penggugat belum pernah diberikan Ijin Siaran Radio, dan belum pernah diberikan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, dengan demikian Penggugat tidak bisa mengklaim bahwa frekuensi 99.50 MHz tersebut sebagai hak miliknya ; 29. Bahwa, seandainya Tergugat I mencabut Tergugat I/Pembanding I untuk mencabut Surat Keputusan No. No.77/M.Komonfo/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal : Izin Penyelenggaraan Penyiaran dimaksud, tidak otomatis Tergugat I memberikan begitu saja Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada Penggugat ; 30. Bahwa, seandainya pun Tergugat I memproses lebih lanjut Permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Penggugat, tidak otomatis permohonan Penggugat begitu saja dikabulkan oleh Tergugat I. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara saja pun .


ME DA N

menyatakan agar memproses permohonan Penggugat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau menurut penilaian Tergugat I bahwa permohonan Penggugat tidak sesuai dengan Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, maka frekuensi tidak akan diberikan kepada Penggugat ;

GI

31. Bahwa, Penggugat mendalilkan gugatannya pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

ING

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut terkandung tanggung jawab berdasar kesalahan (liability based on fault). dengan

mencermati

NT

32. Bahwa,

dalil-dalil

yang

Tergugat

IV

kemukakan tersebut di atas, tidak terlihat adanya kesalahan pada Tergugat IV, karena Tergugat IV telah memperoleh Izin Stasiun

ILA

Radio (ISR) Nomor : 01473476/000SU/2020112012 tanggal 06 Juli 2011 dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Nomor : 37/KOMINFO/9/2011 pada frekuensi FM 99.50 MHz

NG AD

tanggal 16 September 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II dan diberikan kepada Tergugat IV. Oleh karena Tergugat IV secara

sah

sesuai

dengan

Undang-undang

Penyiaran

memperoleh ijin dimaksud maka Tergugat IV tidak dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, oleh karena itu Tergugat IV tidak pantas

PE

dihukum untuk mengganti kerugian (berapa pun itu) terhadap Penggugat;

33. Bahwa dalil Penggugat (poin 25) yang menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian baik secara materil maupun secara immaterial

karena

Penggugat

tidak dapat

mempergunakan

frekuensi FM 99.50 MHz secara clear untuk tujuan komersil. Penggugat sebenarnya tidak dapat memergunakan frekuensi FM 99.50 MHz tersebut, karena karena Penggugat tidak memperoleh Ijin resmi dari Pemerintah (Tergugat I, II dan III) selaku regulator perijinan penyiaran. Karena Penggugat tidak memiliki ijin sehingga tidak berhak, maka kerugian apa pun yang terjadi adalah resiko dan tanggungjawab Penggugat sendiri ;

.


ME DA N

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat IV kemukakan tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat baik tuntutan dalam provisi

maupun

menyatakan

tuntutan

gugatan

dalam

pokok

Penggugat

tidak

atau

dapat

setidak-tidaknya

diterima

(niet

GI

ontvankelijkverkaard);

perkara

ING

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, apa yang Penggugat dr/Tergugat IV dk sebutkan dalam bagian konpensi, untuk tidak mengulanginya lagi, mohon dianggap

NT

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonpensi di bawah ini ; 2. Bahwa,

PT. Radio Kardopa (Penggugat dr/Tergugat IV dk)

ILA

sebagai sarana dan media penyampai informasi dan hiburan berlangsung di Sumatera Utara umumnya dan di Medan sekitarnya pada khususnya sejak tahun 1976 sampai dengan

NG AD

sekarang ini, merupakan radio exsisting yang dulunya mengudara pada frekwensi AM 1017 Khz. Seiring dengan perkembangan teknologi penyiaran, dimana kanal frekuensi AM tidak lagi memenuhi selera pendengarnya, maka pada tahun 2005 Radio Kardopa mengajukan permohonan untuk migrasi ke kanal frekuensi FM. Untuk berpindah ke kanal frekuensi FM dimaksud

PE

maka Penggugat dr/Tergugat dk mengajukan permohonan kepada Tergugat II dr/Tergugat I dk sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Penyiaran dimaksud berbunyi : “ Suatu badan atau lembaga radio wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran” ;

3. Bahwa, pada tahun 2008 Penggugat dr/Tergugat IV dk kembali mengajukan permohonan ijin penyiaran melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara dan Depkominfo Jakara, yang

kemudian

ditindaklanjuti

oleh

KPID

Sumut

dengan

mengeluarkan rekomendasi No.48/549/KPID-SU/VI/08 tanggal 11 Juni 2008 dan surat KPID Sumut No.480/KPID-SU/III/09 ; 4. Bahwa, melalui surat dari KPID Sumut No. 482/923/KPIDSU/VI/09 tanggal 29 Juni 2009 disampaikan hasil Forum Rapat

.


ME DA N

Bersama (FRB) di Bali tanggal 19 Juli 2009 antara KPID-SU, Depkominfo RI (Ditjen SKDI dan Ditjen Postel), Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinkominfo Pempropsu) dan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radiao (Balmon) Kelas II Medan yang menyatakan bahwa 5 (lima)

GI

Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio termasuk PT.RADIO KARDOPA yang diseleksi untuk memperebutkan 1

ING

(satu) kanal frekuensi FM di wilayah Medan ; 5. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2009 Tim Verifikasi Evaluasi Uji Coba Siaran Direktoran Jenderal SKDI Depkominfo Jakarta melaksanakan Verifikasi Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) dalam

NT

rangka pemeriksaan dan evaluasi lapangan terkait administrasi dan data teknik serta kondisi factual kegiatan operasional penyiaran terhadap Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran

6. Bahwa,

ILA

PT.RADIO KARDOPA ; dari

hasil

Tim Verifikasi

Faktual

yang

kemudian

ditindaklanjuti dengan Forum Rapat Bersama (FRB) tanggal 1

NG AD

September 2010 di Jakarta menyatakan bahwa RADIO KARDOPA DISETUJUI untuk mendapatkan 1 (satu) kanal frekuensi FM yang tersedia di wilayah layanan Kota Medan ;

7. Bahwa, dari hasil Forum Rapat Bersama (FRB) tanggal 1 September 2010 dalam Berita Acara No.04/FRB/Sumut/09/2010 menyebutkan bahwa RADIO KARDOPA telah disetujui untuk

PE

diberikan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap, namun frekuensi ditetapkan setelah diterbitkannya revisi KM15/2003. Kemudian. Pada tanggal 12 Oktober 2010 akhirnya oleh Direktur Usaha

Penyiaran

Dirjen

SKDI

Kominfo

RI

No.222/DJSKDI.3/KOMINFO/10/2010 telah menyetujui PT.RADIO KARDOPA untuk mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap pada Kanal Frekuensi FM 99,5 MHz di Wilayah Layanan Kota Medan ; 8. Bahwa, berdasarkan Keputusan Forum Rapat Bersama (FRB) tanggal 1 September 2010 di Jakarta dan Surat Persetujuan Dirjen SKDI No.222/DJSKDI.3/KOMINFO/20/2010 tersebut, PT. RADIO KARDOPA membeli alat pemancar FM dan mensertifikasi pemancar tersebut ke Dirjen Postel Kominfo RI pada tanggal 11 Nopember 2010 dengan Sergifikat No.17168/POSTEL/2010, .


ME DA N

dimana Sertifikasi Pemancar adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan Ijin Siaran Radio (ISR) ;

9. Bahwa, kemudian pada tanggal 20 September 2010 Badan Monitoring

Frekuensi

Radio

(Balmon)

Kelas

II

Medan

memerintahkan PT.RADIO KARDOPA untuk membuat Surat

GI

Pernyataan untuk pemindahan frekuensi. Berselang 2 (dua) hari setelah surat pernyataan tersebut dibuat, maka berdasarkan

ING

rekomendasi dari Balmon Kelas II Medan sewaktu memonitoring frekuensi ke RADIO KARDOPA, RADIO KARDOPA melakukan uji coba frekuensi 99,5 FM sejak tanggal 22 September 2010 ; 10. Bahwa, ketika PT. RADIO KARDOPA bermigarsi langsung ke

NT

frekuensi 99,5 FM, namun mendapat gangguan dari radio Tergugat dr/Penggugat dk (PT.RADIO PELANGI LINTAS NUSA MEDAN), yang juga mengudara di frekuensi yang sama. Atas

ILA

gangguan tersebut maka Penggugat dr/Tergugat IV dk meminta pihak Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas II Medan dan Menkominfo Jakarta untuk segera menertibkan siaran

NG AD

radio Tergugat

dr/Penggugat dk, tetapi sampai sekarang tidak

ditindaklanjuti. Hal tersebut gugatan

Tergugat

sudah diakui terus terang dalam

dr/Penggugat

dk

yang

mempergunakan

frekuensi 99,50 FM secara tidak sah (illegal) ;

11. Bahwa, pada tanggal 6 Juni 2011 Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia mengeluarkan / menerbitkan ISR

PE

(Izin Stasiun Radio) di kanal 120 frekuensi 99,50 FM untuk PT.RADIO KARDOPA (Penggugat dr/Tergugat IV dk)

dengan

No.01473476-000SU/2020112012 ;

12. Bahwa pada tanggal 21 September 2011, Direktorat Penyiaran, Direktorat

Jenderal

Kementerian

Penyelenggaraan

Komunikasi

dan

Pos

Informasi

RI

dan

Informatika

menyampaikan

pemberitahuan melalui surat No.694/DJPPI.4/Kominfo/09/2011 yang menyatakan bahwa Ijin Penyeleggaraan Penyiaran (IPP) PT.RADIO KARDOPA telah keluar oleh Kemenkominfo dengan No.437/Kominfo/9/2011 tertanggal 16 September 2011 dan IPP tersebut telah disampaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPIDSU), akan tetapi baru diserahkan oleh KPIDSU kepada PT.RADIO KARDOPA pada tanggal 28

.


ME DA N

Nopemember 2014 setelah diadukan ke Poldasu dengan pasal penggelapan ;

13. Bahwa, oleh karena pemakaian frekuensi 99,50 FM oleh Tergugat dr/Penggugat dk (PT.Radio Pelangi Lintas Nusa / Radio Mutiara FM), mengakibatkan terganggunya siaran PT. RADIO KARDOPA

MUTIARA

GI

(Penggugat dr/Tergugat IV dk), dengan perkataan lain RADIO (PT.Radio

Pelangi

Lintas

Nusa)

melakukan

ING

pendablingan/menimpa siaran PT.RADIO KARDOPA,

sehingga

siarannya hilang di udara. Hilangnya PT.RADIO KARDOPA di udara mengakitbatkan hilangnya siaran yang bernuansa etnik seperti siaran lagu-lagu Batak, Padang, Karo dan Melayu. Pada

NT

hal siaran PT.RADIO KARDOPA yang membawakan lagu-lagu etnik tersebut kepada para pendengarnya telah membawa PT.RADIO KARDOPA sebagai salah satu radio branded di

ILA

Sumatera Utara umumnya dan di Medan khususnya, sehingga selalu menduduki rating tertinggi dan terbesar di Sumatera Utara berdasarkan survey terkemuka AC Nielsen. Selain itu, PT.RADIO

NG AD

KARDOPA juga telah menerima penghargaan 7 (tujuh) kali berturut-turut sebagai radio swasta terbaik dalam program pemberdayaan perempuan sejak tahun 2005 s/d 2010 yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara,dan oleh karena itu pula PT.RADIO KARDOPA adalah sebagai pembayar pajak terbesar di bidang radio di Sumatera Utara ; pemakaian

frekuensi

99,5

FM

Oleh

Tergugat

PE

14. Bahwa,

dr/Penggugat dk (PT.Radio Pelangi Lintas Nusa / Radio Mutiara FM) tanpa ijin/tidak sah, dklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum [Wirjono Prodjodikoro : Perbuatan Melanggar Hukum, Pengertian perbuatan melawan hukum termasuk suatu perbuatan, yang memperkosa suatu hak hukum orang lain, atau yang bertentangan dengan keyakinan hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan

orang

lain,

(hal.8).

Oleh

karena

tindakannya

merugikan orang lain, tidak dapat dibilang bertindak berdasar atas suatu hak dan maka dari itu diwajibkan mengganti kerugian, hal 10]. Sejak diterbitkannya ijin RADIO KARDOPA (Ijin Penggugat dr/Tergugat IV dk), namun Penggugat dr/Tergugat IV dk tidak .


ME DA N

dapat mengudara secara cleer (jernih) pada kanal 99,5 FM, karena adanya gangguan dari RADIO MUTIARA (Tergugat dr/Penggugat dk. (Hal ini sudah diakui terus terang oleh Tergugat dr/Penggugat dk). Perbutan/pemakaian frekuensi 99,5 FM secara tidak

sah/tanpa

ijin/illegal

oleh

Tergugat

dr/Penggugat

dk

GI

dikualifiskasi sebagai perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dr/Tergugat IV dk

ING

mewajibkan Tergugat dr/Penggugat dk mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat dr/Tergugat IV dk ; 15. Bahwa, walaupun adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.86/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 19 April 2011 jo.

NT

putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 39K/2012/ tanggal 18 April 2012 jo.

ILA

Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 07/PK/TUN/2013 tanggal 02 Mei 2013,

tidak berarti bahwa Tergugat dr/Penggugat dk telah

memiliki ijin siaran radio (ISR) karena putusan PTUN Medan, jo

NG AD

putusan PT TUN,putusan MA dimaksud tidak ada memberikan ijin siaran radio kepada Tergugat dr/Penggugat dk.

16. Bahwa,

Putusan

Putusan

Peninjauan

Kembali

Nomor

:

07/PK/TUN/2013 tanggal 02 Mei 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 39K/2012/ tanggal 18 April 2012 MA, Jo. Putusan Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Medan

PE

No.120/B/2011/PT.TUN-Mdn tanggal 04 Oktober 2011 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

No.86/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 19 April 2011,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mengadili -

Menerima permohonan banding dari Tergugat I/PembandingI dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.86/G/2010/PTUN-Mdn

tanggal

19

April

2011,

yang

dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi lengkap sebagai berikut :

.


ME DA N

Dalam Eksepsi : -

Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara : -

Mengabulakan

gugatan

-

untuk

GI

seluruhnya ;


Menyatakan batal Surat Keputusan No.77/M.Kominfo/02/2010

ING

tanggal 10 Februari 2010 perihal : Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI selaku Tergugat I/Pembanding ; -

Mewajibkan Tergugat I/Pembanding I untuk mencabut Surat

NT

Keputusan No. No.77/M.Kominfo/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal : Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI selaku Tergugat

-

ILA

I/Pembanding ; Menyatakan

batal

Surat

Keputusan

No.852/II.c/VIII/2010

tanggal 09 Agustus 2010 perihal : Peng-Off-air-an perangkat

NG AD

pemancar radio PT.Radio Pelangi Lintas Nusa yang diterbitkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan selaku Tergugat II/Turut Pembanding ;

-

Mewajibkan Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II/Turut Terbanding

untuk

memproses


lebih

tentang

lanjut

Ijin

Permohonan

Penyelenggaraan

PE

Penyiaran dan menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran

-

pada frekuensi FM 99.50 MHz untuk dan atas nama Penggugat/Terbanding sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menghukum

Tergugat

I/Pembanding,

Tergugat

II/Turut

Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; 17. Bahwa, mengetahui dari putusan Pengadilan TUN tersebut tidak ada memberikan ijin kepada Tergugat dr/Penggugat dr,

hanya

berupa perintah kepada Tergugat I dk untuk memproses lebih lanjut

permohonan

Penyelenggaraan .

Tergugat dr/Penggugat Penyiaran

dan

dk tentang Ijin

menerbitkan

Ijin


ME DA N

Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi FM 99.50 MHz untuk dan atas nama Tergugat dr / Penggugat dk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Bahwa untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengartikan atau belum memastikan ijin harus

GI

diberikan kepada Tergugat dr/Penggugat dk. Kalau ternyata permohonan Tergugat dr/Penggugat dk tidak sesuai dengan perundang-undangan

ING

peraturan

yang

berlaku,

bagaimana

mungkin Tergugat I dk memberikan ijin kepada Tergugat dr/Penggugat dk ?

18. Bahwa, oleh karena tidak adanya ijin oleh Tergugat dr/Penggugat

NT

dk mempergunakan frekuensi 99,5 FM, sementara Penggugat dr/Tergugat IV dk sudah memiliki ijin atas frekuensi 99,5 FM maka yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat

ILA

dr/Penggugat dk. Penggugunaan frekuensi 99,5 FM secara illegal/tanpa hak/tanpa ijin merugikan Penggugat dr/Tergugat IV dk, maka Tergugat dr/Penggugat dk wajib mengganti kerugian

NG AD

tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata yaitu pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan “ondergeschikte” (orang yang berada di bawah perintah orang lain) ;

19. Bahwa, pemakaian tanpa ijin frekuensi 99,5 FM oleh oleh Tergugat dr/Penggugat dk adalah kesalahan (schuld) yang

PE

merupakan sebab sehingga menimbulkan kerugian (akibat) bagi Penggugat dr/Tergugat IV dk. Dengan kata lain,

Tergugat

dr/Penggugat dk dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian

karena

mempergunakan

melakukan ijin

frekuensi

perbuatan 99,5

FM

melanggar milik

hukum

Penggugat

dr/Tergugat IV dk, dimana Tergugat dr/Penggugat dk mengetahui betul bahwa perbuatannya berakibat terganggunya kepentingan Penggugat dr/Tergugat IV dr yaitu siaran Radio Kardopa milik Penggugat dr/Tergugat IV dk menjadi terganggu siarannya (tidak cleer) tersebut ; 20. Bahwa, kesalahan Tergugat dr/Penggugat dk mempergunakan frekuensi 99,5 FM milik Penggugat dr/Tergubat IV dk merupakan pengambilan resiko karena semua tahu bahwa mempergunakan ijin yang bukan miliknya sendiri dapat menimbulkan kerugian pada .


(orang)

lain.

ME DA N

pihak

Kesadaran

akan

kesalahan

Tergugat

dr/Penggugat dk tersebut dinamakan sebagai kesengajaan karena dengan mengambil resiko seperti itu berarti memiliki kemauan untuk memikul tanggungjawab atas akibat dari perbuatannya yaitu mengganti

segala

kerugian

diderita

oleh

Penggugat

GI

dr/Penggugat dk ;

yang

21. Bahwa, kerugian yang timbul bagi Penggugat dr/Tergugat IV dk

ING

baik secara materil maupun secara immaterial sebagai akibat dari perbuatan pemakaian frekuensi radio 99,5 FM milik Penggugat dr/Tergugat IV dk sehingga Penggugat dr/Tergugat IV dk tidak dapat

mempergunakan

frekuensi

FM

99,5

MHz,

dapat

NT

diperhitungkan dengan uang sebagai berikut : A. Kerugian Materil :

1. Tiket Pesawat pengurusan ijin Radio Kardopa

Rp. 24.000.000,-

ILA

2. Biaya Akomodasi pengurusan ijin Radio Kardopa Rp. 54.628.385,3. Biaya Promosi

Rp. 37.631.200,-

4. Biaya Pengurusan ijin di Mapoldasu

Rp. 3.100.000,-

Biaya iklan Pengembalian Pemancar Rp. 2.722.500,Biaya Penarikan pemancar dari Kantor Polisi Rp. 5.000.000,Biaya Penambahan tower sepanjang 15M Rp. 17.000.000,Biaya legalisasi IPP di Notaris Rp. 150.000,Biaya kirim surat Rp. 492.000,Pembelian antenna pemancar USD 29.500X12.980 Rp. 522.445.000,-

NG AD

5. 6. 7. 8. 9. 10.

PE

11. Biaya listrik kurang lebih 7.000.000 per bulan X 12X 4 tahun (2012,2013.2014) Rp. 336.000.000,Jumlah Rp. 1.003.169.085,(Satu milyar tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah) B. Kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat dr/Tergugat IV dk sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) ;

22. Bahwa, untuk menghindari gugatan Penggugat dr/Tergugat IV dk dalam perkara aquo tidak nihil kelak, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas : 1. Tanah dan bangunan milik Tergugat dr/Penggugat dk setempat terletak di Jalan Karya Wisata Komplek Taman Johor Indah .


ME DA N

Permai II Blok A/47 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ;

2. Seperangkat pemancar radio milik Tergugat dr/Penggugat dk setempat terletak di di Jalan Karya Wisata Komplek Taman Johor Indah Permai II Blok A/47 Kelurahan Pangkalan

GI

Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ; 23. Tuntutan Provisionil.

Bahwa, fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi :

ING

-

Pada tanggal 12 Oktober 2010, Direktur Usaha Penyiaran Dirjen SKDI Kominfo RI No.222/DJSKDI.3/KOMINFO/10/2010 telah menyetujui PT.RADIO KARDOPA untuk mendapatkan Ijin

NT

Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap pada Kanal Frekuensi FM 99,50 MHz di Wilayah Layanan Kota Medan ; Dan

ILA

Pada tanggal 6 Juni 2011 Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia mengeluarkan / menerbitkan ISR (Izin Stasiun Radio) di kanal 120 frekuensi 99,50 FM untuk

NG AD

PT.RADIO KARDOPA (Penggugat dr/Tergugat IV dk) dengan No.01473476-000SU/2020112012 ; Sehingga

perbuatan

Tergugat

dr/Penggugat

dk

sangat

merugikan Penggugat dr/Tergugat IV dk karena tidak dapat bersiaran dengan clear pada frekuensi tersebut dan frekuensi tersebut tetap didubling dan dipergunakan secara komersiil

PE

oleh Tergugat dr/Penggugat dk. Oleh karena itu, mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengambil

suatu Putusan Provisi, yang

berbunyi : 1. Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk (PT.RADIO PELANGI

LINTAS

NUSA

/

RADIO

MUTIARA)

menghentikan siaran radio (off air) pada frekuensi FM 99.50 Mhz, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap : 2. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dr/Penggugat dk tidak bersedia menjadalankan atau lalai menjalankan tuntutan provisi tersebut ; .


apabila

Tergugat

ME DA N

24. Bahwa

dr/Penggugat

dk

tidak

bersedia

menjalankan isi putusan setelah putusan dalam perkaran ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewisjde), mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk uang

paksa

(dwangsom)

GI

membayar

kepada

Penggugat

dr/Tergugat IV dk sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap

yang

ING

harinya, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap

sampai

dengan

Tergugat

dr/Penggugat

dk

melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo ; 25. Bahwa, oleh karena dalam perkara a quo didukung oleh bukti-bukti

NT

otentik, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

ILA

(uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada banding, kasasi, maupun perlawanan ; 26. Bahwa,

berdasarkan

dalil-dalil

gugatan

sebagaimana

NG AD

dikemukakan tersebut di atas, dimohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

PE

Dalam Konpensi: Dalam Eksepsi : - Menerima jabawan Tergugat IV dk/Penggugat dr tersebut ; Dalam Pokok Perkara -

Menolak

gugatan

Penggugat

dk/Tergugat

dr

untuk

seluruhnya ; Dalam Rekonpensi : Dalam Provisi : -

Mengabulkan gugatan Provisi dari Penggugat dr/Tergugat IV dk untuk seluruhnya ;

-

Memerintahkan

Tergugat

dr/Penggugat

dk

(PT.RADIO

PELANGI LINTAS NUSA / RADIO MUTIARA) menghentikan

.


ME DA N

siaran radio (off air) pada frekuensi FM 99.5 Mhz, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap : -

Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dr/Penggugat dk tidak

GI

bersedia atau lalai menjalankan tuntutan provisi tersebut, terhitung sejak tanggal dibacakan putusan provisi tersebut

ING

sampai Tergugat dr/Penggugat dk bersedia

menghentikan

siaran radio (off air) PT.RADIO PELANGI LINTAS NUSA (RADIO MUTIARA) pada frekuensi FM 99.5 Mhz, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; Menyatakan putusan dalam provisi tersebut dapat dijakankan

NT

-

terlebih dahulu walapun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan ;

-

ILA

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat IV dk untuk seluruhnya ;

Menguatkan putusan Provisi yang telah diambil dalam perkara

NG AD

-

ini ;

-

Menyatakan Tergugat dr / Penggugat dk melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;

-

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap : 1. Tanah dan bangunan milik Tergugat dr/Penggugat dk

PE

setempat terletak di Jalan Karya Wisata Komplek Taman Johor Indah Permai II Blok A/

Kelurahan Pangkalan

Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ; 2. ahuSeperangkat

pemancar

radio

milik

Tergugat

dr/Penggugat dk setempat terletak di di Jalan Karya Wisata Komplek Taman Johor Indah Permai II Blok A/47 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan . - Menyatakan Penggugat dr/Tergugat IV dk (PT.RADIO KARDOPA) sebagai pemegang hak atas Ijin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 01473476-000SU/2020112012 pada kanal 120 frekuensi FM 99,5 FM tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dk ; -

Menyatakan

Penggugat dr/Tergugat IV dk (PT.RADIO

KARDOPA) sebagai pemegang hak atas Ijin Penyelenggaraan .


ME DA N

Penyiaran (IPP) Tetap pada Kanal Frekuensi FM 99,5 MHz di Wilayah Layanan Kota Medan sesuai dengan surat Direktur Usaha

Penyiaran

Dirjen

SKDI

Kominfo

RI

No.222/DJSKDI.3/KOMINFO/10/2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;

sekaligus

membayar

GI

Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk seketika dan

-

kerugian

materiil

sebesar

Rp.

ING

1.003.169.085,-(Satu milyar tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) ; Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang

-

NT

paksa (dwangsoom) kepada Penggugat dr/Tergugat IV dk sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat dr/Penggugat dk lalai untuk menjalankan putusan

ILA

setelah berkekuatan hukum tetap ; Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

-

terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, peninjauan

NG AD

kembali atau pun perlawanan ; Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya

-

perkara yang timbul dalam perkara ini ; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

-

ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

PE

aequo et bono);

Setelah membaca berturut-turut : 1. Surat Pemberitahuan putusan

Pengadilan Negeri

Medan Nomor

:594/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan hari Senin tanggal 10 Agustus 2015,telah memberitahukan kepada RADIO KARDOPA MEDAN; 2. Akta banding Nomor :115/2015,yang dbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 Kuasa Tergugat I,II dan III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :594/Pdt.G/2014/PN.Mdn; 3. Relaas

Pemeberitahuan

pernyataan

banding

Nomor

:

594/

Pdt.G/2014/PN.Mdn; yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita

.


ME DA N

Pengadilan Negeri Medan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat tentang pernyataan

banding

terhadap

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor :594/Pdt.G/2014/PN.Mdn oleh Para Pembanding semula Tergugat

4. Relaas

GI

I, II dan III; Pemeberitahuan

pernyataan

banding

Nomor

:

594/

ING

Pdt.G/2014/PN.Mdn; yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding IV semula Tergugat IV tentang pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan

NT

Negeri Medan Nomor :594/Pdt.G/2014/PN.Mdn oleh Para Pembanding semula Tergugat I,II dan III;

5. Akta Banding Nomor: 121/2015 yang yang dbuat oleh Panitera Pengadilan

Tergugat Negeri

ILA

Negeri Medan bahwa pada hari RABU tanggal 12 AGUSTUS 2015 Kuasa IV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Medan

Nomor

:594/Pdt.G/2014/PN.Mdn;telah

menyatakan

NG AD

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 594/ Pdt.G/2014/PN.Mdn; 6.

Akta tanda terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal

08

AGUSTUS 2015 telah menerima memori banding dari Kuasa Para Pembanding I,II,III semula

Tergugat I,II dan III, dan memori banding

PE

tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan Relas Penyerahan memori banding Nomor : 594/ Pdt.G/2014/PN.Mdn dan kepada Pembanding IV semula Tergugat IV pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sesuai dengan Relas Penyerahan memori banding Nomor 594/Pdt.G/2014/PN.Mdn; 7. Akta tanda terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada hari Senin

tanggal

02

November 2015 telah menerima memori banding dari Kuasa Para Pembanding IVsemula diserahkan

Tergugat IV dan memori banding tersebut telah

kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa

tanggal 03 Nopember 2015 kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan

Relas

Penyerahan .

memori

banding

Nomor

:

594/


ME DA N

Pdt.G/2014/PN.Mdn dan kepada Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2015, sesuai dengan Relas Penyerahan memori banding Nomor 594/Pdt.G/2014/PN.Mdn;

Akta tanda terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh Panitera

GI

7.

Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis

Kuasa

Terbanding semula

ING

tanggal 26 November 2015 telah menerima Kontra memori banding dari Penggugat ; dan Kontra memori banding

tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 kepada Terbanding semula Penggugat

NT

sesuai dengan Relas Penyerahan memori banding Nomor Pdt.G/2014/PN.Mdn

dan

kepada

Pembanding

:

I

594/ semula

Tergugat I ,Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula

ILA

Tergugat III pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2015, sesuai dengan Relas Penyerahan memori banding Nomor 594/Pdt.G/2014/PN.Mdn; 8. Relaas

Pemeberitahuan

Mempelajari

berkas

Nomor

:

594/Pdt.G/

NG AD

2014/PN.Mdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding IV semula Tergugat IV dan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Pembanding I,II,III semula Para Tergugat I,II dan III,pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

PE

Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III dan IV diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang,bahwa Para Pembanding semula Tergugat I,II dan III,telah mengajukan memori banding dan pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 594/PDT.G/2014/ PN.Mdn

tanggal 13

Juli 2015, karena Judex Factie dalam memeriksa dan memutus perkara aquo tanpa

didasarkan

pada

pertimbangan

yang

cukup

(onvoldunde

gemotieverrd),sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagai mana diatur dalam

.


ME DA N

Pasal 23 Undang undang No.14 Tahun 1970 sebagai mana telah diubah dengan Undang undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo.Pasal 25 ayat (1) Undang undang Nomor 4 Tahun2004 Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman,yang mengatakan bahwa putusan Pengadilan Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan beserta

GI

sumber hukum yang bersangkutan dan juga telah mengenyampingkan buktibukti relevan,keterangan ahli serta fakta-fakta hukum yang terungkap

ING

dipersidangan,dengan demikian cukup beralasan jika Pengadilan Tinggi memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi :

NT

-Menerima Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat I.II dan III untuk seluruhnya;

Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ayau

ILA

-Menolak Gugatan

sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

bahwa

NG AD

Menimbang

Pembanding

IV

semula

Tergugat

IV,

telah

mengajukan memori banding pada pokonya sebagai berikut : Pembanding IV semula Tergugat IV/Penggugat Rekonpensi mengajukan keberatan

terhadap

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

594/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015 dan memohon kepada Majelis

PE

Hakim Tingkat banding agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dan mengadili sendiri dengan amar putusan : Dalam Konpensi : Dalam Provisi : -Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya; Dalam Eksepsi : -Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat IV untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara : -Menolak gugatan Pembanding/Tergugat IV untukseluruhnya;

.


ME DA N

Dalam Rekonpesi:

-Mengabulkan gugatan Pembanding/Pengggugat dr/Tergugat IV dk untuk selurunya . Menimbang,bahwa

Terbanding semula Penggugat telah mengajukan

GI

Kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Tergugat I,II dan III dan Pembanding IV semula

ING

Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut : Dalam Eksepsi

A. Tentang Keberatan Para Pembanding, Judex factie telah salah dan

NT

Pihak tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Gugatan Kurang pihak (Exceptio pluralium litis consortium) Bahwa Para Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum judex

ILA

factie pada halaman 67 alinea ketiga adalah merupakan keberatan yang kurang tepat karena alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukan Judex factie

NG AD

yang menolak eksepsi Para Pembanding telah tepat dan benar;

B. Tentang Keberatan Para Pembanding atas Pertimbangan Judex Factie terkait Gugatan Kabur (obscuur Libel). Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 68 alinea keempat yang menolak dalil-dalil eksepsi Para Pembanding yang menyatakan

PE

Gugatan Penggugat kabur adalah tepat dan tidak keliru; Dalam Pokok Perkara A. Tentang Keberatan Para Pembanding tentang Judex Factie Yang Menyatakan Para

Penggugat/Para

Pembanding

tidak

Melaksanakan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Bentuk Kesengajaan. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie pada halaman 82 yang menyatakan dengan sengaja Para Pembanding tidak melaksanakan Putusan PTUN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah telah tepat dan benar; B. Tentang Keberatan Para Pembanding tidak terpenuhinya Unsur Kerugian sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Pembanding

.


ME DA N

Bahwa keberatan Para Pembanding yang menyatakan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak adanya unsur kerugian, adalah suatu pendapat yang sangat naif dan keliru, kalau hanya menilai perbuatan melawan hukum apabila telah merugikan orang lain dalam bentuk

GI

materi;

Bahwa Perbuatan melawan Hukum (dalam KUHPerdata pasal 1365) satu

unsurnya

yaitu

apabila

ada

ING

salah

kerugian

bagi

korban

(Terbanding/Penggugat) tentu sangat jelas ada kerugian yang diderita Terbanding/Penggugat yaitu

1. Terbanding/Penggugat telah mengeluarkan begitu besar biaya membeli

peralatan-peralatan

NT

untuk

radio

serta

gedung

namun

Terbanding/Penggugat tidak bisa menggunakan alat-alat radio tersebut untuk bersiaran dengan clear, memang Peralatan-peralatan tersebut tidak hilang tapi

ILA

Terbanding/Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dan tidak dapat beroperasional secara komersil untuk mengganti biaya yang telah keluar tadi.

tidak

pernah

mendapatkan

Izin

NG AD

2. Terbanding/Penggugat

Penyelenggaraan Penyiaran untuk menggunakan frekuensi Radio sejak tahun 2001 walaupun Terbanding/Penggugat telah melalui prosedur yang benar untuk memperoleh Izin dan perbuatan Pembanding I yang tidak mengeluarkan izin untuk Terbanding/Penggugat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan

PE

Penggugat/Terbanding;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan diatas, keberatan

Para Pembanding dalam Memori Bandingnya, patut dikesamping dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan : Menguatkan

Putusan

Pengadialan

Negeri

Medan

No.

594/Pdt.G/

2015/PN.Medan;

C. Tentang Keberatan Para Pembanding terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Yang Menyatakan Pemerintah Tidak Taat Hukum dan Sengaja Menyalahi Amar Putusan.

.


ME DA N

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie halaman 80 alinea empat sampai halaman 81 adalah telah tepat dan benar, karena sangat lah jelas Para Pembanding tidak melaksanakan keseluruhan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-Mdn Tanggal 19 April 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 120/B/2011/PT.TUN-Mdn

GI

tanggal 04 Oktober 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 39K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali

ING

Mahkamah Agung RI No.07/PK/TUN/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keberatan

Para

Pembanding

Tentang

Penetapan

Uang

Paksa

NT

D.

(Dwangsom)

Bahwa Penetapan uang paksa (dwangsom) yang dilakukanJudex factie

ILA

dalam putusan pada pokok perkara pada point ke -7, adalah telah tepat dan benar serta mencerminkan rasa keadilan;

NG AD

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, suratsurat bukti dan

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan

594/PDT.G/2014/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015,telah membaca dan memeriksa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,II dan IV serta Majelis Hakim

PE

Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat terhadap

Para Pembanding I,II,dan III,dan IV semula Tergugat I,II, III dan IV adalah tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap yaitu putusan PTUN Medan

tanggal 19 April 2011

Nomor 86/G/2010/PTUN-MDN jo.putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 4 Oktober 2011 Nomor 120/B/2011/PT-TUN MDN jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 April 2012 Nomor : 39K/TUN/2012 jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Mei 2013 Nomor 07/PK/TUN/2013; Menimbang,bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam perkara aguo

pada intinya

.

mengabulkan

gugatan Terbanding

semula


ME DA N

Penggugat dengan alasan telah memenuhi 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I,II,III dan IV,karena tidak melaksanakan isi putusan PTUN tersebut ; Menimbang,bahwa Undang undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang

GI

perubahan kedua atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,pada bagian kelima mengatur tentang Pelaksanaan

Menimbang,bahwa

Pasal

ING

Putusan Pengadilan; 115

Undang

undang

Nomor

5

tahun

1986,sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan hanya putusan

NT

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan;

selanjutnya prosedur pelaksanaan isi putusan

ILA

Menimbang,bahwa

Peradilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap diatur dalam Pasal 116 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang undang nomor 51

NG AD

tahun 2009 tersebut ;

Menimbang,bahwa telah menjadi fakta hukum dipersidangan perkara aquo Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah melaksanakan isi putusan PTUN Medan,Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan ,putusan Kasasi serta putusan Peninjauan Kembali tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Undang undang nomor 51 tahun 2009 (Vide : Putusan Pengadilan Negeri

PE

Medan Nomor 594/Pdt.G/2014/PN-Mdn,halaman 77 alinea 2,3,4,dan 5); Menimbang,bahwa

oleh

karena

putusan

PTUN

tersebut

telah

dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 116 Undang undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding,perkara aquo adalah kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara menyelesaikan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, Peradilan Umum tidak mempunyai kewenangan menyatakan pihak Para Pembanding semula Tergugat I,II,III dan IV tidak melaksakan putusan

PTUN adalah

Perbuatan Melawan Hukum ; Menimbang,bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum; .


diatas

putusan

ME DA N

Menimbang,bahwa

berdasarkan

Pengadilan

pertimbangan-pertimbangan

Negeri

Medan

tanggal

13

Juli

hukum 2015

Nomor : 594/Pdt.G/2014/PN.Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan,Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri

GI

sebagaimana tersebut dibawah ini ;

yang amarnya

Menimbang,bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat

ING

diajukan melalui Peradilan Umum yang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo maka biaya-biaya yang timbul

dibebankan kepada

Terbanding semula Penggugat untuk kedua tingkat peradilan; Mengingat dan memperhatikan Undang undang Nomor 51 tahun 2009

NT

tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan per Undang undang lain yang

ILA

berkaitan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I,II,III

NG AD

dan IV;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2015 Nomor 594/PDT.G/2014/PN.MDN yang dimohonkan banding tersebut ,dengan :

MENGADILI SENDIRI :

PE

- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 594/PDT.G/2014/PN-MDN; - Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU,tanggal 20 April 2016 dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

susunan SABAR TARIGAN SIBERO,SH, MH.

dengan

sebagai Hakim Ketua,SAMA

RAJA MARPAUNG,SH. dan ABDUL FATTAH ,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan

.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan


ME DA N

tanggal 06 April 2016, Nomor : 121/PDT /2016/PT-MDN putusan mana pada hari SELASA , tanggal 26 April 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Anggota

oleh

para Hakim

tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hj. DIANA SYAHPUTRI

NASUTION, SH. sebagai Panitera pengganti

pada

Pengadilan

Tinggi

ING

GI

Medan , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA ttd.

ttd.

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH

NT

SAMA RAJA MARPAUNG.SH

HAKIM KETUA

ttd. ABDUL FATTAH,SH.MH

ILA

PANITERA-PENGGANTI; ttd.

NG AD

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Perincian biaya proses:

Rp

6.000,-

2. Redaksi

Rp

5.000,-

3. Leges

Rp

3.000,-

4. Pemberkasan

Rp 136.000,-

PE

1. Meterai

Rp 150.000,-

Jumlah

(seratus lima puluh ribu rupiah)

.


PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents