ME DA N
PUTUSAN Nomor : 578/PID.SUS-LH/2016/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Khusus Lingkungan Hidup dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
: HARTONO alias AHUAT
Tempat lahir
: Tebing Tinggi
Umur / tanggal lahir
: 35 tahun / 15-Oktober-1980
Jenis kelamin
: Laki-Laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Jalan Tengku Hasyim Komplek Taman Pesona
ING
GI
Nama lengkap
NT
Indah (TPI) Nomor 24 Lingkungan II Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Pada Hilir, Kota Tebing Tinggi
: Budha
Pekerjaan Pendidikan
ILA
Agama
: Wirawasta : SMA Kelas III
AD
Terdakwa tidak berada dalam tahanan ; Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
NG
Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 578/PID.SUS-LH/2016/PT.MDN, serta berkas perkara
PE
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 27 September 2016 Nomor : 329/Pid.Sus-LH/2016/ PN.Tbt,
dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara Terdakwa tersebut ; Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi
yang mendakwa Terdakwa dakwaan Penuntut Umum Nomor
Reg.Perkara PDM-91/Euh.2/Tbing/05/2016, tertanggal 18-Mei-2016, dengan dakwaan sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa Hartono alias Ahuat, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Tengku Hasyim Komplek Taman Pesona Indah (TPI) Nomor 24 Lingkungan II Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya pada suatu Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 578/PID.Sus-LH/2016/PT.MDN
ME DA N
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : - Pada hari Senin tanggal 7-Maret-2016 sekira pukul 13.30 WIB, Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut menemukan adanya kegiatan penyimpanan dan penjualan limbah B3 jenis baterai bekas yang tidak memiliki izin yang berlokasi di Jalan Tengku Hasyim, Komplek Taman Pesona Indah ( TPI ) Nomor 24 Lingkungan II Kelurahan Bandar Sono,
GI
Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, pemilik kegiatan pengumpulan limbah B3 jenis baterai bekas tersebut adalah Terdakwa
Hartono alias
Ahuat, pada saat dilakukan penindakan Tim Penyidik menemukan adanya
ING
kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 jenis baterai bekas yang disimpan didalam gudang milik Terdakwa tersebut, dimana posisi baterai bekas pada saat ditemukan berada didalam tumpukan-tumpukan barang
NT
bekas yang ada didalam gudang tersebut, limbah B3 jenis baterai bekas sebanyak 73 ( tujuh puluh tiga ) buah dengan perincian 16 ( enam belas ) buah baterai bekas dari mobil dan 57 ( lima puluh tujuh ) buah baterai bekas dari sepeda motor ;
ILA
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pemilik dari gudang tempat penyimpanan limbah B3 ( bahan berbahaya beracun ) jenis baterai bekas tersebut adalah Pak UD.Saragih, yang beralamat di Kampung Turi,
AD
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan pemilik usaha pengumpulan limbah B3 ( bahan berbahaya beracun ) jenis baterai bekas tersebut adalah Terdakwa sendiri, bahwa sistem perjanjian sewa-menyewa atas gudang
NG
tempat penyimpanan limbah B3 ( bahan berbahaya beracun ) jenis baterai bekas tersebut dari Pak UD.Saragih adalah Terdakwa menyewa gudang tersebut seharga Rp.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) per tahunnya ;
PE
- Bahwa Terdakwa memperoleh limbah B3 ( bahan berbahaya beracun ) jenis baterai bekas tersebut dari bengkel-bengkel yang melakukan service terhadap mesin kendaraannya dan sistem pembelian
yang Terdakwa
lakukan terhadap pihak yang menjual limbah B3 ( bahan berbahaya beracun) jenis baterai bekas tersebut kepada Terdakwa adalah pada hari-hari tertentu, Terdakwa berkeliling-keliling ke bengkel-bengkel yang ada di seputaran Kota Tebing Tinggi untuk mencari baterai-baterai bekas yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Selanjutnya Terdakwa membelinya sesuai dengan ukuran dan beratnya guna selanjutnya Terdakwa jual kepada pihak-pihak yang membelinya kepada Terdakwa ; - Bahwa harga pembelian limbah B3 ( bahan berbahaya beracun ) jenis baterai bekas tersebut dari pemilik bengkel sifatnya bervariasi tergantung jenis dan Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 578/PID.Sus-LH/2016/PT.MDN
ME DA N
beratnya yaitu untuk baterai dari sepeda motor harganya berkisar Rp.14.000,( empat belas ribu rupiah ) per unitnya, sedangkan baterai bekas dari mobil, Terdakwa beli dengan cara menimbangnya dengan terlebih dahulu membuang air baterainya, dimana harga pembeliannya adalah Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya dan harga penjualan limbah B3 ( bahan berbahaya beracun ) jenis baterai bekas tersebut kepada pihak yang membelinya adalah Rp.10.400,- ( sepuluh ribu empat ratus rupiah ) per kilogramnya,
dimana
untuk
penjualannya
dengan
cara
GI
menimbang baterai bekas tersebut ;
menghitung
- Berdasarkan keterangan saksi ahli Pandapotan Turnip,ST.MT, bahwa akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono alias
ING
Ahuat, yang menyimpan dan mengumpul limbah B3 (bahan berbahaya beracun) jenis baterai bekas didalam gudang yang tidak memiliki izin penyimpanan
dan
pengumpulan
limbah
B3
yang
dikeluarkan
oleh
NT
Pemerintah, tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena untuk kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 harus memiliki izin penyimpanan dan izin pengumpulan dari Menteri Lingkungan Hidup R.I atau Gubernur atau Bupati / Walikota (sesuai wilayah
ILA
kerjanya). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat ( 4 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi : Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari
AD
Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya ; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat ( 4 ) Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang
NG
Perlindungan dan Pe- ngelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
PE
Beracun ;
Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Hartono alias Ahuat bersalah telah melakukan tindak pidana “ melakukan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) tanpa izin “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat Perlindungan
( 4 ) Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 tentang dan
Penge-
lolaan
Lingkungan
Hidup
jo.
Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartono alias Ahuat dengan pidana pen- jara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 578/PID.Sus-LH/2016/PT.MDN
ME DA N
Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,( satu milyar rupiah ) subsidiair selama 3 ( tiga ) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 73 ( tujuh puluh tiga ) baterai bekas dengan perincian 16 baterai bekas dari mobil dan 57 (lima puluh tujuh) baterai bekas sepeda motor, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
GI
( dua ribu rupiah ) ;
Membaca amar putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 329/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tbt tanggal 27 September 2016 yang bunyinya
ING
sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HARTONO alias AHUAT terbukti secara sah dan
meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
pidana
:
TANPA
HAK
NT
MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) TANPA IZIN ; 2. Menjatuhkan
pidana
kepada
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 ( satu ) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-
ILA
( satu milyar rupiah ) ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa,
kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim,
AD
karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir ; 4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana
-
NG
kurungan selama 1 ( satu ) bulan ; Menetapkan barang bukti berupa : 73 ( tujuh puluh tiga ) baterai bekas dengan perincian 16 baterai bekas dari mobil dan 57 ( lima puluh tujuh )
PE
baterai sepeda motor ;
Dirampas untuk dimusnahkan ; 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;
Membaca pula , 1. Akta Permohonan Banding Nomor : 28/AKTA.PID/2016/PN-TBT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
tanggal 27 September
2016 Nomor : 329/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tbt ;
Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 578/PID.Sus-LH/2016/PT.MDN
ME DA N
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2016 ; 3. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa, yang disampaikan kapada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2016 ; 4. ReIaas Membaca Berkas Perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggaI 6 Oktober 2016 ;
Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding
GI
oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,
ING
maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
NT
Tebing Tinggi tidak mempunyai efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal terhadap calon pelaku lain nantinya, bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat serta bertentangan dengan bunyi Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4)
ILA
Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berbunyi “setiap
AD
orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit (satu
milyar
rupiah)
dan
paling
banyak
NG
Rp.1.000.000.000,00
Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ; Bahwa selanjutnya menurut Jaksa Penuntut Umum dalam memori
PE
bandingnya mengemukakan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak memperhatikan adanya unsur kelalaian Terdakwa untuk mengurus ijin pengelolaan limbah B3 yang dampaknya sangat merugikan masyarakat sekitar pada umumnya dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada khususnya,
Terdakwa
telah
dinilai
sengaja
secara
sembunyi-sembunyi
melakukan pengelolaan limbah B3 secara terencana dengan baik rapi dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita
Acara
Pemeriksaan
dari
Penyidik,
Berita
Acara
Pemeriksaan
Persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 17 September 2016 Nomor : Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 578/PID.Sus-LH/2016/PT.MDN
berpendapat
ME DA N
369/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding
bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal telah tepat serta benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan dibawah ini :
Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun
GI
2012 tanggal 12 september 2012 mengatur pada pokoknya bahwa Pembuat Undang undang telah menetapkan adanya pidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, apabila
ING
disimpangi maka Hakim telah menginjakkan kakinya ke
ranah kekuasaan
pembuat Undang - Undang. Penjatuhan pidana dibawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan ;
NT
Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi rumusan hasil pleno kamar tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap
ILA
Terdakwa harus dibatalkan karena secara jelas pasal 59 ayat (4)
Undang-
Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pidana minimum dan maksimum, yaitu dengan
AD
ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan
NG
paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 27 September 2016 Nomor :
PE
369/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tbt, yang dimintakan banding, harus diubah dan Majelis Hakim tingkat Banding akan menjatuhkan putusan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sependapat dan mengambil alih
sebagai pertimbangan sendiri mengenai terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa tujuan pidana minimum yang terdapat dalam pasal 59 ayat (4) Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain bertujuan untuk melindungi baku mutu lingkungan yang seringkali diremehkan oleh warga masyarakat tanpa menyadari akibat kerusakan lingkungan yang akan terjadi dalam jangka panjang; Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 578/PID.Sus-LH/2016/PT.MDN
ME DA N
Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan karena Aki Mobil dan Aki Motor yang merupakan alat penyimpanan energy listrik dalam bentuk energy kimia terbuat dari sejumlah bahan berbahaya dan beracun (B3), antara lain timah hitam (timbal/Pb), asam sulfat (H₂SO₄), sehingga jika air aki dibuat di saluran pembuangan (got) akan mengakibatkan pinggiran selokan akan hancur. Dampak lain dari pembuangan limbah aki bekas ini antara lain kandungan asam sulfatnya dapat merusak benda, seperti bebatuan dan logam, serta merusak jaringan fisik manusia,
GI
hewan, dan tumbuhan. Kandungan timah hitam dapat menghilangkan kesuburan tanah, bahkan menimbulkan sejumlah penyakit jika masuk dalam dalam tubuh manusia. Kandungan kimia tersebut apabila tidak dikelola dengan
ING
benar akan mencemari perairan dengan kadar timbal yang tinggi. Perairan yang tercampur dengan timbal dapat menyebabkan didalam darah warga yang menggunakan air tersebut yang mengandung akan membahayakan kesehatan;
NT
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup adil
putusan di bawah ini ;
ILA
apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebut dalam amar
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
AD
dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
Memperhatikan, Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang RI No.
NG
32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang
PE
KUHAP, Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: -
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
-
Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 369/Pid.SusLH/2016/PN.Tbt tanggal 27 September 2016, sekedar mengenai kuaIifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HARTONO alias AHUAT terbukti secara sah dan
meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
pidana
:
TANPA
HAK
Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 578/PID.Sus-LH/2016/PT.MDN
BERACUN ) TANPA IZIN ; 2. Menjatuhkan
pidana
kepada
ME DA N
MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 ( BAHAN BERBAHAYA DAN
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 ( satu ) tahun dan denda sejumIah Rp.1.000.000.000,( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 73 ( tujuh puluh tiga ) baterai bekas
dengan perincian 16 baterai bekas dari mobil dan 57 ( lima puluh tujuh )
GI
baterai sepeda motor, dimusnahkan ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumIah Rp 2.500,00 (dua
ING
ribu lima ratus rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 oleh kami :
NT
LINTON SIRAIT, SH. MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Dr. ALBERTINA HO, SH. MH dan SUWIDYA,SH.LLM. masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
ILA
umum pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta FARIDA MALEM, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh
AD
Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Ketua,
NG
Hakim - Hakim Anggota,
PE
Dr. ALBERTINA HO, SH. MH
LINTON SIRAIT, SH. MH
SUWIDYA,SH. LLM Panitera Pengganti,
FARIDA MALEM, SH
Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 578/PID.Sus-LH/2016/PT.MDN
