ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 51/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
GI
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
ING
sebagai berikut dalam perkara antara :
Marry Pardede Alias Marry Lumban Tobing, Umur : 65 tahun, Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Bango III No: 14 B, Kelurahan Pondok Labu,
NT
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili Kuasanya : C. P. SIREGAR, SH., GINDO NADAPDAP, SH., ABDULLAH MUHAMMAD AMIN, SH.,
ILA
BONATUA PAKPAHAN, SH.MH., FERY ARIANZA, SH. seluruhnya Advokat - Penasehat
Hukum - Konsultan
Hukum, berkantor dan berkedudukan di Jl. Akasia I No.
NG AD
9 A, Karantina Sutomo Ujung Medan, Telp. (061) 77637444, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2014;
Lawan :
PE
Anny Pardede Alias Any Pardede, Umur : 66 tahun, Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Linggar Jati, Nomor: 07,
Kelurahan Jati, Kecamatan Medan
Maimun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
Dr. Surya Indriani Alias Surya Indriany Pardede, Umur : 54 tahun, Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Bukit Mas II B VII, Nomor : 02, Kelurahan Cibeunying,
Kecamatan
Cimenyan,
Bandung,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; Pengadilan Tinggi tersebut;
ME DA N
-2-
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
GI
Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang dibuat dan ditanda tangani Kuasanya tersebut diatas, tertanggal 04 Nopember 2014 dan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04
ING
Nopember 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn., telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
NT
1. Bahwa Penggugat adalah Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International nomor 103, tanggal 24 Februari 2011 dan Akta Penegasan Pernyataan Rapat nomor
ILA
90 tanggal 24 Mei 2011 dan persetujuan oeh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai surat Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor AHU-AH.01.10-16243 tanggal 27 mei 2011 dengan tanda daftar
NG AD
perseroan nomor AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27 mei 2011.;----------2. Bahwa sebelum perkara ini diajukan, telah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagai Tergugat I dengan Register Perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN di Pengadilan Negeri Medan;-3. Bahwa
dalam
gugatan
perkara
nomor
683/Pdt.G/2013/PN-MDN,
Tergugat II bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai
PE
Tergugat VI
sedangkan Penggugat adalah pihak Tergugat I dalam
perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN;----------------------------------------4. Bahwa secara terselubung
Tergugat I telah melakukan kerjasama
dengan Tergugat II dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN, sebagaimana dengan Laporan Polisi di Kepolisan Daeran Sumatera Utara nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 sebagai Terlapor adalah Penggugat ;----------------------------------------------------------5. Bahwa hal ini semakin dipertegas dengan amar putusan yang dimohonkan oleh Tergugat II dalam Perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PNMDN hanya dibebankan kepada Penggugat (ic. Tergugat I, yang mana permohonan amar putusannya berupa:----------------------------------------------
Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I baik secara tangggung renteng untuk membayar immaterial.
kepada Penggugat (ic. Tergugat II) kerugian materil dan
ME DA N
-3-
Pada hal Tergugat I dalam perkara dimaksud adalah juga sebagai Tergugat VI dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN.;-------------6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dahulu sebagai Penggugat dan Tergugat VI dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN dengan sengaja tidak menghadiri persidangan dimaksud, walaupun sudah
GI
dipanggil secara patut dan resmi, selain itu pula tidak bersedia membayar tambahan biaya panjar ongkos perkara.;--------------------------------------------
ING
7. Bahwa pemeriksaan perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN sudah dalam tahap proses pembuktian saksi-saksi, dengan kata lain, tahap Pembuktian surat pada perkara dimaksud sudah selesai dilaksanakan.;--8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui kelanjutan pemeriksaan perkara
NT
tersebut, apakah akan dilanjutkan atau tidak, padahal sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan praktek peradilan, apabila pihak penggugat tidak hadir / menyetor biaya perkara, maka perkara nomor.
ILA
683/Pdt.G/2013/PN-MDN tidak dapat dihentikan begitu saja oleh Majelis Hakim kecuali ada persetujuan untuk menghentikan proses dari pihak lawan (i.C Penggugat dalam perkara aquo).;--
NG AD
9. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayarkan kembali tambahan Panjar biaya perkara adalah akal bulus Tergugat I dan Tergugat
II
agar
perkara
nomor
683/Pdt.G/2013/PN-MDN
dapat
digugurkan atau gugur dengan sendirinya.;---------------------------------------10. Bahwa adalah tidak logis menurut Penggugat (dahulu sebagai Tergugat I dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN), Tindakan Tergugat II mau kembali menyetorkan ongkos perkara karena
PE
yang tidak
ketidakmampuan Tergugat II secara finansial. dikarenakan Tergugat II adalah orang yang mampu dan berkecukupan secara finansial dan mempunyai usaha .;-------------11. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat ini juga erat kaitannya dengan Laporan polisi nomor 1188/XI/2013/SPKT II tanggal 10 Nopember 2013 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Laporan mana Penggugat adalah pihak Terlapor. dengan sangkaan telah melakukan Tindak Pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana yang dilaporkan oleh Tergugat I (dahulu Tergugat VI dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN).;---12. Bahwa unsur yang hakiki dari pasal 266 KUHPidana tersebut adalah ada atau tidak dilaksanakannya Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba
International
oleh
Penggugat
dalam
perkara
nomor
683/Pdt.G/2013/PN-MDN.;--------------------------------------------------------------
ME DA N
-4-
13. Bahwa adalah tidak pernah sama sekali dilakukannya Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International
dilaksanakan oleh
Penggugat. Sehingga laporan tersebut merupakan rekayasa dari Tergugat I.;--------------------------------
14. Bahwa dengan jelas dan tegas disebutkan pula dalam akta Rapat Umum PT. Hotel Danau Toba Internasional,
GI
Pemegang Saham Luar Biasa
Nomor 20; tanggal 07 November 2013, yang diperbuat oleh Notaris Adi
ING
Pinem SH, tidak ada disebutkan hasil Rapat Dewan Komisaris sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat I, akan tetapi disebutkan “bahwa atas persetujuan para komisaris permintaan pemegang saham tersebut disetujui untuk diadakan dan dilangsungkan”;--------------------------
NT
15. Bahwa persetujuan para komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh 4 (empat) dari 6 (enam) komisaris yaitu: Presiden Komisaris Marry Pardede, Komisaris Sariati Pardede, Komisaris Rudolf
ILA
M. Pardede, Komisaris Reny Pardede. Sedangkan yang tidak dimintakan persetuannya adalah Komisaris Anny Pardede (ic. Tergugat I) yang mana Tergugat I ikut serta menangani bagian keuangan di PT. Hotel Danau Internasional
NG AD
Toba
sehingga
harus
ikut
dimintakannya
pertanggungjawabannya menyangkut keuangan PT. Hotel Danau Toba Internasional. Komisaris Jhonny Pardede sedang berada di Australia sehingga hanya dapat dihubungi melalui telepon seluler;----------------------16. Bahwa cukup petunjuk, pada perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN sengaja tidak berlanjut atau dilanjutkan oleh Tergugat II (dahulu sebagai dalam
perkara
No.
683/Pdt.G/2013/PN-MDN)
agar
PE
Penggugat
keberadaan tentang kebenaran tentang Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International yang dilaporkan oleh Tergugat I tidak terungkap (agar tertutup) ; 17. Bahwa dari point-point yang telah penggugat jelaskan, dengan jelas Tergugat
I
(dahulu
Tergugat
VI
dalam
perkara
nomor
683/Pdt.G/2013/PN-MDN) telah merugikan Penggugat. ;----------------------18. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari sikap perbuatan Tergugat I menuduhkan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International dan Perbuatan Tergugat II dahulu Penggugat dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN yang dengan sengaja tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan telah menimbulkan kerugian bagi penggugat dalam perkara ini.;--------------------------------------------------19. Bahwa akibat sikap dan perbuatan dari Tergugat I ( dahulu Tergugat VI dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN) dan Tergugat II ( dahulu
ME DA N
-5-
Penggugat dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN) yang telah diuraikan diatas, adalah sangat merugikan Penggugat, (dahulu Tergugat I dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN ) berupa .;-------------------Kerugian Materil -
Untuk menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum
GI
Tergugat II, Penggugat harus mengeluarkan biaya perjalanan dari Jakarta ke Medan pulang pergi sebesar RP. 15.000.000 x 10 kali
ING
sidang. Sehingga total biaya sidang yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupih);----------------------------------
Bahwa untuk menghadiri sidang perbuatan melawan hukum
NT
Tergugat II, Penggugat harus menghabiskan waktu selama 2 (dua) hari dan meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai pengusaha di Jakarta sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.
ILA
50.000.000,00/hari x 10 kali sidang, total kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);--------------------A. Kerugian Immateril:
NG AD
Penggugat selaku pengusaha menjadi malu karena kehilangan wibawa dan harga diri terhadap sesama pelaku bisnis dan kehilangan kepercayaan dari sesama pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam menjalankan usahanya sehingga produktivitas Penggugat menjadi berkurang, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan pergantian dalam
PE
bentuk uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);--------------------------------------------
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diurai maka kami untuk dan atas nama Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk dalam waktu yang ditentukan untuk itu untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, serta berkenaan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut .;----------------PRIMAIR: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);-----------------------------3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris di PT. Hotel Danau Toba Internasional sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;---------------------------------------------------------------
ME DA N
-6-
4. Menyatakan bahwa dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Hotel Danau Toba Internasional,Nomor 20; tanggal 07
November 2013 oleh Notaris Adi Pinem SH tidak ada disebutkan adanya Rapat Dewan Komisaris;----------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada ganti kerugian materil dan immaterial secara tunai dan
GI
Penggugat
sekaligus dalam waktu paling lama 7 (tujuh ) hari sejak putusan ini
ING
diucapkan, dengan perincian sebagai berikut;------------------------------------A. Kerugian Materil -
Untuk menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum Tergugat II, Penggugat harus mengeluarkan biaya perjalanan dari
NT
Jakarta ke Medan pulang pergi sebesar RP. 15.000.000 x 10 kali sidang. Sehingga total biaya sidang yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta -
ILA
rupih);---------------------------------Bahwa untuk menghadiri sidang perbuatan melawan hukum Tergugat II, Penggugat harus menghabiskan waktu selama 2 (dua)
NG AD
hari dan meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai pengusaha di Jakarta sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00/hari x 10 kali sidang dengan jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-
B. Kerugian Immateril:
Penggugat selaku pengusaha menjadi malu karena kehilangan
PE
wibawa dan harga diri terhadap sesama pelaku bisnis dan kehilangan kepercayaan dari sesama pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam menjalankan usahanya sehingga produktivitas Penggugat menjadi berkurang, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan pergantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);-------------------------------------------6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sampai
Tergugat Idan Tergugat
II
melaksanakan isi putusan ini;---------------------------------------------------------7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij voorad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;-----------------------------8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; ------------------------
ME DA N
-7-
SUBSIDIAIR
Jika Majelis berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aeqou et bono)
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa
GI
Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada
I.
ING
pokoknya sebagai berikut :
DALAM KONVENSI
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
NT
A. DALAM EKSEPSI
1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA DALAM PENYUSUNAN SURAT GUGATAN;
ILA
- Bahwa untuk sahnya suatu Gugatan harus memenuhi syarat formil maupun syarat Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) RV yakni bahwa Gugatan pada pokonya harus memuat :
NG AD
a. Identitas Para Pihak; b. Alasan-Alasan Gugatan; c. Tuntutan (petitum). - Bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bahwa surat gugatan harus memuat identitas para pihak yang jelas baik Penggugat maupun Tergugat syarat materil adalah bahwa surat
PE
gugatan harus memuat alasan-alasan gugatan sebagai dasar mengajukan gugatan (adanya perselisihan atau sengketa) dan harus memuat apa yang menjadi tuntutan pihak Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 4 (empat) halaman 3 (tiga) yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan kerjasama dengan Tergugat II dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebagaimana dengan laporan polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 sebagai terlapor adalah Penggugat: - Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 18 (delapan belas) halaman 5 (lima) yang pada intinya menerangkan bahwa tindakan Tergugat
I
(dahulu
Tergugat
VI
dalam
perkara
Nomor
:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah merugikan Penggugat; - Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari sikap perbuatan Tergugat I menuduhkan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel
ME DA N
-8-
Danau Toba International (PT. HDTI) dan perbuatan Tergugat II dahulu
sebagai
Penggugat
dalam
perkara
Nomor
:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang dengan sengaja tidak bersedia melanjutkan
pemeriksaan
telah
penggugat dalam perkara ini; Penggugat
dalam
mengajukan
GI
- Bahwa
menimbulkan
kerugian
gugatannya
bagi
tidak
menentukan alasan gugatan yang jelas dan konkrit apakah
ING
Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan gugurnya perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn atau menyangkut laporan polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 serta Penggugat tidak ada menguraikan
NT
dasar hukum dalil-dalil gugatannya untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Petitum Penggugat, Penggugat hanya
ILA
mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tanpa adanya perselisihan atau sengketa; - Bahwa atas hal tersebut dengan ketidak jelasan Penggugat
NG AD
menguraikan peristiwa hukumnya dan tidak menguraikan dasar hukum dalil gugatanya sehingga alasan-alasan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil dalam penyusunan surat gugatan, dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvaankelijke verklaard); 2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM DALAM
PE
MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING); -
Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah Presiden Komisaris PT. HDTI berdasarkan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 103, tanggal 24 Februari 2011 dan Akta Penegasan Pernyataan Rapat Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 dan persetujuan oleh kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10.-16243 tanggal 27 Mei 2011 dengan tanda daftar perseroan nomor AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2011.
-
Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014, yang telah diberitahukan dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
ME DA N
-9-
Umum melalui Surat Nomor: AHU-22344.40.22.2014, perihal penerimaan perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba International, yang diterbitkan dijakarta, tanggal 04 Agustus 2014, susunan kepengurusan PT. HDTI adalah sebagai berikut: : Tuan Jhonny Pardede
Direktur Umum
: Nyonya Venita Pardede
Direktur Keuangan
: Nyonya Anny Pardede
GI
Presiden Direktur
ING
Direktur Operational : Nyonya Doktor Surya Indriany Pardede Komisaris
: Nyonya Emmy Pardede
- Bahwa dengan Penggugat mendalilkan kedudukannya sebagai Presiden Komisaris PT. HDTI merupakan dalil yang salah, keliru
NT
dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan perubahan data perseroan sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 96, tanggal 26 Juli
PT.
Hotel
ILA
2014, Penggugat tidak ada dalam struktur kepengurusan perseroan Danau Toba
International, maka
secara
hukum
Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan
NG AD
gugatan dalam perkara
a quo, dengan demikian Gugatan
Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvaankelijke verklaard); 3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA); - Bahwa dengan Penggugat mendalilkan Tergugat II sebagai Penggugat dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dan
PE
tujuan Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sementara
dalam perkara
Nomor
:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
sebagai Penggugat adalah PT. HDTI yang diwakili oleh Dr. Surya Indriany Pardede, untuk itu apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan
kepada
Penggugat
dalam
perkara
Nomor
:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada PT. HDTI bukan kepada Dr. Surya Indriany Pardede karena kepengurusan perseroan sifatnya tidak tetap dan selalu berubah ubah yang pengangkatannya diputuskan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar PT. Hotel Danau Toba International; - Bahwa dengan Penggugat mendalilkan Tergugat I dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, adalah sebagai Tergugat VI dan
ME DA N
- 10 -
Penggugat sebagai Tergugat I, akan tetapi Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dengan menghubung hubungkan kepada laporan polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT
II,
tanggal
10
Nopember
2013
yang
menyatakan bawa secara terselubung Tergugat I dan Tergugat II
GI
telah melakukan kerjasama, bahwa dalil tersebut adalah keliru dan tendensius karena perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan
ING
laporan polisi Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013, sama sekali tidak ada korelasi yuridis karena peristiwa hukumnya berdiri sendiri serta orang yang berkepentingan juga sudah
berbeda,
bahwa
dalam
perkara
Nomor
:
NT
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, Penggugat dan Tergugat I sama-sama pada posisi Tergugat yang digugat oleh PT. HDTI, untuk itu Penggugat dan Tergugat I dalam perkara a quo adalah pihak yang
ILA
dirugikan atas gugurnya perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, maka apabila Penggugat merasa keberatan dan merasa dirugikan akibat tindakan Penggugat i.c PT. HDTI dalam perkara Nomor :
NG AD
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
seharusnya
Penggugat
mengajukan
gugatan kepada PT. HDTI bukan kepada Tergugat I; - Bahwa dengan kelirunya Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat maka gugatan Penggugat salah pihak (error in persona), dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvaankelijke
PE
verklaard);
4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL); a. Bahwa gugatan Penggugat disebut kabur atau obscuur libel dikarenakan gugatan Penggugat tersebut tidak terang dan tidak jelas atau tidak tegas (duidelijk), hal ini jelas dalil Penggugat antara Posita dan Petitum saling kontradiksi dan atau bertentangan satu sama lain; b. Bahwa kontradiksi itu akan diuraikan sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 4 (empat) halaman 3 (tiga) yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan kerjasama dengan Tergugat II dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebagaimana dengan laporan polisi
di
Kepolisian
Daerah
Sumatera
Utara
Nomor:
1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 sebagai terlapor adalah Penggugat, bahwa Penggugat telah mencampur adukkan
peristiwa
hukum
perkara
Nomor:
ME DA N
- 11 -
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dengan laporan polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013, padahal permasalahan keduanya tersebut adalah berbeda dan tidak ada kaitannya karena orang yang
adalah juga berbeda, - Bahwa
Penggugat
dalam
GI
berkepentingan dalam perkara tesebut maupun laporan tersebut
mengajukan
gugatannya
tidak
ING
menentukan dasar gugatan yang jelas dan konkrit apakah Penggugat mengajukannya gugatannya terkait dengan peristiwa hukum menyangkut perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn atau menyangkut laporan polisi di Kepolisian Daerah Sumatera
NT
Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 serta Penggugat tidak ada menguraikan dasar hukum dalil-dalil gugatannya untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II
ILA
menimbulkan kerugian bagi Penggugat; - Bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas, sehingga muncul permasalahan hukum
NG AD
sebagai berikut:
1. Apakah gugatan Penggugat menyangkut Perbuatan Melawan Hukum
terkait
gugurnya
perkara
Nomor
:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn?
2. Apakah gugatan Penggugat menyangkut Perbuatan Melawan Hukum
terkait
dengan
Laporan
Polisi
Nomor:
PE
1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013?
- Bahwa Petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), tanpa menyebutkan dasar hukumnya yang jelas yang menjadi alasan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat hanya menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian, dan dalam Posita Penggugat terlihat jelas ketidak konsistenan Penggugat untuk mendalilkan apa yang menjadi alasan-alasan pengajuan gugatan a quo sehingga antara posita dengan petitum saling bertentangan;
- Bahwa dengan uraian diatas, menurut hukum gugatan Penggugat tidak jelas dan menjadi kabur (obscuur libel) yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvaankelijke verklaard). Hal ini didukung:
ME DA N
- 12 -
“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955 yang menyatakan dalam pertimbangannya: Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima” Hal ini didukung:
GI
Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan dalam pertimbangannya: “Gugatan
ING
yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”; Hal ini didukung:
“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616
NT
K/Sip/1973 yang dalam pertimbangannya menyatakan: surat gugatan yang tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”
GUGATAN;
PENGGUGAT
TIDAK
TERMASUK
SEBAGAI
SURAT
ILA
5. GUGATAN
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 2 (dua) halaman 2 (dua) yang mendalilkan bahwa sebelum perkara ini diajukan, telah
NG AD
diajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan Tergugat I dengan Register Perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, dan berdasarkan dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa akibat hukum yang disebabkan oleh Tergugat II dengan tidak membayar biaya perkara, dimana sebelumnya telah dipangggil dengan patut
PE
oleh Majelis Hakim i.c Juru Sita Pengganti Perkara Perdata Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn maka mengakibatkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn menggugurkan perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn pada tanggal 30 Oktober 2014; - Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah karena gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dengan demikian sudah jelas bahwa antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada perselisihan atau sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan apabila Penggugat merasa dirugikan dengan gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atas gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebut. untuk itu dengan berdasarkan dalil Penggugat tersebut secara hukum berakibat gugatan a quo bukanlah
ME DA N
- 13 -
merupakan sebagai surat gugatan, dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvaankelijke verklaard). B. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian
GI
yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak tegas seluruh dalil-dalil
ING
Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) yang pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Presiden Komisaris PT.
NT
HDTI berdasarkan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 103, tanggal 24 Februari 2011 dan Akta Penegasan Pernyataan Rapat Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 dan
ILA
persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10.16243 tanggal 27 Mei 2011 dengan tanda daftar perseroan nomor AHU-
NG AD
0043175.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2011, adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014, yang telah diberitahukan dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
melalui
Surat
Nomor:
AHU-22344.40.22.2014,
perihal
PE
penerimaan perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba International, yang diterbitkan dijakarta, tanggal 04 Agustus 2014, telah terjadi pergantian kepengurusan PT. HDTI karena kepengurusan perseroan sifatnya tidak tetap dan selalu berubah ubah yang pengangkatannya
diputuskan
melalui
keputusan
Rapat
Umum
Pemegang Saham perseroan, adapun susunan kepengurusan PT. HDTI berdasarkan Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014 adalah sebagai berikut: Presiden Direktur : Tuan Jhonny Pardede Direktur Umum
: Nyonya Venita Pardede
Direktur Keuangan
: Nyonya Anny Pardede
Direktur Operational
: Nyonya Doktor Surya Indriany Pardede
Komisaris
: Nyonya Emmy Pardede
Untuk itu Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai Presiden Komsiaris PT. HDTI dan Penggugat beranggapan bahwa Penggugat selalu
ME DA N
- 14 -
memegang jabatan sebagai Presiden Komisaris sampai batas waktu yang tidak ditentukan lamanya adalah salah dan keliru sebab Penggugat sudah mengetahui bahwa kepengurusan perseoran sifatnya tidak tetap dan selalu berubah ubah yang pengangkatannya diputuskan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, maka
GI
secara hukum Penggugat tidak berdasar untuk mengajukan Gugatan perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak
ING
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); 4. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 (empat) halaman tiga (3) yang pada intinya mendalilkan bahwa secara terselubung Tergugat I telah melakukan kerjasama dengan Tergugat II dalam perkara Nomor:
NT
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebagaimana dengan Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 sebagai terlapor, bahwa berdasarkan dalil Penggugat
telah
ILA
tersebut
mengada-ada
dan
tendensius
serta
Penggugat tidak memahami Hukum Acara Perdata, hal ini terbukti dengan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan
NG AD
Tergugat II padahal antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada perselisihan atau sengketa yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); 5. Bahwa dalil Penggugat point 5 (lima) halaman 3 (tiga) yang pada intinya mendalilkan bahwa amar putusan yang dimohonkan oleh Tergugat II
PE
dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn hanya dibebankan kepada Penggugat (ic. Tergugat I), yang mana permohonan amar putusannya berupa: - Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum; - Menghukum Tergugat I baik secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat; Padahal Tergugat I dalam perkara dimaksud adalah juga sebagai Tergugat VI dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa dalil tersebut adalah keliru karena yang mengajukan gugatan perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah PT. HDTI bukanlah Tergugat II dalam perkara a quo, dan dalam Perkara tersebut Tergugat I juga sebagai Tergugat VI, karena dalam gugatan perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn bahwa sebagai Tergugat I adalah Presiden Komisaris PT. HDTI dan Tergugat VI adalah Anny Pardede serta
ME DA N
- 15 -
permohonan amar putusannya yang didalilkan Penggugat adalah salah sebab
permohonan
amar
putusan
dalam
perkara
Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah sebagai berikut: DALAM PROVISI:
- Menyatakan Putusan Provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini
GI
sah dan berharga; DALAM POKOK PERKARA:
ING
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
3. Menyatakan bahwa Tergugat XII telah melakukan perbuatan
NT
melawan hukum (onrecht matige daad); 4. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI, nomor: 20, tanggal 07 Nopember
ILA
2013 yang diterbitkan oleh Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
NG AD
(RUPS-LB) PT. HDTI, Nomor :138, tanggal 22 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan seluruh produk yang dihasilkan dan tindakan yang didasarkan kepada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI, Nomor : 20, tertanggal 07
PE
Nopember 2013, yang diterbitkan Tergugat XII dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor: 138, tertanggal 22 Nopember 2013, yang diterbitkan Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XII baik secara tanggung renteng maupun sendiri-sendiri untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materil dan immateril secara tunai dan sekaligus, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, dengan perincian sebagai berikut: A. Kerugian Materil: - Dimungkinkan akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan Penggugat dalam mengelola managemen perseoran PT. HDTI
yaitu:
untuk
Direktur
Operasional
sebesar
Rp.
65.000,000,- (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulannya
ME DA N
- 16 -
dan untuk Direktur Umum Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya; B. Kerugian Immateril;
- Penggugat selaku Direksi Perseroan menjadi malu karena kehilangan wibawa dan harga diri selaku Direksi yang sah
GI
dimata karyawan, kehilangan kepercayaan di kalangan bisnis dan masyarakat, sehingga tidak dapat berpikir tenang dan dalam
pekerjaan
ING
konsentrasi
sehingga
produktifitas
Penggugat menjadi berkurang, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);
NT
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijatuhkan dalam perkara ini yaitu: atas Akta-Akta yang diterbitkan Tergugat XII berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
ILA
Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor : 20, tertanggal 07 Nopember 2013, yang diterbitkan Tergugat XII dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor: 138, tertanggal 22
NG AD
Nopember 2013;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XII untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah), setiap hari keterlambatan sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII
PE
melaksanakan isi putusan ini; 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij voorad) walapun ada verzet, banding ataupun kasasi; Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono);
Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa permohonan amar putusannya hanya dibebankan kepada Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar, dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); 6. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 (enam) halaman 3 (tiga) adalah keliru dan tidak berdasar karena Tergugat II bukanlah sebagai
ME DA N
- 17 -
Penggugat dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, akan tetapi Penggugat dalam perkara tersebut adalah PT. HDTI, jadi Penggugat tidak memahami kedudukan pihak-pihak apakah pihak tersebut bertindak dan mewakili atas nama perseroan atau bertindak untuk diri sendiri, dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan
GI
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); 7. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 (delapan) halaman 3 (tiga) yang
ING
pada intinya mendalilkan tidak mengetahui kelanjutan pemeriksaan perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, apakah akan dilanjutkan atau tidak, dalil tersebut hanyalah kamuflase jika dikaitkan dengan dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh), dalam point 10 (sepuluh) tersebut
NT
Penggugat sudah mengetahui kelanjutan pemeriksaan perkara tersebut yang menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara Nomor
: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, menggugurkan perkara
ILA
tersebut pada tanggal 30 Oktober 2014, dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
NG AD
8. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 (dua belas) halaman 4 (empat) yang mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini juga erat kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Laporan mana Penggugat adalah pihak Terlapor, dengan sangkaan telah melakukan Tindak Pidana menempatkan keterangan palsu dalam Akta
PE
otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHPidana yang dilaporkan oleh Tergugat I, dalil tersebut adalah tidak benar adanya dan Penggugat telah mencampuradukkan perkara yang bersifat perdata dan perkara yang bersifat pidana yang keduanya jelas-jelas tidak ada korelasi yuridis dan berakibat hukum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas apa yang menjadi alasan gugatan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); 9. Bahwa dalil Penggugat pada point 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) halaman 4 (empat) yang pada intinya menguraikan peristiwa hukum atau alasan-alasan hukum dalam perkara Nomor
: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn sehingga dalil tersebut tidak ada
korelasi yuridis terhadap gugatan a quo dan Penggugat jelas sangat tidak konsisten untuk mendalilkan apa yang menjadi dasar hukumnya mengajukan
gugatan
a
quo
dan
gugatan
a
quo
bukanlah
ME DA N
- 18 -
mempermasalahkan gugatan perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn akan tetapi gugatan penggugat adalah mempermasalahkan atas gugurnya
perkara
Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
bahwa
dalil
penggugat tersebut sangat relevan diajukan oleh Penggugat dalam tahap jawab menjawab pada perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
GI
dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
yang
pada
intinya
ING
10. Bahwa dalil Penggugat pada point 17 (tujuh belas) halaman 4 (empat) mendalilkan
bahwa
perkara
Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn sengaja tidak berlanjut atau dilanjutkan oleh Tergugat II agar keberadaan tentang kebenaran tentang Rapat Dewan
NT
Komisaris PT. HDTI yang dilaporkan oleh Tergugat I tidak terungkap (agar tertutup), dalil tersebut adalah menyangkut pembahasan pokok perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dan dalil tersebut sangat diajukan
dalam
ILA
relevan
jawab
menjawab
perkara
Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan tidak relevan lagi apabila hal tersebut didalilkan pada gugatan a quo karena kedua perkara ini sangat jelas
NG AD
berbeda dan peristiwa hukumnya juga jelas sangat berbeda, dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); 11. Bahwa dalil Penggugat pada point 18 (delapan belas) halaman 5 (lima) yang mendalilkan “bahwa dari point-point yang telah Penggugat jelaskan, dengan jelas Tergugat I (dahulu Tergugat IV dalam perkara
PE
Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn) telah merugikan Penggugat”, dalil tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum menyatakan Tergugat I telah merugikan Penggugat karena dalam dalilnya tidak ada secara rinci menguraikan perbuatan Tergugat I yang telah merugikan Penggugat, Penggugat justru menguraikan pokok perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan menghubungkannya dengan Laporan Polisi Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan tidak adanya korelasi yuridis dan Penggugat justru menguraikan peristiwa hukum pada perkara lain sehingga alasan dalam gugatan a quo tidak tepat untuk mengatakan Tindakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, dengan demikian dalil Pengugat haruslah dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); 12. Bahwa dalil Penggugat pada point 19 (sembilan belas) halaman 5 (lima) yang mendalilkan “bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari sikap
ME DA N
- 19 -
perbuatan Tergugat I menuduhkan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris PT. HDTI dan Perbuatan Tergugat II dahulu Penggugat dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dengan sengaja tidak bersedia melanjutkan pemeriksaaan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam perkara ini”, bahwa dalil Penggugat tersebut sangat
tidak berdasar
karena Penggugat
GI
adalah
sudah
salah
menentukan pihak yang ditarik dalam perkara a quo, bahwa pihak yang sebagai
Pengugat
ING
berkepentingan
dalam
perkara
Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah PT. HDTI, jadi bagaimana mungkin orang yang tidak berkepentingan atau pihak yang salah ditarik dalam perkara a quo dituntut untuk mengganti kerugian pada Penggugat
NT
sementara pihak yang ditarik tersebut tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Penggugat dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada PT. HDTI, dengan demikian dalil Pengugat haruslah
ILA
dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
13. Bahwa Penggugat juga telah menggabungkan peristiwa hukum yang
NG AD
berbeda sebagai alasan gugatan a quo , dengan demikian Penggugat seharusnya mengajukan gugatan apakah gugatan penggugat terkait dengan
gugurnya
perkara
gugatan
terkait
dengan
Nomor: adanya
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn Laporan
Polisi
atau
Nomor:
1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, jadi Penggugat tidak dapat menggabungkan kedua
PE
peristiwa hukum tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak jelas apa yang menjadi alasan gugatan a quo, dengan demikian dalil Pengugat haruslah ditolak atau dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
14. Bahwa dalil Penggugat pada point 20 (dua puluh) halaman 5 (lima) menyangkut kerugian materil dan kerugian immateril adalah keliru dan tidak berdasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang disebabkan karena Penggugat telah salah menentukan pihak yang akan ditarik sebagai Penggugat selaku pihak yang berkepentingan yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat, dan Penggugat dalam positanya terlihat tidak terarah untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat benar-benar dirugikan akibat gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, hal ini terbukti dalam dalil Penggugat yang menguraikan pada alasan alasan hukum yang salah dan tidak jelas sebagaimana Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya bahwa
ME DA N
- 20 -
yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo adalah karena gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, akan tetapi Penggugat justru mendalilkan atau menguraikan serta membahas pokok permasalahan dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan
membahas
atau
menguraikan
Laporan
Polisi
Nomor:
GI
1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang tidak ada korelasi yuridis terhadap perkara a quo
ING
sehingga sasaran Penggugat yang menyatakan Penggugat telah dirugikan tidak tercapai dengan dalil Penggugat tersebut terbukti bahwa Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami teknik dan cara-cara mengajukan surat gugatan yang baik dan benar sesuai dengan
NT
ketentuan hukum acara yang berlaku, dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
ILA
II. DALAM REKONVENSI
1. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi (Penggugat I dk) dan Tergugat II dalam Konvensi (Tergugat II dk) sekarang dalam kedudukannya selaku
NG AD
Penggugat I dalam Rekonvensi (Penggugat I dr) dan Penggugat II dalam Rekonvensi (Penggugat II dr) akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi (Penggugat dk) dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat dr) ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konvensi tersebut
PE
diatas mohon agar dianggap telah dimuat dalam Rekonpensi ini; 3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk adalah tidak berdasar hukum karena antara Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Tergugat dr/Penggugat dk yang didasarkan pada gugurnya
perkara Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
bahwa
yang
menjadi pihak yang berkepentingan dan memiliki hubungan hukum dengan
Tergugat
dr/Penggugat
dk
dalam
perkara
Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah PT. HDTI selaku Penggugat, untuk itu apabila Tergugat dr/Penggugat dk merasa dirugikan akibat gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebut seharusnya Tergugat dr/Penggugat dk mengajukan perlawanan dan kalaupun Penggugat berkesimpulan harus mengajukan gugatan maka gugatan Tergugat
ME DA N
- 21 -
dr/Penggugat dk diajukan kepada PT. HDTI selaku Penggugat bukan kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk; 4. Bahwa
adapun
pihak-pihak
dalam
Perkara
Nomor:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, adalah sebagai berikut: Penggugat
: PT. Hotel Danau Toba International;
Tergugat I
: Presiden
PT.
GI
Komisaris
International;
Hotel
Danau
Toba
: Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International;
Tergugat III
: Sariaty Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel
ING
Tergugat II
Danau International sebanyak 141 lembar saham; Tergugat IV
: Drs. Rudolf M. Pardede, selaku Pemegang Saham PT.
NT
Hotel Danau Toba International sebanyak 218 lembar saham; Tergugat V
: Emmy Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel
ILA
Danau Toba International sebanyak 141 lembar saham;
Tergugat VI
: Anny Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel International sebanyak 141 lembar
NG AD
Danau Toba saham;
Tergugat VII : Marry Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba
International sebanyak 141 lembar
saham;
Tergugat VIII : Jhonny Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel
PE
Danau Toba
Tergugat IX
International sebanyak 218 lembar
saham; : Ahli Waris Alm. Pemegang
Raden
Saham
PT.
Hisar Hotel
Pardede,
selaku
Danau
Toba
International sebanyak 218 lembar saham; Tergugat X
: Reny Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba
International sebanyak 141 lembar
saham; Tergugat XI
: Dr. Surya Indriany Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba
International sebanyak 141
lembar saham; Tergugat III
: Adi Pinem, SH, selaku Notaris di Medan.
5. Bahwa tindakan Tergugat dr/Penggugat dk yang menggugat Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat I dr/Tergugat I dk
ME DA N
- 22 -
dan Penggugat II dr/Tergugat II dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk tidak ada hubungan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Tergugat dr/Penggugat dk yang didasarkan pada gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn;
6. Bahwa karena Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan
GI
melawan hukum maka hendaknya kepada Tergugat dr/Penggugat dk dibebebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh
ING
Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk; 7. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk adalah berupa kerugian materil dan immateril. Nama baik Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II
NT
dr/Tergugat II dk menjadi tercemar dan hubungan relasi usahanya menjadi terganggu dan disamping itu juga Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk telah mengalami kerugian waktu,
ILA
tenaga, biaya dan pikiran;
8. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk tersebut masing-masing adalah sebagai
NG AD
berikut:
a. Kerugian Penggugat I dr/Tergugat I dk - Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat Hukum yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah);
- Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas
PE
Penggugat I dr/Tergugat I dk, dan kalau dinilai kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah);
-
Kerugian Penggugat II dr/Tergugat II dk - Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat Hukum yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah); - Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat II dr/Tergugat II dk, dan kalau dinilai kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah);
Berdasarkan uraian-uraian yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
ME DA N
- 23 -
I.
DALAM KONVENSI A. DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
B. DALAM POKOK PERKARA
GI
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
ING
Perkara ini.
II. DALAM REKONVENSI
- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I dr/Tergugat I dk dan
NT
Penggugat II dr/Tergugat II dk;
- Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbutaan melawan hukum (onrecht matige daad);
ILA
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk dengan rincian sebagai berikut:
NG AD
a. Kerugian Penggugat I dr/Tergugat I dk 1) Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat Hukum yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah);
2) Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat I dr/Tergugat I dk, dan kalau dinilai kerugian tersebut
PE
dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah);
b. Kerugian Penggugat II dr/Tergugat II dk 1) Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat Hukum yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah); 2) Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat I dr/Tergugat I dk, dan kalau dinilai kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voarbaar bij vooraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi; - Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau;
ME DA N
- 24 -
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan ada mengajukan suatu perubahan yaitu sebagai
GI
berikut;
1. Bahwa dalam surat gugatan hal 2 No. 5 tertulis “MARIANA br SAMOSIR NY
ING
MANGANTAR GULTOM, jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Bertani, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir. Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam hal ini akan disebut : TERGUGAT V;
NT
Selanjutnya dirubah/ diperbaiki bunyinya sebagai berikut: 5. MARIANA br SIMARE-MARE NY. MANGANTAR GULTOM, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Bertani, Kebangsaan Indonesia, Agama
Onanrunggu
ILA
: Kristen, Tempat Tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Kabupaten
Samosir
Propinsi
Sumatera
Utara
dan
selanjutnya dalam hal ini akan disebut : TERGUGAT V;
NG AD
2. Bahwa dalam surat gugatan hal 2 No.8 tertulis “DEMAS GULTOM, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam hal ini akan disebut : TERGUGAT VIII; Selanjutnya dirubah/ diperbaiki bunyinya sebagai berikut:
PE
8. DEMAS GULTOM, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat Tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dalam hal ini disebut : TERGUGAT VIII; 3. Bahwa dalam surat surat gugatan hal 4 No. 18 tertulis “Bahwa Elias Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : 1. Medan Gultom Hutapea, 2. Sudin Gultom Hutapea,3.Mangiring Gultom Hutapea dan Medan Gultom Hutapea Memiliki keturunan yaitu : 1. Herlem Gultom Hutapea (in casu : Penggugat III), Hardiman Gultom Hutapea 4.Harmadi Gultom Hutapea dan 5. Koradin Gultom Hutapea dan Sudin Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : Fredddy Gultom Hutapea dan Edu Gultom Hutapea. Selanjutnya dirubah/ diperbaiki bunyinya sebagai berikut: 18. Bahwa dalam surat surat gugatan hal 4 No. 18 tertulis “Bahwa Elias Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : 1. Medan Gultom Hutapea, 2.
ME DA N
- 25 -
Sudin Gultom Hutapea,3.Mangiring Gultom Hutapea dan Medan Gultom Hutapea Memiliki keturunan yaitu : 1. Herlem Gultom Hutapea (in casu : Penggugat III), Hardiman Gultom Hutapea 4.Harmadi Gultom Hutapea dan 5. Koradin Gultom Hutapea dan Sudin Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : Fredddy Gultom Hutapea dan Edu Gultom Hutapea.
merupakan
perkampungan
dan
GI
4. Bahwa dalam surat gugatan hal 4 No.20 tertulis “bahwa Kampung Sipollung mempunyai
areal
pekarangan
berikut: Sebelah Timur
: Danau Toba;
ING
disekelilingnya yang luasnya kira-kira 16822 m2 dengan batas-batas sebagai
Sebelah Selatan : Sungai/ Tanah Op. Balubu;
: Jalan Raya Onanrunggu-Lagundi;
Sebelah Utara
: Tanah Op. Balubu;
NT
Sebelah Barat
Selanjutnya dirubah/ diperbaiki sebagai berikut:
ILA
20. Bahwa Kampung Sipollung merupakan perkampungan dan mempunyai areal pekarangan disekelilingnya yang luasnya lebih kurang 16822 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: : Danau Toba;
NG AD
Sebelah Timur
Sebelah Selatan : Sungai/ Tanah Op. Balubu; Sebelah Barat
: Jalan Raya Onanrunggu-Lagundi;
Sebelah Utara
: Tanah Op. Balubu;
5. Bahwa dalam surat gugatan hal 5 no. 25 tertulis “Bahwa para kakek dan orangtua para penggugat memberitahukan kepada para penggugat bahwa
PE
semasa hidupnya Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian telah turut bermukim di Kampung (huta) Sipollung tersebut bersama dengan kakek para penggugat yang bernama Oppu Balubu Gultom Hutapea dan kedudukan Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian adalah sebagai saudara semarga pemukim bersama (batak : dongan tubu parripe pangisini huta), sehingga Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian beserta keturunannya tidak termasuk sebagai marga yang meraja ( belanda : HEERSENDE MARGA atau batak : tungganihuta/raja huta) di kampung (huta) Sipollung maupun di tanah ulayat sekitarnya
sehingga
Oppu
Manghomat
Gultom
Hutapea
beserta
keturunannya tidak mempunyai hak milik mutlak (eigendom recht) atas tanah yang dikuasai dan diusahainya di tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea maupun di kampung Sipollung dan tanah sekitarnya; Selanjutnya dirubah/ diperbaiki sebagai berikut: 25. Bahwa para kakek dan orangtua para penggugat memberitahukan kepada para penggugat bahwa semasa hidupnya Oppu Mangkomat Gultom
ME DA N
- 26 -
Hutabalian telah turut bermukim di Kampung (huta) Sipollung tersebut bersama dengan kakek para penggugat yang bernama Oppu Balubu Gultom Hutapea dan kedudukan Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian adalah sebagai saudara semarga pemukim bersama (batak : dongan tubu parripe pangisini huta), sehingga Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian beserta
HEERSENDE MARGA atau batak :
GI
keturunannya tidak termasuk sebagai marga yang meraja ( belanda : tungganihuta/raja huta) di kampung
ING
(huta) Sipollung maupun di tanah ulayat sekitarnya sehingga Oppu Manghomat Gultom Hutapea beserta keturunannya tidak mempunyai hak milik mutlak (eigendom recht) atas tanah yang dikuasai dan diusahainya di tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea maupun di kampung Sipollung dan
NT
tanah sekitarnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X begitu juga kuasa Tergugat XI
ILA
telah mengajukan jawaban tertulis yang masing-masing dibacakan pada persidangan tanggal 27 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut: Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat X: DALAM PROVISI :
NG AD
I
Bahwa letak tanah tempat pembangunan Tugu GULTOM HUTA BALIAN berada di Kampung
( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan
Runggu, Kabupaten Samosir dan Kampung ( Huta ) Sipollung tersebut adalah sah secara hukum milik turunan GULTOM HUTA BALIAN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979
PE
Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg , dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak gugatan Provisi yang dimintakan oleh para Penggugat
agar Para Tergugat
menghentikan pembangunan Monumen atau TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah perkara , sebab Para Penggugat tidak mempunyai otoritas dan tidak memiliki Hak apapun untuk melarang Para Tergugat membangun dan atau mendirikan TUGU GULTOM
HUTA BALIAN diatas tanah miliknya para
Tergugat ;------------------------------------------------------------------------------------------II DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI : 1. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH NEBIS IN IDEM ; Bahwa memperhatikan dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Kampung
( Huta ) Sipollung dimana tempat Tugu GULTOM HUTA
ME DA N
- 27 -
BALIAN didirikan adalah milik Para Penggugat selaku keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA ; --------------------------------------------------------Bahwa sebenarnya Kampung ( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dimana TUGU GULTOM HUTA BALIAN didirikan adalah tanah milik GULTOM HUTA BALIAN bukanlah milik
GI
GULTOM HUTAPEA sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan
ING
Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----------------------------
Bahwa masalah kepemilikan Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa
NT
Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir ( sekarang ), keturunan dari OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yakni 1. MONANG GULTOM, 2. NYONYA TAOAR
ALS. NAN JAMAN BORU SITINDAON,
ILA
JANDA DARI MENDIANG GANJANG GULTOM HUTA PEA, 3. JAMAN GULTOM HUTA PEA, selaku PENGGUGAT telah pernah menggugat : 1. ALLER GULTOM HUTA BALIAN, 2. JIRMAN GULTOM HUTA BALIAN, 3.
NG AD
KASIRUN GULTOM HUTA BALIAN, 4. AMA NI GAUL GULTOM HUTA BALIAN, 5. AMA NI PURIDIN GULTOM HUTA BALIAN, 6. AMA NI BOLUK GULTOM HUTA BALIAN, 7. AMA NI BERLI GULTOM HUTA BALIAN, 8. MANGANTAR GULTOM
HUTA
BALIAN ( selaku TERGUGAT ) dalam
Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ----Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K / Sip / 1978
PE
tanggal 19 Desember 1979, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977, Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg putusan mana telah berkekuatan hukum tetap ( incracht van gewijsde ) dimana dalam putusan tersebut telah dengan tegas menyebutkan bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung adalah milik keturunan GULTOM HUTA BALIAN ; -Bahwa kemudian dalam perkara aquo ( Perkara Perdata No.43 / Pdt.G / 2014/ PN-Blg ), PARA PENGGUGAT ( sekarang ), adalah juga sama yaitu : KETURUNAN DARI OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA, dan dalam Perkara Nomor 14 / Perdata / 1975/ PN-Blg para Penggugat juga adalah keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA ; ---Bahwa Objek perkara dalam perkara Nomor.43 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg dan Objek dalam Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg
ME DA N
- 28 -
juga adalah sama yaitu TANAH TEMPAT TUGU GULTOM HUTA BALIAN YAKNI HUTA ( KAMPUNG ) SIPOLLUNG ; -----------
Bahwa dari apa yang telah terurai diatas, dimana Para PENGGUGAT dalam Perkara Perdata No 14 / Perdata / 1975
/ PN-Blg dan pihak
PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 43 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg adalah
GI
sama yaitu KETURUNAN OMPU BALUBU dan Objek Perkara adalah juga sama yaitu : HUTA (KAMPUNG ) SIPOLLUNG TEMPAT TUGU GULTOM
ING
HUTA BALIAN BERDIRI , oleh karena Pihak Penggugat adalah sama yakni Turunan OMPU BALUBU dan objek perkara adalah sama yakni Tanah tempat TUGU GULTOM HUTABALIAN / HUTA SIPOLLUNG berada untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar menolak gugatan
NT
Para Penggugat dengan dasar : Nebis in Idem ; ---2. SURAT KUASA TIDAK SAH DAN GUGATAN JUGA TIDAK SAH ; Bahwa bila memperhatikan Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 1
ILA
(satu) dinyatakan bahwa Penggugat - II SAHALA GULTOM dan Penggugat - III HARLEM GULTOM sesuai dengan Surat Kuasa Tanggal 1 September 2014 diwakili Kuasa Hukumnya dan telah memilih kediaman hukum ( domicilie ) di
NG AD
alamat Kantor Kuasa Hukumnya :
SARLES GULTOM,S.H.M,H
ANTONI SUMIHAR PURBA,S.H ROSMAWARI PURBA,S.H MANGEMBANG PANDIANGAN,S.H, M.H
Para Advokat dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI ), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kantor di Kompleks Ruko Griya Sitorus
PE
Jalan Kapten M.H.Sitorus No.B.10 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai kuasa hukum dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama PenggugatPenggugat Bahwa Penggugat- I SARLES GULTOM telah dengan tegas menyatakan mengajukan gugatan atas dan untuk dirinya sendiri kuasa khusus kepada
atau telah memberikan
SARLES GULTOM,S.H,M.H
selaku Advokat /
Penasehat Hukum. Bahwa ternyata SARLES GULTOM selaku PENGGUGAT-I juga adalah merupakan Advokat / Penasehat Hukum dalam perkara aquo yang juga merupakan kuasa hukum dari pada PENGGUGAT–I,
PENGGUGAT -II
dan PENGGUGAT – III ; Bahwa secara umum pengertian Kuasa, dapat dirujuk pada pasal 1792 KUHPerdata yang menyatakan “ Pemberian kuasa “ adalah suatu persetujuan
ME DA N
- 29 -
dengan mana seseorang memberikan kekuasaan pada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan “. Bahwa oleh karena “ Pemberian Kuasa “ itu bersifat konsensual dan sifat dari
perjanjian atau persetujuan Kuasa adalah konsensual ( consensuale
overeenkomst ) yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan ( agreement ) antara
GI
hubungan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dalam arti hukum ; Bahwa oleh karena hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
ING
merupakan dalam bentuk persetujuan maka tidak terlepas dari apa yang telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata
yang berbunyi : “ Suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “ ;
NT
Bahwa selanjutnya dalam pasal 1315 KUHPerdata berbunyi : “ Pada umumnya tak seseorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri “
ILA
Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 18 Ayat ( 2 ) Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat jelas dinyatakan bahwa “ Advokat tidak dapat di identikan dengan klientnya dalam membela perkara klient --------------------------“
NG AD
Bahwa ternyata SARLES GULTOM selaku Penggugat - I dalam perkara aquo, juga merupakan Kuasa hukum bagi dirinya sendiri sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan aquo adalah tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku kemudian juga akan dapat menimbulkan suatu conflict interest dalam perkara aquo ; Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus dalam perkara aquo bertentangan
PE
dengan ketentuan hukum dengan jelas dan tegas Surat Kuasa Khusus yang demikian adalah tidak sah, dan selanjutnya oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah dengan demikian Gugatan para penggugat juga adalah tidak sah. Oleh karena itu Kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak
seluruh
dalil
gugatan
para
Penggugat
atau
setidak-tidaknya
menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkeljik veerklaard ) ; -------------------------------------ERROR IN OBJECTO ; Bahwa dalil gugatan para Penggugat
menyatakan objek perkara adalah
sebidang tanah yang luasnya ± 64 m2 ( enam puluh empat meter persegi ) tempat TUGU GULTOM HUTA BALIAN berdiri, di Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dengan batasbatas sebagai berikut Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Onan Runggu – Lagundi
ME DA N
- 30 -
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat Bahwa dalil para Penggugat
tersebut harus ditolak oleh karena para
Penggugat telah salah menetapkan Objek perkara ( error in objecto ) sebab Tempat / lokasi TUGU GULTOM HUTA BALIAN didirikan adalah berada di huta
GI
( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Sedangkan huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan
ING
Onan Runggu tersebut adalah huta ( Kampung ) milik GULTOM HUTA BALIAN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo
NT
Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg dan sudah berkekuatan hukum tetap ( Incracht van gewijsde ) ; -KURANG PIHAK YANG DIGUGAT ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) ;
ILA
Bahwa huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir adalah milik bersama semua keturunan GULTOM HUTA BALIAN baik yang sekarang tinggal di Sipollung maupun diluar huta (
NG AD
Kampung ) Sipollung oleh karenanya ada banyak pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, termasuk yang tinggal di huta ( Kampung ) Sipollung. Oleh karena ada beberapa orang / pihak yang memiliki, menguasai dan mengusahai huta ( Kampung ) Sipollung tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak, atau setidak-tidaknya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
PE
( Niet Ontvantkelijk veerklaard ) ;. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah para TERGUGAT kemukakan dan telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, secara mutatismutandis mohon dianggap telah termasuk dan atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini ; --------------------Bahwa para TERGUGAT menolak dengan tegas setiap pernyataan, klaim, dalil, posita maupun petitum Para PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam gugatan aquo, kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Para TERGUGAT ; -----------------2. Bahwa para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, klaim para PENGGUGAT dalam gugatannya karena didasarkan pada cerita belaka, maupun hikayat dan bersifat sepihak yang nilai kebenarannya sulit dipertanggung jawabkan secara hukum ; -------------------------------------------
ME DA N
- 31 -
3. Bahwa Para TERGUGAT sangat keberatan dan menolak semua dalildalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan di Samosir ada istilah : HAK ULAYAT, PEMEGANG HAK ULAYAT, TANAH ULAYAT , PEMANGKU HAK ULAYAT, TANAH PUSAKA ULAYAT DAN SESAJEN ADAT / HEWAN SESAJEN ;
GI
Bahwa secara umum dalam Hukum Adat Batak di Samosir dan sekitarnya yakni tentang tanah serta kepemilikan tanah di Samosir tidak
ING
dikenal dengan kata-kata atau istilah HAK ULAYAT, PEMEGANG HAK ULAYAT, TANAH ULAYAT, PEMANGKU HAK ULAYAT, TANAH PUSAKA ULAYAT dan SESAJEN ADAT / HEWAN SESAJEN yang ada adalah antara lain : TANAH ADAT( TANO ADAT ), GOLAT MARGA,
NT
HUTA, LUMBAN, SOSOR, TUNGGANE HUTA
/ SIPUNGKA HUTA,
atau SI SUAN BULU, JAMBAR , RAJA HUTA, BIUS dan kemudian adalagi berbentuk jabatan yang diberikan oleh Pemerintah Belanda
ILA
kepada Pribumi yaitu antara lain RAJA PAIDUA ( R-II ) dan DJAIHUTAN ; Bahwa dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya dengan menggunakan istilah-istilah tersebut diatas dalam gugatannya adalah
NG AD
sangat terlalu dipaksakan dengan demikian sekali lagi kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak semua gugatan para Penggugat ; ----
4. Bahwa dalil gugatan para PENGGUGAT pada point 3 ( tiga ) dan point 7 (tujuh) pada halaman 3 ( tiga ) yang menyatakan bahwa TOGA GULTOM semasa hidupnya ada mengangkat seorang anak laki-laki (mangain)
PE
yang diberi nama GULTOM HUTA BALIAN dan sebagai anak angkat (anak ain) tidak mempunyai pusaka ( golat ) ; ----------------------Bahwa dalil Para PENGGUGAT tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak, bila benar TOGA GULTOM semasa hidupnya ada mengangkat anak laki-laki ( mangain anak ) yakni GULTOM HUTA BALIAN, jelaslah Para PENGGUGAT tidak memahami dengan baik arti atau makna yang sebenarnya tentang mangain ( mengangkat ) anak dan Hak-hak anak na diain ( yang diangkat sebagai anak ) dalam arti hukum ( Adat Batak ) yakni hak kepemilikan harta warisan dalam hukum Adat Batak : ----------------------Bahwa menurut Kamus Bahasa dan Budaya Batak Toba, Penerbit Balai
Pustaka
Jakarta
yang
ditulis
oleh
M.A.MARBUN
dan
I.M.T.HUTAPEA bahwa “ Mangain “ berarti menerima seseorang masuk dan memakai marga keluarga baik secara perseorangan maupun secara kelompok . Selanjutnya menurut buku PUSTAHA TOMBAGA HOLING,
ME DA N
- 32 -
Adat Batak, Patik Uhum, yang ditulis oleh RAJA PATIK TAMPUBOLON, Penerbit Dian Utama, Jakarta, perihal kepemilikan harta pusaka anak na niain
menyatakan “ adong do deba sian anak pungut laos diain gabe
anakna ima sian natading dilampin naso marama dohot naso marina, torus dipagodang-godang jala laos dipanggoarhon asa gabe anakna , jala
GI
na rap mamusakai di arta pusaka dohot anak nanitubuhonna “ ( dalam bahasa Indonesia : ada dari sebahagian anak pungut
jadi diangkat
dibuatkan
anak
dan
ING
menjadi anaknya dari sejak kecil yang yatim piatu terus dibesarkan dan marganya
sama
dengan
marga
yang
mengangkatnya dan mengenai harta pusaka anak angkat sama-sama memiliki dengan anak kandung ) ; -------------------------------
NT
Bahwa kedua pendapat tersebut diatas telah didukung dan dikuatkan oleh pendapat Mr.Teer Haar,Bzn dalam bukunya “ Beginselen en stelsel van het Adatrecht “ ( Asas asas dan Susunan Hukum Adat )
ILA
terjemahan dari K.Ng.Soebakti Poesponoto, Penerbit Pradnya Paramata, Jakarta, Cetakan ke 8 Tahun 1985, halaman 247 menyatakan : “ Anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya
sebagai orang
NG AD
asing, sepanjang perbuatan ambil anak (adoptie) telah menghapuskan perangainya sebagai
orang asing dan menjadikannya perangai anak
maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak itulah titik pangkalnya Hukum Adat “ Bahwa dari pendapat tersebut diatas, dan dihubungkan dengan
hukum waris adat Batak secara umum anak angkat ( anak na diain )
PE
mempunyai hak kepemilikan warisan sebagaimana anak kandung. Dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menolak dalildalil gugatan para Penggugat ; -------------------------------------------------------5. Bahwa dalil gugatan para PENGGUGAT pada posita point 5 ( lima ) dan point 6 ( enam ) dihalaman 3
( tiga ) harus ditolak, sebab dalil para
Penggugat sangat dipaksakan dan hanya bersumber dari hikayat yang diciptakan para Penggugat yang nilai kebenarannya sangat diragukan ; 6. Bahwa tidak benar GULTOM HUTA BALIAN hanya dongan tubu parripe pangisi huta di Sipollung dan tidak mempunyai kampung ( huta ) Sipollung sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita point 7 ( tujuh ) dan 8 ( delapan ) halaman 3 ( tiga ), yang benar adalah : bahwa GULTOM HUTA BALIAN sebagai pemilik Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dan hal ini dapat dibuktikan dengan Jurisprudensi Hukum Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember
ME DA N
- 33 -
1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ( Incracht van gewijsde ) ; -----------
7. Bahwa tidak benar OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yang membuka
GI
dan mendirikan HUTA SIPOLLUNG sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada point 19 ( sembilan belas ) halaman 4 (empat), sebab
ING
jauh sebelum OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA moyang para Penggugat berada di HUTA SIPOLLUNG, GULTOM HUTA BALIAN dan keturunannya telah berada di HUTA SIPOLLUNG, ini dapat dibuktikan dengan Makam moyang para Tergugat telah lebih dahulu dimakamkan di
NT
HUTA SIPOLLUNG sementara makam moyang Para Penggugat OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA tidak dimakamkan di Huta Sipollung dan hal tersebut membuktikan bahwa Moyang Para Tergugat adalah si
ILA
Pemilik Kampung / Sipungka Huta dan jika benar
Moyang Tergugat
tidak pemilik kampung Sipollung tentu tidak dapat dimakamkan di Kampung Sipollung ;
Buku Raja Bius Samosir adalah ciptaan pemerintahan
NG AD
Bahwa
Belanda pada waktu itu, bahwa OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yang disebut Raja di kampung Sipollung, dengan putusan tertanggal 25 Mei 1908 Nomor.2043 diberi pangkat R – II oleh Pemerintah Belanda dan sebutan Raja – II tidak sama dengan SIPUKKA HUTA ; ----------------Bahwa dalam Buku Bius tersebut tidak ada menerangkan bahwa BALUBU
PE
OMPU
GULTOM
HUTAPEA
adalah
pemilik
Kampung
Sipollung,melainkan hanya menerangkan bahwa OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA
mempunyai pangkat R-II
yakni satu golongan
pangkat dalam Pemerintahan Belanda dan Bukanlah merupakan SIPUKKA HUTA atau sebagai PEMILIK HUTA SI POLLUNG ; -----------Bahwa
kemudian
Sebutan
Djaihutan
juga
pada
masa
Pemerintahan Belanda ketika itu adalah bentuk jabatan yang diberikan oleh Pemerintah Belanda di Samosir, seorang Djaihutan bukanlah juga berarti seorang pemilik Huta atau Sipukka Huta ; -------------------------------Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada Posita point 23 ( dua puluh tiga ) di halaman 5 ( lima ) yang menyatakan bahwa JAMAN GULTOM HUTAPEA Als AMA ROSLI GULTOM telah mendaftarkan kembali Kampung Sipollung ke Kantor Camat atas namanya pada tahun 1980 dan menyatakan Kampung Sipollung adalah tetap dikuasai dan diusahai
ME DA N
- 34 -
oleh keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA termasuk para Penggugat ; --------------------------------------Bahwa
dalil
Para
Penggugat
tersebut
adalah
dalil
dipaksakan, dan sifatnya mencoba-coba, dan harus ditolak
yang sebab
sebenarnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1979
GI
Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo Putusan
ING
Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg telah dengan tegas dinyatakan bahwa KAMPUNG (HUTA) SIPOLLUNG adalah milik GULTOM HUTA BALIAN ; Bahwa JAMAN GULTOM HUTAPEA, NAN JAMAN BORU
NT
SITINDAON ISTERI MENDIANG GANJANG GULTOM HUTAPEA dan MONANG GULTOM HUTAPEA selaku Keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA adalah pihak yang dikalahkan dalam Putusan
ILA
Mahkamah Agung Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Agustus 1977, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 /
NG AD
Perdata / 1975 / PN-Blg
dan kemudian
mencoba-coba kembali
mendaftarkan Kampung SIPOLLUNG pada Tahun 1980 seakan-akan Pemilik Kampung Sipollung adalah keturunan OMPU BALUBU yaitu JAMAN GULTOM d.k.k, padahal pemilik Kampung Sipollung sebenarnya adalah GULTOM HUTA BALIAN ; ------------------------------------------------Bahwa
adalah
benar
Moyang
Para
Tergugat
adalah
OMPU
PE
MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita point 24 ( dua puluh empat ) pada halaman 5 ( lima )
8. Bahwa sebenarnya, sebelum OMPU MANGKOMAT GULTOM
HUTA
BALIAN yakni semasa hidup TOGA GULTOM , GULTOM HUTA BALIAN telah bermukim dan memiliki kampung Sipollung, dan tidak benar kalau OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN sebagai saudara semarga pemukim bersama sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 25 ( dua puluh lima ), dan OMPU BALUBU bukanlah Tunggane Huta di Sipollung dan perlu diketahui bahwa TUNGGANE HUTA tidak identik dengan RAJA HUTA dengan demikian dimintakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menolak dalil Para Penggugat ;---------------9. Bahwa adalah benar OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN dan keturunannya
tinggal di Huta Sipollung serta menguasai dan
ME DA N
- 35 -
mengusahai beberapa bidang lahan pertanian sebagai warisan dari GULTOM HUTA BALIAN sebagaimana didalilkan para Penggugat pada gugatannya pada posita point 26
( dua puluh enam ) di halaman 5 (
lima ) dan tidak ada pihak manapun yang keberatan ; ------------------------10. Bahwa adalah benar ada beberapa orang dari keturunan dari OMPU
GI
MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN yang sampai sekarang tinggal di Kampung Sipollung sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam
ING
posita point 27 ( dua puluh tujuh ), dan posita point 28 ( dua puluh delapan ) dan keturunan dari OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN adalah tetap menguasai dan mengusahai lahan yang ada di Huta Sipollung dan sekitarnya sebagai milik mereka tanpa ada larangan
NT
dari pihak lain, sebab Kampung ( Huta ) Sipollung adalah benar milik Moyang Para Tergugat dan telah dikuatkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1979, Nomor : 178 K / Sip / 1978 , Jo.Putusan
ILA
Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD / 1977 / PT.MDN ‘ Jo. Keputusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975, Nomor : 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;
NG AD
11. Bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung adalah milik GULTOM
HUTA
BALIAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor : 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor: 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg. Dan sampai sekarang
PE
keturunan GULTOM HUTA PEA, yakni : 1. SARIANA BR PAKPAHAN ALS. NAI ROSLI BR PAKPAHAN ,
2. TURANNA BR NAINGGOLAN
ALS. NAI LUKINAR BR NAINGGOLAN 3. HALOMOAN SITANGGANG ( Menantu NAI ROSLI )
4.
SOBIL GULTOM Anak NAI ROSLI BR
PAKPAHAN tanpa izin dari keturunan GULTOM HUTA BALIAN masih tinggal dan hidup di SIPOLLUNG ; --------------------------------------------------12. Bahwa adalah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat X bukanlah termasuk keturunan GULTOM HUTAPEA sebagaimana didalilkan Para penggugat pada posita point 29 ( dua puluh sembilan ), tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat X
adalah keturunan OMPU MANGKOMAT
GULTOM HUTA BALIAN sebagai pewaris dan Pemilik Huta ( Kampung ) Sipollung sebagaimana telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus
ME DA N
- 36 -
1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; 13. Bahwa benar sesuai asal usul kekerabatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah keturunan GULTOM HUTA BALIAN tidak turut sebagai Pemangku hak ulayat diatas tanah ulayat Nagari Gultom,
GI
sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita 30 ( tiga puluh ) halaman 6 ( enam ) ; -
Para Tergugat I sampai dengan Tergugat
ING
Bahwa
X
adalah
keturunan GULTOM HUTA BALIAN dan merupakan pewaris dan pemilik huta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung
NT
Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri
ILA
Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; --------Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita point 31 ( tiga puluh satu ) , point 32 ( tiga puluh dua ), 33 ( tiga puluh tiga ) dan point 34 ( tiga
NG AD
puluh empat ) adalah dalil yang sangat mengada-ada, tidak jelas, diragukan dan sangat dipaksakan dengan demikian dalil para Penggugat harus ditolak ; ----
14. Bahwa adalah benar Tergugat – I sampai dengan Tergugat – VIII menguasai dan mengusahai tanah di Kampung Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir sebagaimana
PE
didalilkan Para Penggugat pada posita point 35 ( tiga puluh lima ) dan Point 36 ( tiga puluh enam ) adalah didasari bahwa tanah yang berada di Kampung ( Huta ) Sipollung adalah tanah milik GULTOM HUTA BALIAN yang merupakan peninggalan moyang para Tergugat yang bernama OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN, bukanlah milik OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA dan Keturunannya termasuk para Penggugat, hal ini telah dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ---------------------------------15. Bahwa dalil gugatan Penggugat dapa posita point 37 ( tiga puluh tujuh ) dengan tegas harus ditolak oleh Para Tergugat, sebab tidak benar OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN dan keturunannya sebagai MENUMPANG ATAU SEMARGA PENDIAM BERSAMA di
ME DA N
- 37 -
HUTA SIPOLLUNG, tetapi OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN dan keturunannya adalah sah dan benar sebagai Pemilik KAMPUNG SIPOLLUNG hal ini dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K / Sip / 1978, Tanggal 19 Desember 1979 , Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184
GI
/ PERD / 1977 / PT-MDN, Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----
ING
16. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita point 38 ( tiga puluh delapan ) pada halaman 7( tujuh ) menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas 64 M2 ( enam puluh empat meter persegi ) terletak di Kampung ( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu,
NT
Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya Onan Runggu – Lagundi
ILA
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat
NG AD
Dan selanjutnya disebut : Objek Terperkara ; Bahwa dalil Para penggugat tersebut diatas harus ditolak, sebab
Tanah
Perkara
sebagaimana
didalilkan
Para
Penggugat
adalah
merupakan bagian dari Kampung ( Huta ) Sipollung dan merupakan satu kesatuan dengan Huta (Kampung) Sipollung, sementara Huta (Kampung) Sipollung adalah milik waris Para Tergugat yang diterima dari Moyang
PE
Tergugat OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN ; -----------------Bahwa sebenarnya tanah yang luasnya ± 64 M2 ( enam puluh empat meter persegi ) dimana tempat TUGU GULTOM HUTA BALIAN didirikan berada dalam huta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Dan Huta ( Kampung ) Sipollung adalah milik GULTOM
HUTA BALIAN dan keturunannya
Ic. Para
Tergugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor
178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan
Pengadilan Tinggi Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg. Dengan demikian sangat cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dalil dalam gugatan para Penggugat ditolak ; ----17. Bahwa tentang KAMPUNG ( HUTA ) SIPOLLUNG tidak benar milik O. BALUBU GULTOM
HUTA PEA , tetapi yang benar adalah Milik
GULTOM
ME DA N
- 38 -
HUTA BALIAN ,untuk kesekian kali kami kemukakan
kehadapan Majelis Hakim yang mulia
bahwa KAMPUNG ( HUTA )
SIPOLLUNG sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184
GI
/ PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----
ING
18. Bahwa keturunan O.BALUBU GULTOM HUTAPEA yang bernama MONANG GULTOM HUTAPEA , Ny.TAOAR ALIAS NAN JAMAN BORU SITINDAON Janda dari Mendiang GANJANG GULTOM HUTAPEA, dan JAMAN GULTOM HUTAPEA ( PENGGUGAT ) telah pernah mengajukan
NT
gugatan ke Pengadilan Negeri Balige perihal : Kepemilikan Kampung ( Huta ) SIPOLLUNG terhadap : 1. ALLER GULTOM HUTA BALIAN, 2. JIRMAN GULTOM
HUTA BALIAN, 3. KADIRAN GULTOM
HUTA
ILA
BALIAN, 4. AMA NI GAUL GULTOM HUTA BALIAN, 5. AMA NI PURIDIN GULTOM HUTA BALIAN, 6. AMA NI BOLUK GULTOM HUTA BALIAN, 7. AMA NI BERLI GULTOM HUTA BALIAN, 8. MANGANTAR GULTOM
NG AD
HUTA BALIAN ( TERGUGAT )
dalam Perkara Perdata Nomor 14 /
Perdata / 1975 / PN-Blg ; 19. Bahwa adapun Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg, tertanggal 20 Juni 1975 tersebut adalah sebagai berikut : MENGADILI:
Menerima gugat Penggugat untuk sebagian ;
-
Menyatakan sebagai hukum, bahwa Kampung Sipollung terperkara
PE
-
adalah Kampung Penggugat sebagai sipukka huta ;
-
Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat2 adalah sebagai Parripe di Kampung Sipollung ;
-
Menghukum Tergugat2
supaya meninggalkan dan mengosongkan
Kampung Sipollung, dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat guna dapat
leluasa diusahai dan dimiliki dengan jalan
membongkar segala bangunan2nya dari atau Kampung Sipollung ; -
Menetapkan bahwa gongga yang telah dilakukan lebih dahulu tetap sah dan berharga ;
-
Menghukum Tergugat2
untuk membayar ongkos ongkos perkara
yang sampai hari ini berjumlah Rp 20,000,- ( dua puluh ribu rupiah ) ; -
Menolak gugat selebihnya ;
20. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg tertanggal 20 Juni 1975 tersebut, ALLER GULTOM, d.k.k
ME DA N
- 39 -
selaku Tergugat dalam Perkara Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg tersebut telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Medan, dengan Nomor Perkara 184 / PERD / 1977 / PT-MDN ;
21. Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 01
Agustus 1977, Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN adalah sebagai
GI
berikut :
MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Tergugat ;
-
Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 20 Juni
ING
-
1975 No.14/Perdata/1975/PN-Blg dalam perkara antara kedua pihak yang dibanding ;
NT
MENGADILI SENDIRI :
-
Menolak gugatan Penggugat-Terbanding ;
-
Memerintahkan supaya gongga yang telah diletakkan atas Kampung
segera ; -
ILA
Sipollung terperkara dan rumah bangunan Tergugat dicabut dengan
Menghukum Penggugat membayar ongkos2 perkara dalam kedua
NG AD
tingkatan, dalam tingkat pertama ditetapkan sebanyak Rp 20,000,- ( dua puluh ribu rupiah )
dan dalam tingkat banding ini dihitung
sebanyak Rp 3,125,- ( tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah ) ; 22. Bahwa
kemudian
MONANG
GULTOM
HUTAPEA,
d.k.k,
selaku
Terbanding / semula Penggugat, atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN tersebut
PE
mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, yang terdaftar dengan perkara Nomor 178 K / Sip / 1978 ; 23. Bahwa adapun Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979, Nomor 178 K / Sip / 1978 tersebut adalah sebagai berikut : M E M U T US K A N : -
Menolak permohonan Kasasi dari Penggugat
untuk Kasasi :
MONANG GULTOM, untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa dari : 1. Ny. TAOAR ALIAS NAN JAMAN BORU SITINDAON, 2. JAMAN GULTOM dan pemohon Kasasi dari Penggugat untuk Kasasi : ALLER GULTOM tersebut ; -
Menghukum Penggugat2 untuk Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 10,105 ( sepuluh ribu seratus lima rupiah ) ;
ME DA N
- 40 -
24. Bahwa dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1979, Nomor 178 K / Sip / 1978 tersebut, Penggugat MONANG GULTOM,d.k.k / Pemohon Kasasi tidak mengajukan upaya hukum PENINJAUAN KEMBALI ( P K ) atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K / Sip / 1978 tersebut, dengan demikian Putusan Mahkamah Agung
GI
tersebut yang telah memutuskan bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung
tetap ( Incracht van gewijsde )
ING
adalah milik GULTOM HUTA BALIAN adalah telah berkekuatan hukum
25. Bahwa oleh karena tanah tempat Tugu Gultom Huta balian tersebut berada atau berdiri di Kampung ( Huta ) Sipollung dan Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten
NT
Samosir adalah milik Gultom Huta balian Ic Para Tergugat
maka
penyerahan tanah tempat Tugu Gultom Huta balian berdiri / berada yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat
ILA
V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII kepada Tergugat
IX dan
Tergugat X dihadapan Notaris Ny.Edith Siahaan Naibaho,S.H dengan Akta Notaris tanggal 12 April 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum ;--
NG AD
26. Bahwa oleh karena Para TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X yang telah mendirikan TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah milik nya sendiri yaitu di Kampung ( Huta ) Sipollung, adalah tidak perlu mendapat izin atau persetujuan dari Keturunan OPPU BALUBU GULTOM HUTAPEA, sebab tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM HUTA BALIAN yang terletak di Kampung ( Huta ) Sipollung adalah tanah HUTA
BALIAN , bukanlah milik OPPU BALUBU
PE
milik GULTOM
GULTOM HUTAPEA hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K / Sip / 1978 Tanggal 19 Desember 1979, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN,Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ---27. Bahwa oleh karena tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM BALIAN berada dan terletak di Huta
HUTA
( Kampung ) Sipollung dan oleh
karena Huta ( Kampung ) Sipollung adalah tanah milik GULTOM HUTA BALIAN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai otoritas untuk melarang Para Tergugat I
ME DA N
- 41 -
sampai Tergugat X untuk membangun TUGU GULTOM HUTABALIAN diatas tanah miliknya sendiri, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat ; -----------------------------------------
28. Bahwa adalah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tetap
GI
melanjutkan pembangunan TUGU GULTOM HUTA BALIAN dengan alasan bahwa tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM HUTA BALIAN
ING
tersebut merupakan harta peninggalan / warisan
dari OMPU
MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN. Dan Ijin ataupun Rekomendasi dari Tergugat XI ( Camat Kecamatan Onan Runggu ) untuk mendirikan TUGU
GULTOM
HUTA
BALIAN
adalah
sudah
benar,
sebab
NT
Rekomendasi yang dikeluarkan Tergugat XI yakni Camat Onan Runggu dengan Nomor : 06 / Tahun 2014, tertanggal 17 Juni 2014 adalah telah berdasarkan keabsahan kepemilikan Kampung ( Huta ) Sipollung yakni
ILA
milik GULTOM HUTABALIAN sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD /
NG AD
1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;----------------------------------------29. Bahwa keberatan Para Penggugat selaku Keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA atas didirikannya Tugu GULTOM HUTA BALIAN oleh keturunan OPPU MANGKOMAT GULTOM
HUTA BALIAN
sebagaimana didalilkan para penggugat pada posita point 43 ( empat
PE
puluh tiga ) di halaman 8 ( delapan ) adalah sangat tidak beralasan. Dalil para Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan sifatnya mencoba-coba, sebab sudah jelas bahwa tanah tempat / lokasi berdirinya Tugu GULTOM HUTA BALIAN adalah berada di kampung ( Huta ) Sipollung yang merupakan Kampung ( Huta ) milik Para Tergugat I ~ tergugat - VIII sebagai keturunan OPPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PTMDN, Jo Putusan Pengadilan Neger Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN.Blg. Dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak dalil gugatan para Penggugat tersebut ; 30. Bahwa tindakan para Tergugat-I sampai dengan Tergugat-X yang mendirikan TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah milik para tergugat–I sampai dengan tergugat – X yakni di Huta Sipollung, Desa
ME DA N
- 42 -
Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN -Blg
GI
tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat harus di kesampingkan ; ------------------------
ING
31. Bahwa tindakan Para Penggugat yang
melarang para Tergugat–I
sampai Tergugat-X untuk meneruskan pembangunan Tugu GULTOM HUTA BALIAN di Huta Sipollung tidak dapat dibenarkan, sebab para Tergugat-I sampai dengan Tergugat–X membangun Tugu GULTOM
NT
HUTA BALIAN diatas tanah milik mereka sendiri sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978,Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal
ILA
01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo.Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg, dengan demikian gugatan dalam Provisi para penggugat
NG AD
harus ditolak ; --------------------------------------------------32. Bahwa permohonan sita ( conservatoir beslag ) atas tanah perkara oleh para Penggugat harus ditolak sebab tidak didasari oleh hukum, oleh karena tanah perkara berada dihuta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir sedangkan Kampung ( Huta ) Sipollung adalah jelas milik Para Tergugat sesuai
PE
dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;----------------------------------33. Bahwa oleh karena para Penggugat di pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo, adalah pantas dan wajar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; --------------DALAM REKONVENSI Bahwa Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X dalam Konvensi, sekarang menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X ; Selanjutnya
disebut
:
-----------------------------------------------------------------
PENGGUGAT DALAM REKONVENSI :
ME DA N
- 43 -
Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dengan ini akan membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap : PENGGUGAT DALAM KONVENSI - I
: SARLES GULTOM,
PENGGUGAT DALAM KONVENSI - II : SAHALA GULTOM,
PENGGUGAT DALAM KONVENSI – III : HARLEM GULTOM ,
GI
Selanjutnya disebut : -------TERGUGAT DALAM REKONVENSI : Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah
ING
sebagai berikut :
1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat d/r sebagaimana telah disampaikan didalam konvensi adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini ;
NT
2. Bahwa para Penggugat d/r adalah keturunan GULTOM HUTA BALIAN dari Turunan OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN ‘ 3. Bahwa tanah perkara yang diperkarakan oleh Para Tergugat d/r yang
ILA
luasnya ± 64 M2 (enam puluh empat meter persegi ) tempat TUGU GULTOM HUTA BALIAN didirikan adalah terletak didalam huta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu,
NG AD
Kabupaten Samosir dengan batas-batas : Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Onan Runggu – Lagundi Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat
PE
4. Bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979,Nomor : 178 K / Sip / 1978 . Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg, adalah sah milik GULTOM HUTA BALIAN dan Keturunannya ; ---------------------5. Bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1979 Nomor : 178 K / Sip /1978, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977, Nomor : 184 / PERD / 1977 / PTMDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor : 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg . Dan sampai sekarang turunan OMPU BALUBU GULTOM HUTA PEA
masih berada di Huta SIPOLLUNG
ME DA N
- 44 -
antara lain : 1. SARIANA BR PAKPAHAN Als. NAI ROSLI BR PAKPAHAN, 2. TURIANNA BR NAINGGOLAN Als. NAI LUKINAR BR NAINGGOLAN, 3. HALOMOAN SITANGGANG ( Menantu dari SARIANA BR PAKPAHAN Als. NAI ROLI BR PAKPAHAN, 4. SOBIL ( Anak dari NAI ROSLI BR PAKPAHAN ) ;
GI
6. Bahwa atas tindakan para Tergugat d/r yang telah mengajukan gugatan kepada Penggugat d/r ke Pengadilan telah menimbulkan kerugian
ING
kepada Para Penggugat d/r, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut KERUGIAN MATERIIL :
Bahwa akibat tindakan dari pada Tergugat d/r membuat pengurus Punguan GULTOM HUTA BALIAN (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
NT
sejabodetabek yang berkedudukan di Jakarta harus datang ke Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir (pulangpergi)
untuk
mengadakan
pertemuan-pertemuan,
yang
dapat
ILA
diperhitungkan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan besarnya pembiayaan sebagai berikut : 5 x 3 x Rp 4,000,000.- = Rp 60.000.000.(enam puluh juta rupiah ) ;
NG AD
KERUGIAN IMMATERIIL :
Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat d/r yang melakukan gugatan ke Pengadilan telah mempermalukan dan merendahkan harkat dan martabat semua keturunan GULTOM HUTA BALIAN yang tidak ternilai tetapi cukup kami tetapkan sebesar Rp 5,000,000,000.- ( lima miliard rupiah ) ;---------------
PE
Hingga kerugian Materiill dan Immateriil yang dialami para Penggugat d/r adalah sebesar Rp 5.060,000,000.- (lima miliard enam puluh juta rupiah); 7. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan didasari fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat d/r, supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij voorraad ) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet; Demikian jawaban, eksepsi dan Gugat Rekonvensi ini kami sampaikan kehadapan Majelis Hakim yang terhormat dan dengan segala kerendahan hati memohon agar Majelis Hakim yang terhormat agar memuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: DALAM PROVISI : -
Menolak gugatan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI :
ME DA N
- 45 -
-
Menerima Eksepsi para Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM REKONVENSI :
1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya :
GI
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah Keturunan GULTOM HUTA BALIAN ;
ING
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan GULTOM HUTA BALIAN dari OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah tempat berdirinya TUGU HUTABALIAN adalah terletak didalam Huta ( Kampung )
NT
GULTOM
Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir ;
ILA
5. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus
NG AD
1977 Nomor 184 / PERD / 1977
/ PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan
Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; 6. Menyatakan dalam hukum bahwa huta ( kampung ) Sipollung adalah huta ( kampung ) milik GULTOM HUTABALIAN ; 7. Menghukum semua turunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yang tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu,
PE
Kabupaten Samosir, termasuk didalamnya :1. ROSLI
BR PAKPAHAN , 2. TURIANNA
SARIANA ALS. NAI
ALS. NAI LUKINAR BR
NAINGGOLAN , 3. HALOMOAN SITANGGANG ( Menantu dari NAI ROSLI ) , 4. SOBIL ( Anak dari NAI ROSLI ) agar menyerahkan tanah huta ( kampung ) Sipollung kepada keturunan dari GULTOM HUTA BALIAN tanpa dibebani persyaratan apapun ; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ( uit voor baar bij voorraad ) ; 9. Menghukum Tergugat d/r untuk membayar ganti Kerugan Materill dan Kerugian Materiil keseluruhannya sebesar Rp 5,060,000,000.- ( lima miliard enam puluh juta rupiah ) sekaligus ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : 1. Menghukum Penggugat d.k/ Tergugat d.r membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; ATAU :
ME DA N
- 46 -
Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( aequo et bono ). Jawaban Tergugat XI sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT apabila
dicermati
dan
diteliti
dalil-dalil
GI
1. Bahwa
gugatan
PARA
PENGGUGAT, maka secara jelas dapat diketahui bahwa yang menjadi
Tata
Usaha
ING
objek gugatan PARA PENGGUGAT merupakan kewenangan Pengadilan Negara
karena
PARA
PENGGUGAT
mendalilkan
Gugatannya pada Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu yang dikeluarkan oleh TERGUGAT XI.
NT
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
ILA
Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang
NG AD
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". 3. Bahwa berdasarkan defenisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 2 di atas, Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu Nomor: 06 Tahun 2014 yang
ditujukan
berbentuk
Saudara
keputusan
Kasirun tertulis
Gultom adalah terang yang
berisi
penetapan
PE
benderang
kepada
(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig), sehingga objek sengketa berupa Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. 4. Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah untuk penyelesaian masalah hak ulayat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir khususnya yang berada di Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, dimana hak ulayat pada pokoknya adalah hak publik dan berada dalam lingkup hukum publik bukan hukum privat, karena hak ulayat adalah hak untuk mengatur penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah sebuah alas hak untuk memiliki. 5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah disebabkan oleh belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang penetapan hak ulayat
ME DA N
- 47 -
sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dimana ditegaskan bahwa kewenangan pengaturan hak ulayat ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dimana hal tersebut juga selaras dengan
GI
Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat yang mengatakan bahwa penetapan ada
ING
tidaknya hak ulayat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Bahwa berdasarkan pada poin 4-5 diatas, maka gugatan Para Penggugat adalah juga menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Negatif sehingga hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari
NT
Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT XI memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa
ILA
Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo oleh karena perkara a-quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
NG AD
B. TENTANG PLURIUM LITIS CONSORTIUM (DIMANA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK LENGKAP). 1. bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya dengan mendalilkan bahwa Oppu Balubu Gultom Hutapea mewariskan Huta Sipollung kepada Para Penggugat, termasuk objek perkara. 2. bahwa Huta Sipollung bukan hanya dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat
PE
dan Tergugat I s/d Tergugat X, tetapi masih banyak pihak lain yang menguasai tanah Huta Sipollung tersebut, namun tidak diikutsertakan sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dengan yang didalilkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT. 3. bahwa Keturunan dan/atau ahli waris dari Oppu Balubu Gultom Hutapea bukan hanya Para Penggugat saja, akan tetapi masih banyak keturunan dan/atau ahli warisnya yang lain, namun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini. 4. Bahwa
berdasarkan
hal-hal
tersebut
diatas
dengan
tidak
diikutsertakannya Pihak-pihak tersebut, maka subjek gugatan PARA PENGGUGAT tidak lengkap sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. C. TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
ME DA N
- 48 -
•
Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam posita nomor 52 Tergugat XI ikut serta dalam menguasai tanah terperkara tanpa persetujuan Para Penggugat sedangkan dalam posita nomor 47 yang melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah Tergugat I s/d Tergugat X, sehingga gugatan diatas adalah kabur (obscuur libel). Dengan demikian Gugatan yang
diterima.
ING
D. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM
GI
demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yang intinya mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, yaitu dengan menguasai dan mendirikan Monumen atau Tugu
NT
Gultom Hutabalian di Huta Sipollung yang luasnya lebih kurang 64 M2 adalah Nebis In Idem, karena terhadap objek sengketa dimaksud telah pernah
yang tetap, yaitu dalam: •
ILA
diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum
Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 14/Perdata/1975/PN.BIg tanggal 20 Juni
1975
jo.
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Medan
No.
NG AD
184/PRD/1977/PT.MDN tanggal 26 Juni 1977 Jo. Putusan Mahkamah Agung Rl No. 178/K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979. II. DALAM POKOK PERKARA Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain tentang eksepsi yang diajukan TERGUGAT XI bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan PARA PENGGUGAT sebagai berikut:
PE
1. Bahwa apa yang telah kami uraikan DALAM EKSEPSI diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan DALAM POKOK PERKARA ini sehingga tidak perlu diulangi lagi. 2. Bahwa TERGUGAT XI menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini. 3. Bahwa PARA PENGGUGAT sesungguhnya tidak dapat membedakan aspek hukum Publik dalam hak ulayat sehingga dalam dalil-dalil Gugatannya telah mempersamakan hak ulayat dengan hak milik. Bahwa Hak Ulayat harus dilihat sebagai hak pemanfaatan bersama, dimana konsep hak ulayat mengandung pengertian bahwa wilayah tertentu itu adalah wilayah yang dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh warga persekutuan. Basis material hak-hak ulayat adalah satu persekutuan hidup setempat, bukan pada satu kategori kebudayaan, sub-kebudayaan, atau etnisitas. Secara kewilayahan, persekutuan hidup terikat pada satu
ME DA N
- 49 -
wilayah tentorial tertentu. Hak-hak adat hidup dan/atau melekat pada wilayah
teritorial
yang
menjadi
wilayah
kedaulatan
persekutuan.
Kesatuan wilayah teritorial inilah yang disebut sebagai wilayah dibawah hak ulayat persekutuan hidup setempat itu.
4. Bahwa tidak ada hak ulayat yang bisa diwarisi sebagaimana dalam dalil
GI
PARA PENGGUGAT pada angka 5 karena apabila seseorang anggota persekutuan tidak lagi menggunakan tanah ulayat, maka tanah tersebut
ING
akan kembali kepada persekutuan hidup setempat sehingga hak ulayat lebih menekankan kepada hak publik dan tidak ada hak ulayat yang dimiliki oleh orang pribadi. sesuai
Agraria/Kepala
dengan BPN
ketentuan
Nomor
5
NT
5. Bahwa
Peraturan
Tahun
1999
Menteri tentang
Negara pedoman
penyelesaian masalah Hak Ulayat masyarakat hukum adat, kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat meliputi 3 (tiga) unsur yaitu: Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih
ILA
-
merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan -
NG AD
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. -
Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan
PE
penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Senada dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tersebut kriteria penentuan masih adanya hak ulayat menurut Maria Soemardjono (Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal.43) adalah bahwa bila disepakati untuk mengatur tentang pengakuan hak ulayat, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif karena merupakan petunjuk bahwa hak ulayat dikalangan masyarakat hukum itu masih ada, sebaliknya kiranya adil bila salah satu diantara persyaratan itu sudah tidak ada lagi, maka dapat dikatakan bahwa hak ulayat sudah tidak ada lagi. 6. Bahwa dalil - dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan bahwa Huta Sipollung sebagai hak ulayatnya adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum karena penentuan ada tidaknya hak ulayat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana sampai dengan saat ini belum pernah diterbitkan suatu Peraturan Perundang-undangan di
ME DA N
- 50 -
Indonesia terutama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang menetapkan Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir sebagai hak ulayat dari PARA PENGGUGAT. 7. Bahwa TERGUGAT XI menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 52 karena TEGUGAT XI tidak dapat dinyatakan telah melakukan
GI
perbuatan melawan hukum karena perbuatan TERGUGAT XI dalam mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu tidak memenuhi
ING
unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: - Adanya suatu perbuatan: bahwa perbuatan TERGUGAT XI yang mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu adalah semata-
NT
mata dalam posisinya sebagai Camat Onanrunggu yang mempunyai wewenang dalam memberikan rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah diajukan pemohon yaitu adanya data-
ILA
data sebagai berikut:
a. Formulir Permohonan IMB dari TERGUGAT I; b. Surat
Keterangan
Keabsahan
Tanah
Nomor:
NG AD
60/2008/04/SAM/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
c. Surat Pernyataan dan Penyerahan Tanah Kampung Sipollung kepada Pengurus Punguan Gultom Hutabalian se-Jabodetabek;
d. Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 14/Perdata/1975/PN.BIg tanggal 20 Juni 1975 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 184/PRD/1977/PT.MDN tanggal 26 Juni 1977 Jo. Putusan
PE
Mahkamah Agung Rl No. 178/K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979.
-
Perbuatan tersebut melawan hukum: bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT XI sama sekali bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat yang melayani permohonan masyarakat.
-
Adanya kesalahan dari pihak pelaku: bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya
tidak
menguraikan
perihal
adanya
kesalahan
dari
TERGUGAT XI dan TERGUGAT XI tidak melakukan kesalahan dalam penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu tersebut. -
Adanya kerugian bagi korban: bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT XI yaitu mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu tidak merugikan pihak manapun.
-
Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian: bahwa mengacu pada uraian butir diatas terbukti tidak ada perbuatan melawan
ME DA N
- 51 -
hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT XI, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan TERGUGAT XI terhadap kerugian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.
8. Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 48 adalah dalil gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali
semata-mata
hanya
merupakan
GI
karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah, dimana tuntutan tersebut pemikiran
dan
asumsi
PARA
ING
PENGGUGAT belaka tanpa didasari oleh suatu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa yurisprudensi berikut: -
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 558.K.SIP/1983 tanggal 28 Mei
NT
1984, menegaskan: Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak. -
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 117K/SIP/1971 tanggal 2 Juni
ILA
1971 dan No. 459K/SIP/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan: Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 550K/SIP/1979 pada intinya
NG AD
-
menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian immateril haruslah dirinci.
9. Bahwa tuntuntan uitvoerbaar bij voorraad dari PARA PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada karena sangat bertentangan dengan SEMA Rl No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No. 3
PE
Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa : setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan agar setiap akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain
apabila
ternyata
dikemudian
hari
dijatuhkan
putusan
yang
membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Bahwa selanjutnya menurut pasal 180 (1) HIR, putusan uitvoerbaar bij voorraad
ME DA N
- 52 -
hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa kalaupun terdapat akta otentik, quod non, terhadap permohonan uitvoerbaar bij voorraad ini, Mahkamah Agung Rl berpendapat sebagai berikut: Dalam
Surat
Edaran
Negeri/Pengadilan
No.
Tinggi
02
Tahun
1975:
GI
-
untuk
sangat
agar
Pengadilan
berhati-hati
dalam
-
ING
mempergunakan lembaga uitvoerbaar bij voorraad. Dalam Surat Edaran No. 06 Tahun 1975: kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij
telah dipenuhi. -
NT
voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 RBg
Dalam Surat Edaran No. 03 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978: menegaskan
kepada
Ketua/Hakim
Pengadilan
Negeri
diseluruh
ILA
Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi. Bila putusan uitvoerbaar bij voorraad dikabulkan maka dalam waktu 2 (dua)
NG AD
minggu setelah putusan, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung. Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut sangat tepat mengingat akibat hukum yang ditimbulkan apabila putusan bersangkutan ditingkat berikutnya dibatalkan, maka dengan demikian tuntutan/Gugatan Penggugat yang meminta
PE
agar Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas TERGUGAT XI memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Pokok Perkara; 2. Menerima Eksepsi TERGUGAT XI untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
ME DA N
- 53 -
Menimbang, Pengadilan
bahwa
Negeri
terhadap
Medan
telah
gugatan
dari
menjatuhkan
Penggugat
putusan
tersebut nomor
:
518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
GI
DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI
Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tegugat II tersebut di atas ;
DALAM POKOK PERKARA
ING
-
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam
NT
-
perkara ini yang diperhitungkan berjumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
-
ILA
DALAM REKONPENSI
Menyatakan gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi dan Penggugat II dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ; Menghukum Penggugat I dalam Rekonpensi dan Penggugat II dalam
NG AD
-
Rekonpensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan nihil ;
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula
PE
Penggugat tanggal 6 Juli 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 20 Oktober 2015;
Membaca
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 20 Oktober 2015;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tertanggal 6 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2015,
ME DA N
- 54 -
dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Nopember 2015; Membaca
Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Nopember
GI
2015 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 20 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14
ING
(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
NT
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
ILA
Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
diterima;
NG AD
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, menerangkan sebagai berikut : 1.
TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN
Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie Klas I-A Medan tertanggal 29 2015
Nomor
PE
Juni
518/
Pdt.G/2014/PN.Mdn,
secara
nyata
tidak
mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat secara khusus bagi PEMBANDING
dahulu
PENGGUGAT,
karena
didasarkan
kepada
pertimbangan hukum yang keliru, cacat hukum, tidak profesional dan sama sekali tidak seksama dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang nyata dalam proses hukum pemeriksaannya di persidangan.:------------------------------------- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie pada halaman 58 yang menyatakan : “ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena gugatan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dalam perkara Aquo sesuai posita gugatan Penggugat No. 19 dan No. 20, halaman 5 adalah didasarkan atas alasan telah diajukan gugatan perdata oleh Tergugat II kepada Penggugat dalam Perkara No. 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tetapi Tergugat II dengan sengaja tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan dan juga karena telah
ME DA N
- 55 -
dilaporkan Penggugat oleh Tergugat I kepada Polisi sesuai dengan Laporan Polisi No.1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, namun oleh karena pertimbangan setiap orang menurut hukum dijamin haknya untuk mengajukan gugatan atau melapor kepada aparat penegak Hukum, maka dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara Aquo terbukti tidak
GI
mempunyai dasar Hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang maupun Yurispudensi.”
ING
Bahwa perlu Pembanding tegaskan dahulu Penggugat, dasar dari gugatan yang diajukan Pembanding sangat jelas, tegas dan lugas tentang dasardasar dari Pembanding dahulu Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo. :--------------------------------------------------
NT
Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya hanya memahami secara sepenggal-sepenggal dan tidak secara menyeluruh/utuh gugatan Pembanding dahulu Penggugat dimana antara korelasi Yuridis
ILA
tentang digugurkannya Gugatan Perbautan Melawan Hukum nomor 683/Pdt.G/2013/PN.Medan dengan laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara nomor LP 1188/XI/2013/SPKT II tanggal 10 November
NG AD
2013. :-------------------------------------- Bahwa yang menjadi dasar dari Gugatatan Pembanding dahulu Penggugat adalah dengan telah digugurkan secara sepihak dan tanpa alasan yang sah menurut
hukum
perkara
nomor
683/Pdt.G/2013/PN.Medan,
sangat
bertentangan dengan hukum acara perdata. Sehingga atas hal tersebutlah tindakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Melawan hukum
PE
(onrecht matigedaad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Pembanding dahulu Penggugat mengalami kerugian baik moril dan materi akibat adanya gugatan perdata Nomor 683/Pdt.G/2013/PN.Medan. :----------------------------------------- Bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II telah menuduh Pembanding dahulu Penggugat melakukan sesuatu dan ternyata
dalam
persidangan
perkara
perdata
nomor
683/Pdt.G/2013/PN.Medan tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II. Dalam proses pemeriksaaan di persidangan yang sudah sampai pada tahap pembuktian keterangan saksi, Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II dengan sengaja mencabut kuasa dari penasihat hukumnya dengan tujuan agar Terbanding
dahulu
Pembanding
hadir
secara
langsung
di
dalam
persidangan. Ternyata Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara patut
ME DA N
- 56 -
dan dan resmi oleh pengadilan Negeri Medan, sehingga terhadap perkara tersebut digugurkan, bahwa hal itulah salah satu dasar Pembanding dahulu Penggugat dalam melakukan gugatan dalam perkara -------------------------- Bahwa demikian juga tentang Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum Tergugat I dan Tergugat II sekarang Terbanding I dan Terbanding II adalah juga
GI
pemegang Kuasa dalam perkara perdata nomor 683/Pdt.G/2013/PN.Medan, sehingga sangat jelas dan nyata adanya unsur kesengajaan untuk
ING
menggugurkan perkara terdahulu, perkara mana terdaftar dengan No. Registrasi : 683/Pdt.G/2013/PN.Medan dan didalam perkara tersebut Terbanding I dan Terbanding II dalam perkara Aquo , adalah sebagai Penggugat ketika itu, bahwa hal itulah salah satu dasar Pembanding dahulu
NT
Penggugat dalam melakukan gugatan dalam perkara a quo------------ Bahwa dengan merujuk pada dasar Penggugat/ Pembanding dalam perkara a quo melakukan gugatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka
memutus perkara
ILA
terbantahkanlah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie yang a quo yang menyebutkan “gugatan Penggugat dalam
perkara a quo, terbukti tidak mempunyai dasar hukum yang dibenarkan oleh
NG AD
undang-undang maupun Yurisprudensi.” :---------------------------------------------- Bahwa mengenai Pengguguran Gugatan telah dengan jelas diatur dalam pasal 124 HIR yang berbunyi : “Jika Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat
PE
gugatannya dianggap dapat gugur dan penggugat dihukum biaya perkara ; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi” Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR tersebut, Pengguguran suatu Gugatan
hanya
dapat
dilakukan
apabila
Penggugat
tidak
datang
mengahadap pada hari sidang yang ditentukan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah untuk itu. :---------------------------------------------Secara tersirat, makna kalimat jika penggugat tidak hadir menghadap persidangan yang ditentukan adalah hari sidang pertama. Penafsiran tersebut disimpulkan berdasarkan kaitan kalimat dengan Panggilan. Berdasarkan tata tertib beracara, relevansi atau urgensi panggilan adalah sidang pertama, karena proses sidang selanjutnya
tidak memerlukan
panggilan. Pendapat ini sesuai dengan pedoman yang digariskan Mahkamah Agung dalam Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II,
ME DA N
- 57 -
MA RI, Jakarta 1994 yang mengatakan : “ jika Penggugat pada hari sidang pertama tidak datang …, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga Penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan (Pasal 124 HIR/ Pasal 148 RBG). :---------------------------------------------------------------- Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor : 683 Pdt.G/2013/PN Mdn tersebut
GI
yang digugurkan oleh Majelis Hakim, tahapan persidangan sudah selesai pada tahap Pembuktian Surat. Para Pihak telah melakukan Jawab
ING
menjawab dan mengajukan bukti surat masing-masing. Akan tetapi sdengan alasan yang tidak jelas Tergugat telah dengan sengaja mencabut kuasa dari penasihat hukumnya dan dengan sengaja tidak menghadiri persidangan dalam tahap Pembuktian keterangan saksi. :-------------------------------------------
NT
Bahwa atas perbuatan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II Tergugat II tersebutlah Pembanding dahulu Penggugat merasa dirugikan. :-- Bahwa dengan tegas dalam hukum acara perdata menyebutkan tentang
ILA
Pencabutan Gugatan “Gugatan dapat ditarik kembali apabila sebelum tahap jawab menjawab” dan apabila Gugatan ingin ditarik kembali setelah tahap jawab menjawab haruslah mendapat persetujuan pihak Tergugat. :-------------
NG AD
Faktanya, Gugatan Perdata perkara nomor 683 /Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebut digugurkan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Tergugat (i.c Penggugat) dalam perkara a quo. :------------------------------------------------------------------------- Bahwa atas hal tersebutlah Tindakan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II dikategorikan telah melakukan perbuatan hukum,
PE
melawan
Yaitu
dengan
sewenang-wenang
telah
melanggar
ketentuan hukum acara perdata sehingga menurut Pembanding dahulu Penggugat, tindakan dari Tergugat I dan
Tergugat II selain melakukan
Perbuatan Melawan Hukum, telah dapat dikategorikan sebagai Penghinaaan terhadap Pengadilan (Contemp of court) :---------------------------------------------- Bahwa sebagaiman pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 76 sampai dengan 80 tentang Pengguguran Gugatan, menyebutkan syaratsyarat digugurkannya Gugatan setelah dipanggil secara sah dan patut pada sidang pertama atau dipanggil kembali pada sidang berikutnya apabila dalam persidangan Pertama Penggugat tidak hadir: :------------------------------- Bahwa adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dan mustahil tindakan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Terbanding II yang tidak mau membayar tambahan biaya perkara Nomor: 683 Pdt.G/2013/PN Mdn, dikarenakan Tergugat I dan II adalah orang yang sangat berkecukupan
ME DA N
- 58 -
apalagi dalam perkara aquo Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Terbanding II merupakan pengurus dari Perseroan Terbatas PT. Hotel Danau Toba International yang memiliki jabatan dan mempunyai Gaji yang telah ditetapkan.;---
Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, Pertimbangan Majelis Hakim
GI
Judex Factie tentang Gugatan Pembading dahulu Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah
ING
Keliru, cacat hukum dan tidak beralasan. Maka oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. :-----------------
Bahwa adapun pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Judex Factie
NT
telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat, oleh karenanya terhadap Pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim pada
ILA
tingkat Pengadilan Tinggi Medan yang menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo. :---------------------------------------------------------------------------------2. PERTIMBANGAN HUKUM KONTRADIKTIF
NG AD
Bahwa disisi lain pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie perkara aquo pada halaman 58 alinea kedua sangatlah kontradiktif disatu sisi menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, namun disisi lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah dinyatakan jelas. :- Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut sangatlah tidak berdasar, karena Majelis Hakim Judex Factie telah keliru dan salah dalam melakukan
PE
pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya Pertimbangan hukum Hakim Judex Factie yang menyatakan gugatan Penggugat sudah dinyatakan jelas, maka sudah sepatutnya eksepsi dari Terbanding I dahulu Tergugat I dan Tergugat II dahulu Tergugat II haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima. :------- Bahwa Majelis Haim Judex Factie dalam perkara aquo telah INKONSISTEN dalam mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang telah diajukan Pembanding dahlu Penggugat.;-- Sudah sangat terang dan tegas dalam dalil gugatan yang diuraikan Pembanding dahulu Penggugat dalam surat gugatannya, Replik maupun konklusi yang disampaikan. Yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim judex factie menyebutkan : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka meskipun dalil gugatan penggugat sudah dinyatakan jelas…”
ME DA N
- 59 -
Sehingga apabila gugatan Pembanding dahulu Penggugat sudah jelas, maka gugatan tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materiil dalam suatu Gugatan dan sudah memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan. :----------------------------------- Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap pertimbangan hukum yang
GI
menyatakan Gugatan Penggugat sudah dinyatakan jelas, haruslah dikuatkan dan dipertahankan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan,
ING
dikarenakan putusan Judex factie tidak memuat pertimbangan hukum yang benar, proporsional, tidak rinci, tidak seksama, bahkan keliru dan mencerminkan kedangkalan pemahaman hukum dan tidak jujur dalam menyatakan kebenaran. :-------------------
NT
3. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA DAN BUKTI-BUKTI PADA PERSIDANGAN Bahwa Judex Factie tidak memperhatikan dengan akurat dan seksama
ILA
sesuai fakta dan bukti yang benar secara Materil, dan secara Formil, Pembanding dahulu Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa , Pembanding dahulu Penggugat selaku Presdien PT.
Hotel
Danau
NG AD
Komisaris
Toba
International
(PT.HDTI)
dalam
melaksanakan Rapat Umum Luar Biasa pada tanggal 07 November 2013 tidak ada melakukan / melaksanakan Rapat Dewan Komisaris PT. HDTI terlebih dahulu dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan, dengan Registrasi Nomor: 683 Pdt.G/2013/PN Mdn. :------------------------------------------
PE
Bahwa dalil gugatan mana dikuatkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam keterangan saksi halaman 39 samapai dengan halaman 41 putusan nomor 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn yaitu saksi Wakimin dan saksi Adi Pinem, SH . Bahwa ternyata terhdap saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II tidak mengetahui tidak menyaksikan, tidak berkualitas dan tidak mempunyai relevansi terhadap perkara aquo. :----------- Bahwa keterangan yang diberikan di persidangan oleh saksi David Halomoan Lingga dan Yos Andri adalah keterangan yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang sedang digugat pada perkara aquo. Sehingga dengan jelas dan terang Pembanding dahulu Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya pada perkara aquo. :-------------- FAKTA DAN KEBENARAN MATERIILNYA YANG TIDAK DAPAT DIBATAH OLEH TERBANDING I DAN II DAHULU TERGUGAT I DAN II ADALAH, PENGGUGAT SEBELUM MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG
ME DA N
- 60 -
SAHAMA LUAR BIASA PT. HDTI. TIDAK ADA MELAKSANAKAN RAPAT DEWAN KOMISARIS TERLEBIH DAHULU. :-----------------------------------------Bahwa dari argumen-argumen hukum tersebut diatas, sangat jelas dan nyata diketahui bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tidak didasarkan atas faktafakta maupun bukti-bukti yang nyata dan benar secara materil dan dengan
GI
demikian tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dengan demikian Pembanding dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima dan
ING
mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan banding Pembanding ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----------MENGADILI
1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding.
Mdn, tanggal 29 Juni 2015.
NT
2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri medan Nomor: 518/Pdt.G/2014/PN
MENGADILI SENDIRI
1.
ILA
DALAM PROVISI
Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu disebut Penggugat untuk seluruhnya.
Menyatakan bahwa Tergugat
NG AD
2.
I dan Tergugat II telah melakukan
Perbuatan Melawan
Hukum (onrecht matigedaad). 3.
Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris
di
PT.
Hotel
Danau
Toba
International
(PT.
HDTI)
sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat. Menyatakan bahwa dalam Akta Rapat Umum Pemegang saham Luar
PE
4.
Biasa (RUPS-LB) PT. Hotel Danau Toba International (PT. HDTI) Nomor 20, tanggal 07 November 2013 oleh Notaris ADI PINEM, SH tidak ada disebutkan adanya Rapat Dewan Komisaris. 5.
Menghukum Tergugat I dan dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materil dan immaterial secara tunai dan sekaligus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dipersidangan dengan perincian sebagai berikut: a. Kerugian Materil Untuk menghadiri sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum tergugat II, Penggugat harus mengeluarkan biaya perjalanan dari Jakarta ke Medan pulang pergi sebesar Rp 15.000.000,- X 10 kali sidang sehingga total biaya yang sudah dikeluarkan
oleh Penggugat adalah sebesar Rp
150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).:-------------------------------
ME DA N
- 61 -
Bahwa untuk menghadiri sidang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II, Penggugat harus menghabiskan waktu selama 2 (dua) hari dan meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai Pengusaha di Jakarta sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,-/hari x 10 kali Sidang dengan jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp.
GI
1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).----------------------------------------------b. Kerugian Immateril
ING
Penggugat selaku Pengusaha menjadi malu karena kehilangan wibawa dan harga diri terhadap sesama pelaku bisnis dan kehilangan kepercayaan dari sesama pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam menjalankan usahanya
NT
sehingga produktifitas Penggugat menjadi berkurang yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan pergantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).---------------------
ILA
6. Menghukum tergugat II untuk membayar Kepada Penggugat berupa uang paksa (dwang Som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Tergugat I dan Tergugat II Melaksanakan isi
NG AD
putusan ini.--------------------------------------------------------7. Menyatakan putusan ini dapat serta merta dijalankan (uit voorbaar bij Voorad) walaupun ada verzet, Banding dan Kasasi.:----------------------------8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.:------------------------SUBSIDAIR
PE
Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)
Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II menerangkan sebagai berikut : 1.
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan pada Putusannya telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memberikan rasa keadilan
bagi
masyarakat
pencari
keadilan
khususnya
PARA
TERBANDING dahulu sebagai PARA TERGUGAT. Bahwa
mencermati
Memori
Banding
yang
telah
diajukan
oleh
PEMBANDING dahulu disebut PENGGUGAT tidak ada hal-hal baru sebagai alasan-alasannya dalam mengajukan memori bandingnya, dan
ME DA N
- 62 -
terhadap semua alasan-alasan yang di uraikan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT
hanyalah
mengulangi
dalil
–dalilnya
yang
sudah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie secara tepat dan benar, dengan demikian sangat beralasan hukum Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT haruslah ditolak atau
2.
GI
setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); Bahwa setelah mencermati Memori Banding dari PEMBANDING dahulu
ING
PENGUGUGAT pada intinya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan terkait:
TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN;
II.
PERTIMBANGAN HUKUM KONTRADIKTIF;
NT
I.
PEMBANDING
dalam
memori
TERBANDING
memberikan
tanggapan
hukum
III. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTAFAKTA DAN BUKTI-BUKTI PADA PERSIDANGAN. terhadap
bandingnya,
PARA
sebagai berikut:
TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN
NG AD
I.
alasan-alasan
ILA
Bahwa
Bahwa alasan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya pada lembaran ke 3 (tiga) tentang Pertimbangan Judex Factie pada halaman 58 yang menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan petimbangan diatas karena gugatan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dalam perkara a quo sesuai posita gugatan perdata oleh
Tergugat
II
kepada
Penggugat
dalam
perkara
No:
PE
3.
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tetapi Tergugat II dengan sengaja tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan dan juga karena telah dilaporkan Penggugat oleh Tergugat I kepada Polisi sesuai dengan Laporan Polisi No. 1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, namun oleh karena pertimbangan setiap orang menurut hukum dijamin haknya untuk mengajukan gugatan atau melapor kepada aparat penegak hukum, maka dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara a quo terbukti tidak mempunyai dasar hukum yanng dibenarkan oleh Undang-Undang maupun Jurisprudensi; Bahwa setelah mencermati alasan-alasan PEMBANDING pada dalildalil PEMBANDING tidak mengutip secara utuh dan seksama akan tetapi hanya mengutip sepenggal-sepenggal pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sehingga dapat menyesatkan
ME DA N
- 63 -
Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut sudahlah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didasari dengan dasar hukum yang kuat
GI
sebagaimana dalam pertimbangan Judex Factie halaman 57 (lima puluh tujuh) yang dikutip sebagai berikut:
ING
“Menimbang, bahwa selanjutnya meninjau perumusan luas dari Perbuatan Melawan Hukum, diketahui bahwa barulah merupakan perbuatan melawan hukum apabila:
1. Bertentangan dengan hak orang lain;
NT
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau; 3. Bertentangan dengan kesusilaan atau; 4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam
ILA
pergaulan masyarakat mengenai orang atau benda.” “Menimbang, bahwa dengan diketahui batasan alasan-alasan suatu perbuatan digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum
NG AD
diatas maka menurut Majelis telah jelas bahwa melakukan gugatan perdata ke Pengadilan atau melaporkan suatu perbuatan pidana ke pihak
yang
berwenang/kepolisian
apapun
kemudian
hasilnya,
menurut Majelis adalah tidak termasuk dalam kriteria sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut suatu ganti kerugian. Bahkan menurut Majelis melakukan gugatan perdata ke pengadilan melaporkan
suatu
perbuatan
pidana
ke
pihak
yang
PE
atau
berwenang/kepolisian adalah hak yang melekat pada setiap warga negara yang dijamin undang-undang (Vide Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia) dan sikap yang demikian adalah justru
untuk menghindarkan
tindakan
sewenang-wenang
yang
menjurus perbuatan main hakim sendiri (eigen richting); Bahwa untuk memperkuat dan mendukung pertimbangan tersebut, Judex Factie telah mengutip beberapa Jurisprudensi sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 57 s/d halaman 58 yang dikutip sebagai berikut: “Menimbang, bahwa guna mendukung pertimbangan diatas, maka berikut ini akan dipaparkan Jurisprudensi yang berkaitan dengan masalah diatas, diantaranya yaitu: 1. Putusan MA No. 3313 K/Pdt/1983, 29-01/1985. Jo. PT. Medan No. 310/1982, 16-3-1983, Jo. PN. Tanjung Balai No. 02/1980, tanggal
ME DA N
- 64 -
27-08-1980 yang menyebutkan memang benar Tergugat I melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana dan karena laporan itu Penggugat telah diperiksa dan diproses persidangan pengadilan dan selanjutnya Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugat bebas. Akan tetapi putusan bebas
GI
tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti tuntutan ganti
ING
rugi atas alasan bahwa di negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik
merupakan
hak
sepenuhnya
pengadilan
memberikan
NT
penilaian. Dengan demikian gugatan yang demikian dianggap tidak mempunyai dasar hukum; 2. Putusan MA No. 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, Jo. PT. Padang
ILA
No. 175/1983, 4-10-1983, Jo. PN. Padang No. 68/1982, 17-011983, yang menyebutkan bahwa gugatan wanprestasi yang didasarkan atas alasan telah dilaporkan kepada polisi, tidak cukup
NG AD
menjadi dalil gugatan menuntut ganti rugi, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau kepada aparat hukum;
3. Putusan MA No. 2329 K/Pdt/1985, 18-12-1986, yang menegaskan bahwa adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan
PE
berdasarkan laporan itu, tetapi tindakan itu dianggap sah menurut hukum apabila penahanan memenuhi syarat formil dan materil Pasal 20 Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, sedang pemberitaan pemeriksaan perkara di pengadilan tidak bertentangan dengan hukum karena persidangan dilakukan sesuai asas terbuka untuk umum;”
Dengan demikian sangat beralasan hukum Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard). II.
PERTIMBANGAN HUKUM KONTRADIKTIF Bahwa alasan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya pada lembaran 7 (tujuh) tentang pertimbangan Judex Factie pada halaman 58 alinea ke 2 (dua) yang menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka
ME DA N
- 65 -
meskipun dalil gugatan Penggugat dinyatakan jelas namun oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo terbukti tidak mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah mengandung cacat formil”. Bahwa
dalil
PEMBANDING
dalam Memori
Bandingnya
yang
GI
mendalilkan bahwa pertimbangan Judex Factie sangatlah kontradiktif disatu sisi menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memiliki
ING
dasar hukum namun disisi lain menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT sudah dinyatakan jelas, adalah dalil yang sebab PEMBANDING
tidak
memahami
atau
salah
menafsirkan
pertimbangan Judex Factie dan telah menafsirkan secara sepenggal-
Bahwa
NT
sepenggal pertimbangan Judex Factie tersebut.
PEMBANDING
dahulu
PENGGUGAT
tidak
dapat
ILA
membedakan antara gugatan dinyatakan jelas dengan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum. Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam putusannya telah jelas dan
NG AD
terang benderang pada halaman 55 (lima puluh lima) menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis gugatan Penggugat telah jelas alasan dan dalil gugatannya yaitu Penggugat mengajukan gugatan adalah karena terkait gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn
dan
Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:
PE
1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, yang tidak ada kejelasan”. Bahwa
dengan
alasan-alasan
gugatan
PEMBANDING
dahulu
PENGGUGAT tersebut, timbul Pertanyaan Hukum Apakah dengan alasan terkait gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, dapat dijadikan sebagai dasar untuk tuntutan ganti rugi dengan Perbuatan Melawan Hukum? Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Factie sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan Judex Factie halaman 57 (lima puluh tujuh) Putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa:
ME DA N
- 66 -
“Menimbang, bahwa selanjutnya meninjau perumusan luas dari Perbuatan Melawan Hukum, diketahui bahwa barulah merupakan perbuatan melawan hukum apabila:
1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
GI
3. Bertentangan dengan kesusilaan atau;
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam
ING
pergaulan masyarakat mengenai orang atau benda:”
“Menimbang, bahwa dengan diketahui batasan alasan-alasan suatu perbuatan digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum...
NT
dst. Bahkan menurut Majelis melakukan gugatan perdata ke pengadilan atau melaporkan suatu perbuatan pidana ke pihak yang berwenang/kepolisian adalah hak yang melekat pada setiap warga
ILA
negara yang dijamin undang-undang (Vide Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia) dan sikap yang demikian adalah justru
untuk menghindarkan
tindakan
sewenang-wenang
yang
NG AD
menjurus perbuatan main hakim sendiri (eigen richting); Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut
juga
telah
diperkuat
dan
didukung
oleh
beberapa
Jurisprudensi yang telah dipaparkan oleh Judex Factie sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga secara hukum dan menurut hukum pertimbangan Judex Factie tersebut tidaklah Kontradiktif dan sudah
PE
tepat dan benar serta telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan karenanya Pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya pada halaman 58 sudahlah tepat dan benar yang menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan petimbangan diatas karena gugatan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dalam perkara a quo sesuai posita gugatan perdata oleh Tergugat II kepada Penggugat
dalam
perkara
No:
683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
tetapi
Tergugat II dengan sengaja tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan dan juga karena telah dilaporkan Penggugat oleh Tergugat I kepada Polisi sesuai dengan Laporan Polisi No. 1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, namun oleh karena pertimbangan setiap orang menurut hukum dijamin haknya untuk mengajukan gugatan atau melapor kepada aparat penegak hukum, maka dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara a quo terbukti tidak mempunyai
ME DA N
- 67 -
dasar hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang maupun Jurisprudensi;
Dengan demikian sangat beralasan hukum Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
GI
verklaard).
III. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-
ING
FAKTA DAN BUKTI-BUKTI PADA PERSIDANGAN Bahwa terhadap dalil PEMBANDING dahulu PENGGUGAT yang mendalilkan Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti pada persidangan, secara hukum tidak ada lagi urgensinya
NT
untuk dipertimbangkan karena gugatan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT bukan merupakan kategori atau kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan secara hukum telah jelas tidak memiliki dasar
ILA
hukum, sehingga pertimbangan Judex Factie dalam Putusannya halaman 59 telah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, oleh karena
NG AD
eksepsi terbukti gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan dalam pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Dengan demikian sangat beralasan hukum Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT haruslah
PE
ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).
Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Menolak permohonan banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 3. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. MENGADILI SENDIRI DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI
ME DA N
- 68 -
-
Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
-
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
-
Mengabulkan
gugatan
GI
DALAM REKONPENSI
PENGGUGAT
I
Dalam
Rekonpensi
dan
-
ING
PENGGUGAT II dalam Rekonpensi untuk seluruhnya; Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain,
NT
mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari
ILA
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan
NG AD
hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori banding maupun kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut,
PE
tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2015, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan menerima eksepsi dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, yang dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan
ME DA N
- 69 -
penguatan pertimbangan bahwa gugatan wanprestasi yang didasarkan atas alasan telah dilaporkan kepada polisi, tidak cukup manjadi dalil gugatan menuntut ganti rugi, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau kepada aparat hukum, maka dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara aquo terbukti tidak mempunyai dasar hukum
GI
yang dibenarkan oleh Undang-Undang maupun Yurisprudensi;
ING
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam
NT
peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
ILA
peradilan tersebut dibebankan kepadanya;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
-
NG AD
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; Mengadili:
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
PE
518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Februari 2016, nomor : 51/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta PASTI, SH. sebagai
ME DA N
- 70 -
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim Ketua Majelis,
ttd 1. JANNES ARITONANG, SH.MH.
ttd
DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
NT
ttd
ING
GI
Hakim - Hakim Anggota,
2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.
NG AD
ILA
Panitera Pengganti,
ttd PASTI, SH.
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
PE
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. PANITERA,
Hj. MERI ULFA, SH.MH. NIP. 195703011985032002.
