PENGADILAN TINGGI MEDAN

PUTUSAN Nomor : 340/PDT/2016/PT MDN

AN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

ED

berikut dalam perkara antara :

1. PT. ANTAR LINTAS SUMATERA, (untuk selanjutnya disebut “PT. ALS”), suatu perusahaan yang didirikan

IM

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 6,5 Marendal Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan

GG

Amplas, Kota Medan Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H.Adhan Gusti,SH, 2. Hj. Suharti,SH, dan 3. Hairul Anwar,SH, Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Jend. A.Yani VII No. 25 A

TIN

Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING I semula TERGUGAT II;

2. Almarhum ADELIN BATUBARA (supir PT. ALS), yang sekarang diwakili oleh ahli warisnya yang bernama

LA N

FARIDA Br. RANGKUTI beralamat di Kampung Muarasoro, Kec. Kota Nopan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang dalam hal ini memberikan

PE

NG A

DI

kuasa insidentil kepada Ilham Anugrah berdasarkan Surat

Kuasa

Insidentil

1947/Pend.I.K/IX/2014/PN.Mdn September

2014

selanjutnya

tanggal disebut

No. 15 sebagai

PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT I; Melawan SUDIANDRI NAHAMPUN, Laki-laki, Lahir di Sigapalang, tanggal 18 September 1983, beralamat di Jalan Air Bersih Gg. Sentosa, RT/RW 019/-, Kel. Teluk Binjai,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Kec. Dumai, Kota Dumai Timur, Propinsi RIAU, vide NIK : 1209121809830003, Agama Islam, Pekerjaan

AN

Wiraswasta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSIR ADE MUBANA SIMANJORANG, SH., UBAT RIADI PASARIBU, SH., JANSEN PURBA, SH., RAMLAN

PASARIBU,

SH.,

TAUFIK

HIDAYAT

ED

NASUTION, SH., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM “ASARO KEADILAN”, beralamat

IM

di Jalan Soekarno Hatta No. 29 (samping Mako Brimob) Kel. Dataran Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara, dalam halini bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 25

GG

Mei 2014, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT ;

TIN

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA

LA N

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 23 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2014 dibawah register perkara No.324/Pdt.G/ 2014/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, atas hal-hal

DI

sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi dasar hukum Gugatan ini adalah ketentuan Pasal

1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 alinea kesatu dan alinea ketiga jo. Pasal

NG A

1370 KUH Perdata yang dapat kami kutip sebagai berikut : Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

PE

Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang

AN

disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Pasal 1367 alinea kesatu dan alinea ketiga KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: Pasal 1367 alinea kesatu berbunyi : tidak

saja

bertanggung-jawab

untuk

kerugian

ED

“Seorang

yang

disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang

disebabkan

karena

perbuatan

orang-orang

yang

menjadi

dibawah pengawasannya.” Pasal 1367 alinea ketiga berbunyi :

IM

tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada

“Majikan-majikan mereka mengangkat orang-orang lain untuk mewakili

GG

urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.” Pasal 1371 alinea kesatu dan alinea kedua KUH Perdata sebagai berikut:

TIN

Pasal 1371 alinea kesatu berbunyi :

“Penyebaban luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk,

selain

penggantian

biaya-biaya

penyembuhan,

menuntut

LA N

penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut”. Pasal 1371 alinea kedua berbunyi : “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Mohon Kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

DI

memutus perkara a quo agar mempedomani dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut;

NG A

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar Pukul 23.30 WIB, Bus

ALS yang ditumpangi oleh Penggugat (Sudiandri Nahampun) mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Teluk Berembun, Km. 250+500, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Bus tersebut merupakan MILIK Tergugat II yang DIKEMUDIKAN oleh

PE

Tergugat I (Alm.Adelin Batubara) Nomor Polisi BK 7952 DJ vide Surat

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Keterangan Kecelakaan Polres Rokan Hilir tertanggal 01 April 2014 dan Berita Harian Andalas Selasa 06 Mei 2014 pukul 09:32 WIB; dari arah Ujung Tanjung menuju

AN

3. Bahwa Bus tersebut melaju kencang

Pekanbaru menabrak Truck Cold Diesel dengan Nomor Polisi BM 9304 LP yang sedang diparkirkan di pinggir jalan oleh supirnya yang bernama Alm.Ahmad Sihombing

yang sedang memperbaiki

trucknya karena

karena kelalaian

ED

mengalami ketusajan bahwa penyebab kecelakaan maut tersebut adalah dan / atau kekurang hati hatian Tergugat I pada saat

mengemudikan bus tersebut;

IM

4. Bahwa walaupun Tergugat I (Alm.Adelin Batubara) meninggal dunia dalam

peristiwa tragis tersebut sehingga walaupun secara pidana y.b.s tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan dan/atau kelalaiannya AKAN TETAPI HAL ITU TIDAK SECARA OTOMATIS MENGHILANGKAN

GG

TANGGUNG JAWAB TERGUGAT I & TERGUGAT II (PT.ALS) TERHADAP PENGGUGAT, sesuai ketentuan Pasal 1366 jo.Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata;

5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Penggugat (Sudiandri Nahampun)

TIN

mengalami LUKA BERAT sehingga memerlukan penanganan, pengobatan dan perawatan yang serius, sampai saat ini y.b.s belum sepenuhnya pulih dan Penggugat sampai saat ini masih rawat jalan di Rumah Sakit “Awal Bros” Pekanbaru, bahkan Penggugat terancam mengalami cacat di wajah vide Surat Keterangan dari RS AWAL BROS

LA N

seumur hidupnya

PEKANBARU tertanggal 07 May 2014 jo. fc.Surat Keterangan Dokter tertanggal 16 Mei 2014;

6. Bahwa selama masa pemulihan dan pengobatan, sampai dengan saat ini

telah menghabiskan biaya sebesar Rp.117.431.318,- (Seratus tujuh belas

DI

juta empat ratus tiga puluh satu tiga ratus delapan belas rupiah), dan sampai hari ini baik dari keluarga Tergugat I, maupun Tergugat II BELUM PERNAH

NG A

MEMBERIKAN BANTUAN APAPUN kepada Penggugat; 7. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan iktikad baik telah

mengundang Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, bahkan Penggugat telah mengingatkan Tergugat II untuk mempertanggungjawabkan akibat kecelakaan tersebut, akan tetapi ternyata

PE

“SANGAT DISAYANGKAN”, Tergugat II hanya menawarkan ganti rugi kepada keluarga Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

sungguh penawaran tersebut DIRASAKAN SANGAT TIDAK ADIL DAN TIDAK SETIMPAL dengan apa yang diderita oleh Penggugat dan

AN

Keluarganya, sehingga Penggugat dan keluarga MENOLAK PENAWARAN Tergugat II;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II tersebut, serta segala

kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut, maka adalah adil dan patut

ED

kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Para Tergugat atas segala kerugian yang timbul secara TANGGUNG RENTENG UNTUK MENGGANTI SELURUH BIAYA TELAH DIKELUARKAN OLEH

IM

KELUARGA PENGGUGAT berdasarkan KEDUDUKAN DAN KEMAMPUAN masing-masing Tergugat secara PROPORSIONAL DAN BERKEADILAN sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 jo. Pasal 1371 KUH Perdata; 9. Bahwa besarnya GANTI RUGI SELURUHNYA yang harus dibayar atau

GG

ditanggung oleh Para Tergugat sebesar Rp.192.431.328,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : I. Kerugian Materiil :

TIN

1) Klinik Hasan Hasibuan : Biaya Pengobatan

Rp. 600.000,-

Biaya Ambulan dari Ujung Tanjung – Dumai

Rp. 600.000,-

2) Rumah Sakit Umum Dumai :

LA N

Biaya Pengobatan

Biaya Ambulan dari Dumai – Pekanbaru

Rp.

395.000,-

Rp.1.125.000,-

3) Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru : Biaya Rawat Inap

Rp.113.829.318,-

4) Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru :

DI

*Biaya Rawat Jalan tanggal 9 Juni 2014 (terkini) TOTAL KERUGIAN MATERIIL

Rp.

882.000,- +

Rp.117.431.318,-

NG A

*Catatan : “Mohon Kebijaksanaan Yang Mulia, bahwa sampai saat ini dalam masa pemulihan Penggugat masih diharuskan pihak RS Awal Bros untuk kontrol dan rawat jalan yang tentunya biayanya masih harus ditanggung oleh Penggugat dan Keluarga.”

II. Rawat Jalan

PE

Penggugat sampai saat ini masih diharuskan pihak RS Awal Bros untuk rawat jalan dalam rangka maksimalisasi recovery kesehatan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Penggugat (masa pemulihan) yang tentunya memerlukan biaya lanjutan sampai Penggugat benar-benar sembuh total dan bisa

AN

beraktifitas kembali, untuk itu Mohon Kebijaksanaan Yang Mulia agar menetapkan biaya rawat jalan menjadi tanggungan Para Tergugat sampai Penggugat pulih seperti sediakala dan dapat beraktifitas sebagaimana mestinya;

ED

III. Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat merupakan tumpuan dan harapan dalam keluarga yang juga menjadi pengharapan atas beban dalam kehidupan

IM

keluarga Penggugat, sehingga apabila diukur dengan uang sungguh sulit terukur dengan pasti. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim untuk menentukan dan/atau memberikan nilai yang pantas. Namun demikian Penggugat menuntut

puluh lima juta rupiah).

GG

besarnya jumlah kerugian immateriil sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh

10. Bahwa Penggugat mempunyai SANGKAAN YANG CUKUP BERALASAN

Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri

TIN

akan menjual, mengalihkan, memindahtangankan, seluruh harta benda milik Tergugat II dan agar gugatan Penggugat dilaksanakan (eksecutable) dan untuk menjaga agar nantinya putusan a quo tidak hampa, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

LA N

perkara a quo berkenan kiranya MELETAKAN SITA JAMINAN (Conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat II, antara lain sebagai berikut : I. 1 Unit Bus ALS No.Pol.BK 7952 DJ yang terletak di Kantor Polres Rokan Hilir Jl.Lintas Riau-Sumut KM.167 Banjar XII;

DI

II. Tanah dan Bangunan Terminal PT.Antar Lintas Sumatera yang terletak di Jl. Sisimangaraja, KM 6,5 Kelurahan, Kecamatan Medan Amplas,

NG A

Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara.

11. Bahwa agar apabila Para Tergugat tidak dapat mematuhi dan melaksanakan

isi putusan dalam perkara a quo, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk memerintahkan dan menghukum Para

Tergugat

secara

tanggung

renteng

membayar

Uang

Paksa

PE

(dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

dalam perkara a quo secara TUNAI, SEKETIKA DAN SEKALIGUS terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

AN

12. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan pembuktian menurut

Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 180 HIR putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbar bij voorad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Para

ED

Tergugat;

13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak membayar segala kerugian yang diderita

oleh Penggugat berikut uang paksa kepada Penggugat dalam jangka waktu

IM

1 (satu) bulan, sebagaimana isi putusan perkara a quo, maka terhadap barang-barang yang diletakkan sita dapat dilakukan pelelangan di hadapan umum, yang kemudian hasil lelang tersebut akan dibayarkan kepada Penggugat dan sisanya akan dikembalikan kepada Tergugat II, JIKA DENGAN

BANTUAN

PENGAMANAN

GG

DIPERLUKAN

KEPOLISIAN

REPUBLIK INDONESIA ATAU INSTANSI TERKAIT; Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua

TIN

Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, agar kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

LA N

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat II ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I tersebut;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk kerugian

DI

membayar

materiil

dan

immateriil

seluruhnya

sebesar

Rp.192.431.328,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga

NG A

puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Kerugian Materiil :

PE

1) Klinik Hasan Hasibuan : Biaya Pengobatan

Rp. 600.000,-

Biaya Ambulan dari Ujung Tanjung – Dumai

Rp. 600.000,-

2) Rumah Sakit Umum Dumai :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Biaya Pengobatan

Rp. 395.000,-

Biaya Ambulan dari Dumai – Pekanbaru

Rp.

1.125.000,-

AN

3) Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru : Biaya Rawat Inap

Rp.113.829.318,-

4) Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru : Biaya Rawat Jalan terkini

Rp. 882.000,- + Rp.117.431.318,-

ED

TOTAL KERUGIAN MATERIIL Rawat Jalan :

Mohon Kebijaksanaan Yang Mulia agar menetapkan biaya rawat jalan

IM

menjadi tanggungan Tergugat II sampai Penggugat pulih seperti sediakala dan dapat beraktifitas sebagaimana mestinya; Kerugian Immateriil :

Penggugat menuntut besarnya jumlah kerugian immateriil sebesar

GG

Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat II antara lain sebagai berikut : I.

1 (satu) Unit Bus ALS No.Pol.BK 7952 DJ yang terletak di Kantor

II.

TIN

Polres Rokan Hilir Jl.Lintas Riau-Sumut KM.167 Banjar XII; Tanah dan Bangunan Terminal PT.Antar Lintas Sumatera yang terletak di Jl. Sisimangaraja, KM 6,5 Kelurahan, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara.

LA N

5. Menyatakan menurut hukum terhadap barang yang disita dilakukan lelang di depan umum, dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar kerugian materiil, immateriil dan uang paksa kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yang kemudian hasil lelang

akan

dibayarkan

kepada

Penggugat

dan

sisanya

akan

DI

dikembalikan kepada Tergugat II, jika perlu dengan bantuan pihak Kepolisian dan atau instansi terkait;

NG A

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun verzet.

ATAU, Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan

PE

putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 12

-

AN

Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : Dengan melihat dan membaca hasil gugatan dari pihak Penggugat dengan ini saya atas nama ILHAM ANUGRAH sebagai ahli waris dari Alm. ADELIN BATUBARA sekaligus beliau ayah kandung saya sendiri

ED

merasa keberatan dan menolak atas gugatan yang melibatkan ayah saya sendiri, karena beliaulah yang selama ini memberikan nafkah kepada keluarga kami dan beliau sudah menjadi almarhum, seharusnya beliau

-

IM

tidak pantas mendapatkan gugatan seperti ini.

Kami pun dari pihak keluarga ataupun mungkin almarhum sendiri kalau masih hidup tidak menginginkan musibah ini terjadi, tapi tuhan lah yang mengatur semuanya. Berdasarkan uraian-uraian di atas dengan segala

GG

kerendaha hati dimohonkan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, agar kiranya menerima dan mempertimbangkannya atas jawaban saya sebagai ahli waris dari Alm. Adelin Batubara. Demikian jawaban atas gugatan ini saya ajukan semoga Bapak Ketua

TIN

-

Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang saya hormati dapat mempertimbangkannya. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II

LA N

telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 05 Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI ;

Exceptio Obscuur Libel :

-

DI

Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak benar ; Bahwa menurut gugatan Penggugat posita 1 dasar hukum gugatan a quo adalah ketentuan pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 jo padsal 1370

NG A

KUH Perdata ;

-

Bahwa dalam gugatan Penggugat posita 2 antara lain menyebuttkan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar pukul 23.30 wib, Bus ALS yang ditumpangi Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas. Oleh karena Penggugat mendalilkan nmasalah kecelakaan lalu lintas

PE

maka menurut Ketentuan Hukum pasal 229 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan : Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas : a. Kecelakaan lalu lintas ringan ;

AN

b. Kecelakaan lalu lintas sedang atau c. Kecelakaan lalu lintas Berat ;

Kemudian Pasal 237 ayat (1_) UURI No.22 tahun 2009 menyatakan : “ Perusahaan Angkutan umum wajib mengikuti program Asuransi

ED

kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan ;

Selanjutnya pasal 204 huruf c UU No.22 tahun 2009 :

IM

“ Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan : santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi ; -

Bahwa menurut pasal 2 UU No.33 tahun 1964 Tentang dana Pertanggungan Wajib kecelakaan penumpang :

GG

“hubungan hukum Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang diciptakan antara iuran dana dan penguasa dana” Sedangkan Pasal 3 Ayat 1(a) UU No 33 Tahun 1964 “tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, Kereta Api,

TIN

Pesawat Terbang, Perusahaan Penerbangan Nasional dan Kapal Perusahaan Perkapalan / Pelayaran Nasional Wajib membayar iuran melalui Pengusaha/Pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.”

LA N

Kemudian Pasal 3 huruf c UU No 33 Tahun 1964 “iuran wajib tersebut pada sub a diatas digunakan untuk mengganti kerugian berhubungan dengan : I. II.

Kematian, dan Cacat tetap.

-

DI

Akibat dari kecelakaan penumpang.” Bahwa sebagai pelaksana dana pertanggungan wajib kecelakaan

NG A

penumpang tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 yang dalam Pasal 2 Ayat 1 menyatakan : “ untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, Kereta Api, Pesawat Terbang, Perusahaan Penerbangan Nasional dan Kapal,

PE

Perusahaan Perkapalan / Pelayaran Nasional, untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran.”

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

-

Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas dan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang serta pelaksanaan dana

AN

pertanggungan wajib kecelakaan penumpang akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut diatas merupakan Ketentuan Hukum Lex Specialis yang diatur Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1965. Posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat a quo

ED

dengan dasar hukum yang salah atau tidak benar, berarti gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) sebagaimana mestinya, sehingga tidak jelas atau tidak sempurna mengakibatkan gugatan kabur

IM

(obscuur libel), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21-08-1979 No 567 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak sempurna.

GG

Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat posita 1 dasar hukum gugatan a quo menurut Ketentuan Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Jo. Pasal 1367 Jo. Pasal 1370 KUH Perdata adalah tidak benar. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat II mohon semoga

TIN

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan PenggugatPenggugat tidak dapat diterima (N.O) II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II mohon segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi tersebut

LA N

diatas secara mutatis mutandis sudah termasuk dalam pokok perkara ini. 2. Tergugat II keberatan dan membantah Dasar Hukum Gugatan Penggugat, karena masalah kecelakaan lalu lintasdan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang serta pelaksana dana pertanggungan wajib kecelakan penumpang akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut

DI

dalam eksepsi diatas merupakan ketentuan Hukum Lex Spesialis yang diatur dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah No17 tahun 1965 ;

NG A

Oleh sebab itu dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar atau salah menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

3. Bahwa menurut pasal 3 ayat ( 1a) UU No.33 tahun 1964 “ Tiap penumpang yang sah dari kenderaan bermotor umum ,kereta api,

PE

pesawat terbang, perusahaan penerbangn nasional dan kapal perusahaan perkapalan / pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha /

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan ;

AN

Ternyata didalam manifest Surat Jalan bus PT.ALS No.Polisi BK.7952 DJ yang berangkat dari Medan tanggal 04 Mei 2014 tidak ada tercantum nama Sudiandri Nahampun (Penggugat) karena Penggugat naik dijalan (tidak naik dari terminal PT.ALS ),sehingga Penggugat tidak mempunyai tiket ;

ED

Dengan demikian Penggugat selaku penumpang yang tifdak membayar iuran wajib kepada pengusaha /pemilik (ic.Tergugat II ) ;

4. Bahwa oleh karena Penggugat selaku penumpang yang tidak membayar

IM

iuran wajib kepada pengusaha/pemilik (ic.Tergugat II) maka Penggugat melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1 a) UU No.33 tahun 1964 jo pasal 2 ayat (1) PP No.17 tahun 1965 ;

5. Bahwa menurut pasal 3 ayat (1) PP No.17 tahun 1965 menyatakan wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya

GG

“ Iuran

pengangkutan penumpang pada pengusaha alat angkutan umum yang bersangkutan

Sedangkan pasal 4 PP No.17 tahun 1965 menyatakan

TIN

“ Iuran wajib semata mata dibuktikan dengan kutipan pertanggungan yang bentuk dan hal hal lain mengenainya, ditentukan oleh Menteri ; Untuk iuran wajib dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.37 /PMK.010/2008 , yang mana setiap penumpang yang akan

LA N

menggunakan alat transportasi umum termasuk bus PT.ALS membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dengan pengutipan ini dilakukan oleh masing masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut ; 6. bahwa Penggugat yang menumpang bus

PT.ALS (Tergugat II) tidak

DI

membeli karcis atau tidak membayar tarif angkutan , maka secara hukum Penggugat

melanggar

ketentuan

Peraturan

Menteri

keuangan

NG A

No.37/PMK.010/2008, karena penggugat tidak membeli karcis atau tidak membayar tarif angkutan , sehingga tidak membayar iuran wajib sebagaimana yang diatur PP No.17 tahun 1965 tersebut diatas ;

7. bahwa oleh karena Penggugat sebagai penumpang yang tidak mempunyai tiket (tidak membeli karcis) sehingga penggugat adalah penumpang yang

PE

tidak sah, akibatnya Penggugat tidak diasuransikan kepada PT.Jasa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Raharja (Persero) karena menurut pasal 3 PP No.17 tahun 1965 menyatakan :

AN

Ayat (1) : Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada Pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan ;

Ayat (2) : Pengusaha /pemilik alat angkutan penumpang umum yang

hasil

pungutan

iuran

wajib

ED

bersangkutan wajib memberi pertanggungan jawab seluruh para

penumpangnya

dan

menyetorkannya kepada perusahaan setiap bulan selambat

IM

lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui Bank ataupun Badan Asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan ; Oleh karena Penggugat tidak membayar biaya pengangkutan penumpang

dikategorikan

sebagai

GG

(tidak membeli karcis ) kepada PT.ALS (ic.Tergugat II) sehingga Penggugat penumpang

yang tidak dapat

dipertanggung

jawabkan karena tidak memiliki iuran wajib yang terdapat didalam karcis

penumpang liar;

TIN

atau tiket Bus PT.ALS (ic.Tergugat II) dengan kata lain Penggugat adalah

8. Bahwa oleh karena penggugat adalah penumpang liar yang naik bus PT.ALS No.Polisi BK 7952 DJ tanpa / tidak membayar biaya / ongkos sehingga

berdasarkan

ketentuan

Hukum,Penggugat

tidak

dapat

LA N

dipertanggung jawabkan atas kejadian kecelakaan yang dialami oleh Bus PT.ALS No.Polisi BK.7952 DJ ; 9. Bahwa supir bus PT.ALS No.Polisi BK 7952 DJ pada saat kejadian terjadi yakni Adelin Batubara , meninggal dunia ; Jadi walaupun Alm.Adelin Batubara sebagai supir Bus PT.ALS pada saat

DI

kecelakaan terjadi , namun pertanggung jawaban terhadap Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II karena Penggugat tidak membayar

NG A

biaya / ongkos pengangkutan Bus PT.ALS No.Polisi BK.7952 DJ ; 10. Bahwa Tergugat II membantah dan keberatan membayar kerugian materiil sebesar Rp.192.431.328.- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah)

karena tidak

berdasarkan Ketentuan Hukum /Perundang-undangan yang berlaku dan

PE

lagipula rincian kerugian materiil tidak sesuai dengan tuntutan ganti rugi materiil ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

11. Bahwa Tergugat II membantah dan keberatan membayar immaterial sebesar Rp.75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah)

kerugian karena

dan lagipula tidak ada rincian kerugian immaterial ;

AN

tidak berdasarkan ketentuan hukum /Perundang undangan yang berlaku

12. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial

tidak berdasarkan ketentuan hukum / perundang

ED

undangan yang berlaku ,maka tidak ada alasan Penggugat memohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan Sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat II ,baik yang

13. Bahwa

oleh

IM

bergerak maupun yang tidak bergerak ; karena tuntutan Penggugat

tidak berdasarkan ketentuan

hukum /perundang - undangan yang berlaku, maka permohonan Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada

GG

Penggugat sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo secara tunai seketika dan sekalkigus tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak dapat dikabulkan ;

TIN

14. Bahwa bahwa gugatan Penggugat berdasarkan pembuktian yang autentik tetapi putusan dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena dasar hukum gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang No.33 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No.17 tahun

LA N

1965 jo Undang Undang No.22 tahun 2009 sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi diatas ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Tergugat II mohon semoga Majelis Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DI

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor 324/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 18 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut :

NG A

Dalam Eksepsi:

-

Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan

PE

Melawan Hukum dan Tergugat II ikut bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I; Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 117.431.318,00 ( seratus tujuh

AN

belas juta empat ratus tiga puluh satu tigaratus delapan belas rupiah) kepada Penggugat;

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.501.000.-(lima

ED

ratus satu ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan masing-masing

IM

kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 April 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 35/2015 tanggal

GG

25 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata Kuasa Hukum Tergugat II telah telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 324/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 18 Maret dan

permohonan

banding

tersebut

telah

diberitahukan

kepada

TIN

2015

Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2015; Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 58/2015 tanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata Kuasa Hukum Tergugat I telah telah mengajukan banding terhadap putusan

2015

dan

LA N

Pengadilan Negeri Medan Nomor 324/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 18 Maret permohonan

banding

tersebut

telah

diberitahukan

kepada

Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2015; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula

Tergugat I

DI

telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 18 Mei2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding

NG A

semula Penggugat pada tanggal 25 September 2015; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula

Tergugat II

telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 8 Mei 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding

PE

semula Penggugat pada tanggal 25 September 2015;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 2015,

selanjutnya

Kontra

Memori

Banding

tersebut

telah

AN

September

diberitahukan kepada Pembanding I dahulu Tergugat I pada tanggal 1 Juni 2016 dan diberitahukan kepada Pembanding II dahulu Tergugat II pada tanggal 7

Menimbang, menyerahkan

bahwa

Jurusita

ED

Desember 2016; Pengadilan

Relas Pemberitahuan

Negeri

Medan

telah

untuk mempelajari Berkas Perkara

Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa

IM

HukumTerbanding semula Penggugat 25 September 2015 dan kepada masingmasing pada tanggal 14 Maret 2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 Juni

2016 serta kepada Pembanding II

GG

semula Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2015, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebutsebelum

TIN

dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam

LA N

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

DI

PembandingI semula Tergugat I

tertanggal 18 Mei 2015, pada pokoknya

memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat

NG A

pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasanalasan pada pokoknya sebagai berikut; -

Putusan tersebut benar-benar telah bertentangan dengan Hukum dankeadilan, sehingga kami Ibu saya sebagai istri dan saya sebagai anak

PE

kandung dari Alm.Ayah saya Adelin Batubara tidak dapat menerima putusan tersebut yang benar-benar telah sangat menjadi beban bagi ibu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

saya sebagai istri, anak-anak (ahli waris) Alm. Adelin Batubara, maka kami mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan

-

AN

tersebut ; Keberatan-keberatan kami sebagai ahli waris dari Alm.Adlin Batubara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alm. suami Pembanding (Paridah Br.Parinduri) bukan Paridah

ED

Br.Rangkuti dan saya Ilham Anugrah sebagai salah seorang anak kandung dari alm. Adelin Batubara telah benar-benar sangat kehilangan dan sedih

karena suami/ayahkami telah meninggal dunia pada

IM

kecelakaan Bus ALS pada tanggal 04 Mei 2014 pukul 23.30 di Jl.Lintas Riau Sumut Desa Teluk Berumbun ;

2. Suami, ayah kami adalah supir Bus PT.ALS kecelakaan tersebut ;

yang mengalami

GG

3. Ibu saya sebagai istri dan saya sebagai salah seorang anak alm tidak menginginkan musibah/kecelakaan ini terjadi yang mengakibatkan ayah saya Adelin Batubara meninggal dunia, seandainya Alm. Ayah saya masih hidup, beliau juga tidak menginginkan kecelakaan ini terjadi, ini

TIN

sudah takdir dari Allah ;

4. Alm.Adelin Batubara semasa hidupnya adalah menjadi tulang punggung keluarga, beliau bekerja sebagai supir Bus di PT.ALS yang tidak mengingat waktu pagi, siang, malam tidak tidur harus beklerja keras

LA N

sebagai supir Bus untuk memberi nafkah bagi istri dan akan-anaknya, serta membiayai pendidikan anak-anaknya ; 5. Ibu saya sebagai istri, saya sebagai salah seorang anak alm. Dan anakanak lainnya sekarang ini benar-benar dalam kesusahan, tidak ada lagi orang tua/ayah yang bekerja untuk memberi nafkah, membiayai untuk

DI

pendidikan

anak-anaknya,sekarang

ini

digugat

lagi

oleh

Terbanding/Penggugat (Sudiandri Nahampun) dan dihukum oleh

NG A

Pengadilan Negeri Medan untuk membayar biaya perobatannya secara tanggung renteng dengan Pembanding II/Tergugat II (PT.ALS) sebesar Rp.117.431.318 (seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan beas rupiah) yang tercantum dalam putusannya

PE

No.324/Pdt.G/2014/PN-Mdn.- tanggal 18 Maret 2015 ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

6. Putusan tersebut benar-benar sangat berat bagi kami dan kami tidak dapat menerimanya putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut pun

7. Kami

membantah

biaya

Terbanding/Penggugat

perobatan

sebesar

yang

AN

telah melanggar hukum dan keadilan ; dikeluarkan

oleh

Rp.117.431.318.00.-(seratus

tujuh

belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan belas

ED

rupiah), biaya tersebut sangat besar dan tidak wajar, seandainya Terbanding/Penggugat, ada mengeluarkan biaya

perobatan sudah

tentu Terbanding/Penggugat harus menanggungnya, kami mendengar

IM

dari pemilik Bus mau memberikan bantuan biaya pengobatan kepada terbanding/Penggugat, akan tetapi Terbanding/Penggugat tidak mau menerimanya, jadi sebenarnya sudah ada iktikad baik dari pemilik Bus

Terbanding/Penggugat ;

GG

ALS, yang sudah mau memberikan bantuan biaya perobatan untuk

8. Terbanding/Penggugat pun ternyata tidak memiliki tiket/karcis Bus ALS, karena Terbanding/Penggugat naik di jalan, jadi Terbanding/Penggugat tidak membeli tiket/karcis Bus yang dijual di stasiun Bus ALS di

TIN

Jl.Sisingamangaraja Km.6,5 Medan, jadi Terbanding/Penggugat adalah penumpang yang tidak sah, karena tidak mempunyai tiket secara sah Terbanding/Penggugat pun tidak ada menyerahkan bukti tiket/karcis Bus ALS dipersidangan ;

LA N

9. Ayah saya (Alm.Adelin Batubara) bekerja pada pemilik Bus, bukan bekerja dengan PT.ALS,karena

ayah saya (Alm.Adelin Batubara)

menerima gaji dari pemilik Bus, bukan dari PT.ALS, jadi ayah saya sebagai supir Bus di PT.ALS tidak pernah berhubungan dengan PT.ALS, ayah saya (Alm.Adelin Batubara) hanya berhubungan dengan

DI

Pemilik Bus atau pengurus Bus yang ditugaskan oleh pemilik Bus ;

10. Oleh karena itu, tidak wajar biaya pengobatan Terbanding/Penggugat

NG A

dibebankan kepada ahli waris Adelin Batubara, apalagi

suami/ayah

kami Adelin Batubara pada kejadian tabrakan bus tersebut meninggal dunia, jadi tidak ada l;agi suami atau orang tua kami (Alm.Adelin Batubara)

yang

mencari

nafkah

untuk

membiayai

hidup

kami/keluarganyanya dan biaya pendidikan anak-anaknya, apalagi

PE

membayar biaya perobatan Terbanding/Penggugat tersebut, dari mana kami mencari uang sebanyak itu, dan juga tidak wajar kami sebagai ahli

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

waris alm.Adelin Batubara dihukum oleh Pengadilan Negeri Medan untuk

bersama-sama

dengan

PT.Als

membayar

uang

AN

perobatanTerbanding/Penggugat yang sangat besar tersebut, putusan tersebut pun jelas telah bertentangan dengan hukum dantidak adil, karena Terbanding/Penggugat harus menanggung biaya perobatannya, jaadi tidak dapat dibebankan kepada kami sebagai ahli waris dari

ED

alm.Asdelin Batubara juga kepada PT.ALS., oleh sebab itu kami mohon supaya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan membatalkanputusan Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2014/PN-Mdn.- tanggal 18

IM

Maret 2015 dan menolak gugatan dari Terbanding seluruhnya, serta menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 08 Mei 2015, pada pokoknya

GG

memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Tergugat untuk seluruhnya, dengan alasan-

I.

PUTUSAN

TIN

alasan pada pokoknya sebagai berikut; PENGADILAN

NEGERI

MEDAN

MELANGGAR

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 14-4-1976 NO. 701 K/Sip/1974.

Bahwa, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 18

LA N

alinea terakhir berlanjut ke halaman 19 antara lain menyatakan : “ menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa Bukti P-1 s/d Bukti P-5. Fotocopy untuk BuktiBukti Surat tersebut diatas telah dilegalisir dan telah dibubuhi

DI

materai secukupnya, akan tetapi Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan. ”

NG A

Berarti, secara hukum Surat-Surat Bukti P-1 s/d P-5 tersebut hanyalah fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di Persidangan, sehingga Bukti P-1 s/d P-5 adalah tidak sah. Karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14-4-1976 No. 701 K/Sip/1974 menyatakan :

PE

“ Judex Factie mendasarkan putusannya atas Surat-Surat Bukti yang terdiri dari fotocopy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang

penting-penting

yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak,

AN

Judex Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan Bukti-Bukti yang tidak sah. “

Dengan demikian jelas secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan didalam perkara a quo adalah berdasarkan Surat-Surat Bukti yang tidak

ED

sah, sehingga Putusan tersebut melanggar Ketentuan Hukum yang berlaku, yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14-4-1976 No. 701 K/Sip/1974.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN MEMANIPULASI SAKSI DAN KETERANGAN SAKSI.

IM

II.

1. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 19 alinea terakhir antara lain menyatakan :

GG

“ menimbang, bahwa selain Bukti-Bukti Surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadapkan satu orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, masingmasing memberikan keterangan dibawah sumpah atau

TIN

janji … dst “

Pengadilan Negeri Medan telah memanipulasi Saksi dengan menyatakan

masing-masing

memberikan

keterangan

dibawah

sumpah atau janji, padahal Saksi yang diajukan Terbanding /

LA N

Penggugat hanya 1 (satu) orang. Oleh sebab itu, kalimat masingmasing didalam Pertimbangan Putusan tersebut seolah-olah Saksi ada lebih dari satu orang dengan masing-masing memberikan keterangan.

Kemudian, Pengadilan Negeri Medan juga memanipulasi Saksi,

DI

karena Saksi yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tidak memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, tetapi hanya

NG A

didengar keterangannya saja, karena Saksi yang bernama Rolly Nahampun adalah adik kandung Terbanding / Penggugat.

2. Bahwa, Terbanding / Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Rolly Nahampun yang hanya menerangkan saja (tidak dibawah sumpah atau janji) antara lain :

PE

“ Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Abang Kandung Saksi. “

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Oleh karena antara Terbanding / Penggugat dengan Saksi Rolly Nahampun mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat

AN

(hubungan darah) sehingga Saksi tersebut termasuk kelompok yang dilarang sebagai Saksi berdasarkan Pasal 172 Rbg / 145 HIR.

Bahwa, Kuasa Pembanding II / Tergugat II telah menyatakan keberatan pada waktu Saksi Rolly Nahampun akan didengar

ED

keterangannya di Persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi Majelis Hakim tetap mendengar Keterangan Saksi tersebut tanpa disumpah, karena Keterangan Saksi tersebut sangat

IM

diragukan dan akan berpihak kepada Terbanding / Penggugat sebagai Abang Kandungnya.

3. Bahwa, Syarat formil yang sangat penting adalah mengucapkan sumpah atau janji didepan persidangan yang berisi pernyataan

GG

bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau voir dire, yakni berkata benar.

Ternyata Saksi Rolly Nahampun tidak memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, padahal mengucapkan

sumpah

TIN

merupakan kewajiban hukum bagi Saksi yang diatur dalam Pasal 175 Rbg/147 HIR / Pasal 1911 KUH Perdata yang intinya : tiap Saksi wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji akan menerangkan yang sebenarnya.

LA N

Dengan demikian jelas secara hukum Keterangan Saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apalagi azas hukum menjelaskan bahwa unus testis nullus testis = satu saksi bukan saksi. 4. Bahwa, oleh karena didalam perkara a quo Terbanding / Penggugat hanya mengajukan satu Saksi, yaitu Adik Kandung dari Terbanding /

DI

Penggugat sendiri, yang ternyata di Persidangan Saksi Rolly Nahampun sebagai Adik Kandung Terbanding / Penggugat didengar

NG A

keterangannya tidak dibawah sumpah atau janji. Asas Hukum menyatakan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), jadi cukup alasan untuk menolak Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tersebut Ternyata di Persidangan Saksi Rolly Nahampun sebagai Adik

PE

Kandung Terbanding / Penggugat didengar keterangannya tidak dibawah sumpah atau janji.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

5. Bahwa,

walaupun

Pasal

175

Rbg

/

Pasal

147

HIR

tidak

mencantumkan perkataan wajib, tetapi hanya berupa kalimat : “ lebih

AN

dahulu haruslah disumpah menurut agamanya.” Kalimat itu dianggap bersifat imperatif, oleh karena itu merupakan kewajiban hukum sekaligus menjadi syarat formil atas keabsahan Saksi sebagai alat bukti.

No. 2160 K/Pdt/1985 yang menyatakan :

ED

6. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16-5-1987

“ oleh karena Keterangan Para Saksi Penggugat diberikan

melanggar Pasal 175 Rbg. “

IM

diluar sumpah (tidak dibawah sumpah atau janji), hal itu jelas

Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 15-7-1976 No. 1468 K/Sip/1975 menyatakan :

sebagai alat bukti. “

GG

“ Keterangan Saksi yang diberikan diluar sumpah, tidak sah

Oleh karena Terbanding / Penggugat di Persidangan mengajukan Saksi Rolly Nahampun Adik Kandung sendiri tidak dibawah

TIN

sumpah atau janji, maka Keterangan Saksi tersebut adalah tidak sah sebagai alat bukti.

7. Bahwa, Terbanding / Penggugat yang menumpang Bus PT. ALS (Pembanding II) tidak membeli karcis secara resmi di Stasiun Bus

LA N

ALS, karena Terbanding / Penggugat naik di Jalan, tidak di Stasiun PT. ALS, maka secara hukum Terbanding / Penggugat melanggar Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.010/2008, sehingga tidak membayar iuran wajib sebagaimana yang diatur PP No. 17 Tahun 1965.

DI

Bahwa, Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya pada halaman 20 tentang Keterangan Saksi antara lain menyatakan : Bahwa, Saksi dan Penggugat membeli tiket bus di loket PT. ALS

NG A

-

…dst.

Bahwa, Saksi Rolly Nahampun jelas telah berbohong, Saksi ada mengatakan membeli tiket / karcis di Stasiun Amplas karena di Stasiun Amplas tidak ada Loket PT. ALS untuk menjual tiket / karcis, hal ini

PE

pun telah dibantah dengan Keterangan Saksi-Saksi Pembanding II / Tergugat II, yakni :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

1. Saksi Suparman (Supir 2). 2. Saksi Zulkarnain (Kenek Bus).

-

AN

Yang menerangkan dibawah sumpah antara lain : Bus keluar dari Stasiun PT. ALS Jl. Sisingamangaraja hanya ada 3 orang penumpang, dan di tengah jalan ada lagi penumpang yang naik, penumpang yang naik di jalan membayar ongkos bus kepada

ED

Saksi Zulkarnain, dan uangnya Saksi serahkan kepada Pemilik Bus, bukan kepada PT. ALS. -

Di Stasiun Amplas tidak ada loket penjualan tiket / karcis Bus ALS.

IM

Hal ini juga sesuai dengan Surat Bukti yang diajukan oleh Pembanding II / Tergugat II di Persidangan, yaitu : Bukti T.II.3, yakni : Surat Jalan Bus No. 394 dari Medan ke Bandung hanya ada 3 penumpang yang terdaftar di Surat Jalan tersebut. Ketiga penumpang tersebut membeli

GG

tiket resmi di Stasiun Bus.

8. Bahwa, oleh karena Terbanding / Penggugat sebagai Penumpang yang tidak mempunyai tiket (tidak membeli karcis), karena naik di jalan, tidak di Stasiun PT. ALS, sehingga Terbanding / Penggugat

TIN

adalah Penumpang yang tidak sah, akibatnya Terbanding tidak diasuransikan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) karena menurut Pasal 3 PP No. 17 Tahun 1965 menyatakan : Ayat (1)

: Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran

LA N

biaya pengangkutan penumpang kepada Pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.

Ayat (2)

: Pengusaha / Pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggungan jawab seluruh hasil pungutan iuran wajib Para Penumpangnya

DI

dan menyetorkannya kepada Perusahaan, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung

NG A

atau melalui Bank ataupun Badan Asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan.

Oleh karena Terbanding / Penggugat tidak membayar biaya pengangkutan penumpang (tidak membeli karcis) kepada PT. ALS (i.c.

PE

Pembanding II / Tergugat II), sehingga Terbanding / Penggugat dikategorikan sebagai Penumpang yang tidak dapat dipertanggung

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

jawabkan, karena tidak membayar iuran wajib yang terdapat didalam karcis atau tiket Bus PT. ALS (i.c. Pembanding II / Tergugat II), dengan

AN

kata lain Terbanding / Penggugat adalah Penumpang Liar. 9. Bahwa, oleh karena Terbanding / Penggugat adalah Penumpang Bus PT. ALS No. Polisi BK 7952 DJ tanpa / tidak membeli karcis kepada Pembanding II / Tergugat II, sehingga berdasarkan Ketentuan Hukum

ED

Terbanding / Penggugat tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kejadian kecelakaan yang dialami oleh Bus PT. ALS No. Polisi BK 7952 DJ.

IM

10. Bahwa, oleh karena Terbanding / Penggugat adalah penumpang Bus PT. ALS No. Polisi BK 7952 DJ yang tidak membeli karcis secara resmi, maka Pembanding II / Tergugat II membantah Keterangan Saksi Rolly Nahampun yang menerangkan Saksi dan Terbanding /

GG

Penggugat membeli Tiket Bus di Loket PT. ALS di Stasiun Amplas, hal itu tidak benar, karena di Stasiun Amplas tidak ada loket penjualan tiket / karcis Bus ALS hal ini juga telah dibantah oleh Keterangan Saksi Pembanding II / Tergugat II, yakni : 1. Suparman, dan 2. Zulkarnain,

TIN

Terbanding / Penggugat pun tidak dapat membuktikan Karcis atau Tiket PT. ALS didalam persidangan. 11. Bahwa, Bus PT. ALS No. Polisi : BK 7952 DJ bukan milik Pembanding II / Tergugat II (PT. ALS) tetapi pemilik Bus BK 7952 DJ tersebut

LA N

adalah milik pribadi, PT. ALS hanya sebagai pengelola bus. Di PT. ALS banyak Pemilik-Pemilik Bus Bahwa, ternyata gugatan Terbanding / Penggugat tidak lengkap, karena Pembading / Penggugat tidak turut menggugat Pemilik Bus sebagai Tergugat, jadi jelas gugatan Terbanding / Penggugat tidak

DI

lengkap atau kurang pihak, jadi cukup alasan untuk menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

NG A

Bahwa, Pegawai PT. ALS mewakili Pemilik Bus pernah bertemu dengan keluarga Terbanding / Penggugat dan juga pernah datang ke Kantor Pengacara Terbanding / Penggugat untuk membicarakan tentang uang perobatan Terbanding / Penggugat, tetapi tidak ada titik temu, karena keluarga Penggugat meminta uang perobatan terlalu

PE

tinggi, sedangkan Pemilik Bus tetap ingin memberikan uang perobatan yang wajar yang disanggupi Pemilik Bus.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Dari uraian-uraian tersebut diatas, jelas Pengadilan Negeri Medan jelas telah keliru dalam Putusannya tersebut. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN KELIRU.

AN

III.

1. Bahwa, Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan pada halaman 28 alinea 4 antara lain menyatakan :

ED

“ … Tergugat II haruslah ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I yang berada dibawah pengawasannya.“

Pertimbangan Hukum tersebut diatas adalah sangat keliru karena

IM

berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 27 alinea terakhir berlanjut ke halaman 28 antara lain menyatakan:

“ berdasarkan Bukti T.II-3 terbukti bahwa Penggugat tidak

GG

terdaftar dalam manifes keberangkatan … dst ” Oleh karena Terbanding / Penggugat telah terbukti tidak terdaftar dalam manifes keberangkatan karena Terbanding / Penggugat naik di tengah jalan. Berarti Terbanding / Penggugat telah melalaikan

TIN

kewajibannya untuk membeli tiket penumpang Bus PT. ALS secara resmi, akibatnya Terbanding / Penggugat tidak terdaftar dalam manifes keberangkatan (Bukti T.II-3). 2. Bahwa, oleh karena Terbanding / Penggugat tidak terdaftar dalam

LA N

manifes keberangkatan, maka secara hukum PT. ALS atau Pemilik Bus tidak bertanggung jawab terhadap Terbanding / Penggugat yang telah melalaikan kewajibannya untuk memiliki tiket penumpang secara resmi.

3. Bahwa, gugatan Terbanding / Penggugat adalah tentang masalah

DI

kecelakaan lalu lintas, maka menurut Ketentuan Hukum masalah Kecelakaan Lalu Lintas telah diatur sesuai Pasal 229 Ayat (1) UURI

NG A

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : “ Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas : a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan b. Kecalakaan Lalu Lintas Sedang, atau c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat. “

PE

Kemudian Pasal 237 Ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2009, menyatakan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program Asuransi Kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi

AN

bagi korban kecelakaan. “ Selanjutnya Pasal 204 huruf c UU No. 22 Tahun 2009 :

“ korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan : santunan kecelakaan lalu lintas dari Perusahaan Asuransi. “

ED

Maka menurut Pasal 2 UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang : “

hubungan

hukum

Pertanggungan

Wajib

Kecelakaan

IM

Penumpang diciptakan antara iuran dana dan penguasa dana.“

Sedangkan Pasal 3 Ayat (1a) UU No. 33 Tahun 1964 : “ tiap penumpang yang sah dari kenderaan bermotor umum,

GG

Kereta Api, Pesawat Terbang, Perusahaan Penerbangan Nasional dan Kapal Perusahaan Perkapalan / Pelayaran Nasional wajib membayar iuran melalui Pengusaha / Pemilik yang

bersangkutan

untuk

menutup

akibat

keuangan

TIN

disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. “ Kemudian Pasal 3 huruf c UU No. 33 Tahun 1964 : “ iuran wajib tersebut pada sub a diatas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan : Kematian, dan

LA N

I.

II. Cacat Tetap.

Akibat dari kecelakaan penumpang. “

Ternyata, didalam manifest Surat Jalan Bus PT. ALS No. Polisi BK 7952 DJ yang berangkat dari Medan tanggal 04 Mei 2014 tidak ada

DI

tercantum nama Sudiandri Nahampun (Terbanding / Penggugat) karena Terbanding / Penggugat naik di jalan (tidak naik dari terminal

NG A

PT. ALS), sehingga Terbanding / Penggugat tidak mempunyai tiket, juga adik Terbanding / Penggugat yang bernama Rolly Nahampun tidak membeli tiket resmi, melainkan naik di jalan. Dengan demikian Terbanding / Penggugat selaku Penumpang yang tidak membayar iuran wajib kepada Pengusaha / Pemilik (i.c.

PE

Pembanding II / Tergugat II), maka secara hukum PT. ALS (i.c.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Pembanding II / Tergugat II) maupun Pemilik Bus tidak bertanggung jawab terhadap Terbanding / Penggugat.

AN

4. Bahwa, Terbanding / Penggugat sengaja melalaikan kewajibannya untuk tidak memiliki tiket, padahal Terbanding / Penggugat mengetahui resiko atas terjadinya kecelakaan.

Oleh sebab itu, Pembanding II / Tergugat II tidak dapat dituntut

ED

pertanggung jawaban, karena Terbanding / Penggugat sengaja melalaikan kewajibannya untuk memiliki tiket.

5. Bahwa, Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan pada

IM

halaman 28 alinea 3 antara lain menyatakan :

“ bahwa, Pasal 1367 KUH Perdata adalah perluasan dari Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan

GG

perbuatannya sendiri, tetapi juga disebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya. “ Pertimbangan Hukum tersebut diatas adalah masalah pertanggung

TIN

jawaban untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yaitu Adlin Batubara (Alm) selaku Supir Bus PT. ALS BK 7952, tetapi Adlin Batubara bukanlah menjadi tanggungan PT. ALS karena PT. ALS bukan selaku Pemilik Bus BK 7952 yang

LA N

tabrakan tersebut, karena Bus ALS BK 7952 tersebut ada Pemiliknya. Oleh sebab itu, yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Adlin Batubara selaku Supir adalah Pemilik Bus PT. ALS BK 7952, karena Adlin Batubara (Supir) menerima gaji dari Pemilik Bus BK 7952, bukan dari Pembanding II / Tergugat II (PT.

DI

ALS), karena yang membayar gaji Supir bukan PT. ALS, melainkan Pemilik Bus tersebut.

NG A

Dengan demikian jelas bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah salah dan keliru, karena Adlin Batubara selaku Supir Bus PT. ALS BK 7952 menerima gaji dari Pemilik Bus PT. ALS BK 7952, bukan dari Pembanding II / Tergugat II

PE

(PT. ALS).

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Bahwa, Supir Bus yang tabrakan tersebut, yaitu Adlin Batubara (i.c. Pembanding I / Tergugat I) meninggal dunia dalam kecelakaan

AN

tersebut. Sehingga kepada Ahli Waris Alm. Adlin Batubara juga tidak dapat dibebankan

biaya

perobatan

Terbanding

/

Penggugat

karena

Pembanding I / Tergugat I telah kehilangan suami dan ayah yang

ED

merupakan tulang punggung keluarga karena meninggal pada kecelakaan tersebut, sehingga tidak dapat mencari nafkah lagi untuk keluarganya

IM

6. Bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi Rolly Nahampun (Adik Kandung Terbanding / Penggugat) ada menerangkan : “ bahwa Pemilik Bus PT. ALS mau berdamai dengan Terbanding / Penggugat akan tetapi Terbanding / Penggugat tidak mau menerima Perdamaian

GG

yang diajukan. “

Dari Keterangan Saksi tersebut diatas jelas bahwa yang bertanggung jawab adalah Pemilik Bus BK 7952 karena Pemilik Bus telah bertemu dan menawarkan perdamaian dengan memberi uang perobatan

TIN

kepada Terbanding / Penggugat, namun perdamaian itu tidak tercapai. Dengan demikian Pemilik Bus PT. ALS BK 7952 yang telah melakukan penawaran perdamaian

kepada Terbanding / Penggugat adalah

merupakan tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan yang menimpa

LA N

Bus PT. ALS BK 7952.

7. Bahwa, oleh karena Pembanding II / Tergugat II adalah bukan sebagai Pemilik Bus PT. ALS BK 7952, maka Pembanding II / Tergugat II tidak dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang diuraikan

DI

dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang perluasan dari Pasal 1365 KUH Perdata.

NG A

Dengan demikian jelas secara hukum Pembanding II / Tergugat II tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Adlin Batubara (Alm) selaku Supir Bus PT. ALS BK 7952. Bahwa, tuntutan / gugatan dari Terbanding / Penggugat yang meminta

PE

kepada Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar kerugian perobatan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

(materiil) sebesar Rp. 117.431.318,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) adalah tidak

AN

berdasarkan hukum, dan Terbanding / Penggugat pun tidak dapat memperlihatkan asli Surat-Surat Bukti tentang biaya perobatan yang telah dikeluarkan oleh

Terbanding / Penggugat di Persidangan, sehingga diragukan

ED

kebenarannya. Pembanding II / Tergugat II juga membantah biaya perobatan Terbanding / Penggugat sebesar 117.431.318,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan

IM

belas rupiah).

Oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah menghukum Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada

GG

Terbanding / Penggugat sebesar Rp. 117.431.318,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) cukup alasan untuk ditolak.

TIN

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara

ini

menguatkan

putusan

Pengadilan

LA N

324/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 18 April

Negeri

Medan

Nomor

2016 yang dimintakan banding

dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut; -

Bahwa keberatan para Pembanding - I dan Pembanding - II telah diajukan

dan

dikemukakan

dalam

persidangan

dan

telah

DI

dipertimbangkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2015 No. 324/Pdt.G/2014 /PN.MDN , oleh karenanya keberatan Pembanding –I dan Pembanding – II harus lah ditolak ; Bahwa keberatan Pembanding – I dan Pembanding – II dalam Memori

NG A

-

Bandingnya hanyalah pengulangan saja dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama , oleh karenanya keberatan Pembanding – I dan Pembanding – II

tidak beralasan dimana Pertimbangan Hakim Tingkat

pertama dalam Putusannya telah menguraikan semua keadaan serta

PE

alasan – alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya , oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding; Bahwa oleh karena alasan dan keberatan dari Pembanding – I dan

AN

-

Pembanding – II tidak beralasan , maka Putusan Pengadilan Negeri Medantanggal 18 Maret 2015 No. 324/Pdt.G/2014 /PN.MDN itu harus

ED

dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak tersebuti, majelis hakim tingkat

IM

banding berpendapat sebagai berikut :

TERHADAP MEMORI BANDING TERGUGAT I SOPIR.

1. Bahwa Tergugat I/Pembanding telah meninggal dunia akibat tabrakan bus

GG

yang dikemudikannya, yang juga tidak menghendaki kecelakaan tersebut terjadi. Putusan Pengadilan dirasa sangat berat dan ahli waris tidak mampu membayarnya karena Tergugat I selama ini menjadi tulang punggung kehidupan keluarga.

TIN

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena dengan meninggalnya Tergugat I maka berarti Tergugat I telah selesai menebus kesalahannya dengan nyawanya, dan menurut Pengadilan Tinggi resiko pekerjaan berupa kematian tersebut bukan termasuk objek warisan yang secara ipso yure dengan sendirinya berpindah menjadi kewajiban ahli waris.

LA N

Bahwa penerapan Pasal 833 KUHPerdata (vide putusan PN halaman 27) oleh Pengadilan Negeri tidak tepat, karena akibat dari kecelakaan yang dialami oleh Tergugat I tidak termasuk dalam pengertian “segala barang, segala hak dan segala piutang si meninggal” sebagaimana redaksi Pasal 833 KUHPerdata, bahwa kewajiban Tergugat I untuk membayar biaya

DI

pengobatan kepada Terbanding/Penggugat bukanlah timbul dari peristiwa perdata perikatan yang dilakukan oleh Tergugat I semasa hidupnya.

NG A

Dalam perkara ini harus dipisahkan secara tegas dan jelas antara peristiwa utang piutang yang dilakukan seseorang, in casu Tergugat I selaku sopir bus ALS, selagi masih hidup dengan peristiwa hokum berupa tabrakan yang mengakibatkan kematian Tergugat I sendiri;

2. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak memiliki tiket bus ALS, karena itu

PE

sebagai Penumpang yang tidak sah, dan menolak tawaran pemberian bantuan dari Pemilik Bus.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Terbanding/Penggugat pada kenyataannya Penggugat telah diperbolehkan untuk masuk dan duduk

dalam

bus

keselamatannya

juga

menjadi

AN

dibaris ketiga. Maka selanjutnya selama Terbanding/Penggugat berada tanggung

Pembanding/paraTergugat;

jawab

para

bekerja dan digaji langsung oleh Pemilik Bus.

ED

3. Bahwa Tergugat I/Pembanding tidak bekerja kepada PT ALS melainkan

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Tergugat I sebenarnya tidak harus digugat secara langsung sesuai dengan Pasal 191 UU LLAJ, yang

IM

menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

GG

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur tanggung jawab majikan terhadap orang-orang yang bekerja padanya, oleh karenanya

berdasarkan

ketentuan Pasal 191 UULLAJ dihubungkan dengan Pasal 1367 KUH Perdata

TIN

tersebut maka tanggung jawab Pembanding I/Tergugat I harus diambil alih oleh Terugat II sebagai penyelenggara angkutan. TERHADAP ALASAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT II :

LA N

1. Putusan PN Medan melanggar

yurisprudensi mengenai bukti asli di

persidangan.

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukti tersebut mendukung adanya peristiwa tabrakan antara Bus ALS No pol BK 7952 DJ dengan Truck Colt Diesel Nopol BM 9304 LP yang sedang diparkir di Jalan Lintas Riau

DI

Sumut desa Teluk Berembun KM 250+500 Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir Riau. Yang mengakibatkan Penggugat/Tebanding menderita luka-luka

NG A

dan memerlukan pengobatan. 2. Putusan PN memanipulasi saksi dan keterangan saksi Keberatan ini juga tidak dapat diterima karena walaupun kualitas salah satu saksi sebagai adik kandung Penggugat/Terbanding yang sumpahnya dianggap tidak sah, dalil Penggugat mengenai adanya tabrakan bus yang

PE

ditumpangi sehingga menderita luka-luka hingga memerlukan biaya perawatan tetap dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding. Dalam

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

perkara a quo kebetulan saksi yang diajukan bernama Rolly Nahampun adik kandung Penggugat juga sebagai penumpang bus, sehingga keterangannya

AN

dapat bernilai sebagai petunjuk tentang terjadinya tabrakan bus dalam perkara a quo.

3. Tentang status Penggugat sebagai penumpang yang tidak membeli tiket di loket resmi PT ALS, tidak masuk dalam manifest surat jalan, melanggar Menteri

Keuangan

No

37/PMK.010/2008,

sehingga

ED

Peraturan

tidak

membayar iuran wajib sebagaimana diatur PP Nomor 17 tahun 1965, karenanya Tergugat II PT ALS tidak bisa dipertanggung jawabkan atas

IM

kecelakaan yang menimpa Penggugat ;

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena walaupun Terbanding semula Penggugat tidak membeli tiket pada tempat yang telah disediakan secara resmi oleh PT ALS dan tidak ada dalam manifest surat jalan,

GG

kenyataannyaPenggugat telah berada diatas bus karena telah diperbolehkan oleh sopir dan kernet bus untuk masuk ke dalam bus bahkan mendapat tempat duduk di baris ketiga di dalam bus;

4. Tentang Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pemilik Bus BK

TIN

7952 DJ bukan kepada PT ALS, karena PT ALS hanya pengelola dari beberapa pemilik bus.

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena selain Pasal 1367 KUHPerdata, pertanggung jawaban suatu perusahaan jasa

LA N

pengangkutan barang terhadap perbuatan pekerjanya diperkuat kembali dalam Pasal 191 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan

DI

penyelenggaraan angkutan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka

majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanggung jawab pembayaran

NG A

kerugian yang dialami oleh Penggugat / Terbanding harus dipikul oleh Pembanding II / Tergugat II selaku penyelenggara angkutan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis

hakim tingkat banding memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri

PE

Medan tanggal 18 Maret 2015 Nomor 324/Pdt.G/2014/PN.Mdn serta akan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

mengadili sendiri dengan amar putusan seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

AN

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding II semula Tergugat II berada dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

ED

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1367 KUHPerdata jo Pasal 191 Tentang

LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN , Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa

IM

dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-

GG

MENGADILI

Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II; Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

:

TIN

-

324/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

LA N

-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat II bertanggungjawab atas perbuatan

DI

Tergugat I;

3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar

NG A

Rp.117.431.318,00 ( seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu tigaratus delapan belas rupiah) kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah

PE

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA Tanggal 31 JANUARI 2017, oleh kami :

AN

YANSEN PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUMARTONO, SH, MHum dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Medan

ED

nomor : 340/PDT/2016/PT.MDN tanggal 9 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 31 JANUARI 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota

IM

serta AGUS IBNU SUTARNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding I, II dan Terbanding ;

Hakim Ketua,

2. SUWIDYA, SH, LLM.

YANSEN PASARIBU, SH

TIN

1. SUMARTONO, SH, MHum

GG

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

LA N

AGUS IBNU SUTARNO,SH

Rincian biaya perkara:

: Rp. 6.000,: Rp. 5.000,: Rp.139.000,: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PE

NG A

DI

- Meterai - Redaksi - Pemberkasan Jumlah

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN