PENGADILAN TINGGI MEDAN

P U T U S A N

NOMOR 6 /Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

ME DA N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili

perkara

tindak

pidana

korupsi

pada

tingkat

banding

telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: : Drs. M. YAHYA.

2. Tempat Lahir

: Medan.

3. Tanggal Lahir / Umur

: 58 Tahun /5 Februari 1958.

4. Jenis Kelamin

: Laki-Laki.

: Indonesia.

TIN

5. Kebangsaan 6. Tempat Tinggal

GG I

1. Nama Lengkap

: Jalan Gunung Seulawah No. 35 Kel. Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota

N

Medan

ILA

7. A g a m a 8. Pekerjaan

: Islam. : Pensiunan Karyawan PT. Bank Sumut (mantan Direktur Operasional PT Bank Sumut)

AD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: 1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016.

NG

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016.

PE

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016.

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016.

Halaman 1 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016. 6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20

ME DA N

Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017. 7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;

8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

GG I

10. Perpanjangan pertama Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;

TIN

Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 April 2017 Nomor

N

06/Pen.Pid.Sus-TPK//2017/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;

ILA

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 April 2017 Nomor 06/Pen.Pid.Sus-TPK//2017/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

AD

3. Berkas perkara yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

NG

Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-01/TBA/2016, tanggal 14 Juli 2016, sebagai berikut:

PE

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. M.YAHYA berdasarkan Akta Penegasan Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 05, tanggal 10 November 2008 dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, SH, diangkat sebagai Direktur Umum PT. Bank Sumut, terhitung mulai 17 Juni 2008 sampai dengan 16 Juni 2012, kemudian berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 71, tanggal 28 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, diangkat sebagai Direktur Operasional dan Halaman 2 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Kepatuhan, kemudian berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 93, tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, diangkat sebagai Direktur Operasional PT. Bank Sumut, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014,bersama-sama dengan terdakwa

M.

JEFRI

SITINDAON,ST,

MM

selaku

Ketua

Panitia

ME DA N

PengadaanberdasarkanNota Dinas No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan sebagai Panitia Pengadaan barang dan Jasa Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh ZENILHAR (Direktur Bisnis dan Syariah), IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum PT.Bank Sumut dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ZULKARNAIN selaku Pelaksana (Pls.) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan H. HALTAFIF, MBAselaku Direktur CV Surya Pratama/Penyedia Jasa( penuntutannya diajukan secara terpisah)

GG I

pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014,bertempat di Kantor Pusat PT.Bank Sumut Jalan Imam Bonjol 18 Medan atau setidak-tidaknya pada

TIN

suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari

pada

N

2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan

Negeri

Medan

yang

berwenang

memeriksa

dan

ILA

mengadilinya,telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau



AD

perekonomian negara, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

NG

disingkat PT.Bank Sumut berkedudukan di Medan, Anggaran Dasarnya diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4042.

PE

Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan Akta Nomor 31 tanggal 15 Desember 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Marwansyah Nasution, SH, pengganti sementara Notaris Alina Hanum, SH, Notaris di Medan sertatelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-8765 HT.01.04, tanggal 17 April 2000. Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 sesuai akta Nomor 71 yang dibuat oleh Notaris Risma Rahmi Arifah, SH disahkan MENKUMHAM RI Halaman 3 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

pada

tanggal

15

Agustus

2013

dengan

Keputusan

Nomor

:

AHU/AHA.01.10/33141 dan berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal tanggal 19 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifah tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut dan disahkan MENKUMHAM RI pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan Nomor :

ME DA N

AHU/AHA.01.10/44434, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bank Sumut. 

Bahwa sesuai Anggaran Dasar PT Bank Sumut tersebut diatas pemegang saham PT. Bank Sumut adalahPemerintah Propinsi Sumatera Utara (PEMPROPSU) dan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB)/Kota (PEMKO) yang ada di Sumatera Utara yang setoran modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jasa Giro serta Pajak Bumi dan



GG I

Bangunan (PBB).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1),(4) Peraturan Direksi Nomor : 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010, tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Tata

TIN

Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut diatur Bidang Tugas Direksi Bidang Umum, sebagai berikut : Ayat

1 : Pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

4: Bahwa Direksi harus merumuskan ketentuan tentang pengadaan

ILA

Ayat

N

(RKAT).

barang dan jasa yang berorientasi pada efektifitas dan efisiensi sesuai

peraturan

yang

berlaku.

Ketentuan

tersebut

harus



AD

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Bahwa pada tahun 2012 ketika terdakwa Drs. M. Yahya menjabat sebagai

NG

Direktur Umum PT. Bank Sumutberdasarkan Akta Penegasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 05, tanggal 10 November 2008 dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, SH., Divisi

PE

Umum PT. Bank Sumut yang secara organisatoris berada dibawah Bidang umum (Direktur Umum) merencanakananggaran Kegiatan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 lalu mengusulkan kepada Direksi PT. Bank Sumut untuk ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sumut.



Bahwa rencana anggaran Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut kemudian disetujui dan disahkan tanggal 29


Nopember 2012 menjadi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. M. Yahya dan Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan Syariah serta Komisaris PT. Bank Sumut yakni: Djaili Azwar (Komisaris Utama), Rizal Fahlevi Hasibuan (Komisaris) Brata Kesuma (Komisaris) sebesar Rp.21.009.233.000,- (dua puluh satu milyar sembilan

ME DA N

juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang peruntukannya membiayai sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut selama 1 (satu) tahun. Rencana Bisnis Bank (RBB) tersebutkemudian menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RAKT) PT. Bank Sumut tahun 2013. 

Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 7 ayat 4 Peraturan Direksi Nomor :006/DirDKMR-CQA/PBS/2010, Direksi PT. Bank Sumut yang saat itu dijabat Gus Irawan selaku Direktur Utama dan terdakwa Drs. M. Yahya selaku

GG I

Direktur Umum serta disetujui Djaili Anwar selaku Komisaris Utamatelah menetapkan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUmLG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut yang menjadi pedoman dalam

TIN

pelaksanaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013. 

Bahwa sebelum proses pelelangan pengadaan kendaraan dinas operasional

N

PT. Bank Sumut Tahun 2013 dilaksanakan terlebih dahulu S.Sos

selaku

Pemimpin

Divisi

Umum

membuat

dan

ILA

PULUNGAN,

IRWAN

menandatangani memorandum Nomor : 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013 yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sumut perihal Usulan

AD

Taksasi Biaya Sewa Mobil Dinas PT. Bank Sumut yang berisi antara lain : 1) Terkait

biaya

sewa

kendaraan

dinas

operasional

di

Kantor

Pusat/Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT sesuai dengan jenis/type dan

NG

tahun, Divisi Umum mentaksasi harga sewa per unit, per bulan, include PPN yaitu sebagai berikut :

PE

- Toyota Camry 2.5 V 2013 per bulan @Rp 19.200.000,- Mitsubishi Pajero Sport 2013 per bulan @Rp 10.900.000,- Toyota Inova E M/T bensin 2013/ bulan @Rp 7.000.000,- Toyota Rush G M/T bensin 2013/ bulan @Rp 6.100.000,- Toyota New Avanza E M/T 2013/ bulan @Rp 6.100.000,-


Dibandingkan dengan harga kontrak sewa kendaraan dinas pada tahun 2011 s/d 2012, maka pada tahun 2013 taksasi biaya terdapat kenaikan rata-rata ± 10%. 2) Taksasi biaya di atas sudah termasuk memperhitungkan biaya-biaya

ME DA N

meliputi : - PPn 10% dan PPh.

- Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan. - Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan.

- Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK.

GG I

- Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL). 3) Total taksasi biaya kontrak 1 (satu) tahun penyewaan kendaraan dinas operasional

yang

akan

digunakan

di

Kantor

Pusat/Kantor

Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT wilayah kerja Sumut, include PPn

No.

Unit Kantor

TIN

sebesar Rp 17.713.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan

Jlh.

Biaya Per

Total Biaya Per

Mobil

Bulan Rp.

Tahun Rp.

Unit

41

337.700.000

4.052.400.000

Unit

27

123.900.000

1.486.800.000

Unit

14

61.600.000

739.200.000

Unit

10

44.800.000

537.600.000

Unit

9

40.600.000

487.200.000

N

Pengguna Kantor Pusat

2

Cabang Utama

ILA

1

3

AD

Medan

Cabang Rantau Prapat

Cabang Pematang

NG

4

Siantar

PE

5

Cabang Padang Sidempuan

6

Cabang Balige

Unit

5

22.900.000

274.800.000

7

Cabang Kabanjahe

Unit

7

31.300.000

375.600.000

8

Cabang Kisaran

Unit

12

52.300.000

627.600.000

9

Cabang Gunung

Unit

6

28.000.000

336.000.000


Sitoli Cabang Sidikalang

Unit

7

31.300.000

375.600.000

11

Cabang Sibolga

Unit

6

27.100.000

325.200.000

12

Cabang Tebing

Unit

6

27.100.000

325.200.000

Tinggi 13

Cabang Binjai

Unit

14

Cabang Tarutung

Unit

15

Cabang Tanjung

Unit

Balai 16

Cabang

Unit

17

7

31.300.000

375.600.000

5

22.900.000

274.800.000

5

22.900.000

274.800.000

8

35.500.000

426.000.000

GG I

Panyabungan

ME DA N

10

Cabang Lubuk

Unit

10

44.800.000

537.600.000

Unit

6

27.100.000

325.200.000

Unit

9

39.700.000

476.400.000

Unit

13

56.500.000

678.000.000

Unit

3

14.500.000

174.000.000

Cabang Sei Rampah

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Cabang Teluk Dalam

Unit

3

14.500.000

174.000.000

Cabang Pangururan

Unit

4

18.700.000

224.400.000

25

Cabang Tembung

Unit

5

22.900.000

274.800.000

26

Cabang Kampung

Unit

9

39.700.000

476.400.000

Unit

7

31.300.000

375.600.000

Unit

6

27.100.000

325.200.000

18

Cabang Stabat

19

Cabang Iskandar Muda Cabang Medan

N

20

ILA

Sukaramai 21

TIN

Pakam

Cabang Dolok

22 23

PE

NG

24

AD

Sanggul

27

Lalang Cabang Simpang Kuala

28

Cabang Pematang Raya


29

Cabang Gunung Tua

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Cabang Syariah

Unit

16

69.100.000

829.200.000

Unit

4

18.700.000

224.400.000

31

Cab. Sy. P. Sidempuan

32

Cab. Sy. T. Tinggi

Unit

33

Cabang Syariah

Unit

Sibolga 34

Cab. Sy. P. Siantar

Unit

Total kendaraan yang

Usulan

Taksasi

27.100.000

325.200.000

3

14.500.000

174.000.000

5

22.900.000

274.800.000

17.713.200.000

GG I

Bahwa

biaya

TIN



6

294

digunakan Bank Sumut

ME DA N

Medan

Pengadaan

Sewa

Kendaraan

Dinas

Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 tersebut disusun tanpa melalui survey harga sewa kendaraan dan hanya berpedoman pada kontrak sewa mobil sebelumnya yang dilaksanakan melalui proses penunjukan langsung

N

atau yang sedang berjalan dengan penambahan perkiraan asumsi kenaikan

ILA

inflasi sebesar 10% dan data-data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh HALTAFIF,SE.,MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama melalui Surat Nomor : 155/IV/SUPRA-Mkt/2013, tanggal 5 April 2013 yang



AD

kemudian ditetapkan sebagai Pemenang Lelang. Bahwa data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh

NG

HALTAFIF, SE,MBA dalam Surat Nomor: 155/IV/SUPRA-Mkt/2013, tanggal 5 April 2013, sebagai berikut :

No

Tahun

Harga Sewa

Toyota All New Camry 3.5 Q

2013

Rp. 25.800.000.-

Toyota All New Camry 2.5 V

2013

Rp. 19.200.000.-

3

Toyota Fortuner G A/T Bensin

2013

Rp. 11.000.000.-

4

Mitsubishi Pajero Sport GLS

2013

Rp. 10.900.000.-

5

Daihatsu Terios TX

2013

Rp. 6.000.000.-

PE

1

Nama Barang/ Jasa Sewa


Isuzu Panther Smart LM

2013

Rp. 6.600.000.-

7

Toyota Avanza G M/T All New

2013

Rp. 4.600.000.-

8

Toyota Avanza E M/T All New

2013

Rp. 4.200.000.-

9

Toyota Innova G M/T Bensin

2013

Rp. 7.500.000.-

10

Toyota Innova E M/T Bensin



ME DA N

6

2013

Rp. 7.000.000.-

Bahwa kemudian terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum menyetujui Usulan Taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank tahun 2013 tersebut meskipun

penyusunannya

tidak

dipertanggungjawabkan.

data-data

yang

dapat

Bahwa terdakwa Drs. M. Yahyaselaku Direktur Umum telahmengeluarkan

GG I



didasarkan

Nota Dinas No.039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun

TIN

susunan sebagai berikut :

2013, dengan

1) M. Jeffri Sitindaon, ST, MM (Asisten III Divisi Umum) selaku Ketua Panitia Pengadaan

N

2) Rizaldi (Asisten IV Divisi Umum) selaku Sekretaris Panitia Pengadaan

ILA

3) Asrizal Hadi Lubis (Asisten IV DSDM) selaku Anggota 4) Jimmy M. Rambe (Asisten IV DTIA) selaku Anggota 5) Ismail (Asisten V Divisi Umum) selaku Anggota. Bahwa Panitia Pengadaan membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri

AD



(HPS) tertanggal 20 Mei 2013,sebagai berikut : Unit Kantor

NG

No.

Satuan

Jlh. Mobil

Pengguna

PE

1 2

3

Biaya Per

Total Biaya

Bulan Rp.

Per Tahun Rp.

Kantor Pusat

Unit

41

337.700.000

4.052.400.000

Cabang Utama

Unit

27

123.900.000

1.486.800.000

Unit

14

61.600.000

739.200.000

Unit

10

44.800.000

537.600.000

Medan Cabang Rantau Prapat

4

Cabang Pematang Siantar


5

Cabang Padang

Unit

9

40.600.000

487.200.000

Sidempuan Cabang Balige

Unit

5

22.900.000

274.800.000

7

Cabang Kabanjahe

Unit

7

31.300.000

375.600.000

8

Cabang Kisaran

Unit

12

52.300.000

627.600.000

9

Cabang Gunung

Unit

6

28.000.000

336.000.000

Sitoli

ME DA N

6

10

Cabang Sidikalang

Unit

7

31.300.000

375.600.000

11

Cabang Sibolga

Unit

6

27.100.000

325.200.000

12

Cabang Tebing

Unit

6

27.100.000

325.200.000

13

Cabang Binjai

Unit

7

31.300.000

375.600.000

14

Cabang Tarutung

Unit

5

22.900.000

274.800.000

15

Cabang Tanjung

TIN

GG I

Tinggi

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Unit

8

35.500.000

426.000.000

Unit

10

44.800.000

537.600.000

Unit

6

27.100.000

325.200.000

Unit

9

39.700.000

476.400.000

Unit

13

56.500.000

678.000.000

Unit

3

14.500.000

174.000.000

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Unit

3

14.500.000

174.000.000

Balai 16

Cabang

Cabang Lubuk

ILA

17

N

Panyabungan

Pakam

19

Cabang Stabat

AD

18

Cabang Iskandar

NG

Muda

20

Cabang Medan Sukaramai

PE

21

22

Cabang Dolok Sanggul Cabang Sei Rampah

23

Cabang Teluk Dalam


24

Cabang

Unit

4

18.700.000

224.400.000

Pangururan Cabang Tembung

Unit

5

22.900.000

274.800.000

26

Cabang Kampung

Unit

9

39.700.000

476.400.000

Unit

7

31.300.000

375.600.000

Unit

6

27.100.000

325.200.000

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Lalang 27

Cabang Simpang Kuala

28


29

Cabang Gunung

Unit

16

69.100.000

829.200.000

Cab. Sy. P.

Unit

4

18.700.000

224.400.000

Sidempuan

TIN

30

GG I

Tua Cabang Syariah

Unit

6

27.100.000

325.200.000

Unit

3

14.500.000

174.000.000

5

22.900.000

274.800.000

Medan 31

Cab. Sy. T. Tinggi

33

Cabang Syariah

N

32

ILA

Sibolga 34

ME DA N

25

Cab. Sy. P. Siantar Total kendaraan

Unit

294

17.713.200.00

AD

yang digunakan

0

NG

Bank Sumut

Harga Perkiraan Sendiri (HPS )tersebut telahmemperhitungkan : PPn 10% dan PPh 2%

PE

-

Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan.

-

Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan.

-

Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK.

-

Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL).




Bahwa terdakwa Drs. M. Yahya menyetujui dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat Panitia Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 perihal Pengajuan Jadwal Pelelangan dan HPS yang ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Rizaldi selaku

ME DA N

Sekretaris Panitia Pengadaan meskipun penyusunan HPS tersebut

tidak

dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi semata-mata mengacu pada usulan taksasi biaya

sewa

mobil

dinas

PT.

Bank

Sumut

yang

tercantum

dalammemorandum Nomor: 931/DUM-RT/MM/2013 tanggal 16 April 2013 yang sebelumnya dibuat dan disusunJEFFRI SITINDAON,STselaku Tim Teknis pada Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut. Bahwa

meskipun pelaksanaanpengadaan barang/jasa di Lingkungan PT.

GG I



Bank Sumut didasarkan pada Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut , namun

TIN

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf b jo Pasal 129 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010, tanggal 06 Agustus 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , bahwa ruang lingkup Perpres 54 tahun 2010 juga mencakup

N

pengadaan barang dan jasa untuk investasi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada

ILA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)dan Peraturan Direksi yang dibuat PT. Bank Sumut tetap berpedoman serta tidak boleh

AD

bertentangan dengan Perpres yang dimaksud. Dengan demikianproses perhitungan, pembuatan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal

20

Mei

2013oleh

Panitia

Pengadaan

Kendaraan

Dinas

NG

Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 telah bertentangan dengan Pasal 66 ayat 7 dan 8 Perpres 54 tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur ; bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

PE

(HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

 Pasal 66 ayat 7 : 

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).




Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



daftar biaya/ tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal. biaya kontrak sebelumnya atau sedang berjalan dengan mempertimbangkan

ME DA N



factor perubahan biaya. 

inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/ atau kurs tengah Bank Indonesia.



hasil perbandingan dengan kontrak yang sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.

perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate).

GG I



norma indeks; dan atau



informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

 Pasal 66 ayat 8 :

TIN



HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar.

Bahwa mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut adalah mobil baru dengan

N





ILA

tahun pembuatan 2013, sehingga biaya-biaya : Pengurusan STNK

merupakan tanggung jawab Dealer/ Showroom

dan

biaya tersebut include dalam harga jual kendaraan yang disebut Bea balik

AD

nama terdiri dari biaya balik nama (BBN), Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Sumbangan Wajib Kecelakaaan Jalan Raya (SWKJR), Administrasi Tanda

NG

Nomor Kendaaan Bermotor (TNKB), Plat TNKB, Pengurusan BKPB. Sedangkan

terkait

biaya

perpanjangan

STNK

tidak

dimungkinkan

diperhitungkan mengingat pengadaan jasa sewa kendaran operasional

PE

tersebut hanya untuk hanya 1 (satu) tahun sehingga keseluruhan kendaraan yang dibutuhkan belum saatnya memperpanjang STNK.



Biaya service berkala diberikan secara gratis oleh Dealer / Showroom kepada konsumensampai dengan 50.000 km atau 3 (tiga) tahun mana yang lebih dahulu tercapai.



Biaya Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2 % sepenuhnya merupakan tanggung jawab wajib pajak yang dalam hal ini rekanan. Halaman 13 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN



Biaya asuransi all risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyedia jasa sewa kendaraan / rekanan dan apabila pembelian kendaraanmelalui lembaga pembiayaan (leasing) / kredit maka diharuskan masuk asuransi yang biayanya dibebankan kepada



ME DA N

Nasabah / konsumen. Bahwa HPS yang dibuat Panitia Pengadaan dan disetujui oleh terdakwa Drs. M. Yahya memperhitungkan biaya-biaya tak terduga atau biaya yang tidak perlu diperhitungkan antara lain ; biaya perpanjangan STNK, service rutin, sparepart dan asuransi serta biaya Pajak Penghasilan (PPh 2%)yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Sewa Mobil/ Rekanan. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman



GG I

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, antara lain : Pasal 16 ayat 6 huruf c ‘’bahwa HPS tidak boleh memperhitungkan biaya

tak terduga

dan



termasuk pajak penghasilan

TIN

perusahaan’’.

biaya lain

Pasal 4 angka 5 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan PT. Bank Sumut dengan “mengupayakan harga yang wajar



N

dan paling menguntungkan bagi bank”. Pasal 5 angka 6 Tentang Etika Pengadaan Barang dan Jasa yakni

ILA

“menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang/ jasa”. Bahwa Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional

AD



PT. Bank Sumut tahun anggaran 2013/2014 dengan Surat Nomor : 002/PPJL/SM-BS/V/2013, tanggal 31 Mei 2013,mengumumkan pelelangan umum

NG

dengan sistem prakualifikasi yang memuat antara lain :

PE

- Jenis Pekerjaan



: Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut

-

Sumber Dana

: PT. Bank Sumut Tahun 2013/2014

-

Lokasi Pekerjaan

: PT. Bank Sumut Wilayah Kerja Sumatera Utara

-

Nilai Pekerjaan

: 1 (satu) tahun sebesar Rp.17.713.200.000,-

-

Kualifikasi

: Non Kecil

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi No.004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, ada 6 Halaman 14 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

(enam) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi

1.

PT. Pelita Armada

2.

CV. Surya Pratama

3.

PT. Adi Sarana Armada Tbk

4.

PT. Agung Concern

5.

CV. Sahabat Sejati

6.

CV. Halindo Utama.

ME DA N

yaitu :

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pengembalian/Memasukkan Dokumen Prakualifikasi No.005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ada 4 (empat)

1) CV. Surya Pratama

3) CV. Sahabat Sejati 4) PT. Pelita Armada 

TIN

2) PT. Adi Sarana Armada Tbk

GG I

perusahaan yang mengembalikan/memasukkan dokumen prakualifikasi yaitu :

Bahwa persyaratan utama dalam dokumen prakualfikasi CV. Surya Pratama

N

berupa Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan Badan Pelayanan

ILA

Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor : 1608/1560/1.1/1905/03/2013, tanggal 25 Maret 2013 tercantum kekayaan bersih CV. Surya Pratama hanya sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan

AD

berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) yang berlaku

tanggal 1 Januari 2012

sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Kemampuan Dasar perusahaan

NG

sebesar Rp. 12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan kualifikasi B. Dibandingkan dengan nilai pengadaan sesuai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 17.713.200.000.- (tujuh belas

PE

milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga melebihi kemampuan dasar perusahaan. Selain itu terlampir Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba CV. Surya Pratama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 sebesar Rp.30.727.810.611.- (tiga puluh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus sebelas rupiah)

namun

penghasilan kena pajak CV. Surya Pratama tahun 2012 berdasarkan Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-Non Bursa-00028/WPJ.01/KP.0703/2013,


tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Medan hanya sebesar 1.543.087.000.00.- (Satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan puluh tujuh rupiah). terdakwa Drs. M. Yahya Dengan demikian terdapat ketidakwajaran dokumen-dokumen yang dilampirkan H. HALTAFIF,

ME DA N

SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama dalam Dokumen Prakualifikasi yang menjadi syarat administrasi yang ditetapkan Panitia Pengadaan. 

Bahwa sesuai Pasal 4 Tata Cara Evaluasi Kelulusan dalam Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang ditandatangani M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan dan RIZALDI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan bahwa peserta kualifikasi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan

GG I

utama dan memiliki skor terbobot tertinggi 7 (tujuh) besar diatas rata-rata terhadap seluruh aspek penilaian yaitu : managemen, legal, keuangan, pengalaman pekerjaan, perlengkapan dan peralatan dan dokumen yang dilampirkan adalah dokumen yang benar melalui Surat Pernyataan



TIN

Kebenaran dokumen yang ditandatangani pimpinan perusahaan. Sedangkan didalam Pasal 5 Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 mengatur sanksi

N

yaitu bahwa berkas Dokumen Peserta Prakualifikasi tidak dievaluasi apabila

ILA

berkas dokumen peserta nyata-nyata tidak benar/ palsu sesuai pernyataan kebenaran dokumen. 

Bahwa meskipun data-data yang disampaikan HALTAFIF,SE.,MBA selaku

AD

Direktur CV. Surya Pratama dalam dokumen prakualifikasi antara satu dengan yang lain tidak bersesuaian, namun M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT tetap melakukan evaluasi dan menyatakan CV. Surya Pratama lulus dengan

NG

urutan pertama/ tertinggi sesuai Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan Terseleksi No.007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013,

PE

sebagai berikut: 1.

CV. Surya Pratama, total skor 90,40

2.

PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35

3.

CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80

4.

PT. Pelita Armada, total skor 63,00




Bahwa dari uraian tersebut jelas Panitia Pengadaan tidak melakukan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa secara baik dan benar sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan dan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jo Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

ME DA N

Pasal 3 jo Pasal 5 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUmLG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut. 

Bahwa kemudian terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum menyetujui usulan penetapan dan pengesahan rekanan terseleksi yang diajukan M. Jefri Sitindaon, ST (Ketua Panitia Pengadaan) dan Rizaldi (Sekretaris Panitia Pengadaan) melalui Surat No.008/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni

GG I

2013 dan surat No.010/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan setelah mendapat persetujuan kemudian Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut tanggal 01 Juli 2013 menerbitkan Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi No.011/PP-

TIN

JL/SM-BS/VII/2013 yang memuat perusahaan/rekanan lulus prakualifikasi yaitu :

2.

PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35

3.

CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80

4.

PT. Pelita Armada, total skor 63,00

ILA

N

CV. Surya Pratama, total skor 90,40

Bahwa sesuai Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

AD



1.

Pascakualifikasi

No.020/PP-JL/SM-BS/VII/2013

tanggal

11

Juli

2013

perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi mendaftar dan mengambil

NG

dokumen pascakualifikasi, yaitu : PT. Adi Sarana Armada Tbk

2)

CV. Surya Pratama

PE

1)



3)

PT. Pelita Armada

4)

CV. Sahabat Sejati

Bahwa selanjutnya M. JEFFRI SITINDAON, ST selaku Ketua Panitia Pelelangan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) sesuai dengan Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 021/PP-JL/SMBS/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013,

yang dihadiri keempat calon peserta


lelang yaitu CV. Surya Pratama, CV. Sahabat Sejati, PT. Adi Sarana Armada Tbk, dan PT. Pelita Armada. Dalam aanwijzing tersebut M. JEFFRI SITINDAON, ST menjelaskan isi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta Bill of Quantity (BQ) termasuk masa perjanjian (kontrak) sewa mobil hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Menanggapi masa sewa yang

ME DA N

hanya 1 (satu) tahunsemua perusahaan peserta lelang menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dan meminta agar masa sewa kontrak mobil diperpanjang minimum untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan alasan mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut seluruhnya produksi baru tahun 2013 dan bila keempat peserta menawarkan kontrak 1(satu) tahun maka harga penawaran seluruhnya pasti akan melebihi nilai HPS yang dibuat panitia pengadaan. Menanggapi hal itu M. JEFFRI SITINDAON, ST

GG I

menyampaikan apabila calon penyedia jasa menghendaki kontrak sewa kendaraan melebihi setahun, maka dapat mengajukannya dalam Surat Penawaran. 

Bahwa perubahan jangka waktu kontrak dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga)

TIN

tahun merupakan perubahan yang sangat penting dan mendasar karena anggaran yang tersedia adalah untuk pengadaan jasa sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut untuk masa sewa 1 (satu) tahun. Disamping

N

menyangkut ketersediaan anggaran, jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan tenggang waktu masa sewa yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan

ILA

baik dokumen Prakualifikasi, Bill of Quantity, Pasca Kualifiaksi, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang

AD

telah dibuat oleh Panitia Pengadaan dan telah disetujui Direksi PT. Bank Sumut . Dengan demikian M. JEFRI SITINDAON, ST telah melampaui wewenang dan melanggar ketentuan pasal 31 angka 11 huruf f Peraturan

NG

Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut yakni “Apabila dalam Berita Acara Penjelasan terdapat hal-hal/

PE

ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan/Unit Layanan

Pengadaan

harus menuangkan

ke

dalam

addendum dokumen lelang yang ditandatangani oleh Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen lelang serta disampaikan sebelum tanggal pemasukan penawaran yang ditetapkan dalam dokumen lelang”. Disamping itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor : 006/ Dir/ DKMR-CQA/PBS/2010, Tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Halaman 18 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut bahwa “ Pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)”. 

Bahwa tanpa addendum Dokumen Pengadaan ; CV. Surya Pratama, CV.

ME DA N

Sahabat Sejati, dan PT. Pelita Armada memasukkan penawaran untuk pekerjaan selama 3 (tiga) tahun, sedangkan PT. Adi Sarana Armada Tbk tetap mengajukan penawaran pekerjaan untuk 1 (satu) tahun namun secara lisan PT. Adi Sarana Armada Tbk menyampaikan kepada M. JEFFRI SITINDAON, ST hanya sanggup melaksanaan pekerjaan tersebut untuk jangka waktu

3 (tiga) tahun. Selanjutnya M. JEFFRI SITINDAON, ST

membuat catatan (memo) tulisan tangan di masing-masing lembar pertama dokumen penawaran keempat calon peserta lelang dengan tulisan berbunyi

GG I

“setelah dikonfirmasi/klarifikasi, harga penawaran yg diajukan utk 1 tahun, namun kontrak atau perjanjian pihak pertama & pihak kedua dilakukan min 3 thn”.

Bahwa peserta lelang yang memasukkan Dokumen Administrasi & Teknis

TIN



serta Penawaran sesuai Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis serta Penawaran No.022/PP-JL/SMBS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, adalah :

N

1. CV. Surya Pratama, sesuai

Surat Penawaran No.208/SUPRA-

ILA

MKT/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.616.000.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak

AD

yang berlaku)

2. CV. Sahabat Sejati, sesuai Surat Penawaran No.06/SK-SS/VII/2013 19

Juli

2013

dengan

harga

penawaran

sebesar

NG

tanggal

Rp.17.625.600.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak

PE

yang berlaku)

3. PT. Pelita Armada, sesuai Surat Penawaran No.103/PA/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran

sebesar Rp.17.629.500.000,-

(termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku)

4. PT.

Adi

Sarana

Armada

No.329/MKT/ASSA-MDN/13

Tbk,

tanggal

sesuai 17

Juli

Surat 2013

Penawaran

dengan

harga


penawaran

sebesar

Rp.17.632.032.000,-

(termasuk

pengadaan

kendaraan, biaya umum, aksesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku). 

Bahwa Panitia Pengadaan seharusnya menyatakan Pelelangan Ulang atau

ME DA N

seleksi gagal karena Penawaran yang diajukan peserta lelang tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan SyaratSyarat (RKS) sebagaimana diatur dalam Kualifikasi

Pekerjaan

Pengadaan

Sewa

Pasal 7 Pedoman Pasca

Kendaraan

Dinas

Roda-4

Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang dibuat Panitia Pengadaan namun M. JEFFRI SITINDAON, STtetap melanjutkan proses evaluasi administrasi, teknis dan penawaran seorang diri tanpa melibatkan anggota Panitia Lelang yang lain, dan hasil evaluasi tersebut kemudian

GG I

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 023/PPJL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 dengan urutan sebagai berikut :  Total

Perusahaan

Skor

CV. Surya

88.69

Teknis

Harga

Durasi

Penawaran Per Kontrak Tahun (Rp)

38.69

50

17.616.000.000 3 tahun

80.27

30.3

49.97

17.629.500.000 3 tahun

79.81

29.83

49.98

17.625.600.000 3 tahun

79.70

29.74

49.96

17.632.032.000 3 tahun

ILA

Pratama 2.

Administrasi Penawaran

N

1.

Nama

TIN

No.

PT. Pelita Armada CV.

AD

3.

Sahabat

NG

Sejati

4.

PT. Adi Sarana

PE

Armada Tbk

Hal ini bertentangan dengan Pasal 83 ayat 1 huruf d dan ayat 2huruf c Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :  Pasal 83 ayat 1 huruf d ; Unit Layanan Pengadaan menyatakan pelelangan gagal karena tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran. Halaman 20 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

 Pasal 83 ayat 2 huruf c ; Unit Layanan Pengadaan menyatakan seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran.

ME DA N

 Bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 huruf c dan Pasal 31 ayat 14 huruf c Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.  Pasal 28 ayat 1 huruf c menyebutkan ; Pelelangan Umum dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan karena “tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang”.  Pasal 31 ayat 14 huruf c “bahwa penawaran yang memenuhi syarat adalah

GG I

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Bahwa Panitia Pelelangan mengusulkan penetapan calon pemenang lelang

TIN



dengan Surat No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 kepada Direksi PT. Bank Sumut dengan durasi kontrak selama 3 (tiga) tahun sebagai berikut :

Pemenang urutan I CV. Surya Pratama dengan harga penawaran

N

-

-

ILA

sebesar Rp.17.616.000.000,- per tahun. Pemenang urutan II PT. Pelita Armada dengan harga penawaran

-

AD

sebesar Rp.17.629.500.000,-per tahun. Pemenang urutan III CV. Sahabat Sejati dengan harga penawaran sebesar Rp.17.625.600.000,- per tahun. Pemenang urutan IV PT. Adi Sarana Armada Tbk dengan harga

NG

-

panawaran sebesar Rp.17.632.032.000,-.

PE

Namun sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 Direksi PT. Bank Sumut belum mengambil keputusan sehingga M. JEFFRI SITINDAON, ST (Ketua Panitia Pengadaan) dan RIZALDI (Sekretaris Panitia Pengadaan) memohon kembali keputusan Direksi atas usulan tersebut melalui surat No.026/PPJL/SM-BS/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013.



Bahwa terdakwa Drs. M. Yahya yang saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional dan Kepatuhan PT. Bank Sumut berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 71, tanggal 28 Halaman 21 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Juni 2013 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, menyetujui penetapan pemenang lelang yang diajukan Panitia Pengadaan tertanggal 02 Agustus 2013dengan memberikan disposisi berupa tulisan “ACC” padahal terdakwa Drs. M. Yahya mengetahui bahwa pelelangan seharusnya dinyatakan gagal atau seleksi ulang karena tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan

ME DA N

terutama menyangkut perubahan durasi kontrak dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun karena anggaran yang tersedia adalah untuk pekerjaan selama 1 (satu) tahun saja sedangkan Direksi lain yaitu ZENILHAR selaku Direktur Bisnis dan Syariah PT. Bank Sumut membuat disposisi dengan menuliskan “Sesuai Kep. RUPS saya hanya mengurus syariah”, dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran memberikan disposisi dengan menuliskan “Dear P Anil, menurut pendapat saya persetujuan dari usulan ini

berikut :

GG I

sebaiknya di tandatangan oleh Pak Yahya & P Anil ”, dengan alasan sebagai

1. Proses dari awal melalui Direksi lama pekerjaan

jasa

kendaraan

dinas

ini

adalah

untuk

TIN

2. Pelelangan

Konvensional dan Syariah

3. Saran saya, oleh karena nilai kontrak ini cukup significant Rp.52,8 M (3



N

tahun) sebaiknya dari awal kita libatkan team BPK. Bahwa meskipun belum ada keputusan Direksi atas Usulan Calon

ILA

Pemenang Lelang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan, IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat No.017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 September 2013 menetapkan CV. Surya

AD

Pratama sebagai pemenang pelelangan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas roda empat operasional kantor PT. Bank Sumut,dan atas dasar

NG

tersebut Panitia Pelelangan dengan Surat No.027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 memberitahukan kepada CV. Surya Pratama selaku perusahaan Pemenang Lelang. Bahwa setelah masa sanggah berakhir pada tanggal 27 September 2013

PE



dan tidak ada peserta lelang yang mengajukan sanggahan, maka pada tanggal 30 September 2013 dengan Surat No.032/PP-JL/SM-BS/IX/2013, M. JEFFRI SITINDAON, ST (Ketua Panitia Pengadaan)

danRIZALDI

(Sekretaris Panitia Pengadaan) mengusulkan agar Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) kepada CV. Surya Pratama.




Bahwa terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan danESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran menerbitkan Nota Dinas No.473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013 perihal Penugasan ZULKARNAIN (Pemimpin Bidang Logistik Divisi Umum) sebagai Pelaksana JabatanPemimpin Divisi Umum sekaligus sebagai Pelaksana

ME DA N

Tugas Sementara (PLS) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena IRWAN PULUNGAN selaku Pejabat defenitif menjalani cuti ibadah haji. 

Bahwa sesuai ketentuan pasal 31 angka 26 jo pasal 42 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan

dan

setelah

Pelaksanaan

GG I

Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa Penyedia

Barang/

Jasa

menyerahkan

Surat

Jaminan

sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani dari

pihak bank adalah seluruh Direksi kecuali Direktur Kepatuhan, akan tetapi

TIN

setelah lewat masa 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan, EDIE RIZLIYANTO selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan

N

ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran dengan H. HALTAFIF, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama sebagai Pemenang Pelelangan

ILA

belum menandatangani kontrak pengadaan sewa sebanyak 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 dengan nilai



AD

pekerjaan Rp.17.616.000.000,-. , Bahwa sebelum perjanjian kerja (kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV.

Surya

Pratama

ditandatangani,

tanpa

dasar

yang

dapat

NG

dipertanggungjawabkan ZULKARNAIN selaku Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-

Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang berisi : : Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil)

- Nilai Pekerjaan

: Rp.17.616.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus

PE

- Jenis pekerjaan

enam belas juta rupiah), include PPN

- Masa Pelaksanaan

: 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014Masa pelaksanaan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun


berikutnya

dengan

maksimal

2

(dua)

kali

perpanjangan setelah dilakukan evaluasi oleh para pihak dengan harga yang tetap/sama dengan harga di atas. :

Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja

ME DA N

-Ketentuan Lain (Kontrak) 

No.021/Dir/PPK-Skr/SPj/2013.

Bahwa meskipun kontrak antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama mengenai Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 belum ditandatangani, ZULKARNAIN selaku Pls. Pemimpin Divisi Umum pada tanggal 11 Oktober 2013 melaksanakan Rapat Koordinasi bersama H. HALTAFIF, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama, dihadiri FAHRUDDIN selaku Kepala Bagian Rumah Tangga Divisi Umum,

GG I

membahas teknis pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian kendaraan dinas PT. Bank Sumut penyerahan mobil dari CV. Surya Pratama dan dalam rapat tersebut diputuskan serta disepakati :

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11

TIN



Oktober 2013 dan Surat CV. Surya Pratama tentang Pengajuan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi pengadaan 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut dengan jangka waktu 55 hari kerja atau

Mengingat

tenggang

ILA



N

dapat terpenuhi seluruhnya pada tanggal 10 Januari 2014. waktu

antara

pemenuhan

kendaraan

dengan

berakhirnya masa kontrak (addendum) penyewaan kendaraan dinas Bank Sumut pada tanggal 31 Oktober 2013 serta untuk pemenuhan operasional

AD

bank agar tetap dapat menggunakan kendaraan, maka PT. Bank Sumut dan perusahaan pemenang lelang bersepakat bahwa sebelum berakhirnya kontrak

addendum,

CV.

Surya

Pratama

sudah

harus

NG

masa

menyiapkan/memenuhi minimum + 69 unit kendaraan roda empat untuk menggantikan unit mobil dari beberapa perusahaan lain yang akan berakhir

PE

masa kontraknya tanggal 31 Oktober 2013 dan sisanya tetap menggunakan kendaraan lama selama proses pengadaan kendaraan baru belum selesai.



Teknis pendistribusian dan penyerahan mobil ke unit kantor Bank Sumut sesuai

kesepakatan

kedua

pihak

dilakukan

dengan

langsung

menyerahkannya ke Kantor Pusat Bank Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan dan kemudian bersama-sama menyerahkannya ke Kantor Cabang


dan kantor dibawahnya dengan menandatangani berita acara serah terima barang. 

Kelengkapan mobil dinas sesuai dengan standar yang disyaratkan masingmasing dealer mobil (sesuai type mobil), dan bila CV. Surya Pratama ingin kelengkapan mobil tersebut

tanggungan CV. Surya Pratama. 

maka

biayanya

menjadi

ME DA N

menambahkan

Terkait biaya sewa, PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama sepakat untuk kendaraan baru (tahun 2013) akan berlaku harga sesuai dengan penawaran lelang, sementara untuk kendaraan yang belum diganti (mobil lama) akan menggunakan harga lama sesuai dengan harga pada surat perjanjian No.004/DKU-RT/SP/2013 tanggal 14 Pebruari 2013.

Apabila pihak pertama ingin menambah unit mobil operasional dan type

GG I



kendaraan sama seperti sebelumnya (tidak ada perubahan merk, type), maka pihak kedua segera dapat memenuhinya dengan waktu yang tidak terlalu lama, kemudian pihak pertama membuat surat pemesanan kepada

saat pelelangan. 

TIN

pihak kedua dan harga sewa sama seperti dengan penawaran harga pada

Bahwa kemudian ZULKARNAIN menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK)

N

No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 kepada H. HALTAFIF, MBA sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas

ILA

operasional PT. Bank Sumut . Hal itu bertentangan dengan Pasal 42 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUmLG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

AD

PT. Bank Sumut “bahwa untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak sedangkan Surat

NG

pengadaan barang/jasa dengan jaminan pelaksanaan

Perintah Kerja (SPK) hanya untuk pengadaan dengan nilai Rp. 5.000.000.(lima juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.Rp. 100.000.000.- (seratus juta

PE

rupiah).



Bahwa kemudian H. HALTAFIF, MBA dalam pelaksanaannya tidak dapat / sanggup menyediakan 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut sesuai jangka waktu yang telah disepakati yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2014 atau 55 hari kerja

dansecara keseluruhan baru dapat

dipenuhi padabulan Maret 2014.Hal itu disebabkan karena kendaraan yang dibutuhkan oleh PT. Bank Sumut sesuai Spesifikasi teknis adalah tahun


pembuatan 2013

yang penyediaanya tergantung perjanjian antara CV.

Surya Pratama dengan Lembaga Pembiayaan (leasing) antara lain : PT. Metsui Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah,Toyota Astra Finance, DIPO Finance, Hal ini menunjukkan bahwa CV. Surya Pratama tidak capable/

tidak

mampu

melaksanakan



Bahwa

selanjutnya

H.

tersebut

ME DA N

permodalan.

pekerjaan

HALTAFIF,

MBA

mengajukan

dari

sisi

permintaan

pembayaran kepada PT. Bank Sumut, tanpa didasari kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 antara Pihak PT. Bank Sumut dengan HALTAFIF, SE., MBA dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Oktober 2013 sebanyak 61 unit (mobil tahun pembuatan 2013

GG I

baru) per sewa bulan November 2013, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF, SE.,MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum (telah aktif bertugas sebagai Pemimpin Divisi

TIN

Umum dari cuti naik haji, melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.261.801.819,-.

2. Bulan November 2013 sebanyak 214 unit (101 unit mobil tahun

N

pembuatan 2013 baru dan 113 unit mobil lama) per sewa 01 November

ILA

s/d 30 November 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE.,MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum,

AD

melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.089.728.947,-.

NG

3. Bulan Desember 2013 sebanyak 290 unit (93 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 197 unit mobil lama), per sewa 01 Desember s/d 31 Desember 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31

PE

November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE.,MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.431.790.298,-

4. Bulan Januari 2014 sebanyak 291 unit (20 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 271 unit mobil lama), per sewa 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November


2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE.,MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.434.140.100,-

ME DA N

5. Bulan Pebruari 2014 sebanyak 292 unit (19 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 273 unit mobil lama), per sewa 01 Pebruari 2014 s/d 28 Pebruari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.441.041.545,-.

6. Untuk Per sewa 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014, periode kontrak 01

GG I

November 2012 s/d 31 Agustus 2013 sebanyak 293 kendaraan roda 4 (campur), atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan

TIN

pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.443.778.855,-. 

Bahwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum dan juga selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan sewa kendaraan operasional PT.

N

Bank Sumut Tahun 2013

telah melakukan pembayaran atas sewa

ILA

kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut pada bulan November 2013 s/d Maret 2014 kepada HALTAFIF,SE., MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT. Bank Sumut namun

AD

hanya melaporkan secara lisan kepada terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur

Operasional

dan

Kepatuhan

PT.

Bank

Sumut.Bahwa

kemudianterdakwa Drs. M. Yahya yang waktu itu menjabat sebagai Direktur

NG

Operasional berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 93, tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, memberi persetujuan

atas Surat

PE

Memorandum Nomor : 613/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani IRWAN PULUNGAN, S.Sos perihal permohonan persetujuan Direksi atas pembayaran jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut mulai Bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebesar Rp.7.102.281.564,- kepadaHALTAFIF,SE.,MBA., padahal terdakwa Drs. M. Yahya mengetahui bahwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos sebelumnya telah melakukan pembayaran dan pembayaran yang dilakukan IRWAN Halaman 27 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

PULUNGAN, S.Sos tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT. Bank Sumut. Hal itu bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Direksi Nomor 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010, tanggal 31 Agustus 2010 dan Peraturan Direksi Nomor : 113/DIR/DPP-PC/SK/2006, tanggal 30 Mei 2006 yang mengatur Kepala Devisi Umum hanya mempunyai wewenang melakukan

ME DA N

pembayaran biaya-biaya rutin kantor pusat yang besarnya maksimum Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi, selebihnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi. 

Bahwa pada bulan Maret 2014 dilakukan pemeriksaan umum atas pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 oleh pihak Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan hasil pemeriksaan beberapa proses pengadaan sesuai

dengan

Peraturan

Direksi

GG I

tidak

PT.

Bank

Sumut

Nomor:

003/Dir/DUm-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, dimana salah satu poin temuan tersebut adalah mengenai pekerjaan sewa kendaraan dilaksanakan sebelum kontrak

TIN

kerja sama ditandatangani dan tanda tangan Surat Perintah Kerja dilakukan sebelum tanda tangan kontrak kerja sama. 

Bahwa menindaklanjuti temuan Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa

N

Keuangan (OJK) pada tanggal 04 April 2014 bertempat di Kantor PT. Bank

ILA

Sumut di Jl. Imam Bonjol No.18 Medan, terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran dengan HALTAFIF,

AD

SE.,MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor. 010 / Dir / PPK-Skr / SPj / 2014-No. 032 / SUPRA / SK / IV / 2014 tanggal 04 April 2014 Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas

NG

Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013.



Bahwa Surat Perjanjian Kerja tersebut berlaku surut untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014 dan di dalam

PE

kontrak tersebut disebutkan pembayaran atas sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 294 unit tersebut dibayarkan setiap bulan di awal bulan sebesar Rp.1.468.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).



Bahwa

setelah

Surat

Perjanjian

Kerja

Skr/SPj/2014-No.032/SUPRA/SK/IV/2014

(Kontak)

tanggal

04

No.010/Dir/PPKApril

2014

ditandatangani, HALTAFI,SE., MBA mengajukan permintaan pembayaran Halaman 28 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

kepada PT. Bank Sumut atas sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut bulan April 2014 s/d Oktober 2014 dengan rincian : 1) Per sewa 01 April 2014 s/d 30 April 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun

ME DA N

2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut (menggantikan IRWAN PULUNGAN, S.Sos), dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.446.046.364,-.

2) Per sewa 01 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut

GG I

dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut

No.

Rek.

100.01.04.123516-1

dengan

jumlah

TIN

Rp.1.441.309.091,-.

AC

3) Per sewa 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank dengan

N

persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan

ILA

mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-. 4) Per sewa 01 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014, periode kontrak 01 November

AD

2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut

NG

dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut

No.

Rek.

AC

100.01.04.123516-1

dengan

jumlah

PE

Rp.1.441.309.091,-.

5) Per sewa 01 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di


Bank

Sumut

No.

Rek.

AC

100.01.04.123516-1

dengan

jumlah

Rp.1.441.309.091. 6) Per sewa 01 September 2014 s/d 30 September 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan

ME DA N

roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091.

7) Per sewa 01 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank

GG I

Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank

Sumut

No.



AC

100.01.04.123516-1

dengan

jumlah

TIN

Rp.1.441.309.091.

Rek.

Bahwa meskipun kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014, namun sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tetap berjalan

N

tanpa ada addendum kontrak dan atas sewa kendaraan tersebut tersangka

ILA

HALTAFIF, SE.,MBA mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut, yakni:

1. Per sewa 01 November 2014 s/d 30 November 2014 untuk 205

AD

kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan

NG

pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.1235161 dengan jumlah Rp.1.059.602.727,-.

PE

2. Per sewa 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 127 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank

Sumut

No.

Rek.

AC

100.01.04.123516-1

dengan

jumlah

Rp.509.627.455,-.




Bahwa terdakwa Drs. M. Yahya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Umum, Direktur Operasional dan Kepatuhan maupun sebagai Direktur Operasional merupakan Direksi yang membidangi pengadaan

barang

dan

jasa

dilingkungan

PT.

tugas dan fungsi Bank

Sumut

tidak

melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga Pengadaan Jasa

ME DA N

Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 dapat berjalan sebagaimana dimaksud Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut serta peraturan lainnya yang terkait. 

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. M. Yahya bersama-sama dengan IRWAN PULUNGAN, S.Sos, selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut

GG I

dan Pejabat Pembuat Komitmen, M. JEFRI SITINDAON, ST selaku Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut dan Ketua Panitia Pengadaan, ZULKARNAIN selaku Pelaksana (Pls.) Pejabat Pembuat Komitmen dan H. HALTAFIF, MBA selaku Direktur CV Surya Pratama/Penyedia Jasa telah

TIN

mengakibatkan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah atau keuangan PT. Bank Sumut sebesar Rp. 10.820.655.831,00 (Sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus

Bahwa berdasarkan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan

ILA



N

tiga puluh satu rupiah).

Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran

AD

2013/2014 oleh Tim Audit dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA., CPA, CA., ditemukan kerugian keuangan Rp. 10.820.655.831,00 (sepuluh

NG

milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dari total jumlah pembayaran kepada CV. Surya Pratama sebesar Rp.18.765.312.656,-, (delapan belas milyar tujuh ratus

PE

enam puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:

No.

URAIAN

JUMLAH (Rp)

A. Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2013 s.d 31 Maret 2014)


= Rp

bulan Nopember 2013

1.376.559.113,00

b. Realisasi Pembayaran

= Rp

bulan Desember 2013

1.458.304.933,00

c. Realisasi Pembayaran

= Rp

ME DA N

a. Realisasi Pembayaran

bulan Januari 2014

1.460.698.250,00

d. Realisasi Pembayaran

= Rp

bulan Februari 2014 e.

Realisasi

1.467.727.500,00

Pembayaran

= Rp

bulan Maret 2014

1.470.515,500.00

7.233.805.296.00

GG I

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A)

B. Kerugian Keuangan Negara Negara Pengadaan Sewa Mobil: Pengeluaran Biaya Tidak Perlu (Bulan April

TIN

2014 s.d 31 Oktober 2014)

1. Biaya Perpanjangan STNK, Service Rutin, Sparepart dan Asuransi (Per unit per tahun atau hanya sekali pengenaan).

N

a. Toyota Camry

= Rp = Rp.1.621.232,00/bln

ILA

19.454.795,00: 12 bln

Biaya 7 Bulan =

= Rp. 56.743.120,00

NG

AD

5x1.621.232,00/bln x 7 bln

b. Mitubishi Pajero

= Rp = Rp.1.550.787,00/bln

PE

18.609.440,00: 12 bln Biaya 7 bulan = 12x Rp = Rp. 130.266.108,00

1.550.787,00 c. Toyota Inova 13.255.470,00: 12 bln

= Rp =

Rp.1.104.623,00/ bln

Biaya 7 bulan = 11 x Rp = Rp. 85.055.971,00 1.104.623,00


d. Toyota Rush

= Rp = Rp.966.297,00/bln

11.595.563,00 :12 bln Biaya 7 Bulan = 29

= Rp.196.158.291,00

x966.297,00 = Rp = Rp.803.745,00/bln

ME DA N

e. Toyota Avanza 9.644.941,00 : 12 Bln

Biaya 7 Bulan = 237 =

Rp.

x.803.745,00

1.333.421.955,00

Jumlah Kerugian Keuangan

Rp 1.801.636.445,00

Negara (B.1)

(April 2014 - Okt 2014) : a. April 2014

GG I

2. Biaya Pajak Penghasilan (PPh 2%) Per unit/Bulan

= Rp

TIN

26.778.636,00

b. Mei 2014

ILA

d. Juli 2014

N

c. Juni 2014

AD

e. Agustus 2014

NG

f. September 2014

PE

g. Oktober 2014

= Rp 26.690.909,00 =

Rp

26.690.909,00 = Rp 26.690.909,00 = Rp

26.690.909,00 = Rp 26.690.909,00 = Rp 26.690.909,00


= Rp 186.924.090,00

Negara PPh 2% (B.2)


C. Kerugian Keuangan Negara Pembayaran Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2014 s.d 31 Desember 2014) =

Rp

November 2014

1.059.602.727,00

2. Pembayaran Sewa Bulan

=

Desember 2014

509.627.455,00

ME DA N


Rp

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (C)

1.569.230.182,00

JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA 2013/2014 10.820.655.831,00

GG I

(A+B+C)

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

TIN

Korupsiyang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

N

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. M.YAHYA berdasarkan Akta Penegasan Rapat

ILA

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 05, tanggal 10 November 2008 dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, SH, diangkat sebagai Direktur Umum PT. Bank Sumut, terhitung mulai 17 Juni 2008 sampai

AD

dengan 16 Juni 2012, kemudian berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 71, tanggal 28 Juni 2013 dibuat oleh

NG

Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, diangkat sebagai Direktur Operasional dan Kepatuhan, kemudian berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 93, tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat oleh

PE

Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, diangkat sebagai Direktur Operasional PT. Bank Sumut, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bersama-sama dengan terdakwa

M.

JEFRI

SITINDAON,ST,

MM

selaku

Ketua

Panitia

PengadaanberdasarkanNota Dinas No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan sebagai Panitia Pengadaan barang dan Jasa Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh ZENILHAR (Direktur Bisnis dan Syariah), IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum PT.Bank Sumut dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ZULKARNAIN selaku Pelaksana Halaman 34 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

(Pls.) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan H. HALTAFIF, MBAselaku Direktur CV Surya Pratama/Penyedia Jasa (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor

ME DA N

Pusat PT.Bank Sumut Jalan Imam Bonjol 18 Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan

atau

turut serta melakukan

perbuatan, dengan tujuan

GG I

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

atau

perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

TIN



disingkat PT.Bank Sumut berkedudukan di Medan, Anggaran Dasarnya diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999,

N

Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4042. Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan Akta Nomor 31 tanggal

ILA

15 Desember 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Marwansyah Nasution, SH, pengganti sementara Notaris Alina Hanum,SH , Notaris di Medan serta

AD

telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :C-8765 HT.01.04, tanggal 17 April 2000. Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan

NG

perubahan tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 sesuai akta Nomor 71 yang dibuat oleh Notaris Risma Rahmi Arifah, SH disahkan MENKUMHAM RI pada

tanggal

15

Agustus

2013

dengan

Keputusan

Nomor

:

PE

AHU/AHA.01.10/33141 dan berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal tanggal 19 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifah tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut dan disahkan MENKUMHAM RI pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan Nomor: AHU/AHA.01.10/44434, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bank Sumut.




Bahwa sesuai Anggaran Dasar PT Bank Sumut tersebut diatas pemegang saham PT. Bank Sumut adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (PEMPROPSU) dan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB)/Kota (PEMKO) yang ada di Sumatera Utara yang setoran modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jasa Giro serta Pajak Bumi dan



ME DA N

Bangunan (PBB).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), (4) Peraturan Direksi Nomor : 006/ Dir/ DKMR-CQA/PBS/2010, tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut diatur Bidang Tugas Direksi Bidang Umum, sebagai berikut : Ayat

1 : Pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

GG I

(RKAT).

Ayat 4 : Bahwa Direksi harus merumuskan ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa yang berorientasi pada efektifitas dan efisiensi peraturan

yang

TIN

sesuai

berlaku.

Ketentuan

tersebut

harus

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. 

Bahwa pada tahun 2012 ketika terdakwa Drs. M. Yahya menjabat sebagai

N

Direktur Umum PT. Bank Sumut berdasarkan Akta Penegasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 05, tanggal 10

ILA

November 2008 dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, SH., Divisi Umum PT. Bank Sumut yang secara organisatoris berada dibawah Bidang umum (Direktur Umum) merencanakan anggaran Kegiatan Pengadaan Jasa

AD

Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 lalu mengusulkan kepada Direksi PT. Bank Sumut untuk ditetapkan dalam

NG

Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sumut. 

Bahwa rencana anggaran Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut kemudian disetujui dan disahkan tanggal 29

PE

Nopember 2012 menjadi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. M. Yahya dan Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan Syariah serta

Komisaris PT. Bank Sumut yakni : Djaili

Azwar (Komisaris Utama), Rizal Fahlevi Hasibuan (Komisaris) Brata Kesuma (Komisaris) sebesar Rp.21.009.233.000,- (dua puluh satu milyar sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang peruntukannya membiayai sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut selama 1 (satu) tahun.


Rencana Bisnis Bank (RBB) tersebut kemudian menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RAKT) PT. Bank Sumut tahun 2013. 

Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 7 ayat 4 Peraturan Direksi Nomor : 006/DirDKMR-CQA/PBS/2010, Direksi PT. Bank Sumut yang saat itu dijabat

Direktur Umum serta

ME DA N

Gus Irawan selaku Direktur Utama dan terdakwa Drs. M. Yahya selaku disetujui Djaili Anwar selaku Komisaris Utamatelah

menetapkan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUmLG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013. 

Bahwa

sebelum

proses

pelelangan

pengadaan

kendaraan

dinas

GG I

operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 dilaksanakan terlebih dahulu IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum membuat dan menandatangani memorandum Nomor: 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16

TIN

April 2013 yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sumut perihal Usulan Taksasi Biaya Sewa Mobil Dinas PT. Bank Sumut yang berisi antara lain : 1. Terkait

biaya

sewa

kendaraan

dinas

operasional

di

Kantor

Pusat/Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT sesuai dengan jenis/type dan

N

tahun, Divisi Umum mentaksasi harga sewa per unit, per bulan, include

ILA

PPN yaitu sebagai berikut : - Toyota Camry 2.5 V 2013 per bulan @Rp 19.200.000,-

AD

- Mitsubishi Pajero Sport 2013 per bulan @Rp 10.900.000,- Toyota Inova E M/T bensin 2013/ bulan @Rp 7.000.000,-

NG

- Toyota Rush G M/T bensin 2013/ bulan @Rp 6.100.000,- Toyota New Avanza E M/T 2013/ bulan @Rp 6.100.000,-

PE

Dibandingkan dengan harga kontrak sewa kendaraan dinas pada tahun 2011 s/d 2012, maka pada tahun 2013 taksasi biaya terdapat kenaikan rata-rata ± 10%.

2. Taksasi biaya di atas sudah termasuk memperhitungkan biaya-biaya meliputi : - PPn 10% dan PPh. - Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan.


- Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan. - Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK. - Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL).

operasional

yang

akan

ME DA N

3. Total taksasi biaya kontrak 1 (satu) tahun penyewaan kendaraan dinas digunakan

di

Kantor

Pusat/Kantor

Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT wilayah kerja Sumut, include PPn sebesar Rp 17.713.200.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

No.

Unit Kantor

Satuan

Biaya Per

Total Biaya

Mobil

Bulan Rp.

Per Tahun Rp.

GG I

Pengguna

Jlh.

1

Kantor Pusat

Unit

41

337.700.000

4.052.400.000

2

Cabang Utama

Unit

27

123.900.000

1.486.800.000

Unit

14

61.600.000

739.200.000

Unit

10

44.800.000

537.600.000

Unit

9

40.600.000

487.200.000

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Cabang Kabanjahe

Unit

7

31.300.000

375.600.000

Cabang Kisaran

Unit

12

52.300.000

627.600.000

Unit

6

28.000.000

336.000.000

3


4

Cabang Pematang

N

Siantar

Cabang Padang

ILA

5

TIN

Medan

Sidempuan

7

NG

8

Cabang Balige

AD

6

9

Cabang Gunung Sitoli Cabang Sidikalang

Unit

7

31.300.000

375.600.000

11

Cabang Sibolga

Unit

6

27.100.000

325.200.000

12

Cabang Tebing

Unit

6

27.100.000

325.200.000

PE

10

Tinggi 13

Cabang Binjai

Unit

7

31.300.000

375.600.000

14

Cabang Tarutung

Unit

5

22.900.000

274.800.000


15

Cabang Tanjung

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Unit

8

35.500.000

426.000.000

Unit

10

44.800.000

537.600.000

6

27.100.000

325.200.000

9

39.700.000

476.400.000

13

56.500.000

678.000.000

Balai 16

Cabang

17

Cabang Lubuk Pakam

18

Cabang Stabat

Unit

19

Cabang Iskandar

Unit

Muda 20

Cabang Medan

Unit

21

GG I

Sukaramai Cabang Dolok Sanggul Cabang Sei Rampah 23

Cabang Teluk

N

Dalam

Unit

3

14.500.000

174.000.000

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Unit

3

14.500.000

174.000.000

Unit

4

18.700.000

224.400.000

TIN

22

ME DA N

Panyabungan

Cabang Pangururan

25

Cabang Tembung

Unit

5

22.900.000

274.800.000

26

Cabang Kampung

Unit

9

39.700.000

476.400.000

Unit

7

31.300.000

375.600.000

ILA

24

27

AD

Lalang

Cabang Simpang

NG

Kuala

PE

28

29

Cabang Pematang

Unit

6

27.100.000

325.200.000

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Unit

16

69.100.000

829.200.000

Unit

4

18.700.000

224.400.000

Raya Cabang Gunung Tua Cabang Syariah Medan

31

Cab. Sy. P.


Sidempuan 32

Cab. Sy. T. Tinggi

Unit

6

27.100.000

325.200.000

33

Cabang Syariah

Unit

3

14.500.000

174.000.000

Unit

5

22.900.000

274.800.000

34

Cab. Sy. P. Siantar Total kendaraan

294

yang digunakan Bank Sumut



Bahwa

Usulan

ME DA N

Sibolga

Taksasi

biaya

17.713.200.000

Pengadaan

Sewa

Kendaraan

Dinas

GG I

Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 tersebut disusun tanpa melalui survey harga sewa kendaraan dan hanya berpedoman pada kontrak sewa mobil sebelumnya yang dilaksanakan melalui proses penunjukan langsung atau yang sedang berjalan dengan penambahan perkiraan asumsi kenaikan

TIN

inflasi sebesar 10% dan data-data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh HALTAFIF,SE.,MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama melalui Surat Nomor: 155/IV/SUPRA-Mkt/2013, tanggal 5 April 2013 yang



N

kemudian ditetapkan sebagai Pemenang Lelang. Bahwa data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh

ILA

HALTAFIF,SE,MBA dalam Surat Nomor: 155/IV/SUPRA-Mkt/2013, tanggal 5 April 2013, sebagai berikut : Tahun

Harga Sewa

Toyota All New Camry 3.5 Q

2013

Rp. 25.800.000.-

Toyota All New Camry 2.5 V

2013

Rp. 19.200.000.-

NG

1

Nama Barang/ Jasa Sewa

AD

No

Toyota Fortuner G A/T Bensin

2013

Rp. 11.000.000.-

4

Mitsubishi Pajero Sport GLS

2013

Rp. 10.900.000.-

5

Daihatsu Terios TX

2013

Rp. 6.000.000.-

6

Isuzu Panther Smart LM

2013

Rp. 6.600.000.-

7

Toyota Avanza G M/T All New

2013

Rp.4.600.000.-

8

Toyota Avanza E M/T All New

2013

Rp.4.200.000.-

9

Toyota Innova G M/T Bensin

2013

Rp.7.500.000.-

PE

3


10



Toyota Innova E M/T Bensin

2013

Rp.7.000.000.-

Bahwa kemudian terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum menyetujui Usulan Taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank tahun 2013 tersebut penyusunannya

tidak

dipertanggungjawabkan. 

didasarkan

data-data

ME DA N

meskipun

yang

dapat

Bahwa terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum telahmengeluarkan Nota Dinas No.039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun susunan sebagai berikut :

2013, dengan

1) M. Jeffri Sitindaon, ST, MM (Asisten III Divisi Umum) selaku Ketua Panitia

GG I

Pengadaan

2) Rizaldi (Asisten IV Divisi Umum) selaku Sekretaris Panitia Pengadaan

TIN

3) Asrizal Hadi Lubis (Asisten IV DSDM) selaku Anggota 4) Jimmy M. Rambe (Asisten IV DTIA) selaku Anggota 5) Ismail (Asisten V Divisi Umum) selaku Anggota. ▪

Bahwa Tugas, Pokok dan fungsi serta kewenangan terdakwa Drs. M. Yahya

N

sebagai Direktur Umum adalah sebagai berikut :

ILA

1) Pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

AD

2) Pengadaan barang dan jasa yang telah tercantum dalam RKAT yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, tidak perlu diajukan lagi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

NG

3) Apabila terjadi peningkatan harga yang menyebabkan terlampauinya budget per mata anggaran lebih besar dari 10% (sepuluh per seratus),

PE

maka Direksi herus mengambil kebijaksanaan mengurangi volume pengadaan,

atau

pengadaannya,

dan

mengalihkan kebijaksanaan

anggarannya, yang

diambil

atau

menunda

tersebut

harus

dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

4) Direksi harus merumuskan ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa yang berorientasi pada efektifitas dan efisiensi sesuai peraturan yang belaku. Ketentuan tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Halaman 41 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

5) Direksi harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, dalam hal : a. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang tidak tercantum dalam anggaran.

ME DA N

b. Merealisasi mata anggaran yang melampaui 10 % (sepuluh per seratus) dari budget.

6) Direksi berkewajiban melakukan pemeliharaan dan perawatan atas seluruh harta kekayaan (aktiva tetap) Bank secara baik. 

Bahwa untuk melaksanakan tugas pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT> Bank Sumut tersebut lalu pada tanggal 20 Mei 2013 M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat dan

GG I

menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 20 Mei 2013 ,sebagai berikut :

Unit Kantor Pengguna Kantor Pusat

2

Cabang Utama

ILA

Medan

3

Jlh. Mobil

Biaya Per

Total Biaya Per

Bulan Rp.

Tahun Rp.

Unit

41

337.700.000

4.052.400.000

Unit

27

123.900.000

1.486.800.000

Unit

14

61.600.000

739.200.000

Unit

10

44.800.000

537.600.000

Unit

9

40.600.000

487.200.000

N

1

Satuan

TIN

No.

Cabang Rantau

4

AD

Prapat

Cabang

NG

Pematang Siantar

5

Cabang Padang

PE

Sidempuan

6

Cabang Balige

Unit

5

22.900.000

274.800.000

7

Cabang

Unit

7

31.300.000

375.600.000

Kabanjahe

8

Cabang Kisaran

Unit

12

52.300.000

627.600.000

9

Cabang Gunung

Unit

6

28.000.000

336.000.000

Sitoli Halaman 42 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

10

Cabang

Unit

7

31.300.000

375.600.000

Sidikalang Cabang Sibolga

Unit

6

27.100.000

325.200.000

12

Cabang Tebing

Unit

6

27.100.000

325.200.000

Tinggi 13

Cabang Binjai

Unit

7

14

Cabang Tarutung

Unit

5

15

Cabang Tanjung

Unit

5

31.300.000

375.600.000

22.900.000

274.800.000

22.900.000

274.800.000

Unit

8

35.500.000

426.000.000

10

44.800.000

537.600.000

Balai 16

Cabang

Cabang Lubuk

Unit

GG I

Panyabungan 17

6

27.100.000

325.200.000

Unit

9

39.700.000

476.400.000

Unit

13

56.500.000

678.000.000

Unit

3

14.500.000

174.000.000

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Unit

3

14.500.000

174.000.000

Unit

4

18.700.000

224.400.000

Unit

Cabang Stabat

19

Cabang Iskandar Muda Cabang Medan

N

20

ILA

Sukaramai 21

TIN

Pakam 18

Cabang Dolok

ME DA N

11

Sanggul

Cabang Sei

AD

22

Rampah

Cabang Teluk

NG

23

Dalam

PE

24

Cabang Pangururan

25

Cabang Tembung

Unit

5

22.900.000

274.800.000

26

Cabang Kampung

Unit

9

39.700.000

476.400.000

Unit

7

31.300.000

375.600.000

Lalang 27



28

Cabang

Unit

6

27.100.000

325.200.000

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Unit

16

69.100.000

829.200.000

Unit

4

18.700.000

224.400.000

27.100.000

325.200.000

14.500.000

174.000.000

22.900.000

274.800.000

Pematang Raya 29

Cabang Gunung

30

Cabang Syariah Medan

31


32

Cab. Sy. T. Tinggi

Unit

6

33

Cabang Syariah

Unit

3

34

Cab. Sy. P.

Unit

Siantar

yang digunakan

294

17.713.200.000

N

Bank Sumut

5

TIN

Total kendaraan

GG I

Sibolga

ME DA N

Tua

ILA

Harga Perkiraan Sendiri (HPS )tersebut telah memperhitungkan : PPn 10% dan PPh 2%.

-

Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan.

-

Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku

AD

-

cadang kendaraan. Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK.

NG

-

Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL).



Bahwa terdakwa Drs. M. Yahya menyetujui dan mengesahkan Harga

PE

Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat Panitia Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 perihal Pengajuan Jadwal Pelelangan dan HPS yang ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan meskipun penyusunan HPS tersebut

tidak

dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi semata-mata mengacu pada usulan taksasi Halaman 44 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang tercantum dalam memorandum Nomor: 931/DUM-RT/MM/2013 tanggal 16 April 2013 yang sebelumnya dibuat dan disusun M. JEFFRI SITINDAON,ST, MT selaku Tim Teknis pada Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut. Bahwa meskipun pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan PT.

ME DA N



Bank Sumut didasarkan pada Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan

Barang/Jasa

di

Lingkungan

PT.

Bank

Sumut,

namun

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf b jo Pasal 129 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010, tanggal 06 Agustus 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa ruang lingkup Perpres 54 tahun 2010 juga mencakup pengadaan barang dan jasa untuk investasi dilingkungan Badan Usaha Milik

GG I

Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Direksi yang dibuat PT. Bank Sumut tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan Perpres yang dimaksud. Dengan demikianproses

TIN

perhitungan, pembuatan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 20 Mei 2013 oleh Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 telah bertentangan dengan Pasal

N

66 ayat 7 dan 8 Perpres 54 tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur ; bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

ILA

(HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan

AD

mempertimbangkan informasi yang meliputi :  Pasal 66 ayat 7 : 

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat

NG

Statistik (BPS).



Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait

PE

dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



daftar biaya/ tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.



biaya kontrak sebelumnya atau sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya.



inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/ atau kurs tengah Bank Indonesia. Halaman 45 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN



hasil perbandingan dengan kontrak yang sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.



perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate). norma indeks; dan atau



informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

ME DA N



 Pasal 66 ayat 8 :

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar. 

Bahwa mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut adalah mobil baru dengan



GG I

tahun pembuatan 2013, sehingga biaya-biaya :

Pengurusan STNK merupakan tanggung jawab Dealer/ Showroom dan biaya tersebut include dalam harga jual kendaraan yang disebut Bea balik nama terdiri dari biaya balik nama (BBN), Pajak Kendaraan Bermotor(PKB),

TIN

Sumbangan Wajib Kecelakaaan Jalan Raya (SWKJR), Administrasi Tanda Nomor Kendaaan Bermotor (TNKB), Plat TNKB, Pengurusan BKPB. Sedangkan

terkait

biaya

perpanjangan

STNK

tidak

dimungkinkan

N

diperhitungkan mengingat pengadaan jasa sewa kendaran operasional tersebut hanya untuk hanya 1 (satu) tahun sehingga keseluruhan kendaraan



ILA

yang dibutuhkan belum saatnya memperpanjang STNK. Biaya service berkala diberikan secara gratis oleh Dealer/ Showroom

AD

kepada konsumen sampai dengan 50.000 km atau 3 (tiga) tahun mana yang lebih dahulu tercapai. 

Biaya Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sepenuhnya merupakan

NG

tanggung jawab wajib pajak yang dalam hal ini rekanan.



Biaya asuransi all risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga sepenuhnya

PE

merupakan tanggung jawab penyedia jasa sewa kendaraan/ rekanan dan apabila pembelian kendaraan melalui lembaga pembiayaan (leasing) /kredit maka diharuskan masuk asuransi yang biayanya dibebankan kepada Nasabah/ konsumen.



Bahwa HPS yang dibuat Panitia Pengadaan dan disetujui oleh terdakwa Drs. M. Yahya memperhitungkan biaya-biaya tak terduga atau biaya yang tidak perlu diperhitungkan antara lain ; biaya perpanjangan STNK, service rutin, sparepart dan asuransi serta biaya Pajak Penghasilan (PPh 2%) yang Halaman 46 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Sewa Mobil/ Rekanan. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, antara



ME DA N

lain : Pasal 16 ayat 6 huruf c ‘’bahwa HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya lain termasuk pajak penghasilan perusahaan’’. 

Pasal 4 angka 5 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan PT. Bank Sumut dengan “mengupayakan harga yang wajar dan paling menguntungkan bagi bank”.



Pasal 5 angka 6 Tentang Etika Pengadaan Barang dan Jasa yakni

GG I

“menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang/ jasa”. 

Bahwa Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun anggaran 2013/2014 dengan Surat Nomor : 002/PP-

TIN

JL/SM-BS/V/2013, tanggal 31 Mei 2013, mengumumkan pelelangan umum dengan sistem prakualifikasi yang memuat antara lain : Jenis Pekerjaan

: Pengadaan

N

-

Sumber Dana

-

Lokasi Pekerjaan

Sewa

Kendaraan

Dinas

Operasional PT. Bank Sumut

: PT. Bank Sumut Tahun 2013/2014

ILA

-

Jasa

: PT. Bank Sumut Wilayah Kerja Sumatera

-

Nilai Pekerjaan : 1 (satu) tahun sebesar Rp.17.713.200.000,Kualifikasi

: Non Kecil

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

NG



AD

Utara

Prakualifikasi No.004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, ada 6

PE

(enam) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi yaitu : 1. PT. Pelita Armada 2. CV. Surya Pratama 3. PT. Adi Sarana Armada Tbk 4. PT. Agung Concern


5. CV. Sahabat Sejati 6. CV. Halindo Utama. Selanjutnyaberdasarkan Berita Acara Pengembalian/Memasukkan Dokumen Prakualifikasi No.005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013

ada 4

prakualifikasi yaitu : 1. CV. Surya Pratama 2. PT. Adi Sarana Armada Tbk 3. CV. Sahabat Sejati 4. PT. Pelita Armada

Bahwa persyaratan utama dalam dokumen prakualfikasi CV. Surya Pratama

GG I



ME DA N

(empat) perusahaan yang mengembalikan / memasukkan dokumen

berupa Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor : 1608/1560/1.1/1905/03/2013, tanggal 25 Maret 2013 tercantum kekayaan bersih CV. Surya Pratama

TIN

hanya sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) yang berlaku

tanggal 1 Januari 2012

N

sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Kemampuan Dasar perusahaan sebesar Rp. 12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah)

ILA

dengan kualifikasi B. Dibandingkan dengan nilai pengadaan sesuai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 17.713.200.000.- (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga melebihi

AD

kemampuan dasar perusahaan. Selain itu terlampir Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba CV. Surya Pratama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012

NG

sebesar Rp.30.727.810.611.- (tiga puluh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus sebelas rupiah)

namun

penghasilan kena pajak CV. Surya Pratama tahun 2012 berdasarkan Surat

PE

Keterangan Fiskal Nomor : SKF-Non Bursa-00028/WPJ.01/KP.0703/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Medan hanya sebesar 1.543.087.000.00. Dengan demikian terdapat ketidakwajaran dokumen-dokumen yang dilampirkan H.HALTAFIF,SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama

dalam Dokumen Prakualifikasi yang menjadi syarat

administrasi yang ditetapkan Panitia Pengadaan.




Bahwa sesuai Pasal 4 Tata Cara Evaluasi Kelulusan dalam Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang ditandatangani M. JEFFRI SITINDAON, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan dan RIZALDI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan bahwa peserta kualifikasi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan

ME DA N

utama dan memiliki skor terbobot tertinggi 7 (tujuh) besar diatas rata-rata terhadap seluruh aspek penilaian yaitu : managemen, legal, keuangan, pengalaman pekerjaan, perlengkapan dan peralatan dan dokumen yang dilampirkan adalah dokumen yang benar melalui Surat Pernyataan Kebenaran dokumen yang ditandatangani pimpinan perusahaan. Sedangkan didalam Pasal 5 Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 mengatur sanksi yaitu bahwa

GG I

berkas Dokumen Peserta Prakualifikasi tidak dievaluasi apabila berkas dokumen peserta nyata-nyata tidak benar / palsu sesuai pernyataan kebenaran dokumen. 

Bahwa meskipun data-data yang disampaika HALTAFIF,SE.,MBA selaku

TIN

Direktur CV. Surya Pratama dalam dokumen prakualifikasi antara satu dengan yang lain tidak bersesuaian, namun M. JEFFRI SITINDAON, ST tetap melakukan evaluasi dan menyatakan CV. Surya Pratama lulus dengan

N

urutan pertama/ tertinggi sesuai Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan Terseleksi No.007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013,

ILA

sebagai berikut :

1. CV. Surya Pratama, total skor 90,40

AD

2. PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35 3. CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80

NG

4. PT. Pelita Armada, total skor 63,00.



Bahwa dari uraian tersebut jelas Panitia Pengadaan tidak melakukan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa secara baik dan

PE

benar sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan dan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jo Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 3 jo Pasal 5 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUmLG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.




Bahwa kemudian terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum menyetujui usulan penetapan dan pengesahan rekanan terseleksi yang diajukan M. Jefri Sitindaon, ST (Ketua Panitia Pengadaan) dan Rizaldi (Sekretaris Panitia Pengadaan) melalui Surat No.008/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan surat No.010/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan

ME DA N

setelah mendapat persetujuan kemudian Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut tanggal 01 Juli 2013 menerbitkan Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi No.011/PPJL/SM-BS/VII/2013 yang memuat perusahaan / rekanan lulus prakualifikasi yaitu :

1.CV. Surya Pratama, total skor 90,40

GG I

2. PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35 3. CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80 4. PT. Pelita Armada, total skor 63,00,

Bahwa sesuai Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pascakualifikasi

TIN



No.020/PP-JL/SM-BS/VII/2013

tanggal

11

Juli

2013

perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi mendaftar dan mengambil dokumen pascakualifikasi, yaitu :

N

1. PT. Adi Sarana Armada Tbk

ILA

2. CV. Surya Pratama 3. PT. Pelita Armada



AD

4. CV. Sahabat Sejati Bahwa selanjutnya M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT selaku Ketua Panitia Pelelangan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) sesuai

NG

dengan Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 021/PP-JL/SMBS/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013,

yang dihadiri keempat calon peserta

PE

lelang yaitu CV. Surya Pratama, CV. Sahabat Sejati, PT. Adi Sarana Armada Tbk, dan PT. Pelita Armada. Dalam aanwijzing tersebut M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT

menjelaskan isi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat

(RKS) serta Bill of Quantity (BQ) termasuk masa perjanjian (kontrak) sewa mobil hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Menanggapi masa sewa yang hanya 1 (satu) tahun semua perusahaan peserta lelang menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dan meminta agar masa sewa kontrak mobil diperpanjang minimum untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun Halaman 50 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

dengan alasan mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut seluruhnya produksi baru tahun 2013 dan bila keempat peserta menawarkan kontrak 1 (satu) tahun maka harga penawaran seluruhnya pasti akan melebihi nilai HPS yang dibuat panitia pengadaan. Menanggapi hal itu M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT menyampaikan apabila calon penyedia jasa menghendaki kontrak sewa

ME DA N

kendaraan melebihi setahun, maka dapat mengajukannya dalam Surat Penawaran. 

Bahwa perubahan jangka waktu kontrak dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun merupakan perubahan yang sangat penting dan mendasar karena anggaran yang tersedia adalah untuk pengadaan jasa sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut untuk masa sewa 1 (satu) tahun. Disamping menyangkut ketersediaan anggaran,

jangka waktu 1 (satu) tahun

GG I

merupakan tenggang waktu masa sewa yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan baik dokumen Prakualifikasi, Bill of Quantity, Pasca Kualifiaksi, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan dan telah disetujui Direksi PT.

TIN

Bank Sumut . Dengan demikian M. JEFRI SITINDAON, ST, MT telah melampaui wewenang dan melanggar ketentuan pasal 31 angka 11 huruf f Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011,

N

tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut yakni “Apabila dalam Berita Acara Penjelasan

ILA

terdapat hal-hal/ ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan harus

AD

menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang yang ditandatangani oleh Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen lelang serta disampaikan sebelum

NG

tanggal pemasukan penawaran yang ditetapkan dalam dokumen lelang”. Disamping itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor : 006/ Dir/ DKMR-CQA/PBS/2010, Tentang Tata Tertib dan Tata Cara bahwa “ Pengadaan

PE

Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut

barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)”.



Bahwa tanpa addendum Dokumen Pengadaan ; CV. Surya Pratama, CV. Sahabat Sejati, dan PT. Pelita Armada memasukkan penawaran untuk pekerjaan selama 3 (tiga) tahun, sedangkan PT. Adi Sarana Armada Tbk tetap mengajukan penawaran pekerjaan untuk 1 (satu) tahun namun secara


lisan PT. Adi Sarana Armada Tbk menyampaikan kepada M. JEFFRI SITINDAON , ST, MT hanya sanggup melaksanaan pekerjaan tersebut untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Selanjutnya M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT membuat catatan (memo) tulisan tangan di masing-masing lembar pertama dokumen penawaran keempat calon peserta lelang dengan tulisan

ME DA N

berbunyi “setelah dikonfirmasi/klarifikasi, harga penawaran yg diajukan utk 1 tahun, namun kontrak atau perjanjian pihak pertama & pihak kedua dilakukan min 3 thn”. 

Bahwa peserta lelang yang memasukkan Dokumen Administrasi & Teknis serta Penawaran sesuai Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis serta Penawaran No.022/PP-JL/SMBS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, adalah :

GG I

1. CV. Surya Pratama, sesuai Surat Penawaran No. 208/SUPRAMKT/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.616.000.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum,

yang berlaku). 2.

TIN

asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak

CV. Sahabat Sejati, sesuai Surat Penawaran No.06/SK-SS/VII/2013 tanggal

19

Juli

2013

dengan

harga

penawaran

sebesar

N

Rp.17.625.600.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum,

ILA

asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku).

3. PT. Pelita Armada, sesuai Surat Penawaran No.103/PA/VII/2013 tanggal

AD

19 Juli 2013 dengan harga penawaran

sebesar Rp.17.629.500.000,-

(termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan

NG

berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku).

4.

PT.

Adi

Sarana

Armada

PE

No.329/MKT/ASSA-MDN/13



penawaran

sebesar

Tbk,

tanggal

17

sesuai Juli

Rp.17.632.032.000,-

Surat 2013

Penawaran

dengan

(termasuk

harga

pengadaan

kendaraan, biaya umum, aksesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku).

Bahwa Panitia Pengadaan seharusnya menyatakan Pelelangan Ulang atau seleksi gagal karena Penawaran yang diajukan peserta lelang tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan SyaratSyarat (RKS) sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 Pedoman Pasca


Kualifikasi

Pekerjaan

Pengadaan

Sewa

Kendaraan

Dinas

Roda-4

Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang dibuat Panitia Pengadaan namun

M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT tetap melanjutkan

proses evaluasi administrasi, teknis dan penawaran seorang diri tanpa melibatkan anggota Panitia Lelang yang lain, dan hasil evaluasi tersebut

ME DA N

kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 dengan urutan sebagai berikut :

No.

Nama

Total

Perusahaan

Skor

Administrasi Penawaran Teknis

Harga

Durasi

Penawaran Per

Kontrak

1.

CV. Surya

88.69

38.69

50

17.616.000.000

3 tahun

80.27

30.3

49.97

17.629.500.000

3 tahun

Pratama PT. Pelita

3.

TIN

Armada CV. Sahabat Sejati PT. Adi

29.83

49.98

17.625.600.000

3 tahun

29.74

49.96

17.632.032.000

3 tahun

79.70

ILA

4.

79.81

N

2.

GG I

Tahun (Rp)

Sarana

AD

Armada Tbk

Hal ini bertentangan denganPasal 83 ayat 1 huruf d dan ayat 2 huruf c Perpres

NG

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu :  Pasal 83 ayat 1 huruf d ; Unit Layanan Pengadaan menyatakan pelelangan

PE

gagal karena tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.

 Pasal 83 ayat 2 huruf c ; Unit Layanan Pengadaan menyatakan seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran. Bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 huruf c dan Pasal 31 ayat 14 huruf c Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.


 Pasal 28 ayat 1 huruf c menyebutkan ; Pelelangan Umum dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan karena “tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang”.  Pasal 31 ayat 14 huruf c “bahwa penawaran yang memenuhi syarat adalah

ME DA N

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang / Jasa tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. 

Bahwa Panitia Pelelangan mengusulkan penetapan calon pemenang lelang dengan Surat No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 kepada Direksi PT. Bank Sumut

dengan durasi kontrak selama 3 (tiga) tahun

sebagai berikut :

Pemenang urutan I CV. Surya Pratama dengan harga penawaran

GG I

-

sebesar Rp.17.616.000.000,- per tahun. -

Pemenang urutan II PT. Pelita Armada dengan harga penawaran

-

TIN

sebesar Rp.17.629.500.000,-per tahun.

Pemenang urutan III CV. Sahabat Sejati dengan harga penawaran sebesar Rp.17.625.600.000,- per tahun.

-

Pemenang urutan IV PT. Adi Sarana Armada Tbk dengan harga

N

panawaran sebesar Rp.17.632.032.000,-

ILA

namun sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 Direksi PT. Bank Sumut belum mengambil keputusan sehingga M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT (Ketua Panitia Pengadaan) dan RIZALDI (Sekretaris Panitia Pengadaan) memohon kembali

AD

keputusan Direksi atas usulan tersebut melalui surat No. 026/PP-JL/SMBS/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013. Bahwa terdakwa Drs. M. Yahyayang saat itu menjabat sebagai Direktur

NG



Operasional dan Kepatuhan PT. Bank Sumut berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 71, tanggal 28

PE

Juni 2013 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, menyetujui penetapan pemenang lelang yang diajukan Panitia Pengadaan tertanggal 02 Agustus 2013 dengan memberikan disposisi berupa tulisan “ACC” padahal terdakwa Drs. M. Yahya mengetahui bahwa pelelangan seharusnya dinyatakan gagal atau seleksi ulangkarena tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan terutama menyangkut perubahan durasi kontrak dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun karena anggaran yang tersedia adalah untuk pekerjaan


selama 1 (satu) tahun saja sedangkan Direksi lain yaitu ZENILHAR selaku Direktur Bisnis dan Syariah PT. Bank Sumut membuat disposisi dengan menuliskan “Sesuai Kep. RUPS saya hanya mengurus syariah”, dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran memberikan disposisi dengan menuliskan “ Dear P Anil, menurut pendapat saya persetujuan dari usulan ini

berikut :

ME DA N

sebaiknya di tandatangan oleh Pak Yahya & P Anil ”, dengan alasan sebagai

1. Proses dari awal melalui Direksi lama. 2. Pelelangan

pekerjaan

jasa

kendaraan

Konvensional danSyariah.

dinas

ini

adalah

untuk

3. Saran saya, oleh karena nilai kontrak ini cukup significant Rp.52,8 M (3



GG I

tahun) sebaiknya dari awal kita libatkan team BPK. Bahwa meskipun belum ada keputusan Direksi

atas Usulan Calon

Pemenang Lelang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan, IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat

TIN

No.017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 September 2013 menetapkan CV. Surya Pratama sebagai pemenang pelelangan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas roda empat operasional kantor PT. Bank Sumut, dan atas dasar

N

tersebut Panitia Pelelangan dengan Surat No. 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 memberitahukan kepada CV. Surya Pratama



ILA

selaku perusahaan Pemenang Lelang. Bahwa setelah masa sanggah berakhir pada tanggal 27 September 2013

AD

dan tidak ada peserta lelang yang mengajukan sanggahan, maka pada tanggal 30 September 2013 dengan Surat No. 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013, M. JEFFRI SITINDAON, ST (Ketua Panitia Pengadaan)

NG

(Sekretaris Panitia Pengadaan) mengusulkan agar

dan RIZALDI

Pejabat Pembuat

Komitmen dapat menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) kepada CV. Surya Pratama. Bahwa terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan

PE



dan

ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran menerbitkan

Nota Dinas No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013 perihal Penugasan ZULKARNAIN (Pemimpin Bidang Logistik Divisi Umum) sebagai Pelaksana Jabatan Pemimpin Divisi Umum

sekaligus sebagai

Pelaksana Tugas Sementara (PLS) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


karena IRWAN PULUNGAN selaku Pejabat defenitif menjalani cuti ibadah haji. 

Bahwa sesuai ketentuan pasal 31 angka 26 jo pasal 42 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus

ME DA N

2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang / Jasa (SKPPBJ) kepada Penyedia Barang / Jasa dan setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan

sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani dari

pihak bank adalah seluruh Direksi kecuali Direktur Kepatuhan,akan tetapi setelah lewat masa 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan sebagai

GG I

pemenang lelang, terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan, EDIE RIZLIYANTO selaku Direktur Bisnis dan Syariah , dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran dengan H. HALTAFIF, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama sebagai Pemenang Pelelangan

TIN

belum menandatangani kontrak pengadaan sewa sebanyak 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 dengan nilai pekerjaan Rp.17.616.000.000,- (Tujuh belas milyar enam ratus enam belas

Bahwa sebelum perjanjian kerja (kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV.

ILA



N

juta rupiah).

Surya

Pratama

ditandatangani,

tanpa

dasar

yang

dapat

dipertanggungjawabkan ZULKARNAIN selaku Pelaksana Pejabat Pembuat menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-

AD

Komitmen (PPK)

Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang berisi :

NG

- Jenis pekerjaan - Nilai Pekerjaan

: Rp.17.616.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah), include PPN

- Masa Pelaksanaan

PE

: Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil)

: 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014 Masa pelaksanaan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan maksimal

2

(dua)

kali perpanjangan

setelah

dilakukan evaluasi oleh para pihak dengan harga yang tetap/sama dengan harga di atas.


- Ketentuan Lain

: Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 021/Dir/PPK-Skr/SPj/2013.



Bahwa meskipun kontrak antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama mengenai Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT.

ME DA N

Bank Sumut Tahun 2013 belum ditandatangani, ZULKARNAIN selaku Pls. Pemimpin Divisi Umum pada tanggal 11 Oktober 2013 melaksanakan Rapat Koordinasi bersama H. HALTAFIF, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama, dihadiri FAHRUDDIN selaku Kepala Bagian Rumah Tangga Divisi Umum, membahas teknis pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian kendaraan dinas PT. Bank Sumut penyerahan mobil dari CV. Surya Pratama dan dalam rapat tersebut diputuskan serta disepakati :

 Sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11

GG I

Oktober 2013 dan Surat CV. Surya Pratama tentang Pengajuan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi pengadaan 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut dengan jangka waktu 55 hari kerja atau

 Mengingat

TIN

dapat terpenuhi seluruhnya pada tanggal 10 Januari 2014. tenggang

waktu

antara

pemenuhan

kendaraan

dengan

berakhirnya masa kontrak (addendum) penyewaan kendaraan dinas Bank Sumut pada tanggal 31 Oktober 2013 serta untuk pemenuhan operasional

N

bank agar tetap dapat menggunakan kendaraan, maka PT. Bank Sumut dan

ILA

perusahaan pemenang lelang bersepakat bahwa sebelum berakhirnya masa kontrak addendum, CV. Surya Pratama sudah harus menyiapkan/memenuhi minimum + 69 unit kendaraan roda empat untuk menggantikan unit mobil

AD

dari beberapa perusahaan lain yang akan berakhir masa kontraknya tanggal 31 Oktober 2013 dan sisanya tetap menggunakan kendaraan lama selama

NG

proses pengadaan kendaraan baru belum selesai.  Teknis pendistribusian dan penyerahan mobil ke unit kantor Bank Sumut sesuai

kesepakatan

kedua

pihak

dengan

langsung

Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18

PE

menyerahkannya ke Kantor Pusat Bank

dilakukan

Medan dan kemudian bersama-sama menyerahkannya ke Kantor Cabang dan kantor dibawahnya dengan menandatangani berita acara serah terima barang.

 Kelengkapan mobil dinas sesuai dengan standar yang disyaratkan masingmasing dealer mobil (sesuai type mobil), dan bila CV. Surya Pratama ingin


menambahkan kelengkapan mobil tersebut

maka biayanya menjadi

tanggungan CV. Surya Pratama.  Terkait biaya sewa, PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama sepakat untuk kendaraan baru (tahun 2013) akan berlaku harga sesuai dengan

ME DA N

penawaran lelang, sementara untuk kendaraan yang belum diganti (mobil lama) akan menggunakan harga lama sesuai dengan harga pada surat perjanjian No .004/DKU-RT/SP/2013 tanggal 14 Pebruari 2013.  Apabila pihak pertama ingin menambah unit mobil operasional dan type kendaraan sama seperti sebelumnya (tidak ada perubahan merk, type), maka pihak kedua segera dapat memenuhinya dengan waktu yang tidak terlalu lama, kemudian pihak pertama membuat surat pemesanan kepada pihak kedua dan harga sewa sama seperti dengan penawaran harga pada



GG I

saat pelelangan.

Bahwa kemudian ZULKARNAIN menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 kepada H. HALTAFIF,

TIN

MBA sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut . Hal itu bertentangan dengan Pasal 42 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUmLG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

N

PT. Bank Sumut “bahwa untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.

ILA

100.000.000.- (seratus juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa dengan jaminan pelaksanaan

sedangkan Surat

Perintah Kerja (SPK) hanya untuk pengadaan dengan nilai Rp. 5.000.000.-

AD

(lima juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)”.

Bahwa kemudian H. HALTAFIF, MBA dalam pelaksanaannya tidak dapat /

NG



sanggup menyediakan 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut sesuai jangka waktu yang telah disepakati yang jatuh pada tanggal

PE

10 Januari 2014 atau 55 hari kerja

dan secara keseluruhan baru dapat

dipenuhi pada bulan Maret 2014. Hal itu disebabkan karena kendaraan yang dibutuhkan oleh PT. Bank Sumut sesuai Spesifikasi teknis adalah tahun pembuatan 2013

yang penyediaanya tergantung perjanjian antara CV.

Surya Pratama dengan Lembaga Pembiayaan (leasing) antara lain : PT. Metsui Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Toyota Astra Finance, DIPO Finance, Hal ini menunjukkan bahwa CV. Surya Pratama tidak capable / tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dari sisi permodalan. Halaman 58 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN



Bahwa

selanjutnya

H.

HALTAFIF,

MBA

mengajukan

permintaan

pembayaran kepada PT. Bank Sumut, tanpa didasari kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 antara Pihak PT. Bank Sumut dengan HALTAFIF, SE, MBA dengan rincian sebagai

ME DA N

berikut : 1. Bulan Oktober 2013 sebanyak 61 unit (mobil tahun pembuatan 2013 baru) per sewa bulan November 2013, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF, SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum (telah aktif bertugas sebagai Pemimpin Divisi Umum dari cuti naik haji, melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.261.801.819,-.

GG I

2. Bulan November 2013 sebanyak 214 unit (101 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 113 unit mobil lama) per sewa 01 November s/d 30 November 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31

TIN

November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE.,MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum , melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.089.728.947,-.

N

3. Bulan Desember 2013 sebanyak 290 unit (93 unit mobil tahun

ILA

pembuatan 2013 baru dan 197 unit mobil lama), per sewa 01 Desember s/d 31 Desember 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE.,MBA

AD

kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut

NG

No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.431.790.298,-

4. Bulan Januari 2014 sebanyak 291 unit (20 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 271 unit mobil lama), per sewa 01 Januari 2014 s/d 31

PE

Januari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.434.140.100,-.

5. Bulan Pebruari 2014 sebanyak 292 unit (19 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 273 unit mobil lama), per sewa 01 Pebruari 2014 s/d 28


Pebruari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC

ME DA N

100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.441.041.545,-. 6. Untuk Per sewa 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014, periode kontrak 01 November 2012 s/d 31 Agustus 2013 sebanyak 293 kendaraan roda 4 (campur), atas permintaan pembayaran HALTAFIF,SE., MBA kemudian IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.443.778.855,-. 

Bahwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum dan juga

GG I

selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 telah melakukan pembayaran atas sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut pada bulan November 2013

TIN

s/d Maret 2014 kepada HALTAFIF,SE., MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT. Bank Sumut namun hanya melaporkan secara lisan kepada terdakwa Drs. M. Yahyaselaku Direktur Operasional dan Kepatuhan PT. Bank Sumut. Bahwa kemudian

N

terdakwa Drs. M. Yahyayang waktu itu menjabat sebagai Direktur

ILA

Operasional berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 93, tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, memberi persetujuan

atas Surat

AD

Memorandum Nomor : 613/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditanda

tangani

persetujuan

IRWAN

Direksi

atas

PULUNGAN, pembayaran

S.Sos jasa

perihal

sewa

permohonan

kendaraan

dinas

NG

operasional PT. Bank Sumut mulai Bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebesar Rp.7.102.281.564,- kepada HALTAFIF,SE., MBA., padahal terdakwa Drs. M. Yahya mengetahui bahwa IRWAN

PE

PULUNGAN, S.Sos sebelumnya telah melakukan pembayaran

dan

pembayaran yang dilakukan IRWAN PULUNGAN, S.Sos tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT. Bank Sumut. Hal itu bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Direksi Nomor : 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010, tanggal 31 Agustus 2010 dan Peraturan Direksi Nomor : 113/DIR/DPPPC/SK/2006, tanggal 30 Mei 2006 yang mengatur Kepala Devisi Umum hanya mempunyai wewenang melakukan pembayaran biaya-biaya rutin


kantor pusat yang besarnya maksimum Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi, selebihnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi. 

Bahwa pada bulan Maret 2014 dilakukan pemeriksaan umum atas

ME DA N

pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 oleh pihak Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan hasil pemeriksaan beberapa proses pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, dimana salah satu poin temuan tersebut adalah mengenai pekerjaan sewa kendaraan dilaksanakan sebelum kontrak kerja sama ditandatangani dan tanda tangan Surat Perintah Kerja dilakukan



GG I

sebelum tanda tangan kontrak kerja sama.

Bahwa menindak lanjuti temuan Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 04 April 2014 bertempat di Kantor PT. Bank

TIN

Sumut di Jl. Imam Bonjol No.18 Medan, terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran dengan HALTAFIF, SE.,MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama menandatangani Surat

N

Perjanjian Kerja Nomor : 010 /Dir /PPK- Skr /SPj / 2014 - No.032 /SUPRA/

ILA

SK/IV/2014 tanggal 04 April 2014 Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013. 

Bahwa Surat Perjanjian Kerja tersebut berlaku surut untuk selama 1 (satu)

AD

tahun terhitung sejak 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014 dan di dalam kontrak tersebut disebutkan pembayaran atas sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 294 unit tersebut dibayarkan setiap bulan di awal bulan

NG

sebesar Rp.1.468.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah). Bahwa

setelah

Surat

Perjanjian

Kerja

(Kontak)

No.

010/Dir/PPK-

PE



Skr/SPj/2014-No.032/SUPRA/SK/IV/2014 tanggal 04 April 2014 ditanda tangani, HALTAFI,SE., MBA mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut atas sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut bulan April 2014 s/d Oktober 2014 dengan rincian: 1. Per sewa 01 April 2014 s/d 30 April 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun


2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut (menggantikan IRWAN PULUNGAN, S.Sos), dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC

ME DA N

100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.446.046.364,-. 2. Per sewa 01 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut

No.

Rek.

AC

100.01.04.123516-1

Rp.1.441.309.091,-.

dengan

jumlah

GG I

3. Per sewa 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank dengan

TIN

persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-. 4. Per sewa 01 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014, periode kontrak 01 November

N

2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun

ILA

2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank No.

AD

Sumut

Rek.

AC

100.01.04.123516-1

dengan

jumlah

Rp.1.441.309.091,-.

NG

5. Per sewa 01 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank

PE

Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank

Sumut

No.

Rek.

AC

100.01.04.123516-1

dengan

jumlah

Rp.1.441.309.091,.

6. Per sewa 01 September 2014 s/d 30 September 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT.


Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,.

ME DA N

7. Per sewa 01 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank

Sumut

No.

Rek.

AC

Rp.1.441.309.091,. 

100.01.04.123516-1

dengan

jumlah

Bahwa meskipun kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT.

GG I

Bank Sumut tahun 2013 telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014, namun sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tetap berjalan tanpa ada addendum kontrak dan atas sewa kendaraan tersebut tersangka

Bank Sumut, yakni :

TIN

HALTAFIF, SE., MBA mengajukan permintaan pembayaran kepada PT.

1. Per sewa 01 November 2014 s/d 30 November 2014 untuk 205 kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi

N

Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan

ILA

pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.1235161 dengan jumlah Rp.1.059.602.727,-.

AD

2. Per sewa 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 127 unit kendaraan roda 4

NG

(tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di

PE

Bank



Sumut

No.

Rek.

AC

100.01.04.123516-1

dengan

jumlah

Rp.509.627.455,-.

Bahwa terdakwa Drs. M. Yahya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Umum, Direktur Operasional dan Kepatuhan maupun sebagai Direktur Operasional merupakan Direksi yang membidangi pengadaan

barang

dan

jasa

dilingkungan

PT.

tugas dan fungsi Bank

Sumut

tidak

melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga Pengadaan Jasa


Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 dapat berjalan sebagaimana dimaksud Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di

ME DA N

Lingkungan PT. Bank Sumut serta peraturan lainnya yang terkait. 

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. M. Yahya bersama-sama dengan IRWAN PULUNGAN, S.Sos, selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut dan Pejabat Pembuat Komitmen, M. JEFRI SITINDAON, ST selaku Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut dan Ketua Panitia Pengadaan, ZULKARNAIN selaku Pelaksana (Pls.) Pejabat Pembuat Komitmen dan H. HALTAFIF, MBA selaku Direktur CV Surya Pratama / Penyedia Jasa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah atau

GG I

keuangan PT. Bank Sumut sebesar Rp. 10.820.655.831,00 (Sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah). 

TIN

Bahwa berdasarkan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013 / 2014 oleh Tim Audit dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan

N

Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA.,

ILA

CPA, CA., ditemukan kerugian keuangan Rp. 10.820.655.831,00 (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dari total jumlah pembayaran kepada CV. Surya

AD

Pratama sebesar Rp.18.765.312.656,-, (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:

NG

No.

URAIAN

JUMLAH (Rp)

A. Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Sewa Mobil

PE

Tidak Legal (Tanggal 1 November 2013 s.d 31 Maret 2014) a. Realisasi Pembayaran

= Rp

bulan Nopember 2013

1.376.559.113,00

b. Realisasi Pembayaran

= Rp

bulan Desember 2013

1.458.304.933,00


c. Realisasi Pembayaran bulan

= Rp

Januari 2014

1.460.698.250,00

d. Realisasi Pembayaran

= Rp

bulan Februari 2014 Realisasi

Pembayaran

= Rp

ME DA N

e.

1.467.727.500,00

bulan Maret 2014

1.470.515,500.00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A) 7.233.805.296.00 B. Kerugian Keuangan Negara Negara Pengadaan Sewa Mobil: Pengeluaran Biaya Tidak Perlu (Bulan April 2014 s.d 31 Oktober 2014)

GG I

a. Biaya Perpanjangan STNK, Service Rutin, Sparepart dan Asuransi (Per unit per tahun atau hanya sekali pengenaan). a. Toyota Camry =

Rp

Rp.1.621.232,00/

N

TIN

19.454.795,00: 12 bln

=

= Rp. 56.743.120,00

ILA

Biaya 7 Bulan =

bln

AD

5x1.621.232,00/bln x 7 bln

b. Mitubishi Pajero

= Rp

18.609.440,00: 12 bln

Rp.1.550.787,00/

NG

bln

Biaya 7 bulan = 12x Rp

PE

1.550.787,00 c. Toyota Inova

=

= Rp. 130.266.108,00

= Rp

13.255.470,00: 12 bln

= Rp.1.104.623,00/ bln

Biaya 7 bulan = 11 x Rp

= Rp. 85.055.971,00

1.104.623,00 d. Toyota Rush

= Rp

= Rp.966.297,00/bln


11.595.563,00 :12 bln Biaya 7 Bulan = 29

=

x966.297,00

Rp.196.158.291, 00 = Rp

= Rp.803.745,00/bln

9.644.941,00 : 12 Bln Biaya 7 Bulan = 237

=

x.803.745,00

ME DA N

e. Toyota Avanza

Rp.

1.333.421.955,00


Rp 1.801.636.445,00

Negara (B.1)

(April 2014 - Okt 2014) : a. April 2014

GG I

2. Biaya Pajak Penghasilan (PPh 2%) Per unit/Bulan

= Rp

b. Mei 2014

N

c. Juni 2014

TIN

26.778.636,00

ILA

d. Juli 2014

AD

e. Agustus 2014

NG

f. September 2014

PE

g. Oktober 2014

= Rp 26.690.909,00 = Rp 26.690.909,00 = Rp 26.690.909,00 = Rp 26.690.909,00 = Rp 26.690.909,00 = Rp 26.690.909,00


= Rp 186.924.090,00

Negara PPh 2% (B.2)


C. Kerugian Keuangan Negara Pembayaran Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2014 s.d 31 Desember 2014) =

Rp

November 2014

1.059.602.727,00


=

Desember 2014

509.627.455,00

ME DA N


Rp

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (C)

1.569.230.182,00

JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA 10.820.655.831,00

GG I

2013/2014 (A+B+C)

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

TIN

Korupsiyang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana”; Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDS-

N

01/TBA/2016, tanggal 29 September 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

bersalah

ILA

1. Menyatakan terdakwa Drs. M. YAHYA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak

pidana

Korupsi

secara

bersama-sama

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18

AD

Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu

NG

Dakwaan Primair. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. M. YAHYA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam

PE

tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa : A. Disita dari : Adi Saputra. 1. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Halaman 67 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan CabangCabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember 2013 dengan lampiran: 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama

ME DA N

1.

tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-. 2.

Permohonan Pembayaran No : 292/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya

Pratama

tertanggal

Rp.266.650.000,-. 3.

01

Nopember

2013

sebesar

Data Kendaraan yang sudah teralokasi.

2. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8560 yang atas

GG I

diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut

perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang

lampiran : 1.

TIN

sebesar Rp.1.109.909.113,. tertanggal 12 Nopember 2013 dengan

1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.

N

2. Permohonan Pembayaran No : 290/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Pratama

tertanggal

01

Nopember

2013

sebesar

ILA

Surya

Rp.1.109.909.113,-.

3. Daftar keperluan dan taksasi biaya sewa mobil dinas kantor

AD

pusat/divisi umum.

3. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.9211/Dum-

NG

RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember

PE

2013 kwitansi sebesar Rp.1.458.304.933,-. tertanggal 12 Desember 2013 dengan lampiran : 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-. 2. Permohonan Pembayaran No : 335/SUPRA-Ops/XII/2013 CV. Surya

Pratama

tertanggal

03

Desember

2014

sebesar

Rp.1.458.304.933,-. Halaman 68 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

3. Rincian kendaraan Bank Sumut. 4. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.80/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan

ME DA N

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-. 2. Permohonan Pembayaran No : 13/SUPRA-Ops/I/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.

GG I

3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut.

5. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.488/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

TIN

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dengan lampiran :

N

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama

ILA

tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. 2. Permohonan Pembayaran No : 38/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya

AD

Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.

3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Februari 2014.

6. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.936/Dku-

NG

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan

PE

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 kwitansi sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran : 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. 2. Permohonan Pembayaran No : 89/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.


3. Permohonan Pembayaran Tagihan Sewa Kenderaan Periode Maret 2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.470.515.500,4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Maret 2014. 7. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.1594/Dku-

ME DA N

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 kwitansi sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dengan lampiran:

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.

GG I

2. Memorandum No. 844/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 01 April 2014 Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut, yang ditandatangani oleh Divisi Umum (Yulius Syah);

Surya

TIN

3. Permohonan Pembayaran No : 116/SUPRA-Ops/III/2014 CV. Pratama

tertanggal

26

Maret

2014

sebesar

Rp.1.472.825.000,-.

N

4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per April 2014. 8. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2080/DUm-

ILA

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 kwitansi sebesar

AD

Rp.1.468.000.500,-. tertanggal 30 April 2014 dengan lampiran : 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama

NG

tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

PE

2. Memorandum No. 1170/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 30 April 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Mei 2014;

3. Permohonan Pembayaran No : 175/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

30

April

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000,-. 4. Permohonan Pembayaran No : 160/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

28

April

2014

sebesar


5. Faktur Pajak No. 010.001-14.10206526 sebesar 1.468.000.000,-, tanggal 28 April 2014 di ttd H. Haltatif,SE,MBA 6. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Mei 2014. 9. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2654/DUM-

ME DA N

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-, dengan lampiran :

tertanggal 02 Juni 2014

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

GG I

2. 1 (satu) set Memorandum No. 1397/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 26 Mei 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juni 2014 yang ditandatangani Yulius

TIN

Syah

3. Permohonan Pembayaran No : 224/SUPRA-Ops/V/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

03

Mei

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000,-.

N

4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juni 2014.

ILA

10. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3197/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan

AD

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dengan

NG

lampiran :

PE

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

2. 1 (satu) set memorandum No. 1611/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 25 Juni 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juli 2014; 3. Permohonan Pembayaran No : 273/SUPRA-Ops/VI/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

23

Juni

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000,-. 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juli 2014. Halaman 71 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

11. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3664/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal

ME DA N

2014 dengan lampiran :

Agustus

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 JUli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.

2. 1 (satu) set Memorandum No. 1863/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 22 Juli 2014, Hal : Izin Pembayaran Sewa kenderaan Operasional PT. Bank Sumu untuk bulan Agustus 2014 yang ditanda tanagani

GG I

Yulius Syah;

3. Permohonan Pembayaran No : 313/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

21

Juli

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000,-.

TIN

4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Agustus 2014. 12. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4163/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

N

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan

ILA

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dengan lampiran :

AD

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

NG

2. 1 (satu) set Memorandum No. 2206/Dum-RT/MMm/2014, tanggal 01 September 2014, Hal :Izin Pembayaran Sewa kenderaan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan September 2014.

PE


Pratama

tertanggal

27

Agustus

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000,-. 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per September 2014. 13. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4844/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Halaman 72 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dengan lampiran : 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.4845/Dum-RT/NP/2014 tanggal 02 23 biaya

ME DA N

Oktober 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal

sewa 294 Unit mobil kenderaan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.26.690.909.-.

2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-. 3. Memorandum Nomor 2584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin

GG I

Divisi Umum dan didisposisi oleh Direksi

4. Permohonan Pembayaran No : 413/SUPRA-Ops/IX/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

25

September

2014

sebesar

TIN

Rp.1.468.000.000.-

5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Oktober 2014. 14. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5503/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas

N

perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk

ILA

Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 kwitansi sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dengan lampiran :

AD

1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5504/Dum-RT/NP/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya

NG

sewa 205 Unit mobil kenderaan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.19.622.273,-.

PE

2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.

3. Memorandum

Nomor

2928/DUM-RT/MM/2014

tanggal

03

November 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum. 4. Permohonan Pembayaran No : 446/SUPRA-Ops/X/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

31

Oktober

2014

sebesar

Rp.1.079.225.000.Halaman 73 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

5. Faktur Pajak 010.003-14.08665176. 6. Rincian Kenderaan Bank Sumut Per Nopember 2014. 15. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5960/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas

ME DA N

perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember kwitansi sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5978 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 127 Unit mobil kenderaan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.9.437.545,-.

GG I

2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-. 3. Memorandum Nomor 3181/DUM-RT/MM/14 tanggal 28 November

TIN

2014 yang ditanda tangani oleh ZULKARNAEN selaku Pls Pemimpin Divisi Umum.

4. Permohonan Pembayaran No : 482/SUPRA-Ops/XI/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

26

November

2014

sebesar

N

Rp.519.065.000,-.

ILA

5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Desember 2014. 16. 1 (satu) set Dokumen REVISI RENCANA BISNIS BANK 2013-2015.

AD

17. 1 (satu) set Memorandum No. 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret 2014, Hal : Lelang Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut yang di tdd Irwan Pulungan.

NG

18. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013, Perihal : Penugasan Sebagai Pelaksana

PE

Jabatan yang di ttd Direksi Ester Junita Ginting dan M. Yahya.

19. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 25 Januari 2013, Perihal : Penugasan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang di ttd Direksi Zenilhar dan M. Yahya. 20. 1 (satu) set Memorandum No.851/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 02 April 2014, Hal. Perjanjian Kerja Lelang Pekerjaan Sewa Menyewa


Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut yang ditanda tangani oleh Yulius Syah. 21. 1 (satu) set Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013, tanggal 10 September 2013, Hal : Mohon Keputusan Direksi atas memorandum

ME DA N

Panitia pelelangan umum pengadaan jasa sewa kenderaan dinas operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani Irwan Pulungan.

22. 1 (satu) set Memorandum No. 337/DPK-HK/MM/2013, tanggal 03 Desember 2013 Hal. Pengujiian draft Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda empat (Mobil) yang ditandatangi Andrias Ginting.

GG I

23. 1 (satu) set Memorandum No. 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, Hal : usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang ditanda tangani Irwan Pulungan. 24. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran Pembukuan Periode 07

TIN

Nopember 2013 s/d 07 Nopember 2013. B. Disita dar : Anton Purba, SH.LLM. Dokumen fotocopy (legalisir) temuan pemeriksaan Posisi 31 Januari 2014

N

dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengadaan Jasa Sewa Kenderaan

ILA

Operasional PT. Bank Sumut. C. Disita dari : Drs. M. Yahya.

AD

1. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 71 tanggal 28 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

NG

“PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara” dengan disingkat “PT. Bank Sumut”.

PE

2. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 93 tanggal 30 Januari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara” dengan disingkat “PT. Bank Sumut”.

D. Disita dari : Maman Sukiman, SH.


1. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) cover note PT. Deli Tunas Adi Mulia adalah Surat Pernyataan No.147/SP-XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 2. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899583, BK

ME DA N

1619 IT 3. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05900035, BK 1861 IT

4. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899233, BK 1449 IV


GG I


7. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya)surat keterangan PT. Delta April 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur

TIN

Mulia tanggal

(JANTY WIDJAJA) dan ALINAFIA HRP (Adm) PT. Delta Mulia. E. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga.

N

1. SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor

:

010/Dir/PPK-

ILA

Skr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp 17.616.000.000,- /Tahun, Pelaksana : CV. Surya Pratama,

AD

Alamat : Jalan Merak No. 40 Medan, TAHUN KONTRAK 2013-2014, terdiri dari :

NG

1) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ditandatangani oleh Zulkarnain sebagai Pls Pejabat Pembuat Komitmen, yang mencantumkan :

PE

Masa

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01

Pelaks

November 2013 s/d 31 oktober 2014.

aan Ketentuan lain

Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)


2) Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. Bank

Sumut

dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 010/Dir/PPK-Skr/Spj/2014, Nomor:

032/SUPRA/SK/IV/2014

Tanggal

04

April

2014

ditandatangani oleh Edie Rizliyanto sebagai Direktur PT Bank

ME DA N

Sumut, Ester Junita Ginting sebagai Direktur PT Bank Sumut, M. Yahya sebagai Direktur PT Bank Sumut, Haltafif SE, MBA sebagai Direktur CV Surya Pratama.

3) Asli Surat pernyataan kesanggupan tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani Haltafif SE, MBA sebagai Direktur CV Surya Pratama.

4) Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dan Penandatanganan (SPK)

GG I

Nomor: 033/PP-JL/SM-BS/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.

TIN

5) Asli akhir masa sanggah dan penerbitan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan

N

Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang. 6) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor:

ILA

031/PP-JL/SM-BS/IX/2013

tanggal

19

September

2013

ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan

AD

Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.

7) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor:

NG


tanggal

19

September

2013

ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.

PE

8) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 029/PP-JL/SM-BS/IX/2013

tanggal

19

September

2013

ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang. 9) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013

tanggal

19

September

2013

ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang. Halaman 77 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

10) Pengumuman pemenang pekerja jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Nomor: 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013. 11) Asli Penetapan pemenang lelang nomor: 017/PPK-Skr/L/2013

Pejabat Pembuat Komitmen.

ME DA N

tanggal 18 september 2013 ditandatangani Irwan Pulungan selaku

12) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 023/PP-JL/SMBS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.

GG I

13) Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Adm. Dan Teknis serta Penawaran Nomor: 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku

TIN

angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati.

N

14) Asli Daftar Hadir Peserta Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi

dan

Penawaran

Pekerjaan

Pengadaan

Sewa

ILA

Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri

AD

Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.

15) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen

PE

NG

Administrasi

dan

Penawaran

Pekerjaan

Pengadaan

Sewa

Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.

16) Asli

Daftar

Administrasi

Hadir dan

Peserta Penawaran

Lelang

Pemasukan

Pekerjaan

Dokumen

Pengadaan

Sewa

Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan. 17) Asli Berita Acara penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SMBS/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon Halaman 78 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati. Daftar

Hadir

peserta

Lelang

Penjelasan

(aanwijzing)

ME DA N

18) Asli

Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang. 19) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli

GG I

2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang. 20) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi Nomor: 020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku

TIN

Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Ismail Warta selaku anggota.

21) Asli Daftar Perusahan yang mendaftar/ Mengambil Dokumen Teknis

dan

Billof

Quantity

Pasca

Kualifikasi

N

Administrasi,

Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat

ILA

Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia

Pelelangan

dan

Rizaldi

selaku

Sekretaris

Panitia

AD

Pelelangan.

PE

NG

22) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 019/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.



24) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 017/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku

ME DA N

Sekretaris Panitia Pelelangan. 25) Asli Undangan Mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan. 26) Pedoman

Pasca

Kualifikasi

Pekerjaan

Pengadaan

Sewa

Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank

GG I

Sumut Tahun 2013.

27) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank

TIN

Sumut Tahun 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

N

28) Lampiran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda

ILA

Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013. 29) Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun

AD

2013.

30) Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi Nomor: 011/PP-

NG

JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.

PE

31) Asli Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan terseleksi Nomor:

007/PP-JL/SM-BS/VI/2013

tanggal

18

Juni

2013

ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.

32) Asli

Berita

Acara

Pengembalian/

Memasukkan

Dokumen

Prakualifikasi Nomor: 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi


selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. 33) Asli

Daftar

Perusahaan

yang

Memasukkan

Dokumen

Pra

Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda

ME DA N

Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 tanggal 08 s/d 13 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris.

34) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pra Kualifikasi Nomor: 004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M

GG I

Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. 35) Asli Daftar Perusahaan yang Mendaftar/ Mengambil Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal

TIN

01 s/d 07 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris. 36) Pedoman Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan

N

Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi

ILA

selaku Sekretaris (Lampiran).

37) Pelaksanaan

Pelelangan

Terbuka

(Lelang

Umum)

Nomor:

AD

11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 ditandatangani Irwan Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut.

NG

38) Pengumuman

Pelelangan

Umum

Nomor:

002/PP-JL/SM-

BS/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.

PE

39) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaaan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama. 40) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaaan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari Pelita Rent Car.


41) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kenderaan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Sahabat Sejati. 42) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kenderaan Dinas Roda

2. Asli

Peraturan

Direksi

PT.

ME DA N

Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari ASSA. Bank

Sumut

No.

023/Dir/Sekper-

HK/PBS/2014 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut. 3. Asli

Peraturan

Direksi

PT.

Bank

Sumut

No.

006/Dir/DKMR-

CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.

GG I

F. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga.

1 (satu) buah Dokumen asli Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2012-2013 PT. Bank Sumut.

TIN

G. Disita dari : Rahmat Khairul.

1. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8421/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

N

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-

ILA

Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama

AD

tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-. 2. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut

atas

NG

perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,-. tertanggal 12 Nopember 2013 dan 1

PE

(satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.

3. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.9211/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 tertanggal 12 Desember 2013dan 1 (satu) lembar kwitansi


No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-. 4. 1 (satu) Lembar Nota Debet

berwarna merah jambu No.80/Dku-

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

ME DA N

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.

5. 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.488/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan

GG I

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal

TIN

03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. 6. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.936/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan

N

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret

ILA

2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.

AD

7. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.1594/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

NG

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04April 2014 dan 1 (satu)

PE

lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.

8. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2080/DUmRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional

PT.

Bank

Sumut

bulan

Mei

2014

sebesar

Rp.1.468.000.500,-. tertanggal30April 2014 dan 1 (satu) lembar


kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. 9. 1 (satu) lembar Nota Debetberwarna merah jambu No.2654/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

ME DA N

Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-,

tertanggal 02Juni 2014 dan 1 (satu)

lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-

10. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3197/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan

GG I

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01Juli 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni

TIN

2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

11. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3664/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan

N

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus

ILA

2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal

Agustus 2014 dan 1

(satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21JUli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.

AD

12. 1 (satu) lembar Nota Debetberwarna merah jambu No.4163/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

NG

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02September 2014 dan

PE

1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

13. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4844/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar


kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-. 14. 1 (satu) lembar Nota Debetberwarna merah jambu No.5503/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas

ME DA N

perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-

15. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5960/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk

GG I

Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November

TIN

2014 sebesar Rp.519.065.000,-. H. Disita dari : Widya Kasih Batubara. 1)

1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir

1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang

telah dilegalisir

ILA

2)

N

dengan Nomor DEL 13355 tanggal 8 Januari 2014.

telah dilegalisir


telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13356 tanggal 8 Januari 2014. 3)


AD


4)

NG


PE

5)

6)


telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13100 tanggal 26 September 2013. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang

telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13009 tanggal 26 September 2013. 7)


telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13098 tanggal 26 September 2013. 8)


telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13096 tanggal 26 September 2013.


9)


telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13097 tanggal 26 September 2013. 10) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang

telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13103 tanggal 04 Oktober 2013. telah dilegalisir

ME DA N

11) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang dengan Nomor DEL 13104 tanggal 04 Oktober 2013. 12) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang

telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13105 tanggal 04 Oktober 2013. 13) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang

telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13258 tanggal 09 Desember 2013. 14) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir

GG I

dengan Nomor DEL 13259 tanggal 09 Desember 2013. 15) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13261 tanggal 09 Desember 2013.

TIN

16) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13260 tanggal 09 Desember 2013. 17) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir

N

dengan Nomor DEL 13295 tanggal 20 Desember 2013.

ILA


AD


20) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir

NG

dengan Nomor DEL 13108 tanggal 04 Oktober 2013.

PE

21) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13109 tanggal 04 Oktober 2013.

22) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13110 tanggal 04 Oktober 2013. 23) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13107 tanggal 04 Oktober 2013. 24) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13106 tanggal 04 Oktober 2013.


25) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13264. 26) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13263 tanggal 12 Desember 2013. (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir

ME DA N

27

dengan Nomor DEL 13294 tanggal 20 Desember 2013. 28) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13083 tanggal 26 Desember 2013. 29) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13082 tanggal 26 Desember 2013. 30) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir

GG I

dengan Nomor DEL 13004 tanggal 04 Oktober 2013. 31) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13006 tanggal 04 Oktober 2013.

TIN

32) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13005 tanggal 04 Oktober 2013. 33) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir

N


ILA

34) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13084 tanggal 26 September 2013. 35) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir

AD



NG


PE

37) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13086 tanggal 26 September 2013.

38) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13088 tanggal 26 September 2013. 39) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13089 tanggal 26 September 2013. 40) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13093 tanggal 26 September 2013.


41) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13101 tanggal 04 Oktober 2013. 42) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13102 tanggal 04 Oktober 2013.

ME DA N

43) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13090 tanggal 26 September 2013. 44) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13092 tanggal 26 September 2013. 45) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13051 tanggal 26 September 2013. 46) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir

GG I

dengan Nomor DEL 13054 tanggal 26 September 2013. 47) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13053.

TIN


N


ILA


AD



NG


PE




57) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13064 tanggal 26 September 2013. 58) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13065 tanggal 26 September 2013.

ME DA N

59) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13066 tanggal 26 September 2013. 60) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13052.


GG I

dengan Nomor DEL 13067 tanggal 26 September 2013. 63) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13070 tanggal 26 September 2013.

TIN


N


ILA

66) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13072tanggal 26 September 2013. 67) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir

AD



NG


PE





ME DA N

75) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13081 tanggal 26 September 2013. 76) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888, Halaman 5/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13. 77)

1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/6, periode

GG I

31-10-13 s/d 30-11-13.

78) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 3/8, periode

TIN

30-11-13 s/d 31-12-13.


N

30-11-13 s/d 31-12-13.

80) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah

ILA

dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 7/7, periode 31-12-13 s/d 31-01-14.

AD

81) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 08 November 2013.

PE

NG

82) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 15 November 2013.

83) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Desember 2013. 84) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 19 Desember 2013.


85) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 24 Desember 2013. 86) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan

ME DA N

Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Januari 2014.

87) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Januari 2014.

88) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening

GG I

0221955888 tanggal 17 Januari 2014.


TIN

0221955888 tanggal 25 Februari 2014. 90) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Maret 2014.

N


ILA

dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 28-02-14 s/d 31-03-14. 92) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah

AD


NG

93) 1 (satu) lembar Bukti Setoran yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 April 2014.

PE

94) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Mei 2014. 95) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 09 Juni 2014.


96) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat

BCA yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 11 Juli 2014. 97) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan

ME DA N

Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Agustus 2014.

98) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 23 Desember 2014.


GG I

0221955888 tanggal 29 Desember 2014.

100) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir yang sudah diterima dari PT. Delta Mulia, untuk pembayaran Biaya Notaris atas 30 unit

TIN

mobil an. CV. Surya Pratama tanggal 07 Februari 2014. I. Disita dari : Ir. Agung Santoso, MM. 1)

1 (satu) Set Asli Rekening Koran Pembukuan tanggal 01 Nopember

2)

N

2013 s/d 31 Desember 2013. 1 (satu) Lembar Asil Surat Izin Melaksanakan Ibadah Haji Nomor :

3)

ILA

966/DSDM-TK/Psn/2013 tanggal 16 September 2013 tentang hal. 1 (satu) Set Asli Memorandum pemuatan iklan lelang pengadaan

AD

jasa sewa kenderaan Dinas Operasional Bank Sumut Nomor : 1268/DUM-RT/Mm/2013 tanggal 23 Mei 2013.

NG

4)

PE

5)

1 (satu) Set Asli Memorandum Analisa kajian pemenuhan kebutuhan kenderaan Dinas roda 4 (empat) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Nomor : 1584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 19 Juni 2013. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Koordinasi (Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut), tanggal 11-10-2013; beserta daftar hadir.

6)

1 (satu) Set Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.


7)

1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 401/DIR/DPP-PC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar Dan Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT. Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani

8)

ME DA N

oleh Gus Irawan dan Sutar. 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 509/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik. 9)

1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 126/Dir/DPr-PJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang,

dan Edie Rizliyanto.

GG I

tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting

10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.

TIN

502/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.

N

11) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 510/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan

ILA

Tanggung Jawab Divisi Umum, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.

AD

12) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 113/DIR/DPP-PC/SK/2006 Tentang Wewenang Kepala Divisi Umum

PE

NG

Untuk Mengelola Kas Kecil (Petty Cash), Pengeluaran Izin Biaya dan Pengadaan Aktiva Tetap & Inventaris Yang diajukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang, tanggal 30 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.

13) 1 (satu) Set Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Republik

Indonesia

Nomor:

AHU-

87927.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 20 November 2008, yang ditanda tangani oleh PLH Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH.


14) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002, Akte No.71.- tanggal 28

Juni 2013, Hal : Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Bank Pembangunan Daerah

Jumat tanggal 28 Juni 2013”.

ME DA N

Sumatera Utara” dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 71, hari

15) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Aprizal Asad Hakim, SH, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara” dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 5, hari Jumat tanggal 24 Juli 2009.

16) 1 (satu) Set asli Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa

GG I

Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 024/PPJL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan

TIN

Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.

17) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan

Pengadaan

Jasa

Sewa

Kenderaan

Dinas

Operasional PT.Bank Sumut Nomor: 025/PP-JL/SM-BS/VII/2013,

N

tanggal 29 Juli 2013, sitanda tangani Panitia Pelelangan.

ILA

18) 1 (satu) Lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Pelelangan Terbuka

AD

(lelang Umum) ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan.

PE

NG

19) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 001/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 tentang Undangan Rapat, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi. 20) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Jadwal Prakualifikasi dan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyewaan Mobil Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut, tanggal 31 Mei 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jasa Lainnya Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.


21) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 010/PP-JL/SM-BS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri

ME DA N

Sitindaon dan Rizaldi. 22) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 tentang Mohon

Keputusan

Direksi

atas Memorandum panitia

lelang

No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.

23) 1 (satu) Set Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut

GG I

dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) Nomor: 021/Dir/PPK-Skr/Spi/2013 dan Nomor: 119/SUPRA/SK/X/2013 pada Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013,

TIN

ditanda tangani pihak PT. Bank Sumut oleh Ester Junita Giinting dan M. Yahya Pihak CV. Surya Pratama oleh Haltafif, SE.MBA. 24) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPK-

N

Skr/L/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan

ILA

Terseleksi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan. 25) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa

AD

Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 012/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman

NG

Prakualifikasi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Jeffri Sitindaon.

PE

26) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 011/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakualifikasi rekanan terseleksi, ditanda tangani Panitia. 27) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Mohon Penambahan Mobil Dinas dari Kantor Cabang PT. Bank Sumut Syariah Sibolga Nomor : 176/KCSy004/Ops/L/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani Fahmi Ichwan Siregar.


28) 1 (satu) Set Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Sewa Kenderaan Dinas Bank Sumut untuk wilayah Kerja Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2014, tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon Selaku Ketua panitia Jasa Lainnya bersama dengan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Jasa

ME DA N

Lainnya dan diketahui oleh Zenilhar selaku Direktur.

29) 1 (satu) lembar Asli Standarisasi Penggunaan Mobil Dinas Nomor : 2935/DUM-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, ditandatangani oleh Fachruddin Nasution selaku Pls. Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.

30) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara rapat Koordinasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 10 September 2013,

PT. Bank Sumut.

GG I

ditandatangani oleh Irwan Pulungan selaku Pimpinan Divisi Umum

31) 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Risna Rahmi Arifa, SH tentang

TIN

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002 dengan No. Akte 58 tanggal 19 Juli 2013.

N

32) 1 (satu) Set Dokumen Asli Laporan Pelaksaaan Good Corporate

ILA

Governance PT. Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014. 33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank Sumut

AD

Tanggal 31 Januari 2014. J. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga. (sesuai Berita Acara

NG

Penyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016).

PE

1)

1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 695/Dir/Dpr-PP/SK/2013, tentang Struktur Organisasi PT. Bank Sumut tanggal 13 Nopember 2013.

K. Disita dari : Andria Pelop Muswar(sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016). 1)

AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000211.0) No.031/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.05/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.754.395.000.- dengan agunan mobil sebanyak 23 Unit mobil


2)


No.05/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.657.430.000.- dengan agunan mobil sebanyak 17 Unit mobil AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000263.0)

ME DA N

3)

No.083/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.05/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.359.755.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil 4)


No.05/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond

5)

GG I

Rp.596.520.000.- dengan agunan mobil sebanyak 4 Unit mobil AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000279.0) No.100/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.05/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.

6)

TIN

5.000.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 37 Unit mobil AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000300.0) No.122/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.05/DUSy-

N


7)

ILA

3.061.215.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000320.0) No.015/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.012/DUSy-

AD

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.993.635.000.- dengan agunan mobil sebanyak 11 Unit mobil

PE

NG

8)

9)


No.05/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 44 Unit mobi AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000229.0) No.049/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.05/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.113.930.000.- dengan agunan mobil sebanyak 5 Unit mobi 10) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000280.0) No.101/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.05/DUSy-


PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.414.500.000.- dengan agunan mobil sebanyak 19 Unit mobi 11) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000333.0) No.028/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.012/DUSy-

ME DA N

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 5.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 36 Unit mobi 12) 1 (satu) set Surat No. 05/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan

13) 1 (satu) set Surat No. 012/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank

GG I

Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.

L. Disita dari :Ester Junita Ginting, SH (sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa Tanggal 5 Agustus 2016).

1 (satu) buah dokumen asli PT. Bank Sumut, Laporan Auditor

TIN

1.)

Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

1)

N

M. Disita dari : Drs. M. YAHYA.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 2933/Dum-RT/L/2013,

ILA

tanggal 06 Nopember 2013 Hal : Pengujian Perjanjian Kerjasama, yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Cq. Bidang Hukum di Medan dan ditandatangani oleh Fahcrudin

AD

Nasution Pls. Pemimpin Divisi PT. Bank Sumut.

BARANG BUKTI POIN A s/d M DIGUNAKAN DALAM BERKASPERKARA

NG

An. IRWAN PULUNGAN. 4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. M. YAHYA dibebani biaya perkara sebesar

PE

Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, tanggal 16 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. YAHYA, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair. Halaman 98 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut. 3. Menyatakan Terdakwa Drs. M. YAHYA, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi secara bersama - sama”.

ME DA N

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

GG I

6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti, berupa : A. Disita dari : ADI SAPUTRA

TIN

1.1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/Dum-


N

dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan CabangCabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember

ILA

2013 dengan lampiran: 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama

AD

tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.

2.

Permohonan Pembayaran No : 292/SUPRA-Ops/XI/2013 CV.

NG

Surya

3.

Pratama

tertanggal

01

Nopember

2013

sebesar

Rp.266.650.000,-. Data Kendaraan yang sudah teralokasi.

PE

2. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut

atas

perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,. tertanggal 12 Nopember 2013 dengan lampiran :


1.

1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.

2.

Permohonan Pembayaran No : 290/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya

Pratama

tertanggal

01

Nopember

2013

sebesar

3.

ME DA N

Rp.1.109.909.113,Daftar keperluan dan taksasi biaya sewa mobil dinas kantor pusat/divisi umum.

3. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.9211/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan

GG I

Desember 2013 kwitansi sebesar Rp.1.458.304.933,-. tertanggal 12 Desember 2013 dengan lampiran : 1.

1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama

2.

TIN

tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-. Permohonan Pembayaran No : 335/SUPRA-Ops/XII/2013 CV. Surya

Pratama

tertanggal

03

Desember

2014

sebesar

Rp.1.458.304.933,-.

Rincian kendaraan Bank Sumut.

N

3.

ILA



AD

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari

NG

2014 dengan lampiran :

PE

1.

2.

1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-. Permohonan Pembayaran No : 13/SUPRA-Ops/I/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

06

Januari

2014

sebesar

Rp.1.460.698.250,-. 3.

Rincian revisi kendaraan Bank Sumut.


RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan Halaman 100 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dengan lampiran : 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama

ME DA N

tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. 2. Permohonan Pembayaran No : 38/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. 3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Februari 2014. 6. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.936/Dku-


GG I

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 kwitansi sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :

TIN

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. 2. Permohonan Pembayaran No : 89/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya

N

Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. 3. Permohonan Pembayaran Tagihan Sewa Kenderaan Periode 2014

ILA

Maret

tanggal

27

Februari

2014

sebesar

Rp.

1.470.515.500,-

AD

4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Maret 2014. 7. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.1594/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

NG

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014

PE

kwitansi sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dengan lampiran: 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-. 2. Memorandum No. 844/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 01 April 2014 Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut, yang ditandatangani oleh Divisi Umum (Yulius Syah).


3. Permohonan Pembayaran No : 116/SUPRA-Ops/III/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

26

Maret

2014

sebesar

Rp.1.472.825.000,-. 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per April 2014.

ME DA N

8. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2080/DUmRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.500,-. tertanggal 30 April 2014 dengan lampiran : 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. Memorandum No. 1170/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 30 April

GG I

2.

2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Mei 2014;

Permohonan Pembayaran No : 175/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya

TIN

3.

Pratama

tertanggal

30

April

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000,-. 4.

Permohonan Pembayaran No : 160/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Pratama

N

Surya

tertanggal

28

April

2014

sebesar

ILA

Rp.1.468.000.000,-. 5. Faktur Pajak No. 010.001-14.10206526 sebesar 1.468.000.000,-,

AD

tanggal 28 April 2014 di ttd H. Haltatif,SE,MBA

6. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Mei 2014.

9. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2654/DUM-

NG

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan

PE

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-,


dengan lampiran : 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. 2.

1 (satu) set Memorandum No. 1397/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 26 Mei 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional


PT. Bank Sumut untuk bulan Juni 2014 yang ditandatangani Yulius Syah 3.

Permohonan Pembayaran No : 224/SUPRA-Ops/V/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

03

Mei

2014

sebesar

4.

ME DA N

Rp.1.468.000.000,-. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juni 2014.

10. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3197/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dengan

1.

GG I

lampiran :

1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

TIN

2. 1 (satu) set memorandum No. 1611/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 25 Juni 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juli 2014. 3. Permohonan Pembayaran No : 273/SUPRA-Ops/VI/2014 CV. Pratama

N

Surya

tertanggal

23

Juni

2014

sebesar

ILA

Rp.1.468.000.000,-. 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juli 2014.

AD

11. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3664/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan

NG

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal

Agustus

PE

2014 dengan lampiran : 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 JUli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. 2. 1 (satu) set Memorandum No. 1863/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 22 Juli 2014, Hal : Izin Pembayaran Sewa kenderaan Operasional PT. Bank Sumu untuk bulan Agustus 2014 yang ditanda tanagani Yulius Syah.



Pratama

tertanggal

21

Juli

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000,-. 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Agustus 2014.

ME DA N

12. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4163/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dengan lampiran :


2.

GG I

tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. 1 (satu) set Memorandum No. 2206/Dum-RT/MMm/2014, tanggal 01 September 2014, Hal :Izin Pembayaran Sewa kenderaan

3.

TIN

Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan September 2014. Permohonan Pembayaran No : 351/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

27

Agustus

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000,-.

Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per September 2014.

N

4.

ILA

13. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4844/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk

AD

Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dengan

NG

lampiran :

PE

1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.4845/Dum-RT/NP/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal

23 biaya


2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-. 3. Memorandum Nomor 2584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum dan didisposisi oleh Direksi. Halaman 104 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

4. Permohonan Pembayaran No : 413/SUPRA-Ops/IX/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

25

September

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000.5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Oktober 2014.

ME DA N

14. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5503/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 kwitansi sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5504/Dum-RT/NP/2014 tanggal 03

GG I

Nopember 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 205 Unit mobil kenderaan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.19.622.273,-.


TIN

tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-. 3. Memorandum

Nomor

2928/DUM-RT/MM/2014

tanggal

03

November 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku

N

Pemimpin Divisi Umum.

ILA

4. Permohonan Pembayaran No : 446/SUPRA-Ops/X/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

31

Oktober

2014

sebesar

Rp.1.079.225.000.-.

AD

5. Faktur Pajak 010.003-14.08665176. 6. Rincian Kenderaan Bank Sumut Per Nopember 2014.

NG

15. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5960/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas

PE

perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember kwitansi sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dengan lampiran : 1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5978 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 127 Unit mobil kenderaan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.9.437.545,-.


2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-. 3. Memorandum Nomor 3181/DUM-RT/MM/14 tanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh ZULKARNAEN selaku Pls

ME DA N

Pemimpin Divisi Umum. 4. Permohonan Pembayaran No : 482/SUPRA-Ops/XI/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

Rp.519.065.000,-.

26

November

2014

sebesar

5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Desember 2014. 16. 1 (satu) set Dokumen REVISI RENCANA BISNIS BANK 2013-2015; 17. 1 (satu) set Memorandum No. 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11

GG I

Maret 2014, Hal : Lelang Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut yang di tdd Irwan Pulungan;

18. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013,

TIN

tanggal 30 September 2013, Perihal : Penugasan Sebagai Pelaksana Jabatan yang di ttd Direksi Ester Junita Ginting dan M. Yahya; 19. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013,

N

tanggal 25 Januari 2013, Perihal : Penugasan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang di ttd Direksi Zenilhar

ILA

dan M. Yahya;

20. 1 (satu) set Memorandum No.851/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 02 April

AD

2014, Hal. Perjanjian Kerja Lelang Pekerjaan Sewa Menyewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut yang ditanda tangani oleh Yulius Syah ;

NG

21. 1 (satu) set Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013, tanggal 10 September 2013, Hal : Mohon Keputusan Direksi atas memorandum

PE

Panitia pelelangan umum pengadaan jasa sewa kenderaan dinas operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani Irwan Pulungan;

22. 1 (satu) set Memorandum No. 337/DPK-HK/MM/2013, tanggal 03 Desember 2013 Hal. Pengujiian draft Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda empat (Mobil) yang ditandatangi Andrias Ginting;


23. 1 (satu) set Memorandum No. 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, Hal : usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang ditanda tangani Irwan Pulungan; 24. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran Pembukuan Periode 07

ME DA N

Nopember 2013 s/d 07 Nopember 2013. B. Disita dari : ANTON PURBA, SH.,LLM

 Dokumen Foto copy (legalisir) Temuan Pemeriksaan Posisi 31 Januari 2014 dari Otoritas Jasa Keuangan

atas Pengadaan Jasa

Sewa Kendaraan Operasional di PT. BANK SUMUT. C. Disita dari : Drs. M. YAHYA

1. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan

GG I

oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 71 tanggal 28 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara” dengan

TIN

disingkat “PT. Bank Sumut”.

2. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 93 tanggal 30 Januari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

N

Luar Biasa “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara”

ILA

dengan disingkat “PT. Bank Sumut”. D. Disita dari : MAMAN SUKIMAN, SH

AD

1. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) cover note PT. Deli Tunas Adi Mulia adalah Surat Pernyataan No.147/SP-XII/2013 tanggal 12 Desember 2013,

NG

2. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899583, BK 1619 IT

PE

3. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05900035, BK 1861 IT 4. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899233, BK 1449 IV 5. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899236, BK 1452 IV


6. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899193, BK 1413 IV 7. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya)surat keterangan PT. Delta Mulia tanggal

April 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur

ME DA N

(JANTY WIDJAJA) dan ALINAFIA HRP (Adm) PT. Delta Mulia. E. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA 1. SURAT

PEJANJIAN

SEWA

MENYEWA KENDARAAN

EMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor :

RODA

010/Dir/PPK-

Skr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp 17.616.000.000,- /Tahun, Pelaksana : CV. Surya Pratama, Alamat : Jalan Merak No. 40 Medan, TAHUN KONTRAK 2013-2014,

GG I

terdiri dari :

1) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ditandatangani oleh Zulkarnain sebagai

Masa

:

Pelaksanaan Ketentuan

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 oktober 2014.

:


ILA

N

lain

TIN

Pls Pejabat Pembuat Komitmen, yang mencantumkan :


Sumut

AD

dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 010/Dir/PPK-Skr/Spj/2014, Nomor:

032/SUPRA/SK/IV/2014

Tanggal

04

April

2014

PE

NG

ditandatangani oleh Edie Rizliyanto sebagai Direktur PT Bank Sumut, Ester Junita Ginting sebagai Direktur PT Bank Sumut, M. Yahya sebagai Direktur PT Bank Sumut, Haltafif SE, MBA sebagai Direktur CV Surya Pratama.

3) Asli Surat pernyataan kesanggupan tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani Haltafif SE, MBA sebagai Direktur CV Surya Pratama. 4) Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dan Penandatanganan (SPK) Nomor: 033/PP-JL/SM-BS/X/2013 tanggal 01 Oktober


2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang. 5) Asli akhir masa sanggah dan penerbitan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 30 September

ME DA N

2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.


tanggal

19

September

2013


7) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: tanggal

GG I


19

September

2013

ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang. 8) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor:

TIN


tanggal

19

September

2013


N

9) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: tanggal

19

September

2013

ILA



AD

10) Pengumuman pemenang pekerja jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Nomor: 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013

NG

tanggal 19 September 2013.

PE

11) Asli Penetapan pemenang lelang nomor: 017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 september 2013 ditandatangani Irwan Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

12) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 023/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.


13) Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Adm. Dan Teknis serta Penawaran Nomor: 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku

ME DA N

anggota. Saksi Mewakili Rekanan: R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati. 14) Asli

Daftar

Hadir

Peserta

Pelelangan

Acara

Pembukaan

Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.

Administrasi

GG I

15) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen dan

Penawaran Pekerjaan Pengadaan

Sewa


TIN

Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan. 16) Asli

Daftar

Administrasi

Hadir

dan

Peserta

Lelang

Pemasukan

Dokumen


Sewa

N


ILA

Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.

17) Asli Berita Acara penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SM-

AD

BS/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis

PE

NG

selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati.

18) Asli Daftar Hadir peserta Lelang Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang. 19) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat


Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang. 20) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi Nomor: 020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli

ME DA N

2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Ismail Warta selaku anggota.

21) Asli Daftar Perusahan yang mendaftar/ Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan Billof Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Pelelangan

Pelelangan.

dan

Rizaldi

GG I

Panitia

selaku

Sekretaris

Panitia

22) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa

TIN

Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 019/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku

N

Sekretaris Panitia Pelelangan. 23) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa

ILA

Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 018/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku

AD

Sekretaris Panitia Pelelangan.

PE

NG


25) Asli Undangan Mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.


26) Pedoman

Pasca

Kualifikasi

Pekerjaan

Pengadaan

Sewa

Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013. 27) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan

ME DA N

Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

28) Lampiran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013. 29) Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan

GG I

Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.

30) Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi Nomor: 011/PP-

TIN

JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013. 31) Asli Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan terseleksi Nomor:


tanggal

18

Juni

2013

ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi

N

selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M

ILA

Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. 32) Asli

Berita

Acara

Pengembalian/

Memasukkan

Dokumen

Prakualifikasi Nomor: 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni

AD

2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M

NG

Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.

PE

33) Asli Daftar Perusahaan yang Memasukkan Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 tanggal 08 s/d 13 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris. 34) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pra Kualifikasi Nomor: 004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi


selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. 35) Asli Daftar Perusahaan yang Mendaftar/ Mengambil Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas

ME DA N

Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 01 s/d 07 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris.

36) Pedoman Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris (Lampiran).

GG I

37) Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (Lelang Umum) Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 ditandatangani Irwan Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut.

Pelelangan

TIN

38) Pengumuman

Umum

Nomor:

002/PP-JL/SM-

BS/V/2013 tanggal 31 Mei 2013. 39) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaaan Dinas Roda

N

Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Surya

ILA

Pratama.

40) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaaan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari Pelita Rent Car.

AD

41) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kenderaan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Sahabat

NG

Sejati.

PE

42) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kenderaan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari ASSA.

2. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 023/Dir/SekperHK/PBS/2014 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut. 3. Asli Peraturan

Direksi

PT.

Bank Sumut

No.

006/Dir/DKMR-

CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.


F. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA 1. 1 (satu) buah dokumen asli Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015 PT. Bank Sumut. G. Disita dari : Rahmat Khairul

ME DA N

1) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8421/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan CabangCabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.

GG I

2) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut

atas

perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang

TIN

sebesar Rp.1.109.909.113,-. tertanggal 12 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.

N

3) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.9211/Dum-

ILA

RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember

AD

2013 tertanggal 12 Desember 2013dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.

NG

4) 1 (satu) Lembar Nota Debet



PE

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.

5) 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.488/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan Halaman 114 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.

ME DA N

6) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.936/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.

7) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.1594/Dku-

GG I

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014

TIN

sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-. 8) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2080/DUm-

N


ILA

Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional

PT.

Bank

Sumut

bulan

Mei

2014

sebesar


AD

kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

NG

9) 1 (satu) lembar Nota Debetberwarna merah jambu No.2654/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan

PE

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-,


lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,10) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3197/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan


dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01Juli 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

ME DA N

11) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3664/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal

Agustus 2014 dan 1


12) 1 (satu) lembar Nota Debetberwarna merah jambu No.4163/DUM-

GG I

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember

TIN

2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02September 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. 13) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4844/DUM-

N

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas

ILA

perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar

AD

kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-.

NG

14) 1 (satu) lembar Nota Debetberwarna merah jambu No.5503/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk

PE

Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-

15) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5960/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk


Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.

ME DA N

H. Disita dari : WIDYA KASIH BATUBARAH. 1) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13355 tanggal 8 Januari 2014.

2) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang

telah dilegalisir



telah dilegalisir


GG I


telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13358 tanggal 8 Januari 2014. 5) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang

telah dilegalisir

TIN


telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13009 tanggal 26 September 2013. telah dilegalisir

N


ILA


telah dilegalisir


AD


telah dilegalisir


NG


telah dilegalisir


PE


telah dilegalisir



telah dilegalisir


telah dilegalisir



14) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13259 tanggal 09 Desember 2013. 15) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13261 tanggal 09 Desember 2013.

ME DA N

16) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13260 tanggal 09 Desember 2013.




GG I

dengan Nomor DEL 13297 tanggal 20 Desember 2013. 20) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13108 tanggal 04 Oktober 2013.

TIN


N


ILA


AD



NG

dengan Nomor DEL 13264.


PE


27) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13294 tanggal 20 Desember 2013. 28) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13083 tanggal 26 Desember 2013. 29) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13082 tanggal 26 Desember 2013.



ME DA N





GG I


TIN


N


ILA


AD



NG



PE




46) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13054 tanggal 26 September 2013. 47) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13053.

ME DA N





GG I


TIN


N


ILA


AD



NG



PE


59) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13066 tanggal 26 September 2013. 60) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13052. 61) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13068 tanggal 26 September 2013.



ME DA N



66) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13072tanggal 26 September 2013.


GG I


TIN


N


ILA


AD



NG



PE


75) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13081 tanggal 26 September 2013. 76) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888, Halaman 5/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.


77) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13. 78) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah

ME DA N


79) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.


GG I

31-12-13 s/d 31-01-14.


BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

TIN

0221955888 tanggal 08 November 2013. 82) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat

BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 15 November 2013.

BCA

ILA

Warkat

N

83) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening


AD


BCA

Warkat

BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening


NG


telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

PE



BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 10 Januari 2014. 87) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat

BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening




BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 17 Januari 2014. 89) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

ME DA N

Warkat

rekening

0221955888 tanggal 25 Februari 2014.


BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 13 Maret 2014.


GG I

28-02-14 s/d 31-03-14.


TIN

31-03-14 s/d 30-04-14.

93) 1 (satu) lembar Bukti Setoran yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 April 2014. 94) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan BCA

yang

N

Warkat

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

ILA

0221955888 tanggal 13 Mei 2014. 95) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat

BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

AD

0221955888 tanggal 09 Juni 2014.

96) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan

NG

Warkat

BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 11 Juli 2014.

PE


BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 11 Agustus 2014. 98) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat

BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening




BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 29 Desember 2014. 100) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir yang sudah diterima dari

ME DA N

PT. Delta Mulia, untuk pembayaran Biaya Notaris atas 30 unit mobil an. CV. Surya Pratama tanggal 07 Februari 2014. I. Disita dari Ir. AGUNG SANTOSO, MM

1) 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Pembukuan tanggal 01 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013.

2) 1 (satu) Lembar Asil Surat Izin Melaksanakan Ibadah Haji Nomor : 966/DSDM-TK/Psn/2013 tanggal 16 September 2013 tentang hal.

GG I

3) 1 (satu) Set Asli Memorandum pemuatan iklan lelang pengadaan jasa sewa kenderaan Dinas Operasional Bank Sumut Nomor : 1268/DUMRT/Mm/2013 tanggal 23 Mei 2013.

TIN

4) 1 (satu) Set Asli Memorandum Analisa kajian pemenuhan kebutuhan kenderaan Dinas roda 4 (empat) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Nomor : 1584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 19 Juni 2013.

N

5) 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Koordinasi (Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian kendaraan dinas

ILA

operasional PT. Bank Sumut), tanggal 11-10-2013; beserta daftar hadir.

AD

6) 1 (satu) Set Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.


NG

401/DIR/DPP-PC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar Dan Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional

PE

PT. Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.

8) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 509/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.


9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 126/Dir/DPr-PJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan Edie Rizliyanto.

ME DA N

10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 502/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.

11) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 510/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Umum, tanggal 15 Oktober 2008, yang

GG I

ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.

12) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 113/DIR/DPP-PC/SK/2006 Tentang Wewenang Kepala Divisi Umum Untuk Mengelola Kas Kecil (Petty Cash), Pengeluaran Izin Biaya dan

TIN

Pengadaan Aktiva Tetap & Inventaris Yang diajukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang, tanggal 30 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.

N

13) 1 (satu) Set Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927.AH.01.02.Tahun tentang

ILA

2008

Persetujuan

Akta

Perubahan

Anggaran

Dasar

Perseroan, tanggal 20 November 2008, yang ditanda tangani oleh PLH Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari

AD

Azed, SH.,MH.

14) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, Surat

NG

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002, Akte

PE

No.71.- tanggal 28

Juni 2013, Hal : Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara” dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 71, hari Jumat tanggal 28 Juni 2013”.

15) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Aprizal Asad Hakim, SH, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara” dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 5, hari Jumat tanggal 24 Juli 2009.


16) 1 (satu) Set asli Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 024/PPJL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan

ME DA N

Jeffri Sitindaon dan Rizaldi. 17) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum

Pekerjaan

Pengadaan

Jasa

Sewa

Kenderaan

Dinas

Operasional PT.Bank Sumut Nomor: 025/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sitanda tangani Panitia Pelelangan. 18) 1 (satu) Lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Pelelangan Terbuka

GG I

(lelang Umum) ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan. 19) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa

TIN

Sewa Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 001/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 tentang Undangan Rapat, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan

N

Rizaldi.

20) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Jadwal Prakualifikasi dan Pelelangan

ILA

Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyewaan Mobil Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut, tanggal 31 Mei 2013, ditanda tangani oleh

AD

Panitia Pelelangan Jasa Lainnya Jeffri Sitindaon dan Rizaldi. 21) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor :

NG

010/PP-JL/SM-BS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri

PE

Sitindaon dan Rizaldi.

22) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 tentang Mohon Keputusan Direksi atas Memorandum panitia lelang No.024/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.


23) 1 (satu) Set Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat

(Mobil)

Nomor:

021/Dir/PPK-Skr/Spi/2013

dan

Nomor:

119/SUPRA/SK/X/2013 pada Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, ditanda tangani pihak PT. Bank Sumut oleh Ester Junita Giinting dan

ME DA N

M. Yahya Pihak CV. Surya Pratama oleh Haltafif, SE.MBA. 24) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPKSkr/L/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan. 25) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa

GG I

Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 012/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakualifikasi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen

TIN

Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Jeffri Sitindaon. 26) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 011/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman

N

Prakualifikasi rekanan terseleksi, ditanda tangani Panitia.

ILA

27) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Mohon Penambahan Mobil Dinas dari Kantor Cabang PT. Bank Sumut Syariah Sibolga Nomor : 176/KCSy004/Ops/L/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani Fahmi Ichwan

AD

Siregar.

28) 1 (satu) Set Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

NG

Rekapitulasi Biaya Sewa Kenderaan Dinas Bank Sumut untuk wilayah Kerja Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2014, tanggal 20 Mei 2013,

PE

ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon Selaku Ketua panitia Jasa Lainnya bersama dengan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Jasa Lainnya dan diketahui oleh Zenilhar selaku Direktur.

29) 1 (satu) lembar Asli Standarisasi Penggunaan Mobil Dinas Nomor : 2935/DUM-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, ditandatangani oleh Fachruddin Nasution selaku Pls. Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.


30) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara rapat Koordinasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 10 September 2013, ditandatangani oleh Irwan Pulungan selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut. 31) 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Risna Rahmi Arifa, SH tentang

ME DA N

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002 dengan No. Akte 58 tanggal 19 Juli 2013;

32) 1 (satu) Set Dokumen Asli Laporan Pelaksaaan Good Corporate Governance PT. Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014. 33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank Sumut

GG I

Tanggal 31 Januari 2014.

J. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016).

TIN

1. 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 695/Dir/Dpr-PP/SK/2013 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Sumut tanggal 13 Nopember 2013. K. Disita dari : ANDRIA PELOP MUSWAR (Sesuai berita acara penyitaan

N

pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016).

ILA

1) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000211.0) No.031/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.05/DUSy-


AD

3.754.395.000.- dengan agunan mobil sebanyak 23 Unit mobil.

2) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000248.0) No.05/DUSy-

NG



PE



No.05/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.359.755.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil. 4) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000274.0) No.095/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.05/DUSy-


PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.596.520.000.- dengan agunan mobil sebanyak 4 Unit mobil. 5) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000279.0) No.100/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.05/DUSy-

ME DA N


No.05/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.061.215.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil. 7) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000320.0)

GG I


No.012/DUSy-


TIN


No.05/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 44 Unit mobil.

N


ILA



AD


No.05/DUSy-


NG


11) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000333.0)

PE


No.012/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 5.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 36 Unit mobil. 12) 1 (satu) set Surat No. 05/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.


13) 1 (satu) set Surat No. 012/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan. L. Disita dari : ESTER JUNITA GINTING, SH (Sesuai berita acara

ME DA N

penyitaan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2016). 1. 1 (satu) buah dokumen asli PT. Bank Sumut, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

M. Disita dari : Drs. M. YAHYA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016).

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. 2933/Dum-RT/L/2013 tanggal 06

GG I

Nopember 2013, Hal : Pengujian Perjanjian Kerjasama, yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Cq. Bidang Hukum di Medan dan ditandatangani oleh Fachrudin Nasution Pls.

TIN

Pemimpin Divisi PT. Bank Sumut.

BARANG BUKTI POINT A S/D M DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. IRWAN PULUNGAN, S.Sos. 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa senilai Rp. 5.000,- (lima ribu

N

rupiah).

ILA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 17 Februari 2017. Permintaan

AD

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2017;

NG

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 5 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

PE

Negeri Medan pada tanggal 7 April 2017, dan telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 12 April 2017; Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum

tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 April 2017;


Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri

Medan

dengan

surat

W2.U1/5032/HK.07.Sus.TPK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017

Nomor:

telah memberi

kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak

ME DA N

tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan; Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Pidana

Korupsi

pada

Pengadilan

GG I

Tindak

Negeri

Medan

Nomor

93/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mdn tanggal 16 Februari 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap lamanya pidana (strafmach) yang dijatuhkan oleh Majelis

TIN

1.

Hakim tingkat Pertama kami tidak sependapat, karena menurut kami lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa

keadilan

masyarakat.

Sebab

menurut

kami

pidana

korupsi

N

dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga

ILA

penanganannya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa juga. Oleh karena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagi orang lain

AD

untuk melakukan tindak pidana korupsi . Salah satu cara untuk melahirkan dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi salah satunya adalah menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi pelaku, apalagi dikaitkan dengan

NG

kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan cukup signifikan. Bahwa hakim yang menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan

PE

Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan yang cukup yang dapat menjadi alasan meringankan hukuman tidaklah dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan. Menurut SEMA Nomor 03 tahun 174 angka 2 secara jelas menyebutkan : “Putusan MA Reg. No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September

1984

Tinggi/Pengadilan

mengatakan Negeri

harus

bahwa dibatalkan

Putusan sepanjang

Pengadilan mengenai

pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Halaman 131 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Faktanya Majelis Hakim tingkat

Pertama

tidak ada sama

sekali

memberikan pertimbangan mengapa pidana yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta ini sebagai bukti bahwa hakim kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang

2.

ME DA N

dijatuhkan. Bahwa kami juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah menyatakan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1

KUHPidana tidak terbukti, melainkan dakwaan yang terbukti adalah Pasal 3jo pasal 18 Undang-undang

GG I

dakwaan subsidiair yaitu melanggar

No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

TIN

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Bahwa menurut kami pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam menyatakan dakwaan yang

terbukti adalah dakwaan Subisidiar tidak

N

sesuai dengan praktek peradilan yang selama ini diakui oleh peradilan di itu adalah dimana hakim tingkat pertama

ILA

Indonesia. Ketidak benaran

dalam menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidiair tanpa terlebih dahulu memberikan pertimbangan tentang terbukti atau tidak

AD

terbuktinya dakwaan Primair. Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbanganya adalah sebagai

NG

berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut

diatas,

Majelis

Hakim

berpendapat

PE

merupakan perbuatan melawan hukum dalam

perbuatan

terdakwa

“penyalah gunaan

wewenang”, secara gramatikal merupakan perbuatan melawan hukum yang

diatur secara tersendiri didalam Pasal 3 dan bukan merupakan

perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi oleh karena itu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi didalam perbuatan terdakwa, oleh karena Halaman 132 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

unsur kedua dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.” (vide halaman 257 dan 258 putusan). Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak menyebutkan

ME DA N

dakwaan Primair tidak terbukti, melainkan tidak terpenuhi. Makna dari istilah “tidak terpenuhi” tersebut memberikan indikasi bahwa hakim telah memberikan pertimbangan dalam menyatakan dakwaan subsidiair yang terbukti seolah-olah bentuk dakwaan adalah dakwaan alternative. Bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia bentuk-bentuk surat dakwaan adalah

dakwaan

tunggal,

alternative,

subsidaritas,

komulatif

dan

kombinasi. Khusus terkait dakwan yang kami susuan adalah dakwaan subsidaritas, maka dalam praktek pembuktiannya dakwaan primair terlebih

GG I

dahulu dipertimbangkan,apabiladakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidiair atau lebih subsidiair dibuktikan, jadi tidak bisa dengan cara memilih dakwaan mana yang lebih tepat. Kecuali dakwaan disusun alternative hakim boleh memilih untuk memutuskan

TIN

dalam bentuk

dakwaan yang dianggap paling terbukti. Jadi kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan diatas adalah pertimbangan yang tidak

N

tepat. Menurut kami dakwaan primair telah terbukti, karena dalam Majelis

ILA

pertimbangan

Hakim Tingkat

Pertama

secara

jelas

telah

menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa sesungguhnya adalah perbuatan melawan hukum

tapi melawan hukum “penyalah gunaan wewenang”.

AD

Pertimbangan demikian tidak dikenal dalam hukum acara pidana

di

Indonesia dan dalam sistem hukum juga tidak dikenal adanya perbuatan

NG

melawan hukum yang menyalahgunakan kewenangan.

3.

Bahwa kami

tidak sependapat dengan mejelis hakim tingkat pertama

dalam memberikan pertimbangan terkait kerugian keuangan Negara yang

PE

dilakukan oleh terdakwa. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA, tanggal 30 Agustus 2016. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa perbuatan merugikan keuangan negara dipandang sebagai perbuatan pidana, pada prinsipnya yang menjadi tolok ukur adalah


adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat materil yaitu terjadinya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti yang dapat dihitung dengan uang,” Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas,untuk

ME DA N

menentukan adanya kerugian keuangan Negara harus ada perbuatan formal melanggar hukum yang dilakukan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kami telah membuktikan bahwa terdakwa Drs. M.YAHYA bersamasama dengan M. JEFRI SITINDAON, ST, MM,

IRWAN PULUNGAN,

ZULKARNAIN, dan H. HALTAFIF, MBAdalam pengadaan mobil dinas Bank Sumut tahun 2013 melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dimulai dari proses lelang yang dilakukan tidak mengacu pada aturan pengadaan barang dan jasa sebagaimana Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor:

GG I

003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut sampai dengan pembayaran yang tidak mengacu pada kontrak, bahkan ada pembayaran dari bulan Nopember sampai

ditandatangani.

dengan

Maret

2014

tanpa

atau

sebelum

kontrak

TIN

2013

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut jelas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya pembayaran dari kas Bank Sumut dalam

N

pengadaan Sewa mobil dinas Bank Sumut adalah perbuatan melawan

ILA

hukum yang menimbulkan kerugian keuangan Negara. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terkait dengan kerugian keuangan Negara, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang

AD

menolak perhitungan kerugian

keuangan Negara yang dilakukan oleh

Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA,

NG

tanggal 30 Agustus 2016. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tingkat pertama justru telah melakukan penghitungan sendiri atas kerugian keuangan

PE

Negara, sehingga kerugian keuangan Negara yang sebelumnya dalam surat dakwaan maupun tuntutan kami jaksa penuntut umum mengacu pada hasil audit oleh Kantor Akuntak Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA tanggal 30 Agustus 2016 dengan total kerugian sebesar Rp. 10.820.655.831,- (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) telah dikesempingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan sendiri oleh Majelis hakim Halaman 134 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

menjadi sebesar Rp. 368.800.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 1) Mitsubishi Pajero Sport GLS Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 12.100.000,- per unit / per bulan, ditemukan 1 unit/1 bulan x tidak

ME DA N

dilaksanakan = 1 x Rp. 12.100.000 = Rp. 12.100.000,-. 2) Toyota Rush GM/T tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih 15 unit/1 bulan, tidak dilaksanakan = 15 x Rp. 5.500.000 = Rp. 82.500.000,-. 3) Toyota Innova EM/T Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 6.900.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih kelebihan sebanyak 3, akan tetapi terhadap kelebihan tersebut tetap

GG I

dibayarkan 3 unit/ 1 bulan x Rp. 6.900.000 = Rp. 20.700.000. 4) Toyota Avanza EM/T Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 4.225.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih 60 unit/ 1 bulan yang tidak dilaksanakan = 60 x Rp. 4.225.000 = Rp. 253.500.000,00

TIN

(duratus limapuluh tigajuta limaratus ribu rupiah). Bahwa pertimbangan hakim melakukan penghitungan sendiri atas kerugian keuangan Negara adalah dikarenakan adanya pertentangan pendapat dua

N

ahli yaitu ahli keuangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dari Kantor

ILA

Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA dan auditor dari terdakwa (ahli adecharge) yaitu SUDIRMAN, SE,MM,M.H. Pertimbangan hakim tersebut adalah sebagai mana halaman 282 putusan

AD

yaitu sebagai berikut : “Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat 2 (dua) orang

NG

ahli, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal menentukan kerugian keuangan negara, dengan penyesuaian kebawah digunakan walaupun mobil baru yang telah

PE

diperjanjikan sesuai dengan kontrak tahun 2013 tidak dimanfaatkan namun digunakan kenderaan lama dengan kontrak tahun 2012, sehingga nilai barang tersebut dipakai sebagai pengurang dari total kerugian negara yang terjadi atau dengan kata lain kerugian negara dihitung dengan cara mengurangkan nilai kerugian negara yang terjadi dengan nilai barang yang tidak dapat dimanfaatkan tersebut.”


Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tetap berpendapat, kerugian Negara yang ditimbulkan oleh terdakwa adalah kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA. Kami sependapat dengan hasil audit oleh ahli HERNOLD

ME DA N

M.MAKAWAMBANG dari KAP Dr. TRMIZI ACHMAD tersebut, dimana perhitungan kerugian negaranya didasarkan pada alasan yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa kerugian keuangan Negara atas pembayaran yang tidak ada kontrak dari bulan Nopember, Desember 2013, Januari, Pebruari, Maret 2014 yaitu dengan rincian sebagai berikut b. Bahwa kerugian keuangan Negara atas pembayaran yang telah

GG I

melawati masa kontrak yaitu untuk bulan Nopember s/d Desember 2014.

c. Bahwa kerugian keuangan Negara untuk pembayaran biaya yang

TIN

tidak perlu bulan April 2014 s/d Oktober 2014. Adapun rincian perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh auditor yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

N

No.

URAIAN

JUMLAH (Rp)

ILA

A. Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2013 s.d 31 Maret 2014)

AD

a. Realisasi Pembayaran bulan Nopember 2013

PE

NG

b. Realisasi Pembayaran bulan Desember 2013 c. Realisasi Pembayaran bulan Januari 2014

1.376.559.113,00 = Rp 1.458.304.933,00 = Rp 1.460.698.250,00

d. Realisasi Pembayaran bulan Februari 2014 e. Realisasi Pembayaran bulan Maret 2014

= Rp

= Rp 1.467.727.500,00 = Rp 1.470.515,500.00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A)

7.233.805.296.00


B. Kerugian Keuangan Negara Negara Pengadaan Sewa Mobil: Pengeluaran Biaya Tidak Perlu (Bulan April 2014 s.d 31 Oktober 2014) 1. Biaya Perpanjangan STNK, Service Rutin, Sparepart

ME DA N

dan Asuransi (Per unit per tahun atau hanya sekali pengenaan). a. Toyota Camry

= Rp

19.454.795,00: 12 bln

=

Rp.1.621.232,00/ bln

Biaya 7 Bulan =

= Rp.

GG I

5x1.621.232,00/bln x 7 bln

b. Mitubishi Pajero

= Rp

TIN

18.609.440,00: 12 bln

56.743.120,00

= Rp.1.550.787,00/ bln

Biaya 7 bulan = 12x Rp = Rp. 130.266.108,00

N

1.550.787,00

= Rp

ILA

c. Toyota Inova 13.255.470,00: 12 bln

Rp.1.104.623,00/ bln

AD

Biaya 7 bulan = 11 x Rp

1.104.623,00

NG

= Rp. 85.055.971,00

d. Toyota Rush

PE

=

= Rp

11.595.563,00 :12 bln

= Rp.966.297,00/bl n

Biaya

7

Bulan

=

29

x966.297,00

= Rp.196.158.291,0 0

e. Toyota Avanza 9.644.941,00 : 12 Bln

= Rp

= Rp.803.745,00/bl n


Biaya 7 Bulan = 237

= Rp.

x.803.745,00

1.333.421.955,00

2. Biaya Pajak Penghasilan (PPh 2%) Per unit/Bulan (April 2014 - Okt 2014) : = Rp

26.778.636,00

ME DA N

a. April 2014 b. Mei 2014

= Rp

26.690.909,00

c. Juni 2014

= Rp 26.690.909,00

d. Juli 2014

= Rp

26.690.909,00

= Rp

26.690.909,00

f. September 2014

= Rp

26.690.909,00

g. Oktober 2014

= Rp

26.690.909,00

GG I

e. Agustus 2014


= Rp 186.924.090,00

ILA

N

TIN

Negara PPh 2% (B.2)

C. Kerugian Keuangan Negara Pembayaran Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2014 s.d 31

AD

Desember 2014) =

November 2014

1.059.602.727,00

PE

NG


Bahwa

Rp


=

Rp

Desember 2014

509.627.455,00 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (C)

1.569.230.182,00

JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA 2013/2014 10.820.655.831,00 (A+B+C)

oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi

Medan dalam Putusannya :


1. Menerima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Pebruari 2017Nomor : 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. 3. Menyatakan bahwa terdakwa Drs. M. YAHYA bersalah melakukan tindak

ME DA N

pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair kami, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan.

GG I

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: A.

Alasan Banding Jaksa Penuntut Umum Tidak Sesuai Dengan Pasal 240

TIN

ayat (1) KUHAP dan Bertentangan Dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

N

Bahwa setelah kami, Penasihat Hukum TERBANDING DRS. M. YAHYA

ILA

membaca dan memperhatikan dengan teliti terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 05 April 2017 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-

AD

TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2917, maka kami selaku Penasihat Hukum TERBANDING DRS. M. YAHYA keberatan terhadap alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum, sebab alasan-alasan banding tersebut

NG

bukanlah merupakan alasan-alasan yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 240 KUHAP yang mengatur tentang alasan-alasan banding;

PE

Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 240 KUHAP yang mengatur tentang alasan-alasan banding tersebut, menyatakan bahwa : (1)

“Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu

keputusan

dapat

memerintahkan

Pengadilan

Negeri

untuk

memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri;


(2)

Jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum Putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan”;

ME DA N

Bahwa salah satu alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan di dalam Memori Bandingnya pada halaman 25 s.d. 26 yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 240 KUHAP, adalah sebagai berikut :

“Bahwa terhadap lamanya pidana (strafmach) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama kami tidak sependapat, karena menurut kami lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan tidak

GG I

mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebab menurut kami pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus berimplikasi pada efek jera. Salah satu caranya adalah dengan

TIN

menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi pelaku, apalagi dikaitkan dengan kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan cukup signifikan”; Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP dikaitkan dengan alasan

N

banding yang diajukan Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya sebagaimana kami kutip di atas, maka alasan banding tersebut tidak memenuhi

ILA

alasan banding yaitu “adanya kelalaian penerapan hukum acara”, “adanya kekeliruan”, atau “ada yang kurang lengkap”, oleh karenanya alasan banding tersebut telah patut dan layak untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan

AD

tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

NG

Kekuasaan Kehakiman telah menggariskan bahwa pada dasarnya hakim diberikan jaminan kebebasan dalam memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan, termasuk di dalamnya mengenai berat ringannya

PE

penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), atau dengan kata lain hakim bebas menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada TERBANDING DRS. M. YAHYA atau apabila hakim berpendapat lain selayaknya Hakim Anggota I yang telah membebaskan TERBANDING DRS. M. YAHYA dari segala dakwaan Penuntut Umum, baik Dakwaan Primair, maupun Dakwaan Subsidair, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum yang tidak memahami kewenangan untuk menentukan berat ringannya


hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap TERBANDING DRS. M. YAHYA bukanlah alasan yuridis untuk dijadikan dasar keberatan pengajuan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh

ME DA N

Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada TERBANDING DRS. M. YAHYA adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh undang-undang kepada Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa dengan demikian alasan banding yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan yang pada pokoknya menyatakan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat merupakan alasan banding yang salah, sehingga keliru dalam

GG I

mengartikan Pasal 240 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa dikarenakan alasan-alasan banding Penuntut Umum dalam Memori

TIN

Bandingnya tidak sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) KUHAP dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka telah patut dan layak kiranya Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan ditolak atau setidak-tidaknya

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri

ILA

B.

N

dinyatakan tidak dapat diterima;

Medan Telah Cukup Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan

AD

Judex Factie Sepanjang Mempertimbangkan Dakwaan Primair

Bahwa kami, Penasihat Hukum TERBANDING DRS. M. YAHYA keberatan dan

NG

dengan tegas menolak alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Memori Bandingnya halaman 26 angka 2, yang menyatakan bahwa :

PE

“Bahwa menurut kami (ic. Penuntut Umum) pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidair tidak sesuai dengan praktek peradilan yang selama ini diakui oleh peradilan di Indonesia. Ketidak benaran itu adalah dimana Hakim Tingkat Pertama dalam menyatakan dakwaan yang terbukti adalah

dakwaan

subsidair,

tanpa

terlebih

dahulu

memberikan

pertimbangan tentang terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan Primair”;


Bahwa alasan banding sebagaimana dikutip di atas, merupakan alasan banding yang salah dan keliru sebab Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Subsidair tidak sesuai dengan praktek peradilan yang selama ini diakui oleh peradilan di Indonesia, yang menjadi pertanyaan praktek peradilan

ME DA N

yang bagaimana dimaksudkan oleh Penuntut Umum yang berlaku di Indonesia selama ini, alasan tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017, halaman 257, alinea ke-3 dan halaman 258 alinea ke-2 menyatakan bahwa :

GG I

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa

merupakan

perbuatan

melawan

hukum

dalam

TIN

“penyalahgunaan wewenang”, secara gramatikal merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur secara tersendiri di dalam Pasal 3 dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

N

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu unsur

ILA

perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dakwaan primair tidak terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal

AD

selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair

tidak terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus

NG

dinyatakan

tidak terbukti

secara

sah dan

meyakinkan

bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan

PE

primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut”;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, sangat terang dan jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa unsur melawan hukum (bestandeel delict) pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka dikarenakan salah satu unsur pasal tersebut tidak Halaman 142 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

terpenuhi, maka seluruh unsur pasal sebagaimana Dakwaan Primair menjadi tidak terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, karenanya TERBANDING DRS. M. YAHYA haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut merupakan pertimbangan yang cukup untuk dapat mengartikan bahwa

ME DA N

Dakwaan Primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terbukti;

Bahwa Penuntut Umum yang mengutip Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 pada Memori Bandingnya halaman 27 merupakan pengutipan yang tidak lengkap, sehingga dapat memberikan pengertian yang berbeda kepada Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan, kutipan lengkap dapat dilihat pada kutipan kami sebelumnya di atas yang dengan terang

hukum

dalam

Dakwaan

GG I

dan jelas dan sangat mudah dipahami bahwa dikarenakan unsur melawan Primair

tidak

terbukti,

maka

Majelis

Hakim

membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

TIN

Bahwa tidak benar bahwasanya Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 tidak mempertimbangkan Dakwaan Primair yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Surat

N

Dakwaannya, hal ini dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan

ILA

panjang lebar memberikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan Dakwan Primair Penuntut Umum sebagaimana ternyata telah terdapat dan dimulai pada halaman 241 s.d. 258, oleh karenanya alasan banding Penuntut

AD

Umum yang menyatakan bahwa makna putusan demikian jelaslah tidak jelas merupakan alasan yang juga tidak jelas, sebab bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

NG

aquo, Jaksa Penuntut Umum sajapun dalam melakukan penuntutan terhadap perkara ini sesungguhnya demi hukum sangat tidak layak untuk dikategorikan

PE

sebagai perkara tindak pidana korupsi, apalagi menyidangkan Terdakwanya; Bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya yang memohon Majelis Hakim Tingkat Pertama harus tegas menyebut terbukti atau tidak terbukti hanyalah masalah pemaknaan saja, hal mana bukan merupakan alasan esensial dari suatu alasan banding di dalam memori banding, apakah terbukti atau tidak terbukti, atau apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi, semuanya memiliki makna yang sama tidak ada perbedaan pemaknaan bagi penegak hukum untuk memahaminya, oleh karenanya alasanHalaman 143 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

alasan banding Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya yang demikian tersebut telah patut dan layak untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Judex Factie Telah Tepat dan Benar Dengan Tidak Menggunakan Laporan

ME DA N

C.

Audit Investigatif Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad Yang Digunakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Dakwaannya Merupakan Tindakan Yang Berdasar dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

GG I

Negeri Medan telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku tidak menggunakan Laporan Audit Investigatif Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad yang digunakan Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagai perhitungan kerugian

TIN

keuangan negara di dalam perkara ini;

Bahwa bagaimana mungkin seseorang yang notabene disebut “Ahli Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara” yang “keahliannya”

N

digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan kerugian keuangan

ILA

negara di dalam perkara ini adalah ahli yang cacat hukum, dan ahli tersebut dipaksakan oleh Penuntut Umum agar digunakan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan TERBANDING DRS. M. YAHYA telah merugikan

AD

keuangan negara dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama”, sehingga Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara, hal ini merupakan kesalahan yang

NG

sangat fatal yang diduga dilakukan oleh Penyidik Pid.Sus Kejati Sumut dilanjutkan oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan, jadi mana mungkin kesalahan yang sama juga harus dilakukan Majelis Hakim Tingkat

PE

Pertama;

Bahwa kesalahan fatal tersebut dikarenakan yang membuat, menandatangani, dan mengajukan Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara yang dituangkan di dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad, tidak terbantahkan lagi fakta-fakta


hukum di depan persidangan bahwasanya yang melakukan penandatanganan Laporan Audit Investigatif dimaksud adalah Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., sebagai orang yang tidak berhak menandatangani laporan tersebut, tetapi dilakukannya, maka terhadap Ahli tersebut diduga telah melakukan “Tindak Pidana Bertindak Seolah-Olah Sebagai Akuntan Publik,

ME DA N

Tetapi Dirinya Bukan Akuntan Publik” sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;

Bahwa seyogyanya Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dipakai untuk menghitung kerugian keuangan negara, akan tetapi hanya atas dasar permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, yang mana hasil pemeriksaan

GG I

yang dilakukan oleh KAP dimaksud hanya sebagai bahan pedoman bagi Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 01 Tahun 2007, sehingga KAP secara langsung tidak

TIN

berwenang untuk melakukan ataupun menyampaikan hasil audit tentang adanya kerugian keuangan negara;

Bahwa beranjak dari ketentuan di atas, maka apabila Jaksa Penuntut Umum

N

tetap dengan alasan-alasan banding di dalam Memori Bandingnya pada

ILA

halaman 27 s.d. 28 bahwasanya dalam perkara aquo menggunakan jasa akuntan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan yang dijadikan dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara, maka Kantor

AD

Akuntan Publik dimaksud harus tunduk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (selanjutnya disebut UU Akuntan Publik); Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Akuntan Publik telah mengatur tentang

NG

pendirian dan pengelolaan Kantor Akuntan Publik, sebagai berikut : (1)

“KAP yang berbentuk usaha perserorangan sebagaimana dimaksud dalam

PE

Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang

(2)

Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia; KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik;


(3)

KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai domisili KAP;

(4)

Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP,

ME DA N

jumlah Rekan yang bekewarganegaraan asing pada KAP paling banyak 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP”;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Akuntan Publik dikaitkan dengan perkara aquo, maka demi hukum Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan yang berbentuk usaha hanya dapat dikelola jika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik, dengan kata lain KAP

GG I

diperbolehkan menurut UU Akuntan Publik untuk mempekerjakan Rekan yang bukan Akuntan Publik sebanyak 1/3 dari seluruh rekan yang Akuntan Publik; Bahwa terhadap 1/3 dari seluruh rekan yang bukan Akuntan Publik tersebut pun, berdasarkan UU Akuntan Publik ternyata juga telah diatur di dalam Pasal

(1)

TIN

14 yang disebut Rekan Non Akuntan Publik, yang mengatur tentang : “Setiap orang yang akan menjadi Rekan Non-Akuntan Publik pada KAP wajib mendaftar kepada Menteri.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

N

(2)

ILA

tertulis dengan syarat sebagai berikut : a. Bependidikan paling renah Sarja Strata 1 (S-1) atau yang setara;

AD

b. Berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik;

c. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

NG

d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; e. Telah

mengikuti

pelatihan

etika

profesi

Akuntan

Publik

yang

PE

diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; dan

f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun atau lebih.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Rekan Non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”; Halaman 146 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berupa bukti-bukti surat yang diajukan sebagai bukti dalam perkara aquo, ternyata ada Laporan Hasil Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang

ME DA N

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan, yang telah menyatakan bahwa kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 10.820.655.831,- (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang mana laporannya dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., yang juga telah hadir memberikan keterangan sebagai Ahli

GG I

di depan persidangan dalam perkara aquo;

Bahwa pada persidangan tingkat pertama, setelah ditanyakan kepada Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., telah terungkap fakta hukum bahwasanya “Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., adalah

TIN

bukan seorang Akuntan Publik yang memiliki Surat Ijin Akuntan Publik yang sah”, selanjutnya Ahli tersebut mengaku bahwa “dirinya adalah salah satu Rekan Non-Akuntan Publik di Kantor Akutan Publik (KAP) Tarmizi Achmad &

N

Rekan”, namun kenyataannya Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., tidak terdaftar kepada Menteri Keuangan RI sebagaimana diamanatkan

ILA

dalam Pasal 14 ayat (1) UU Akuntan Publik, sehingga legal standing Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., tidak patut dan layak untuk

AD

melakukan audit investigatif kerugian keuangan negara dalam perkara ini, dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak hasil audit investigatif perhitungan kerugian keuangan

NG

negara yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam perkara aquo sebagai alasan Memori Bandingnya; Bahwa demikian seterusnya berdasarkan Pasal 15 UU Akuntan Publik telah

PE

mengatur tentang larangan terhadap Rekan Non-Akuntan Publik, yaitu : “Rekan Non-Akuntan Publik dilarang : a. Menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih; b. Merangkap sebagai : 1. Pejabat Negara;


2. Pimpinan

atau

Pegawai

pada

Lembaga

Pemerintahan,

Lembaga Negara, atau Lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau 3. Jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.

ME DA N

c. Menandatangani dan menerbitkan Laporan Hasil Pemberian Jasa melalui KAP”;

Bahwa berangkat dari Pasal 15 UU Akuntan Publik, telah terungkap fakta hukum di depan persidangan Judex Factie bahwasanya Ahli Hernold Ferry Makwimbang, S.Sos., M.Si., MH., adalah bukan orang yang berhak dan berwenang untuk menandatangani dan menerbitkan Laporan Hasil Pemberian Jasa melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan, apabila

GG I

dilihat dari Laporan Hasil Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara yang merupakan laporan hasil pemberian jasa melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan, maka akan dapat ditemukan dengan terang dan jelas pada halaman 77 di dalam laporan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ahli

TIN

Hernold Ferry Makawimbang S.Sos., M.Si., MH., selaku Tim Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, maka penandatanganan yang dilakukan oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang S.Sos., M.Si., MH tersebut mengakibatkan laporan hasil audit yang telah dibuat dan dijadikan bukti di

N

dalam persidangan ini menjadi cacat hukum, sementara itu Tarmizi Achmad

ILA

hanya menandatangani di bagian mengetahui, artinya laporan hasil audit investigatif tersebut bukan dibuat oleh Tarmizi Achmad selaku Akuntan Publik yang berizin dan terdaftar, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh orang

AD

yang tidak berhak;

Bahwa dengan telah cacatnya laporan hasil audit investigatif kerugian keuangan

NG

negara yang dibuat dan dijadikan bukti di dalam persidangan ini, maka laporan hasil audit investigatif tersebut demi hukum tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar dan sandaran bagi Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya untuk

PE

menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara aquo, karena telah melanggar ketentuan Pasal 15 UU Akuntan Publik, dan bagi orang yang bertindak seolah-olah sebagai akuntan publik tetapi dirinya bukan akuntan publik, maka diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), hal mana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Akuntan Publik, yang menyatakan bahwa :


“Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.

ME DA N

500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)”; Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 15 huruf c Jo. Pasal 57 ayat (2) UU Akuntan Publik, maka demi hukum dan keadilan orang yang menganggap dirinya Ahli dalam perkara ini (Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH) yang bukan akuntan publik dan telah diakui kebenarannya oleh dirinya sendiri di depan persidangan tersebut bertindak seolah-olah sebagai Akutan Publik yang mempunyai lisensi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta, untuk itu, kami akan melaporkan yang

GG I

bersangkutan kepada pihak Kepolisian RI sebab sangat kuat dugaan kami selaku Penasihat Hukum TERBANDING DRS. M. YAHYA bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif yang dijadikan Penuntut Umum untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang mengandung cacat hukum tersebut,

TIN

kuat dugaan kami juga mengandung kepalsuan sehingga Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., yang menandatangani Laporan Hasil Audit Investigatif

dapat

dikualifisir

telah

melakukan

dugaan

“Tindak

Pidana

N

Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik Yang Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu, Dengan Maksud

ILA

Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Akta Itu Seolah-Olah Keterangan Itu Sesuai Dengan Kebenarannya”, sebagaimana diatur dan

AD

diancam sanksi pidana penjara sesuai Pasal 266 ayat (1) Subs. Pasal 264 Subs. Pasal 263 KUHP; Bahwa oleh karena laporan hasil audit investigatif yang dijadikan Penuntut

NG

Umum dalam perkara ini sebagai bukti untuk menentukan kerugian keuangan negara mengandung CACAT HUKUM, maka alasan-alasan banding Penuntut Umum di dalam Memori Banding pada halaman 27 s.d. 31 merupakan alasan-

PE

alasan banding yang salah dan keliru dan karenanya Memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima; Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada penghitungan terhadap penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) perhitungan, antara lain :


1. Perhitungan

Kerugian

Keuangan

Negara

oleh

Ahli

Hernold

Ferry

Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan; 2. Perhitungan Audit oleh Ahli Sudirman, SE., S.H., MM., dari Kantor Konsultan

ME DA N

Audit Kerugian Keuangan Negara Sudirman (Independen); 3. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Ad.1) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan

GG I

Bahwa terhadap penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan yang dituangkan dalam Laporan

TIN

Hasil Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan

N

adalah Laporan Hasil Audit Investigatif yang cacat hukum dan terhadap

ILA

alasan-alasan di dalam Kontra Memori Banding ini dalam menanggapi Laporan Hasil Audit Investigatif yang cacat hukum tersebut tidak akan diulangi lagi, dikarenakan Laporan Hasil Audit Investigatif tersebut cacat maka

penghitungan

tidak

dapat

dipakai

sebagai

dasar

AD

hukum,

penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini; Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

NG

dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16

PE

Februari 2017 yang mempertimbangkan bahwa Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., cacat hukum terdapat pada halaman 280 alinea ke-2, yang mempertimbangkan bahwa : “Menimbang, bahwa Ahli Hernold Ferry Makawimbang yang menandatangani Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad dan memberikan pendapat di persidangan faktanya bukanlah sebagai Akuntan Publik dan tidak terdaftar di Kementerian Keuangan sebagai Rekan Non Akuntan Publik Halaman 150 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

secara yuridis formil telah menyalahi aturan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik”; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai

ME DA N

Laporan Hasil Audit Investigatif yang ditandatangani oleh orang yang bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik, padahal Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., bukanlah sebagai Akuntan Publik, pertimbangan mana dilanjutkan sampai ke halaman 282 alinea ke-2 Putusan Judex Factie, yang memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, keterangan Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut

GG I

Umum, yaitu : Hernold Ferry Makawimbang dan Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.820.655.831,-

TIN

(Sepuluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), tidak dapat

dipertahankan

dikesampingkan,

dan

selanjutnya

oleh

karenanya

Majelis

haruslah

Hakim

akan

N

mempertimbangkan Ahli A de Charge yang Penasihat Hukum

ILA

Terdakwa, yaitu : Konsultan Audit Sudirman, SE., S.H., MM”; Bahwa oleh karena Judex Factie telah menyatakan bahwasanya Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MM., bukanlah sebagai

AD

Akuntan Publik dan tidak terdaftar di Kementerian Keuangan sebagai Rekan Non Akuntan Publik, maka Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MM., secara yuridis formal telah menyalahi aturan

NG

ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan oleh karenanya, baik keterangan ahli

PE

tersebut maupun Laporan Hasil Audit Investigatif tersebut tidak dapat dipertahankan dan telah dikesampingkan, untuk itu seluruh Laporan Hasil Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara yang ditandatanganinya menjadi

tidak

mempunyai

bobot

pembuktian

yang

baik

atau

pembuktiannya cacat hukum, kiranya sangat patut dan layak bagi Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak alasanalasan banding Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya atau setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan; Halaman 151 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Ad.2) Perhitungan Audit oleh Ahli Sudirman, SE., S.H., MM., dari Kantor Konsultan Audit Kerugian Keuangan Negara Sudirman (Independen) Bahwa terhadap audit yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Audit Kerugian Keuangan Negara Sudirman (Independen), telah terungkap

ME DA N

fakta hukum bahwasanya di depan persidangan menurut Ahli Sudirman, SE., S.H., MM., bahwasanya “TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”, karena pengeluaran PT. Bank Sumut untuk membayar sewa kendaraan telah sesuai dengan kendaraan yang diterima dan digunakan oleh Kantor Pusat dan Cabang-Cabang PT. Bank Sumut;

Bahwa kesimpulan Ahli Sudirman, SE., S.H., MM., yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya dalam pelaksanaan pekerjaan “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun

GG I

2013”, tidak ada kerugian keuangan negara tersebut adalah telah bersesuaian dengan Tim Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional V Sumatera Bagian Utara, Saksi Anton Purba, S.H., LL.M.,

TIN

selaku Ketua Tim Pemeriksa PT. Bank Sumut yang tidak menemukan adanya kerugian keuangan negara, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara yang menolak

N

melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara atas permintaan Kejaksaan

dan

ILA

Tinggi Sumatera Utara karena menurut BPK RI Provinsi Sumatera Utara BPKP

Provinsi

Sumatera

Utara

“TIDAK

ADA

KERUGIAN

KEUANGAN NEGARA” dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sewa

AD

Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013; Bahwa untuk mengetahui penghitungan audit yang dilakukan oleh Ahli

NG

Sudirman, SE., S.H., MM., tersebut dapat dilihat pada Lampiran III;

Ad.3) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana

PE

Korupsi

Pada

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

93/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 Bahwa oleh karena tidak ditemukannya kerugian keuangan negara di dalam perkara ini, menurut Ahli Sudirman, SE., S.H., MM., maka sangat tidak layak menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017


pada halaman 286 s.d. 288 yang menghitung kerugian keuangan negara sendiri, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama bukanlah ahli dalam melakukan audit karena tidak pernah mendapatkan pendidikan maupun pembelajaran mengenai pemeriksaan keuangan;

ME DA N

Bahwa adapun pertimbangan hukum mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat

dilihat

pada

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

93/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 pada halaman 286 s.d. 288, menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat 2 (dua) orang ahli, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal menentukan kerugian

GG I

keuangan negara, dengan penyesuaian kebawah digunakan walaupun mobil baru yang telah diperjanjikan sesuai dengan kontrak tahun 2013 tidak dimanfaatkan namun digunakan

TIN

kendaraan lama dengan kontrak tahun 2012, sehingga nilai barang tersebut dipakai sebagia pengurang dari total kerugian negara yang terjadi atau dengan kata lain kerugian negara dihitung dengan cara mengurangkan nilai kerugian negara yang terjadi

N

dengan nilai barang yang tidak dapat dimanfaatkan tersebut;

ILA

Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim akan

mempertimbangkan dan menghitung berapa sebenarnya kerugian keuangan negara di dalam kegiatan sewa kendaraan dinas

AD

operasional PT. Bank Sumut, dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan dinas yang diterima dan telah dipergunakan setiap

PE

NG

bulannya selama 1 (satu) tahun, terhitung dari bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2014; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan melakukan perbandingan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad dengan Laporan Hasil Audit Konsultan Audit Sudirman, SE., S.H., MM., dan bukti pembayaran berupa Advice Nota Debet, diperoleh fakta hukum bahwa jika dihitung dari jumlah dan jenis kendaraan yang disewa dikalikan dengan masa waktu sewa kendaraan sesuai dengan masa waktu kontrak dengan fakta masa waktu sewa ditemukan Halaman 153 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

adanya beberapa jenis kendaraan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan

masa

waktu

sewa,

akan

tetapi

tetap

dilakukan

pembayaran diantaranya : 1)Toyota Camry 2,5 V Tahun 2013, sebanyak 5 unit, jika

ME DA N

dilaksanakan sesuai dengan masa waktu kontrak = 5 unit x 12 bulan = 60, faktanya dilaksanakan sesuai dengan masa waktu sewa;

2)Mitsubishi Pajero Sport GLS Tahun 2013, sebanyak 12 unit, jika dilaksanakan sesuai dengan masa waktu kontrak = 12 unit x 12 bulan = 144, faktanya dilaksanakan 143, ditemukan selisih 1 unit yang tidak dilaksanakan;

GG I

3)Toyota Rush G M/T Tahun 2013, sebanyak 29 unit, jika dilaksanakan sesuai dengan masa waktu kontrak = 29 unit x 12 bulan = 348, faktanya dilaksanakan 333, ditemukan selisih 15 yang tidak dilaksanakan;

TIN

4)Toyota Innova E M/T Tahun 2013, sebanyak 11 unit, jika dilaksanakan sesuai dengan masa waktu kontrak = 11 unit x 12 bulan = 132, faktanya dilaksanakan 135, ditemukan selisih

N

kelebihan, akan tetapi terhadap kelebihan tersebut tetap

ILA

dibayarkan; 5)Toyota Avanza E M/T Tahun 2013, sebanyak 237 unit, jika dilaksanakan sesuai dengan masa waktu kontrak = 237 unit x

AD

12

bulan

=

2784,

ditemukan

selisih

60

yang

tidak

dilaksanakan;

PE

NG

Dan

selanjutnya

beberapa

jenis

setelah

dilakukan

kendaraan

dinas

penghitungan operasional

terhadap

yang

tidak

dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi dilakukan pembayaran

dan

terhadap

pembayaran

tersebut

adalah

merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 368.800.000,(Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 1)Mitsubishi Pajero Sport GLS Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 12.100.000,- per unit / per bulan x tidak dilaksanakan = 1 unit x Rp. 12.100.000,- = Rp. 12.100.000,-;


2)Toyota Rush G M/T Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih 15 unit/1 bulan, tidak dilaksanakan = 15 unit x Rp. 5.500.000,- = Rp. 82.500.000,-;

ME DA N

3)Toyota Innova E M/T Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 6.900.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih kelebihan sebanyak 3 unit, akan tetapi terhadap kelebihan tersebut tetap dibayarkan 3 unit / 1 bulan x Rp. 6.900.000,- = Rp. 20.700.000,-;

4)Toyota Avanza E M/T Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 4.225.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih 60 unit/1 bulan yang tidak dilaksanakan = 60 x Rp. 4.225.000,- = Rp.

Ribu Rupiah);

GG I

253.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum

TIN

sebagaimana tersebut di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survey harga pasar dan tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, hanya berpedoman

N

pada Memorandum Nomor : 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16

ILA

April 2013, yang dibuat Irwan Pulungan selaku Pemimpin Divisi Umum dan selaku PPK, perihal Usulan Taksasi Biaya Sewa Mobil Dinas Operasional Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang

AD

Pembantu, dan Kantor Kas, PT. Bank Sumut total sebesar Rp. 17.713.200.000,- (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta

PE

NG

Dua Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa mengusulkan CV. Surya Pratama sebagai calon pemenang lelang dan faktanya H. Haltafif, SE.,

MBA.,

selaku

Direktur

CV.

Surya

Pratama

yang

melaksanakan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional dan

telah

pula

menerima

pelaksanaan

pengadaan

pelaksanaan

pembayaran

pembayaran,

kendaraan ternyata

dinas

bahwa

di

dalam

operasional

ditemukan

selisih

dan atas

pembayaran kepada CV. Surya Pratama dengan pelaksanaan sewa kendaraan dinas dan selisih yang dibayarkan kepada CV. Surya

Pratama

karenanya

adalah

Majelis

merupakan

Hakim

kerugian

berpendapat

negara,

bahwa

oleh

rangkaian


perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atas kegiatan pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013, merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara”;

ME DA N

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, merupakan perhitungan yang salah dan keliru dikarenakan menurut Judex Factie di dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya bahwa kerugian keuangan negara dihitung dengan cara menghitung jumlah kendaraan dinas yang diterima dan telah digunakan setiap bulannya selama 1 (satu) tahun, sejak bulan November 2013 s.d. Desember 2014 diperoleh fakta hukum bahwa “jika” dihitung dari jumlah dan jenis kendaraan yang disewa dikalikan dengan masa waktu sewa

GG I

ditemukan adanya beberapa jenis kendaraan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan masa waktu sewa merupakan pertimbangan hukum yang sangat tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang

TIN

sebenarnya terungkap di depan persidangan; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghitung kerugian negara dengan memakai asumsi “jika” dihitung dari jumlah dan kendaraan yang disewa dikalikan dengan masa waktu sewa ditemukan adanya beberapa

adalah

bertentangan

ILA

sewa

N

jenis kendaraan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan masa waktu atau

saling

berkontradiksi

terhadap

pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 278 alinea ke-2,

AD

menyatakan bahwa : “Menimbang,

bahwa

perbuatan

merugikan

keuangan

negara dipandang sebagai perbuatan pidana, pada prinsipnya

PE

NG

yang menjadi tolok ukur adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat materil yaitu terjadinya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti yang dapat dihitung dengan uang ...dst”;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan Judex Factie yang telah kami kutip tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan merugikan keuangan negara dipandang sebagai perbuatan pidana, pada prinsipnya yang menjadi tolok ukur adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat materil yaitu terjadnya kerugian keuangan negara secara “nyata dan pasti” yang dapat dihitung dengan uang, akan tetapi di dalam pertimbangan hukum Judex Halaman 156 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Factie pada halaman 287 alinea ke-2 yang pada pokoknya Judex Factie memberikan pertimbangan hukum bahwa “jika” dihitung dari jumlah dan jenis kendaraan yang disewa dikalikan dengan masa waktu sewa kendaraan sesuai dengan masa waktu kontrak dengan fakta masa waktu ditemukan

dilaksanakan

adanya

sesuai

beberapa

dengan

jenis

masa

kendaraan

waktu

sewa,

ME DA N

sewa

yang

tidak

merupakan

pertimbangan hukum yang saling bertentangan dan saling kontradiksi; Bahwa di satu sisi, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya menyatakan bahwa kerugian keuangan negara merupakan perhitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung dengan uang, akan tetapi di sisi lain, Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam menghitung kerugian keuangan negara dengan

GG I

memakai asumsi jika, yang artinya apabila, atau dengan kata lain apabila terjadi, maka secara tersirat dapat dipahami bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Judex Factie merupakan perhitungan kerugian

TIN

keuangan negara yang jika dan apabila terjadi adalah sebesar

Rp.

368.800.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), hal mana bertentangan dengan Putusan Mahkamah

N

Konstitusi RI No. 25/PUU-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa penghitungan kerugian keuangan

ILA

negara dalam perkara tindak pidana korupsi harus nyata dan pasti (actual loss) jumlahnya, bukan yang dibuat-buat sendiri oleh Majelis Hakim

AD

Tingkat Pertama yang melakukan penghitungan kerugian negara hanya berdasarkan asumsi potensi kerugian keuangan negara yang sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi RI karena unsur kata “dapat” pada

NG

unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi RI di dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

PE

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga demi hukum frase pasalnya tersebut berubah menjadi “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tanpa adanya unsur kata “dapat”;


Bahwa unsur kata “dapat” disini menurut Mahkamah Konstitusi RI inkonstitusional dan menimbulkan banyaknya penafsiran yang hanya mengarah pada indikasi “potensi kehilangan” (potensial loss), sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak

ME DA N

mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi; Bahwa masih menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2017, menilai pencantuman kata “Dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

GG I

membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006, hal tersebut yang seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap

TIN

kebijakan atau keputusan yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya; Bahwa selanjutnya, menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI,

N

menyampaikan kriminalisasi kebijakan sering terjadi karena terdapat

ILA

perbedaan pemaknaan kata “Dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh Aparat Penegak Hukum, untuk itu, pencantuman kata “Dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3

AD

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun

NG

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan jaminan bahwa setiap

PE

orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; Bahwa selain itu, kata “Dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip Halaman 158 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

ME DA N

Bahwa penerapan unsur “Merugikan Keuangan Negara” dengan menggunakan konsepsi actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen

hukum nasional

dan

Administrasi Pemerintahan;

internasional

seperti

dalam UU

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut di atas, maka

unsur

“Yang

Dapat

Merugikan

Keuangan

Negara

Atau

Perekonomian Negara” menjadi “Yang Merugikan Keuangan Negara

GG I

Atau Perekonomian Negara”, oleh karena itu dibutuhkan hasil audit kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) jumlahnya, bukan yang dibuat-buat sehingga mengakibatkan kriminalisasi bagi

TIN

Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2017, dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

N

Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal

ILA

16 Februari 2017 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan sendiri penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini dengan membuat asumsi-asumsi jika apabila terjadi kerugian keuangan maka

AD

negara,

kerugian

keuangan

negara

adalah

sebesar

Rp.

368.800.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) karena telah diterima CV. Surya Pratama dengan Rekening

NG

Bank Sumut Cabang Utama Medan No. AC 100.01.04.123516-1 An. CV. Surya Pratama, merupakan penghitungan yang tidak menunjukkan bukti-

PE

bukti yang membuktikan bahwa telah terjadi pembayaran sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga dapat

mengakibatkan

kriminalisasi

dan

penzholiman

bagi

diri

TERBANDING DRS. M. YAHYA; Bahwa oleh karena penghitungannya tidak disertai dengan menunjukkan bukti-bukti Advice Nota Debet yang diajukan di depan persidangan, oleh karena itu penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat Halaman 159 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan bukti-bukti yang ada atau dengan kata lain pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru sebab di dalam Advice Nota Debet mempunyai nomor dan jumlah uang yang ditransfer ke Rekening Bank An. CV. Surya Pratama, tapi pada pertimbangan hukum dimaksud,

ME DA N

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mampu menunjukkan Advice Nota Debet yang mana yang terdapat kelebihan pembayaran sewa kendaraan dinas operasional kantor PT. Bank Sumut yang telah diterima CV. Surya Pratama, artinya penghitungan tersebut harus dirinci dan ditunjukkan bukti-bukti Advice Nota Debetnya satu per satu, nyatanya hal tersebut tidak dilakukan;

Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang dihitung sendiri

GG I

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 halaman 282 s.d. 288 yang tidak menunjukkan bukti-bukti Advice Nota Debet mana yang

TIN

terdapat kelebihan pembayaran sewa kendaraan dinas operasional kantor PT. Bank Sumut yang telah diterima CV. Surya Pratama yang diajukan di depan persidangan sebagai bukti pemasukan uang kepada

N

Rekening Bank Sumut An. CV. Surya Pratama, maka telah patut dan layak kiranya menurut hukum bagi Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan

ILA

Tinggi Medan untuk membatalkan pertimbangan hukum Judex Factie tentang penghitungan kerugian keuangan negara dan menolak alasan-

AD

alasan banding Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya, selanjutnya menerima penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Sudirman, SE., S.H., MM., sebagai Ahli Kerugian

NG

Keuangan Negara dari Kantor Konsultan Audit Kerugian Keuangan Negara Sudirman (Independen);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka alasan-alasan

PE

banding Penuntut Umum pada Memori Bandingnya tidak patut dan layak untuk diterima, dan pertimbangan hukum tentang penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Judex Factie sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu sangat patut dan layak bagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan agar kiranya berkenan membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menerima penghitungan kerugian


keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Sudirman, SE., S.H., MM, yang menyatakan “Tidak Ada Ditemukan Kerugian Keuangan Negara” dalam pelaksanaan pekerjaan “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional

TENTANG

MAJELIS

HAKIM

ME DA N

Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013”;

TINGKAT

PERTAMA

DALAM

PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSANNYA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN PASAL 3 JO. PASAL 18 UU TIPIKOR JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP SEBAGAIMANA DAKWAAN SUBSIDAIR PENUNTUT UMUM, TANPA MEMPERTIMBANGKAN NOTA PEMBELAAN

GG I

TERDAKWA/TERBANDING

Bahwa selain bantahan terhadap alasan-alasan banding Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan di dalam Memori Bandingnya, kami Penasihat Hukum TERBANDING DRS. M. YAHYA juga tidak sependapat dengan pertimbanganhukum

Majelis

Hakim Tingkat

TIN

pertimbangan

Pertama

dalam Putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 sebagaimana

N

pertimbangan hukum Dakwaan Subsidair pada halaman 259 s.d. 294, namun TERBANDING DRS. M. YAHYA setuju dan sependapat dengan pertimbangan

ILA

hukum Majelis Hakim Judex Factie sepanjang mengenai Dakwaan Primair yang menyatakan bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

AD

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak

NG

terpenuhi;

Bahwa dikarenakan TERBANDING DRS. M. YAHYA tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie, maka kami juga mengajukan

PE

bantahan

terhadap

pertimbangan-pertimbangan

hukum

dalam

mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang kiranya dapat diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan; Bahwa adapun bantahan-bantahan kami terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan Dakwan Subsider Penuntut Umum, dapat diuraikan di bawah ini :


A.

Judex Factie Salah dan Keliru Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Mengenai Terpenuhinya Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan Atau Kesempatan Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau

ME DA N

Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” Sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum

Bahwa

adapun

kesalahan

dan

kekeliruan

Judex

Factie

dalam

mempertimbangkan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang terdapat pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

GG I

Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017, khusus pada halaman 259 s.d. 260 yang mempertimbangkan bahwa :

“Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo rangkaian perbuatan

TIN

Terdakwa yang memberikan persetujuan tertulis secara lisan kepada Irwan Pulungan selaku Pemimpin Divisi Umum untuk melakukan pembayaran sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut setiap bulannya

N

terhitung bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, kepada H. Haltafif selaku Direktur CV. Surya Pratama, sedangkan Terdakwa telah

ILA

mengetahui secara pasti bahwa kontrak perjanjian kerjasama sewa kendaraan dinas operasional belum ditandatangani Direksi PT. Bank Sumum dan persetujuan pembayaran dari Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi

AD

Umum untuk pembayaran bulan November 2014 dan bulan Desember 2014, sedangkan Terdakwa telah mengetahui bahwa kontrak perjanjian kerjasama

NG

sewa kendaraan dinas operasional telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014, seharusnya Terdakwa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dokumen dengan melakukan koreksi dan klarifikasi, akan etapi faktanya Terdakwa

PE

tidak melakukan dan Terdakwa tetap menghendaki untuk dilakukan pembayaran;

Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan

bahwa

unsur

menyalahgunakan

kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan telah terbukti dan terpenuhi”;


Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tersebut di atas, sesungguhnya telah diuraikan di dalam Nota Pembelaan TERBANDING DRS. M. YAHYA namun tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu pada pemeriksaan tingkat banding ini, kami kembali menguraikannya,

1.

ME DA N

sebagai berikut : Judex Factie Kurang Lengkap Dalam Mempertimbangkan Pembayaran Yang Dilakukan Kepada CV. Surya Pratama Atas Prestasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Yang Telah Dilaksanakan Dengan Baik

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan

GG I

Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 kurang lengkap dalam mempertimbangkan pembayaran yang dilakukan kepada CV. Surya Pratama Rekening

100.01.04.123516-1

Bank An.

Sumut CV.

Cabang

Surya

TIN

melalui

Utama

Medan

No.

atas

prestasi

pekerjaan

Pratama

AC

“Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013” yang telah dilaksanakan dengan baik, sehingga menyebabkan

N

pertimbangan hukum Judex Factie menjadi dangkal; Bahwa kami, Penasihat Hukum TERBANDING DRS. M. YAHYA setuju dan

ILA

sependapat dengan “Dissenting Opinion” Hakim Anggota I, Sri Wahyuni Batubara, S.H., MH., yang dalam mempertimbangkan pembayaran yang dilakukan

kepada

CV.

Surya

Pratama

sebagai

pelaksana

pekerjaan

AD

“Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013” sebelumnya menguji perikatan yang dibuat oleh dan antara PT.

NG

Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama dari perspektif hukum perikatan, yang pada akhirnya pelaksanaan pekerjaan dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban para pihak;

PE

Bahwa adapun pertimbangan hukum Hakim Anggota I dalam “Dissenting Opinion” (Perbedaan Pendapat) dimaksud terdapat pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 halaman 299 alinea ke-1, yang kami kutip sebagai berikut : “Menimbang,

bahwa

dalam

Kontrak

Nomor

010/Dir/PPK-

Skr/SPj/2014.032/SUPRA/SK/IV/2014 yang dibuat pada tanggal 4 April


2014 dalam Pasal 7 angka 2 menyebutkan Pihak kedua (CV. Surya Pratama) berhak menerima uang sewa kendaraan sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan dalam Pasal 3 menyebutkan biaya sewa sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan jumlah kendaraan yang disewakan, dalam

ME DA N

Pasal 5 menyebutkan bahwa pemakaian kendaraan adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak penyerahan kendaraan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Anggota I bahwa pembayaran sewa mobil setelah masa kontrak berakhir yaitu bulan Nopember 2014 terhadap 205 unit mobil yang disewa dan Desember 2014 terhadap 127 unit mobil adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 5

GG I

Kontrak;

Menimbang, bahwa perjanjian tertanggal 4 April 2014 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata yang merupakan

TIN

asas konsensualisme yang syarat-syaratnya, yaitu : - Kesepakatan kedua belah pihak; - Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;

N

- Objek (suatu yang diperjanjikan adalah suatu hal yang cukup

ILA

jelas);

- Kausa yang halal. Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I walaupun perjanjian

AD

ditandatangani oleh Para Pihak tanggal 4 April 2014 oleh karena hal tersebut disepakati oleh Para Pihak, maka sesuai azas hukum perdata

NG

(Azas Konsensualisme), maka perjanjian tersebut adalah sah; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

1338

KUH.Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

PE

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Pasal 1338 KUH.Perdata ini merupakan asas kebebasan berkontrak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa CV. Surya Pratama sebagai pemenang lelang pengadaan sewa menyewa mobil telah memenuhi kewajibannya menyerahkan 294 unit mobil untuk disewa kepada PT. Bank Sumut dan secara hukum PT. Bank Sumut berkewajiban untuk membayar sewa mobil yang telah


digunakan oleh PT. Bank Sumut tersebut sesuai dengan jumlah kendaraan yang disewakan (Pasal 3 Perjanjian); Menimbang,

bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

1548

KUH.Perdata mengatur bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan

ME DA N

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak belakangan itu disanggupi pembayarannya; Menimbang,

bahwa

dalam

Perjanjian

Pasal

4

angka

4

menyebutkan bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal

ini

dilakukan

Pihak

Pertama

dengan

cara

pemindah

bukuan/transfer ke rekening milik Pihak kedua Pada PT. Bank Sumut

GG I

Cabang Utama Medan No. Rekening 100.01.04.12356-1 atas nama CV. Surya Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan

TIN

terbukti bahwa pembayaran atas pengadaan kendaraan mobil dinas PT. Bank Sumut Tahun 2013 dari Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus

N

Sembilan Rupiah) yang diterima oleh CV. Surya Pratama dengan cara

ILA

pemindah bukuan/transfer ke rekening milik CV. Surya Pratama No. Rekening : 100.01.04.12356-1 atas nama CV. Surya Pratama adalah merupakan hak CV. Surya Pratama sesuai Kontrak/Perjanjian yang telah

AD

disepakati antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUH.Perdata tentang sewa menyewa mengatur bahwa yang menyewakan barang secara hukum berhak untuk

NG

menerima pembayaran sewa; Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran sewa kendaraan

PE

mobil dinas PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama dari Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 16.896.118.909,(Enam Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) secara hukum merupakan kewajiban PT. Bank Sumut dan secara hukum merupakan hak CV. Surya Pratama, maka menurut Hakim Anggota I perbuatan Terdakwa DRS. M. YAHYA yang telah menyetujui pembayaran yang dilakukan oleh Irwan Pulungan, S.Sos., selaku Pimpinan Divisi Umum Halaman 165 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

dan juga selaku PPK untuk pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Mobil Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2014 sebelum adanya kontrak dan pembayaran pada bulan November 2014 sampai dengan pembayaran Desember 2014 yaitu pembayaran setelah berakhir kontrak kepada

ME DA N

Haltafif, SE., MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama terdapat niat jahat atau mens rea dari diri Terdakwa M. YAHYA dan perbuatan Terdakwa M. YAHYA tersebut terbukti tidak memperkaya diri Terdakwa atau orang lai atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I bahwa tidak dibuatnya kontrak 14 (empat belas) hari setelah pengumuman pemenang lelang bukanlah merupakan murni kesalahan Terdakwa M. YAHYA

GG I

sendiri karena sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat

TIN

belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa dan setelah

penyedia

barang dan

jasa

menyerahkan

surat

jaminan

N

pelaksanaan sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani dari pihak bank adalah seluruh Direksi kecuali Direktur Kepatuhan, oleh

ILA

karenanya masih ada Direktur lainnya yang harus menandatangani, bukan Terdakwa sendiri yang berhak menandatangani;

AD

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di

atas, maka menurut Majelis unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya

NG

Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” tidak terpenuhi; Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair,

yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

PE

Undang No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka unsur lainnya dalam dakwaan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum perbedaan pendapat Hakim Anggota I dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 yang pada pokok pertimbangannya berkesimpulan bahwa pembayaran sewa kendaraan mobil dinas PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama dari Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 16.896.118.909,Halaman 166 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

(Enam Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) secara hukum merupakan kewajiban PT. Bank Sumut dan secara hukum merupakan hak CV. Surya Pratama;

dengan

CV.

Surya

Pratama

ME DA N

Bahwa hak dan kewajiban yang timbul secara hukum diantara PT. Bank Sumut dimulai

sejak

terpenuhinya

Pasal

1320

KUH.Perdata dalam pelaksanaan pekerjaan “Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013”, karena dengan terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian, maka berlaku asas konsensualisme yang pada prinsip perikatan timbul sejak adanya kata sepakat;

GG I

Bahwa dengan berlakunya asas konsensualisme, dikaitkan dengan perikatan yang dibuat antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama dalam pelaksanaan pekerjaan “Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013”, maka ketika PT. Bank Sumut dan CV. Surya

TIN

Pratama telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan pekerjaan sewa menyewa kendaraan dinas operasional tersebut timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu bagi PT. Bank Sumut berhak atas mobil yang disewakan oleh CV. Surya Pratama, sebaliknya CV. Surya Pratama pun berkewajiban

N

untuk menyediakan mobil yang diadakannya, begitu juga dengan kewajiban PT.

ILA

Bank Sumut setelah menerima dan menggunakan mobil yang disewanya dari CV. Surya Pratama, maka PT. Bank Sumut wajib untuk membayar mobil dimaksud, sebaliknya CV. Surya Pratama juga berhak atas pembayaran

AD

terhadap prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakannya; Bahwa walaupun kontrak pekerjaan “Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

NG

Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013”, baru ditandatangani pada tanggal 04 April 2014 oleh dan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama, maka terhadap hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan

PE

hukum, apalagi perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, sebab selain asas konsensualisme yang melekat setelah perikatan yang timbul memenuhi syarat sahnya sesuai Pasal 1320 KUH.Perdata, maka berlaku pula asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUH.Perdata, yang pada intinya menyatakan bahwa setelah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH.Perdata, maka setiap klausula yang dijanjikan sah mengikat layaknya undang-undang bagi pihak yang membuatnya;


Bahwa terhadap asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH.Perdata tersebut dikaitkan dengan perkara aquo, maka pemasukan mobil, penggunaan mobil, dan pembayaran, walaupun belum ada kontrak menjadi klausula yang disepakati karenanya sah mengikat PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama dalam pelaksanaan pekerjaan “Pengadaan Sewa Kendaraan

ME DA N

Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013”, untuk itu terhadap hubungan keperdataan ini demi hukum tidak dapat dimasuki oleh hukum publik; Bahwa selain pertimbangan hukum tentang unsur “Secara Melawan Hukum Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” sebagaimana unsur pokok dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

GG I

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Hakim Anggota I juga telah mempertimbangkan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” sebagaimana unsur pokok dalam Pasal

TIN

3 ketentuan tersebut sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, pertimbangan hukum mana terdapat di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal

N

16 Februari 2017, halaman 304, yang kami kutip sebagai berikut :

ILA

“Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutannya menyatakan karena perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya kerugian keuangan negara karena PT. Bank Sumut membayar

AD

sewa mobil kepada H. HALTAFIF, SE, MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama karena kontrak belum dibuat sudah dilakukan pembayaran, menurut hemat Hakim Anggota I pembayaran sewa tersebut secara

NG

hukum adalah merupakan hak dari CV. Surya Pratama karena mobil nyata-nyata telah digunakan oleh PT. Bank Sumut dalam melaksanakan

PE

operasional PT. Bank Sumut dan secara hukum merupakan kewajiban PT. Bank Sumut untuk membayar sewa mobil yang telah digunakan PT. Bank Sumut, menurut hemat Hakim Anggota I alangkah tidak adilnya bagi H. HALTAFIF selaku Direktur CV. Surya Pratama nantinya harus mengembalikan uang sewa yang telah diterimanya sebagai kerugian negara; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut hemat Hakim Anggota I terbukti bahwa Terdakwa M. YAHYA Halaman 168 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

melakukan perbuatan menyetujui pembayaran pekerjaan Pengasdaan Sewa Kendaraan Mobil Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebelum adanya kontrak dan pembayaran pada bulan November 2014 sampai dengan pembayaran Desember 2014 yaitu pembayaran setelah berakhir kontrak

ME DA N

kepada Haltafif, SE., MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama adalah Diskresi atau kebijakan Terdakwa M. YAHYA selaku Direktur Operasional PT. Bank Sumut untuk lancarnya operasional bank yang tidak merugikan PT. Bank Sumut karena mobil sangat dibutuhkan untuk jalannya operasional bank dan justru diskresi atau kebijakan yang diambil M. YAHYA tersebut justru mendatangkan laba yang tercermin dari Laporan Keuangan PT. Bank Sumut pada tahun 2014 yang berhasil mendapatkan

Menimbang,

GG I

Laba Operasional sebesar RP. 607,42 miliar; bahwa

berdasarkan


tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat dan berkeyakinan akibat perbuatan Terdakwa M. YAHYA tersebut tidak ada keuntungan bagi

TIN

dirinya sendiri, atau orang lain atau korporasi dan tidak ada kerugian dan kepentingan umum terlayani dalam operasional Bank Sumut, oleh karenanya Terdakwa M. YAHYA tidak patut untuk dihukum;

N

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,

ILA

Hakim Anggota I berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, tidak terbukti bagi Terdakwa;

AD

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan

Subsidair tidak terpenuhi bagi Terdakwa, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari

NG

Dakwaan Subsidair tersebut; Menimbang,

bahwa

berdasarkan


PE

tersebut di atas Hakim Anggota I telah sependapat dengan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) bahwa

tidak terbuktinya

Terdakwa

melakukan

perbuatan

pidana

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum perbedaan pendapat Hakim Anggota I tersebut di atas, sesungguhnya telah benar dan tepat serta cukup dalam


memberikan pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 yang pada kesimpulan akhir bahwasanya kesalahan TERBANDING DRS. M. YAHYA atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus

ME DA N

diputus bebas dari segala dakwaan dan karenanya segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan seperti sediakala;

Bahwa dengan telah terlanjurnya perkara aquo diputus sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 An. TERBANDING DRS. M. YAHYA, maka kiranya Majelis Hakim Tinggi Pada

GG I

Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan kesalahan yang sama sebagaimana telah dilakukan penegak hukum, yang dimulai dari Penyidik Pid.Sus Kejati Sumut, Penuntut Umum Kejari Medan, dan Judex Factie dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak

TIN

Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum karena sesungguhnya demi hukum dan keadilan, perkara aquo tidak layak untuk dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam

N

konteks perdata, apalagi perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, lebih khusus lagi perkara ini sangat tidak layak untuk disidangkan pada

ILA

peradilan pidana;

Bahwa bagi setiap penegak hukum yang telah membawa suatu perbuatan

AD

dalam ranah keperdataan (privaat) ke dalam ranah hukum pidana, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur (undue proccess) dan karenanya bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku, untuk itu sangat

NG

beralasan hukum bagi TERBANDING DRS. M. YAHYA untuk memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan agar kiranya berkenan dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

PE

Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 yang dimohonkan banding ini, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara BersamaSama” sebagaimana dimaksud Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum dan dipulihkan harkat dan martabatnya atau setidak-


tidaknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana (Onslag van Rechtsvervoelging); Bahwa selanjutnya, kami Penasihat Hukum TERBANDING DRS. M. YAHYA akan menguraikan mengenai pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh PT.

ME DA N

Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama sebagai pelaksana pekerjaan “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013”, yang terbagi dalam sub-sub pembahasan sebagai berikut di bawah ini :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum TERBANDING DRS. M. YAHYA mengenai pembayaran-pembayaran yang oleh

PT.

Bank

Sumut

kepada

GG I

dilakukan

CV.

Surya

Pratama

yang

dipermasalahkan oleh Penuntut Umum, terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu : Pembayaran pada saat kontrak belum ditandatangani, terdiri dari pembayaran

TIN

bulan November 2013 s.d. Maret 2014; Pembayaran pada bulan November dan Desember 2014; dan Pembayaran biaya-biaya lainnya; Bahwa untuk menguraikan mengenai permasalahan pembayaran atas prestasi yang telah dilaksanakan CV. Surya Pratama sebagai pelaksanaan kewajiban

N

PT. Bank Sumut karena telah menikmati mobil yang disewa sebagai kendaraan

ILA

dinas operasional kantor dari CV. Surya Pratama, maka dapat dilihat di bawah ini : a.

Pembayaran

Yang

Dilakukan

Tanpa

Adanya

Kontrak

Merupakan

AD

Kebijakan Divisi Umum (Diskresi) Karena PT. Bank Sumut Mengalami Keadaan

Mendesak

Sehingga

Membutuhkan

Kendaraan

Dinas

NG

Operasional Kantor

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum TERBANDING DRS. M. YAHYA tidak

PE

sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran pada bulan November 2013 s.d. Maret 2014 merupakan pembayaran illegal karena tidak ada dasar hukumnya sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad dan Rekan yang digunakan Penuntut Umum sebagai perhitungan audit kerugian keuangan negara, dengan kata lain kontrak belum ditandatangani


sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban merupakan suatu pendapat yang tidak berdasar hukum dan keliru; Bahwa untuk menguraikan pembayaran yang telah dilakukan pada bulan November 2013 s.d. Maret 2014, maka perlu dilihat berapa pembayaran yang

ME DA N

dilakukan oleh PT. Bank Sumut, dibawah ini : Tabel 13

Pembayaran Illegal Menurut Jaksa Penuntut Umum Dalam Surat Tuntutannya

No.

Uraian Pembayaran

Jumlah

Pembayaran

Realisasi Pembayaran bulan November

GG I

1

2013 2

Realisasi Pembayaran bulan Desember

3

TIN

2013

Realisasi Pembayaran bulan Januari 2014

Realisasi Pembayaran bulan Februari 2014

Realisasi Pembayaran bulan Maret 2014

Rp. 1.458.304.933,-

Rp. 1.460.698.250,-

Rp. 1.467.727.500,-

Rp. 1.470.515.500,-

Jumlah Rp. 7.233.505.296,-

AD

ILA

5

N

4

Rp. 1.376.559.113,-

Sumber :

Surat Memori Banding Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri

NG

Medan tertanggal 05 April 2017, hlm. 30.

Bahwa berdasarkan Tabel 13 tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan bukti Nota Pembayaran yang dibuat atas tagihan dari CV. Surya

PE

Pratama, sementara tagihan yang diajukan oleh CV. Surya Pratama tersebut digabungkan dengan pembayaran antara “Sewa Mobil Dengan Menggunakan Kontrak Lama” dengan “Sewa Mobil Dengan Pengadaan Yang Baru”, hal ini merupakan kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Memori Bandingnya, sehingga jelas uraian alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan perkara aquo; Halaman 172 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Bahwa adapun tagihan-tagihan/permohonan pembayaran dan kwitansi yang diajukan oleh CV. Surya Pratama dibandingkan dengan Nota Pembayaran PT. bank Sumut, adalah sebagai berikut : Tabel 14

ME DA N

Rekap Permohonan Pembayaran, Kwitansi Tagihan PT. Bank Sumut Bulan November 2013 s.d. Desember 2014

No

No. Surat

Tagihan

Mobil Baru/Kontrak

Mobil

.

Permoho

Bulan

Baru

Lama/Kontrak

nan

Lama

Pembaya

November

RA-

Jumlah

Uni

(Rp.)

Belum

t

N

013

Termasuk

PPN

PPN

61

266.650.000

28

122.125.000 186

89

388.775.000

61

266.650.000

987.784.1

21

1.109.909.11

13

4

3

27

1.376.559.11

5

3

723.029.9

29

1.458.304.93

33

0

3

149.298.2

29

1.460.698.25

50

1

0

79.277.50

29

1.467.727.50

0

2

0

Ops/XI/2

AD

2

Belum

Termasuk

ILA

292/SUP

013

Jumlah (Rp.

‘13

Ops/XI/2

RA-

Unit

TIN

290/SUP

t

Jumlah (Rp.)

GG I

Uni

ran

1

Total Kwitansi

335/SUP

NG

R-

Desember 163

735.275.000 127

‘13

Ops/XII/2 013

PE

3

4

13/SUPR A-

Januari 255 ‘14

1.311.400.00

36

0

Ops/I/201 4 38/SUPR A-

Februari 274 ‘14

1.388.450.00 0

18

Ops/II/20


14 5

89/SUPR

Maret ‘14 290

1.456.050.00

A-

3

14.465.50

29

1.470.515.00

0

3

0

29

1.472.825.00

4

0

29

1.468.000.00

4

0

29

1.468.000.00

4

0

29

1.468.000.00

4

0

29

1.468.000.00

4

0

29

1.468.000.00

4

0

29

1.468.000.00

4

0

20

1.079.225.00

0

Ops/II/20

6

116/SUP

April ‘14 294

ME DA N

14 1.468.000.00

RA-

014 175/SUP

Mei ‘14 294

1.468.000.00

RA-

GG I

014 224/SUP

Juni ‘14 294

RA-

173/SUP

Juli ‘14 294

N

RA-

ILA

OPS/VI/2

10

313/SUP

Agustus 294

AD

RA-

1.468.000.00

TIN

014

014

---

---

---

0

OPS/V/2

9

---

0

OPS/IV/2

8

---

0

OPS/III/2

7

---

‘14

1.468.000.00

---

---

0

1.468.000.00

---

---

0

OPS/VII/

NG

2014

11

351/SUP RA-

Septembe 294 r ‘14

1.468.000.00

---

---

0

PE

Ops/VIII/

12

2014 413/SUP RA-

Oktober 294 ‘14

1.468.000.00

---

---

0

OPS/IX/2 014 13

446/SUP

November 205

1.079.225.00

---

---


RA-

‘14

0

5

0

12

519.065.000

OPS/X/2 014 482/SUP

Desember 127

RA-

519.065.000

---

---

‘14

7

ME DA N

14

OPS/XI/2 014 Total

17.154.240.000

1.953.855.296

19.112.920.296

Sumber :Surat Permohonan Pembayaran yang diajukan CV. Surya Pratama, Kwitansi/Tanda Terima Uang, dan Nota Pembayaran PT. Bank

GG I

Sumut dari bulan November 2013 s.d. Desember 2014. Bahwa berdasarkan Tabel 14, tersebut di atas, maka dapat diperoleh rincian pembayaran yang menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya

TIN

bahwa pembayaran dilakukan tanpa adanya dasar kontrak dilakukan sejak bulan November 2013 s.d. Maret 2014, yang mana telah terungkap fakta hukum di depan persidangan ternyata ada pembayaran “Sewa Mobil Pengadaan Yang Lama” dengan “Sewa Mobil Pengadaan Yang Baru”, terdiri dari :

N

1. Realisasi pembayaran bulan November 2013 sebesar Rp. 1.376.559.113,-

ILA

(Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah) merupakan pembayaran “Sewa Mobil Pengadaan Baru” sebanyak 89 unit mobil dengan nilai total yang

AD

ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 388.775.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sementara di dalam realisasi pembayaran tersebut juga terdapat tagihan sewa mobil

NG

pengadaan yang lama yaitu sebanyak 186 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 987.784.113,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus

PE

Tiga Belas Rupiah), sehingga apabila dijumlahkan tagihan sewa mobil pengadaan yang baru dan tagihan sewa mobil pengadaan yang lama, maka didapati perhitungan, sebagai berikut : Rp. 388.775.000,- (+) Rp. 987.784.113,- = Rp. 1.376.559.113,-

2. Realisasi pembayaran bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.458.304.933,(Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu


Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) juga merupakan pembayaran “Sewa Mobil Dengan Pengadaan Yang Baru” sebanyak 163 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 735.275.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sementara di dalam realisasi pembayaran tersebut juga

ME DA N

terdapat tagihan “Sewa Mobil Pengadaan Yang Lama” yaitu sebanyak 127 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 723.029.933,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), sehingga apabila dijumlahkan tagihan sewa mobil pengadaan yang baru dan tagihan sewa mobil pengadaan yang lama, maka didapati perhitungan, sebagai berikut : Rp. 735.275.000,- (+) Rp. 723.029.933,- = Rp. 1.458.304.933,-

GG I

3. Realisasi pembayaran bulan Januari 2014 sebesar Rp. 1.460.698.250,(Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) juga merupakan pembayaran

TIN

“Sewa Mobil Pengadaan Yang Baru” sebanyak 255 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 1.311.400.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sementara di dalam realisasi pembayaran tersebut juga terdapat tagihan “Sewa Mobil

N

Pengadaan Yang Lama” yaitu sebanyak 36 unit mobil dengan nilai total yang

ILA

ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 149.298.250,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), sehingga apabila dijumlahkan tagihan “Sewa Mobil

AD

Pengadaan Yang Baru” dan tagihan “Sewa Mobil Pengadaan Yang Lama”, maka didapati perhitungan, sebagai berikut :

NG

Rp. 1.311.400.000,- (+) Rp. 149.298.250,- = Rp. 1.460.698.250,-

4. Realisasi pembayaran bulan Februari 2014 sebesar Rp. 1.467.727.500,(Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh

PE

Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) juga merupakan pembayaran “Sewa Mobil Pengadaan Yang Baru” sebanyak 274 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 1.388.450.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sementara di dalam realisasi pembayaran tersebut juga terdapat tagihan “Sewa Mobil Pengadaan Yang Lama” yaitu sebanyak 18 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 79.277.500,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Rtus Rupiah), Halaman 176 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

sehingga apabila dijumlahkan tagihan “Sewa Mobil Pengadaan Yang Baru” dan tagihan “Sewa Mobil Pengadaan Lama”, maka didapati perhitungan, sebagai berikut : Rp. 1.388.450.000,- (+) Rp. 79.277.500,- = Rp. 1.467.727.500,-

ME DA N

5. Realisasi pembayaran bulan Maret 2014 sebesar Rp. 1.470.515.500,- (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) adalah merupakan pembayaran “Sewa Mobil Pengadaan Yang Baru” sebanyak 290 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 1.456.050.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), sementara di dalam realisasi pembayaran tersebut juga terdapat tagihan “Sewa Mobil Pengadaan Yang Lama” yaitu sebanyak 3 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah

GG I

dibayarkan sebesar Rp. 14.465.500,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga apabila dijumlahkan tagihan “Sewa Mobil Pengadaan Yang Baru” dan tagihan “Sewa Mobil Pengadaan

TIN

Yang Lama”, maka didapati perhitungan, sebagai berikut : Rp. 1.456.050.000,- (+) Rp. 14.465.500,- = Rp. 1.470.515.500,Bahwa dari uraian diatas jelas dan nyata bahwasanya tidak ada pembayaran

N

yang ilegal yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama, karena kesemuanya unitnya ada dan dipergunakan oleh PT. Bank Sumut untuk

ILA

operasional baik itu “Mobil Lama Dengan Pengadaan Yang Lama” maupun “Mobil Baru Dengan Pengadaan Yang Baru” terhitung sejak bulan November 2013 s.d. Maret 2014, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam uraian

AD

tuntutannya tidak memperhitungkan “Sewa Mobil Yang Lama” dengan menggunakan kontrak yang lama sebesar Rp. 1.953.855.296,- (Satu Miliar

NG

Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), oleh karenanya perhitungan Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya halaman 30 tersebut jelas-jelas

PE

keliru dan menyesatkan, sebab di dalam pembayaran dari bulan November 2013 s.d. Maret 2014 dengan nilai total sebesar Rp. 7.233.805.296,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) seharusnya dibedakan antara pembayaran “Sewa Mobil Dengan Kontrak Yang Lama” yaitu sebesar Rp. 1.953.855.296,(Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), sehingga perhitungannya menjadi : Halaman 177 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Rp. 7.233.805.296 (-) Rp. 1.953.855.296 = Rp. 5.279.950.000,Terbilang : Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah; Bahwa ditinjau dari perspektif arus mobil baru yang masuk dengan “Mobil Lama

ME DA N

Dengan Kontrak Lama”, maka didapati pada bulan November 2013, PT. Bank Sumut masih menggunakan “Sewa Mobil Yang Lama” dengan kontrak yang lama dari CV. Surya Pratama sebanyak 186 unit mobil, yang mana mobil lama dengan kontrak yang lama tersebut berangsur-angsur ditarik dan diganti dengan “Mobil Yang Baru Sesuai Dengan Pengadaan Yang Baru”, pada bulan Desember 2013, PT. Bank Sumut hanya membayar “Sewa Mobil Lama Dengan Kontrak Yang Lama” sebanyak 127 unit, artinya 59 unit mobil lama telah ditarik oleh CV. Surya Pratama dan digantikan oleh CV. Surya Pratama dengan “Mobil

GG I

Yang Baru Dengan Pengadaan Yang Baru”, begitu juga pada bulan Januari 2014, PT. Bank Sumut melakukan pembayaran “Sewa Mobil Yang Lama Dengan

Kontrak Lama” hanya 36 unit mobil, demikian seterusnya sampai

TIN

“Mobil Lama Dengan Kontrak Lama” berangsur-angsur ditarik seluruhnya dan digantikan dengan “Mobil Yang Baru Dengan Pengadaan Yang Baru”, hal ini disebabkan CV. Surya Pratama dalam memasukkan “Sewa Mobil Baru Dengan Kontrak Baru” juga secara bertahap disebabkan unit Mobil Toyota Avanze type

N

E M/T tidak tersedia di wilayah Sumatera Bagian Utara sampai di Propinsi

ILA

Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) pun tidak ada, sesuai Surat Keterangan dari Dealer Resmi Toyota dan telah diakui kebenarannya oleh Saksi Herry Liu selaku Kepala Auto 2000 di Cabang Medan di depan persidangan perkara aquo;

AD

Bahwa selanjutnya, terhadap perhitungan tersebut pun bukanlah merupakan pembayaran illegal, sebab seluruh mobil yang disewa dari CV. Surya Pratama telah diterima dan digunakan dengan baik oleh PT. Bank Sumut untuk

NG

menjalankan usahanya dalam mencari keuntungan, apabila tidak dibayar, maka sudah pasti CV. Surya Pratama selaku rekanan akan menarik dan tidak akan menyerahkan mobilnya kepada PT. Bank Sumut, sehingga PT. Bank Sumut

PE

tidak mempunyai mobil untuk kendaraan dinas operasional kantor, sementara mobil

sebagai

kendaraan

dinas operasional

sangat

dibutuhkan

untuk

menggerakkan roda operasional sehari-hari, hal tersebut telah terungkap dengan jelas di depan persidangan perkara aquo yaitu berdasarkan Keterangan Saksi Irwan Pulungan dan Saksi Edie Rizliyanto yang menerangkan bahwa mobil digunakan sehari-hari untuk mengantar dan mengambil uang, mengantar gaji, melakukan penagihan-penagihan, dan lain sebagainya, jadi apabila Halaman 178 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

kendaraan dinas tidak ada, maka PT. Bank Sumut akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi karena tidak bisa beroperasional yang akhirnya menyebabkan PT. Bank Sumut tidak memperoleh untung dan sangat beresiko untuk kepercayaan kepada masyarakat;

ME DA N

Bahwa tentang pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama tersebut juga diterangkan oleh ahli yang dihadikan Terdakwa yang menurut Ahli Audit Kerugian Keuangan Negara, Sudirman, SH., SE., MM., telah menyatakan bahwa ahli melakukan audit dengan memperhatikan arus uang keluar dengan barang yang masuk apakah sesuai atau tidak, dan setelah diaudit oleh Ahli, ternyata arus kas uang keluar sama dengan barang masuk, dan terhadap sesuatu barang yang senyatanya telah dipakai, maka haruslah dibayar, sehingga kesimpulan audit yang Ahli buat adalah “Tidak adanya

GG I

ditemukan Kerugian Keuangan Negara dalam “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013” atau dengan kata lain tidak ada pembayaran yang ilegal didalam pengadaan sewa menyewa mobil operasional tersebut, karena apa yang telah digunakan dan dinikmati oleh Bank

TIN

Sumut haruslah dibayar kepada CV. Surya Pratama; Bahwa dengan demikian, alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya halaman 30 yang menyatakan pembayaran pada bulan

N

November 2013 s.d. Maret 2014 adalah illegal karena tidak ada payung

ILA

hukumnya, sementara Jaksa Penuntut Umum menggabungkan realisasi pembayaran antara “Sewa Mobil Lama Dengan Kontrak Lama” dengan “Sewa Mobil Pengadaan Yang Baru”, hal ini merupakan kekeliruan Jaksa Penuntut

AD

Umum, apalagi menurut Ahli Audit Kerugian Keuangan Negara, Ahli Sudirman, SH., SE., MM., telah menyatakan tidak ada ditemukan kerugian keuangan negara di dalam “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT.

NG

Bank Sumut Tahun 2013”, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan agar kiranya berkenan menolak alasan-alasan banding Penuntut Umum atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima

PE

atau mengesampingkan alasan banding Penuntut Umum yang keliru tersebut;

b.

Pembayaran Sewa Mobil Yang Dibayarkan Pada Bulan November 2014 s.d. Desember 2014 Merupakan Pembayaran Yang Legal


Bahwa selain itu, di dalam Memori Banding Penuntut Umum pada halaman 30, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara karena kontrak yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014, akan tetapi PT. Bank Sumut masih melakukan pembayaran untuk jasa sewa mobil tersebut untuk bulan November 2014 s.d. Desember 2014, merupakan alasan banding

ME DA N

yang salah dan keliru;

Bahwa pembayaran pada bulan November 2014 dan Desember 2014 dilakukan mempunyai payung hukum yang jelas dan tegas, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014, yang menyatakan bahwa pemakaian kendaraan adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak penyerahan kendaparaan sesuai dengan Berita Acara

GG I

Penyerahan, maka telah terungkap di depan bersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan bukti-bukti surat yang diajukan bahwa faktanya penyerahan mobil yang dilakukan oleh CV. Surya Pratama selaku rekanan kepada PT. Bank Sumut adalah secara bertahap tidak sekaligus dan seketika,

TIN

yaitu yang dimulai penyerahannya pada tanggal 17 Oktober 2013 s.d. 28 Februari 2014, dengan rincian, sebagai berikut : = 55 unit

2. 01 November 2013 s.d. 30 November 2013 sebanyak

= 105 unit

3. 02 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2013 sebanyak

= 94 unit

4. 02 Januari 2014 s.d. 28 Januari 2014 sebanyak

= 22 unit

5. 03 Februari 2014 s.d. 28 Februari 2014 sebanyak

= 18 unit +

AD

ILA

N

1. 17 Oktober 2013 s.d. 31 Oktober 2013 sebanyak

Total

= 294 unit

NG

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa ternyata pada bulan November 2013 dan Desember 2013 masih ada penyerahan mobil dari CV. Surya Pratama kepada PT. Bank Sumut,

PE

maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014, berakhir sewa mobil tersebut adalah pada bulan November 2014 dan Desember 2014, maka PT. Bank Sumut telah melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam ketentuan Surat Perjanjian Kerja tersebut;


Bahwa walaupun jangka waktu Surat Perjanjian Kerja, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s.d. 31 Oktober 2014, akan tetapi perjanjian tersebut tidak dapat dibaca dan diartikan sepotong-sepotong, Jaksa Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan Pasal 5 ayat (2)

ME DA N

Kontrak yang menyatakan hitungan jangka waktu sewa sejak mobil diserahkan, oleh karenanya alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang hanya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan juga menyampaikan bahwa pembayaran pada bulan November 2014 s.d. Desember 2014 illegal adalah tidak berdasar hukum dan keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;

Bahwa telah terungkap di depan persidangan, bahwa mobil yang diserahkan

GG I

CV. Surya Pratama pada bulan November 2013 dan Desember 2013 berakhir masa sewanya pada bulan November 2014 dan Desember 2014, hal ini dikarenakan keterlambatan CV. Surya Pratama dalam memasukkan seluruh unit mobil yang disewa oleh PT. Bank Sumut sebab dealer Toyota (Auto 2000),

TIN

Saksi Herry Liu telah menyatakan bahwa Mobil Toyota Avanza E M/T pada waktu itu tidak ada di wilayah Sumatera Bagian Utara dan Aceh, dan terhadap hal tersebut telah dibicarakan oleh Bapak H. Haltafif kepada Panitia Pelelangan

N

di sewaktu Rapat Koordinasi telah disampaikan bahwa CV. Surya Pratama mengalami kesulitan untuk memasukkan mobil, maka dari itulah telah disepakati

ILA

bahwa mobil akan tetap dimasukkan sampai unit yang disewa mencapai 294 unit, dengan dasar tersebut TERBANDING DRS. M. YAHYA telah membuat

AD

klausula di dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa masa sewa terhitung sejak mobil diserahkan oleh CV. Surya Pratama, sehingga berakhirnya masa selama 1 (satu) tahun tersebut menyesuaikan dengan penyerahan mobil

NG

yang bersangkutan sesungguhnya untuk melindungi PT. Bank Sumut dari kerugian;

Bahwa di dalam prinsip-prinsip perjanjian ada dikenal azas kebebasan

PE

berkontrak, maka pembicaraan antara CV. Surya Pratama yang diwakili oleh H. Haltafif selaku Direkturnya dan Panitia Pelelangan, yaitu Saksi M. Jefri Sitindaon,

S.T.,

MM.,

sewaktu

Rapat Koordinasi, dianggap

sebagai

kesepakatan sehingga memenuhi Pasal 1320 KUH.Perdata, dan menurut Pasal 1338 KUH.Perdata, klausula-klausula yang diperjanjikan di dalam suatu perjanjian menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, untuk itu Pasal 5 ayat (2) telah menjadi hukum bagi hubungan antara CV. Surya Pratama


dengan PT. Bank Sumut, tidak seperti pendapat Jaksa Penuntut Umum yang hanya melihat hukum seperti “Kaca Mata Kuda”; Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja sewa kendaraan dinas operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 mengikat sah

ME DA N

secara hukum, maka alasan banding Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya halaman 30 yang menyatakan bahwa pembayaran pada bulan November 2014 sebesar Rp. 1.059.602.727,- (Satu Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan pembayaran pada bulan Desember 2014 sebesar Rp. 509.627.455,- (Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang telah diterima CV. Surya Pratama melalui Rekening Bank Sumut No. AC 100-01.04.123516-1, dengan nilai total sebesar Rp.

GG I

1.569.230.182,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) merupakan pembayaran illegal adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum karenanya uraian Memori Banding Jaksa Penuntut Umum didasarkan dengan perhitungan Audit

TIN

Investigatif yang CACAT HUKUM, maka alasan banding tersebutpun otomatis menjadi salah dan keliru, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan untuk mengenyampingkan alasan-alasan

N

banding Jaksa Penuntut Umum pada Memori Bandingnya yang mendasarkan pada pendapat yang CACAT HUKUM sehingga alasan banding Penuntut Umum

ILA

otomatis salah dan keliru pula; Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja

AD

(Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 telah menyatakan bahwa jangka waktu sewa terhitung sejak mobil diterima, dan terhadap mobil yang disewa wajib hukumnya untuk

NG

dibayar, maka pembayaran pada bulan November 2014 dan Desember 2014 sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya, secara hukum adalah pembayaran yang berdasar hukum, untuk itu unsur pasal “Dengan

PE

Tujuan Menyalahgunakan Kewenangan Yang Ada Padanya Untuk Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh TERBANDING M. JEFRI SITINDAON, ST, MM, dan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan agar kiranya berkenan menolak alasan-alasan banding Penuntut Umum atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima atau mengesampingkan alasan banding Penuntut Umum yang keliru tersebut;


c.

Pembayaran Biaya-Biaya Lain Kepada CV. Surya Pratama Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

ME DA N

Bahwa kami Penasihat Hukum TERBANDING DRS. M. YAHYA tidak sependapat dengan uraian alasan-alasan banding Penuntut Umum pada Memori Bandingnya halaman 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada biaya-biaya lain yang diperoleh CV. Surya Pratama dengan direkturnya H. Haltafif ternyata dianggarkan dalam HPS, padahal hal tersebut tidak menjadi kewajiban PT. Bank Sumut untuk menanggungnya, akan tetapi tetap dibebankan kepada PT. Bank Sumut, dan oleh “AHLI YANG CACAT HUKUM”

GG I

tersebut, dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad yaitu Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., sebagai orang yang bukan akuntan publik yang diduga tidak berhak membuat dan menandatangani Laporan Hasil Audit Investigatif Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tetapi tetap membuat dan

TIN

menandatangani laporan audit investigasit tersebut bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik, karena telah terungkap fakta hukum di persidangan bahwasanya yang bersangkutan tidak terdaftar di Kementerian Keuangan RI sebagai Rekan Non-Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi

N

Achmad, dengan menyatakan bahwa biaya-biaya lain tersebut merupakan

ILA

kerugian negara merupakan pendapat yang salah dan keliru mengakibatkan alasan banding Penuntut Umum otomatis menjadi salah dan keliru pula; Bahwa adapun uraian perhitungan biaya-biaya yang tidak perlu, menurut Jaksa

AD

Penuntut Umum yang diduga menggunakan Laporan Hasil Audit Investigasit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang cacat hukum tersebut, adalah

Tabel 15 Uraian Perhitungan Biaya Yang Tidak Perlu

PE

NG

sebagai berikut :

Menurut Laporan Hasil Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara

No.

Uraian Perhitungan Biaya-Biaya Yang Tidak Perlu

Jumlah (Rp.)

1 Biaya Perpanjangan STNK, Service Rutin, Sparepart dan Asuransi (Per Unit Hanya Sekali Pembayaran Per Tahun) Dibagi Per Bulan, Dikali 7 bulan (April 2014 s.d. Oktober 2014) Halaman 183 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

a. Toyota Camry = Rp. 19.454.795,- : 12 bln = Rp. 1.621.232,-

56.743.120,-

Biaya 7 bln = 7 bln x 5 unit x Rp. 1.621.232,b. Mitsubishi Pajero = Rp. 18.609.440,- : 12 bln = Rp.

130.266.108,-

1.550.787,-

ME DA N

Biaya 7 bln = 7 bln x 12 unit x Rp. 1.550.787,-

c. Toyota Innova = Rp. 13.255.470,- : 12 bln = Rp. 1.104.623,-

85.055.971,-

Biaya 7 bln = 7 bln x 11 unit x Rp. 1.104.623,-

d. Toyota Rush = Rp. 11.595.563,- : 12 bln = Rp. 966.297,-

196.158.291,-

Biaya 7 bln = 7 bln x 29 unit x Rp. 966.297,-

GG I

e. Toyota Avanza = Rp. 9.644.941,- : 12 bln = Rp. 803.745,-

1.333.412.955,-

Biaya 7 bln = 7 bln x 237 unit x Rp. 803.745,Jumlah Kerugian Keuangan Negara Biaya Tidak Perlu

1.801.636.445,-

Oktober 2014 a. April 2014

ILA

c. Juni 2014

N

b. Mei 2014

TIN

2 Biaya Pajak Penghasilan (PPh 2%) Bulan April 2014 s.d.

26.690.909,26.690.909,26.690.909,-

e. Agustus 2014

26.690.909,-

AD

d. Juli 2014

f. September 2014

26.690.909,-

e. Oktober 2014

26.690.909,-

NG PE

26.778.636,-

Sumber

:

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Biaya PPh 2% Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)

186.924.090,-

1.988.560.535,-

Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 April

2017, hlm. 30, yang bersumber dari Laporan Hasil Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad, tertanggal 30 Agustus 2016.


Bahwa perhitungan “Kerugian Keuangan Negara Yang Tidak Perlu” sebesar Rp. 1.801.636.445,- (Satu Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) merupakan perhitungan khayalan yang dilakukan oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., yang perhitungan tersebut diambil begitu saja bulat-bulat tanpa analisis

ME DA N

sama sekali oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memenuhi unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, merupakan tindakan yang salah dan keliru;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan, yang menyebutkan bahwasanya PT. Bank Sumut selaku Pengguna hanya bersedia menggunakan mobil sewa dari rekanan adalah mobil yang siap pakai tanpa memikirkan

GG I

kerusakan, pengurusan STNK, Service Rutin, Sparepart, dan Asuransi, hal mana telah didukung dengan keterangan Saksi Ad Charge Mecky Benny Hutahean dan juga Terdakwa sendiri;

TIN

Bahwa adapun asumsi perhitungan sewa mobil yang telah diadakan oleh dan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama pada tahun 2013 tersebut apabila dibandingkan dengan harga pasarannya pada saat itu adalah sudah sangat murah, sebagai contoh : Mobil Toyota Avanza E M/T 2013 (baru)

N

sewanya per bulan per unit adalah sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua

ILA

Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN, mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan; perawatan/perbaikan secara berkala (Service) dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan (Sparepart); pengurusan atau

AD

perpanjangan STNK; serta Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL), apabila dihitung untuk harga sewa per hari per unit, maka akan didapati angka sewa sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NG

per unit per hari, sementara harga pasaran sewa mobil Avanza pada tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) itupun mobilnya mobil bekas atau mobil yang bukan keluaran/produksi

PE

tahun 2013, sebagaimana mobil-mobil yang telah disewa PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama; Bahwa seandainya pun benar (quad non), harga sewa mobil dinas operasional Kantor PT. Bank Sumut telah dimasukkan biaya-biaya yang tidak perlu, maka akan didapati angka sewa jauh dibawah Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dan pasti tidak ada rekanan yang mau untuk mengadakan mobil tersebut, tapi yang aneh kenapa perhitungan perpanjangan STNK, Service Halaman 185 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Rutin, Sparepart dna Asuransi per unit mobil sebagaimana hitungan Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., harus dibagi 7 (tujuh) bulan sementara jangka waktu sewa terhitung 12 (dua belas) bulan, ada apa dengan perhitungan Hernold Ferry Makawimbang tersebut yang “KATANYA” seorang “Ahli Kerugian Keuangan Negara” notabene yang bersangkutan bukanlah

ME DA N

seorang Akuntan Publik dan tidak terdaftar kepada Menteri Keuangan RI sebagai Rekan Non Akuntan Publik sesuai perintah Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;

Bahwa selain itu, terhadap alasan-alasan banding Penuntut Umum pada Memori Bandingnya tentang Pajak Penghasilan (PPh 2%) yang menjadi beban PT. Bank Sumut terhitung sejak bulan April 2014 s.d. Oktober 2014 dengan nilai total sebesar Rp. 186.924.090,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan

GG I

Ratus Dua Puluh Empat Juat Sembilan Puluh Rupiah) merupakan dalil yang salah dan keliru, sebab telah terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, yaitu : Saksi Ismail, Saksi Rahmat Khairul, Saksi Ad Charge Mecky Benny Hutahean dan ditambah dengan keterangan Saksi M. Jefri Sitindaon,

TIN

ST., MM., bahwa terhadap PPh 2% dari CV. Surya Pratama yang timbul atas penghasilan dari pekerjaan “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013”, tidak pernah dibebankan kepada PT.

N

Bank Sumut, melainkan menjadi beban dan tanggung jawab CV. Surya Pratama, PT. Bank Sumut sebagai Wajib Pungut (Wapu) sesuai UU Perpajakan

ILA

wajib hukumnya memungut PPH tersebut dari CV. Surya Pratama untuk tiaptiap bulannya, dengan melakukan pemotongan terhadap tagihan yang diajukan

AD

kepada PT. Bank Sumut setelah dipotong PPN 10%; Bahwa pemotongan PPH tersebut pun, menurut fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi Ismail, PT. Bank Sumut

NG

tidak menggunakan anggarannya untuk membayar PPH CV. Surya Pratama, faktanya PT. Bank Sumut selalu melakukan pemotongan atas tagihan setelah dipotong PPN 10% dan bukti potong atas PPH CV. Surya Pratama pun telah

PE

dijelaskan dihadapan Judex Factie bahwa setelah dipotong, maka PT. Bank Sumut melalui Saksi Ismail membuat Nota Pembayaran atas PPH CV. Surya Pratama untuk dibayarkan dari tagihan CV. Surya Pratama dimaksud ke Kas Negara, dan karenanya tidak terbantahkan lagi bahwa terhadap PPh CV. Surya Pratama telah dibayarkan oleh PT. Bank Sumut yang dipotong dari tagihan yang diajukannya, dan untuk itupun telah disetorkan ke Kas Negara, oleh karena itu, pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa PPH dibebankan


kepada PT. Bank Sumut adalah berupa kesalahan dan kekeliruan JPU dalam perkara ini karena mengikuti Ahli yang salah dan cacat hukum tersebut; Bahwa oleh karena perhitungan harga sewa mobil per hari per unit Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) merupakan harga yang sangat

ME DA N

pantas dan wajar dibawah harga pasar pada saat itu dan PPh CV. Surya Pratama tidak pernah dibebankan kepada PT. Bank Sumut karena PPh selalu dipotong dari tagihan CV. Surya Pratama kepada PT. Bank Sumut setelah terlebih dahulu dipotong PPN 10%, dan itupun berdasarkan Bukti Potong yang ada telah disetorkan ke Kas Negara, maka alasan banding Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya yang menyatakan terdapat biaya-biaya yang tidak perlu dimasukkan di dalam harga sewa mobil dan PPh CV. Surya Pratama dibebankan kepada PT. Bank Sumut merupakan pendapat yang

GG I

sangat salah dan sangat keliru, sehingga telah membuat kesimpulan yang mengada-ada, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk mengenyampingkan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan karenanya unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau

TIN

Suatu Korporasi” yang terdapat dalam unsur Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh TERBANDING DRS. M. YAHYA dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan

4.

ILA

N

dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Judex Factie Salah dan Keliru Dalam Mempertimbangkan CV. Surya

AD

Pratama Telah Diuntungkan Atas Pembayaran Yang Telah Dilakukan

Bahwa unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”,

NG

unsur ini harus menimbulkan akibat bertambahnya kekayaan pada diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang bentuknya adalah alternatif sehingga dianggap terbukti apabila memperkaya itu adalah memperkaya diri sendiri saja,

PE

atau orang lain atau suatu korporasi, jadi tidak harus semua unsur tersebut terbukti, karena salah satu unsur terbukti sudah dianggap terbukti;

a.

Terbanding M. Yahya Tidak Terbukti Telah Memperoleh Kekayaan Sehingga Bertambah Kekayaannya


Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi, ahli,

ME DA N

keterangan Terdakwa, dan juga alat bukti surat telah terbukti bahwa benar selama proses persidangan tidak ada bukti sama sekali bahwa TERBANDING DRS. M. YAHYA memperoleh kekayaan sehingga bertambah kekayaannya; Bahwa oleh karena, kami sependapat Judex Factie yang menyatakan bahwa selama persidangan TERBANDING DRS. M. YAHYA mempersingkat waktu, kami tidak akan memperpanjang pembahasan mengenai unsur “Memperkaya

b.

GG I

Diri Sendiri” terhadap Terdakwa/Terbanding;

Direktur CV. Surya Pratama, H. Haltafif Tidak Terbukti Telah Memperoleh Kekayaan Akibat Pengadaan Sewa Mobil Dinas Operasional Kantor PT.

TIN

Bank Sumut Tahun 2013

Bahwa akan tetapi kami tidak sependapat dengan Judex Factie bahwa

N

pembayaran sewa mobil dinas di PT. Bank Sumut Tahun 2013 telah

ILA

memperkaya CV. Surya Pratama dengan Direkturnya, Bapak H. Haltafif sebab menurut informasi, saat ini CV. Surya Pratama telah bangkrut karena tadinya sewaktu mengikuti “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT.

AD

Bank Sumut Tahun 2013”, telah membeli mobil dengan cara leasing dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, namun dikarenakan jangka waktu sewa mobil di PT. Bank Sumut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-

NG

Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014, jangka waktunya hanya 1 (satu) tahun, maka seluruh kendaraan tersebut telah ditarik oleh CV. Surya Pratama untuk dijual dan menutupi hutang-hutangnya kepada

PE

leasing (BRI Syariah, PT. Toyota Astra Finance Service, dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia), namun walaupun mobil tersebut telah dijual, CV. Surya Pratama masih mempunyai hutang kepada PT. Toyota Astra Finance Service (TAFS) sebesar Rp. 7.162.682.926,- (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), dan CV. Surya Pratama dulunya mempunyai kantor yang beralamat kantor di Jalan Merak No. 40, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan


Sunggal, Kota Medan sekarang sudah dijual dan setelah dicek ke lapangan ternyata bukan CV. Surya Pratama lagi yang memilikinya namun sudah pihak lain; Bahwa adapun kerugian yang dialami CV. Surya Pratama akibat tidak

hanya 1 (satu) tahun, antara lain :

ME DA N

diperpanjangnya masa sewa mobil tersebut (hingga selama 3 tahun), namun

1. CV. Surya Pratama kehilangan Uang Muka (DP) yang telah dibayarkan kepada

Lembaga

Leasing

atas

pembelian

294

unit

mobil,

yang

keseluruhanya sebesar Rp. 12.182.711.177,- (Dua Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);

GG I

2. Pengeluaran biaya untuk melakukan pengecatan ulang terhadap setiap unit mobil Toyota Avanza E M/T Tahun 2013 menjadi berwarna Biru Tua yang telah dikeluarkan CV. Surya Pratama sebesar @ Rp. 4.000.000,- x 237 unit = Rp. 948.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);

TIN

3. Pengeluaran biaya penambahan alat Tape & Loudspeaker 2 set per unit yang telah dikeluarkan untuk setiap mobil Toyota Avaza E M/T oleh CV. Surya Pratama @ Rp. 1.100.000,- x 237 unit = Rp. 260.700.000,- (Dua

N

Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

ILA

4. Biaya untuk pemasangan Alas Dasar dan Sarung Jok pada 277 unit mobil yang terdiri dari Toyota Avanza E M/T, Toyota Innova, Toyota Rush dengan total sebesar Rp. 410.750.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus

AD

Lima Puluh Ribu Rupiah); 5. Biaya yang telah dikeluarkan CV. Surya Pratama untuk melakukan Service Kendaraan & Penggantian Spare Part terhadap unit-unit mobil yang rusak

NG

seluruhnya berjumlah Rp. 224.129.459,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan

PE

Rupiah);

6. Menurut Keterangan Hutang dan beban CV. Surya Pratama terhadap PT. Toyota Astra Finance Service (TAFS) sebesar Rp. 7.162.682.926,- (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

Sehingga seluruh kerugian yang diderita oleh CV. Surya Pratama adalah berjumlah Rp. 21.188.973.562,- (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh


Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah); Bahwa terhadap seluruh kerugian tersebut, CV. Surya Pratama telah mengajukan Gugatan Keperdataan ke Pengadilan Negeri Medan terhadap PT.

ME DA N

Bank Sumut selaku Tergugat I, Edie Rizliyanto selaku Tergugat II, Ester Junita Ginting selaku Tergugat III, M. Yahya selaku Tergugat IV, Irwan Pulungan selaku Tergugat V, Zulkarnain selaku Tergugat VI, dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut yang diwakili M. Jefri Sitindaon dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Rizaldi dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris selaku Tergugat VII yang terdaftar di bawah Register Perkara Perdata No. 209/Pdt.G/2016/PN.Mdn., An. Penggugat CV. Surya Pratama;

Bahwa adapun petitum gugatan yang diajukan oleh CV. Surya Pratama, adalah

GG I

sebagai berikut :

1. “Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan

TIN

Hukum;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

N

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada

ILA

PENGGUGAT sebesar Rp. 75.746.402.201,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) secara sekaligus dan tunai;

AD

5. Menghukum

TERGUGAT

untuk

membayar

bunga

kepada

PENGGUGAT sebesar 5 (lima) persen perbulan dari jumlah kerugian yaitu

5%

x

Rp.

75.746.402.201,-

=

Rp.

NG

PENGGUGAT,

3.787.320.110,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) terhitung sejak

PE

gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga seluruh kerugian PENGGUGAT dibayar secara sekaligus dan tunai;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan TERGUGAT memenuhi isi putusan ini hingga sempurna ;


7. Menyatakan

putusan

ini

dapat

dilaksanakan

terlebih

dahulu

(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi; 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam

ME DA N

perkara ini”; Bahwa terhadap Perkara Perdata Reg. No. 209/Pdt.G/2016/PN.Mdn., tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 209/Pdt.G/2016/PN.Mdn., pada tanggal 10 November 2016, dengan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut : “DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Para Tergugat;

GG I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

TIN

hukum;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.821.365.323,- (Sembilan Belas Miliar

N

Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima

ILA

Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah); 4. Menghukum

Para

Tergugat

untuk

membayar

bunga

kepada

Penggugat secara tanggung renteng sebesar 2 (dua) persen per

AD

bulan dari jumlah kerugian Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan hingga seluruh kerugian Penggugat dibayar sekaligus dan tunai;

NG

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.189.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu

PE

Rupiah);

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya”;

(Lihat : Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 209/Pdt.G/2016/PN.Mdn., tertanggal 10 November 2016 sebagai Lampiran I dalam Kontra Memori Banding ini) Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut di atas, telah diajukan banding oleh Para Tergugat (ic. PT. Bank Sumut,dkk) namun belum diputus oleh Pengadilan Halaman 191 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Tinggi Medan, karenanya putusan perdata tersebut masih berlaku dan secara hukum PT. Bank Sumut,dkk mempunyai kewajiban kepada CV. Surya Pratama sebesar Rp. 19.821.365.323,- (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atas kerugian yang timbul akibat pemutusan hubungan kerjasama sewa

ME DA N

menyewa kendaraan dinas operasional kantor PT. Bank Sumut yang tadinya direncanakan masa sewa selama 3 (tiga) tahun, akan tetapi tidak diperpanjang dan Kontrak Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 hanya untuk masa sewa selama 1 (satu) tahun, dengan demikian telah terbukti bahwa CV. Surya Pratama mengalami kerugian sebesar sebagaimana dimaksud Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 209/Pdt.G/2016/PN.Mdn., tertanggal 10 November 2016;

GG I

Bahwa apabila dikaitkan dengan kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang dihitung oleh Judex Factie sebesar Rp. 368.800.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), maka uang sejumlah tersebut seyogyanya akan dibebankan kepada rekanan yaitu CV. Surya Pratama karena

TIN

pembayaran seluruhnya masuk ke dalam rekening CV. Surya Pratama untuk selanjutnya dikembalikan kepada PT. Bank Sumut, namun ternyata fakta hukum berbicara lain, PT. Bank Sumut bahkan mempunyai kewajiban kepada CV.

N

Surya Pratama sebesar Rp. 19.821.365.323,- (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua

ILA

Puluh Tiga Rupiah), lantas ketika kerugian keuangan negara dibebankan kepada CV. Surya Pratama, maka akan terjadi kekacauan hukum dalam

AD

perkara ini; Bahwa

kerugian

yang

dialami

CV.

Surya

Pratama

tersebut,

apabila

dibandingkan dengan pembayaran yang telah diterima oleh CV. Surya Pratama

NG

berdasarkan Nota Pembayaran yang terdapat pada Tabel 14, maka dapat dilihat pembayaran atas tagihan CV. Surya Pratama terhadap sewa mobil pengadaan baru tahun 2013 adalah sebesar Rp. 17.154.240.000,- (Tujuh Belas Miliar

PE

Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) belum dikurangi dengan PPH, yang apabila dibandingkan dengan kerugian dan hutang CV. Surya Pratama sebesar Rp. 21.188.973.562,- (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), maka akan didapati perhitungan, sebagai berikut : Rp. 17.154.240.000,- (-) Rp. 21.188.973.562,- = (- Rp. 4.034.733.562,-) Halaman 192 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, CV. Surya Pratama pun masih merugi dan tidak mengalami keuntungan atau menjadi bertambah kaya, bagaimana mungkin CV. Surya Pratama yang faktanya mengalami kerugian yang begitu besar sampai Rp. 21.188.973.562,- (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus

ME DA N

Enam Puluh Dua Rupiah), sementara pembayaran yang diterimanya hanya sebesar Rp. 17.154.240.000,- (Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), apalagi menurut perhitungan kerugian keuangan negara yang mengandung cacat hukum oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si.,. MH., kerugian keuangan negara mencapai angka sebesar Rp. 10.820.655.831,- (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus

GG I

Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), lantas menurut Jaksa Penuntut Umum, mobil yang digunakan oleh PT. Bank Sumut sejak bulan Oktober 2013 s.d. Desember 2014 itu mobil dari mana, Siapa yang beli? Pakai uang siapa?;

TIN

Bahwa selain CV. Surya Pratama telah memenangkan perkara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 209/Pdt.G/2016/PN.Mdn., tertanggal 10 November 2016 yang hingga sampai dengna saat ini belum

N

dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagai pengadilan atasan Pengadilan Negeri Medan secara organisatoris, ternyata terhadap kewajiban

ILA

CV. Surya Pratama kepada PT. Toyota Astra Finance Service (TAFS) sebesar Rp. 7.162.682.926,- (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus

AD

Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), CV. Surya Pratama telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Mdn., dan untuk

NG

itu telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa CV. Surya Pratama telah mengalami kebangkrutan (pailit) berdasarkan putusan pengadilan;

PE

(Lihat : Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Mdn., sebagai Lampiran II dalam Kontra Memori Banding ini)

Bahwa oleh karena itu dikarenakan CV. Surya Pratama tidak bertambah kekayaannya atau menjadi kaya sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya yang menyatakan unsur memperkaya adalah bertambahnya kekayaan seseorang atau korporasi akibat dari pekerjaan “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Opersional Kantor PT. Bank Sumut Tahun Halaman 193 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

2013”, bahkan CV. Surya Pratama mengalami kebangkrutan, maka unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perkara aquo;

ME DA N

TERBANDING SEPENDAPAT DENGAN DISSENTING OPINION DARI HAKIM ANGGOTA I DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 94/PID.SUSTPK/2016/PN.MDN., TERTANGGAL 16 FEBRUARI 2017

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017,

GG I

terdapat perbedaan pendapat yang terjadi diantara Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, yang mana perbedaan pendapat tersebut mengakibatkan tidak dapat dicapainya musyawarah dengan mufakat bulan, karena Hakim Anggota I, Sri Wahyuni Batubara, S.H., MH,

TIN

tentang terbuktinya Pasal 3 dan Hakim Anggota I juga tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang terbuktinya Pasal 2; Bahwa adapun pertimbangan perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yang

N

dibuat oleh Hakim Anggota , Sri Wahyuni Batubara, S.H., MH., terdapat pada

bahwa :

ILA

halaman 294 s.d. 305, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum

1. Pertimbangan Hukum Hakim Anggota I terhadap Dakwaan Primair Jaksa

AD

Penuntut Umum, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun

1999

tentang

Pemberantasan

Tindak

Pidana

Korupsi

sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

NG

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

PE

sebagai berikut : “Ad.1 Unsur Setiap Orang Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang Hakim Anggota I mengambil alih pertimbangan Majelis;


Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim Anggota I

ME DA N

bahwa peristiwa pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa M. YAHYA selaku Direktur Operasinal PT. Bank Sumut telah menyetujui pembayaran yang dilakukan oleh Irwan Pulungan, S.Sos., selaku Pimpinan DivisiUmum dan juga selaku PPK untuk Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 kepada Haltafif, SE., MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama

GG I

tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank Sumut, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 angka 26 Jo. Pasal 42 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DumLG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman

TIN

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan

N

Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan

ILA

surat jaminan pelaksanaan sedangkan Pejabat yang berwenang menandatangani dari pihak bank adalah seluruh Direksi kecuali

AD

Direktur Kepatuhan, akan tetapi setelah lewat masa 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan sebagia pemenanglelang tanggal 19 September 2013, Terdakwa Drs. M. YAHYA selaku Direktur

PE

NG

Operasional, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran dengan H. Haltafif, SE., MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama sebagai pemenang pelelangan belum menandatangani kontrak pengadaan barang sewa mobil sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 dengan nilai pekerjaan Rp. 17.616.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah), yang mana kontrak tersebut baru ditandatangani pada tanggal 4 April 2014, kemudian Zulkarnain menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPKSkr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 kepada Haltafif, MBA Halaman 195 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut hal itu bertentangan dengan Pasal 42 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut yaitu bahwa untuk

Juta

Rupiah)

ME DA N

pengadaan barang dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- (Seratus bentuk

kontrak

berupa

kontrak

pengadaan

barang/jasa dengan jaminan pelaksanaan, sedangkan Surat Perintah Kerja (SPK) hanya untuk pengadaan dengan nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Menimbang, bhwa oleh karena Terdakwa M. YAHYA selaku Operasional

PT.

Bank

GG I

Direktur

Sumut

telah

menyetujui

pembayaran yang dilakukan oleh Irwan Pulungan, S.Sos., selaku Pimpinan Divisi Umum dan juga selaku PPK untuk Pekerjaan sewa kendaraan mobil operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013,

TIN

pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 kepada Haltafif, SE., MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama sedangkan

kontrak

belum

ada,

maka

Hakim

Anggota

I

N

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa M. YAHYA tersebut telah bertentangan secara administrasi dengan Peraturan Direksi

ILA

PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di

AD

Lingkungan PT. Bank Sumut; Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT.

PE

NG

Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

PT.

Bank

Sumut

pada

bagian

Konsiderans/Menimbang huruf a menyatakan bahwa Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah tidak dapat

dijadikan

acuan

dalam

Pengadaan

Barang/Jasa

di

lingkungan PT. Bank Sumut, karena tidak merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh karenanya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

tidak

berlaku

dalam

Pengadaan


barang/Jasa di lingkungan PT. Bank Sumut termasuk Pengadaan Seaw Kendaraan Mobil Operaisonal PT. Bank Sumut Tahun 2013; Menimbang, bahwa Hakim Anggota I juga tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang terbuktinya melawan

ME DA N

hukum dalam arti formil karena melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-

Undangan, sedangkan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang diatur dalam

GG I

UU No. 12 Tahun 2011 tersebut; Menimbang,

bahwa

yang

dimaksud

dengan

unsur

“Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiria Atau Orang Lain

TIN

Atau Suatu Korporasi” adalah secara alternatif, perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, dimana salah satu saja perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

N

Menimbang, bahwa kata melakukan perbuatan dalam unsur

ILA

kedua ini harus dibuktikan adanya niat jahat atau mens rea pada diri Terdakwa M. M. YAHYA melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dihubungkan

AD

dengan kasus ini apakah ada niat jahat atau mens rea pada diri Terdakwa M. YAHYA yang telah menyetujui pembayaran yang

PE

NG

dilakukan oleh Irwan Pulungan, S.Sos., selaku Pimpinan Divisi Umum dan juga selaku PPK untuk pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaan Mobil Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebelum adanya kontrak dan pembayaran pada bulan November 2014 sampai dengan pembayaran Desember 2014, yaitu pembayaran setelah berakhir kontrak kepada Haltafif, SE., MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama; Menimbang,

bahwa

Jaksa

Penuntut

Umum

dalam

Dakwaannya dan Tuntutannya menyatakan bahwa pembayaran sewa mobil bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret Halaman 197 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

2014 sebesar Rp. 7.233.805.296,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan per sewa 1 Nopember 2014 s/d 20 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.059.602.727,- (Satu Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua

ME DA N

Puluh Tujuh Rupiah) dan pembayaran per sewa 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar Rp. 509.627.455,- (Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), dan ada biaya-biaya lain yang diperoleh dengan yang dianggarkan dalam HPS padahal hal tersebut tidak menjadi kewajiban PT. Bank Sumut untuk menanggung akan tetapi tetap dibebankan ke PT. Bank Sumut sebesar Rp.

GG I

1.801.636.445,- (Satu Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang masuk ke rekening H. HALTAFIF sebagai Direktur CV. Surya Pratama adalah menguntungkan orang lain dalam hal ini H.

TIN

HALTAFIF selaku Direktur CV. Surya Pratama; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit investigatif ahli dari Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu SUDIRMAN, SE., SH.,

N

MM., pembayaran sewa bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 tagihan Rp. 5.334.720.000,- (Lima Miliar Tiga

ILA

Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) potong PPH 23 sebesar Rp. 96.994.909,- (Sembilan

AD

Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) yang dibayar ke rekening H. HALTAFIF

sebagai

Direktur

CV.

Surya

Pratama

Rp.

PE

NG

5.237.725.091,- (Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) dan pembayaran sewa mobil yang disewa kontrak berakhir yaitu bulan Nopember 2014 terhadap 205 unit mobil yang disewa dan Desember 2014 terhadap 127 unit mobil yang disewa tagihannya sebesar Rp. 1.598.290.000,- (Satu Milia Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), PPH Pasal 23 sebesar Rp. 29.059.818,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) dan yang dibayar ke rekening H. HALTAFIF sebagai Direktur CV. Surya Pratama sebesar Rp. 1.569.230.182,- (Satu Halaman 198 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengeluaran uang PT. Bank Sumut atas sewa menyewa kendaraan operasional PT.

ME DA N

Bank Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014 yaitu tagihan Rp. 19.112.920.296,- (Sembilan Belas Miliar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan PPH 23 sebesar Rp. 347.507.642,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan yang dibayarkan ke rekening H. HALTAFIF

Direktur

CV.

Surya

Pratama

sebesar

Rp.

18.765.412.654,- (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh

GG I

Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) berdasarkan bukti pengeluaran uang Bank Sumut jumlah ini termasuk juga pembayaran sewa mobil lama pada bulan Nopember 2013 sampai dengan April 2014, dan terhadap

TIN

pembayaran sewa mobil baru tahn 2013 yang sesuai dengan pengadaan oleh CV. Surya Pratama adalah sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan

N

Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus

ILA

Sembilan Rupiah); Menimbang, bahwa dalam Kontrak Nomor 010/Dir/PPK-

Skr/SPj/2014.032/SUPRA/SK/IV/2014 yang dibuat pada tanggal 4

AD

April 2014 dalam Pasal 7 angka 2 menyebutkan Pihak kedua (CV. Surya Pratama) berhak menerima uang sewa kendaraan sesuai

PE

NG

dengan

apa

yang

telah

disepakati,

dan

dalam Pasal

3

menyebutkan biaya sewa sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan jumlah kendaraan yang disewakan, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa pemakaian kendaraan adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak penyerahan kendaraan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan; Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Anggota I bahwa pembayaran sewa mobil setelah masa kontrak berakhir yaitu bulan Nopember 2014 terhadap 205 unit mobil yang disewa dan Desember 2014 terhadap 127 unit mobil adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kontrak; Halaman 199 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Menimbang, bahwa perjanjian tertanggal 4 April 2014 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata yang merupakan asas konsensualisme yang syarat-syaratnya, yaitu : - Kesepakatan kedua belah pihak;

ME DA N

- Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; - Objek (suatu yang diperjanjikan adalah suatu hal yang cukup jelas); - Kausa yang halal.

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I walaupun perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak tanggal 4 April 2014 oleh karena hal tersebut disepakati oleh Para Pihak, maka sesuai

GG I

azas hukum perdata (Azas Konsensualisme), maka perjanjian tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338

TIN

KUH.Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Pasal

1338

KUH.Perdata ini

merupakan

asas kebebasan

N

berkontrak;


ILA

telah terbukti bahwa CV. Surya Pratama sebagai pemenang lelang pengadaan sewa menyewa mobil telah memenuhi kewajibannya menyerahkan 294 unit mobil untuk disewa kepada PT. Bank

AD

Sumut dan secara hukum PT. Bank Sumut berkewajiban untuk membayar sewa mobil yang telah digunakan oleh PT. Bank Sumut

PE

NG

tersebut sesuai dengan jumlah kendaraan yang disewakan (Pasal 3 Perjanjian); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUH.Perdata mengatur bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu

barang

selama

suatu

waktu

tertentu

dan

dengan

pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak belakangan itu disanggupi pembayarannya;


Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pasal 4 angka 4 menyebutkan bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan Pihak Pertama dengan cara pemindah bukuan/transfer ke rekening milik Pihak kedua Pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. Rekening 100.01.04.12356-1

ME DA N

atas nama CV. Surya Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pembayaran atas pengadaan kendaraan mobil dinas PT. Bank Sumut Tahun 2013 dari Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) yang

GG I

diterima oleh CV. Surya Pratama dengan cara pemindah bukuan/transfer ke rekening milik CV. Surya Pratama No. Rekening : 100.01.04.12356-1 atas nama CV. Surya Pratama adalah

merupakan

hak

CV.

Surya

Pratama

sesuai

TIN

Kontrak/Perjanjian yang telah disepakati antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama dan juga berdasarkan ketentuan pasal 1548 KUH.Perdata tentang sewa menyewa mengatur bahwa yang

N

menyewakan barang secara hukum berhak untuk menerima

ILA

pembayaran sewa; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

pembayaran

sewa

kendaraan mobil dinas PT. Bank Sumut kepada CV. Surya

AD

Pratama dari Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus

PE

NG

Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) secara hukum merupakan kewajiban PT. Bank Sumut dan secara hukum merupakan hak CV. Surya Pratama, maka menurut Hakim Anggota I perbuatan Terdakwa M. YAHYA yang telah menyetujui pembayaran yang dilakukan Irwan Pulungan, S.Sos., selaku Pimpinan Divisi Umum dan juga selaku PPK

untuk

pekerjaan

Pengadaan

sewa

kendaraan

dinas

operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebelum adanya kontrak dan pembayaran pada bulan November 2014 sampai dengan pembayaran Desember 2014 yaitu pembayaran setelah berakhir


kontrak kepada Haltafif, SE., MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama sebagai pemenang lelang tidak terdapat adanya niat jahat atau mens rea dari diri Terdakwa M. YAHYA dan perbuatan Terdakwa M. YAHYA tersebut tidak memperkaya diri Terdakwa

ME DA N

sendiri atau orang lain atau korporasi; Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I bahwa tidak dibuatnya kontrak 14 (empat belas) hari setelah pengumuman pemenang lelang bukanlah merupakan murni kesalahan Terdakwa M. YAHYA sendiri karena sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut bahwa penandatanganan kontrak

GG I

dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan surat jaminan sedangkan

TIN

pelaksanaan

pejabat

yang

berwenang

menandatangani dari pihak bank adalah seluruh Direksi kecuali Direktur Kepatuhan, oleh karenanya masih ada Direktur lainnya

N

yang harus menandatangani, bukan Terdakwa sendiri yang berhak

ILA

menandatangani; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di

atas,

maka

menurut

“Majelis unsur

Melakukan

Perbuatan

AD

Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”

PE

NG

tidak terpenuhi; Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan

Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka unsur lainnya dalam dakwaan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara

sah

dan

meyakinkan

melakukan

tindak

pidana

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut;


Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka dengan demikian Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut”; 2. Pertimbangan Hukum Hakim Anggota I terhadap Dakwaan Subsidair

Tahun

1999

tentang

ME DA N

Jaksa Penuntut Umum, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Pemberantasan

Tindak

Pidana

Korupsi

sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut : “Ad.1 Unsur Setiap Orang

GG I

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang Hakim Anggota I mengambil alih pertimbangan Majelis; Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau

TIN

Orang Lain Atau Suatu Korporasi Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, adalah secara alternatif, dari perbuatan Terdakwa

N

telah mendatangkan keuntungan kepada diri Terdakwa sendiri,

ILA

orang lain atau suatu okrporasi. Oleh karena itu, tidak perlu perbuatan Terdakwa mendatangkan keuntungan secara komulatif bagi dirinya sendiri, orang lain dan suatu korporasi, akan tetapi cukup

jikalau

saja

perbuatan

Terdakwa

telah

AD

tidaklah

mendatangkan keuntungan bagi orang lain tanpa Terdakwa sendiri

PE

NG

tidak mendapat untung, maupun sebaliknya maka unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengeluaran uang PT. Bank Sumut atas sewa menyewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014 yaitu tagihan Rp. 19.112.920.296,- (Sembilan Belas Miliar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan PPH 23 sebesar Rp. 347.507.642,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan yang dibayarkan ke rekening H. HALTAFIF

Direktur

CV.

Surya

Pratama

sebesar

Rp.


18.765.412.654,- (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) berdasarkan bukti pengeluaran uang Bank Sumut jumlah ini termasuk juga pembayaran sewa mobil lama pada bulan Nopember 2013 sampai dengan April 2014, dan terhadap

ME DA N

pembayaran sewa mobil baru tahn 2013 yang sesuai dengan pengadaan oleh CV. Surya Pratama adalah sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang

GG I

bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa telah terbukti bahwa CV. Surya Pratama sebagai pemenang lelang pengadaan sewa menyeewa mobil telah memenuhi kewajibannya menyerahkan 294

TIN

mobil untuk disewa PT. Bank Sumut dan PT. Bank Sumut secara hukum berkewajiban untuk membayar sewa mobil yang telah digunakan oleh PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama;

N


ILA

terbukti PT. Bank Sumut telah melakukan pembayaran sewa mobil baru tahun 2013 yang sesuai pengadaan oleh CV. Surya Pratama dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014

AD

sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan

PE

NG

Ratus Sembilan Rupiah); Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Anggota I yang

dimaksudkan “Dengan Tujuan Menguntungkan”, dalam pasal ini adalah akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan keuntungan yang berbentuk laba keuangan atau harta kekayaan bagi diri Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau korporasi; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

pembayaran

sewa

kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut, kepada CV. Surya Pratama dari Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Halaman 204 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Ratus Sembilan Rupiah) secara hukum (azas hukum perdata) merupakan kewajiban PT. Bank Sumut dan secara hukum merupakan hak CV. Surya Pratama, maka menurut Hakim Anggota I perbuatan Terdakwa M. YAHYA yang telah menyetujui pembayaran yang dilakukan oleh Irwan Pulungan, S.Sos., selaku

ME DA N

Pimpinan Divisi Umum dan juga selaku PPK untuk pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Mobil Dinas PT. Bank Sumut Tahun 2013 pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebelum adanya kontrak dan pembayaran pada bulan November

2014

sampai

dengan

Desember

2014

yaitu

pembayaran setelah berakhir kontrak kepada Haltafif, SE., MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama tidak terdapat adanya niat

Terdakwa

M.

GG I

jahat atau mens rea dari diri Terdakwa M. YAHYA, dan perbuatan YAHYA

tersebut

tidak

berakibat

untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di

TIN

atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Atau Orang Lain, Atau Suatu Korporasi”, tidak terbukti bagi Terdakwa;

tuntutannya

menyatakan

karena

perbuatan

Terdakwa

ILA

dan

N

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan

menyebabkan adanya kerugian keuangan negara karena PT. Bank Sumut membayar sewa mobil kepada H. HALTAFIF, SE,

AD

MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama karena kontrak belum dibuat sudah dilakukan pembayaran, menurut hemat Hakim

PE

NG

Anggota I pembayaran sewa tersebut secara hukum adalah merupakan hak dari CV. Surya Pratama karena mobil nyata-nyata telah digunakan oleh PT. Bank Sumut dalam melaksanakan operasional PT. Bank Sumut dan secara hukum merupakan kewajiban PT. Bank Sumut untuk membayar sewa mobil yang telah digunakan PT. Bank Sumut, menurut hemat Hakim Anggota I alangkah tidak adilnya bagi H. HALTAFIF selaku Direktur CV. Surya Pratama nantinya harus mengembalikan uang sewa yang telah diterimanya sebagai kerugian negara; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-

pertimbangan di atas Hakim Anggota I berpendapat dan Halaman 205 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

berkeyakinan akibat perbuatan Terdakwa M. YAHYA tidak ada keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain atau korporasi, dan tidak ada kerugian negara dan kepentingan umum terlayani dalam hal ini operasional Bank Sumut, oleh karenanya Terdakwa M.

ME DA N

YAHYA tidak patut untuk dihukum; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, tidak terbukti bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi bagi Terdakwa, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus

GG I

dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-

pertimbangan tersebutdi atas Hakim Anggota I telah sependapat

TIN

dengan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) bahwa tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan

N

dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair; Menimbang, bahwa Hakim Anggota I telah sampai pada

ILA

suatu kesimpulan, bahwa kesalahan Terdakwa M. YAHYA atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1)

AD

KUHAP Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2)

PE

NG

KUHAP, segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan seperti sediakala; Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu, juga bertujuan

memberikan

prevensi

dan

perlindungan

kepada


masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak menirunya; Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan

ME DA N

pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan”;

Bahwa kami, Penasihat Hukum TERBANDING M. YAHYA sependapat dengan “Dissenting Opinion” (perbedaan pendapat hakim) Hakim Anggota I yang sependapat

dengan

Nota

Pembelaan

Terdakwa

yang

diajukan

pada

persidangan sebelumnya dengan Agenda Persidangan Pembelaan, yang pada inti kesimpulan akhirnya bahwa TERBANDING M. YAHYA atas perbuatan yang

GG I

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 97

TIN

ayat (1) dan (2) KUHAP segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan seperti sediakala; Bahwa sesuai pertimbangan Hakim Anggota I tersebut, kami Penasihat Hukum TERBANDING M. YAHYA memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pada

N

Pengadilan Tinggi Medan agar kiranya dalam memberikan pertimbangan

ILA

perkara aquo berkenan dapat mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim Anggota I tersebut di atas, dan selanjutnya menolak Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut beserta seluruh alasan-alasan

AD

bandingnya, dan untuk itu membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 dan mengadili sendiri dengan menyatakan

NG

Terdakwa lepas dari segala dakwaan Penuntut Umum, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, atau setidak-tidaknya menyatakan perbuatan

PE

Terdakwa bukan tindak pidana (Onslag van Rechtsvervoelging);

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERBANDING DRS. M. YAHYA mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut : Halaman 207 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan; 2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Medan atau setidak-tidaknya

3. Membatalkan

ME DA N

menyatakan tidak diterima; Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana

Korupsi

Pada

Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa M. YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah

GG I

didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum, atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa M. YAHYA dari semua tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervoelging);

TIN

2. Membebaskan Terdakwa M. YAHYA dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa M. YAHYA tersebut dalam kemampuan,

N

kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula; 4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan

ILA

Terdakwa M. YAHYA dari Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, setelah putusan ini diucapkan;

AD

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara; Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding tersebut,

Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan

NG

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini; Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

PE

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn tanggal 16 Februari 2017, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, dengan pertimbangan sebagai berikut: Halaman 208 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

dalam

mempertimbangkan dakwaan primer, unsur ke 2 secara melawan hukum dalam halaman 257 alinea terakhir sampai dengan halaman 258, pada pokoknya menyatakan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan

ME DA N

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dalam

“penyalahgunaan wewenang”, secara gramatikal

merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur secara tersendiri didalam Pasal 3 dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak

GG I

pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

TIN

20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

N

Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ILA

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 16 Februari 2017 diubah menjadi

AD

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim

NG

terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun

PE

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Secara melawan hukum ; 3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi; 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; Halaman 209 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; Ad. 1: Setiap orang Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 1999

jo.

Undang-Undang

Nomor

20

Tahun

2001

Tentang

ME DA N

Tahun

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ; Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barangsiapa yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan

GG I

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan

TIN

Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama

Drs. M. Yahya sebagai Terdakwa di persidangan, dalam

N

keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat

ILA

Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa Drs. M. Yahya sebagai orang perseorangan, dengan

AD

demikian maka unsur ke 1 setiap orang telah terpenuhi ; Ad. 2: Secara melawan hukum Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah

NG

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak

PE

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana; Menimbang, bahwa

PT Bank Sumut telah mengeluarkan Peraturan

Direksi PT Bank Sumut Nomor. 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib Dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank Sumut. Dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sehingga memenuhi unsur good corporate governance, maka PT Bank Sumut pada tanggal 18 Agustus 2011,


mengeluarkan

Peraturan Direksi PT Bank Sumut nomor. 003/DIR/Dum-

LG/PBS/2011, tentang pengadaan Barang/Jasa dilingkungan PT Bank Sumut; Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 71 tanggal 28 Juni 2013, Terdakwa diangkat

berdasarkan

ME DA N

sebagai Direktur Operasional merangkap sebagai Direktur Kepatuhan, yang uraian tugas (Job Description) Direksi, Direktur Operasional

mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank, sedangkan Divisi Umum sebagai penanggungjawab anggaran yang menyiapkan fasilitas pendukung operasional kantor;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010, tanggal 31 Agustus 2010,

GG I

tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut, merumuskan : Penandatanganan Dokumen berupa Perjanjian, Memory Of Understanding (MoU) atau sejenisnya dengan pihak luar dilaksanakan

TIN

setelah mendapat izin prinsip dari Direktur Utama dan Direktur yang membidangi dan ketentuan Pasal 31 Angka 2 butir 14 huruf b Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut,

N

merumuskan, untuk nilai pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 3.500.000.000,

ILA

sampai dengan tidak terbatas kewenangan menandatangani kontrak adalah seluruh Direksi, kecuali Direktur Kepatuhan. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan,

AD

didalam melaksanakan kegiatan operasional PT. Bank Sumut membutuhkan kenderaan dinas operasional untuk menunjang kegiatan operasional dan untuk memenuhi kenderaan dinas operasional Kantor Pusat dan 33 (tiga puluh tiga)

NG

Kantor Cabang sejak tahun 1999 sampai dengan bulan Oktober 2013,

PT.

Bank Sumut menyewa kenderaan dengan cara penunjukkan langsung kepada :

PE

CV. Surya Pratama, PT. Serasi Auto Raya (Trac), CV. Sahabat Sejati, PT. Adi Sarana Armada Tbk, dan PT. Pelita Armada; Menimbang, bahwa oleh karena ada temuan dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) yang berpendapat pengadaan jasa sewa kenderaan dinas operasional dengan cara penunjukkan langsung telah menyalahi Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut dan memberikan saran agar pengadaan jasa sewa kenderaan dinas Halaman 211 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

operasional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor

003/Dir/Dum-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011, tentang

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut dan dilaksanakan dengan cara lelang umum; Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti temuan OJK tersebut, Irwan

Nomor

ME DA N

Pulungan selaku Pemimpin Divisi Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi 019/Dir/DSDM-TK/SK/2012,

ditandatangani Direktur Utama

tanggal

24

Februari

2012,

yang

Gus Irawan dan Terdakwa selaku Direktur

Umum, membuat dan menyusun anggaran pengadaan jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 sejumlah Rp. 21.009.233.000 (dua puluh satu miliar sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun yang kemudian diajukan kepada Terdakwa selaku Direktur

mendapatkan persetujuan;

GG I

Operasional dan Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan Syariah guna

Menimbang, bahwa setelah mendapat persetujuan, usulan anggaran tersebut diajukan ke Divisi Perencanaan untuk dilakukan koreksi dan verifikasi,

TIN

selanjutnya diserahkan ke Direksi untuk dibahas bersama-sama antara Direksi dengan Komisaris, dan atas pengajuan usulan anggaran sewa kenderaan dinas operasional telah disetujui dan disahkan tanggal 29 Nopember 2012, menjadi

N

Rencana Bisnis Bank (RBB) yang ditandatangani oleh : Komisaris Utama : Djaili Anwar dan Komisaris Rizal Fahlevi Hasibuan dan Brata Kesuma, Terdakwa

ILA

selaku Direktur Umum dan Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan Syariah, selanjutnya Rencana Bisnis Bank (RBB) tersebut ditetapkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2013;

AD

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan kendaraan dinas

operasional sebagaimana telah dianggarkan didalam Rencana Bisnis Bank

NG

(RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2013, Terdakwa selaku

Direktur

Umum

dan

Zenilhar

menandatangani Nota Dinas Nomor

selaku

Direktur

Pemasaran,

039/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 25

PE

Januari 2013, tentang Penugasan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Persewaan Mobil dan Nota Dinas Nomor 040/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tentang Penugasan Panitia Penerima Hasil Pengadaan Jasa Persewaan Mobil dengan susunan panitia sebagai berikut : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Persewaan Mobil : 1.

M. Jefri Sitindaon sebagai Ketua.

2. Rizaldi sebagai Sekretaris. 3. Asrizal Hadi Lubis sebagai Anggota. Halaman 212 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

4. Jimmy M. Rambe sebagai Anggota. 5. Ismail sebagai Anggota. Panitia Penerima Hasil Pengadaan Jasa Persewaan Mobil: 1. Jamaluddin sebagai Ketua. 2. Rizaldi sebagai Anggota.

ME DA N

3. Adosan Susansi Nasution sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa kebutuhan kenderaan dinas operasional PT. Bank Sumut untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang Tahun 2013, sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) unit, dengan rincian sebagai berikut : 1. Toyota Camry 2,5V Tahun 2013, sebanyak 5 (lima) unit.

2. Mitsubishi Pajero Sport GLS Tahun 2013, sebanyak 12 (dua belas) unit. 3. Toyota Kijang Innova E M/T Bensin Tahun 2013, sebanyak 11 unit.

GG I

4. Toyota Rush G M/T Bensin Tahun 2013, sebanyak 29 unit. 5. Toyota New Avanza E M/T Tahun 2013 sebanyak 237 unit. Menimbang, bahwa Irwan Pulungan selaku Pemimpin Divisi Umum membuat dan menandatangani Memorandum yang ditujukan kepada Direksi

TIN

Nomor 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Usulan Taksasi Biaya Sewa Mobil Dinas Operasional Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang

Pembantu

dan

Kantor

Kas

PT.

Bank

Sumut,

sejumlah

N

Rp17.713.200.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Taksasi biaya tersebut sudah termasuk memperhitungkan biaya PPnMobil

Pengganti,

ILA

PPh,

Perawatan/perbaikan

secara

berkala

termasuk

penggantian suku cadang, pengurusan STNK dan Asuransi All Risk; Menimbang, bahwa

atas usulan taksasi biaya sewa mobil tersebut,

AD

Terdakwa selaku Direktur Operasional dan Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan Syariah menyetujui usulan taksasi biaya sewa yang diajukan Irwan

NG

Pulungan, dengan rincian : No.

Unit Kantor Pengguna

Satuan

Jlh. Mobil

Biaya Per Bulan Rp.

Total Biaya Per Tahun Rp.

Kantor Pusat

Unit

41

337.700.000

4.052.400.000

2

Cabang Utama Medan

Unit

27

123.900.000

1.486.800.000

3


Unit

14

61.600.000

739.200.000

4

Cabang Pematang Siantar

Unit

10

44.800.000

537.600.000

5

Cabang Padang Sidempuan

Unit

9

40.600.000

487.200.000

6

Cabang Balige

Unit

5

22.900.000

274.800.000

7

Cabang Kabanjahe

Unit

7

31.300.000

375.600.000

8

Cabang Kisaran

Unit

12

52.300.000

627.600.000

9

Cabang Gunung Sitoli

Unit

6

28.000.000

336.000.000

PE

1


Cabang Sidikalang

Unit

7

31.300.000

375.600.000

11

Cabang Sibolga

Unit

6

27.100.000

325.200.000

12

Cabang Tebing Tinggi

Unit

6

27.100.000

325.200.000

13

Cabang Binjai

Unit

7

31.300.000

375.600.000

14

Cabang Tarutung

Unit

5

22.900.000

274.800.000

15

Cabang Tanjung Balai

Unit

5

22.900.000

274.800.000

16

Cabang Panyabungan

Unit

17

Cabang Lubuk Pakam

Unit

18

Cabang Stabat

Unit

19

Cabang Iskandar Muda

Unit

20

Cabang Medan Sukaramai

Unit

21

Cabang Dolok Sanggul

Unit

22

Cabang Sei Rampah

Unit

23

Cabang Teluk Dalam

Unit

24

Cabang Pangururan

Unit

25

Cabang Tembung

26

Cabang Kampung Lalang

27


28


29

Cabang Gunung Tua

30

ME DA N

10

35.500.000

426.000.000

10

44.800.000

537.600.000

6

27.100.000

325.200.000

9

39.700.000

476.400.000

13

56.500.000

678.000.000

3

14.500.000

174.000.000

5

22.900.000

274.800.000

3

14.500.000

174.000.000

4

18.700.000

224.400.000

GG I

8

5

22.900.000

274.800.000

Unit

9

39.700.000

476.400.000

Unit

7

31.300.000

375.600.000

Unit

6

27.100.000

325.200.000

Unit

5

22.900.000

274.800.000

Cabang Syariah Medan

Unit

16

69.100.000

829.200.000

31


Unit

4

18.700.000

224.400.000

32

Cab. Sy. T. Tinggi

Unit

6

27.100.000

325.200.000

33

Cabang Syariah Sibolga

Unit

3

14.500.000

174.000.000

34

Cab. Sy. P. Siantar

Unit

5

22.900.000

274.800.000

ILA

N

TIN

Unit

Total kendaraan yang digunakan Bank Sumut

294

17.713.200.000

AD

Menimbang, bahwa M. Jefri Sitindaon, ST., MM, Karyawan BUMD PT.

Bank Sumut yang menjabat sebagai Assisten III Divisi Umum, dan ditunjuk

NG

sebagai Ketua Panitia Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Mobil Dinas Operasional, berdasarkan Nota Dinas Direksi PT. Bank Sumut Nomor 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 25 Januari 2013, tentang Penugasan

PE

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Persewaan Mobil, kemudian menyusun dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan berpedoman pada usulan Taksasi Biaya Sewa Kenderaan Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, yaitu sejumlah Rp. 17.713.200.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa selanjutnya HPS tersebut diajukan kepada Terdakwa melalui surat nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 20 Mei Halaman 214 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

2013, perihal pengajuan jadwal pelelangan dan HPS untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan, selanjutnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat M. Jefri Sitindaon, ST.MM, disetujui oleh

Terdakwa selaku Direktur

Operasional dan Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan

Syariah tanpa

dilakukan koreksi dan verifikasi terhadap HPS tersebut;

ME DA N

Menimbang, bahwa untuk menjaga kekosongan akan kebutuhan kenderaan dinas operasional karena pelaksanaan lelang pada bulan Mei 2013, maka PT. Bank Sumut memperpanjang kontrak masa sewa kendaraan dinas operasional dengan :

1. CV. Surya Pratama yang berakhir pada bulan Februari 2013,sebanyak 252 unit, diperpanjang selama 7 (tujuh) bulan dihitung sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan Agustus 2013, berdasarkan surat perjanjian Nomor :

GG I

035/SUPRA/SK-Add/II/2013 dan Nomor : 004/Dum-RT/SPj-Add/2013, tanggal 14 Februari 2013, dengan biaya sewa dan sistem pembayaran atas 252 unit kendaraan bermotor sejumlah Rp1.288.261.955,00 perbulan. 2. PT. Pelita Armada, kontrak Nomor : 207/Pelita/PKS/VIII/2013-050/DUM-

TIN

RT/SPJ-ADD/2013, mulai tanggal 1 April 2013 s/d 31 Agustus 2013. 3. CV. Menara Sutan, kontrak Nomor : 04.B/SP-CV.MS/II/201-008/DUMRT/SP-ADD/2013, tanggal 18 Februari 2013, mulai tanggal 1 Februari

N

2013 s/d 31 Oktober 2013.

4. PT. ASSA, diperpanjang kontrak mulai 18 April 2013 s/d 31 Oktober 2013.

ILA

5. CV. Sahabat Sejati diperpanjang kontrak mulai 1 Februari 2013 s/d 31 Oktober 2013.

6. PT. Purna Karya Sejahtera, kontrak sewa dimulai 1 Nopember 2012 s/d 31

AD

Agustus 2013;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2013, Panitia Pengadaan

NG

melalui Surat Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, mengumumkan lelang umum Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut; Menimbang, bahwa

pada waktu pendaftaran lelang ada 6 (enam)

PE

perusahaan yang mendaftar yaitu : PT. Pelita Armada, CV. Surya Pratama, PT. Adi Sarana Armada Tbk, PT. Agung Concern, CV. Sahabat Sejati dan CV. Halindo Utama, dan berdasarkan Berita Acara Pengembalian/Memasukkan Dokumen Prakualifikasi Nomor : 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013, ada 4 (empat) perusahaan yang mengembalikan/memasukkan dokumen pra kualifikasi yaitu : PT. Pelita Armada, CV. Surya Pratama, PT. Adi Sarana Armada Tbk dan CV. Sahabat Sejati, dengan mengajukan harga penawaran sebagai berikut : Halaman 215 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

1. CV.

Sahabat

Sejati

:

mengajukan

harga

penawaran

sejumlah

Rp17.713.200.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian : 1. Toyota Camry 2,5V Tahun 2013, perbulan/unit Rp16.490.000,00 2. Mitsubishi

Pajero

Sport

Tahun

2013,

perbulan/unit

ME DA N

Rp11.800.000,00

GLS

3. Toyota Kijang Innova E M/T Bensin Tahun 2013, perbulan/unit

Rp6.300.000,00

4. Toyota Rush G M/T Bensin Tahun 2013, perbulan/unit Rp5.800.000,00 5. Toyota New Avanza E M/T Tahun 2013 perbulan/unit

2. PT.Pelita

Armada

:

mengajukan

harga

Rp4.250.000,00

penawaran

sebesar

Rp17.629.500.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh sembilan

GG I

juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

1. Toyota Camry 2,5V Tahun 2013, perbulan/unit Rp16.395.000,00 2. Mitsubishi

Pajero

Rp12.350.000,00

Sport

GLS

Tahun

2013,

perbulan/unit

TIN


Rp6.300.000,00

4. Toyota Rush G M/T Bensin Tahun 2013, perbulan/unit Rp5.600.000,00

N

5. Toyota New Avanza E M/T Tahun 2013 perbulan/unit Rp4.250.000,00

3. PT. Adi Sarana Armada Tbk

mengajukan harga penawaran sebesar

ILA

Rp17.632.032.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian : 1. Toyota Camry 2,5V Tahun 2013, perbulan/unit Rp16.313.000,00

AD

2. Mitsubishi

Pajero

Sport

GLS

Tahun

2013,

perbulan/unit

Rp12.276.000,00

NG


Rp6.105.000,00

4. Toyota Rush G M/T Bensin Tahun 2013, perbulan/unit Rp5.489.000,00

PE

5. Toyota New Avanza E M/T Tahun 2013 perbulan/unit Rp4.279.000,00

4.

CV.

Surya

Pratama

mengajukan

harga

penawaran

sebesar

Rp17.616.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah), dengan rincian : 1. Toyota Camry 2,5V Tahun 2013, perbulan/unit Rp17.215.000,00 2. Mitsubishi

Pajero

Sport

GLS

Tahun

2013,

perbulan/unit

Rp12.100.000,00



Rp6.900.000,00 4. Toyota

Rush

G

M/T

Bensin

Tahun

2013,

perbulan/unit

Rp5.500.000,00 5. Toyota New Avanza E M/T Tahun 2013 perbulan/unit Rp4.225.000,00

ME DA N

Menimbang, bahwa harga penawaran yang dibuat masing-masing perusahaan dibuat dengan memperhitungkan dan menentukan margin Harga Mobil (OTR) sebesar 2,4% s/d 2,7%, bunga leasing, asuransi, perawatan, STNK dan mobil pengganti;

Menimbang, bahwa M. Jefri Sitindaon, ST. MM selaku Ketua Panitia Pengadaan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing), yang dihadiri 4 (empat) perusahaan yaitu : PT. Pelita Armada, CV. Surya Pratama,

GG I

PT. Adi Sarana Armada Tbk dan CV. Sahabat Sejati, yaitu menjelaskan isi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Bill Of Quantity (BQ), termasuk masa perjanjian sewa mobil selama 1 (satu) tahun; Menimbang, bahwa menanggapi masa kontrak selama 1 (satu) tahun,

TIN

peserta lelang menyatakan tidak sanggup dan meminta agar masa kontrak diperpanjang selama 3 (tiga) tahun. Terhadap permintaan dari peserta lelang tersebut, M. Jefri Sitindaon menyarankan agar mengajukannya dalam Surat

N

Penawaran, selanjutnya M. Jefri Sitindaon, ST.MM melakukan proses evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi penawaran tanpa melibatkan anggota panitia

ILA

pengadaan lainnya, hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara dengan kesimpulan: No.

Nama

Total Skor

CV.

NG

1.

AD

Perusahaan

Surya

Administrasi Penawaran Teknis

Harga

Dur

penawaran per

asi

tahun (Rp)

kont rak

88.69

38.69

50

17.616.000.000

Pratama

PE

2.

3.

PT.

3 tahu n

Pelita

80.27

30.3

49.97

17.629.500.000

Armada

3 tahu n

CV. Sahabat

79.81

29.83

49.98

17.625.600.000

Sejati

3 tahu n

4.

PT. Sarana

Adi

79.70

29.74

49.96

17.632.032.000

3 tahu


Armada Tbk.

n

Menimbang, bahwa M. Jefri Sitindaon, ST. MM selaku Ketua Panitia dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan melalui Surat Nomor : 024/PPJL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, mengusulkan CV. Surya Pratama

ME DA N

sebagai calon pemenang lelang kepada Direksi dengan harga penawaran terkoreksi sejumlah Rp17.616.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah) dengan durasi kontrak selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas usulan dari Panitia Pengadaan tersebut, Terdakwa selaku Direktur Operasional menyetujui dengan memberikan disposisi berupa tulisan “ ACC “. Zenilhar selaku Direktur Bisnis dan Syariah memberikan disposisi : “ sesuai keputusan RUPS, saya hanya mengurusi syariah “ dan Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran memberikan disposisi “persetujuan

GG I

dari usulan ini sebaiknya ditandatangani oleh Pak Yahya dan Pak Anil“; Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013, Direksi PT. Bank Sumut belum mengambil keputusan, sehingga tidak dapat diumumkan

TIN

pemenang lelang, selanjutnya M. Jefri Sitindaon selaku Ketua Panitia dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan melalui Surat Nomor : 026/PPJL/SM-BS/VIII/2013, tanggal 1 Agustus 2013, perihal memohon kembali keputusan Direksi, terhadap usulan pemenang lelang tersebut dan Direksi tidak

N

memberikan disposisi;

ILA

Menimbang, bahwa Irwan Pulungan, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan memorandum Nomor 2298/Dum-RT/Mm/2013, kepada Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran dan atas pengajuan

AD

memorandum tersebut Ester Junita Ginting memberikan disposisi “untuk menjaga reputasi risk dari bank, Ester Junita Ginting menyetujui agar proses dieksekusi sesuai prosedur yang berlaku“, maksudnya : “... agar tidak berlarut-

NG

larut yang pada akhirnya dapat menimbulkan resiko operasional, reputasi dan hukum, Ester Junita Ginting memberikan persetujuan dan selanjutnya Memorandum

tersebut

diserahkan

kepada

Terdakwa

selaku

Direktur

PE

Operasional; Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan dari Ester Junita

Ginting, Terdakwa menyetujui dan menyerahkan proses kegiatan sewa kenderaan dinas operasional PT. Bank Sumut kepada Irwan Pulungan selaku Pemimpin Divisi Umum yang selanjutnya melalui surat nomor : 017/PPKSkr/L/2013, tanggal 18 September 2013, menetapkan CV. Surya Pratama sebagai pemenang lelang;


Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan pemenang lelang berdasarkan surat nomor

017/PPK-Skr/L/2013, tanggal 18 September 2013

dari Irwan Pulungan selaku Pemimpin Umum, lalu M. Jefri Sitindaon, ST.MM selaku Ketua Panitia dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan melalui surat nomor

027/PP-JL/SM-BS/IX/2013, tanggal 19 September 2013,

ME DA N

memberitahukan kepada CV. Surya Pratama selaku Pemenang Lelang; Menimbang, bahwa setelah masa sanggah berakhir pada tanggal 30 September 2013, M. Jefri Sitindaon, ST.MM selaku Ketua dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan melalui surat nomor : 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013, tanggal 30 September 2013, mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) kepada CV. Surya Pratama; bahwa

Divisi

Penyelamatan

Kredit

Bidang

Hukum

GG I

Menimbang,

mengajukan surat Nomor : 337/DP-HK/MM/2013, tanggal 3 Desember 2013, yang memberikan pendapat bahwa kontrak hanya bisa dilakukan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun;

TIN

Menimbang, bahwa oleh karena Irwan Pulungan melaksanakan cuti ibadah haji, maka Terdakwa selaku Direktur Operasional dan Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran menerbitkan Nota Dinas Nomor :

N

473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013, perihal penugasan

(Pls-PPK);

ILA

Zulkarnain sebagai Pelaksana Tugas Sementara Pejabat Pembuat Komitmen

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, Zulkarnain selaku Pls-PPK melakukan rapat koordinasi dengan H. Haltatif, MBA selaku Direktur

AD

CV. Surya Pratama dan Fahruddin Nasution selaku Kepala Bagian Rumah Tangga Divisi Umum membahas teknis pelaksanaan penyediaan dan

NG

pendistribusian kendaraan dinas. Dalam rapat diputuskan sebagai berikut: 1. Kesanggupan CV. Surya Pratama untuk memenuhi pengadaan 294 unit kenderaan dinas seluruhnya pada tanggal 10 Januari 2014.

PE

2. Untuk kendaraan baru tahun 2013, akan berlaku harga sesuai dengan penawaran lelang.

3. Untuk kenderaan yang belum diganti (mobil lama) akan menggunakan harga lama sesuai harga surat perjanjian Nomor : 004/DKU-RT/SP/2013, tanggal 14 Februari 2013. 4. Mengingat

tenggang

waktu

antara

pemenuhan

kenderaan

dengan

berakhirnya masa kontrak (addendum) pada tanggal 31 Oktober 2013, serta untuk pemenuhan operasional bank agar tetap menggunakan kenderaan, Halaman 219 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

maka sebelum berahkirnya masa kontrak addendum, CV. Surya Pratama menyiapkan 69 unit kendaraan untuk menggantikan unit mobil dari beberapa perusahaan jasa sewa mobil yang akan berakhir kontrak tanggal 31 Oktober 2013 dan sisanya tetap menggunakan kenderaan lama selama proses pengadaan kendaraan baru belum selesai;

ME DA N

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan antara Zulkarnain selaku Pls-PPK dengan H. Haltatif, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama, Zulkarnain selaku Pls-PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 020/PPK-Skr/SPK/2013, tanggal 11 Oktober 2013 dan menyerahkannya kepada H. Haltatif, MBA, yang selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2013, H. Haltatif selaku Direktur CV. Surya Pratama tanpa didasari atas adanya kontrak menyerahkan kendaraan dinas operasional secara bertahap kepada PT. Bank

GG I

Sumut, akan tetapi didalam pelaksanaannya sampai dengan jangka waktu yang disepakati yaitu tanggal 10 Januari 2014, H. Haltatif tidak sanggup menyediakan secara keseluruhan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut sebanyak 294 unit dan baru dapat dipenuhi pada bulan Februari 2014, hal ini disebabkan

TIN

kendaraaan yang dibutuhkan PT. Bank Sumut harus sesuai dengan spesifikasi yaitu mobil baru buatan tahun 2013, hal ini disebabkan penyediaannya ditentukan atas perjanjian antara CV. Surya Pratama dengan lembaga

N

pembiayaan;

Menimbang, bahwa Panitia Penerima Hasil Sewa Kendaraan Dinas

ILA

Roda Empat Operasional PT. Bank Sumut mulai melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, hanya dengan berpedoman pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan Rencana Kerja dan Syarat-

AD

syarat (RKS), tidak ada kontrak karena kontrak belum ditandatangani oleh Direksi PT. Bank Sumut, dengan membuat Berita Acara Serah Terima

NG

Kenderaan Bermotor kepada masing-masing unit kantor, dengan rincian pemeriksaan sebagai berikut: 1 pada bulan Oktober 2013 menerima mobil dinas sebanyak 61 unit.

PE

2. pada bulan Nopember 2013 menerima mobil dinas sebanyak 101 unit. 3. pada bulan Desember 2013 menerima mobil dinas sebanyak 93 unit. 4. pada bulan Januari 2014 menerima mobil dinas sebanyak 20 unit. 5. pada bulan Februari 2014 menerima mobil dinas sebanyak 19 unit. Menimbang, bahwa Panitia Penerima Hasil Sewa Kendaraan Dinas

Roda Empat Operasional PT. Bank Sumut, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 3 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan CV. Surya Pratama telah melaksanakan dan memenuhi seluruh Halaman 220 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

unit kendaraan roda empat sesuai dengan yang disyaratkan yaitu total sebanyak 294 unit, yang terdiri dari : 1. Toyota Camry 2,5 V Tahun 2013 sebanyak 5 (lima) unit. 2. Mitsubishi Pajero Sport GLS Tahun 2013 sebanyak 12 unit. 3. Toyota Rush GM/T tahun 2013 sebanyak 29 unit.

ME DA N

4. Toyota Innova EM/T Tahun 2013 sebanyak 11 unit.

5. Toyota Avanza EM/T Tahun 2013 sebanyak 237 unit.

Menimbang, bahwa selanjutnya H. Haltatif, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut tanpa didasari Kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan rincian :

1. Bulan Oktober 2013 sebanyak 61 unit sejumlah Rp261.801.819,00

GG I

2. Bulan Nopember 2013 sebanyak 214 unit sejumlah Rp1.089.728.947,00 3. Bulan Desember 2013 sebanyak 290 unit sejumlah Rp1.431.790.298,00 4. Bulan Januari 2014 sebanyak 291 unit sejumlah Rp1.434.140.100,00 5. Bulan Februari 2014 sebanyak 292 unit sejumlah Rp1.441.041.545,00

TIN

6. Bulan Maret 2014 sebanyak 293 unit sejumlah Rp1.443.778.855,00 Menimbang, bahwa selanjutnya Irwan Pulungan selaku Pemimpin Divisi Umum dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret

N

mengajukan Memorandum Nomor

2014, kepada Terdakwa selaku Direktur Operasional, perihal permohonan

ILA

persetujuan Direksi atas pembayaran jasa sewa kendaraan dinas Operasional PT. Bank Sumut mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, total sejumlah Rp7.102.281.564,00 (tujuh miliar seratus dua juta dua ratus

AD

delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dan atas pengajuan memorandum tersebut Terdakwa Drs. M. Yahya memberikan

NG

persetujuan untuk pembayaran padahal faktanya Irwan Pulungan telah melakukan pembayaran tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT. Bank Sumut; Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan 21

PE

Maret 2014, Kantor Regional 5 Sumatera Utara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan umum dan menemukan proses pengadaan yang tidak sesuai dengan SOP PT. Bank Sumut yaitu : 1. HPS menggunakan harga penawaran dari salah satu peserta lelang. 2. Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh Pelaksana Kepala Divisi Umum sebelum kontrak ditandatangani. 3. Pekerjaan

sewa

kendaraan

dilaksanakan

sebelum

kontrak

ditandatangani. Halaman 221 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

4. Pengadaan sewa kenderaan tidak disertai analisis. 5. Kualifikasi salah satu peserta lelang tidak sesuai. 6. Pembayaran telah dilakukan sebelum kontrak ditandatangani oleh Direksi. 7. Laporan keuangan salah satu peserta lelang dinilai tidak akuntable.

ME DA N

8. Penyediaan mobil tidak sesuai dengan jangka waktu;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Terdakwa selaku Direktur Operasional, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 010 / Dir / PPK-Skr / SPj / 2014, tanggal 04 April 2014, tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013, yang berlaku surut untuk selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 1

GG I

November 2013 sampai dengan 31 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Terdakwa dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT Bank Sumut

TIN

Nomor. 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib Dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank Sumut. dan

Peraturan Direksi PT

Bank

tentang

Sumut

nomor.

003/DIR/Dum-LG/PBS/2011,

pengadaan

N

Barang/Jasa dilingkungan PT Bank Sumut, sehingga unsur ke 2 secara melawan hukum telah terpenuhi;

ILA

Ad. 3 : Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah

AD

perbuatan yang dilakukan membuat menjadi lebih kaya atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

NG

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan dan telah

dipertimbangkan di atas pada tanggal 17 Oktober 2013, H. Haltatif selaku Direktur CV. Surya Pratama tanpa adanya kontrak menyerahkan kendaraan

PE

dinas operasional secara bertahap kepada PT. Bank Sumut, akan tetapi didalam pelaksanaannya sampai dengan jangka waktu yang disepakati yaitu tanggal 10 Januari 2014, H. Haltatif tidak sanggup menyediakan secara keseluruhan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut sebanyak 294 unit dan baru dapat dipenuhi pada bulan Februari 2014, dengan rincian pemeriksaan: 1 pada bulan Oktober 2013 menerima mobil dinas sebanyak 61 unit. Halaman 222 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

2. pada bulan Nopember 2013 menerima mobil dinas sebanyak 101 unit. 3. pada bulan Desember 2013 menerima mobil dinas sebanyak 93 unit. 4. pada bulan Januari 2014 menerima mobil dinas sebanyak 20 unit. 5. pada bulan Februari 2014 menerima mobil dinas sebanyak 19 unit. Menimbang, bahwa selanjutnya H. Haltatif, MBA selaku Direktur CV.

ME DA N

Surya Pratama mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut tanpa didasari Kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan rincian :

1. Bulan Oktober 2013 sebanyak 61 unit sejumlah Rp261.801.819,00 2. Bulan Nopember 2013 sebanyak 214 unit sejumlah Rp1.089.728.947,00 3. Bulan Desember 2013 sebanyak 290 unit sejumlah Rp1.431.790.298,00 4. Bulan Januari 2014 sebanyak 291 unit sejumlah Rp1.434.140.100,00

GG I

5. Bulan Februari 2014 sebanyak 292 unit sejumlah Rp1.441.041.545,00 6. Bulan Maret 2014 sebanyak 293 unit sejumlah Rp1.443.778.855,00 Menimbang, bahwa atas permintaan pembayaran tersebut Zulkarnain

Divisi

Umum

dan

menandatangani

TIN

selaku Pls-PPK kemudian dilanjutkan oleh Irwan Pulungan selaku Pemimpin juga

dan

selaku

Pejabat

mengajukan

Pembuat

Memorandum

Komitmen

Nomor

:

(PPK)

613/Dum-

RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret 2014, kepada terdakwa Drs. M. Yahya selaku

N

Direktur Operasional, perihal permohonan persetujuan Direksi atas pembayaran

Nopember

ILA

jasa sewa kendaraan dinas Operasional PT. Bank Sumut mulai bulan 2013

sampai

dengan

bulan

Maret

2014,

sejumlah

Rp7.102.281.564,00 (tujuh miliar seratus dua juta dua ratus delapan puluh satu

AD

ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa, untuk sewa kenderaan mobil dinas tahun 2013 yang baru dan untuk sewa kendaraan mobil dinas berdasarkan kontrak tahun 2012, padahal didalam kedua kontrak

NG

tersebut terdapat perbedaan spesifikasi kendaraannya maupun besaran uang sewa yang diperjanjikan. Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan 21

PE

Maret 2014, dilakukan pemeriksaan umum oleh Pihak Kantor Regional 5 Sumatera Utara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil pemeriksaan ditemukan beberapa proses pengadaan yang tidak sesuai dengan SOP PT. Bank Sumut, untuk menindaklanjuti temuan tersebut, terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 010 / Dir / PPK-Skr / SPj / 2014, tanggal 04 April 2014, tentang Halaman 223 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013, yang berlaku surut untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan 31 Oktober 2014. Menimbang, bahwa setelah menandatangani kontrak, H. Haltatif, MBA

ME DA N

selaku Direktur CV. Surya Pratama mengajukan permintaan pembayaran sewa kendaraan mobil dinas operasional untuk setiap bulannya kepada Yulius Syah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut menggantikan Irwan Pulungan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 052/Dir/DSDM-TK/SK/2014, tanggal 28 Maret 2014, terhitung bulan April 2014 sampai dengan Oktober 2014, dengan rincian :

1. Bulan April 2014 sebanyak 294 unit sejumlah Rp1.468.000.000,00; 2. Bulan Mei 2014 sebanyak 294 unit sejumlah Rp1.468.000.000,00;

GG I

3. Bulan Juni 2014 sebanyak 294 unit sejumlah Rp1.468.000.000,00; 4. Bulan Juli 2014 sebanyak 294 unit sejumlah Rp1.468.000.000,00; 5. Bulan Agustus 2014 sebanyak 294 unit sejumlah Rp1.468.000.000,00;

TIN

6. Bulan September 2014 sebanyak 294 unit sejumlah Rp1.468.000.000,00; 7. Bulan Oktober 2014 sebanyak 294 unit sejumlah Rp1.468.000.000,00; Menimbang, bahwa atas permintaan pembayaran yang diajukan H. Haltatif, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama untuk setiap bulannya,

N

selanjutnya Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum dan juga selaku Pejabat

ILA

Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan mengajukan Memorandum kepada Direksi PT. Bank Sumut yaitu kepada Terdakwa selaku Direktur Operasional, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah dan Ester Junita

AD

Ginting selaku Direktur Pemasaran, perihal untuk mendapatkan persetujuan Direksi atas pembayaran jasa sewa kendaraan dinas Operasional PT. Bank Sumut setiap bulannya mulai bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember

NG

2014, padahal dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014, tanggal 04 April 2014, tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013, berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014, sehingga

PE

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2014, dilaksanakan rapat Direksi yang dihadiri 4 (empat) Direksi, dan didalam rapat Direksi disepakati Kontrak berakhir pada bulan Desember 2014, mengingat kenderaan mobil dinas operasional PT. Bank Sumut sangat diperlukan, oleh karenanya pengembalian mobil dinas operasional dilaksanakan secara bertahap hingga bulan Desember 2014, selanjutnya Kantor Cabang bisa melakukan sewa mobil dinas operasional sendiri. Halaman 224 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Menimbang, bahwa total pembayaran yang telah diterima CV. Surya Pratama dengan Nomor Rekening : AC 100.01.04.123516-1 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan, setelah potong pajak PPn dan PPh adalah sejumlah Rp18.765.412.656,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta

ME DA N

empat ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 1)

Advice Nota Debet Nomor : 8421/Dum-RT/NP/13, tanggal 7 Nopember 2013, untuk pembayaran biaya sewa 61 unit kenderaan dinas, periode Nopember 2013, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 261.801.819.

2)

Advice Nota Debet Nomor : 8560/Dum-RT/NP/13, tanggal 12 Nopember

GG I

2013, untuk pembayaran sewa 214 unit kenderaan dinas, periode Nopember 2013, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 1.089.728.947. 3)

Advice Nota Debet Nomor : 9211/Dum-RT/NP/13, tanggal 12 Desember

TIN

2013, untuk pembayaran biaya sewa 290 unit kenderaan dinas, periode Desember 2013, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 1.431.790.298. 4)

Advice Nota Debet Nomor :80/Dku-RT/NP/14, tanggal 10 Januari 2014,

N

untuk pembayaran biaya sewa 291 unit kenderaan dinas periode Januari

5)

ILA

2014, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 1.434.140.100. Advice Nota Debet Nomor : 488/Dku-RT/NP/14, tanggal 06 Februari 2014, untuk pembayaran biaya sewa 292 unit kenderaan dinas, periode Februari

6)

AD

2014, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 1.441.041.545. Advice Nota Debet Nomor : 936/Dku-RT/NP/14, tanggal 28 Februari 2014, untuk pembayaran biaya sewa 293 unit kenderaan dinas, periode Maret

NG

2014, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 1.443.778.855.

7)

Advice Nota Debet Nomor : 1594/Dku-RT/NP/14, tanggal 04 April 2014,

PE

untuk pembayaran biaya sewa 294 unit kenderaan dinas periode April

8)

2014, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 1.446.046.364. Advice Nota Debet Nomor : 2080/Dum-RT/NP/14, tanggal 30 April 2014, untuk pembayaran biaya sewa 294 unit kenderaan dinas periode Mei 2014, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 1.441.309.091.

9)

Advice Nota Debet Nomor : 2654/Dum-RT/NP/14, tanggal 02 Juni 2014, untuk pembayaran biaya sewa 294 unit kenderaan dinas periode Juni 2014, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 1.441.309.091. Halaman 225 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

10) Advice Nota Debet Nomor : 3197/Dum-RT/NP/14, tanggal 01 Juli 2014, untuk pembayaran biaya sewa 294 unit kenderaan dinas periode Juli 2014, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 1.441.309.091. 11) Advice Nota Debet Nomor : 3664/Dum-RT/NP/14, tanggal Agustus 2014, untuk pembayaran biaya sewa 294 unit kenderaan dinas periode Agustus

ME DA N

2014, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 1.441.309.091. 12) Advice Nota Debet Nomor : 4163/Dum-RT/NP/14, tanggal 02 September 2014, untuk pembayaran biaya sewa 294 unit kenderaan dinas periode September 2014, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp. 1.441.309.091.

13) Advice Nota Debet Nomor : 4544/Dum-RT/NP/14, tanggal 02 Oktober 2014, untuk pembayaran biaya sewa 294 unit kenderaan dinas periode 2014,

setelah

dipotong

pajak

PPh

(2%),

sebesar

Rp.

GG I

Oktober

1.441.309.091.

14) Advice Nota Debet Nomor : 5503/Dum-RT/NP/14, tanggal 03 Nopember 2014, untuk pembayaran biaya sewa 205 unit kenderaan dinas periode

1.059.602.727.

TIN

Nopember 2014, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp.

15) Advice Nota Debet Nomor : 5960/Dum-RT/NP/14, tanggal 01 Desember

N

2014, untuk pembayaran biaya sewa 127 unit kenderaan dinas periode Desember 2014, setelah dipotong pajak PPh (2%), sebesar Rp.

ILA

509.627.455,00;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi : Irwan Pulungan, S.Sos, yang pada pokoknya menerangkan : bahwa saksi menyetujui pembayaran atas

AD

adanya permohonan pembayaran dari CV. Surya Pratama sebanyak 5 (lima) kali yaitu pembayaran bulan Nopember 2013, Pembayaran bulan Desember

NG

2013, pembayaran bulan Januari 2014, pembayaran bulan Februari 2014 dan pembayaran bulan Maret 2014, bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer kerekening CV. Surya Pratama, bahwa saksi ada memberikan laporan

PE

secara lisan kepada terdakwa Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional dengan laporan telah dilakukan pembayaran kepada rekanan atas sewa kenderaan mobil dinas operasional PT. Bank Sumut untuk setiap bulannya dan pembayaran yang dilakukan Divisi Umum ada persetujuan dari Terdakwa secara

lisan,

serta

dihubungkan

dengan

keterangan

Terdakwa

yang

mengemukakan tidak tahu dan tidak ada dilaporkan oleh Zulkarnain selaku PlsPPK mengenai adanya rapat koordinasi antara Zulkarnain dengan H. Hltatif, MBA selaku rekanan, bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan oleh Halaman 226 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Zulkarnain dan Terdakwa tidak ada menerima laporan mengenai adanya Surat Perintah Kerja (SPK), Terdakwa baru mengetahui adanya SPK pada saat pengujian draft kontrak, bahwa pada bulan Oktober 2013, mobil diserahkan oleh pihak rekanan (vendor) secara bertahap sampai bulan Februari 2014, bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui pada waktu penyerahan kendaraan dinas

bahwa

dengan

alasan

kendaraan

ME DA N

operasional oleh H. Haltatif, MBA, tanpa adanya kontrak perjanjian kerjasama, dinas

sudah

diterima

dan

sudah

dipergunakan, Terdakwa memberikan persetujuan secara lisan kepada Irwan Pulungan selaku Pemimpin Divisi Umum untuk dilakukan pembayaran sewa kenderaan dinas operasional pada bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, bulan Februari 2014 dan bulan Maret 2014, kepada H. Haltatif, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama, diperoleh petunjuk

GG I

pembayaran sewa mobil kendaraan tersebut dilakukan atas persetujuan dari Terdakwa selaku Direksi yang membidangi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati

TIN

bukti surat berupa : Advice Nota Debet sebanyak 15 (lima belas) lembar untuk pembayaran periode bulan Nopember 2013 sampai dengan pembayaran periode Desember 2014, diperoleh fakta hukum : bahwa total pembayaran yang telah

diterima

CV.

Surya

Pratamadengan

Nomor

Rekening

:

AC

N

100.01.04.123516-1 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan, setelah potong

ILA

pajak PPn dan PPh adalah sebesar Rp. 18.765.412.656,- (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

AD

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang menyetujui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat M. Jefri Sitindaon tanpa adanya koreksi dan klarifikasi, Terdakwa

NG

menyetujui usulan CV. Surya Pratama sebagai calon pemenang lelang, Terdakwa memberikan persetujuan secara lisan kepada Irwan Pulungan, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum untuk melakukan pembayaran sewa kendaraan

PE

dinas operasional periode bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, bulan Februari 2014 dan bulan Maret 2014, kepada H. Haltatif selaku Direktur CV. Surya Pratama sedangkan faktanya Terdakwa mengetahui bahwa sebenarnya kontrak perjanjian kerjasama pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut belum ditandatangani oleh Direksi PT. Bank Sumut, akan tetapi Terdakwa menghendaki untuk dilakukan pembayaran dengan alasan kendaraan dinas operasional sudah diterima dan sudah


dipergunakan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang, bahwa faktanya setelah dikalkulasikan total pembayaran yang telah diterima H. Haltatif, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama ternyata melebihi nilai kontrak dan ditemukan selisih pembayaran sejumlah (total pembayaran yang diterima dikurangkan dengan nilai kontrak) = (Rp18.765.412.656,00 – Rp17.616.000.000,00) =

ME DA N

Rp1.149.412.656,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), dengan demikian maka unsur ke 3 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi; Ad. 4: Yang

Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian

Negara

Menimbang, bahwa unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara

unsur Yang

Dapat

GG I

Atau Perekonomian Negara dalam dakwaan primer ini adalah sama dengan Merugikan

Keuangan

Negara

Atau

Perekonomian

Negara dalam dakwaan subsider; bahwa

setelah

TIN

Menimbang,

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur ke 4 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dalam halaman 272 sampai dengan 289 a

quo,

Majelis

N

putusan

Hakim Tingkat

Banding

sependapat

dengan

ILA

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, sehingga diambil alih menjadi

pertimbangan

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

dalam

mempertimbangkan unsur ke 4 ini, sehingga unsur ke 4 yang dapat merugikan

AD

keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi; ad. 5: Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut

NG

Serta Melakukan Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka

apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi,

maka telah cukup untuk

PE

menyatakan unsur itu terpenuhi ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan

adalah seseorang yang melakukan semua unsur atau elemen dari peristiwa pidana secara sendirian ; Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh melakukan adalah adanya dua orang atau lebih, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, namun


yang disuruh itu tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana kecuali dalam hal yang diatur undang-undang; Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan diartikan sebagai bersama-sama melakukan dimana sedikitnya harus ada dua orang yang

ME DA N

semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur atau elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas rangkaian perbuatan Terdakwa yang menyetujui Usulan Taksasi Biaya Sewa Mobil Dinas Operasional Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas PT. Bank Sumut total sejumlah Rp17.713.200.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), yang diajukan Irwan

GG I

Pulungan selaku Pemimpin Divisi Umum melalui Memorandum Nomor : 931 / DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, menyetujui usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan usulan CV. Surya Pratama sebagai calon pemenang lelang dari M. Jefri Sitindaon, ST.MM, selaku Ketua Panitia Pengadaan, sedangkan

TIN

faktanya Terdakwa tidak ada melakukan koreksi dan klarifikasi atas masingmasing pengajuan tersebut dan memberikan izin secara lisan kepada Irwan Pulungan selaku Pemimpin Divisi Umum dan selaku Penanggungjawab

N

Anggaran untuk melakukan pembayaran atas permohonan pembayaran dari H. Haltatif selaku Direktur CV. Surya Pratama dihitung mulai bulan Nopember 2013

ILA

sampai dengan bulan Maret 2014, tanpa didasari atas adanya kontrak, yang ditindak lanjuti Terdakwa dengan memberikan persetujuan atas Memorandum

AD

Nomor : 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret 2014, yang diajukan Irwan Pulungan selaku Pemimpin Divisi Umum, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa telah dilakukan pembayaran atas sewa kendaraan dinas operasional PT.

NG

Bank Sumut kerekening CV. Surya Pratama, dihitung sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014. Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan

PE

Terdakwa

tidaklah

dilakukan

secara

berdiri-sendiri

dalam

mewujudkan

perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara Terdakwa dengan M. Jefri Sitindaon, ST.MM, selaku Ketua Panitia Pengadaan, Irwan Pulungan, selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Zulkarnain, selaku Pls-PPK dan H. Haltatif, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang Halaman 229 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

merugikan keuangan negara telah memenuhi unsur turut serta melakukan, sehingga unsur ke 5 telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah

ME DA N

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas dan dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

tingkat

banding

GG I

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

hal-hal

yang

dapat

menghapuskan

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

TIN

pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana diatur

N

dalam Pasal 18 ayat (1) ) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

ILA

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan barang bukti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil Hakim

AD

alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut

NG

Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur secara melawan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

PE

hukum dalam Pasal 2 ayat (1)

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan

unsur-unsur

tindak

pidana,

sehingga

tidak

perlu

dipertimbangkan lagi;


Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya ada yang merupakan pengulangan dari pembelaan Terdakwa dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat

ME DA N

Banding dan ada yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 16 Februari 2017, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri

GG I

perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan

TIN

Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: -

Akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat perkembangan investasi

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam

ILA

-

N

PT Bank Sumut;

pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menciptakan aparatur Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

-

Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya Terdakwa belum pernah dihukum

NG

-

AD

Keadaan yang meringankan:

-

Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

PE

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis

Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan

Terdakwa tetap berada dalam

tahanan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa

telah

dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; Undang-Undang Nomor 31 Tahun

ME DA N

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1)

1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding Penuntut Umum;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

GG I

-

Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 16 Februari

TIN

2017;

MENGADILI SENDIRI:

N

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. YAHYA, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

ILA

sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

AD

penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

NG

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

PE

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti, berupa : A. Disita dari : ADI SAPUTRA 1. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan CabangHalaman 232 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember 2013 dengan lampiran: 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.

Surya

ME DA N

2. Permohonan Pembayaran No : 292/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Pratama

tertanggal

Rp.266.650.000,-.

01

Nopember

2013

sebesar

3. Data Kendaraan yang sudah teralokasi.

2. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut

atas

perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk

GG I

periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,. tertanggal 12 Nopember 2013 dengan lampiran :

TIN

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-. 2. Permohonan Pembayaran No : 290/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya

Pratama

tertanggal

01

Nopember

2013

sebesar

N

Rp.1.109.909.113,-

ILA

3. Daftar keperluan dan taksasi biaya sewa mobil dinas kantor pusat/divisi umum.

AD

3. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.9211/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan

NG

dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 kwitansi sebesar Rp.1.458.304.933,-. tertanggal 12

PE

Desember 2013 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-. 2. Permohonan Pembayaran No : 335/SUPRA-Ops/XII/2013 CV. Surya

Pratama

tertanggal

03

Desember

2014

sebesar

Rp.1.458.304.933,-. 3. Rincian kendaraan Bank Sumut.


4. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.80/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari

2014 dengan lampiran : 1.

ME DA N

2014 kwitansi sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari

1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.

2.

Permohonan Pembayaran No : 13/SUPRA-Ops/I/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.

3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut.

GG I

5. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.488/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari

TIN

2014 kwitansi sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dengan lampiran :


N

tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.

ILA

2. Permohonan Pembayaran No : 38/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.

AD

3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Februari 2014. 6. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.936/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

NG

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 kwitansi sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari

PE

2014 dengan lampiran : 1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. 2. Permohonan Pembayaran No : 89/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.


3. Permohonan Pembayaran Tagihan Sewa Kenderaan Periode Maret

2014

tanggal

27

Februari

2014

sebesar

Rp.

1.470.515.500,4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Maret 2014.

ME DA N

7. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.1594/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 kwitansi sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dengan lampiran:


GG I

tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,2. Memorandum No. 844/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 01 April 2014 Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank

TIN

Sumut, yang ditandatangani oleh Divisi Umum (Yulius Syah). 1. Permohonan Pembayaran No : 116/SUPRA-Ops/III/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

26

Maret

2014

sebesar

Rp.1.472.825.000,-.

N

2. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per April 2014.

ILA

8. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2080/DUmRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan

AD

operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.500,-. tertanggal 30 April 2014 dengan lampiran :

NG

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

PE

2. Memorandum No. 1170/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 30 April 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Mei 2014; 3. Permohonan Pembayaran No : 175/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

30

April

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000,-.


4. Permohonan Pembayaran No : 160/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

28

April

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000,-. 5. Faktur Pajak No. 010.001-14.10206526 sebesar 1.468.000.000,-,

ME DA N

tanggal 28 April 2014 di ttd H. Haltatif,SE,MBA 6. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Mei 2014.

9. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2654/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-,

GG I

dengan lampiran :


1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

TIN

2. 1 (satu) set Memorandum No. 1397/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 26 Mei 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juni 2014 yang ditandatangani Yulius Syah

N

3. Permohonan Pembayaran No : 224/SUPRA-Ops/V/2014 CV. Pratama

tertanggal

03

Mei

2014

sebesar

ILA

Surya

Rp.1.468.000.000,-.

AD

4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juni 2014. 10. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3197/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

NG

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dengan

PE

lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. 1. 1 (satu) set memorandum No. 1611/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 25 Juni 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juli 2014.


2. Permohonan Pembayaran No : 273/SUPRA-Ops/VI/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

23

Juni

2014

sebesar

Rp.1.468.000.000,-. 4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juli 2014.

ME DA N

11. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3664/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 2014 dengan lampiran :

Agustus


GG I

tertanggal 21 JUli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.

2. 1 (satu) set Memorandum No. 1863/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 22 Juli 2014, Hal : Izin Pembayaran Sewa kenderaan Operasional PT. Bank Sumu untuk bulan Agustus 2014 yang ditanda tanagani

TIN

Yulius Syah.


Pratama

tertanggal

21

Juli

2014

sebesar

N

Rp.1.468.000.000,-.

ILA

4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Agustus 2014. 12. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4163/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

AD

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember

NG

2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dengan lampiran :

PE


2.

tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. 1 (satu) set Memorandum No. 2206/Dum-RT/MMm/2014, tanggal 01 September 2014, Hal :Izin Pembayaran Sewa kenderaan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan September 2014.

3.

Permohonan Pembayaran No : 351/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

27

Agustus

2014

sebesar


4.

Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per September 2014.

13. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4844/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk

ME DA N

Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.4845/Dum-RT/NP/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal

23 biaya


GG I

2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-. 3. Memorandum Nomor 2584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin

TIN

Divisi Umum dan didisposisi oleh Direksi. 4. Permohonan Pembayaran No : 413/SUPRA-Ops/IX/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

25

September

2014

sebesar

N

Rp.1.468.000.000.-

ILA

5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Oktober 2014. 14. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5503/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas

AD

perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November

NG

2014 kwitansi sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dengan lampiran :

PE

1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5504/Dum-RT/NP/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 205 Unit mobil kenderaan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.19.622.273,-. 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.


3. Memorandum

Nomor

2928/DUM-RT/MM/2014

tanggal

03

November 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum. 4. Permohonan Pembayaran No : 446/SUPRA-Ops/X/2014 CV. Pratama

tertanggal

Rp.1.079.225.000.-.

31

Oktober

2014

sebesar

ME DA N

Surya

5. Faktur Pajak 010.003-14.08665176.

6. Rincian Kenderaan Bank Sumut Per Nopember 2014. 15. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5960/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk

GG I

Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember kwitansi sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dengan lampiran :

TIN

1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5978 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 127 Unit mobil kenderaan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.9.437.545,-. 2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama

N

tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.

ILA

3. Memorandum Nomor 3181/DUM-RT/MM/14 tanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh ZULKARNAEN selaku Pls

AD

Pemimpin Divisi Umum.

4. Permohonan Pembayaran No : 482/SUPRA-Ops/XI/2014 CV. Surya

Pratama

tertanggal

26

November

2014

sebesar

NG

Rp.519.065.000,-.

5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Desember 2014.

PE

16. 1 (satu) set Dokumen REVISI RENCANA BISNIS BANK 2013-2015; 1. 1 (satu) set Memorandum No. 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret 2014, Hal : Lelang Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut yang di tdd Irwan Pulungan; 2. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 473/Dir/DSDMTK/ND/2013, tanggal 30 September 2013, Perihal : Penugasan


Sebagai Pelaksana Jabatan yang di ttd Direksi Ester Junita Ginting dan M. Yahya; 3. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 039/Dir/DSDMTK/ND/2013, tanggal 25 Januari 2013, Perihal : Penugasan

ME DA N

sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang di ttd Direksi Zenilhar dan M. Yahya;

4. 1 (satu) set Memorandum No.851/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 02 April 2014, Hal. Perjanjian Kerja Lelang Pekerjaan Sewa Menyewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut yang ditanda tangani oleh Yulius Syah ;

5. 1 (satu) set Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013, tanggal

GG I

10 September 2013, Hal : Mohon Keputusan Direksi atas memorandum Panitia pelelangan umum pengadaan jasa sewa kenderaan dinas operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-

Pulungan;

TIN

BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani Irwan

6. 1 (satu) set Memorandum No. 337/DPK-HK/MM/2013, tanggal 03 Desember 2013 Hal. Pengujiian draft Perjanjian Kerjasama antara

N

PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda empat (Mobil) yang ditandatangi

ILA

Andrias Ginting;

7. 1 (satu) set Memorandum No. 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16

AD

April 2013, Hal : usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang ditanda tangani Irwan Pulungan;

NG

8. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran Pembukuan Periode 07 Nopember 2013 s/d 07 Nopember 2013.

PE

B. Disita dari : ANTON PURBA, SH.,LLM  Dokumen Foto copy (legalisir) Temuan Pemeriksaan Posisi 31 Januari 2014 dari Otoritas Jasa Keuangan

atas Pengadaan Jasa

Sewa Kendaraan Operasional di PT. BANK SUMUT.

C. Disita dari : Drs. M. YAHYA 1. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 71 tanggal 28 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Halaman 240 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Biasa “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara” dengan disingkat “PT. Bank Sumut”. 2. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 93 tanggal 30

ME DA N

Januari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara” dengan disingkat “PT. Bank Sumut”. D. Disita dari : MAMAN SUKIMAN, SH

1. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) cover note PT. Deli Tunas Adi Mulia adalah Surat Pernyataan No.147/SP-XII/2013 tanggal 12 Desember 2013,

GG I

2. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899583, BK 1619 IT

3. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05900035, BK

TIN

1861 IT


1452 IV

N

5. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899236, BK

ILA


AD

7. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya)surat keterangan PT. Delta Mulia tanggal

April 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur

(JANTY WIDJAJA) dan ALINAFIA HRP (Adm) PT. Delta Mulia.

NG

E. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA 1. SURAT

PEJANJIAN

SEWA

MENYEWA KENDARAAN

PE

EMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor :

RODA

010/Dir/PPK-

Skr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp 17.616.000.000,- /Tahun, Pelaksana : CV. Surya Pratama, Alamat : Jalan Merak No. 40 Medan, TAHUN KONTRAK 2013-2014, terdiri dari :


1) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ditandatangani oleh Zulkarnain sebagai Pls Pejabat Pembuat Komitmen, yang mencantumkan : :

Pelaksanaan Ketentuan

1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 oktober 2014.

:

ME DA N

Masa


lain


Sumut

dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 010/Dir/PPK-Skr/Spj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014

Tanggal

04

April

2014

GG I

Nomor:

ditandatangani oleh Edie Rizliyanto sebagai Direktur PT Bank Sumut, Ester Junita Ginting sebagai Direktur PT Bank Sumut, M. Yahya sebagai Direktur PT Bank Sumut, Haltafif SE, MBA

TIN

sebagai Direktur CV Surya Pratama. 3) Asli Surat pernyataan kesanggupan tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani Haltafif SE, MBA sebagai Direktur CV Surya

N

Pratama.

ILA

4) Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dan Penandatanganan (SPK) Nomor: 033/PP-JL/SM-BS/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia

AD

lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.

5) Asli akhir masa sanggah dan penerbitan surat perintah kerja

NG

(SPK) Nomor: 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.

PE


tanggal

19

September

2013


tanggal

19

September

2013



tanggal

19

September

2013

ME DA N



tanggal

19

September

2013


10) Pengumuman pemenang pekerja jasa sewa kendaraan dinas

GG I

operasional PT. Bank Sumut Nomor: 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013.

11) Asli Penetapan pemenang lelang nomor: 017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 september 2013 ditandatangani Irwan Pulungan

TIN

selaku Pejabat Pembuat Komitmen. 12) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 023/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Jeffri

N

Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris,

ILA

Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.

13) Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Adm.

AD

Dan Teknis serta Penawaran Nomor: 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku

PE

NG

Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati.

14) Asli

Daftar

Hadir

Peserta

Pelelangan

Acara

Pembukaan

Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.


15) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi

dan


Sewa

Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri

16) Asli

Daftar

Administrasi

Hadir dan

ME DA N

Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan. Peserta

Lelang

Pemasukan

Dokumen


Sewa

Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.

17) Asli Berita Acara penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SMBS/VII/2013

Tanggal

12

Juli

2013

ditandatangani

Jeffri

GG I

Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan:

TIN

R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati. 18) Asli Daftar Hadir peserta Lelang Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat

N

Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli

ILA

2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang.

19) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Penjelasan (aanwijzing)

AD

Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli

NG

2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang.

PE

20) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi Nomor: 020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Ismail Warta selaku anggota. 21) Asli Daftar Perusahan yang mendaftar/ Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan Billof Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat


Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

ME DA N


23) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 018/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh

GG I

Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan. 24) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa

TIN

Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 017/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi

N

selaku Sekretaris Panitia Pelelangan. 25) Asli Undangan Mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa Sewa

ILA

Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi

AD

selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

NG

26) Pedoman

Pasca

Kualifikasi

Pekerjaan

Pengadaan

Sewa

Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.

PE

27) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan. 28) Lampiran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.


29) Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013. 30) Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi Nomor: 011/PP-

ME DA N

JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013. 31) Asli Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan terseleksi Nomor:


tanggal

18

Juni

2013

ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. 32) Asli

Berita

Acara

Pengembalian/

Memasukkan

Dokumen

GG I

Prakualifikasi Nomor: 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.

TIN

33) Asli Daftar Perusahaan yang Memasukkan Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 tanggal

N

08 s/d 13 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua

ILA

Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris. 34) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pra Kualifikasi Nomor: 004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni

AD

2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku angggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.

PE

NG

35) Asli Daftar Perusahaan yang Mendaftar/ Mengambil Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 01 s/d 07 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris. 36) Pedoman Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris (Lampiran).


37) Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (Lelang Umum) Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 ditandatangani Irwan Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut. Pelelangan

Umum

Nomor:

002/PP-JL/SM-

ME DA N

38) Pengumuman

BS/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.

39) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaaan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama.

40) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaaan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari Pelita Rent Car.

GG I

41) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kenderaan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Sahabat Sejati.

TIN

42) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kenderaan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari ASSA. 2. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 023/Dir/SekperHK/PBS/2014 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan

N

Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.

ILA

3. Asli Peraturan

Direksi

PT.

Bank Sumut

No.

006/Dir/DKMR-

CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan

AD

Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut. F. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA 2. 1 (satu) buah dokumen asli Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015

NG

PT. Bank Sumut.

G. Disita dari : Rahmat Khairul

PE

1) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8421/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan CabangCabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.


2) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut

atas

perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,-. tertanggal 12 Nopember 2013 dan 1

ME DA N

(satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.

3) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.9211/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 tertanggal 12 Desember 2013dan 1 (satu) lembar kwitansi

GG I

No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.

4) 1 (satu) Lembar Nota Debet


TIN

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dan 1

N

(satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal

ILA

06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-. 5) 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.488/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

AD

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dan 1

NG

(satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.

PE

6) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.936/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.


7) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.1594/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04April 2014 dan 1 (satu)

ME DA N

lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.

8) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2080/DUmRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional

PT.

Bank

Sumut

bulan

Mei

2014

sebesar


GG I

kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.


TIN

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-,


N

lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03

ILA

Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,10) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3197/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

AD

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01Juli 2014 dan 1 (satu)

NG

lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

PE

11) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3664/DkuRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal

Agustus 2014 dan 1



12) 1 (satu) lembar Nota Debetberwarna merah jambu No.4163/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02September 2014 dan

ME DA N

1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

13) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4844/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar

GG I

kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-.


TIN

RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dan

N

1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal

ILA

31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,15) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5960/DUMRT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas

AD

perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014dan 1 (satu) lembar

NG

kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.

PE

H. Disita dari : WIDYA KASIH BATUBARAH. 1) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13355 tanggal 8 Januari 2014. 2) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang

telah dilegalisir


telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13357 tanggal 8 Januari 2014. Halaman 250 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN


telah dilegalisir


telah dilegalisir

dengan Nomor DEL 13100 tanggal 26 September 2013. telah dilegalisir

ME DA N



telah dilegalisir


telah dilegalisir


telah dilegalisir

GG I


telah dilegalisir


TIN


telah dilegalisir


telah dilegalisir

N

dengan Nomor DEL 13105 tanggal 04 Oktober 2013. telah dilegalisir

ILA


dengan Nomor DEL 13258 tanggal 09 Desember 2013. 14) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir

AD



NG



PE


17) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13295 tanggal 20 Desember 2013. 18) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13296 tanggal 20 Desember 2013. 19) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13297 tanggal 20 Desember 2013.



ME DA N





GG I



TIN


N


ILA


AD



NG



PE


33) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13007 tanggal 04 Oktober 2013. 34) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13084 tanggal 26 September 2013. 35) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13085 tanggal 26 September 2013.



ME DA N





GG I

dengan Nomor DEL 13101 tanggal 04 Oktober 2013. 42) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13102 tanggal 04 Oktober 2013.

TIN


N


ILA


AD



NG



PE





ME DA N





GG I


TIN


N


ILA


AD



NG



PE


65) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13069 tanggal 26 September 2013. 66) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13072tanggal 26 September 2013. 67) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13073 tanggal 26 September 2013.



ME DA N





GG I


TIN

75) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13081 tanggal 26 September 2013. 76) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah

N

dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888, Halaman 5/6, periode

ILA

31-10-13 s/d 30-11-13. 77) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/6, periode

AD

31-10-13 s/d 30-11-13. 78) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 3/8, periode

NG

30-11-13 s/d 31-12-13.


PE


80) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 7/7, periode 31-12-13 s/d 31-01-14.



BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 08 November 2013. 82) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

ME DA N

Warkat

rekening

0221955888 tanggal 15 November 2013.


BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening



BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

GG I



BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

TIN

0221955888 tanggal 24 Desember 2013. 86) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat

BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening


BCA

ILA

Warkat

N


telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening


AD


BCA

Warkat

BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening


NG


telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

PE

0221955888 tanggal 25 Februari 2014.


BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 13 Maret 2014. 91) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 28-02-14 s/d 31-03-14.


92) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 2/7, periode 31-03-14 s/d 30-04-14. 93) 1 (satu) lembar Bukti Setoran yang telah dilegalisir dengan nomor

ME DA N

rekening 0221955888 tanggal 17 April 2014. 94) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat

BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 13 Mei 2014.


BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 09 Juni 2014.

Warkat

BCA

GG I


telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 11 Juli 2014.

Warkat

TIN

97) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

0221955888 tanggal 11 Agustus 2014. 98) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan BCA

yang

N

Warkat

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

ILA

0221955888 tanggal 23 Desember 2014. 99) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat

BCA

yang

telah

dilegalisir

dengan

nomor

rekening

AD


100) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir yang sudah diterima dari

NG

PT. Delta Mulia, untuk pembayaran Biaya Notaris atas 30 unit mobil an. CV. Surya Pratama tanggal 07 Februari 2014.

PE

I. Disita dari Ir. AGUNG SANTOSO, MM 1) 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Pembukuan tanggal 01 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013. 2) 1 (satu) Lembar Asil Surat Izin Melaksanakan Ibadah Haji Nomor : 966/DSDM-TK/Psn/2013 tanggal 16 September 2013 tentang hal.


3) 1 (satu) Set Asli Memorandum pemuatan iklan lelang pengadaan jasa sewa kenderaan Dinas Operasional Bank Sumut Nomor : 1268/DUMRT/Mm/2013 tanggal 23 Mei 2013. 4) 1 (satu) Set Asli Memorandum Analisa kajian pemenuhan kebutuhan

ME DA N

kenderaan Dinas roda 4 (empat) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Nomor : 1584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 19 Juni 2013.

5) 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Koordinasi (Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut), tanggal 11-10-2013; beserta daftar hadir.

6) 1 (satu) Set Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010

GG I

tentang Rencana Bisnis Bank.

7) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 401/DIR/DPP-PC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar Dan Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional

TIN

PT. Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.


N

509/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan

ILA

Tanggung Jawab Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.

AD

9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 126/Dir/DPr-PJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting

NG

dan Edie Rizliyanto.


PE

502/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.

11) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 510/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Umum, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.


12) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 113/DIR/DPP-PC/SK/2006 Tentang Wewenang Kepala Divisi Umum Untuk Mengelola Kas Kecil (Petty Cash), Pengeluaran Izin Biaya dan Pengadaan Aktiva Tetap & Inventaris Yang diajukan oleh Kantor

oleh Gus Irawan dan Sutar.

ME DA N

Pusat dan Kantor Cabang, tanggal 30 Mei 2006, yang ditanda tangani

13) 1 (satu) Set Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927.AH.01.02.Tahun 2008

tentang

Persetujuan

Akta

Perubahan

Anggaran

Dasar

Perseroan, tanggal 20 November 2008, yang ditanda tangani oleh PLH Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH.

GG I

14) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002, Akte Juni 2013, Hal : Berita Acara Rapat Umum

TIN

No.71.- tanggal 28

Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara” dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 71, hari Jumat tanggal 28 Juni 2013”.

N

15) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Aprizal Asad Hakim, SH, Hal :

ILA

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara” dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 5, hari Jumat tanggal 24 Juli 2009.

AD

16) 1 (satu) Set asli Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 024/PP-

NG

JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan

PE

Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.

17) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum

Pekerjaan

Pengadaan

Jasa

Sewa

Kenderaan

Dinas

Operasional PT.Bank Sumut Nomor: 025/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sitanda tangani Panitia Pelelangan. 18) 1 (satu) Lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Pelelangan Terbuka


(lelang Umum) ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan. 19) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor :

ME DA N

001/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 tentang Undangan Rapat, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.

20) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Jadwal Prakualifikasi dan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyewaan Mobil Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut, tanggal 31 Mei 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jasa Lainnya Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.

GG I

21) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 010/PP-JL/SM-BS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri

TIN

Sitindaon dan Rizaldi.

22) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor :

N

026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 tentang Mohon Keputusan Direksi atas Memorandum panitia lelang No.024/PP-

ILA

JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.

AD

23) 1 (satu) Set Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat

(Mobil)

Nomor:

021/Dir/PPK-Skr/Spi/2013

dan

Nomor:

NG

119/SUPRA/SK/X/2013 pada Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, ditanda tangani pihak PT. Bank Sumut oleh Ester Junita Giinting dan

PE

M. Yahya Pihak CV. Surya Pratama oleh Haltafif, SE.MBA.

24) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPKSkr/L/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan. 25) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 012/PPHalaman 260 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakualifikasi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Jeffri Sitindaon. 26) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa

ME DA N

Sewa Kenderaan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 011/PPJL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakualifikasi rekanan terseleksi, ditanda tangani Panitia. 27) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Mohon Penambahan Mobil Dinas dari Kantor Cabang PT. Bank Sumut Syariah Sibolga Nomor : 176/KCSy004/Ops/L/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani Fahmi Ichwan Siregar.

GG I

28) 1 (satu) Set Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Sewa Kenderaan Dinas Bank Sumut untuk wilayah Kerja Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2014, tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon Selaku Ketua panitia Jasa

TIN

Lainnya bersama dengan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Jasa Lainnya dan diketahui oleh Zenilhar selaku Direktur. 29) 1 (satu) lembar Asli Standarisasi Penggunaan Mobil Dinas Nomor :

N

2935/DUM-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, ditandatangani oleh Fachruddin Nasution selaku Pls. Pimpinan Divisi Umum PT.

ILA

Bank Sumut.

30) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara rapat Koordinasi Proses Pengadaan

AD

Barang dan Jasa tanggal 10 September 2013, ditandatangani oleh Irwan Pulungan selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.

31) 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Risna Rahmi Arifa, SH tentang

NG

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei

PE

2002 dengan No. Akte 58 tanggal 19 Juli 2013;

32) 1 (satu) Set Dokumen Asli Laporan Pelaksaaan Good Corporate Governance PT. Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014. 33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank Sumut Tanggal 31 Januari 2014.


J. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016). 1. 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 695/Dir/Dpr-PP/SK/2013 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Sumut

ME DA N

tanggal 13 Nopember 2013. K. Disita dari : ANDRIA PELOP MUSWAR (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016).


No.05/DUSy-


GG I


No.05/DUSy-


TIN

2.657.430.000.- dengan agunan mobil sebanyak 17 Unit mobil. 3) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000263.0) No.083/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP

No.05/DUSy-


N


ILA


No.05/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond

AD

Rp.596.520.000.- dengan agunan mobil sebanyak 4 Unit mobil.


NG



PE


No.05/DUSy-


No.012/DUSy-



No.05/DUSy-

ME DA N


No.05/DUSy-


GG I


No.05/DUSy-


TIN


No.012/DUSy-


N

12) 1 (satu) set Surat No. 05/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 April 2011

ILA

yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan. 13) 1 (satu) set Surat No. 012/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 Oktober

AD

2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.

NG

L. Disita dari : ESTER JUNITA GINTING, SH (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2016). 1. 1 (satu) buah dokumen asli PT. Bank Sumut, Laporan Auditor

PE

Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

M. Disita dari : Drs. M. YAHYA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016). 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. 2933/Dum-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Hal : Pengujian Perjanjian Kerjasama, yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Cq. Bidang Halaman 263 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN

Hukum di Medan dan ditandatangani oleh Fachrudin Nasution Pls. Pemimpin Divisi PT. Bank Sumut. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara IRWAN PULUNGAN, S.Sos.

ME DA N

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017 oleh Yansen Pasaribu, SH., sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho., SH.,MH dan Sazili, SH., M. Si, Hakim Ad Hoc Tipikor pada

GG I

Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Farida Malem, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan

TIN

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ILA

N

Hakim – Hakim Anggota,

Yansen Pasaribu, SH

AD

Dr. Albertina Ho., SH.,MH

Panitera Pengganti

PE

NG

Sazili, SH., M. Si,

Farida Malem, SH., MH


PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents