PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN

Nomor : 242 / PDT / 2016 / PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GI

PT. GERBANG EKAPALMINA, berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Taman Mutiara Blok MC-7, RT/RW 008/008

ING

Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dalam hal ini Tergugat

memberikan

kuasa

kepada

:

A. HAMONANGAN SINURAT, SH., MH., B.

NT

ROSENTY K.

SIMARE-MARE,

SH., CN.,

THEMIS SIMARE-MARE., SH., para Advokat/ Pengacara

pada

Law

Office

“SINURAT-

ILA

SIMARE-MARE & PARTNERS” beralamat di Jalan

Perintis

Kemerdekaan

Komplek

Perkantoran Pulo Mas Blok I No. 12 Jakarta

NG

AD

Timur,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

tertanggal 08 Agustus 2014, semula disebut sebagai

TERGUGAT

sekarang

PEMBANDING ; Melawan;

PE

PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS), dalam hal ini diwakili oleh Dr. Witjaksana

Darmosarkoro

selaku

Direktur,

beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 51 Kampung Baru Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : REFMAN BASRI, SH., MBA., ZULCHAIDIR, SH., ELIDAWATI HARAHAP, SH., HENDRA BUWONO, SH., SAHRI, SH., dan

ARSELAN

MOORA,

SH.,

para

Advokat/Pengacara pada Law Office “Refman Basri, SH., MBA - Zulchaidir, SH & Rekan”

Putusan Nomor: 242/PDT/2016/PT.MDN

Halaman 1 dari 15 hal

ME DA N

beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2014, semula

disebut

sebagai

PENGGUGAT sekarang TERBANDING ; Pengadilan Tinggi tersebut ;

GI

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

ING

TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 06 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada

tanggal

07

Mei

2014

dalam

Register

Nomor

:

NT

Medan

214/Pdt.G/2014/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa

Penggugat

adalah satu perusahaan Pusat Penelitian Kelapa

ILA

Sawit yang menyediakan produk dan jasa pelayanan yang dikenal dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), yang beralamat di Jl. Brigjend. Katamso No. 51 Kampung Baru Medan dan berada dibawah naungan

Pertanian RI.

AD

Badan Litbang Departeman Pertanian RI sekarang

Kementerian

2. Bahwa Tergugat memberitahukan kepada Penggugat sebagai mitra dari

NG

Gubernur Propinsi Riau dan Dinas Perkebunan Propinsi Riau dalam rangka pengembangan perkebunan kelapa sawit Program Pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Kelangkaan Infrastruktur (K21) di Propinsi

PE

Riau dan berencana membuka lahan seluas ± 7.600 Ha untuk tahun tanam 2006 di beberapa lokasi yang ditunjuk Pemda Propinsi Riau sesuai dengan Surat

Tergugat

kepada

Penggugat

tertanggal

31

Oktober

2005

No.025/GE.1.1/X/05 perihal kebutuhan bibit kecambah kelapa sawit sebanyak 1.520.000 butir. 3. Bahwa Penggugat telah membalas keinginan Tergugat tersebut dan mengirim surat tertanggal 24 Nopember 2005 No.2574/PPKS/0.1/XI/2005 yang menyatakan akan berupaya memenuhi pesanan Tergugat dan menentukan harga

bibit kecambah kelapa sawit adalah sebesar

Rp.3.000,- per butir. Putusan Nomor: 242/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

4. Bahwa selanjutnya kedua pihak Penggugat dan Tergugat sepakat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Jual

Beli

Tentang

Pengadaan

Kecambah

Kelapa

Sawit

No.32/SPK/PPKS/VII/06 tanggal 31 Agustus 2006, dan guna memenuhi isi Perjanjian tersebut, Penggugat telah menyalurkan bibit kecambah kelapa sawit kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

GI

4.1. Tanggal 14-08-2006, disalurkan sebanyak 100.000 butir dengan harga @Rp.3.000,- sesuai dengan DO

ING

No.12570/Mar/Ks/VIII/06 ---------------------------------- Rp. 300.000.000,4.2. Tanggal 22-08-2006, disalurkan sebanyak 100.000 butir dengan harga @Rp.3.000,- sesuai dengan DO

NT


ILA


AD

No.12700/Mar/Ks/IX/06 ------------------------------------ Rp. 240.000.000,4.5. Tanggal 27-09-2006, disalurkan sebanyak 80.000 butir dengan harga @Rp.3.000,- sesuai dengan DO

Jumlah --------------Rp.1.320.000.000,(satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah)

PE

NG

No.12818/Mar/Ks/IX/06 ------------------------------------ Rp. 240.000.000,-

5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 Tergugat ada mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.06/Pdt.G/2014/PN.Pbr

terhadap Gubernur Provinsi Riau dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau selaku

Tergugat-I,II,

berkaitan

dengan

Pengadaan

Pembangunan

Perkebunan Kelapa Sawit Program K21, dan selanjutnya Penggugat ada menyampaikan Surat Permohonan untuk diikutsertakan sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara tersebut sesuai dengan Surat

tertanggal

18 Maret 2014 No.1875/RB/SK/III/2014 dan tanggal 21 Maret 2014 No.1878/RB/SK/III/2014

dan


atas

permohonan

tersebut Tergugat


tanggapan

dan

ME DA N

menyampaikan

keberatan

keikutsertaan

Penggugat

sebagai Penggugat Intervensi sesuai Surat tertanggal 7 April 2014 No.28/SSP/IV/2014.

6. Bahwa disebabkan Penggugat telah ditolak sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara No.06/Pdt.G/2014/PN.Pbr tersebut, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Medan sehubungan dengan

GI

Surat Perjanjian Jual Beli Tentang Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit No.32/SPK/PPKS/VII/06 tanggal 31 Agustus 2006 antara Penggugat dan

ING

Tergugat.

7. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya Perjanjian, baik unsur Subjektif maupun Objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan Surat

NT

Perjanjian Jual Beli Tentang Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit No.32/SPK/PPKS/VII/06 tanggal 31 Agustus 2006 adalah berkekuatan hukum.

sah dan

8. Bahwa dengan demikian bibit kecambah kelapa sawit yang telah disalurkan

ILA

Penggugat kepada Tergugat sebanyak 440.000 butir atau setara dengan harga Rp.1.320.000.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Jual Beli disebutkan Tergugat

AD

harus melakukan pembayaran secara bertahap yakni 30% pada akhir Agustus 2006, ditambah 35% pada akhir Oktober 2006 dan sisanya 35% pada akhir Desember 2006, akan tetapi Tergugat tidak menepati isi

NG

ketentuan Pasal 2 tersebut. 9. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Tagihan kepada Tergugat sesuai dengan surat No.819/PPKS/0.1/2007 tanggal 24 April 2007 untuk

PE

melakukan pembayaran harga bibit kecambah kelapa sawit sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan kemudian

Tergugat

telah

melakukan

pembayaran

sebesar

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2008 dan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2009, sehingga total pembayaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). 10. Bahwa dengan demikian Tergugat masih memiliki sisa kewajiban pembayaran harga bibit kecambah kelapa sawit

kepada Penggugat

sebesar Rp.720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi Putusan Nomor: 242/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk melakukan pembayaran sisa harga bibit kecambah kelapa sawit tersebut, sedangkan Tergugat telah menerima pembayaran dari Pemerintah Riau Cq.Dinas Perkebunan Propinsi Riau atas perjanjian pekerjaan pembangunan dan pengembangan perkebunan

kelapa

sawit

program

K.21

tersebut

sebesar

Rp.62.632.630.266,- (enam puluh dua milyar enam ratus tiga puluh dua

GI

juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), akan tetapi tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat. selanjutnya

baik Penggugat maupun Kuasa Penggugat telah

ING

11. Bahwa

menyampaikan tagihan atas sisa harga bibit kecambah kelapa sawit kepada Tergugat, sesuai dengan: 11.1. Surat

Penggugat/Pusat

Penelitian

Kelapa

Sawit

(PPKS)

Sawit

(PPKS)

11.2. Surat

NT

No.375/PPKS/0.1/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 Penggugat/Pusat

Penelitian

Kelapa

No.1382/PPKS.01/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 . 11.3. Surat Somasi dari Kuasa Penggugat, tertanggal 04 Juni 2012

ILA

No.1251/RB/SK/VI/2012.

12. Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan penagihan pembayaran harga bibit kecambah kelapa sawit kepada Tergugat, akan tetapi sampai

AD

saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran sisa harga bibit kecambah kelapa sawit sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat, sehingga patut kiranya Majelis Hakim Tergugat

NG

menyatakan

telah

melakukan

perbuatan

ingkar

janji

(wanprestasi).

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Domisili Hukum pada ayat (2)

PE

Perjanjian Jual Beli Kecambah Kelapa Sawit tanggal 31 Agustus 2006 disebutkan apabila tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua memilih Domisili hukum di Kantor Kepeniteraan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Medan. 14. Bahwa disebabkan sampai saat gugatan ini dimajukan Tergugat belum ada melakukan pembayaran sisa harga bibit kecambah kelapa sawit sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, dan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka patut kiranya Majelis



ME DA N

Hakim menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai sisa harga bibit kecambah kelapa sawit sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

15. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak hampa dikemudian hari, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

GI

 Sebidang tanah dan rumah di Jl.Taman Mutiara Blok MC-7, RT/RW 008/008, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan,

ING

Jakarta Barat dan Penggugat sebagai pemegang sitanya. 16. Bahwa dikhawatirkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka adalah pantas apabila Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu

NT

juta rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan.

17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti

ILA

Autentik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg, maka patut kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaarbij vorraad) dan menghukum Tergugat untuk membayar

AD

ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

NG

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum diatas, dimohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim dalam Perkara Perdata ini memanggil Para Pihak untuk hadir pada sidang yang telah

PE

ditentukan dan memberikan keputusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tentang Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit No.32/SPK/PPKS/VII/06 tanggal 31 Agustus 2006. 3. Menyatakan Tergugat

telah melakukan perbuatan ingkar janji

(wanprestasi). 4. Menghukum Tergugat

untuk membayar sisa tagihan harga bibit

kecambah kelapa sawit sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat.



ME DA N

5. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai dibayar keseluruhan sisa pembayaran bibit kecambah kelapa

GI

sawit.

7. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.

ING

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi ; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul

NT

dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang

ILA

seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 September 2014

AD

yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat, dimana

NG

disebutkan alamat PT. GERBANG EKAPALMINA adalah di Jalan Taman Mutiara Blok MC-7 Rt.008/Rw.008 Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

PE

Barat.

2. Bahwa

seharusnya

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan

yang berlaku, Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau ke alamat atau domisili Tergugat (vide Pasal 118 HIR/142 Rbg). 3. Bahwa alasan Penggugat tidak mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan adalah dikarenakan adanya ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Perjanjian Jual – Beli Kecambah Kelapa Sawit, tertanggal 31 Agustus 2006 (vide posita/dalil gugatan Penggugat Nomor 3).



ME DA N

4. Bahwa dalam Pasal 5 tentang Jual-Beli Kecambah Kelapa Sawit dimaksud tertera kelimat yang lengkapnya dapat kami sadur sebagai berikut : Pasal 5

(1) “Apabila terjadi Perbedaan Pendapat dalam melaksanakan Surat Perjanjian

ini,

maka kedua belah pihak akan

menyelesaikan

permasalahnya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

GI

(2) Apabila tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih domisili hukum di Kantor

ING

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.”

5. Bahwa jika dikaji atau dianalisa Stressing point dari Pasal 5 ayat (1) tersebut, adalah tentang “perbedaan pendapat”, dan pada Pasal 5 ayat (2) adalah merujuk tempat penyelesaian yani di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

NT

Medan.

6. Bahwa frasa kalimat “perbedaan pendapat” mempunyai arti, makna yang sangat luas dan subjektif, serta mempunyai tafsir lain. Bahwa seharusnya bahasa dalam kalimat-kalimat hukum (kalimat dalam surat perjanjian) haruslah

ILA

tertib, teliti dan benar serta bermakna tunggal dan tak memberi ruang tafsir lain sehingga para pihak atau yang membacanya tidak perlu mereka-reka apa makna atau maksud dari kalimat tersebut.

AD

7. Bahwa sementara itu, Penggugat dalam perkara a quo telah menggugat Tergugat karena masalah wanprestasi. Dan masalah wanprestasi dengan masalah pebedaan pendapat adalah hal ini berbeda. Atau dengan kata lain

NG

masalah wanprestasi adalah masalah wanprestas (masalah hukum) dan tidak sama artinya dengan masalah perbedaan pendapat (perbedaan pendapat tidak sama dengan masalah hukum).

PE

8. Bahwa oleh karena perjanjian antara Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dengan PT. Gerbang Ekapalmina mengenai domisili hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak bermakna tunggal dan mempunyai tafsir luas, maka perjanjian yang menyatakan harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak dapat dipakai sebagai acuan gugatan (bukan merupakan choise lawi) dan oleh karenanya menurut Pasal 118 HIR/142 Rbg, gugatan harus dialamatkan ke alamat Tergugat cq. Pengadilan Negeri Jakarta Barat.



ME DA N

9. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sedemikian, karena masalah kewenangan atau kompetensi Pengadilan tidak tepat maka gugatan sedemikian harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil-dalil yang disampaikan dalam bagian eksepsi, untuk tidak terjadi pengulangan, maka dianggap telah dimasukkan dalam bagian pokok

GI

perkara.

2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh

ING

Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; 3. Bahwa Tergugat benar pernah membeli dan menerima kecambah/bibit kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan (Penggugat) sebanyak 440.000 butir dengan nilai Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh

NT

juta rupiah).

4. Bahwa atas jumlah hutang tersebut, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita Penggugat No. 9 dan 10, Tergugat membenarkan masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh

ILA

ratus dua puluh juta rupiah).

Atau dengan perinciannya sebagai berikut : Jumlah hutang

Rp. 1.320.000.000,-



Pembayaran I

Rp. 300.000.000,-



Pembayaran II

Rp. 300.000.000,-

Jumlah

Rp. 720.000.000,-

NG

AD



5. Bahwa Penggugat bukannya tidak mau membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, tetapi karena uang Tergugat masih tertahan (belum dibayar) oleh mitra Tergugat yaitu Dinas Perkebunan Propinsi Riau.

PE

6. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tentang masalah pembayaran (pada Pasal 2) yang pada pokoknya menyatakan : “Pembayaran pesanan kecambah kelapa sawit oleh PIHAK PERTAMA

kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan pembayaran dimuka melalui rekening Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, pada Bank Negara Indonesia Cabang Medan-Pemuda AC. No. 0057853464. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap, yaitu pembayaran pertama selambat-lambatnya pada akhir Agustus 2006 sebesar 30%, pembayaran kedua selambat-lambatnya pada akhir Oktober 2006 sebesar 35% dan pembayaran ketiga selambat-lambatnya



ME DA N

pada akhir Desember 2006 sebesar 35% dari nilai kontrak keseluruhan, masing-masing setelah PIHAK PERTAMA memperoleh pencairan dana progres dari Pemerintah Provinsi Riau sesuai kontrak No. 027.525.B.053102/GE.1.1/PKS/I/06 tertanggal 18 Januari 2006 tentang Pembangunan dan Pengembangan kelapa sawit Program K2I antara Disbun Provinsi Riau dengan PT. Gerbang Ekapalmina.”

diklasikfikasikan/dikategorikan

sebagai

GI

7. Bahwa dapat dikatakan klausule Perjanjian Pasal 2 dimaksud diatas dapat “Perjanjian

bersyarat”.

Artinya

ING

pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Tergugat mendapatkan pembayaran dari mitra Tergugat yakni Pemerintah Daerah Provinsi Riau Cq. Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

8. Bahwa belum dibayarkan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar

NT

Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, karena uang Tergugat masih tertahan atau belum dibayarkan oleh pihak Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebesar Rp. 9.721.414.724,44,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh empat dan

ILA

empat puluh empat sen).

9. Dan karena belum dibayar, maka Tergugat mengajukan gugatan kepada pihak Dinas

Perkebunan

Provinsi

Riau,

dengan

Register

Perkara

No.

AD

06/PDT.G/2014/ PN.Pbr, tertanggal 08 Januari 2014, di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dan gugatan tersebut sekarang masih dalam proses persidangan. 10. Bahwa Penggugat juga mengetahui bahwa sekarang ini Tergugats edang

NG

mengajukan penagihan dalam bentuk gugatan kepada Pihak Dinas Provinsi Riau, hal mana dapat dilihat manakala Penggugat (Pusat Penelitian Kelapa Sawit/PPKS) mengajukan gugatan intervensi sebagai Penggugat Intervensi

PE

dalam Perkara Perdata No. 06/Pdt.G/2014/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru antara PT. Gerbang Ekapalmina (Penggugat) dengan Pemerintah Provinsi Riau cq. Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Tergugat) namun gugatan intervensi dari PPKS tersebut ditolak oleh Pengadilan. 11. Bahwa sesuai dengan peranjian yang dibuat untuk itu, Tergugat akan membayar sisa hutang Tergugat tersebut kepada Pengugat setelah nantinya hak tagih (penagihan) Tergugat kepada mitra Tergugat yakni Dinas Perkebunan Provinsi Riau dicairkan atau dibayarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Riau kepada Tergugat. Dan Tergugat berharap Penggugat dapat bersabar. Putusan Nomor: 242/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

12. Bahwa oleh karena perjanjian pembayaran antara Penggugat dengan Tergugat tentang masalah pembayaran adalah perjanjian bersyarat. Artinya Tergugat baru akan membayar setelah Tergugat mendapat pembayaran yang cukup dari pihak Dinas Perkebunan Propinsi Riau dan sementara itu pihak Dinas Perkebunan

Propinsi

Riau

belum

mebayar

tagihan

sebesar

Rp.

9.721.414.724,44,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus

GI

empat belas ribu tujuh ratus dua puluh empat dan empat puluh empat sen), maka tagihan Penggugat tersebut belum dapat Tergugat lunasi/bayarkan

ING

kepada Penggugat.

13. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah “gugatan bersyarat”, dan syaratnya belum terpenuhi maka gugatan Penggugat sedemikian harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

NT

14. Bahwa dalam gugatannya yang menjadi Tergugat adalah PT. Gerbang Ekapalmina dan PT. Gerbang Ekapalmina adalah suatu perseroan yang berbadan hukum. Yang digugat bukanlah individu atau pribadi seseorang melainkan suatu badan hukum.

ILA

15. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jalan Taman Mutiara Blok MC-7 Rt.008/Rw.008 Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat bukanlah milik PT. Gerbang Ekapalmina dan oleh karena sangat tidak

AD

relevan jika dilakukan sita jaminan (conservatoire beslaag) dalam perkara ini. Dan oleh karenanya juga sita jaminan (conservatoire beslaag) yang dimaksud Penggugat harus ditolak karena tidak beralasan.

NG

16. Demikian juga masalah dwangsom (uang paksa) tidak relevan dilakukan karena gugatan Penggugat prematur dan juga alasan yang mendukungnya tidak cukup.

PE

17. Bahwa mengenai masalah petitum Pengguguat No. 8, tentang putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan tandingan ataupun kasasi adalah sangat tidak beralasan untuk dikabulkan dan kiranya perlu juga diperhatikan sungguh-sungguh Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 06 Tahun 1975, yang mengingatkan pada hakim agar berhatihati dalam menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), dan kami melihat alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara a quo tidak cukup kuat untuk dikabulkan.



ME DA N

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, dengan segala hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

GI

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 April 2015

ING

Nomor : 241/Pdt.G/2014/PN.Mdn atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

NT

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Jual Beli

ILA

Tentang Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit No.32/SPK/PPKS/VII/06 tanggal 31 Agustus 2006 ; 3. Menyatakan

Tergugat

AD

(wanprestasi) ;

4. Menghukum Tergugat kecambah kelapa sawit

telah

melakukan

perbuatan

ingkar

janji

untuk membayar sisa tagihan harga bibit sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua

NG

puluh juta rupiah) kepada Penggugat ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.531.000.- ( lima ratus tiga puluh satu

PE

ribu rupiah ) ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri

Medan

tanggal 06 April 2015 Nomor : 214/Pdt.G/2015/PN.Mdn kepada

Penggugat tanggal 18 Mei 2015 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 06 April 2015 Nomor : 214/Pdt.G/2015/PN.Mdn kepada

Tergugat tanggal 18 Mei 2015 ; Putusan Nomor: 242/PDT/2016/PT.MDN


ME DA N

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor : 81 / 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 April 2015

Nomor: 214/Pdt.G/2014/PN.Mdn,

dan permohonan

banding

tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Penggugat /

GI

Terbanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

ING

Nomor: 214/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan

telah memberi kesempatan kepada pihak

Tergugat / Pembanding pada tanggal 15 Juni 2015 dan kepada Penggugat /

NT

Terbanding pada tanggal 15 Juni 2015 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

ILA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

yang

ditentukan

oleh

Undang-undang,

oleh

karena

itu

AD

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori

NG

banding sebagai alasan keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama ; Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta

PE

turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 April 2015 Nomor: 214/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama oleh karena majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;



pertimbangan

bahwa

hukum

dengan

Hakim

tingkat

ME DA N

Menimbang,

mengambil pertama

alih

tersebut

pertimbangan-

dan

dijadikan

dasar didalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa, mengadili perkara aquo di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal

06

April 2015

Nomor:

214/Pdt.G/2014/PN.Mdn dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat

GI

banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

tetap

ING

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding

dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua

NT

tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat dan memperhatikan peraturan per – Undang-undangan

ILA

yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

AD

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 April 2015

NG

Nomor: 214/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Tergugat / Pembanding

untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat

PE

banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU oleh kami BANTU

tanggal 12 OKTOBER 2016

GINTING, SH selaku Ketua Majelis dengan LINTON

SIRAIT, SH.MH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan

tanggal 02 Agustus 2015 Nomor.242/PDT/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari



ME DA N

RABU tanggal 19 OKTOBER 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan Anggota, serta

dihadiri

Hakim-hakim

dibantu oleh ROSELINA,SH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

GI

Hakim Anggota :

ING

Ttd 1. LINTON SIRAIT, SH.MH

2. ABDUL FATTAH,SH,MH

Ttd

BANTU GINTING, SH

NT

Ttd

Hakim Ketua :

- Meterai - Redaksi

NG

biaya perkara:

AD

ILA

Panitera Pengganti :

6.000,-

: Rp.

5.000,-

ROSELINA,SH

: Rp.139.000,-

PE

- Pemberkasan

: Rp.

Ttd

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents