PUTUSAN NOMOR : 128/PDT/2017/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ME DA N
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
1. SITI ROMALAN
HASIBUAN, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri
Sipili/guru,
Alamat
Jl.
Lingkungan III, Kelutahan Pasar Sibuhuan,
GG I
Kecamatan Barumun,dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya TRIS WIDODO, SH.MH – Advokat – Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan
Letjen
Suprapto
berdasarkan
TIN
PadangSidempuan
No.08
Kuasa Khusus tanggal
27
Kota Surat
Januari 2017
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING
NG PE
L A W A N
H.ABDUL QADIR ABDUSALAM HARAHAP, Dalam perkara ini diwakili
AD
1.
ILA
N
semula TERGUGAT I ;
oleh H.
ERWIN
SH,MH
HAMONANGAN
dan
HASIBUAN.SH
ISMAIL
Advokat
Konsultan Hukum
-
PANE,
MARZUKI Pengacara-
pada Law Office ERPI
J. SAMUDRA DALIMUNTHE.,SH.,MH
&
REKAN,beralamat di Jl. Imam Bonjol No.2 Tugu
Siborang Kota Padang Sidempuan,
baik
bertindak
secara
bersama-sama
maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2016 yang telah
didaftarkan
Pengadilan tanggal
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Negeri
pada Padang
03 Maret 2016
Kepaniteraan Sidempuan
dibawah Nomor :
Halaman 1
47/2016/SK,bertindak untuk dan atas nama H.ABDUL
QADIR
ABDUSALAM
HARAHAP, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta,
Alamat
Jl.
Borobudur Blok VI No. 9 BBB Kelurahan Rawa Lumbu,
ME DA N
Pengasinan, Kecamatan
Kota Bekasi selanjutnya disebut
sebagai
TERBANDING semula PENGGUGAT;
2.
CAMAT KECAMATAN BARUMUN, Alamat Jln. Sisingamangaraja No. 1, Kelurahan Barumun,
Pasar Sibuhuan, Kecamatan
Kebupaten disebut
GG I
selanjutnya
TERBANDING-I
Padang
Lawas,
sebagai
TURUT
semula
TURUT
TERGUGAT-I;
LURAH
KELURAHAN
PASAR
TIN
3.
SIBUHUAN,Alamat Jln.
Kihajar
Dewantara Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, selanjutnya dalam hal ini disebut
N
sebagai TURUT TERGUGAT-II
semula
ILA
TURUT TERGUGAT-II;
Pengadilan Tinggi Tersebut;
AD
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 April 2017
Nomor : 128/PDT/2017/PT-MDN tentang penunjukan dan
NG
Hakim yang memeriksa
mengadili
perkara
Majelis
tersebut dalam tingkat
banding;
Telah membaca berkas
perkara
berikut
surat-surat
lainnya
yang
PE
berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
Nomor :14/PDT.G/2016/PN-Psp
tanggal
21
September 2016 ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan Register perkara Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Psp tanggal 14 Juni 2016, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut : Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 2
1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Abdul Kadir Harahap dengan Lami’in Hasibuan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Nuraini Harahap, 2. Maria Harahap dan 3. Abdul Salam Harahap; 2. Bahwa pada tahun 1940, Abdul Kadir Harahap meninggal dunia dan memiliki harta warisan berupa :
ME DA N
Rumah dan tanah pertapakan seluas ± 430 M2 yang terletak di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sungai Sibuhuan
- Sebelah Selatan : rumah Marajo Hasibuan dan Hj. Asma - Sebelah Timur : rumah Muluk dan rumah Ismail Lubis
GG I
- Sebelah Barat : rumah Ali Kahar dan Ramli Hasibuan
Sawah seluas ± 1.200 M2yang terletak di Desa Hasahatan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan
berikut :
TIN
sekarang Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai
- Sebelah Utara : sawah Almarhum H. Abdul Wahab Nasution - Sebelah Selatan : sawah Safaruddin Harahap
N
- Sebelah Timur : sawah Ali Umar Hasibuan - Sebelah Barat : sawah Almarhum H. Abdul Wahab Nasution
ILA
3. Bahwa setelah meninggalnya Abdul Kadir Harahap, ianya mempunyai ahli waris 4 (empat) orang yaitu 1. Lami’in Hasibuan, 2. Nuraini Harahap, 3. Maria Harahap dan 4. Abdul Salam Harahap;
AD
4. Bahwa sekitar tahun 1941, Lami’in Hasibuan menikah lagi dengan adik kandung suaminya (Abdul Kadir Harahap)
yang bernama Lobe Harun
NG
Harahap (dengan istilah adat Tapanuli Bagian Selatan ’Patuhincatkon atau Pauli Tangga Naburuk) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Yusuf Harahap;
5. Bahwa sebelumnya Lami’in Hasibuan mempunyai harta bawaan berupa
PE
kebun kelapa seluas 701 M2 yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas;
6. Bahwa masing-masing ahli waris AlmarhumH. Abdul Kadir Harahap, berkumpul dan bermusyawarah untuk mengadakan pembagian harta warisan atas harta peninggalan AlmarhumH.Abdul Kadir Harahap,dengan bahagian masing-masing yaitu : Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 3
- Lami’in Hasibuan mendapatkan tanah pertapakan seluas ± 210 M2yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas; - Abdul Salam Harahap mendapatkan tanah pertapakan seluas ± 220 M2yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun,
ME DA N
dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas;
- Nuraini Harahap dan Maria Harahap mendapatkan sawah seluas ± 1.200 M2yang terletak di Desa Hasahatan, Kecamatan Barumun, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas; 7. Bahwa pada tahun 1945, Lami’in Hasibuan meninggal dunia ianya meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang yaitu 1. Nuraini
GG I
Harahap, 2. Maria Harahap, 3. Abdul Salam Harahap dan 4. Muhammad Yusuf Harahap;
8. Bahwa sekitar tahun 1956, Muhammad Yusuf Harahap menikah dengan Siti Amma Nasution dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Muhammad
TIN
Bahrum Harahap, 2. Samsul Bahri Harahap, 3. Darwis Oloan Harahap, 4. Yusma Hartati Harahap, 5. Nurkholila Harahap, 6. Nurlia Harahap dan 7. Zulfahmi Al-Hamidi Harahap;
N
9. Bahwa pada tahun 1965, Abdul Salam Harahap menikah dengan Mariatun Hasibuan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Atif A.Harahap, 2.
ILA
Abdul Qadir Abdu Salam Harahap dan 3. Faizah Abdul Salam Harahap; 10. Bahwa Abdul Salam Harahap meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2007 dan istrinya (Mariatun Hasibuan) meninggal dunia pada tanggal 10 Januari
AD
2014;
11. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Abdul Salam Harahap bekerja
NG
sebagai pegawai KBRI, menetap dan bertempat tinggal di Riyadh, Arab Saudi dari usia 24 tahun sampai dengan pensiun pada tahun 1994 dan tinggal di Jakarta sejak tahun 1996 s/d 2001 kemudian pada tahun 2001 s/d
PE
2007 pindah ke Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas;
12. Bahwa setelah Lami’in Hasibuan meninggal dunia, harta bawaannya berupa kebun kelapa seluas 701 M2 yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas,dibagi 2 (dua) oleh Abdul Salam Harahap dengan Muhammad Yusuf Harahap sedangkan tanah pertapakan seluas ±
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 4
210 M2 menjadi bagian dari ahli waris Muhammad Yusuf Harahap dan sekarang dikuasai oleh Tergugat; 13. Bahwa setelah meninggalnya Muhammad Yusuf Harahap ½ dari kebun kelapa seluas 701 M2 yang menjadi bahagiannya dijual oleh anak-anaknya bernama Muhammad Bahrum Harahap, Samsul Bahri Harahap dan Darwis
Hak Milik No. 492 tertanggal
ME DA N
Oloan Harahap kepada Abdul Salam Harahap dan telah dibuatkan Sertifikat 20-12-2002 yang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan;
14. Bahwa bahagian Abdul Salam Harahap dari warisan Almarhum Abdul Kadir Harahap berupa tanah pertapakan seluas ± 220 M2 terletak di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas telah dihibahkan
GG I
oleh Abdul Salam Harahap kepada Abdul Qadir Abdu Salam Harahap sebagaimana Surat Hibah tertanggal Sibuhuan, 15 Februari 2007 diketahui saksi-saksi serta mengetahui Kepala Lingkungan III Pasar Sibuhuan bernama M. Ali Sakti M. Hasibuan;
TIN
15. Bahwa bahagian Penggugat tersebut diatas berupatanah pertapakan terletak seluas ± 220 M2 terletak di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan
N
sekarang Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Sungai Sibuhuan
ILA
- Sebelah Selatan : rumah Almarhum M. Yusuf Hrp/Tergugat - Sebelah Timur: rumah Muluk dan rumah Ismail Lubis - Sebelah Barat : rumah Ali Kahar/M. Yunan Pulungan dan Ramli Hsb
AD
Untuk selanjutnya disebut objek perkara; 16. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2008, yang
NG
dikeluarkan jiran/tetangga dari tanah pertapakan seluas ± 220 M2 terletak di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas menyatakan bahwa tanah tersebut benar hak milik
PE
Almarhum H. Abdul Salam Bin H. Abdul Kadir Harahap, diketahui Kepala Lingkungan III dan mengetahui Lurah Pasar Sibuhuan;
17. Bahwa sebelumnya rumah dan tanah pertapakan sudah pernah ditempati oleh Muhammad Bahrum Harahap dari tahun 1979 s/d 1990, Darwis Oloan Harahap bersama Tergugat sejak tahun 1990 s/d 2000, Naim Lubis sejak tahun 2002 s/d 2003, H. Muhammad Efrin Hasibuan sejak tahun 2003-2004 dan Hendra Sakti Harahap sejak 2006 s/d 15 Februari 2007 atas izin Abdul
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 5
Salam Harahap dan sejak 15 Februari 2007 s/d sekarang atas izin Penggugat; 18. Bahwa baru diketahui Penggugat sejak bulan Desember 2014 ternyata pada tahun 2006, Ahli waris Muhammad Yusuf Harahap yang bernama Muhammad Bahrum Harahap telah menjual objek perkara kepada Darwis
ME DA N
Oloan Harahap sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 590/75/Kec.Brm./2006 tanggal 28 Maret 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec. Barumun Damhuri, S.Sos., dan untuk itu Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan penjualan tanah
objek
perkara
kepada
Tergugat
secara
musyawarah
dan
kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
19. Bahwa jual beli antara Muhammad Bahrum Harahap (penjual) kepada
GG I
Darwis Oloan Harahap (pembeli) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 590/75/Kec.Brm./2006 tanggal 28 Maret 2006 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan alasan karena Muhammad Bahrum Harahap adalah orang yang tidak berhak menjual objek perkara kepada
TIN
siapapun ;
20. Bahwa perbuatan Tergugat yang membongkar rumah dan menguasai tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik
N
yang sah yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah merupakan
21. Bahwa
ILA
perbuatan melawan hukum; ternyata
menurut
keterangan
Hendra
Sakti
Harahap
yang
menempati objek perkara sejak tahun 2006 sampai sekarang, Tergugat
AD
tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah mengeluarkan perabotan miliknya dan melakukan pembongkaran terhadap rumah milik Penggugat
NG
pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
PE
22. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 15 Februari 2007, diketahui saksi-saksi dan mengetahui Kepala Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas ternyata tidak menjadi bagian Muhammad Bahrum Harahap (penjual) atau Darwis Oloan Harahap (pembeli) dan atauTergugat; 23. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah di sampaikan teguran-teguran secara lisan terhadapnya
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 6
akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, maka secara terpaksa Penggugat
membawa
persoalan
ini
ke
sidang
Pengadilan
Negeri
PadangSidempuan; 24. Bahwa oleh karena tanah terperkara merupakan hak milik Penggugat yang telah diwariskan dari Abdul Kadir Harahap kepada Abdul Salam Harahap
ME DA N
dan selanjutnya Abdul Salam Harahap telah menghibahkan kepada Penggugat maka agar menghukum Tergugat dan sekalian orang/badan hukum yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat secara baik dan kosong, terbebas dari segala bentuk agunan maupun sitaan; 25. Bahwa
apabila
Tergugat,
lalai
melaksanakan
putusan
yang
telah
berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka mohon agar atas untuk
membayar
uang
paksa
GG I
kelalaian tersebut Tergugat dihukum
(Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya; 26. Bahwa sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak beritikad baik, Penggugat sangat khawatir kalau Tergugat mengetahui gugatan ini,
TIN
Tergugat berusaha mengalihkan atau memindah tangankan kepada pihak ketiga atau orang lain atas objek perkara dan harta-harta Tergugat baik harta bergerak/tidak bergerak, maka agar gugatan dan tuntutan Pengugat
N
tidak sia-sia dan hampa di kemudian hari, dengan ini Penggugat memohon agar di letakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek
ILA
perkara dan harta-harta Tergugat, baik harta bergerak/tidak bergerak, sebagai jaminan tuntutan Penggugat di kemudian hari; 27. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan atas bukti-bukti yang sah, maka
AD
Penggugat memohon agar nantinya putusan yang diambil Majelis Hakim adalah putusan yang dapat di jalankan serta merta meskipun ada Verzet,
NG
Banding maupun Kasasi (Uit Voer Baar Bij Vooraad); Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil
gugatan Penggugat diatas,
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan/Majelis
PE
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna menghadap di muka persidangan, dan mengambil keputusan yang berbunyi sebagai berikut : DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang sidempuan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan melakukan tindakan pendahuluan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara seluas ± 220 M2 yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 7
Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Sungai Sibuhuan - Sebelah Selatan : rumah Almarhum M. Yusuf Hrp/Tergugat - Sebelah Timur : rumah Muluk dan Ismail Lubis
ME DA N
- Sebelah Barat : rumah Ali Kahar/M. Yunan Pulungan dan Ramli Hsb DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Hibah tertanggal 15 Februari 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2008 adalah sah dan
GG I
berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah seluas ± 220 M2yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten
TIN
Padang Lawas,dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara : Sungai Sibuhuan - Sebelah Selatan : rumah Almarhum M. Yusuf Hrp/Tergugat
N
- Sebelah Timur : rumah Muluk dan rumah Ismail Lubis - Sebelah Barat : rumah H. Ali Kahar/M. Yunan Pulungan dan Ramli Hsb
ILA
adalah bahagian dan milik Penggugat secara sah; 5. Menyatakan
batal
demihukum
Akta
Jual
Beli
Nomor
:
590/75/Kec.Brm./2006 tanggal 28 Maret 2006 yang dikeluarkan dan
AD
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec. Barumun Damhuri, S.Sos;
NG
6. Menyatakan bahwa Muhammad Bahrum Harahap adalah orang yang tidak berhak melakukan jual beli terhadap objek perkara;
7. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan
PE
hukum (Onrecht Matigedaad);
8. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang di letakkan dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera menyerahkan tanah yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 8
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini; 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan serta merta walaupun ada
Banding, Kasasi (Uit Voer Baar Bij Vooraad);
ME DA N
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR
Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan pertimbangan hukum(Ex Aeguo Et Bono);
Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, 7 Juni
2016, yang pada
GG I
Tergugat mengajukan jawabannya, tertanggal pokoknya adalah sebagai berikut : A.DALAM EKSEPSI :
1. Eksepsi Obscur Libel tentang Batas-batas dan Luas Objek Perkara
TIN
Tidak Sama Dengan Yang Dikuasai Tergugat Bahwa batas-batas dan luas tanah
yang disebut didalam gugatan
Penggugat berbeda dengan batas-batas dan luas tanah yang dikuasai
N
Tergugat, Perbedaanya yaitu :
Bahwa didalam gugatan Penggugat disebutkan perkara
berbatas
ILA
objek
dengan rumah
batas sebelah Timur
Robiatun
sesungguhnya yang benar adalah batas sebelah timur
adalah
tidak,
objek perkara
rumah Lili;
Penggugat seluas ± 220
m sedangkan
seluas ± 200 m sehingga
AD
Bahwa luas objek sengketa yang disebutkan
perbedaan luas yang
mencolok mengenai
ukuran tanah
sengketa, oleh karena itu menyebabkan objek gugatan
menjadi kabur,
NG
terdapat
tanah yang dikuasai Tergugat
sehingga dapat melanggar asasultra petitum partium ;
PE
Bahwa oleh karena tanah yang dikuasai batas-batas
dan luasnya
mengakibatkan tertuang
gugatan
Tergugat ternyata tidak sama
dengan yang tercantum tidak
dapat diterima
dalam gugatan,
sebagaimana
yang
dalam Putusan MA. Nom 81 K/SIP/1971 tanggal 09-07-1973.
Oleh sebab itu eksepsi yang demikian patut untuk dikabulkan ; 2.Eksepsi Obscuur Libel Tentang
Kontradiksi Antara Posita Dengan
Petitum
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 9
Bahwa didalam petitum ke 5 disebutkan : menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomr : 590/75/Kec.Brm/2006 tanggal 28 Maret 2006 yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Barumun
Damhuri.,S.Sos, hal tersebut tidak ada didalilkan dalam posita gugatan
petitum
harus
kemudian mana
dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam
mengenai
penyelesaian
sengketa
yang
didalilkan,
ME DA N
Penggugat, sehubungan
hal-hal yang demikian juga dalam gugatan Penggugat yang
petitum
k3-5
tidak ada
didalilkan
dalam posita gugatan
Penggugat, namun dimuat dalam petitum, hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 3.Eksepsi Obscuur Libel Tentang
Gugatan Yang Digabungkan Tunduk
Bahwa
tidak dibenarkan
tunduk
pada
GG I
Pada Hukum Yang Berbeda
menggabungkan
beberapa
gugatan
yang
hukum acara yang berbeda meskipun antara gugatan
terdapat hubungan yang erat, dalamkasus ini titik singgungnya gugatan tentang
Absolut
Peradilan
hak milik
atau
TIN
pertama
PMH
yang tunduk
pada Yurisdiksi
Umum sedangkan gugatan yang kedua
tentang
pembatalan Akta Jual Beli No. 590/75/Kec. Brm/2006 tanggal 28 Maret
N
2006 (vide petitum ke 5 gugatan Penggugat) yang tunduk pada yurisdiksi Absolut Peradilan Tun, sehubungan dengan pembagian Absolut
tersebut, tidak
dibenarkan
gugatan
yang berbeda
Yurisdiksinya mengadilinya,
ILA
kewenangan
penggabungan
fungsi dan
dengan demikian
melakukan
gugatan dinyatakan tidak dapt diterima sehingga
AD
eksepsi dari Tergugat patut untuk dikabulkan . 4.Eksepsi Obscuur Libel Tentang Tidak Disebutkannya Ada Bangunan
NG
Rumah
Diatas Objek Perkara
Bahwa kekaburan obejk sengketa dapat dilihat kualitas
barang sengketa, apabila objek terperkara tanah
PE
dan pasti diatas
dari kwantitas dan harus jelas
mengenai letak, luas, batas dan segala sesuatu yang berada
objek sengketa
dalam gugatan, apabila gugatan, maka
tanpa terkecuali, hal tersebut harus dimuat salah satu
pada saat
putusan
barang tidak jelas/kabur sehingga
hal tersebut tidak dimuat dalam hendak dieksekusi
yang objeknya
pelaksanaannya harus dinyatakan
noon-executable, demikian juga dalam perkara ini yang mana Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan adanya bangunan rumah diatas objek perkara dan bangunan rumah tersebut lebih dahulu ada dari pada Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 10
Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan . dengan adanya kelalaian Penggugat tersebut mengakibatkan
gugatan cacat formil dalam bentuk
obscuur libel dengan demikian eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan ; 5.Eksepsi Obscuur Libel Tentang
Petitum ke-9 tidak Jelas
Bahwa Penggugat
dalam Petitum ke-9 menuntut tanah yang terletak di
Lingkungan
Kelurahan
Pasar
Sibuhuan
Kecamatan
Barumun
ME DA N
III
Kabupaten Padang Lawas diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa menyebutkan secara rinci batas-batas, ukuran/luas tanah yang dituntut Penggugat didalam
petitum tersebut, oleh karenaya
hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus didalikan dalam posita gugatan, namun karena dalam petitum ke-9 tidak disebutkan luas, batasbatas obejk perkar maka dengan demikian
GG I
dapat diterima ;
gugatan dinyatakan tidak
6. Eksepsi Obscuur Libel Tentang Plurium Litis Consortium Bahwa orang yang ditarik sebagai
sengketa
lain yang
yang harus
ikut
dipersoalkan
dijadikan
dapat
TIN
ada orang
Tergugat tidak lengkap karena masih sebagai
diselesaikan
Tergugat
secara
baru
tuntas dan
menyeluruh yaitu ahli waris Bahrum Harahap karena pihak penjual Bahrum Harahap sudah meninggal dunia maka yang digugat harus ahli
sengketa
dalam prinsip
umum
N
warisnya karena
tanah, mengharuskan
yang diterapkan
menarik
pihak
ILA
Tergugat, apabila tanah yang disengketakan ketiga sebagai
Tergugat, apabila
diperoleh Tergugat dari pihak ketiga,
AD
pelanggaran
pihak
tanah
yang
NG
sebagai
disengketakan
ketentuan ini bersifat imperatif, cacat
bentuk Plurium Litis Consortium. Hal ini ditegaskan
formil harus ikut digugat pihak
ketiga
diperoleh Tergugat dari
atasnya mengakibatkan gugatan
MARI No. 275 K/Pdt/1983 tanggal
dalam kasus
12-12-1984
formil dalam
dalam
putusan
menyatakan : secara
ketiga dari siapa
tanah
terperkara
diperoleh Tergugat. Semula pemilik tanah adalah JB dan mengalihaknnya
PE
kepada BS kemudian Tergugat
memperolehnya
dari BS, dengan
memperhatikan fakta-fakta tersebut tanah adalah JB dan mengalihaknnya kepada BS kemudian Tergugat memperhatikan
fakta-fakta
supaya gugatan
memperolehnya
dari BS, dengan
tersebut Mahkamah Agung
berpendapat
tidak mengandung cacat Plurium Litis Consortium.
Penggugat harus menarik JB dn JS sebagai Tergugat dalam perkara tersebut. Demikian mengikutsertakan
juga ahli
waris
dalam
perkara aquo
Penggugat tidak
Bahrum tersebut. Demikian
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
juga
dalam
Halaman 11
perkara aquo Harahap
Penggugat tidak
sebagai Tergugat
Romalan Hasibuan
mengikutsertakan
dalam perkara ini
ahli karena
Tergugat
Siti
dari Almarhum suaminya
kemudian kemudian
Beli No.590/75/Kec.Brm/2006, meninggal dunia maka
Darwis Harahap berdasarkan
Darwis
sengketa dari Bahrum Harahap
memperoleh objek
Harahap memperoleh
ME DA N
warisan,
Bahrum
memperoleh Harahap sebagai Tergugat dalam
perkara ini karena Tergugat Siti Romalan Hasibuan tanah sengketa
waris
tanah
dengan jual beli berdasarkan Akta Jual oleh karena
seharusnya
Bahrum Harahap
telah
ahli warisnya yang digugat dalam
perkara ini namun ahli waris Bahrum Harahap tidak ikut digugat maka gugatan mengandung cacat Plurium Litis Corsortium, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan ;
GG I
7.Eksepsi Plurium Litis Consortium
Bahwa didalam petitum ke-6 disebutkan menyatakan bahwa Muhammad Bahrum adalah orang yang tidak berhak melakukan jual beli terhadap objek
perkara adalah merupakan
petitum yang salah
dan keliru
TIN
karena Penggugat tidak mengikut sertakan Muhammad Bahrum Harahap ataupun ahli warisnya sebagai Tergugat dalam perkara ini sehingga tidak dapat dimintakan
dalam petitum gugatan Penggugat karena yang sah
N
sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara ini adalah sebatas pihak yang timbul dari Perjanjian Jual Beli
Pembatalan
Akta Jual Beli
ILA
Nomor : 590/75/Kec.Brm/2006 tanggal 28 Maret 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Barumun Damhuri .,S.Sos bukan pihak ketiga
yang diluar perjanjian. Oleh karena M.Bahrum
AD
Harahap ataupun ahli warisnya mengakibatkab gugatan
tidak ikut digugat
cacat formil
NG
Consortium, sehingga gugatan harus
dalam perkara ini
dalam bentuk Plurium Litis
dinyatakan tidak dapt diterima ;
8. Eksepsi Diskulifikasi In Persona Bahwa dalam petitum ke-5 disebutkan
menyatakan batal demi hukum
PE
Akta Jual Beli Nomor : 590/75/Kec.Brm/2006 tanggal 28 Maret 2006 yang dikeluarkan
dan
ditandatangani
oleh PPAT
Kecamatan
Barumun
Damhuri.,S.Soshal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena pihak Penggugat tidak ikut
terlibat
dalam Jual Beli Objek perkara
dengan Akta Jual Beli Nomor : 590/75/Kec.Brm/2006 tanggal 28 Maret 2006
yang
Barumun
dikeluarkan
dan ditandatangani
Damhuri.,S.Sos sehingga tidak dapat
pembatalan Akta
Jual Beli Nomor
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
oleh PPAT Kecamatan bertindak menuntut
: 590/75/Kec.Brm/2006 tanggal 28 Halaman 12
Maret 2006
yang
dikeluarkan
oleh PPAT Kecamatan
Damhuri.,S.Sos, karena yang bertindak hak/kapasitas
untuk
itu
Barumun
sebagai Penggugat tidak punyta
berdasarkan
Pasal
1341 KUHPerdata,
sebaliknya pihak ketiga tersebut harus dijadikan Tergugat dalam perkara ini baru dapat dikatakan gugatan tersebut sempurna, oleh karena dalam Penggugat tidak menarik pihak ketiga Bahrum Harahap/ahli
ME DA N
gugatan
warisnya sebagai Tergugat dalam perkar ini adalah gugatan
yang keliru
dan mengandung cacat diskualifikasi in persona sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 9. Eksepsi Error In Persona Seharusnya
Penggugat
kapasitasnya sebagai
menggugat
Siti
Romalan
Hasibuan
ahli waris dari Almarhum Darwis
dalam
Oloan Harahap
GG I
dan bukan sebagai pribadi. Sehingga cukup beralasan gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) . B.DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak apa yang didalilkan
TIN
Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang telah diakui dan dibenarkn Penggugat dalam eksespi tersebut ; 2. Bahwa apa
yang telah
diuraikan
Tergugat
dalam Eksepsi tersebut diatas
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban
N
perkara ini ;
pokok
ILA
3. Bahwa tidak benar objek yang digugat Penggugat adalah hak milik Penggugat yang diperolehnya
atas dasar
hibah tertanggal 15 Februari 2007 karena
sesungguhnya objek yang digugat Penggugat adalah milik Tergugat
yang
diperolehnya dari peninggalan suaminya Darwis Harahap yang dibelinya dari
AD
Bahrum Harahap berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 590/75/Kec.Brm/2006 tanggal 28 Maret 2006 ; 4. Bahwa
Surat Pernyataan
tangal
12 Juli
2008
dari
tetangga/jiran
yang
NG
menerbangkan objek sengketa milik Penggugat tidak dapat diterima begitu juga sebagai bukti karena kepemilikan
Surat Pernyataan tersebut bukan membuktikan
Penggugat
atas objek perkara
sehingga
Surat
hak
Pernyataan
PE
tanggal 12 Juli 2008 patut untuk dikesampingkan ;
5. Bahwa jual beli antara Muhammad Bahrum Harahap kepada Darwis
Oloan
Harahap sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 590/75/Kec.Brm/2006 tanggal 28 Maret 2006 adalah
sah dan berkekuatan hukum karena
jual beli yang
dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Camat sebagai PPAT berdasarkan Surat Jual tanggal 29 Januari 2006 dan orang lain tidak ada yang keberatan ;
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 13
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima teguran
baik lisan maupun
tertulis
dari Penggugat ; 7. Bahwa
menurut Penggugat alas haknya memperoleh tanah objek perkara
berdasarkan
Surat
Hibah
dari ayahnya
bernama
Abdul
Salam Harahap
tertanggal 15 Februari 2007 adalah surat Hibah yang tidak sah dan berkekuata karena
didalam
Surat Hibah tersebut si Penghibah Abdul Salam
Harahap telah
menghibahkan
kepada anak
kandungnya bernama
(Penggugat)
ME DA N
hukum
seluruhnya
harta bendanya (objek perkara)
Abdul
Qadir
Abdusalam Harahap
sedangkan Abdul Salam Harahap (Penghiah) mempunyai 3 (tiga)
anak/ahli waris yaitu
Atif A. Harahap,.
Abdul Qadir Abdusalam Harahap
(Penggugat) dan Faizah Abdusalam Harahap, oleh karena itu menurut Hukum Islam bahwa si Penghibah hanya dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari
harta
bendanya kepada
orang lain, sedangkan
didalam Surat
Hibah
GG I
tertanggal 15 Februari 2007 tersebut si Penghibah Abdul Salam Harahap telah menghibahkan seluruh harta bendanya hanya kepada salah satu anaknya yang bernama Abdul Qadir Abdusalam Harahaap (Penggugat) bukan 1/3 dari harta bendanya dan tidak ada pula persetujuan ahli waris lainnya/anak-anak lainnya
TIN
yaitu Atif A. Harahap dan Faizah Abdulsalam Harahap sehingga Surat Hibah tersebut telah bertentangan
dengan hukum Islam oleh sebab itu Surat Hibah
tersebut tidak sah dan berkekuatan hukum ; Bahwa dalam hukum waris Islam
pemberian hibah untuk orang lain juga
N
dibatasi masimum 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah, apabila pemberian hibah tersebut melebihi 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah maka hibag
sebagai
ILA
tersebut batal demi hukum karena melanggar hak bagian mutlak anak lainnya ahli waris sehingga Surat Hibah tanggal 15 Februari
dianggap
tidak sah
dan berkekuatan
AD
Penggugat harus dinyatakan
hukum
dengan
demikian gugatan
tidak dapat diterima ;
8. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah pertapakan Lingkungan III Kelurahan Pasar
NG
2007 tersebut
Sibuhuan
yang terletak di
Kecamatan Barumun Kabupaten
2
Padang Lawas seluas ± 200 M karena batasnya berbeda dengan yang didalam gugatan, perbedaannya pada batas sebelah Timur tertulis dalam gugatan berbatas
PE
adalah
dengan
Robiatun adalah
tidak benar, sesungguhnya
yang benar
batas sebelah timur objek perkara rumah Lili, oleh sebab adanya
perbedaan batas-batas objek perkara
dengan yang digugat mengakibatkan
gugatan tidak dapat diterima ;
9. Bahwa setau Tergugat dahulu papan diatas
Hendra Sakti Harahap menempati rumah
perkara atas sepengetahuan dan seizin
almarhum Darwis
Oloan Harahap (suami Tergugat) bukan atas izin Penggugat atau ayahnya Penggugat ;
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 14
10. Bahwa tidak benar Tergugat mengeluarkan
perabotan milik Hendra Sakti dari
rumah papan yang berada diatas obejk perkara ; 11. Bahwa tidak benar
Tergugat
melakukan
objek perkara karena objek perkara
Perbuatan Melawan Hukun
diatas
adalah milik Tergugat yang diperolehnya
dari harta peniggalan suaminya almarhum Darwis Oloan Harahap ;
ME DA N
12. Bahwa mengenai Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap seluruh harta milik Tergugat berupa barang bergerak dan tidak bergerak adalah tidak beralasan, karena dalam sengketa hak milk, peyitaan hanya dilakukan terhadap objek yang
disengketakan
adalah sertifikat, namun
yang memilik alas hak yang oetentik dalam hal ini oleh karena Penggugat hanya memiliki
akta dibawah tangan yang
memerlukan pembuktian lebih lanjut
alas Hak
maka cukup
beralasan sita jaminan tersebut harus ditolak ; Bahwa Penggugat meminta tidak beralasan karena
dwangsom sebesar Rp.500.000,-/hari adalah
dwangsom hanya dimungkinkan terhadap putusan
GG I
13.
condemnatoir yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang ataupun sepanjang dapat dilakukan
eksekusi riil terhadap suatu putusan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap maka tuntutan uang dwangsom tidak relevan dan harus ditolak ;
TIN
untuk dikabulkan
14. Bahwa terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun
ada
verzet, banding dan kasasi, bahwa Tergugat berpendapat bahwa oleh karena alas hak
Penggugat
Akta di bawah tangan sehingga tidak memenuhi vorradsebagaimanayangdiisaratkan
secara
N
penerapan Uitvoerrrbaar bij
limitasi
alternatif dalam ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG dan Pasal 54 Rv dan
ILA
juga Penggugat tidak memenuhi syarat tambahan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun
2000 tentang Uitvoerrrbaar bij
vorraddan provisionil (sebagaimana
yang ditegaskan kembali dalam SEMA No. 4 Tahun 2001) dimana untuk dapat
AD
diterapakannya
Uitvoerrrbaar bij
vorrad
diisyaratkan
adanya
pemberian
Jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak kerugian
memberikan
yang sama nilainya
NG
menimbulkan
pada pohak
lain. Oleh
dengam
karena
Penggugat
tidak
objek
sengketa, maka Petitum
dilakukannya
tindakan pendahuluan
yangdemikian patut untuk ditolak ;
PE
DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN Bahwa
Tergugat
menolak
terhadap objek perkara karena dalam sengketa hak milik, penyitaan hanya dilakukan terhadap objek yang disengketakan yang memiliki alas hak yang otentik dalam hal ini adalah sertifikat, namun oleh karena Penggugat hanya memiliki alas hak yang outentik dalam hal ini adalah sertifikat, namun oleh karena Penggugat hanya memiliki alas hak
akta dibawah tangan yang
memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka cukup beralasan sita jaminan dan tindakan pendahuluan yang dimohonkan Penggugat tersebut harus ditolak ; Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 15
Berdasarkan
argumentasi
dan alasan-alasan
Terguagat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengadili
tersebut
diatas
memeriksa dan
perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
A. DALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya l
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
B. DALAM POKOK PERKARA :
Menolak
gugatan
Penggugat
seluruhnya
tidak dapat diterima ;
ME DA N
atau setidak-tidaknya
gugatan
Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Negeri Padang Sidempuan
tersebut Pengadilan
telah menjatuhkan putusan Tanggal. 21
GG I
September 2016 Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN Psp, yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI:
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
TIN
-
DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN : -
Menolak tindakan pendahuluan ;
N
DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2.
Menyatakan Surat
ILA
1.
Hibah
tertanggal 15
Februari
2007 adalah
sah
dan
3.
AD
berkekuatan hukum ;
Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2008 adalah sah dan
NG
berkekuatan hukum ; 4.
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah seluas ± 220 M2 yangterletak di
PE
Lingkungan
III, Kelurahan
Pasar
Sibuhuan
Kecamatan
Barumun
dahulu
Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Sungai Sibuhuan ; Sebelah Selatan : rumah Almarhumah M. Yusuf Hrp/Tergugat ; Sebelah Timur : rumah Muluk dan rumah Ismail Lubis ; Sebelah Barat : rumah H. Ali Kahar/M Yunan Pulungan dan Ramli Hsb ;
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 16
Adalah bahagian dan milik Penggugat secara sah ; 5.
Menyatakan tidak sah demi hukum Akta Jual Beli Nomor : 590/75/Kec.Brm/2006 tanggal 28 Maret 2006 yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec. Barumun Damhuri.,S.Sos ; Menyatakan Muhammad Bahrum
Harahap adalah orang yang tidak berhak
ME DA N
6.
melakukan jual beli terhadap objek perkara ; 7.
Menyatakan Tergugat telah
melakukan
(Onrecht Matigedaad) ; 8.
perbuatan yang melawan Hukum
Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dan Tergugat untuk segera menyerahkan tanah yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan
dan sekarang
Kabupaten Padang Lawas dalam keadaan baik dan kosong
kepada Penggugat ;
Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
TIN
9.
dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan
GG I
Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun
sejumlah Rp.3.946.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
N
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Tergugat
Pemberitahuan Putusan
ILA
Membaca, Relaas
Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Psp
Diluar Hadir
Kepada
masing – masing tanggal
9
Nopember 2016 dan kepada Turut Tergugat I dan Terguggat II tanggal 9
AD
Nopember 2016 ;
Membaca berturut-turut :
NG
1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh ZUL AMRI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, hari Rabu tanggal 9
PE
Nopember 2016, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Relaas tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 14/Pdt.G/2016/PN-Psp Tertanggal 9 Nopember 2016 kepada
Tergugat
melalui Kuasa Hukumnya TEMIS H.ERWIN HAMONANGAN PANE , SH , & REKAN” alamat kantor di Jalan Imam Bonjol No.2 Tugu Siborang Kota Padang Sidempuan TERBANDING ;
2. Akte Banding No.01/PDT/BAND/2017/PN.Psp, yang dibuat dan ditanda tangani oleh H.MUHAMMAD AMIN,SH Panitera Pengadilan Negeri Padang
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 17
Sidempuan ,bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Kuasa Turut Pembanding/Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No.14/Pdt.G/2016/PN-Psp tanggal 21 September 2016; 3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding
yang dibuat oleh ZUL
ME DA N
AMRI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang sidempuan
hari
Senin tanggal 27 Pebruari 2017,menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada
kuasa Terbanding I / Tergugat I
tentang upaya banding
yang
diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan No. 14/Pdt.G/2016/PN-Psp tanggal September 2016 ;
21
4. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang di buat oleh ; ZUL AMRI
GG I
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan hari Kamis 02 Maret 2017 menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada kuasa Turut Terbanding I /Turut Tergugat I tentang upaya banding yang diajukan oleh kuasa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Turut
TIN
Terbanding II terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan No. 14/Pdt.G/2016/PN-Psp tanggal 21 September 2016 ; 5. Memori Banding dari Pembanding/Tergugat-I bertanggal 20 Februari 2017,
N
yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidempuan pada tanggal 20 Februari 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan
ILA
diserahkan salinannya kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 Februari 2017, dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat-I,II masingmasing diberitahukan pada tanggal 2 Maret 2017 ; Memori
AD
6. Kontra
banding
dari
Terbanding/Penggugat
yang
diterima
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 15 Maret
NG
2017, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembabnding/Tergugat pada tanggal 20 Maret 2017, dan kepada Turut Terbanding/Tuuurut Tergugat- I,II masing-masing
PE
diberitahukan pada tanggal 22 Maret 2017 ;
7. Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:14/Pdt.G/2016/PN-Psp. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberi kesempatan kepada Terbanding/ Penggugat
pada tanggal 16 Maret 2017, dan kepada
Pembanding/Tergugat pada tanggal 20 Maret 2017, serta kepada Para Turut Terbanding-I,II/Turut Tergugat-I,II pada tanggal 22 Maret 2017 untuk
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 18
mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sidempuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
setelah
Majelis Hakim tingkat
banding
ME DA N
membaca dan mencermati relaas pemberitahuan isi putusan yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang sidempuan Nomor .14/Pdt/2016/PN.Psp yang memuat Jurusita tidak bertemu dengan bersangkutan( Pembanding / Tergugat) atas nama SITI ROMALAN HASIBUAN sehingga pemberitahuan tersebut di sampaikan kepada Kepala Lingkungan untuk di sampaikan kepada Pembanding /Tergugat
sesuai pedoman teknis (buku II edisi tahun 2017
halaman 18-19 yang menyebutkan bahwa panggilan /pembertahuan dilakukan
GG I
di tempat tinggal /kedudukan para pihak namun apabila Jurusita tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil/yang diberitahukan maka surat tersebut dapat disampaikan melalui kepada desa/ lurah /perangkat desa dan perangkat desa lainnya yaitu kepala Linkungan untuk disampaikan kepada pihak yang
TIN
bersangkutan ( Pembanding/Tergugat) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis
Hakim
Tinggi
pemberitahuan
isi
Putusan
tgl
9
April
2016
No.14/Pdt.G/2016/PN-Psp telah sah sebagaimana penjelasan Juru sita Ahmad
N
Najib Hasibuan tertanggal 22 Pebruari 2017, sehingga cacatan yang dibuat oleh
ILA
Panitera tertanggal 30 Nopember 2016 adalah benar bahwa perkara aquo telah berkuatan Hukum tetap ;
Menimbang, bahwa namun demikianberdasarkan catatan yang melampiri Nomor .14/Pdt.G/2016/PN- Psp tanggal 21 September 2016 yang
AD
Putusan
menerangkan bahwa putusan a quo belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Pembanding/semula Tergugat menerima pemberitahuan putusan
NG
dimaksud tanggal 26 Januari 2017, oleh kepala lingkungan/perangkat desa yang termuat dalam foto copy relaas pemberitahuan tanggal 9 Nopember 2016, sehingga nyata Pembanding semula Tergugat belum mendapatkan hak untuk
PE
melakukan upaya Hukum;
atas
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di dikaitkan
dengan
pernyataan
Banding
yang
di
mohonkan
Pembanding/semula Tergugat walaupun telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang undang ( pasal 7 UU No 20 tahun 1947, Pasal 199 Rbg) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan didasari
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 19
rasa keadilan pernyataan banding Pembanding /Tergugat dinyatakan dapat diterima ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama membaca, mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara
dan
ME DA N
yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat- surat bukti Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan Nomor
14/Pdt.G/2016/PN-Psp
tanggal 21 September 2016, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang
berlaku
dalam
perkara
ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding
mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai
hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini
ditingkat banding ;
GG I
pertimbangan
dasar
Menimbang, bahwa pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : Pengadilan
Negeri
No.14/pdt.g/2016/PN-Psp.-
TIN
- Putusan
tanggal
21
September 2016, telah salah tidak didasarkan atas kebenaran sehingga tidak memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi Tergugat-I sehingga
N
karena terdapat kekeliruan/kehilafan yang nyata dalam Judex Pactie memutus perkara oleh karenanya Putusan tingkat pertama dimaksud patut
ILA
dibatalkan ;
- Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam putusannya yang mengabulkan
gugatan
Penggugat/Terbanding
yang
mana
gugatan
AD
Terbanding tersebut tunduk pada kompetensi Absolut yang berbeda; - Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengabulkan sesuatu hal yang tidak
NG
dituntut atau lebih dari pada yang dimohonkan (ultra Petita) dalam memutus perkara No.14/Pdt.G/2016/PN-Psp.-
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menggandung cacat
PE
Onvoldoende Gemotiveerd sehingga putusan dikategorikan melakukan kesalahan penetapan hukum sebagaimana syarat-syarat yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBG / Pasal 178 ayat (2) HIR.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dengan mengabulkan gugatan Penggugat karena ada orang lain yang punya hak tidak ikut digugat sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA.RI No. 2752K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984.
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 20
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam pertimbangan halaman 32-33 yang menyebut Penggugat menerima hibah dari H. Abdul Salam Harahap karena Penghibah (Abdul Salam Harahap) telah menghibahkan seluruh harta bendanya (Objek Perkara) kepada anak kandungnya Abdul Qadir Abdul Salam Harahap (Penggugat) sedangkan H.
ME DA N
Abdul Salam Harahap (Penghibah) mempunyai 3 anak ahli waris yang menurut Hukum Islam Penghibah hanya dapat mengabulkan sebanyakbanyaknya ⅓ dari harta bendanya kepada orang lain, dilain sisi dalam surat Hibah tanggal 15 Februari 2007, Abdul Salam Harahap telah menghibahkan seluruh harta bendanya hanya kepada salah satu anaknya yang bernama Abdul Qadir Abdul Salam Harahap sehingga surat Hibah tersebut tidak sah
GG I
dan tidak berkekuatan hukum.
- Berdasarkan argumentasi tersebut diatas mohon agar diberikan Putusan
TIN
yang amarnya sebagai berikut
Dalam Eksepsi
- Mengabulkan Eksepsi tergugat seluruhnya.
N
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
ILA
Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima. - Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul
AD
dalam perkara ini
- Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori banding tertanggal 15 Maret
2017 ada pokoknya mendukung Putusan
NG
Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No.14/pdt.g/2016/PN-Psp.- tanggal
PE
21 September 2016.
Menimbang
bahwa
terhadap
memori
banding
dari
Tergugat-I/
Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya : 1. Bahwa Pembanding/Tergugat dalam persidangan tingkat pertama tidak ada mengajukan saksi-saksi dan tidak ada mengajukan kesimpulan, disebabkan Kuasa hukum dari Pembanding/Tergugat mencabut surat kuasa khusus
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 21
2. tertanggal 21 Maret 2016 dan tidak memakai surat kuasa lagi dari acara pembuktian sampai dengan putusan ; 3. Bahwa Camat Kecamatan Barumun sebagai Turut tergugat I dan Lurah Kelurahan Pasar Sibuhuan sebagai Turut tergugat-II tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
ME DA N
4. Bahwa alasan keberatan dari Pembanding/Tergugat pada poin 1 (satu) yang menyatakan judex factie telah salah dan keliru tidak didasarkan atas kebenaran dan tidak memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi Tergugat ;
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding, baik dalam gugatan posita dan petitum, replik, kesimpulan maupun bukti surat dan saksisaksi,oleh Majelis Hakim telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya
GG I
untuk itu, alasan yang disampaikan Pembanding/Tergugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat
TIN
Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis
menurut
hukum
N
Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan tersebut
dan
menjadikannya
sebagai
alasan
dan
ILA
pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang bahwa alasan-alasan yang termuat dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis
AD
Hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak akan
dipertimbangkan lagi secara khusus didalam
NG
putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karena itu memori dan kontra memori banding haruslah dikesampingkan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
PE
diatas
maka
Putusan
Pengadilan
Negeri
Padang
Sidempuan
Nomor
14/Pdt.G/2016/PN Psp tanggal 21 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa karena
yang kalah dalam perkara ini,
Pembanding/Tergugat,
berada
dipihak
maka kepadanya harus dihukum untuk
membayar biaya perkara dikedua tingkat pemeriksaan/ peradilan ini; Memperhatikan
Ketentuan
pasal-pasal
dari
Undang-Undang
dan
peraturan lain yang bersangkutan ; Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 22
MENGADILI : 1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan Nomor 14/PDT.G/2016/PN-Psp tanggal 21 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; untuk membayar biaya perkara
ME DA N
3. Menghukum Pembanding/Tergugat
yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang
ditingkat banding
ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 23 MEI 2017, oleh kami DHARMA
E.DAMANIK,
SH.MH
selaku
Ketua
Majelis
dengan
ADI
SUTRISNO,SH.MH dan PRASETYO IBNU ASMARA SH.MH masing-masing
GG I
sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 April 2017 Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari
TIN
SENIN tanggal 05 Juni 2017, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta HJ.SYARIFAH
MASTHURA,SH.MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan
ILA
N
Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;
Hakim Anggota :
AD
TTD
NG
1. ADISUTRISNO,SH.MH
Hakim Ketua : TTD DHARMA E.DAMANIK, SH.MH
TTD
PE
2. PRASETYO IBNU ASMARA SH.,MH Panitera Pengganti : TTD HJ.SYARIFAH MASTHURA,SH.MH.-
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 23
Meterai
: Rp.
6.000,-
-
Redaksi
: Rp.
5.000,-
-
Pemberkasan
: Rp.139.000,-
Jumlah
Rp.150.000.-
PE
NG
AD
ILA
N
TIN
GG I
-
ME DA N
Rincian biaya perkara:
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 24
PANITERA
Hj. MERI
ULFA SH. MH
PE
NG
AD
ILA
N
TIN
GG I
Nip ; 1957 0301 1985 03 2002.
ME DA N
UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLI,
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 25
UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLI
HAMONANGAN RAMBE,SH.MH
PE
NG
AD
ILA
N
TIN
GG I
Nip.19610901 198303 1004.
ME DA N
WAKIL PANITERA
Putusan Nomor.128/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 26
