ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 114/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SILALAHI,
Pekerjaan
Sisingamangaraja, Toba
ING
Kabupaten
Wiraswasta,
GI
1. MANGINAR
Alamat
Jalan
Balige,
Kecamatan
Balige,
Samosir,
selanjutnya
disebut
sebagai PEMBANDING I semuIa PENGGUGAT I ; 2. RICHARD SILALAHI, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Sisingamangaraja Km. 7,5 No.60, Medan, Sumatera Utara, selanjutnyasebagai
NT
disebut
PEMBANDING
II
semuIa
PENGGUGAT II ; 3. MANGIRING SILALAHI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pangururan,
ILA
Kecamatan
selanjutnya
Pangururan, disebut
Kabupaten
sebagai
Samosir,
PEMBANDING
III
semuIa PENGGUGAT III ;
AD
4. MARINGAN SILALAHI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Menteng VII, Gang Horasm No.22, Medan, Sumatera Utara,
NG
selanjutnya
disebut
sebagai
PEMBANDING
IV
semuIa PENGGUGAT IV ;
PE
5. SALAMAT SILALAHI, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jln. Pangeran Diponegoro, Gg. Sukses, Dusun V Cinta Raya Percut Medan Tembung, Sumatera Utara, selanjutnya di sebut sebagai PEMBANDING V semuIa PENGGUGAT V ;
6. HENDRIK SILALAHI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Perluasan 9 Pematang Siantar, selanjutnya di sebut sebagai PEMBANDING VI semuIa PENGGUGAT VI ; 7. MANUASA SILALAHI, Pekerjaan Bertani, Alamat Huta Tinggi, Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir,
selanjutnya
di
sebut
sebagai
PEMBANDING VII semuIa PENGGUGAT VII ; Dalam hal ini Penggugat I s/d VII diwakili oleh kuasa hukumnya
bernama
RENTI
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
SITUMEANG,
SH.,
Halaman 1
ME DA N
beralamat di Jalan Balige Km.2 Pohon Tonga, Siborong-borong,
Kabupaten
Tapanuli
Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Maret 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri
Balige
di
bawah
register
No.68/SK/2015/PN.BLG, tanggal 13 April 2015 ;
GI
LAWAN:
1. JAMOTTANG SIMARMATA, Umur 56 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Huta
Tinggi,
Kecamatan
Pangururan,
ING
Desa
Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semuIa TERGUGAT I ; 2. NOAR SIMARMATA, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat
NT
Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING II semuIa TERGUGAT II ;
ILA
3. DEBORA BR. SIMARMATA, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Bertani, Alamat di Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten
Samosir,
selanjutnya
di
sebut
AD
TERBANDING III semuIa TERGUGAT III ;
4. MODIANNA BR. SIMARMATA, Umur 48 Tahun, Pekerjaan PNS, Beralamat di Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan,
NG
Kabupaten Samosir, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING IV semuIa TERGUGAT IV ;
PE
5. MARSAULINA BR. SIMANUNGKALIT, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING V semuIa TERGUGAT V;
6. JUNNER SIMARMATA, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
Huta
Tinggi,
Kecamatan
Pangururan,
Kabupaten Samosir, selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING IV semuIa TERGUGAT IV ; Dalam hal ini Tergugat I s/d VI diwakili oleh kuasa hukumnya bernama POLTAK MANIK, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum
POLTAK
MANIK,
SH.,
&
ASSOCIATES, beralamat di Jl. Kol. Liberty Malau Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 2
ME DA N
No.8, Pangururan, Kabupaten Samosir – Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Juni 2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register No.110/SK/2015/PN.BLG tanggal 08 Juni 2015;
GI
Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca :
ING
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Maret 2016, Nomor: 114/PDT/2016/PT.MDN
tentang
Penunjukan
Majelis
Hakim
untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ; 2. Berkas perkara tanggal 7 Desember 2015 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.BIg.,
NT
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
TENTANG DUDUK PERKARA:
ILA
Menimbang, bahwa Penggugat I s/d VII melalui Kuasanya dengan surat gugatannya, tanggal 08 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Balige,
tanggal
13
April
2015
dibawah
Register
Nomor
:
AD
22/Pdt.G/2015/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat - Penggugat adalah keturunan/ ahli waris dari Alm. ISHAK SILALAHI ( Op. LEMAN
Silalahi/ br. Simarmata) , dan sekaligus mewakili ISHAK SILALAHI (Op. LEMAN
NG
seluruh keturunan dan ahli waris dari Alm Silalahi/Br. Simarmata); 2. Bahwa
semasa hidupnya Alm. ISHAK SILALAHI(Op. LEMAN Silalahi/br.
PE
Simarmata) memiliki sebidang tanah darat yang diperoleh dari Hula-hulanya marga Simarmata yaitu : Alm. Op. Mangadum Simarmata, ( Op. Bao Penggugat-penggugat)
yang telah diuloskan/ diberikan menjadi bagian
Borunya yang kawin dengan marga Silalahi Yaitu : Alm. Ishak Silalahi ( Op. Leman Silalahi / br. Simarmata) secara adat batak, dan selanjutnya tanah tersebut dimiliki dan diusahai oleh Alm. Ishak Silalahi ( Op. Leman Silalahi) bersama istrinya br. Simarmata hingga sampai kepada Penggugatpenggugat; 3. Bahwa adapun tanah Alm. Ishak /Op. Leman Silalahi/Br. Simarmata yang diperoleh dari Hula-hulanya Op. Mangadum Simarmata, adalah merupakan tanah Darat yang terletak di Desa Huta Tinggi, Kecamaan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan Batas-batas : Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kartini br. Simbolon, Selatan berbatas dengan jalan Ronggur ni huta, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 3
ME DA N
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Op. Juara Gurning, Barat berbatas dengan Tugu Simarmata; 4. Bahwa
selanjutnya tanah Peninggalan Alm. Op. Leman Silalahi/ br.
Simarmata, terpecah menjadi dua bagian ( dua Persil) karena adanya pembangunan Jalan menuju Sosor Simullop, sehingga tanah peninggalan Op. Leman Silalahi/br. Simarmata tersebut yang menjadi Objek terperkara terdiri dari :
GI
- Persil I, tanah darat dengan Luas lebih kurang 4400 m , yang terletak di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan
ING
Batas-batas : Timur berbatas dengan Jalan menuju Sosor Simullop, Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur ni Huta, Barat berbatas dengan Parik ( Tembok Tanah) Utara berbatas dengan tanah Marga Gurning, Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA I;
NT
- Persil II, adalah sebidang tanah darat yang terletak di Desa Huta Tinggi, Kecamaan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan luas lebih kurang 2200 m, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Tanah Kartini br.
ILA
Simbolon, Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur ni Huta, Barat berbatas dengan Jalan menuju Sosor Simullop,
Utara berbatas dengan Jalan
menuju Sosor Simullop, Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA
AD
II.
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Ishak Silalahi alias Op.Leman bersama istrinya br. Simarmata, selalu mengusahai tanah-tanah terperkara dengan tidak pernah ada gangguan darimanapun, dimana
NG
bercocok tanam,
penduduk Desa Huta Tinggi mengetahui secara jelas
bahwa tanah
terperkara tersebut adalah tanah-tanah milik alm. Ishak Silalahi (Op. Leman
PE
Silalahi/Br. Simarmata); 6. Bahwa setelah Alm. Ishak Silalahi (Op. Leman Silalahi) bersama istrinya br. Simarmata meninggal dunia maka
Alm.
Ishak Silalahi
dan istrinya br.
Simarmata mewariskan seluruh harta peninggalannya kepada Seluruh keturunannya termasuk Penggugat-penggugat dan sampai saat ini bahwa tanah terperkara masih milik bersama
seluruh keturunannya yang belum
dibagi-bagi; 7. Bahwa sekitar tahun 1990 an Tergugat III pernah menjumpai Nadeak ( Ibu Penggugat VII) untuk meminta
ijin
Imoria br.
agar diatas
tanah
terperkara I, didirikan Gubuk kecil untuk tempat tinggal sementara, kemudian Ibu Penggugat VII, mengijinkan Tergugat III untuk membuat gubuk dan menempati akan tetapi hanya sebagai pinjam pakai, yang akhirnya Tergugat III mendirikan bangunan rumah seluas lebih kurang 3m x4m diatas tanah Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 4
ME DA N
terperkara I, dan setelah tiga
tahun kemudian
Tergugat III telah
meninggalkan bangunan rumah tersebut, dan selanjutnya rumah tersebut kosong dan kembali kepada penguasaan keurunan Alm. Ishak Silalahi ( Op. Leman Silalahi);
8. Bahwa pada tanggal 20 September 1992 Tergugat I, Jamontang Simarmata datang menjumpai Mulia Silalahi, dan Alm. Hizkia Silalahi ( Ahli waris Alm. Ishak Silalahi) untuk meminta sebagian dari Objek perkara yaitu seluas 20m
GI
x 10 m untuk diusahai, dimana keturunan dari Ishak Silalahi melalui kepala Desa mengumpulkan Penatua-penatua adat setempat untuk berkumpul di
ING
rumah kepala Desa untuk menyaksikan bahwa : Ahli waris dari Alm. Ishak Silalahi memberikan ijin kepada Jamontang Simarmata, untuk mengusahai sebagian tanah terperkara seukuran 20 m x 10 m,
akan tetapi setelah
pertemuan tersebut Tergugat I tidak jadi menandatangani surat kesepakaan
NT
dihadapan penatua-penatua adat, yang akhirnya sebagian tanah tersebut gagal diberikan untuk diusahai, dan selanjutnya Tergugat I tidak
jadi
mengusahai sebagian tanah terperkara dalam bentuk apapun;
ILA
9. Bahwa akan tetapi akhir-akhir ini, tanpa sepengetahuan Penggugatpenggugat selaku Pemilik sah tanah-tanah terperkara, Ternyata Tergugat II, Telah mengusahai tanah terperkara ( Objek Perkara II) dengan menanami
AD
Kemiri dan tanaman muda, selanjutnya Penggugat-penggugat telah mencoba membicarakan dan melarang Tergugat II, Namun Tergugat II, tidak mengindahkannya;
demikian halnya Tergugat IV, Modianna br. Simarmata, telah
NG
10. Bahwa
mencoba mengusahai sebagian Objek perkara I dengan mencangkuli, akan tetapi setelah Penggugat-penggugat melarang, akhirnya Tergugat IV,
PE
menghentikan penguasaannya diatas
tanah
objek perkara I, milik
Penggugat-penggugat; 11. Bahwa
lebih
parahnya
lagi
secara
diam-diam
Tergugat
I
telah
menyewakan/mengontrakkan Objek perkara I kepada : Barita Sinambela sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa menyewa tanggal 5 Februari 2015, dimana Penggugat-penggugat mengetahui hal tersebut, karena Barita Sinambela (Penyewa) melalui pekerjanya
telah mentraktor tanah Objek
perkara I pada bulan Februari 2015, akan tetapi setelah Penggugatpenggugat melarang, sehingga Barita Sinambela ( Penyewa) berhenti dan tidak lagi melanjutkan pengusahaannya diatas tanah terperkara; 12. Bahwa Tergugat V adalah istri Tergugat VI, dimana pada bulan maret 2015 Tergugat V, menempati rumah yang dibangun oleh Tergugat III ( Debora br. Simarmata)
menjadi tempat berjualan, dan
ketika Penggugat-penggugat
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 5
ME DA N
mengetahui hal tersebut, Penggugat-penggugat melarang Tergugat V, akan tetapi Tergugat V mengatakan bahwa rumah dan tanah tempat berdirinya bangunan semi Permanen tersebut adalah tanah miliknya;
13. Bahwa Tergugat VI secara fisik , tidak pernah mengusahai objek terperkara, Namun karena Tergugat VI adalah suami dari Tergugat V, maka
Tergugat
VI, ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat V;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI, yang mengusahai dan menguasai
dan ataupun menyewakan
GI
tanah-tanah terperkara serta mengklaim sebagai pemilik tanah terperkara objek perkara kepada pihak ketiga, dengan telah dapat dikategorikan sebagai
ING
melawan hak dan melawan hukum
Perbuatan Melawan Hukum (ontrechtmatigedaad); 15. Bahwa akibat
dari perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengklaim objek
perkara menjadi miliknya serta perbuatan Tergugat-Tergugat
yang
NT
mengusahai Objek terperkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugatpenggugat selaku pemilik sah tanah
terperkara, telah mengakibatkan
kerugian kepada Penggugat-penggugat, baik secara Moril maupun kerugian
ILA
Materi;
16. Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami Penggugat-penggugat akibat perbuatan Tergugat - Tergugat adalah rasa malu, dan sakit hati
AD
Tergugat-tergugat menginjak-injak hak dari
karena
Penggugat-penggugat selaku
pemilik sah tanah terperkara yang tidak dapat dinilai harganya, dan apabila dinilai secara materi Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah); demikian
halnya
akibat
perbuatan
Tergugat-Tergugat
yang
NG
17. Bahwa
mengusahai tanah terperkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugatpenggugat, telah mengakibatkan kerugian secara Materi kepada Penggugat-
PE
Penggugat, karena harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige, dimana unuk mengajukan Gugatan Perdata, Penggugat-penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50. 000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah), untuk Jasa Pengacara; 18. Bahwa permasalahan ini sudah berulang kali ditangani Pengetua-pengetua adat Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dan juga Aparat Desa,
namun tidak bisa diselesaikan, meskipun demikian
keadaannya, Para Penggugat tetap berupaya mencari jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini akan tetapi Para Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya sehingga dengan terpaksa Para Penggugat harus membawa persoalan ini ke jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Balige;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 6
ME DA N
19. Bahwa Perbuatan Tergugat I ( Jamontang Simarmata)
yang telah
menyatakan tanah terperkara I menjadi miliknya, dengan merekayasa suratsurat sehingga membuat Surat Perjanjian Sewa menyewa Tanah kepada Pihak ke tiga, dengan melawan hak dan melawan Hukum adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Surat Perjanjian sewa menyewa tanggal 05 Februari 2015 tersebut, harus dinyatakan tidak berharga, serta tidak berkekuatan hukum;
GI
20. Bahwa oleh karena tanah terperkara I dan tanah terperkara II
adalah
merupakan tanah –tanah Peninggalan dari Alm. Ishak Silalahi ( Op. Leman
ING
Silalahi/Br. Simarmaa) dan menjadi hak milik Penggugat-Penggugat serta ahli waris lain dari Alm. Ishak Silalahi (Op. Leman Silalahi) , maka segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan
NT
melawan hak , sudah sepatutnya berkekuatan hukum;
dinyatakan tidak berharga serta tidak
21. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat –Tergugat yang menyatakan tanah
ILA
terperkara I dan tanah Terperkara II, adalah miliknya, merupakan perbuatan melawan hukum
dan melawan hak
maka sudah sepatutnya
Tergugat-
Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya terperkara II
AD
untuk segera menyerahkan tanah terperkara I dan tanah
kepada Penggugat-Penggugat beserta ahli waris lain dari Alm. Ishak Silalahi (Op. Leman Silalahi) dengan keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai
NG
dan diusahai Penggugat –Penggugat dengan leluasa; 22. Bahwa oleh karena
Perbuatan Tergugat III, yang mendirikan bangunan
rumah ukuran 3x4 m, dan tidak memindahkannya, yang
diambil alih
PE
ditempati oleh Tergugat V tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugatpenggugat selaku Pemilik sah tanah
terperkara, adalah merupakan
perbuatan melawan hukum dan melawan hak, maka sudah sepatutnya Tergugat III, maupun orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri bangunan rumah ukuran 3 x 4 m tersebut dari atas tanah terperkara, serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai oleh Penggugat-penggugat dan ahli waris lain Alm. Ishak Silalahi (Op. Leman) dengan leluasa; 23. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat II yang menanami tanaman kemiri beserta tanaman lain di atas Objek Perkara II, tanpa seijin dan sepengetahuan
Penggugat-penggugat
adalah
merupakan
perbuatan
melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat II, maupun orang lain Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 7
Pihak
ketiga
yang
ME DA N
dan
mendapat
hak daripadanya,
untuk segera
membongkar sendiri tanaman kemiri dan segala bentuk tanaman yang tumbuh di atas tanah terperkara II serta menyerahkan tanah terperkara II kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan baik dan kosong, untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat-penggugat dengan leluasa;
24. Bahwa agar tuntutan pengugat –Penggugat tidak Illusoir kelak, karena ada kekwatiran yang didasarkan sangka yang beralasan , bahwa Tergugat akan
bertindak lebih jauh lagi yakni akan
GI
I,II,III,IV,V,VI
menjual tanah/objek terperkara
mengalihkan
kepada orang lain atau Pihak ketiga,
ING
dengan ini Penggugat-Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige supaya terlebih dahulu [Conservatior beslaag];
meletakkan sita atas tanah terperkara I,II
25. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat
ini berdasarkan bukti-bukti yang
NT
relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding
ILA
maupun kasasi [Uit Voerbaar bij voraad]; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk
AD
hadir dipengadilan Negeri Balige, serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisi :
NG
a. Memerintahkan Para Tergugat ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk menghentikan penguasaaannya dan atau mengusahai diatas Objek Perkara; b. Memerintahkan
agar
atas
Objek
Perkara
diletakkan
sita
jaminan
PE
(conservatoir beslaag); Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Almarhum Ishak Silalahi ( Op. LEMAN SILALAHI/Br.SIMARMATA) 3. Menyatakan Objek Perkara I yaitu : - Tanah darat dengan Luas lebih kurang 4400 m , yang terletak di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan Batasbatas : Timur berbatas dengan Jalan menuju Sosor Simullop, Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur ni Huta, Barat berbatas dengan Parik ( Tembok Tanah) Utara berbatas dengan tanah Marga Gurning adalah
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 8
ME DA N
tanah milik Penggugat-Penggugat beserta ahli waris lain dari Alm. Ishak Silalahi ( Op. Leman Silalahi) yang belum dibagi-bagi;
- Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan luas lebih kurang 2200 m, dengan batas-batas : Timur berbatas dengan Tanah Kartini br. Simbolon, Selatan berbatas dengan Jalan Ronggur ni Huta, Barat berbatas dengan Jalan menuju Sosor Simullop, Utara berbatas dengan Jalan menuju Sosor
GI
Simullop adalah tanah milik Penggugat-penggugat beserta ahli waris lain dari alm. Ishak Silalahi (Op. Leman Silalahi) yang belum dibagi-bagi;
ING
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 5. Menyatakan Surat Perjanjian sewa-menyewa
tanggal 05 Februari 2015,
yang diperbuat dengan melawan hak dan melawan hukum, tidak berharga,
NT
serta tidak berkekuatan Hukum;
6. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi TergugatTergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan
ILA
melawan hak dan melawan hukum , tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum;
7. Menghukum Tergugat - Tergugat
untuk menyerahkan Objek Perkara I, dan Objek perkara II
AD
daripadanya,
atau orang lain yang mendapat hak
kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Para Penggugat bersama-sama dengan seluruh dan ahli waris ALMARHUM
ISHAK SILALAHI ( OP. LEMAN
NG
keturunan
SILALAHI) sebagai pemilik sah tanah Perkara dengan leluasa; 8. Menghukum Tergugat II, atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat
PE
hak daripadanya, membongkar sendiri Tanaman Kemiri beserta tanaman lain, yang tumbuh diatas tanah terperkara II, serta
menyerahkan Objek
Perkara II kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Para Penggugat bersama-sama dengan seluruh keturunan
dan ahli waris ALMARHUM
ISHAK SILALAHI ( OP.
LEMAN SILALAHI) sebagai pemilik sah tanah Perkara dengan leluasa; 9. Menghukum Tergugat III, atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk membongkar sendiri Bangunan rumah ukuran 3 x4 yang
masih berdiri diatas Objek Perkara I,
serta
menyerahkan Objek
Perkara I kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Para Penggugat bersama-sama dengan seluruh keturunan
dan ahli waris ALMARHUM
ISHAK SILALAHI ( OP.
LEMAN SILALAHI) sebagai pemilik sah tanah Perkara dengan leluasa; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 9
ME DA N
10. Menghukum Tergugat - Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perrkara ini;
11. Menghukum Tergugat – Tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta ( Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; 12. Menghukum
Tergugat - Tergugat membayar denda setiap harinya serta
GI
tanggung menanggung denda sebesar Rp. 200.000,- .(Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh
ING
kekuatan hukum yang tetap (incracht);
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voer
NT
baar bij voor raad); SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
ILA
seadil-adilnya (ex aquo et bono).
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I s/d VII, Tergugat I s/d VI melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban, tanggal 22 Juni 2015, yang pada
AD
pokoknya adalah sebagai berikut : DALAM KONVENSI . DALAM EKSEPSI .
NG
1. Penggugat-penggugat Menggugat Pihak Tergugat Secara KURANG PIHAK (Plyrium Ufa Consortium) . Bahwa penggugat-penggugat dalam "surat gugatannva" h a ny a menarik
PE
Para Tergugat sebagai "Pihak Tergugat" atas pemilikan dan penguasaan tanah perladangan Huta Sosor Simarmata yang terletak di Desa Hutatinggi, Kecamatan Pangururan - Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebagai obyek dalam perkara a quo, padahal masih terdapat "banyak" pihak lain yang juga masih turut memiliki tanah terperkara, yakni keturunan dari Op. Soogaon Simarmata , Dengan demikian terbukti, bahwa penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak tergugat (Plurium Litis Consortium), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidak-tidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) .
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 10
ME DA N
2. Para Penggugat Menggugat Obyek Gugatan Secara Salah (Error in Obyecto) .
Bahwa para penggugat dalam "surat gugatannva" secara eksplisit menguraikan baik dalam posita maupun dalam petitum, bahwa batas tanah terperkara persil pertama dalam "surat gugatan para penggugat" sebelah barat adalah berbatasan dengan "Parik (Tembok Tanah)" padahal tidak ada parik, akan tetapi obyek tanah terperkara persil pertama dalam "surat gugatan para adalah
satu
kesatuan
dengan
tanah
GI
penggugat"
tempat
beridirinya
"Simin/Tambak" Para Tergugat dan tanah tempat berdirinya Warung Tuak milik
ING
saudara Para Tergugat hingga ke Jalan Raya Ronggur Ni Huta . Bahwa para penggugat dalam "surat gugatannya" secara nyata-nyata tidak dapat menyebutkan apa nama obyek/tanah terperkara, sehingga demikian para penggugat telah menggugat obyek perkara yang sama sekali tidak
NT
diketahuinya apa namanya, sebab seluruh bidang tanah di Samosir memiliki nama, apakah tanah perkampungan, perladangan, persawahan, tanah bersama (tanah paguyuban) bahkan hutanpun semuanya memiliki nama, penamaan-
ILA
penamaan tempat seperti itu sudah lazim dan menjadi pengetahuan umum di Samosir .
Atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut, maka terbukti bahwa penggugat-
AD
penggugat telah menggugat secara salah atas obyek yang menjadi tanah terperkara, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan
NG
penggugat-penggugat" atau setidak-tidaknya menyatakan "gugatan penggugatpenggugat tidak dapat diterima (Niet On tvankelijkverklaard) . 3. Penggugat Membuat Gugatan Yang Kabur/Samar-samar (Obscuur Libel)
dan
PE
Bahwa para penggugat dalam "surat gugatannya" tidak dapat secara jelas tegas
menunjukkan
kepentingannya
suatu
atas pelanggaran
alas
hak
kepemilikannya
hukum Para
Tergugat
serta
alas
dalam surat
gugatannya .
Bahwa berdasarkan Pasal 8 RV, yang masih dianut dalam sistem Hukum Acara Perdata Indonesia, maka gugatan atau tuntutan kepentingan haruslah diajukan secara jelas dan tegas, nyatanya gugatan penggugat-penggugat tidak jelas mendudukkan dirinya atas atas bukti/alas hak yang sah atas tanah perkara dan tidak tegas siapa-siapa yang harus dijadikan pihak tergugat, termasuk karena ada pihak lain yang menyewa dan sudah membayar sewa kepada Para Tergugat, demikian juga tidak jelas dan tegas bidang tanah yang mana dan dikuasai siapa didalam tanah yang dijadikan obyek perkara sehingga Para Tergugat digugat . Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 11
ME DA N
Atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut, maka terbukti bahwa para penggugat telah menggugat secara kabur atas obyek yang menjadi tanah terperkara, juga atas subyek yang menjadi pihak serta "perbuatan hukum Para Tergugat" yang dijadikan dasar gugatannya, maka patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidak-tidaknya menyatakan
GI
"gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard). DALAM POKOK PERKARA .
ING
Bahwa Para Tergugat SECARA TEGAS MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil para penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang SECARA TEGAS DIAKUI, sebagaimana diuraikan dibawah ini . 1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat dalam bagian
NT
Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali . 2. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil pemilikan para penggugat atas tanah terperkara, karena para penggugat TIDAK MEMILIKI
ILA
LEGAL STANDING atas tanah terperkara, atau biasa disebut dengan non legitime persona standi in judicio, yang untuk membuktikan dalil bantahan Para Tergugat atas dalil-dalil para penggugat dalam perkara a quo, yakni .
AD
2.1. Bahwa TIDAK BENAR Ishak Silalahi (Op. Leman Silalahi) beristerikan Boru Simarmata, yang benar adalah Ishak Silalahi (Op. Leman Silalahi) beristerikan BORU SIMBOLON yaitu anak dari Op. Toga Barita
NG
Simbolon dari Batu Gordang di Pintu Sona-Pangururan, yang sanak saudara dari Boru Simbolon Isteri dari Ishak Silalahi tersebut kini tetap bermukim di Pintu Sona sampai sekarang, (Sebagaimana dalam surat
PE
Tarombo Op. Toga Barita Simbolon, Alat Bukti T:2) .
2.2. Bahwa anak dari Ishak Silalahi ada 6 (enam) orang, yang pada waktu meninggal dunia, maka Keturunan Op. Toga Barita Simbolon-lah sebagai pihak Tulang dari anak Ishak Silalahi tersebut yang memberikan ULOS SAPUT (Sebagai tradisi dan hukum Adat Batak yang diterapkan) sebagaimana dalam Alat Bukti T:2, bukan marga Simarmata dari pihak Para Tergugat yang memberikan "Ulos Saput" kepada anak-anak dari Ishak Silalahi . 2.3. Bahwa atas dalil Para Penggugat dalam perkara a quo yang menyatakan isteri Ishak Silalahi adalah Boru Simarmata padahal yang sebenarnya adalah Boru Simbolon, baik kami Para Tergugat maupun keturunan Op. Toga Barita Simbolon tersebut sama-sama TERHINA Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 12
merasa
telah
TERTIPU
ME DA N
dan
sehingga
bermaksud
melaporkan
perbuatan para penggugat tersebut kepada Pihak Kepolisian RI sebagai Tindak Pidana atau Kejahatan Terhadap Asal Usui yang diatur dalam KUHP, pelaporan mana akan dijadikan sebagai Alat Bukti . 3. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil para penggugat yang mengatakan Ishak Silalahi memperoleh tanah terperkara dari hula-hulanya Op. Mangadum Simarmata, sebab Op. Mangadum Simarmata maupun
GI
keturunannya TIDAK PERNAH memiliki atau sekedar turut memiliki atas tanah terperkara baik sebagian maupun seluruhnya (Sebagaimana dalam
ING
Surat Alat Bukti T:1 ) .
4. Bahwa Op. Mangadum Simarmata TIDAK MEMILIKI TANAH atau turut memiliki tanah milik Para Tergugat yang diwarisi Para Tergugat dari Op. Mulatua Simarmata, sehingga demikian amat bertentangan dengan adagium
NT
hukum: MEMBERI KARENA MEMILIKI, artinya mustahil Op. Mangadum memberikan tanah terperkara kepada Ishak Silalahi karena disaat yang sama Op. Mangadum Simarmata BUKANLAH PEMILIK ATAU TURUT
ILA
MEMILIKI TANAH TERPERKARA baik sebagian maupun seluruhnya , Lagipula sekali lagi, bahwa karena isteri Ishak Silalahi adalah Boru Simbolon maka dengan sendirinya hula-hulanya adalah marga Simbolon bukan
AD
Simarmata, secara Hukum Adat Toba seharusnya Ishak Silalahi tersebut memperoleh tanah dari marga Simbolon bukan dari Simarmata . 5. Bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil Para Tergugat, maka dapat
NG
dibuktikan dalam uraian tarombo berikut ini: Op. Manahan Simarmata ada memiliki 2 (dua) orang anak yakni Op. Mangadum Simarmata dan Op. Soogaon Simarmata, Op. Mangadum Simarmata dulunya tinggal dan
PE
bermukim di Huta Simalango ( ±500 Meter dari Huta Sosor Simarmata) hingga keturunannya sampai sekarang dan memiliki tanah perladangan darat disekitar Huta Simalango, sedangkan Op. Soogaon Simarmata dari dulunya hingga pada Para Tergugat tetap bermukim di Huta Sosor Simarmata (kadang disebut juga Lumban Simarmata) berikut menguasai dan mengusahai seluruh tanah darat sebagaimana dalam Alat Bukti T:l . Bahwa derajat/taraf generasi dari boru Simarmata yang kawin dengan Ayah dari Ishak Silalahi adalah anak perempuan dari A. Banualan Simarmata (Cucu dari Mangadum Simarmata), yang sebelumnya Boru Simarmata ini sudah janda mati dari suami pertamanya Marga Silalahi (dikuatkan dalam Tarombo Pargaulan Silalahi suami pertama itu, Alat Bukti T:3) yang berarti secara urutan generasi ibu dari Ishak Silalahi adalah Cicit dari Op. Mangadum Simarmata, lalu terhadap Ishak Silalahi sendiri sudah pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 13
ME DA N
derajat/taraf generasi ke-5 terhadap Op. Mangadum Simarmata ( 5. Ishak Silalahi anak dari Boru Simarmata, 4. Boru Simarmata anak dari A. Banualan Simarmata, 3. A Banualan anak dari Oppu Banualan Simarmata, 2. Oppu Banualan Simarmata anak dari 1. Oppu Manaadum Simarmata) , Dengan
fakta
demikian,
"amat
membesar-besarkanyang
seolah-olah
benarlah" dalil para penggugat yang mengatakan bahwa Ishak Silalahi memperoleh tanah dari Op. Mangadum Simarmata .
GI
6. Bahwa dalam praktek Tradisi Hukum Adat Batak Toba, maka yang paling berperan dalam kehidupannya adalah hanya dalam 3 (tiga) generasi saja,
ING
dapat dilihat hanya dalam garis 3 (tiga) generasi itu saja yang secara Hukum disematkan nama yang sama, misalnva: "Oppu Jamontang Simarmata Amani Jamontang Simarmata - Jamontang Simarmata" demikian secara vertikal kepada generasi/keturunannya lagi, sehingga peranan atau
NT
perbuatan-perbuatan hukum oleh seorang Kakek Buyut (Oppung Nini = generasi ke-4) sudah tidak dipakai lagi apalagi pada generasi ke-5 (Ondokondok = dalam Bahasa Batak) secara langsung sudah tidak ada, terlebih
ILA
lagi pada keturunan dari anak perempuan sebagaimana dalil para penggugat .
Bahwa dengan uraian dalil-dalil Para Tergugat demikian bahwa para
AD
penggugat sesungguhnya TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atas tanah terperkara, atau biasa disebut dengan non legitime persona standi in judicio telah cukup dan pantas bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang
NG
Meyidangkan perkara a quo mengesampingkan dan atau menolak dalil-dalil para penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya pada poin 1,2,3,4,5,6 dan seterusnya .
PE
7. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil-dalil para penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III ada meminta ijin kepada penggugat VII sebagaimana dalam posita gugatan para penggugat dalam poin "7" demikian pula posita para penggugat dalam poin "8" dan poin "9", karena apa yang didalilkan oleh para penggugat adalah TIDAK BENAR, lagipula bangunan rumah kayu milik para tergugat sudah dibangun dan berdiri sejak tahun 1983 dan TIDAK PERNAH DAN TIDAK PERLU MEMINTA IJIN kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, karena tanah tempat berdirinya rumah kayu maupun tempat berladang para Penggugat diatas seluruh tanah perkara adalah sah tanah warisan milik Para Tergugat yang diwariskan turun temurun dari Oppu Soogaon hingga pada Para Tergugat sekarang ini .
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 14
ME DA N
8. Bahwa dalil-dalil para penggugat yang menyangkut pelarangan-pelarangan baik terhadap diantara Para Tergugat atau pihak ketiga sama sekali tidak benar dan mengapa Barita Sinambela tidak melanjutkan persewaan hanya karena aspek tekhnis setelah rencana usaha yang dilakukannya hendak direalisasi ada kendala secara kelayakan usaha yang tidak diperkirakannya semula, jadi bukan karena pelarangan-pelarangan siapapun apalagi para penggugat yang tidak jelas asal usulnya dari mana, sehingga seluruh dalil-
dikesampingkan dan atau ditolak .
GI
dalil para penggugat dalam posita gugatannya poin "10" dan poin "11" harus
ING
9. Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat dalam posita poin "12" dengan ini ada yang lebih ditegaskan dan dikuatkan oleh Para Tergugat, bahwa tanah tempat berdiri bangunan rumah semi permanen bahkan seluruh tanah terperkara adalah BENAR DAN SAH TANAH MILIK PARA
NT
TERGUGAT, sehingga tidak ada tempat maupun hak para penggugat melarang Para Tergugat melakukan tindakan hukum apapun diatas tanah terperkara baik sebelum maupun sesudah gugatan a quo .
ILA
10. Bahwa demikian pula dalam posita poin "13", Para Tergugat secara tegas menolak dalil para penggugat, tidak hanya Tergugat VI bahkan semua Para Tergugat bahkan seluruh Keturunan Op. Soogaon Simarmata pasti
AD
bertanggung jawab atas seluruh tindakan dan perbuatan hukum sah yang telah dan atau akan dilakukan atas seluruh tanah terperkara, karena hal itu adalah perbuatan dan tindakan sah sebagai pemilik .
NG
11. Bahwa karena seluruh tindakan Para Tergugat atas tanah terperkara baik pemilikan secara pewarisan turun temurun dari Op. Soogaon Simarmata hingga pada Para Tergugat maupun penguasaan atau pengelolaan seluruh
PE
tanah warisan itu yang sebagian kecil dari tanah warisan itu ditarik sebagai tanah perkara a quo adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya poin "14, 15, 16" dan poin "17" yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum, mengakibatkan kerugian baik materil maupun moril, kerugian materi tanpa ada rincian kerugiannya apa (poin "16") karena TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI. 12. Bahwa karena para penggugat membuat "suatu klaim yang tidak berdasar sama sekali", meskipun hendak dimintakan mediasi atau meminta ditengahi oleh baik aparat desa maupun Pengetua Adat Desa pasti menemui kegagalan, sebab mustahil meminta agar aparat desa atau Pengetua Adat membenarkan KLAIM BODONG para penggugat bahwa tanah terperkara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 15
ME DA N
adalah tanah miliknya sedangkan Pengetua dan Aparat Desa sungguhsungguh mengetahui bahwa tanah terperkara adalah sah tanah warisan turun temurun milik Para Tergugat dari Op. Soogaon Simarmata, sehingga dalil para penggugat yang memelas minta dikasihani dalam posita poin "18" adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan dan atau ditolak . 13. Bahwa karena seluruh tindakan hukum Para Tergugat atas tanah terperkara baik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari Soogaon
Simarmata
hingga
kepada
GI
Op.
Para
Tergugat
serta
penguasaan atau pengelolaan seluruh tanah warisan itu -yang sebagian
ING
kecil dari tanah warisan itu ditarik sebagai tanah perkara a quo- adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara tegas harus dikesampingkan danatau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya poin "19, 20, 21, 22" dan poin "23" karena pembuatan surat-surat atas
NT
terperkara oleh Para Tergugat (atau diantara Tergugat) adalah suatu "tindakan hukum pemilik yang sah", demikian juga penguasaan Para Tergugat atas tanah terperkara adalah "tindakan hukum pemilik yang sah"
ILA
sehingga tidak ada dasar bagi Para Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah terperkara kepada siapapun . 14. Bahwa dengan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah pantas dan cukup bukti
AD
menurut hukum diuraikan Para Tergugat demikian diatas, maka nyata-nyata TIDAK CUKUP ALASAN bagi para penggugat khawatir lalu meminta suatu penetapan sita dari Pengadilan Negeri Balige, demikian pula nyata-nyata
NG
gugatan para penggugat a quo TIDAK MEMILIKI BUKTI-BUTKI YANG RELEVAN bahkan dalil-dalil para penggugat telah pula secara tegas-tegas dibantah Para Tergugat maka permohonannya uit voerbaar bij vooraad,
PE
yang keduanya dalam posita poin "24" dan "25" adalah tidak beralasan lagi dan harus dikesampingkan dan atau ditolak . DALAM REKONVENSI Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi (DK) sekarang adalah Penggugat Dalam Rekonvensi (DR), sedangkan para penggugat Dalam Konvensi sekarang adalah para tergugat Dalam Rekonvensi, dengan ini Para Penggugat DR mengajukan gugat balik terhadap para tergugat DR, sebagai berikut . 1. Bahwa atas tindakan para tergugat DR yang mengajukan gugatan DK kepada Para Penggugat DR tanpa dasar hukum yang sah, yakni para tergugat DR sengaja SECARA MELA WAN HUKUM telah mengganti marga neneknya yaitu isteri dari Ishak Silalahi dari bermarga (boru) Simbolon menjadi bermarga (boru) Simarmata, sempat menimbulkan ketidak pastian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 16
ME DA N
antara keluarga besar Para Penggugat DR dengan keluarga besar keturunan dari Op. Toga Barita Simbolon (Saudara Kandung Isteri Ishak Silalahi, nenek para tergugat DR) yang marah besar setelah diberitahukan kepada mereka tentang perkara gugatan para tergugat DR (dahulu para penggugat DK).
2. Bahwa ketidak pastian dan kekacauan yang dimaksud oleh Para Penggugat DR adalah menyangkut "kebenaran" tindakan tata peradatan yang sudah
GI
berulangkali pernah dilangsungkan oleh Keturunan dari Op. Toga Barita Simbolon terhadap anak-anak dari Ishak Silalahi, sebab yang umum sudah
ING
diketahui oleh Keturunan dari Op. Toga Barita Simbolon merekalah selama ini yang menjadi "Hulahula (Tulang)" dari anak-anak Ishak Silalahi bukan marga Simarmata, karena Isteri dari Ishak Silalahi dari Hutatinggi (Kakek para penggugat DK) adalah anak perempuan dari Op. Toga Barita
NT
Simbolon, sehingga Keturunan dari Op. Toga Barita Simbolonlah yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban sebagai Hulahula bagi anakanak dari Ishak Silalahi tersebut, diantaranya adalah melaksanakan
ILA
kewajiban secara adat memberikan Ulos Saput atau pelaksanaan adat dalam bentuk lainnya kepada anak-anak atau keturunan dari Ishak Silalahi . 3. Bahwa bahkan oleh beberapa dari Keturunan Op. Toga Barita Simbolon
AD
telah pula "bermaksud" memberikan tanah sebagian dari tanah warisan Op. Toga Barita Simbolon kepada keturunan dari Ishak Silalahi di Pintu Sona (bersamaan dengan keturunan dari 2 (dua) orang anak perempuan
NG
Op. Toga Barita Simbolon yang lain, yaitu Marga Marbun dan Marga Sinaga) sebagai "ulos so ra buruk" kepada keturunan ketiga Boru masingmasing satu bagian, yang terletak di Pintu Sona .
PE
4. Bahwa atas perubahan marga isteri Ishak Silalahi dari bermarga (boru) Simbolon menjadi bermarga (boru) Simarmata yang dilakukan para tergugat DR, telah pula membawa ketidak pastian yang nyata bagi Para Penggugat DR, sebab jika memang Isteri Ishak Silalahi tersebut adalah bermarga (boru) Simarmata apalagi merupakan boru dari Para Penggugat DR, maka mengapa Para Penggugat DR tidak pernah diberitahukan (dilibatkan) keturunan Ishak Silalahi untuk bertindak memenuhi kewajiban sebagai Hulahula melaksanakan tata peradatan yang tidak seharusnya dilaksanakan oleh Keturunan dari Op. Toga Barita Simbolon kepada anak-anak Ishak Silalahi selama ini, padahal saling mengenal cukup lama . 5. Bahwa setelah Para Penggugat DR secara bersama-sama dengan Keturunan dari Op. Toga Barita Simbolon betul-betul menelusuri dan memastikan kebenaran dari dalil para penggugat DK tentang yang manakah Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 17
ME DA N
marga sebenarnya Isteri dari Ishak Silalahi tersebut, maka telah diperoleh kesimpulan bersama antara Keluarga Besar Para Penggugat DR dengan Keluarga Besar Keturunan Op. Toga Barita Simbolon dari Pintu Sona yaitu: isteri dari Ishak Silalahi adalah sungguh-sungguh dan benar bermarga (boru) Simbolon anak perempuan dari Op. toga Barita Simbolon/Boru Limbong dari Batu Gordang, Pintu Sona - Pangururan (jelas tertera dalam Tarombo Op. Toga Barita Simbolon, maupun dalam Surat Pernyataan dari
GI
Keturunan Op. Toga Barita Simbolon), jadi bukan bermarga (boru) Simarmata, yang dijadikan sebagai Alat Bukti Para Penggugat DR (Para
ING
Tergugat DK).
6. Bahwa atas kebenaran dan fakta yang telah berhasil ditemukan dalam gugat rekonvensi oleh Para Penggugat DR, maka sepatutnya para tergugat DR (para penggugat DK) dihukum mengakui bahwa nenek para tergugat
NT
DR (para penggugat DK), yaitu "isteri dari Ishak Silalahi adalah Boru Simbolon (bermarga Simbolon) anak perempuan Op. Toga Barita Simbolon dari Batu Gordang Pintu Sona-Pangururan, bukan bermarga
ILA
(boru) Simarmata .
7. Bahwa atas seluruh tindakan pemutarbalikan fakta tentang marga nenek para tergugat DR yang dilakukannya dalam gugat konvensi yakni isteri dari
AD
Ishak Silalahi dibuat/diakui bermarga (boru) Simarmata padahal yang sesungguhnya adalah bermarga (boru) Simbolon, maka sepatutnyalah para tergugat DR (para penggugat DK) dinyatakan telah memenuhi kualifikasi
NG
melakukan perbuatan melawan hukum. 8. Bahwa karena para tergugat DR telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka sepatutnya pula para tergugat DR dihukum
PE
mengakui kesalahannya tersebut secara terbuka kepada baik Para Penggugat DR maupun kepada Keluarga Besar Keturunan Op. Toga Barita Simbolon dari Batu Gordang di Pintu Sona . 9. Bahwa "pengakuan salah" para tergugat DR (para penggugat DK) tersebut diantaranya adalah permintaan maaf secara terbuka para tergugat DR kepada Para Penggugat DR maupun terhadap Keluarga Besar Keturunan Op. Toga Barita Simbolon dari Batu Gordang di Pintu Sona sepatutnyalah tersiar dan ketahui oleh khalayak rami sehingga harus dimuat di Surat Kabar Harian berskala Nasional dan Regional, tepatnya yaitu: "Harian Umum Kompas dan Harian Umum Sinar Indonesia Baru" secara berturutturut dalam 3 (tiga) hari terbitan dalam ukuran setidak-tidaknya seperempat halaman dan seluruh biaya penerbitannya menjadi beban para tergugat DR secara tanggung renteng . Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 18
ME DA N
10. Bahwa adapun isi permintaan maaf para tergugat DR (para penggugat DK) yang harus dimuat dalam Surat kabar dimaksud adalah setidak-tidaknya berbunyi , "kami yang bertanda tangan dibawah ini Manginar Silalahi, Richard Silalahi, Mangiring Silalahi, Maringan Silalahi, Salamat Silalahi, Hendrik Silalahi dan Manuasa Silalahi adalah sebagai para penggugat DK melawan Jamontang Simarmata, Noar Simarmata, Debora Simarmata, Modianna Simarmata, Marsaulina Simanungkalit dan Junner Simarmata, Para
Tergugat
No.22/PDT.G/2015/PN.BLG,
DK
dalam
GI
sebagai
dengan
ini
Perkara
menerangkan
Perdata
bahwa
para
ING
penggugat dalam perkara a quo TELAH NYATA-NYATA MELAKUKAN KESALAHAN karena mengaku bahwa Nenek kami yaitu Isteri dari Almarhum Ishak Silalahi dahulu bertempat tinggal di Desa Huta Tinggi, Kec. Pangururan - Kab. Samosir bermarga (boru) Simarmata, yang seharusnya
NT
dan sesungguhnya adalah bermarga (boru) Simbolon yaitu anak dari Op. Toga Barita Simbolon dari Batu Gordang Pintu Sona - Pangururan, Kab. Samosir .
ILA
Bahwa atas kesalahan yang telah kami perbuat tersebut, maka dengan ini kami Manginar Silalahi, Richard Silalahi, Mangiring Silalahi, Maringan Silalahi, Salamat Silalahi, Hendrik Silalahi dan Manuasa Silalahi, tersebut
BARITA
AD
MEMOHON KEPADA KELUARGA BESAR KETURUNAN OP. TOGA SIMBOLON
DARI
BATU
GORDANG
PINTU
SONA-
PANGURURAN, BERKENAAN MEMAAFKAN SELURUH KESALAHAN
NG
KAMI TERSEBUT DAN KEPADA PARA TERGUGAT DK KAMI JUGA MEMOHON MAAF DAN DENGAN INI MENYATAKAN MENCABUT SURAT GUGATAN A QUO KARENA BAIK KAMI MAUPUN KETURUNAN DARI SILALAHI
SELURUHNYA
TIDAK
MEMILIKI
ATAU
TURUT
PE
ISHAK
MEMILIKI HAK ATAS TANAH PERKARA MAUPUN ATAS BIDANG TANAH LAINNYA WARISAN OP. SOOGAON SIMARMATA DI HUTATINGGI , Atas kerugian baik materil maupun immateril yang dialami baik Para Tergugat DK maupun Keluarga Besar Keturunan Op. Toga Barita Simbolon dari Batu Gordang Pintu Sona-Pangururan, kami keturunan dari Ishak Silalahi bersedia mengganti kerugian itu, demikian surat ini kami perbuat dengan sebenarnya . 11. Bahwa para tergugat DR sepatutnya dihukum membayar seluruh kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Para Penggugat DR (Para Tergugat DK), dengan perincian kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdiri dari biaya mengikuti persidangan, biaya menelusuri kebenaran silsilah para tergugat DR, biaya jasa Advokat dan Konsultan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 19
ME DA N
Hukum Professional untuk menangani perkara a quo, serta jumlah kerugian immateril yang tidak ternilai jumlahnya akan tetapi untuk memudahkannya dapatlah diperkirakan sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat DR adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Duaratus Limapuluh Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh para tergugat DR kepada Para Penggugat DR secara tunai dan sekaligus .
GI
12. Bahwa karena para tergugat DR (para penggugat DK) sejak semula tidak memiliki itikad baik, maka pantas dan beralasan bila Para Penggugat DR
ING
memiliki sangka bahwa para tergugat DR tidak akan bersedia membayar seluruh kerugian baik materil maupun immateril kepada Para Penggugat DR, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo, berkenan meletakkan sita jaminan atas para
tergugat
DR,
yaitu
NT
rumah
rumah
Manginar
Silalahi
Jl.
Sisingamangaraja, Kec. Balige; rumah Richard Silalahi Jl Sisingamangaraja KM 7,5 No. 60 Medan; rumah Mangiring Silalahi Jl Menteng Gang Horas
ILA
No. 22 Medan; rumah Salamat Silalahi Jl. Diponegoro Gg. Sukses Dusun V Cinta Raya Percut Medang Tembung; rumah Hendrik Silalahi Jl. Parluasan No. 9 Pematang Siantar dan rumah Manuasa Silalahi Huta Tinggi Desa
AD
Huta Tinggi, Kec. Pangururan - Kab. Samosir . 13. Bahwa karena gugat rekonvensi a quo memiliki bukti-bukti yang cukup kuat menurut Hukum Acara Perdata serta tidak pula terbantahkan oleh para
NG
tergugat DR, maka sepatutnya dan cukup alasan menerima serta mengabulkan gugataan rekonvensi a quo serta menyatakan dalam hukum dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu sesuai prinsip dalam uit
PE
voorbar bij voorraad . 14. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat gugat DR kepada para tergugat DR Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi argumentasi hukumnya diatas, dengan ini kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut : DALAM REKONVENSI 1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugat Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi .
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 20
ME DA N
2. Menyatakan dalam hukum "isteri dari Ishak Silalahi adalah Boru Simbolon (bermarga Simbolon) anak perempuan Op. Toga Barita Simbolon dari Batu Gordang Pintu Sona-Pangururan, bukan bermarga (boru) Simarmata .
3. Menyatakan dalam hukum para tergugat DR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam gugat dalam konvensi secara sengaja dan melawan hukum telah merubah/mengganti marga isteri dari Ishak Silalahi
GI
yaitu dibuat/diakui bermarga (boru) Simarmata padahal yang sesungguhnya adalah bermarga (boru) Simbolon .
ING
4. Menghukum para tergugat DR mengaku salah dan memohon maaf kepada baik Para Penggugat DR (Para Tergugat DK) maupun kepada seluruh keturunan Op. Toga Barita Simbolon dari Batu Gordang Pintu SonaPangururan secara terbuka dan tersiar dalam surat kabar baik harian
NT
regional (Harian Umum Sinar Indonesia Baru) maupun national (Harian Umum Kompas) dengan ukuran setidak-tidaknya seperempat halaman dalam tiga kali penerbitan dan seluruh biaya penerbitannya secara
ILA
tanggung renteng adalah beban para tergugat DR, yang isinya adalah sebagai berikut : "kami yang bertanda tangan dibawah ini: Manginar Silalahi, Richard Silalahi, Mangiring Silalahi, Maringan Silalahi, Salamat
AD
Silalahi, Hendrik Silalahi dan Manuasa Silalahi adalah sebagai para penggugat DK melawan Jamontang Simarmata, Noar Simarmata, Debora Simarmata, Modianna Simarmata, Marsaulina Simanungkalit dan Junner sebagai
NG
Simarmata,
Para
No.22/PDT.G/2015/PN.BLG,
Tergugat dengan
DK ini
dalam
Perkara
menerangkan
Perdata
bahwa
para
penggugat dalam perkara a quo TELAH NYATA-NYATA MELAKUKAN
PE
KESALAHAN karena mengaku bahwa Nenek kami yaitu Isteri dari Almarhum Ishak Silalahi dahulu bertempat tinggal di Desa Huta Tinggi, Kec. Pangururan - Kab. Samosir bermarga (boru) Simarmata, yang seharusnya dan sesungguhnya adalah bermarga (boru) Simbolon yaitu anak dari Op. Toga Barita Simbolon dari Batu Gordang Pintu Sona - Pangururan, Kab. Samosir . Bahwa atas kesalahan yang telah kami perbuat tersebut, maka dengan ini kami Manginar Silalahi, Richard Silalahi, Mangiring Silalahi, Maringan Silalahi, Salamat Silalahi, Hendrik Silalahi dan Manuasa Silalahi, tersebut MEMOHON KEPADA KELUARGA BESAR KETURUNAN OP. TOGA BARITA
SIMBOLON
DARI
BATU
GORDANG
PINTU
SONA-
PANGURURAN, BERKENAAN MEMAAFKAN SELURUH KESALAHAN KAMI TERSEBUT DAN KEPADA PARA TERGUGAT DK KAMI JUGA Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 21
ME DA N
MEMOHON MAAF DAN DENGAN INI MENYATAKAN MENCABUT SURAT GUGATAN A QUO KARENA BAIK KAMI MAUPUN KETURUNAN DARI ISHAK
SILALAHI
SELURUHNYA
TIDAK
MEMILIKI
ATAU
TURUT
MEMILIKI HAK ATAS TANAH PERKARA MAUPUN ATAS BIDANG TANAH LAINNYA WARISAN OP. SOOGAON SIMARMATA DI HUTATINGGI , Atas kerugian baik materil maupun immateril yang dialami baik Para Tergugat DK maupun Keluarga Besar Keturunan Op. Toga Barita Simbolon dari Batu
GI
Gordang Pintu Sona-Pangururan, kami keturunan dari Ishak Silalahi bersedia mengganti kerugian itu, demikian surat ini kami perbuat dengan
ING
sebenarnya .
5. Menghukum para tergugat DR membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat DR sebesar Rp. 250.000.000,- (Duaratus Limapuluh Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh para tergugat DR kepada Para Penggugat
NT
DR secara tunai dan sekaligus .
6. Menyatakan dalam hokum sah dan berharga sita jaminan atas rumah para tergugat DR, yaitu rumah Manginar Silalahi Jl. Sisingamangaraja, Kec.
ILA
Balige; rumah Richard Silalahi jl Sisingamangaraja KM 7,5 No. 60 Medan; rumah Mangiring Silalahi Jl Menteng Gang Horas No. 22 Medan; rumah Salamat Silalahi Jl. Diponegoro Gg. Sukses Dusun V Cinta Raya Percut
AD
Medang Tembung; rumah Hendrik Silalahi Jl. Parluasan No. 9 Pematang Siantar dan rumah Manuasa Silalahi Huta Tinggi Desa Huta Tinggi, Kec. Pangururan -Kab. Samosir .
NG
7. Menyatakan dalam hukum putusan gugataan rekonvensi dapat dijalankan /dilaksanakan terlebih dahulu sesuai prinsip dalam uit voorbar bij voorraad . 8. Menghukum para tergugat DR membayar seluruh biaya yang timbul dalam
PE
perkara ini.
DALAM KONVENSI I. DALAM EKSEPSI 1. Menerima seluruh eksepsi Para Tergugat . 2. Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini . II. DALAM PROVISI Menolak seluruh permohonan para penggugat dalam provisi . III. DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya .
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 22
ME DA N
2. Menyatakan dalam hukum para penggugat adalah penggugat-penggugat yang beritikad buruk .
3. Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo .
SUBSIDAIR Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon
GI
diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang
ING
berlaku di tengah-tengah masyarakat.
Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri BaIige
menjatuhkan
Putusan
tanggal
7
Desember
2015
Nomor:
22/Pdt.G/2015/PN.BIg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
NT
DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Para Tergugat;
ILA
DALAM PROVISI :
- Menolak Provisi Para Penggugat; DALAM POKOK PERKARA :
AD
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; DALAM REKONVENSI :
- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat/Para Tergugat Dalam
NG
Konvensi tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : 1. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam
PE
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.576.000 ( Tiga juta Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).
Membaca surat-surat: 1. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri BaIige yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri BaIige pada tanggal 13 Januari 2016, yang menerangkan bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri BaIige Nomor:
22/Pdt.G/2015/PN.BIg,
tanggal
7
Desember
2015,
telah
diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semuIa Para Penggugat ; 2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri BaIige pada tanggaI 25 Januari 2016, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 23
ME DA N
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri BaIige tanggal 7 Desember 2015 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.BIg ;
3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri BaIige, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Februari 2016 ;
4. Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Para Pembanding semuIa
GI
Para Penggugat tertanggaI 9 Februari 2016 dan di daftarkan di Kepaniteraan PengadiIan Negeri BaIige pada tanggaI 9 Februari 2016, memori banding
ING
tersebut teIah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semuIa Para Tergugat pada tanggaI 9 Februari 2016 ; 5. Kontra Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Para Terbanding semuIa Para Tergugat tertanggaI 15 Februari 2016 dan di daftarkan di
NT
Kepaniteraan PengadiIan Negeri BaIige pada tanggaI 15 Februari 2016, kontra memori banding tersebut teIah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semuIa Para Penggugat pada tanggaI 26 ;
ILA
6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2016 dan
AD
kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat oIeh Jurusita Pengganti PengadiIan Negeri BaIige, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BaIige dalam tenggang waktu 14
NG
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diIaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
PE
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para
Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat teIah mengajukan memori banding tertanggaI 9 Februari 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri BaIige tanggal 7 Desember 2015 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.BIg, yang pada pokoknya teIah mengemukakan keberatan sebagai berikut :
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 24
ME DA N
Bahwa Para Pembanding sangat keberatan terhadap keputusan hukum Pengadilan Negeri Balige No.22 /Pdt.G/2015/PN-Blg., bertanggal 07 Desember Tahun 2015, karena keputusan hukum Pengadilan Negeri Balige dalam perkara ini tidak mencerminkan rasa KEADILAN bagi pencari keadilan i.c. Para Pembanding, bahkan telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku di Indonesia,
sehingga tidak beralasan
hukum untuk tetap
dipertahankan melainkan harus dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai
GI
berikut;
1. bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan diktum putusan Pengadilan
ING
Negeri Balige dalam perkara ini, khususnya DALAM EKSEPSI, telah tetap dan benar pertimbangan hukumnya, pada halaman 34 bagian eksepsi alinea 2 s/d halaman 35 baris terakhir, sehingga oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk tetap dipertahankan diktum putusan Pengadilan
NT
Negeri Balige tersebut yang menolak eksepsi Para Terbanding tersebut; 2. bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige yang menolak tuntutan provisi yang diajukan Para Pembanding, dengan berdasarkan pertimbangan
judex facti
ILA
hukumnya, pada halaman 36 alinea 1 s/d alinea 4, haruslah dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi
Medan
karena:
jelas
secara
nyata
bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 Tahun
AD
2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.4 Tahun 2001, karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 191 Rbg, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Yang telah berkekuatan hukum
NG
tetap, serta tuntutan Para Pembanding tidak ada menyangkut pokok perkara, melainkan hanya menuntut obyek terperkara agar ditetapkan dalam keadaan status quo, agar Para Pembanding tidak mengalami
PE
kerugian yang lebih fatal lagi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding I, II dan III selama ini; 3.
Keputusan hukum Pengadilan Negeri Balige, bertanggal 07 Desember Tahun 2015 No.22/Pdt.G/2015/PN-.Blg,
telah memberi pertimbangan
hukum yang onvoldoende gemotiveerd. 3.1
bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige, bertanggal 07 Desember 2015 No. 22/ Pdt.G/2015/PN-Blg, pada halaman 36 alinea 7 telah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut: "Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Para Pembanding adalah Para Pembanding merupakan keturunan/ahli waris dari alm. Ishak Silalahi (Op. Leman Silalahi/Br. Simarmata), yang mana semasa hidupnya Alm. Ishak Silalahi memiliki sebidang tanah darat yang menjadi objek perkara,yang diperoleh dari hula-hulanya marga
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 25
ME DA N
Simarmata yaitu Alm Op. Mangadum Simarmata (Op. Bao Penggugat-Penggugat) yang telah diuloskan/diberikan menjadi bagian borunya yang kawin dengan Alm. Ishak Silalahi bersama isterinya boru Simarmata dan tanah terperkara tersebut saat ini telah diusahai Tergugat II dengan menanami kemiri dan tanaman muda dan juga Tergugat IV, kemudian secara diam-diam Tergugat I telah menyewakan/mengontrakkan objek Perkara I kepada Barita
GI
Sinambela sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 5 Pebruari 2015;
ING
3.2. bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi objek perkara;
3.3. bahwa Bukti Para Pembanding bertanda P-4, yakni Surat BESLUIT yang
NT
diperbuat serta ditandatangani oleh Controuler Hindia Belanda di samosir, tertanggal 1 juli Tahun 1908 tentang pengangkatan AMAN NAHOELAN SILALAHI sebagai KEPALA KAMPUNG, di huta tinggi
ILA
Pangururan menunjukkan bahwa kakek Para Pembanding yang bernama AMAN NAHULAN SILALAHI dikenal dengan sebutan (alias) Kepala Kampung Raja Isak Silalahi;
AD
3.4. bahwa AMAN NAHULAN SILALAHI atau yang juga dikenal dengan Kepala Kampung Raja Isak Silalahi inilah yang dimaksudkan oleh Para Tergugat dengan Op. Leman Silalahi. Baik didalam surat jawabannya
NG
maupun didalam Gugatan Rekonvensi Para Tergugat; 3.5. bahwa antara kakek dari Para Pembanding dengan Kakek dari Para Tergugat adalah merupakan anak biologis dari Op. Manahan Simarmata,
PE
yang mana Para Pembanding adalah merupakan keturunan dari Alm. Mangadum Simarmata, sedangkan Para Tergugat adalah keturunan daripada
Alm.
Soogoon
Simarmata
(Vide
keputusan
hukum
Pengadilan Negeri Balige Hal. 12 Point 5), yang berdasarkan urutan kelahirannya dimana Kakek dari Para Pembanding lebih dahulu lahir atau abangnya kakek Para Tergugat;
3.6
bahwa apabila diperhatikan dengan seksama dari bukti lawan bertanda T-1 dan T-2, benar Aman Nahoelan Silalahi atau yang dikenal dengan gelar Kepala Kampung Raja Isak Silalahi adalah orang yang sama dengan Op. Leman Silalahi, karena cucu Aman Nahoelan Silalahi bernama Leman, AKAN TETAPI BAPA NI OMPUNG atau dalam bahasa Indonesianya BAPAK DARI KAKEKNYA AMAN NAHULAN SILALAHI (KEPALA KAMPUNG RAJA ISAK SILALAHI)
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 26
ME DA N
adalah juga bergelar Omp. LEMAN SILALAHI. Jadi bapak dari kakek AMAN NAHOELAN (ISAK SILALAHI) inilah yang ketika itu menikah dengan puteri dari Alm. Op. Mangadum Simarmata.
3.6. bahwa oleh karena Kakek dari Para Pembanding yang bernama Alm. Mangadum Simarmata dan Kakek dari Para Tergugat yang bernama Alm Soogoon Simarmata adalah merupakan anak kandung dari Alm. Op. Manahan Simarmata maka baik Alm Mangadum Simarmata dan Soogoon
Simarmata
menurut
GI
Alm.
adat
batak
akan
mewarisi/menggantikan kedudukan dari orang tuanya yang telah
ING
meninggal untuk memiliki harta (tanah dan segala macam benda lainnya) menurut pembagiannya masing-masing, sehingga dengan demikian:
“pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Balige
NT
didalam Pertimbangannya pada halaman 36 alinea terakhir yang mempertimbangkan bahwa Op. Mangadum Simarmata maupun keturunannya tidak memiliki atau sekedar turut
tanah
ILA
memiliki atas
terperkara
baik
sebahagian
maupun
seluruhnya
dst………………..”
AD
Haruslah dikesampingkan oleh majelis hakim banding pada sidang Pengadilan Tinggi Medan 3.7. bahwa tanah pemberian dari kakek Para Pembanding yang telah dikuasai
NG
serta diusahai secara turun-temurun (selama enam generasi) oleh para Pembanding inilah yang kemudian hendak digugat kembali oleh Para Tergugat, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Penasehat
PE
Para Hukum Terbanding, Para Pembanding bermaksud hendak memberikan PENCERAHAN HUKUM terhadap Para Terbanding, bahwa “Pemberian tanah oleh ayah dan ibu kepada anaknya perempuan sebagai bekal hidupnya yang disaksikan oleh pengetua adat pemberian tersebut dibenarkan dalam Hukum Adat Batak (idahan Arian)” (Vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No.753 K/Pdt/2000 tgl. 15 Agustus 2002 Jo. No. 83/ Pdt/1999/PT.Mdn tgl. 2 Juni 1999 Jo. No. 14/Pdt.G/1998/PN.Pms tgl. 3 Desember 1998
3.8
bahwa berdasarkan bukti-bukti pembanding bertanda P.I. s/d P.III. dan keterangan saksi dari 4 (empat) orang saksi tersebut di atas (vide keputusan hukum Pengadilan Negeri Balige hal. 20 s/d hal. 26), jelas membuktikan bahwa tanah terperkara adalah merupakan milik Para
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 27
ME DA N
Pembanding yang diperoleh Para Pembanding selaku ahli waris dari Alm. Omp. LEMAN SILALAHI;
3.9. bahwa akan tetapi, Pengadilan Negeri Balige dalam putusan hukumnya, bertanggal 07 Desember 2015 No.22/Pdt.G/2015/PN-Blg, tidak pernah memperhatikan bahkan tidak memberi pertimbangan hukum tentang bukti-bukti Para Pembanding bertanda P.I. s/d P.IV dan keterangan saksi dari 4 (empat) orang saksi yang bernama Martua Simarmata,
GI
Budiman Gurning, Resti Gurning, dan saksi Efendi Nadeak; 3.10 bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai bukti-
ING
bukti Para Pembanding bertanda P.I. s/d P.IV. dan keterangan saksi dari 4 (empat) orang saksi yang bernama Martua Simarmata, Budiman Gurning, Resti Gurning, dan saksi Efendi Nadeak, berarti keputusan hukum Pengadilan Negeri Balige tersebut di atas, - s.o.r. - jelas
NT
bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, yaitu: a. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 pasal 23 (1);
ILA
b. Pasal 189 (2) jo pasal 195 (1) dan (2) Rbg, pasal 178 (2) jo pasal 184 (1) dan (2) HIR; c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., bertanggal 25 Tahun 1974 butir 1 s/d 5 dan
AD
Nopember 1974 No.03
Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., bertanggal 6 Juli 1981 No.3 Tahun 1981;
NG
ad.a. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 pasal 23 (1); Bahwa menurut ketentuan-ketentuan hukum acara tersebut di
PE
atas, secara tegas telah dinyatakan bahwa setiap putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan sumber hukum yang tidak tertulis untuk mengadili; Bahwa hal tersebut di atas,
Pengadilan
Negeri
Balige,
No.22/Pdt.G/2015/PN-Blg, pada
seperti terbukti pada putusan
bertanggal
07
Desember
2015
halaman 37 alinea terakhir, telah
menyatakan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima, tanpa disertai dengan sumber hukum menjadi alasan putusan tersebut; ad.b. Pasal 189 (2) jo pasal 195 (1) dan (2) Rbg, pasal 178 (2) jo pasal 184 (1) dan (2) HIR; Bahwa menurut pasal-pasal tersebut di atas, keputusan hukum wajib mengadili tiap bagian tuntutan secara jelas dan mempunyai Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 28
hukum,
berdasarkan
ME DA N
alasan-alasan
Undang-undang
yang
harus
disebutkan dan dipertimbangkan dengan seksama; Bahwa hal tersebut di atas, Pengadilan
Negeri
Balige,
seperti terbukti pada putusan
bertanggal
07
Desember
2015
No.22/Pdt.G/2015/PN-Blg, pada halaman 37 alinea 5 menyatakan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti Para tanpa
menyebutkan
berdasarkan Undang-undang
dan
seksama;
alasan-alasan
tidak
GI
Pembanding,
hukum
dipertimbangkan
yang dengan
ING
ad.c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., bertanggal 25 Nopember 1974 No.03 Tahun 1974 butir 1 s/d 5 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., bertanggal 6 Juli 1981 No.3 Tahun 1981; Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di
NT
atas, keputusan-keputusan yang diambil judex facti harus memberikan alasan-alasan (motiveringsplicht) yang harus dipenuhi untuk mencegah batalnya putusan Pengadilan, apabila tidak memuat alasan-alasan
ILA
ataupun pertimbangan;
Bahwa hal tersebut di atas, terbukti pada putusan Pengadilan Negeri Balige, bertanggal 07 Desember 2015 No.22/Pdt.G/2015/PN-Blg,
AD
pada halaman 37 alinea 5 yang tidak ada memberikan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding; 3.11 bahwa dengan demikian, jelas terbukti Pengadilan Negeri Balige tersebut,
NG
telah memberikan pertimbangan hukum yang onvoldoende gemotiveerd dalam perkara a quo; 3.12 bahwa dalam praktek diperadilan, keputusan hukum Pengadilan Negeri
PE
Balige tersebut di atas, tidak beralasan hukum untuk dipertahankan dan berdasarkan
Yurisprudensi hukum Mahkamah Agung R.I., harus
dibatalkan;
3.13 bahwa untuk mendukung argumentasi pembanding tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah Para Pembanding mengemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yakni: a. Keputusan hukum Mahkamah Agung R.I., bertanggal 26 September 1985 No.1604K/Sip/1984, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi yang ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 29
ME DA N
(onvoldoende gemotiveerd) maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut";
b. Keputusan hukum Mahkamah Agung R.I., bertanggal 22 Juli 1970 No.636 K/Sip/1969, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan
Tinggi yang
kurang
(onvoldoende
gemotiveerd)"; bahwa
keputusan
hukum Pengadilan
ING
4.
dipertimbangkan
GI
cukup
Negeri
Balige
yang
sedang
dimohonkan banding ini telah salah menerapkan hukum acara; 4.1 bahwa para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum
NT
Putusan Pengadilan Negeri Balige pada halaman 37 alinea 8 s/d 11 mengingat adalah menjadi wewenang dari Para Pembanding untuk menentukan kepada siapa hendak dijalankannya tuntutannya sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 142 RBg, Jo Pasal 118 HIR;
ILA
4.2 bahwa lebih lanjut Barita Sinambela yang telah memperoleh BEZIT atas tanah terperkara berdasarkan surat perjanjian sewa tanah tanggal 5 Pebruari 2015, semenjak ditegur serta dilarang oleh pera Pembanding
AD
supaya tidak mengusahai tanah perkara yang disebabkan tanah tersebut bukan milik dari pada Para Tergugat , melainkan adalah milik dari Para Pembanding pada kenyataannya sampai dengan gugatan ini
NG
Para Pembanding daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Barita Sinambela telah tidak ada lagi menjalankan aktifitasnya diatas tanah perkara;
PE
4.3 bahwa, demikian pula ketika judex facti bersidang diatas tanah terperkara (sidang lapangan) telah diperoleh fakta hukum yakni: diatas tanah perkara tidak ada orang lain yang memiliki BEZIT dalam bentuk mengerjakan ataupun berusaha, selain dari pada Para Tergugat; 4.4 bahwa oleh karena hanya Para Tergugat yang nyata-nyata masih berusaha ataupun bercocok tanam diatas tanah perkara maka Para Pembanding cukup mengajukan tuntutannya hanya kepada mereka yang nyata-nyata menguasai tanah perkara. 4.5 untuk mendukung argumentasi tersebut diatas dengan kerendahan hati Para
Pembanding
menyitir
putusan
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia No. 1072 K/Sip/1982 tgl 1 Agustus 1983 Jo. Putusan PT Manado No 72/PT/1981 Tgl 14 Oktober 1981 Jo. Putusan PN Limboto No. 79/PN/1979 Tgl 30 Desember 1980. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 30
ME DA N
“gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan hormat, dengan ini Para Penggugat/Para Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII dengan segala kerendahan hati mohon Kehadapan Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tinggi Medan, yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk membatalkan
No.22/Pdt.G/2015/PN-Blg
dan
GI
keputusan hukum Pengadilan Negeri Balige, bertanggal 07 Desember 2015 selanjutnya
mengadili
sendiri
dengan
ING
mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut serta menghukum Tergugat-Tergugat/Para Terbanding
untuk
membayar
ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
NT
Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan para pembanding di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat para pembanding terhadap kewibawaan
ILA
Pengadilan, para pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, agar berkenan kiranya memberikan alasanalasan hukum (motiveringsplicht) yang dijadikan dasar pertimbangan hukum
AD
serta memberi putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan:
NG
▪ Pasal 52 Undang-undang R.I. No.14 Tahun 1985 jo Undang-undang R.I. No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada
PE
“alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat “memakai alasan-alasan hukum lain”;
▪ Pasal 25 ayat 1 Undang-undang R.I. No.4 Tahun 2004, yang berbunyi: “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar “putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan “perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak “tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadilinya”; ▪ Pasal 189 ayat 1 Rbg., yang berbunyi: “Pada waktu mengadakan permusyawarahan-permusyawarahannya “hakim karena jabatannya harus mencukupkan dasar hukum yang “oleh pihak-pihak ada dimajukan”; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 31
ME DA N
▪ Pasal 195 ayat 2 Rbg., yang berbunyi:
“Keputusan-keputusan hakim yang diputus berdasarkan ketentuan“ketentuan undang-undang yang tertentu harus ikut menyebut “ketentuan-ketentuan itu”;
▪ Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:
GI
“Bersama ini Mahkamah Agung R.I. meminta perhatian Saudara “mengenai “hal-hal sebagai berikut:
“2.
ING
“1. adalah ..... dst.;
Seperti diketahui pasal 23 ayat 1 (sekarang pasal 25 ayat 1) “Undang-Undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No.4 “Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
NT
“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat dasar“dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal “tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau “sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
ILA
“mengadili, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-“pertimbangan yang dijadikan alasanalasan bagi putusan “Pengadilan Negeri/Pengadilan
“3.
AD
Tinggi tersebut”;
Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bah“kan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat
NG
“dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal “demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam
PE
“acara (“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya
“4.
“putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di “tingkat kasasi”; Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-“undang,
yang
menghendaki
atau
mewajibkan
Pengadilan “untuk memberikan alasan (“motiveringsplicht”), dipenuhi
oleh
“Saudara-saudara
untuk
mencegah
kemungkinan batalnya “putusan Pengadilan apabila tidak memuat
alasan-alasan
“ataupun
pertimbangan-
pertimbangan”; “5.
Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini “disampaikan kepada para Hakim dan Panitera (Panitera-
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 32
ME DA N
“panitera Pengganti) dalam lingkungan Pengadilan yang “Saudara pimpin”;
▪ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I., April 1994, pada halaman 107 butir 10 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut:
“Ketua Majelis akan mempersilahkan Hakim Anggota II untuk “mengemukakan
GI
pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan “terakhir Ketua Majelis akan menyampaikan pendapatnya. Semua “pendapat harus dikemukakan dengan
ING
jelas, dengan menunjuk “Yurisprudensi tetap atau doktrin yang mantap”; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semuIa Para Tergugat teIah mengajukan kontra memori banding tertanggaI 15 Februari 2016
NT
terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semuIa Para Penggugat, yang pada pokoknya teIah mengemukakan keberatan sebagai berikut :
ILA
Bahwa dengan ini kami memajukan perlawan atas keberatan-keberatan para pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, sebagai berikut: 1. Bahwa
Para
Terbanding
(dh.
Para
Terggugat)
dapat
memahami
pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige atas perkara
AD
a quo, karena menurut pendapat Para Terbanding bahwa Putusan Hakim Pertama (Judex Factie)
“sudah tepat” atau setidak-tidaknya”tidak salah
NG
mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang didapat baik atas dalildalil/argumentasi hukum dalam struktur jawab menjawab maupun fakta-fakta yang diperoleh selama berlangsungnya persidangan”; 2. Bahwa ketiadaan “dismissal process” dalam persidangan perkara perdata
PE
sebagaimana berlaku dalam proses persidangan di PTUN atau Mahkamah Konstitusi, telah membawa konsekwensi hukum bahwa jika terdapat kelalaian aspek “formalitas” surat gugatan maka tidak dapat diperbaiki diawal persidangan, kondisi inilah yang dialami Para Pembanding dalam perkara a quo, yakni antara petitum dengan posita tidak sinkron, yakni para penggugat memohon dalam putusan hal yang tidak didalilkan pada posita, yaitu petitum poin ke “5” memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Februari 2015 yang diperbuat dengan melawan hak dan melawan hukum, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum, yaitu surat perjanjian antara Djamottang Simarmata (salah satu Terbanding dh. Tergugat I) dengan Barita Sinambela, sementara Barita
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 33
ME DA N
Sinambela tidak ikut ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo (Plurium Litis Consortium);
Dengan demikian secara formal hukum acara perdata, maka gugatan para pembanding dalam perkara a quo adalah kurang pihak, sebab putusan perkara a quo tidak serta merta mengikat pihak ketiga, yakni Barita Sinambela, “Oleh karena suatu Putusan Hakim dalam perkara perdata pada umumnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara, tidak
GI
bagi orang ketiga” (Lihat buku “Hukum Acara Perdata Di Indonesia” karangan Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., Penerbit Sumur Bandung, Tahun demikian pula dalam buku “ Hukum Acara Perdata
ING
1975, Halaman: 26)
Indonesia” Edisi Revisi, karangan Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., PenerbitCahaya Atma Pusaka, Tahun 2013, Hal 227, demikian pula diatur
NT
dalam Pasal 1917 KUHPerdata;”
Justru sudah merupakan pengetahuan umum, bahwa apabila surat gugatan terdapat kurang pihak (terutama tergugat/ Plurium Litis Consortium) maka dengan sendirinya sudah cukup alasan bagi Hakim menyatakan gugatan
ILA
para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)”; 3. Bahwa Para Terbanding secara keras membantah
dalil-dalil Para
AD
Pembanding yang mendalilkan, judex factie dalam putusanya (setidaknya menurut para pembanding): a. tidak mencerminkan rasa Keadilan bagi pencari keadilan;
NG
b. telah memberi pertimbangan hukum yang onvoeldoede gemotivered; tidak pernah memperhatikan bahkan tidak memberi pertimbangan hukum tentang bukti-bukti para pembanding, yaitu bukti surat dan
PE
saksi
c. jelas bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia;
adalah dalil para pembanding yang sesungguhnya dalil-dalil standar-standar saja bagi tiap pembanding dalam perkara perdata, namun kali ini para pembanding terbilang agak sarkastik menyampaikannya, pun demikian akan ditanggapi Para Terbanding demikian: bahwa secara ilmu pengetahuan tentulah tiap Putusan Pengadilan atas perkara yang dimajukan kepadanya dimaknai suatu keputusan yang amat sulit tetapi harus dibuat, itu sebabnya dalam kehidupan
bernegara
segala
campur
tangan
dalam urusan
Pengadilan oleh pihak lain dalam kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Pasal 3 Ayat (2)
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 34
ME DA N
dan lagi pula kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Para pembanding mungkin lupa bahwa dari persfektif normatif, asas, dan praktek maka dimensi dasar hukum sistem peradilan perdata di Indonesia sangat kuat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meski secara tekhnis beracara tetap (sebagian) “mempedomani” RBg/HIR, dalam mana tugas pokok dan
GI
wewenang badan peradilan kita dibidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara pihak
ING
berperkara, sehingga tujuan beracara secara perdata ke Pengadilan pada intinya adalah merupakan rangkaian “upaya penerapan hukum” tentulah bagi semua pihak berdasarkan: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan (Validitas Yuridis, Validitas Filosofis dan Validitas Sosiologis), Lihat dan bandingkan
NT
Varia Peradilan No. 326 Januari 2013, Hal. 32-33); 4. Dunia dan kehidupan ini tidaklah tempat hanya untuk mengambil apa yang enak-enak saja bagi diri kita sendiri, Para Terbanding (dh. Para Penggugat)
ILA
dalam kontra memori banding a quo teguh berpegang bahwa prinsip, cara dan tekhnis menyampaikan ketidak setujuan, bantahan, kritikan bahkan perlawanan haruslah dalam kepantasan, kehormatan dan kesantunan, itulah
AD
sebabnya Para Terbanding (dh. Para Pengugat) dengan ini sangat keras membantah “argumentasi subyektif” dan terbilang sarkastis dari
para
pembanding (dh para penggugat) terutama dalilnya yang mengatakan
NG
Majelis Hakim (judex factie) “jelas bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia”,
argumentasi
seperti itu jelas memenuhi kualifikasi menyerang sistem peradilan kita,
PE
sangat tidak pantas dilakukannya lalu berlindung pada lembaga hukum acara: memori bandingnya; Memori banding adalah lembaga hukum beracara, materinya adalah produk hukum yang merupakan sarana memuat adu debat dan pertentanganpertentangan bukti-bukti, dalil-dalil, argumentasi serta dasar hukum dan lainnya secara obyektif dan legal; Yang dapat dimuat dalam memori banding adalah melulu atas “dalil-dalil bantahan/keberatannya” atas “dalil-dalil, bukti-bukti, pertimbangan hukum judex factie dan putusan judex factie” yang secara obyektif dan legal, sehingga tidak pantas dan tidak ada tempat dalam memori banding maupun produk hukum lainnya argumentasi-argumentasi yang bersifat subyektif dan menyerang sistem peradilan; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 35
ME DA N
Proses dan tahapan seluruh hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan menangani perkara a quo telah berjalan, mulai para pembanding (para penggugat) mendaftarkan surat gugatannya, tahapan mediasi, tahapan jawab menjawab, tahapan penyampaian alat bukti surat dari para pihak, penyampaian bukti saksi yang didengar dari kedua pihak, persidangan setempat (kelokasi obyek perkara) hingga pada putusan telah dijalankan sesuai dengan hukum acara perdata RI, lalu bagian yang manakah yang “jelas bertentangan dengan
GI
dimaksud dalam dalil para pembanding
Undang-undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia”;
ING
Para Terbanding amat yakin Yang Mulia Majelis Hakim lebih tinggi yang menyidangkan perkara a quo memahami dan setuju dengan dalil Para Terbanding ini, lalu menghentikan cara-cara “tidak pantas” para pembanding tersebut dengan mengesampingkan dan menolak seluruh dalil-dalil para
NT
pembanding karena didasarkan pada argumentasi subyektif oleh sebab itu dalil para pembanding dalam memori bandingnya tersebut sepatutnyalah dikesampingkan danatau ditolak
ILA
5. Perkara a quo bermula dari bahwa tanah perkara yaitu dua bidang tanah, yang pertama luas ± 2.500 M² dan bidang tanah yang kedua luas + 5.000 M² yang
terletak/
merupakan bagian Huta/Lumban
Simarmata,
Desa
AD
Hutatinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara
: Jalan Desa ke Sosor Simullop;
Sebelah Timur
: Tanah Para Terbanding (dh. Para Tergugat);
NG
Sebelah Selatan : Jalan Raya Pangururan – Ronggur Ni Huta ; : Jalan Desa ke Sosor Simullop
Sebelah Utara
: Tanah Golat Simbolon yang diusahai oleh Gurning;
Sebelah Timur
: Jalan Desa ke Sosor Simullop;
PE
Sebelah Barat
Sebelah Selatan : Jalan Raya Pangururan – Ronggur Ni Huta; Sebelah Barat
: Jalan Ronggur Nihuta / Tanah Para Terbanding;
diklaim sepihak oleh para pembanding (dh. para penggugat) sebagai miliknya sendiri, yang dalam persidangan baik melalui gugatan, replik maupun alat bukti surat para pembanding (dh. para penggugat) berupaya menguatkan dalil dan klaim bodongnya tersebut namun dalam keterangan saksi-saksi tidak satupun ada keterangan saksi yang secara langsung menguatkan dalil dan klaim pembanding (dh tergugat) tersebut kecuali hanya mendengar dari orang lain (testimonium de auditiu), justru keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak semakin menguatkan dalil dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 36
ME DA N
argumentasi hukum Para Terbanding, bahwa Ishak Silalahi yang disebut sebagai Oppu Leman oleh para pembanding adalah benar beristerikan BORU SIMBOLON dari Batu Gordang Pintu Sona, bukan beristerikan Boru Simarmata;
6. Bahwa demikian maka dengan sendirinya secara hukum adat Batak Toba, Ishak Silalahi (yang beristeri Boru Simbolon) tidak berhak memperoleh Tano pauseang/ Tano Na niuloshon atau dalam bentuk apapun pemberian tanah
GI
dari marga Simarmata, karena Ishak Silalahi bukan sebagai boru langsung dari pihak Simarmata;
Mengenai
dalil-dalil
para
ING
7. Prinsip hukum: “Memberi Karena Memiliki”
pembanding
yang
mengaku
bahwa
para
pembanding memperoleh tanah terperkara karena diberikan sebagai
NT
tano/tanah yang diuloshon oleh pihak hula-hulanya Oppu Mangadum Simarmata;
Bahwa fakta-fakta maupun bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan teranglah bahwa dalil para pembanding telah terbantahkan, yakni:
ILA
a. Ishak Silalahi adalah beristerikan boru Simbolon, bukan Boru Simarmata sehingga mustahil memperoleh tanah dalam bentuk pemberian tanah kepada pihak Boru menurut hukum adat Batak Toba;
AD
b. Oppu Mangadum Simarmata ternyata tidak ada memiliki atau turut memiliki baik sebagian maupun seluruhnya tanah yang merupakan wilayah Huta/Lumban Simarmata dalam mana tanah terperkara bagian wilayah Huta/Lumban Simarmata, karena seluruh tanah diwilayah
NG
dari
Huta/Lumban
Simarmata
dalam
mana
tanah
perkara
termasuk
didalamnya adalah tanah warisan dari Oppu Soogaon Simarmata, karena
PE
Oppu Mangadum Simarmata mewarisi tanah sebelah Timur/sebelah atas dari Huta/Lumban Simarmata, demikian pula Oppu Soogaon Simarmata tidak ikut memiliki tanah bagian warisan Oppu Mangadum Simarmata;
c. Dengan demikian karena Oppu Mangadum Simarmata bukanlah sebagai pemilik baik sebagian maupun seluruh tanah diwilayah Huta/Lumban Simarmata dalam mana tanah perkara termasuk didalamnya, maka secara hukum Oppu Mangadum Simarmata (berikut seluruh keturunan dari Oppu Mangadum Simarmata) tidak berhak memberikan atau dengan cara bagaimanapun menghibahkan tanah secara hokum adat Batak Toba kepada pihak Oppung (kakek garis lurus keatas) para pembanding, karena Oppu Mangadum Simarmata maupun seluruh keturunannya bukanlah pemilik tanah terperkara, sehingga prinsip hukum diatas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 37
ME DA N
berlaku, yaitu memberi karena memiliki, sehingga secara hukum tidak bisa memberikan kalau tidak memiliki;
8. Kakek para pembanding adalah suami pengganti dari Boru Simarmata. Bahwa dengan merujuk pada alat bukti surat T-2 tentang Tarombo saksi Pargaulan Silalahi berikut dengan keterangannya sebagai saksi dalam perkara a quo, diperoleh fakta bahwa yang terlebih dahulu kawin dengan
GI
Boru Simarmata adalah A. Bottor Silalahi kakek Pargaulan Silalahi (mereka tinggal dan menempati rumah dikampungnya/Hutanya sendiri yaitu Huta
ING
Silalahi milik A. Bottor Silalahi yang “hanya” diwarisi Pargaulan Silalahi dan saudaranya hingga sekarang) tetapi pada waktu A. Tulmok Silalahi anak hasil perkawinan itu masih kecil ternyata A. Bottor Silalahi sang bapak meninggal dunia dan dalam waktu tidak lama menjanda kawinlah lagi Boru
NT
Simarmata tersebut dengan A. Mangaulan Silalahi laki-laki dari luar keluarga suami pertama atau laki-laki lain yang kebetulan bermarga Silalahi, itulah kakek dari para pembanding (dh para penggugat dalam perkara a quo); Dalam keadaan bahwa Boru Simarmata telah kawin secara resmi dua kali,
ILA
yakni yang pertama dengan kakek saksi Pargaulan Silalahi dan yang kedua dengan kakek dari para pembanding, maka menurut hukum adat Batak Toba pihak Hula-hulanya marga Simarmata haruslah berlaku adil terhadap kedua
AD
keturunan borunya tersebut ;
Bahkan dalam hukum adat Batak Toba justru yang paling berhak memperoleh “hak pemberian sebagai boru dari marga Simarmata”
NG
sesungguhnya adalah pihak keturunan dari A. Bottor Silalahi, atau jika tidak demikian maka kedua pihak keturunan itu harus mendapat hak pemberian yang sama (setidaknya sama-sama memperoleh), nyatanya sebagaimana diterangkan
PE
telah
oleh
Pargaulan
Silalahi
dipersidangan
a
quo
sesungguhnya pihak hula-hula mereka marga Simarmata TIDAK PERNAH MEMBERIKAN TANAH dalam bentuk apapun kepada baik keturunan A. Bottor Silalahi (sebagai suami pertama boru Simarmata) maupun kepada keturunan dari A. Mangaulan Silalahi (suami kedua boru Simarmata); Keturunan dari A. Bottor Silalahi sebagaimana diterangkan oleh
saksi
Pargaulan Silalahi tidak pernah merasa ikut menerima sehingga tidak pernah merasa ikut memiliki sebagian dari tanah terperkara, sebaliknya justru menerangkan bahwa tanah terperkara adalah sungguh-sungguh sah warisan milik Para Terbanding; Kesimpulan Para Terbanding (dh Para Tergugat)
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 38
Jikalau
judex
factie
dalam
ME DA N
putusanya
pembanding):
(setidaknya
menurut
para
a. tidak mencerminkan rasa Keadilan bagi pencari keadilan;
b. telah memberi pertimbangan hukum yang onvoeldoede gemotivered; c. tidak pernah memperhatikan bahkan tidak memberi pertimbangan hukum tentang bukti-bukti para pembanding, yaitu bukti surat dan saksi; d. jelas bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum Acara Perdata
GI
yang berlaku di Indonesia;
lalu bagaimanakah hingga judex factie “mampu” pada pertimbangan: “bahwa
ING
berdasarkan hal tersebut diatas, sudah menjadi fakta hukum diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat ternyata pihak Penyewa tidak ditarik menjadi Pihak dalam perkara a quo, sedangkan Para Penggugat meminta perjanjian sewa menyewa tidak memiliki kekuatan hukum;”
NT
Jikalau petitum demikian dikabulkan oleh judex factie, justru yang terjadi adalah pelanggaran hukum, sebab putusan akan serta merta mengikat pada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yakni
ILA
Barita Sinambela, padahal menurut peraturan perundang-undangan putusan perkara hanya mengikat para pihak; Dengan pertimbangan yang tergolong sedemikian cermat dan teliti dari judex
AD
factie, maka segala hal yang menjadi keberatan para pembanding dalam memori bandingnya itu tidak dapat lagi dipertahankan, harus ditolak danatau dikesampingkan;
Secara hukum adat Batak Toba, karena Ishak Silalahi beristerikan Boru
NG
Simbolon bukan beristerikan Boru Simarmata, maka secara serta merta bukanlah sebagai boru langsung dari Marga Simarmata dan bukan sebagai
PE
“subyek” dalam proses pemberian tanah dari pihak hula-hula kepada Boru baik berupa ulos so buruk atau tano na diuloshon, atau dalam bentuk lain serupa itu, sehingga sesungguhnya para pembanding (dh para penggugat) tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo;
Oppu Mangadum bukanlah sebagai pemilik atau turut pemilik baik sebagian maupun seluruh tanah diwilayah Huta/Lumban Simarmata dalam mana tanah
perkara
terdapat
didalamnya,
sehingga
Oppu
Mangadum
(sebagaimana dalil para pembanding) tidak berhak memberikan tanah yang bukan miliknya kepada
pihak para pembanding, sebab hanya pemiliklah
yang berhak memberikan atau mengalihkan hak miliknya;
Keturunan Boru Simarmata dari A. Bottor Silalahi tidak pernah mendengar atau merasa ikut memiliki tanah terperkara, justru sesungguhnya tanah
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 39
ME DA N
terperkara adalah sah tanah warisan milik Para Terbanding;
PERMOHONAN PARA TERBANDING (DH PARA PENGGUGAT
Bahwa dalil-dalil berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan argumentasi hukum yang cukup dan pantas diatas, maka dengan ini Para Terbanding (dh Para Tergugat)
menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan Perkara a quo, untuk
GI
berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:
1. Menolak permohonan banding para pembanding (dh para tergugat) untuk
ING
seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.22/Pdt.G/2015/PN.BLG; 3. Membebankan kepada para pembanding (dh. para tergugat) seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;
NT
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan hukum,
ILA
kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari
AD
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan
NG
oleh MajeIis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan MajeIis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori
PE
banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan
Negeri
BaIige
tanggal
7
Desember
2015
Nomor:
22/Pdt.G/2015/PN.BIg ; Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri BaIige tanggal 7 Desember 2015 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.BIg, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 40
ME DA N
Terbanding semula Para Tergugat, MajeIis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka MajeIis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri
GI
dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
ING
diatas maka Putusan Pengadilan Negeri BaIige tanggal 7 Desember 2015 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.BIg, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;
NT
Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar
ILA
biaya perkara dikedua tingkat peradilan ; Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang dan
-
AD
yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI
Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding
-
NG
semula Para Penggugat tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri BaIige tanggal 7 Desember 2015 Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN.BIg, yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar
PE
-
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 oleh kami DHARMA E. DAMANIK, SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH., MH dan H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan WakiI Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Maret 2016 Nomor: 114/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 41
ME DA N
16 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta HERRI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya. HAKIM KETUA MAJELIS,
GI
HAKIM ANGGOTA,
DHARMA E. DAMANIK, SH., MH
ING
JANNES ARITONANG, SH., MH
NT
H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum
HERRI, SH
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )
PE
NG
AD
Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
ILA
PANITERA PENGGANTI,
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 42
