ME DA N
PUTUSAN
Nomor : 70/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
GI
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
IRAWAN TRISNO,
ING
sebagai berikut dalam perkara antara :
Lakilaki, umur 61
tahun , Wiraswasta, Alamat
Jl.Krakatau No. 383, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini
NT
memberikan kuasa kepada: 1. HILMAR ROBINSON SILALAHI,SH, 2. JOHANSEN SIMANIHURUK,SH.MH,3. GUNTUR PERANGIN ANGIN,SH, 4. JENNI SIBORO,SH, JEKSON
ILA
5.
Advokat/Penasihat BANTUAN
HUTASOIT,SH Hukum pada
HUKUM
masing-masing Kantor
PUTRA
”LEMBAGA
BHAYANGKARA
NG AD
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI SUMATERA UTARA beralamat di Jl. Letda Sujono No.18 Medan bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Desember
Surat
Kuasa
2013,
Khusus
selanjutnya
tertanggal
disebut
20
sebagai
Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat
PE
Rekonvensi; Lawan
1. NGATINI, Perempuan, Wiraswasta, Alamat Jl. Rotan (Belakang) No. 25-A, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini untuk diri sendiri dan sebagai isteri sekaligus Ahli waris dari suaminya Alm.JASUDI yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 23 Januari 1996, dalam hal ini memberi
kuasa
ILHAMSYAH,SH,
kepada 3.
:
1.JUMONO,SH,
FIRMANSYAH,SH
2.
Advokat/
Pengacara dan Legal Consultant, berkantor di Jl.Puri Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2014 dan 2 Juni 2014 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
ME DA N
-2-
2. Kepala Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Medan, selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sumatera Utara, Alamat Jl. Pangeran Diponegoro No. 30-A Medan selanjutnya
GI
disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; 3. BAMBANG SETIAWAN, Pengganti Sementara dari RENY HELENA
ING
HUTAGALUNG,SH, NOTARIS, dahulu beralamat di Jl. A.yani No.48 –A ,Kesawan Medan, sekarang tidak diketahui
lagi
alamatnya
dalam
Wilayah
Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I
4. Kepala
NT
semula Turut Tergugat I;
Kantor Pertanahan Kota Medan, Alamat Jl. Abdul Harris Nasution
No.7,
Pangkalan
Masyhur,
Kota
Medan,
ILA
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
NG AD
5. BANK SUMUT (Unit Usaha Syariah) Cabang Medan, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
PE
dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24
Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Desember 2013 dalam Register Nomor 719/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutang sebesar Rp.1.177.198.167.76,-(satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilanpuluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam); 2. Bahwa hutang Penggugat tersebut muncul berdasarkan Akte Perjanjian Meminjam Uang antara Penggugat dengan PT. Sejahtera Bank Umum (SBU) Cabang Medan Dalam Likwidasi, dan oleh karenanya berdasarkan Surat Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain, bahwa pengurusan piutang
ME DA N
-3-
negara/hutang atas nama Penggugat telah diserahkan kepada PUPN Cabang Medan Sumatera Utara/KPKNL Medan, -satu dan lain sesuai dengan Salinan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Utara No.: PJPN.02/PUPNC.02.01/2008 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama TIO KIM BOI Alias TIO KIM MOI Alias
GI
IRAWAN TRISNO (Penggugat), tanggal 18 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Tergugat-II;
ING
3. Bahwa yang menjadi jaminan/agunan hutang Penggugat adalah sebidang tanah seluas + 1.911 M2, yang terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Darat-I, setempat dikenal dengan Jalan Bilal Ujung,
sesuai
dengan
Akte
Pelepasan
Dengan
Ganti
Rugi
NT
No.82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 tertulis a/n. DJASUDI (suami Tergugat-I), yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur; 4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Surat Kuasa No. 456, tanggal 31
ILA
Desember 1990, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I, DJASUDI telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Penggugat untuk menjual, memindah-tangankan/menyerahkan dan/atau menjaminkan kepada siapa
NG AD
saja yang dianggap baik atas tanah tersebut diatas, dan selanjutnya Tergugat-I selaku isteri dari DJASUDI telah pula memberikan Persetujuan (tertulis) atas tindakan suaminya untuk menjual atau menyerahkan sebagai jaminan/agunan terhadap tanah tersebut diatas, -satu dan lain sesuai dengan “Surat Persetujuan” tanggal 09 Nopember 1991; 5. Bahwa oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Penggugat untuk
PE
menyerahkan sebidang tanah tersebut sebagai agunan/jaminan hutang, yang berlandaskan akta Surat Kuasa No. 456, tanggal 31 Desember 1990 dan Surat Persetujuan, tanggal 09 Nopember 1991 adalah tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum; 6. Bahwa pada bulan Agustus 2011, Penggugat ada menerima tembusan surat dari Tergugat-II sesuai suratnya No. S-1905/WKN.02/KNL.01/2011, tanggal 19 Agustus 2011 yang intinya Tergugat-II telah memanggil dan mengingatkan Tergugat-I karena secara diam-diam dan melawan hukum, ternyata Tergugat-I telah mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1504 a/n. NGATINI (Tergugat-I) dkk, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-II diatas tanah yang sama, padahal Tergugat-I mengetahui jika surat tanah (Akte Pelepasan Dengan Ganti Rugi No. 82/1986/MTMR, tgl. 25 Maret 1986 a/n. DJASUDI) masih berada tersimpan di kantor TergugatII sebagai agunan/ jaminan hutang;
ME DA N
-4-
7. Bahwa tindakan Tergugat-I yang mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1504 a/n. NGATINI dkk diatas tanah yang sama sedangkan diketahuinya surat tanah Akte Pelepasan Dengan Ganti Rugi No. 82/1986/MTMR, tgl. 25 Maret 1986 a/n. DJASUDI) masih berada tersimpan di kantor Tergugat-II sebagai agunan/ jaminan hutang Penggugat adalah
8. Bahwa
anehnya
walaupun
GI
tindakan yang bersifat melawan hukum;
Tergugat-II
sudah
menyurati
dan
ING
memperingatkan akan melaporkan Tergugat-I kepada pihak yang berwajib atas indikasi telah melakukan praktik-praktik pemalsuan dan kebohongan yang merupakan kejahatan penggelapan dan penipuan sesuai dengan pasal 372 dan 378 KUH Pidana sehingga diterbitkannya Sertipikat Hak
NT
Milik No. 1504 a/n. NGATINI dkk, akan tetapi hingga saat ini peringatan Tergugat-II untuk melaporkan Tergugat-I kepada pihak yang berwajib (ic. Kepolisian) hanyalah sekedar ancaman diatas kertas saja, sebab hingga
ILA
saat ini Tergugat-II tidak pernah merealisasikannya; 9. Bahkan Penggugat menduga antara Tergugat-I dan Tergugat-II telah bersekongkol (bermufakat jahat) dalam penerbitan Sertipikat
Hak Milik
NG AD
No.1504 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-II diatas tanah yang sama, sedangkan Tergugat-I dan Tergugat-II sama-sama mengetahui bahwa tanah tersebut masih status agunan/jaminan hutang Penggugat, sebab buktinya Tergugat-II tidak jadi melaporkan Tergugat-I kepada pihak yang berwajib dan telah membiarkan begitu saja tindakan Tergugat-I tersebut, bahkan yang lebih ironisnya ternyata
pada tanggal 28 Oktober 2013
PE
Tergugat-II telah menerima pembayaran dari Tergugat-I uang senilai Rp.1.177.198.168,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sebagai pelunasan hutang, pembayaran mana dilakukan di kantor Turut TergugatIII; 10. Bahwa tindakan Tergugat-II yang menerima pembayaran/pelunasan hutang Penggugat dari Tergugat-I senilai Rp.1.177.198.168,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang pembayarannya dilakukan pada kantor Turut Tergugat-III adalah tindakan/perbuatan yang tidak sah, karena telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 49/Prp/1960 Tentang PUPN dan peraturan-peraturan terkait lainnya; 11. Bahwa setelah melihat fakta-fakta pada point 7, 8, 9 dan 10 tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat-I yang mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1504 a/n. NGATINI (Tergugat-I) pada kantor Turut Tergugat-II
ME DA N
-5-
diatas tanah yang sama, sedangkan diketahuinya bahwa diatas tanah tersebut telah ada surat Akte Pelepasan Dengan Ganti Rugi No. 82/1986/MTMR, tgl. 25 Maret 1986 a/n. DJASUDI yang dijadikan sebagai jaminan/agunan hutang Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum; 12. Bahwa perbuatan Tergugat-II yang membiarkan dan tidak melaporkan
GI
Tergugat-I kepada pihak yang berwajib yang telah mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1504 diatas tanah yang sama, sedangkan
ING
diketahuinya telah ada surat Akte Pelepasan Dengan Ganti Rugi No. 82/1986/MTMR, tgl. 25 Maret 1986 a/n. DJASUDI adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum; demikian
pula
pembayaran/pelunasan
perbuatan
hutang
Tergugat-II
Penggugat
NT
13. Bahwa
dari
yang
menerima
Tergugat-I
senilai
Rp.1.177.198.168,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh
delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah),
ILA
sedangkan diketahuinya Tergugat-I bukan orang yang berhutang dan penerimaan uang tersebut bukanlah merupakan penjualan/pelelangan dimuka umum adalah perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan
NG AD
ketentuan hukum;
14. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, nyatalah
kepentingan
Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, sebab setelah kejadian pembayaran hutang yang telah diuraikan diatas, maka hilanglah kesempatan Penggugat untuk menebus kembali tanah tersebut akibat permufakatan jahat Tergugat-I dan Tergugat-II, dan yang lebih ironisnya telah
mengetahui
akan
terjadinya
kesemrawutan
dan
PE
Tergugat-II
pelanggaran hukum dimaksud, akan tetapi Tergugat-II tetap memaksakan diri untuk menerima pembayaran hutang Penggugat dari Tergugat-I dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum; 15. Bahwa sesungguhnya
walaupun tanah tersebut telah menjadi piutang
Negara, akan tetapi sampai saat ini Penggugat masih menguasai tanah tersebut karena secara hukum Tergugat-II telah menitipkan tanah (barang jaminan dan atau harta kekayaan Negara) tersebut kepada Penggugat, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan, No.: BAP-196/PUPNC.02.01/2011, tgl. 27 September 2011 dan hingga kinipun sesungguhnya Penggugat masih
terus aktif
melakukan
komunikasi/negosiasi
terhadap pihak
Tergugat-II dalam rangka pelunasan hutang Penggugat; 16. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini adalah sangat mendesak, maka patut pula Tergugat-I dan Tergugat-II
juga dihukum secara
tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
ME DA N
-6-
Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde); 17. Bahwa
guna menghindari gugatan aquo issolir (hampa) adanya, maka
Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq.
GI
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta tidak bergerak maupun
ING
harta bergerak milik Tergugat-I dan Tergugat-II;
18. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi para Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim
NT
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad); berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian
ILA
Bahwa
cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk menentukan
NG AD
hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Kuasa No. 456, tanggal 31 Desember 1990, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-I, adalah sah dan berkekuatan hukum; 3. Menyatakan secara hukum, berdasarkan Piutang
Negara
Cabang
Sumatera
Utara
No.:
PE
Urusan
Salinan Keputusan Panitia
PJPN.02/PUPNC.02.01/2008 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama TIO KIM BOI Alias TIO KIM MOI Alias IRAWAN TRISNO, tanggal 18 Maret 2008, yang ditanda-tangani oleh Tergugat-II, Penggugat adalah yang berhak melunasi/ menyelesaikan piutang negara sebesar Rp.1.177.198.167,76 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enampuluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah) kepada Tergugat-II; 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat-I yang mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1504 a/n. NGATINI dkk diatas tanah yang sama sedangkan diketahuinya surat tanah Akte Pelepasan Dengan Ganti Rugi No. 82/1986/MTMR, tgl. 25 Maret 1986 a/n. DJASUDI) masih berada tersimpan di kantor Tergugat-II sebagai agunan/ jaminan hutang Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
ME DA N
-7-
5. Menyatakan
perbuatan
Tergugat-II
yang
menerima
pembayaran
/pelunasan hutang Penggugat dari Tergugat-I senilai Rp.1.177.198.168,(satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang pembayarannya dilakukan pada kantor Turut Tergugat-III adalah perbuatan yang tidak sah dan
GI
bertentangan dengan hukum;
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk
ING
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini; 7. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
NT
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II
untuk membayar segala biaya
ILA
yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoorbaar bij vooraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi; Pengadilan
berpendapat lain, mohon
NG AD
Atau : Jika
putusan
yang
seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:
PE
I. DALAM KONPENSI : A. DALAM EKSEPSI :
1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Kwalitas untuk menggugat. -
Bahwa dalam perkara A quo Penggugat bukanlah sebagai Pemilik Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur, tetapi hanya sebagai Bekas Pemegang Kuasa sesuai SURAT KUASA Nomor : 456, tanggal 31 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Nyonya RENY HELENA HUTAGALUNG, SH Notaris di Medan.
-
Bahwa Penggugat menggunakan SURAT KUASA Nomor : 456, tanggal 31 Desember
1990
yang
dibuat
dihadapan
Nyonya
RENY
HELENA
HUTAGALUNG, SH Notaris di Medan tersebut pada tanggal 06 Agustus 1996, setelah Pemberi Kuasa Ic. DJASUDI meninggal dunia tanggal 23 Januari 1996, sehingga Perbuatan Hukum yang dilakukan Penggugat
ME DA N
-8-
terkait Surat Kuasa adalah Tidak Sah Menurut Hukum dan Batal Demi Hukum. -
Bahwa oleh karena Tindakan Hukum yang dilakukan Penggugat terkait penggunaan SURAT KUASA Nomor : 456, tanggal 31 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Nyonya RENY HELENA HUTAGALUNG, SH Notaris di
GI
Medan tersebut, menurut Hukum Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, maka Penggugat tidak memiliki Kwalitas untuk menggugat dalam perkara A quo.
ING
Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur. -
Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam perkara A quo yang menyatakan
NT
bahwa akibat Pembayaran yang dilakukan Tergugat – I, menjadi hilang kesempatan Penggugat untuk menebus kembali Tanah tersebut akibat permufakatan Jahat Tergugat – I dan Tergugat – II. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan kabur
ILA
-
karena senyatanya Pengguatlah yang tidak memiliki Itikad Baik untuk melunasi Piutang Negara dan Menebus Surat Jaminannya yang berupa Asli
AKTA PELEPASAN
NG AD
Surat
DENGAN GANTI
RUGI
Nomor
:
82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur dari Penguasaan Tergugat – II. Oleh karena itu harus ditolak gugatan Penggugat atau dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Eksepsi tentang gugatan tidak lengkap Para Pihak. Bahwa dalam gugatan perkara A quo Penggugat telah menempatkan
PE
-
NGATINI sebagai Pihak Tergugat – I dengan menyebutkan Kapasitasnya untuk diri sendiri dan selaku Isteri serta Ahli Waris dari Suaminya Almarhum DJASUDI yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 23 Januari 1996. -
Bahwa Ahli Waris Almarhum DJASUDI bukanlah hanya Tergugat – I Ic. NGATINI selaku Isteri. Akan tetapi juga termasuk Anak – Anak Kandung yang lahir dari Perkawinan Almarhum DJASUDI dengan NGATINI Ic. Tergugat – I.
-
Bahwa Penggugat adalah Abang Kandung Almarhum DJASUDI yang sudah barang tentu mengetahui bahwa dalam Perkawinan Almarhum DJASUDI dengan NGATINI Ic. Tergugat – I ada memiliki 4 (empat) Orang Anak Perempuan yang diberi nama SONIA, SOPHIA, EPHIA dan NIVIA. Sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN HAK WARIS Nomor :
ME DA N
-9-
054/KHW/VII/1996, tanggal 01 Juli 1996 yang dibuat dihadapan M. SUPRAPTO. S, SH Notaris di Medan. -
Bahwa terkait sebidang Tanah seluas + 1.911 M2. (Seribu sembilan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Darat – I, setempat dikenal dengan Jalan
GI
Bilal Ujung Lingkungan XXII Medan yang semula tercatat dalam AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25
ING
Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur, pernah dijadikan Jaminan Tambahan Hutang – Hutang Penggugat di PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi) tersebut, Penggugat tidak ada Itikad Baik untuk menyelesaikannya secara keseluruhan.
NT
Sehingga telah membebani Tergugat – II selaku Isteri dan Ahli Waris yang berhak terhadap Obyek Jaminan Hutang Penggugat karena Jaminan adalah Harta Peninggalan Almarhum DJASUDI. Bahwa PT. SEJAHTERA BANK UMUM telah dilikuidasi (Tutup), maka
ILA
-
berdasarkan AKTA PENYERAHAN DAN PENGALIHAN HAK (Cessie) Nomor : 58, tanggal 22 Pebruari 1999 yang dibuat dihadapan MUDOFIR
NG AD
HADI Notaris di Jakarta, segala yang berkaitan dengan kegiatan Perbankan tersebut diserah terimakan kepada Tim Likuidasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional kemudian diserahterimakan kepada PT. Perusahaan Pengelola Asset, selanjutnya diserahterimakan lagi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Ditjen KN) berdasarkan AKTA PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN Nomor : 322, tanggal 14 Agustus 2007 antara PT.
PE
SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia yang dibuat dihadapan IRAWAN SOERODJO, SH, Msi. Notaris di Jakarta. -
Bahwa kemudian dalam Pengurusan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat – I, tanggal 06 September 2001 atas nama NGATINI, SONIA, SOPHIA, EPHIA dan NIVIA untuk Tanah seluas + 1.906 M2. (Seribu sembilan ratus enam meter persegi) diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan berikut Pelunasan Piutang Negara dan Penarikan Jaminan Hutang Penggugat berupa Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut, yang juga termasuk Pelunasan Jaminan Hutang Penggugat lainnya. Tergugat – I minta bantuan kepada Tuan HANDO YONG Abang Kandung Tergugat – I dan Notaris SUPRAPTO S, SH Notaris di Medan.
ME DA N
- 10 -
-
Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak ada menggugat seluruh Subyek yang terkait tersebut diatas, yang memiliki peranan penting dalam perkara A quo, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap Para Pihak dan tidak sesuai dengan Petumjuk Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu cukup alasan Hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak
GI
dapat diterima.
Berdasarkan alasan – alasan Hukum tersebut diatas, Tergugat – I mohon
ING
kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat, kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat – I dengan menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
-
NT
B. DALAM POKOK PERKARA :
Bahwa segala dalil yang telah Tergugat – I uraikan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak
ILA
terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini. Oleh karena itu tidak perlu diulangi. -
Bahwa Tergugat – I dengan tegas membantah/menolak dan memungkiri
NG AD
seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dalam Pokok Perkara ini. -
Bahwa benar Almarhum DJASUDI adalah Suami Tergugat – I yang meninggal dunia di Medan pada tanggal 23 Januari 1996 dan dikebumikan pada tanggal 25 Januari 1996 di Pekuburan Kedai Durian sesuai SURAT IZIN KUBUR Nomor : 61/PS/1996, tanggal 25 Januari 1996 yang
PE
dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat – II Medan. -
Bahwa semasa hidupnya Almarhum DJASUDI ada memiliki sebidang Tanah seluas + 1.911 M2. (Seribu sembilan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Darat – I, setempat dikenal dengan Jalan Bilal Ujung Lingkungan XXII Medan yang semula tercatat dalam AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur, dan sekarang telah terbit SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat – I, tanggal 06 September 2001 atas nama NGATINI, SONIA, SOPHIA, EPHIA dan NIVIA untuk Tanah seluas + 1.906 M2. (Seribu sembilan ratus enam meter persegi) diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan.
-
Bahwa pada tahun 1991 Almarhum DJASUDI pernah meminta kepada Tergugat – I agar Harta Bersama mereka yang berupa sebidang Tanah
ME DA N
- 11 -
seluas + 1.911 M2. (Seribu sembilan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pula Brayan Darat – I, setempat dikenal dengan Jalan Bilal Ujung Lingkungan XXII Medan yang tercatat dalam AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang
GI
dikeluarkan Camat Medan Timur tersebut, untuk dijadikan Jaminan/Agunan. Maka Tergugat – I Ic. NGATINI selaku Isteri ada menandatangani SURAT
ING
PERSETUJUAN kepada Suaminya DJASUDI untuk menjual dan/atau menyerahkan Tanah tersebut sebagai Jaminan Hutang kepada Pihak lain sebagaimana
tertuang
dalam SURAT
Nopember 1991.
tanggal 09
Bahwa akan tetapi Tergugat – I tidak mengetahui jika ternyata sebelum
NT
-
PERSETUJUAN,
Tergugat – I menandatangani SURAT PERSETUJUAN tanggal 09 Nopember
1991
tersebut,
Almarhum
DJASUDI
sudah
lebih
dulu
ILA
memberikan Kuasa kepada Penggugat Ic. IRAWAN TRISNO khusus untuk menjual, memindah tangankan dan/atau mengagunkan sebidang Tanah milik DJASUDI seluas + 1.911 M2. (Seribu sembilan ratus sebelas meter
NG AD
persegi) yang terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pula Brayan Darat – I, setempat dikenal dengan Jalan Bilal Ujung Lingkungan XXII Medan yang tercatat dalam AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI
yang
dikeluarkan
oleh
Camat
Medan
Timur
tersebut,
sebagaimana SURAT KUASA Nomor : 456, tanggal 31 Desember 1990
PE
antara DJASUDI dengan IRAWAN TRISNO yang dibuat dihadapan Nyonya RENY HELENA HUTAGALUNG, SH Notaris di Medan. -
Bahwa Tergugat – I juga tidak tahu jika ternyata Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut, telah
diserahkan
DJASUDI
kepada
Penggugat
sebelum
meminta
Persetujuan dari Tergugat – I. -
Bahwa pada tahun 2000 setelah DJASUDI meninggal dunia, Tergugat – I bermaksud hendak meningkatkan Status Kepemilikan Tanah seluas + 1.911 M2. (Seribu sembilan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pula Brayan Darat – I, setempat dikenal dengan Jalan Bilal Ujung Lingkungan XXII Medan tersebut kepada Turut Tergugat – II Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, tetapi Tergugat – I tidak menemukan Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama
ME DA N
- 12 -
DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut. Tergugat – I hanya menemukan Foto Copy Surat dalam berkasnya. -
Bahwa untuk pengurusan SERTIPIKAT HAK MILIK atas sebidang Tanah seluas + 1.911 M2. (Seribu sembilan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pula Brayan
GI
Darat – I, setempat dikenal dengan Jalan Bilal Ujung Lingkungan XXII Medan, Harta Peninggalan Almarhum DJASUDI tersebut kepada Turut
ING
Tergugat – II Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Tergugat – I meminta bantuan HANDO YONG alias ARSYAD selaku Abang Kandung Tergugat – I dan selanjutnya terhadap Dokumen Pendukung Permohonan Sertipikat Hak Milik atas Tanah tersebut, Pengurusannya diteruskan
NT
HANDO YONG alias ARSYAD melalui Kantor Notaris M. SUPRAPTO S, SH Notaris di Medan. -
Bahwa
terkait
Pengurusan
SERTIPIKAT
HAK
MILIK
atas
Tanah
ILA
Peninggalan Almarhum DJASUDI tersebut, Kantor Notaris M. SUPRAPTO S, SH telah mengeluarkan SURAT KETERANGAN HAK WARIS Nomor : 054/KHW/VII/1996, tanggal 01 Juli 1996 untuk dan atas nama : NGATINI,
-
NG AD
SONIA, SOPHIA, EPHIA dan NIVIA. Bahwa dari hasil Pengukuran Petugas Kantor Pertanahan Kota Medan, luas Tanah yang semula seluas + 1.911 M2. (Seribu sembilan ratus sebelas meter persegi) berdasarkan Foto Copy AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut, setelah
PE
dilakukan Pengukuran Ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ternyata Tanahnya adalah menjadi seluas + 1.906 M2. (Seribu sembilan ratus enam meter persegi). -
Bahwa oleh karena Dokumen Permohonan SERTIPIKAT HAK MILIK yang berupa Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut tidak ditemukan Surat Aslinya, maka untuk memenuhi Ketentuan Hukum, dalam prosesnya Kantor Pertanahan Kota Medan Ic. Turut Tergugat – II telah membuat PENGUMUMAN Nomor : 520.88/Peng/12/2000, tanggal 06 Desember 2000 yang dimuat di Koran HARIAN SUMATRA terbit hari Sabtu tanggal 09 Desember 2000.
-
Bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Pihak lain terhadap PENGUMUMAN tersebut, maka Turut Tergugat – II Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA
ME DA N
- 13 -
KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN Nomor : 540.520.1 – 22.01 – 2001 tentang PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA NGATINI DKK, ATAS TANAH TERLETAK DI KOTA MEDAN, tanggal 17 Juli 2001. Oleh karena itu diatas Tanah A quo terbit SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat – I, tanggal 06 September 2001 atas
GI
nama NGATINI, SONIA, SOPHIA, EPHIA dan NIVIA untuk Tanah seluas + 1.906 M2. (Seribu sembilan ratus enam meter persegi) diterbitkan Kantor
-
ING
Pertanahan Kota Medan.
Bahwa penerbitan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat – I, tanggal 06 September 2001 atas nama NGATINI, SONIA, SOPHIA, EPHIA dan NIVIA untuk Tanah seluas + 1.906 M2. (Seribu
NT
sembilan ratus enam meter persegi) oleh Turut Tergugat – II Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut, dalam prosesnya telah sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku. Sehingga SERTIPKAT HAK MILIK atas
ILA
nama Tergugat – I Ic. NGATINI dkk. diatas Tanah A quo adalah Sah dan memiliki Kekuatan Hukum. -
Bahwa setelah 2 (dua) tahun terbit SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor :
NG AD
1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat – I, tanggal 06 September 2001 atas nama NGATINI, SONIA, SOPHIA, EPHIA dan NIVIA untuk Tanah seluas + 1.906 M2. (Seribu sembilan ratus enam meter persegi) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Ic. Turut Tergugat – II tersebut, Tergugat – I melihat diatas fisik Tanah terpancang Pamplet Pengumuman yang Intinya berbunyi bahwa Tanah dalam Pengawasan PT. SEJAHTERA BANK UMUM
-
PE
(Dalam Likuidasi).
Bahwa karena melihat ada Pamplet Pengumuman Tim Likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM terpancang diatas Tanah tersebut, Tergugat – I ingin mengetahui hal yang sebenarnya, selanjutnya Tergugat – I meminta bantuan HANDO YONG alias ARSYAD untuk menemui Tim Likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM selaku Pemilik Pamplet, supaya Tergugat – I mendapatkan Informasi terkait Pamplet PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi) yang terpancang diatas Tanah milik Tergugat – I yang sudah diterbitkan Sertipikatnya oleh Turut Tergugat – II.
-
Bahwa menurut Penjelasan Tim Likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM, ternyata Tim Likuidasi PT. SBU tidak pernah memasang Pamplet diatas Tanah tersebut, dan menurut keterangan PT. SBU bahwa Penggugat ada meminjam Kredit di PT. SEJAHTERA BANK UMUM sesuai dengan Perjanjian Rekening Koran Nomor : 0473/RK/96, tanggal 06 Agustus 1996
ME DA N
- 14 -
N. 03 – 1621 atas nama TIO KIM BOI dengan jumlah Pinjaman sebesar Rp. 400.000.000, - (Empat ratus juta rupiah) dengan Jaminan sebagai berikut : 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 85/19 – 07 – 1982 atas nama : JEAH NG KIM, Tanah seluas + 93 M2 (Sembilan puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Brig.Jend.. Katamso No. 53 Medan.
GI
2. Sebidang Tanah P&P Nomor : 98/21 – 01 – 1965 terdaftar atas nama TAN SIU HONG berikut Bangunan yang berdiri diatasnya terletak di
ING
Jalan Veteran No. 47 d/h. H 21 Medan.
3. Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 178/15 – 03 – 1988 seluas + 1.806 M2. (Seribu delapan ratus enam meter persegi) terdaftar atas nama : IRAWAN TRISNO berikut Bangunan yang berdiri diatas Tanah
NT
tersebut yang terletak di Jalan Dari Marelan Ke Pulo Brayan Labuhan Deli.
BK 9053 DM.
ILA
4. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Tahun 1980 Merek Chevrolet Luv No. Pol.
5. 1 (satu) Unit Mobil Jeep Tahun 1992 No. Pol. B 1820 EW. 6. 1 (satu) Unit Mobil Truck Tahun 1990 No. Pol. B 9236 NP.
NG AD
7. 1 (satu) Unit Mobil Truck Tahun 1990 No. Pol. B 9093 BO. 8. Mesin – mesin Pabrik.
9. Sebidang Tanah P & P Hak Guna Bangunan Nomor : 2/04 – 04 – 1986 seluas + 1.911 M2 (Sderibu sembilan ratus sebelas meter persegi) terdaftar atas nama DJASUDI berikut bangunan yang berdiri diatas Tanah tersebut, yang terletak di Jalan Bilal Ujung Lingk. XXIII Pulo
-
PE
Brayan Darat Medan.
Bahwa ternyata Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut, telah dijadikan Jaminan Tambahan Hutang TIO KIM BOI (ALENG) alias IRAWAN TRISNO Ic. Penggugat dengan Nilai sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Rekening Koran Nomor : 0473/RK/96, tanggal 06 Agustus 1996 N. 03 – 1621 atas nama TIO KIM BOI.
-
Bahwa setelah mendapat Penjelasan dari Tim Likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM tersebut, barulah Tergugat – I mengetahui bahwa Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut, ternyata dijadikan Jaminan Hutang oleh Penggugat, kemudian telah dialihkan dengan Cessie 322, tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00. – (Seratus juta rupiah).
ME DA N
- 15 -
-
Bahwa setelah Dokumen diperlihatkan kepada Abang Tergugat – I yang bernama HANDO YONG alias ARSYAD tersebut, baru diketahui bahwa ternyata Penggugat menggunakan Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut, sebagai
GI
Tambahan Jaminan Hutang – Hutangnya kepada PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi). Digunakan Penggugat setelah DJASUDI
ING
meninggal dunia tanggal 23 Januari 1996. Sedangkan Kuasa yang diberikan Almarhum DJASUDI kepada Penggugat sebagaimana SURAT KUASA Nomor : 456, tanggal 31 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Nyonya RENY HELENA HUTAGALUNG, SH Notaris di Medan tersebut,
NT
menurut Hukum telah berakhir dan tidak dapat digunakan lagi karena DJASUDI selaku Pemberi Kuasa telah lebih dulu meninggal dunia sebelum Surat Kuasa digunakan Penggugat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan AKTA
ILA
PENYERAHAN JAMINAN SECARA FIDUCIA A/C Nomor : 03 – 1621 – 93, tanggal 06 Agustus 1996 dan AKTA PERJANJIAN PINJAMMEMINJAM UANG DALAM REKENING KORAN Nomor : 0473/RK/96, tanggal 06
-
NG AD
Agustus 1996 A/C Nomor : 03 – 1621 atas nama Nasabah TIO KIM BOI. Bahwa oleh karena Fakta yang demikian, maka Perbuatan Hukum Penggugat terhadap Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur dengan menggunakan SURAT KUASA Nomor : 456, tanggal 31 Desember 1990 antara DJASUDI dengan
PE
IRAWAN TRISNO yang dibuat dihadapan Nyonya RENY HELENA HUTAGALUNG, SH Notaris di Medan terkait AKTA PENYERAHAN JAMINAN SECARA FIDUCIA A/C Nomor : 03 – 1621 – 93, tanggal 06 Agustus 1996 dan AKTA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DALAM REKENING KORAN Nomor : 0473/RK/96, tanggal 06 Agustus 1996 A/C Nomor : 03 – 1621 atas nama Nasabah TIO KIM BOI tersebut, yang dilakukan Penggugat setelah Almarhum DJASUDI meninggal dunia, menurut Hukum adalah tidak Sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. -
Bahwa pada waktu memberikan Penjelasan kepada Tergugat – I, Tim Likuidasi
PT.
SEJAHTERA
BANK
UMUM
selaku
Pemegang
Hak
Tanggungan, meminta kepada Tergugat – I agar membayar dan/atau melunasi Hutang Penggugat yang jumlahnya lebih dari satu miliar rupiah. Dimana ketika itu Tergugat – I hanya mampu menebus Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25
ME DA N
- 16 -
Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur, yang dijadikan Jaminan Tambahan oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus juta rupiah) tersebut. Tetapi Tim Likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM tidak menyetujuinya. -
Bahwa setelah beberapa bulan berikutnya Tergugat – I mengetahui jika
GI
ternyata Penggugat telah membayar hutang untuk menebus sebagian Jaminan yang lain dan Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI
ING
RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut tidak ditebusnya, sehingga berdasarkan AKTA PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN Nomor : 322, tanggal 14 Agustus 2007 antara PT. SEJAHTERA BANK UMUM Likuidasi)
dengan
Direktorat
NT
(Dalam
Jenderal
Kekayaan
Negara
Departemen Keuangan Republik Indonesia yang dibuat dihadapan IRAWAN SOERODJO, SH, Msi. Notaris di Jakarta, akhirnya Hak Tagihnya
ILA
diserahkan kepada Tergugat – II Ic. Kantor Lelang Negara bersama Sisa Hutang lainnya, yaitu :
a. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Tahun 1980 Merek Chevrolet Luv No. Pol.
NG AD
BK 9053 DM. (sesuai dengan Cessie 319, tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp. 408.150.390,00). b. 1 (satu) Unit Mobil Jeep Tahun 1992 No. Pol. B 1820 EW. (sesuai dengan
Cessie
318,
tanggal
14
Agustus
2007
sebesar
Rp.
112.029.762,51).
c. 1 (satu) Unit Mobil Truck Tahun 1990 No. Pol. B 9236 NP. (sesuai Cessie
PE
dengan
320,
tanggal
14
Agustus
2007
sebesar
Rp.
200.000.000,00). d. 1 (satu) Unit Mobil Truck Tahun 1990 No. Pol. B 9093 BO. (sesuai dengan
Cessie
321,
tanggal
14
Agustus
2007
sebesar
Rp.
250.000.000,00). -
Bahwa Tergugat – I mengetahui Berkas Hutang Penggugat telah diserahkan Tim Likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM kepada Tergugat – II karena Tergugat – I mendapat Surat dari Tergugat – II Nomor : S.1905/WKN.02/KNL.01/2011, tanggal 19 Agustus 2011 Hal : Panggilan Menghadap untuk Menyerahkan Dokumen Barang Jaminan Piutang Negara yang ditujukan kepada Sdr. NGATINI (Isteri Almarhum DJASUDI).
-
Bahwa untuk memenuhi Panggilan Tergugat – II tersebut, Tergugat – I mengutus HANDO YONG alias ARSYAD untuk menghadap Tergugat – II. Dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat – II menjelaskan bahwa Penggugat telah melunasi sebagian Hutangnya dan terhadap sebagian lagi
ME DA N
- 17 -
termasuk Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut tidak ditebusnya. -
Bahwa menurut Penjelasan Tergugat – II, apabila Tergugat – I ingin mengambil Jaminan berupa Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN
GI
GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut, Tergugat – I
ING
harus membayar Uang Tebusan sebesar Rp. 1.177.198.167,76. – (Satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah). Padahal nilai Jaminan yang dipinjam Penggugat terhadap Tanah milik Almarhum
NT
DJASUDI hanya sebesar R. 100.000.000, - (Seratus juta rupiah). Sehingga Tergugat – I gagal menebus Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama
Tergugat – II. -
ILA
DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut dari
Bahwa kemudian Tergugat – II kembali memanggil Tergugat – I dengan
NG AD
Surat Nomor : S – 02/WKN.02/KNL.01/2012, tanggal 01 Maret 2012, tetapi Tergugat – I tidak hadir dan tidak mengirim utusan. Selanjutnya Tergugat – II memanggil lagi Tergugat – I dan juga Penggugat dengan Surat Nomor : S.1348/WKN.02/KNL.01/2013, tanggal 02 September 2013 Hal : Panggilan Penyelesaian Piutang Negara. Terhadap Panggilan ini Tergugat – I juga mengutus HANDO YONG alias ARSYAD untuk menghadap Tergugat – II.
PE
Akan tetapi Penggugat sendiri tidak pernah hadir walau sudah dipanggil resmi Tergugat – II. -
Bahwa setelah menghadap Tergugat – II, HANDO YONG alias ARSYAD menyuruh Tergugat – I menandatangani Surat yang ditujukan kepada Tergugat – II tanggal 19 September 2013 Hal : Pelunasan Hutang dan Penarikan Jaminan.
-
Bahwa terhadap Surat Tergugat – I tersebut, Tergugat – II telah menanggapinya dengan baik melalui Surat Tergugat – II Nomor : S.1478/WKN.02/KNL.01/2013, tanggal 20 September 2013 Hal : Panggilan Penyelesaian Hutang Negara. Yang Intinya meminta Tergugat – I untuk membawa/melengkapi Surat – Surat :
Surat Kematian Almarhum DJASUDI.
Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris.
Surat Kuasa untuk mengambil Asli Dokumen Barang Jaminan untuk diwakilkan (Notaris).
-
ME DA N
- 18 -
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris Almarhum DJASUDI.
Bahwa
selanjutnya
atas
dasar
Surat
Tergugat
–
II
Nomor
:
S.1478/WKN.02/KNL.01/2013, tanggal 20 September 2013 Hal : Panggilan Penyelesaian Hutang Negara tersebut, Tergugat – I dengan didampingi HANDO YONG alias ARSYAD membayar dan melunasi Hutang atas nama
GI
Penggugat yang Tergugat – I Setorkan melalui Turut Tergugat – III Ic. BANK SUMUT sebesar Rp. 1.177.198.167,76. – (Satu miliar seratus tujuh
ING
puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah). -
Bahwa setelah Tergugat – I melakukan Pelunasan Hutang – Hutang Penggugat tersebut, Tergugat – II mengembalikan kepada Tergugat – I Asli
AKTA PELEPASAN
DENGAN GANTI
NT
Surat
RUGI
Nomor
:
82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur milik Tergugat – I yang dijadikan
ILA
Penggugat sebagai Jaminan Hutangnya tersebut, sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN ASLI BARANG JAMINAN DAN ATAU HARTA KEKAYAAN LAIN Nomor : 50/WKN.02
mengirim
NG AD
/KNL.0104/2013, tanggal 28 Oktober 2013. Selanjutnya Tergugat – II Surat
kepada
Turut
Tergugat
–
II
Nomor
:
S.1687
/WKN.02/KNL.01/2013, tanggal 28 Oktober 2013 Hal : Permintaan Pencabutan Pemblokiran. -
Bahwa penyelesaian Piutang Negara dan Penarikan Jaminan yang dilakukan Tergugat – I kepada Tergugat – II dalam prosesnya telah sesuai
PE
Petunjuk Hukum yang berlaku. Oleh karena itu Perbuatan Hukum yang dilakukan Tergugat – I dan Tergugat – II dalam kaitan ini tidak bertentangan dengan Undang – Undang. -
Bahwa setelah Tergugat – I melunasi Hutang – Hutang Penggugat kepada Tergugat – II yang Pembayarannya telah dilakukan Tergugat – I dengan menyetorkan Uang melalui Turut Tergugat – III tersebut, maka Penggugat dapat dengan leluasa mengambil Sisa Jaminan Hutang yang masih tertinggal pada Tergugat – II.
-
Bahwa kedudukan Penggugat hanya sebagai bekas Pemegang Kuasa dari Almarhum DJASUDI. Kuasa mana digunakan Penggugat setelah DJASUDI meninggal dunia. Sedangkan Tergugat – I adalah Isteri dan salah seorang Ahli Waris Almarhum DJASUDI Pemilik Surat Jaminan yang berupa Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat
ME DA N
- 19 -
Medan Timur. Dimana menurut Hukum Tergugat – I dan Anak – Anaknya memiliki Hak Mutlak terhadap Harta Peninggalan Almarhum DJASUDI. -
Bahwa dalam perkara ini justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan memperdaya Almarhum DJASUDI maupun Ahli Warisnya Ic. Tergugat – I yang terpaksa harus menebus Harta
GI
Peninggalan Almarhum DJASUDI yang dijadikan Penggugat sebagai Jaminan Tambahan Hutang – Hutang Penggugat di PT. SEJAHTERA
ING
BANK UMUM (Dalam Likuidasi). Tergugat – I selaku Isteri dan salah seorang Ahli Waris Almarhum DJASUDI telah menjadi Korban Penipuan Penggugat sehingga menderita Kerugian. -
Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan Hukum untuk
NT
menggugat Harta Peninggalan Almarhum DJASUDI dalam perkara A quo. Seluruh dalil Penggugat dalam gugatan A quo adalah tidak berdasar Hukum dan hanya merupakan Kamuflase yang tidak dapat dipertanggung
ILA
Jawabkan. Oleh karena itu menurut Hukum harus ditolak seluruhnya. Berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebut diatas, Tergugat – I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat, kiranya berkenan
NG AD
menerima Jawaban Tergugat – I dalam perkara ini. Dengan menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya. Atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). II. DALAM REKONPENSI : -
Bahwa Tergugat – I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi tetap pada Eksepsi dan Jawaban yang telah diuraikan dalam perkara Konpensi
PE
tersebut diatas, dengan tegas membantah/menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut. -
Bahwa segala argumentasi yang telah diuraikan Penggugat dr/Tergugat – I dk dalam perkara Konpensi tersebut diatas, mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam dalil gugatan Rekonpensi ini. Untuk itu tidak perlu diulangi.
-
Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk. yang menggunakan SURAT KUASA Nomor : 456, tanggal 31 Desember 1990 antara DJASUDI dengan IRAWAN TRISNO yang dibuat dihadapan Nyonya RENY HELENA HUTAGALUNG, SH Notaris di Medan setelah Pemberi Kuasa Ic. DJASUDI meninggal dunia sebagaimana yang telah diuraikan dalam Perkara Konpensi diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum (Ontsrechtmatige daad) yang telah melanggar Hak Subyektif Penggugat dr/Tergugat – I dk selaku Isteri dan salah seorang Ahli Waris Almarhum DJASUDI. Sehingga SURAT KUASA Nomor : 456, tanggal 31 Desember 1990 antara DJASUDI
ME DA N
- 20 -
dengan IRAWAN TRISNO yang dibuat dihadapan Nyonya RENY HELENA HUTAGALUNG, SH Notaris di Medan, menurut Hukum patut dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum. -
Bahwa oleh karena SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat – I, tanggal 06 September 2001 atas nama NGATINI, SONIA,
GI
SOPHIA, EPHIA dan NIVIA untuk Tanah seluas + 1.906 M2. (Seribu sembilan ratus enam meter persegi) yang diterbitkan Kepala Kantor
ING
Pertanahan Kota Medan dalam prosesnya telah sesuai aturan Hukum, Maka SERTIPIKAT patut dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum. -
Bahwa begitu juga proses Pelunasan Piutang Negara dan Penarikan Jaminan berupa Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI
NT
Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur tersebut, telah sesuai aturan Hukum. Maka patut dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum. Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk. yang demikian tersebut telah
ILA
-
menimbulkan Kerugian Materil dan Moril Penggugat dr/Tergugat – I dk., sehingga cukup alasan Hukum bagi Penggugat dr/Tergugat – I dk.
NG AD
menuntut Ganti Rugi yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dr/Penggugat dk. tersebut. -
Bahwa Kerugian Materil Penggugat dr/Tergugat – I dk. akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat dr/Penggugat dk. tersebut adalah sebesar Rp. 1.177.198.167,76. – (Satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh
-
PE
enam rupiah) yang perinciannya akan dibuktikan dalam Acara Pembuktian. Bahwa disamping tuntutan Ganti Rugi Materil, Penggugat dr/Tergugat – I dk. juga menderita Kerugian Moril, karena akibat perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut telah membuat Perasaan Tidak Menyenangkan bagi Penggugat dr/Tergugat – I dk. selaku Isteri dan salah seorang Ahli Waris yang memiliki Hak terhadap Harta Peninggalan Almarhum DJASUDI. Oleh karena itu patut dan wajarlah kiranya Penggugat dr/Tergugat – I dk. menuntut Ganti Rugi Moril sebesar Rp. 20.000.000.000, - (Dua puluh miliar rupiah). -
Bahwa agar tuntutan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat – I dk. dalam perkara ini tidak menjadi hampa, maka sebagai Jaminan terhadap gugatan Rekonpensi ini, terlebih dulu Penggugat dr/Tergugat – I dk. mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang – barang bergerak maupun yang tidak bergerak
ME DA N
- 21 -
milik Tergugat dr/Penggugat dk. dan akan diajukan dalam Permohonan tersendiri. -
Bahwa guna menjamin Tergugat dr/Penggugat dk. mematuhi Isi Putusan ini, maka kepada Tergugat dr/Penggugat dk. dibebani membayar Uang
GI
Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima juta rupiah) setiap hari bilamana Tergugat dr/Penggugat dk. lalai atau sengaja tidak mematuhi Isi
-
ING
Putusan Rekonpensi ini.
Bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat – I dk. didasarkan Bukti – Bukti Otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat dr/Penggugat dk., sehingga Putusan dalam perkara ini memenuhi Syarat
NT
Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi dari Tergugat dr/Penggugat dk. (Uit voerbaar bij voorraad).
ILA
Berdasarkan alasan – alasan Hukum tersebut diatas, Penggugat dr/Tergugat – I dk. mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, kiranya berkenan memutus
NG AD
sebagai Hukum :
I. DALAM KONPENSI :
A. DALAM EKSEPSI :
Menerima Eksepsi Tergugat – I ;
B. DALAM POKOK PERKARA :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
PE
II. DALAM REKONPENSI :
1. Menerima gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat – I dk tersebut untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan ; 3. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk. telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (Onsrechtmatige daad) ; 4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat – I, tanggal 06 September 2001 atas nama NGATINI, SONIA, SOPHIA, EPHIA dan NIVIA untuk Tanah seluas + 1.906 M2. (Seribu sembilan ratus enam meter persegi) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ; 5. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum serta Tidak Berkekuatan Hukum SURAT KUASA Nomor : 456, tanggal 31 Desember 1990 antara
ME DA N
- 22 -
DJASUDI dengan IRAWAN TRISNO yang dibuat dihadapan Nyonya RENY HELENA HUTAGALUNG, SH Notaris di Medan ;
6. Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum proses Pelunasan Piutang Negara dan Penarikan Jaminan berupa Surat Asli AKTA PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor : 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986
GI
atas nama DJASUDI yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur ; 7. Menyatakan Sah Kerugian Materil Penggugat dr/Tergugat – I dk.
ING
sebesar Rp. 1.177.198.167,76. – (Satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah) ;
8. Menyatakan Sah Kerugian Moril Penggugat dr/Tergugat – I dk. sebesar
NT
Rp. 20.000.000.000, - (Dua puluh miliar rupiah) ; 9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. membayar Materil kepada Penggugat dr/Tergugat – I dk. sebesar Rp. 1.177.198.167,76. – (Satu
ILA
miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah) ; 10. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. membayar Moril kepada
NG AD
Penggugat dr/Tergugat – I dk. sebesar Rp. 20.000.000.000, - (Dua puluh miliar rupiah) ;
11. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat dr/Tergugat – I dk. sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai atau sengaja tidak memenuhi Isi Putusan ini ;
PE
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Bantahan, Verzet, Banding atau Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ; 13. Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk. agar patuh terhadap Putusan ini ; III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :
Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau : “Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Putusan yang menurut Peradilan yang Baik adalah Patut dan Adil (Ex Aequo et Bono)”
Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.
Bahwa, perlu kiranya Tergugat II jelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan dan atau kewenangan Pemerintah RI cq. Kementerian
ME DA N
- 23 -
Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara aq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sebagai Tergugat II dalam perkara a quo :
Bahwa PT. Sejahtera Bank Umum (DL) telah dicabut izin usahanya
GI
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 53/KMK.07/1997 tanggal 1 November 1997 yang dilanjutkan dengan proses likuidasi.
ING
Bahwa PT. Sejahtera Bank Umum (DL) adalah penerima dana talangan dari Pemerintah RI cq. Bank Indonesia baik berupa dana talangan rupiah maupun dana talangan valuta asing yang kemudian dipergunakan sebagai pembayaran PT. Sejahtera Bank Umum (DL) kepada para nasabah menyimpan dana dan
NT
atau kreditur, termasuk pembayaran atas seluruh klaim-klaim yang diajukan oleh koresponden Bank di luar negeri terhadap PT. Sejahtera Bank Umum (DL) atas keseluruhan pembayaran L/C.
ILA
Bahwa bantuan dana talangan pembayaran kewajiban kepada nasabah penyimpan dana dan atau kreditur tersebut merupakan utang PT. Sejahtera Bank Umum (DL) kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Bank
NG AD
Indonesia yang harus dilunasi oleh PT. Sejahtera Bank Umum (DL). Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, maka pelaksanaan likuidasi, tanggung jawab, dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi. Bahwa berdasarkan Pasal 10 (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
PE
No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, maka dalam melaksanakan tugas Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Sejahtera Bank Umum telah membantu dan menetapkan Tim Likuidasi sesuai dengan namanama yang diterapkan oleh Bank Indonesia serta tertuang dalam Akta Risalah Rapat PT. Sejahtera bank Umum No. 16 tanggal 24 November 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ny. Hartati Marsono,S.H. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat(3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Pemerintah merupakan Lembaga yang dalam kedudukannya telah membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana dan atau
ME DA N
- 24 -
kreditur, sehingga dengan demikian kedudukan Pemerintah menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana dan atau kreditur.
Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (cessie) oleh Notaris Mudofir Hadi,S.H, Nomor: 58 tanggal 22 Pebruari 1999 antara Bank
GI
Indonesia dan Pemerintah qq BPPN, hak atas piutang Bank Indonesia kepada PT. Sejahtera Bank Umum (DL) dialikan dari Bank Indonesia kepada
ING
Pemerintah.
Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, tentang Pembubaran dan Likuidasi Bank jo. Pasal 22 Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor:
NT
32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan izin Usaha, Pembubaab dan Likuidasi Bank Umum, Pelaksanaan Likuidasi Bank wajob diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat lima(5) tahun terhitung sejak
ILA
tanggal dibentuknya Tim Likuidasi dan apabilah Likuidasi Bank belum dapat diselesaikan maka dilanjutkan dengan penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang dengan jangka waktu paling lambat 180 (seratus
NG AD
delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi bank. Bahwa karena berbagai kendala yang dihadapi Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (DL) yang masih dapat ditagih serta kewajiban PT. Sejahtera Bank Umum (DL) kepada Pemerintah yang belum dilunasi. Bahwa dalam rangka menyelesaikan proses likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (DL) dan meningkatkan masih adanya aset yang belum dicairkan dan
PE
masih adanya piutang yang masih harus ditagih serta masih adanya kewajiban kepada Pemerintah yang belum diselesaikan, maka dipandang perlu untuk melakukan penyerahan aset PT. Sejahtera Bank Umum (DL) kepada Pemerintah sebagai bagian dari pembayaran kewajiban PT. Sejahter Bank umum (DL) kepada Pemerintah. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaa Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan adalah dalam kapasitas sebagai Kreditur yang berkedudukan untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan dana pada PT. Sejahtera Bank Umum. Oleh karena itu, tindakan penagihan hutang yang dilakukan Tergugat II dalam upaya pengembalian dana milik Negara dan Pemerintah RI yang telah dikucurkan dan digunakan untuk menyelamatkan PT. Sejahtera Bank mum (DL) pada saat terjadi pengambilan dana nasabh secara
ME DA N
- 25 -
besar-besaran (rush) tersebut merupakan hak pemerintah yang harus diutamakan.
Bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal
GI
Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dalam kaitannya sebagai kreditur yang diutamakan adalah ingin menggunakan dana yang masih tertahan
ING
dalam bentuk tagihan PT. Sejahtera Bank Umum kepada para debiturnya dengan disertai harapan agar piutang negara tersebut untuk selanjutnya akan
DALAM POKOK PERKARA 1.
NT
digunakan dalam pembiayaan pembangunan bangsa dan negara ini.
Bahwa Penggugat merupakan debitur PT. Sejahtera Bank Umum (DL) yang pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang
2.
ILA
Negara Cabang Medan.
Bahwa sebagimana yang terdapat dalam ggatan, Penggugat mengakui mempunyai
kewajiban
yang
harus
diselesaikan
sebesar
Rp.
NG AD
1.177.198.167,76 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh 76/100 rupiah) yang tertera
dalam Keputusan Panitia
Urusan
Piutang Negara
berupa
Penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor: PJPN-02/PUPNC.02.01/2008 atas nama Tio Kim Boi alias Tio Kim Moi alias Irawan Trisno tanggal 18 Maret 2008.
Bahwa sebagaimana poin 4 gugatan Penggugat Turut Tergugat-I telah
PE
3.
memberikan kuasa sepenuhnya kepada Penggugat untuk menjual, memindahtangankan/menyerahkan dan/atau menjamin kepada siapa saja yang dianggap baik atas tanah aquo dimana Tergugat-I telah memberikan persetujuan (tertulis) atas tindakan suaminya. 4.
Bahwa sampai dengan bulan September 2013 debitur dalam hal ini Penggugat belum juga dapat menyelesaikan/melunasi hutangnya, yang pada akhirnya Tergugat-I datangmenghadap untuk menyelesaikan hutang secara lunas dengan melampirkan kelengkapan dokumen administrasi bahwa Tergugat- adalah isteri dari Turut Tergugat-I (yang telah meninggal dunia) dan merupakan ahli waris dari pemilik jaminan (Turut Tergugat-II) dengan menyetorkannya pada rekening penampungan piutang negara KPKNL Medan di bank Sumut.
ME DA N
- 26 -
5.
Bahwa
sebagaimana
Perdirjen
Kekayaan
Negara
Nomor:
PER-
01/KN/2008 tanggal 22 April 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara yang merupakan aturan turunan dari Undang-ndang No. 49/Prp/1960 tentang PUPN, pasal 42 poin (2) disebutkan “dalam hal pelunasan Piutang Negara dilakukan oleh ahli waris dari Penanggung
GI
Hutang dan/atau Penjamin Hutang, dokumen Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain diserahkan kepada ahli waris tersebut harus
ING
mendapat kuasa dari ahli waris lainnya dan harus membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) “yang oleh karena yang melunaskan adalah ahli waris penjamin maka barang jaminan berupa Akte Pelepasan Ganti Rugi No. 82/1986/MTMR tanggal 25 Maret 1986 atas nama Djasudi
6.
NT
(Suami Tergugat I) diserahkan pada Tergugat-I selaku ahli waris. Bahwa Tergugat-II dengan tegas menolak apa yang didalilkan Penggugat pada point 7,8,9,10 dan 14, apa yang dilaksanakan Tergugat-II adalah
ILA
merupakan bagian dari tugas dan fungsinya, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan sangat tidak beralasan Tergugat-II dikategorikan melakukan perbuatan hukum sebagaimana
NG AD
melawan
yang
didalilkan Penggugat
apalagi
bersekongkol (bermufakat jahat), karena pembayaran dilakukan oleh Tergugat I secara tunai tanpa ada keringanan dengan memenuhi syarat administrasi status Tergugat I, bahkan pelunasan tersebut merupakan prestasi dalam pengembalian piutang negara, dan sepatutnya menurut logika, Penggugat seharusnya senang dan berterimakasih karena
7.
PE
hutangnya telah dilunasi oleh Tergugat-I. Bahwa terkait poin 15 Tergugat jelaskan bahwa pelaksanaan sita jaminan yang telah pernah dilaksanakan PUPN Cabang Sumatera Utara adalah bersifat menitipkan barang pada yang menempati untuk dijaga diketahui oleh aparatur pemerintah setempat guna kepentingan pengembalian piutang negara, bilamana piutang negara telah dinyatakan lunas maka terhadap objek dilakukan angkat sita dan terhadap penghuni yang menempati objek untuk segera menyerahkan kepada yang berhak secara yurisid formal yakni Tergugat-I. 8.
Bahwa Tergugat-II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng dengan Tergugat-I sebesar
Rp.
500.000,00(lima
ratus
ribu
rupiah)
untuk
tiap
hari
ME DA N
- 27 -
keterlambatan
terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan
hukum tetap. 9.
Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutunya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena jelas
GI
tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat-II yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.
ING
10. Bahwa Tergugat-II menolak dengan tegas Para Penggugat petitum pada poin 17 yang pada pokoknya meminta untuk dilaksankan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek gugatan.
11. Bahwa Tergugat-II menolak petitum Para Penggugat petitum pada poin 18
NT
gugatannya yang pada pokoknya menyatakan memohon memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi oleh Tergugat-II.
ILA
12. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutunya ditolak oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara a quo karena gugatan Para Penggugat dimaksud jelas-jelas tidak
NG AD
berdasar, sama sekali tidak beralasan dan hanya mengada-ada. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat-II mohon agar Majelis pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan : Dalam Pokok Perkara :
Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya
PE
-
menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -
Menyatakan Tergugat-II tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat;
-
Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 719/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 5 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi Menolak seluruh eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
ME DA N
- 28 -
DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan
Penggugat Rekonvensi/Tergugat- I Konvensi
tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan
GI
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat-I, tanggal 6 September 2001 Atas
ING
Nama NGATINI, SONIA, SOPHIA, EPHIA dan NIVIA untuk Tanah seluas kurang -lebih1.906 Meter persegi yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
NT
4. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum serta Tidak Berkekuatan hukum Surat Kuasa Nomor 456, tanggal 31 Desember 1990 antara Djasudi dengan Irawan Trisno yang dibuat di hadapan Reny Helena
ILA
Hutagalung,SH, Notaris di Medan;
5. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Proses Pelunasan Piutang Negara dan Penarikan Jaminan berupa Surat Asli AktaPelepasan Dengan
NG AD
Ganti Rugi Nomor 82/1986/MTMR, tanggal 25 Maret 1986 Atas Nama Djasudi yang dikeluarkan oleh Camat Medan Timur; 6. Menyatakan Sah Kerugian Materil Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi sebesar Rp. 1.177.198.167,76 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah)”;
PE
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat kepada
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat-I
Konvensi membayar
Konvensi
sebesar
Rp.
1.177.198.167,76 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah); 8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIl Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.906.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 18 Maret 2015, telah mengajukan permohonan
ME DA N
- 29 -
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Maret 2015 Nomor : 719/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut
GI
Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masingmasing tanggal 21 September 2015, tanggal 30 Juli 2015, dan tanggal 5
Membaca
memori
ING
Oktober 2015;
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Penggugat tertanggal Juni 2015, yang diterima di
NT
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kepada Terbanding II semula
ILA
Tergugat II, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing tanggal 21 September 2015, tanggal 30 Juli
NG AD
2015, dan tanggal 5 Oktober 2015;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tertanggal 15 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Oktober 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding II semula
PE
Tergugat II, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing tanggal 23 Nopember 2015, tanggal 17 Nopember 2015, dan tanggal 18 Nopember 2015; Membaca
Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing tanggal 17 September 2015, tanggal 28 September 2015, tanggal 30 Juli 2015 dan tanggal 5 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah
ME DA N
- 30 -
diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; bahwa
permohonan
banding
dari
Kuasa
Hukum
GI
Menimbang,
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-
ING
Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama
tanggal
05
Maret
2015
NT
berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
:
719/Pdt.G/2013/PN.Mdn
dan
telah
memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
ILA
Penggugat tertanggal Juni 2015 dan surat kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 15 Oktober 2015, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat
berikut :
NG AD
pertama dalam pokok perkara dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai
Dalam Konvensi : Dalam Eksepsi :
Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
PE
pada pokoknya telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa petitum angka 2 menyatakan surat kuasa No.456 tanggal 31 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum; Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 tersebut Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa dengan meninggalnya pemberi kuasa incasu Djasudi, maka pemberian kuasa yang ditanda tangani oleh Djasudi sebagai pemberi kuasa dan Irawan Trisno (Penggugat) sebagai penerima kuasa berakhir demi hukum, sedangkan surat persetujuan Ngatini (isteri Djasudi) sifatnya assesoir sekedar memberi persetujuan kepada Djasudi dengan perkataan lain Ngatini bukan pihak dalam surat kuasa No.456 tersebut;
ME DA N
- 31 -
Menimbang, bahwa surat kuasa No.456 memberi hak/ wewenang kepada Irawan Trisno (Penggugat) untuk mengalihkan hak atas tanah milik Djasudi sebagai jaminan dalam Akte perjanjian pinjam meminjam uang dengan PT. Sejahtera Bank Umum Cabang Medan tertanggal 06 Agustus 1996;
GI
Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah dalam hubungannya sebagai jaminan hutang maka kedudukan Ngatini (Tergugat I) sebagai isteri
ING
untuk memberi persetujuan kepada Irawan Trisno (Penggugat) dalam surat kuasa No.456 adalah sebagai pihak yang menjadi syarat sahnya hak atas tanah dijadikan jaminan kredit (Akte perjanjian pinjam meminjam uang);
NT
Menimbang, bahwa hak atas tanah yang dijadikan jaminan dalam Akte perjanjian pinjam meminjam uang merupakan harta bersama dalam perkawinan Djasudi dengan Ngatini (Tergugat I), oleh karenanya dalam melakukan tindakan (perbuatan hukum) terhadap hak atas tanah tersebut incasu sebagai jaminan
ILA
peralihan hak, maka harus mendapat persetujuan kedua belah pihak incasu Djasudi dan Ngatini (Tergugat I) (vide pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1
NG AD
tahun 1974 tentang perkawinan);
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat adanya Surat Persetujuan Ngatini (istri Djasudi) menurut hukum memberikan kedudukan Ngatini (istri Djasudi) sebagai pihak, bukan assesoir; dengan demikian petitum gugatan angka 2 haruslah dikabulkan; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pelunasan piutang negara
PE
sebesar Rp.1.177.198.167,76 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah) ditetapkan atas nama Tio Kim Boi alias Tio Kim Moi alias Irawan Trisno, sesuai dengan salinan keputusan PUPN Cabang Sumatera Utara No.PJPN 02/PUPNC 02.01/2008 tentang Penetapan jumlah piutang negara atas nama Tio Kim Boi alias Tio Kim Moi alias Irawan Trisno (tanda bukti P.8); Menimbang, bahwa dari ditetapkannya jumlah piutang negara atas nama Tio Kim Boi alias Tio Kim Moi alias Irawan Trisno maka dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban melunasi/ membayar piutang negara tersebut kepada Tergugat II adalah Irawan Trisno (Penggugat), dengan demikian petitum angka 3 dengan perbaikan redaksi patut dikabulkan; Menimbang, bahwa hak tas tanah yang dijadikan jaminan hutang dalam Akte perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan PT. Sejahtera Bank Umum (SBU) Cabang Medan dalam likuidasi, telah terbit sertifikat hak
ME DA N
- 32 -
milik (SHM) No.1504 atas nama Ngatini (Tergugat I dan anak-anaknya Sonia, Sophia, Ephia dan Nivia), dan adanya keberatan terhadap terbitnya SHM No.1504 tersebut bukan wewenang (kompetensi) peradilan umum;
Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat berkeberatan atas terbitnya
GI
SHM No.1504 tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karenanya petitum angka 4 dinyatakan tidak dapat
ING
diterima;
Menimbang, bahwa petitum angka 5, 6 dan 7 berhubungan dengan petitum angka 4, oleh karenanya petitum angka 5, 6 dan 7 harus dinyatakan
NT
tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), oleh karenanya petitum angka 8 dinyatakan tidak
ILA
dapat diterima;
Menimbang, bahwa petitum angka 10 oleh karena tidak beralasan
NG AD
hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Dalam Rekonvensi :
PE
Menimbang,
bahwa
dalam
gugatan
rekonvensi
Penggugat
mengemukakan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Perbuatan Tergugat yang menggunakan surat kuasa No.456 tanggal 31 Desember 1990 untuk melakukan perjanjian meminjam uang dengan jaminan agunan berupa sebidang tanah luas ± 1.911 M2 yang terletak di Jl. Bilal Ujung Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur (objek sengketa) sesuai Akte Pelepasan dengan ganti rugi No.82/1986/MTMR tanggal 25 Maret 1986 atas nama Djasudi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); 2. Sahnya proses pelunasan piutang negara dan penarikan jaminan/ agunan berupa asli Akte Pelepasan dengan ganti rugi No.82/1986/MTMR tanggal 25 Maret 1986 atas nama Djasudi hingga terbitnya SHM No.1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat I (Jl. Bilal Ujung) Kec. Medan Timur tanggal 6 September 2001 atas nama Ngatini, Sovia, Sophia, Ephia dan Vivia;
ME DA N
- 33 -
Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan pada bagian rekonvensi;
Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan surat kuasa
GI
No.456 tanggal 31 Desember 1990 untuk melakukan perjanjian meminjam uang, sebagai jaminan telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, bukanlah
ING
merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 3 haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa surat kuasa No.456 tanggal 31 Desember 1990
NT
antara Djasudi dengan Irawan Trisno dibuat dengan persetujuan Penggugat selaku isteri dari Djasudi dengan perkataan lain Penggugat merupakan pihak (pemberi kuasa) kepada Irawan Trisno (penerima kuasa), oleh karenanya
ILA
petitum angka 5 haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa mengenai proses pelunasan piutang negara sesuai dengan surat bukti Tergugat (tanda bukti P8) dan surat bukti Penggugat (tanda
NG AD
bukti T.1-4, T.1-33) dapat disimpulkan adanya piutang negara sebesar Rp.1.177.198.167.76
terhadap
Ngatini
(Penggugat)
dan
Irawan
Trisno
(Tergugat) dengan jaminan objek sengketa; Menimbang, bahwa terbitnya Surat Hak Milik (SHM) No.1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat I tanggal 6 September 2001 atas nama Ngatini, Sovia, Sophia, Ephia dan Vivia, setelah dilakukan pelunasan piutang negara serta
PE
penarikan jaminan berupa surat asli Akte Pelepasan dengan ganti rugi No.82/1986/MTMR tanggal 25 Maret 1986 atas nama Djasudi; Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat I dalam konvensi atas inisiatif sendiri telah membayar piutang negara sebesar Rp.1.177.198.167,76 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah), oleh karenanya tidak beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai kerugian materiil Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat I dalam konpensi, dengan demikian petitum angka 7, 8, 9, 10 dan 11 haruslah ditolak; Menimbang, bahwa terbitnya SHM atas objek sengketa serta poses pelunasan piutang negara dan penarikan jaminan berupa surat asli Akte Pelepasan dengan ganti rugi No.82/1986/MTMR tanggal 25 Maret 1986 atas nama Djasudi adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang tidak dapat dinilai oleh peradilan umum;
Menimbang,
bahwa
dalil
bantahan
ME DA N
- 34 -
Tergugat
dalam
rekonpensi/
Penggugat dalam konpensi terhadap terbitnya SHM dan proses pelunasan piutang negara tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya. Oleh karenanya petitum angka 4 dan angka 6 dengan
GI
perbaikan redaksi patut dikabulkan;
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini tidak diletakkan sita jaminan
Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
ING
(conservatoir beslag), oleh karenanya petitum angka 2 haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensi dan gugatan
NT
dalam rekonpensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi dan Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat dalam konpensi dihukum tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua
ILA
tingkat peradilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Maret 2015
NG AD
Nomor: 719/Pdt.G/PN.Mdn tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini; Mengingat RBg, KUHPerdata, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;
PE
-
MENGADILI
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Maret 2015 Nomor : 719/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI
DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
ME DA N
- 35 -
2. Menyatakan Surat Kuasa No. 456, tanggal 31 Desember 1990, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan secara hukum, Penggugat berhak melunasi/ menyelesaikan piutang negara sebesar Rp.1.177.198.167,76 (satu milyar seratus tujuh
GI
puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enampuluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah) kepada Tergugat II;
ING
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; DALAM REKONPENSI ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat I dalam
NT
konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa telah terbit SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat I, tanggal 06 September 2001 atas nama
3. Menyatakan
ILA
NGATINI, SONIA, SOPHIA, EPHIA dan NIVIA; secara
hukum
pelunasan
piutang
negara
sebesar
Rp.1.177.198.168,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dan
NG AD
sembilan puluh penarikan
jaminan
berupa
Akta
Pelepasan
Dengan
Ganti
Rugi
No.82/1986/MTMR tanggal 25 Maret 1986 atas nama Djasudi; 4. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat I dalam konpensi untuk selebihnya;
-
PE
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menghukum Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi dan Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat I dalam konpensi tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. dan ADI SUTRISNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 70/PDT/2016/PT-MDN tanggal 14 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL
ME DA N
- 36 -
POHAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim Ketua Majelis,
GI
Hakim - Hakim Anggota,
ttd
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.
ING
1. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.
ttd
ILA
NT
2. ADI SUTRISNO, SH.MH.
NG AD
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Panitera Pengganti,
ttd ZAINAL POHAN, SH.MH.
Rp. 150.000,-
PE
Jumlah
ttd
Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
WAKI Untuk salinan sesuai dengan aslinya. PANITERA,
H. BASTARIAL, SH.MH. NIP. 195608211986031003
L PANITERA,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
PE
NG AD
ILA
NT
ING
GI
NIP. 040043391.
ME DA N
- 37 -
