PENGADILAN TINGGI MEDAN

PUTUSAN

N

Nomor 339/Pdt/2016/ PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ED A

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tole br Ginting, PNS, beralamat di Jalan Aman Nomor 48, Kelurahan Cinta Damai,

IM

Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Panangian Sinambela, SH., dan kawankawan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 April 2016 selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat.

GG

Melawan:

Yepta Maulana Sembiring, Wiraswasta, beralamat di Desa Serapit, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat,

selanjutnya disebut Terbanding

TIN

semula Penggugat. Pengadilan tinggi tersebut . Setelah membaca: 1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2016/PT

Berkas perkara yang bersangkutan.

ILA

2.

N

MDN tanggal 15 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari

AD

2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2016 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2015/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya

NG

-

dilangsungkan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) di Desa Tanah Seribu Langkat pada tanggal 30 Januari 1980 dan Perkawinan tersebut telah

PE

didaftarkan pada Catatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 29 Maret 2005 dengan Kutipan Akte Perkawinan No.243/IST/2005.

-

Bahwa pada perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni: 1. Rachel Fransiska br. Sembiring ( telah berumah tangga).

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt/2016/PT MDN

2. Imanuel Sharon Sembiring (telah berumah tangga).

-

N

3. John Pieter Sembiring (31 tahun). Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan

-

ED A

harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya.

Bahwa kemudian hubungan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak menghormati dan berprilaku tidak baik kepada Penggugat sehingga wibawa Penggugat sebagai kepala keluarga tidak ada lagi baik dikalangan keluarga maupun dihadapan

-

IM

sahabat-sahabatnya.

Bahwa keadaan tersebut berlangsung terus hingga pada bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ulah anak mereka bernama

GG

bernama John Pieter Sembiring tidak jadi pergi ke Batam, pada hal biayanya telah diberikan oleh Penggugat, dan atas perbuatan anak tersebut oleh Tergugat telah terjadi persekongkolan dengan Penggugat, dan karena itu Tergugat marah lalu mengusir Penggugat dari rumah bersama dengan

TIN

ketentuan apabila Penggugat tidak pergi maka Tergugat akan mengambil parang, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini maka Penggugat pergi kekampung Serapit Kabupaten Langkat dan menetap disana sampai sekarang. -

Bahwa karena perbuatan Tergugat yang sedemikian sangat menyakitkan hati

diperingati

N

Penggugat sebagai kepala keluarga, walaupun selama ini hal tersebut telah supaya

memperbaiki

prilakunya,

ternyata

tetap

tidak

ada

ILA

perubahannya, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. -

Bahwa karena itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam

AD

satu rumah selama 3 atau 4 tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai gugatan ini dimajukan.

-

Bahwa namun demikian pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipulihkan

NG

kembali rukun, ternyata upaya damai tersebut tidak tercapai.

-

Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai bukti yang kuat, dan karena itu

PE

cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan ini. Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon dengan hormat

kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Hakim Majelis yang memerika dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk


hadir dipersidangan yang ditentukan untuk itu seraya mohon putusan sebagai

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

N

berikut:

ED A

2. Menyatakan dalam hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) di DesaTanah Seribu Langkat tanggal 30 Januari 1080 dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Catatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 29 Maret 2005 dengan Akte Perkawinan No.243/IST/2005 putusan

IM

karena perceraian.

3. Memerintahkan Kantor Cacatan Sipil pada Dinas Kependudukan Kota Medan agar putusan perceraian ini dicatatkan pada register yang ditentukan untuk itu.

GG

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos dalam perkara ini. Atau: apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

TIN

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: I.

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM.

N

1. Bahwa dalam hal ini jika melihat serta mencermati materi ataupun isi dari Gugatan Penggugat baik pada posita maupun petitumnya secara

ILA

keseluruhan, yang ditujukan kepada Tergugat, dimana gugatan pada pokoknya adalah tentang Penggugat berkeinginan untuk menceraikan istrinya yang bernama Tole Br Ginting (i.c Tergugat) . 2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah pernah diajukan

AD

sebelumnya di Pengadilan Negeri Medan

dengan Reg. No. 244/Pdt.

G/2012/PN.Mdn tertanggal 04 Mei 2012 yang mana para pihaknya adalah

PE

NG

sama yaitu : Pdt. YEPTA MAULANA SEMBIRING sebagai Penggugat dan TOLE Br GINTING sebagai Tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Nopember 2012 yang pada intinya menolak seluruh gugatan Penggugat Pdt. YEPTA MAULANA SEMBIRINGuntuk seluruhnya ( jadi bukan N O - Niet Onvankelijk verklaart – sehingga secara hukum tidak dapat lagi diajukan gugatan baru).

3. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut Penggugat telah menyatakan Banding tertanggal 10 Desember 2012, dengan Akta Banding No. 212/2012 dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan


Reg. No.265/Pdt/2013/PT.Mdn tertanggal 13 Januari 2014, yang pada

N

intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dan dengan demikan Tergugat (i.c TOLE Br GINTING ) dan Penggugat (i.c Pdt.

ED A

YEPTA MAULANA SEMBIRING), tetap terikat dalam perkawinan yang sah .

4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) . setelah diamati

ternyata pihak Penggugat dan Tergugat serta

IM

5. Bahwa

pokok gugatan perkara Reg. No.88/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 22 Pebruari 2016 di Pengadilan Negeri Medan sama dengan gugatan perkara Reg. No. 244/Pdt.G/2012/PN.Mdn tertanggal 04 Mei 2012 putusan mana

GG

telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan juga pokok perkara sama yaitu Penggugat ingin menceraikan istrinya (Tergugat) . 6. Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut, kami menyatakan gugatan

TIN

Penggugat telah terjadi nebis in idem karena gugatan ini telah diajukan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang mana para pihak dalam perkara ini pun adalah sama dan juga pokok perkaranya sama. . II.

DALAM POKOK PERKARA

N

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Pebruari 2016 pada persidangan di Pengadilan

ILA

Negeri Medan, terkecuali ada hal-hal lain, yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawabannya . 2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang

AD

mana perkawinannya dilangsungkan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) di Desa Tanah Seribu Langkat pada tanggal 30 Januari 1980 dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Catatan Sipil di

NG

Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 29 Maret 2005 dengan kutipan Akte Perkawinan No.243/IST/2005 .

PE

3. Bahwa pada perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : a. Rachel Fransiska br. Sembiring (telah berumah tangga). b. Imanuel Sharon Sembiring (telah berumah tangga). c. John Pieter Sembiring (31 tahun). 4. Bahwa sejak semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Hanya saja ketika Penggugat mengenal wanita lain, maka oleh Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt/2016/PT MDN

Penggugat menciptakan suasana tidak harmonis dengan mencari-cari yang

sebetulnya

tidak

layak

dilakukan

oleh

seorang

N

persoalan

Pendeta/Hamba Tuhan .

ED A

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat karena dalil tersebut tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasar sama sekali, karena fakta yang sesungguhnya terjadi adalah :

a. Bahwa sejak ditolaknya gugatan Penggugat di Pengadilan Tinggi Medan dalam Reg. No.265/Pdt/2013/PT.Mdn, maka pada akhir tahun

IM

2014 sekitar bulan Oktober, Tergugat telah bersatu kembali dengan Penggugat dan hubungan mereka harmonis kembali sebagai suamiistri sehingga anak-anak, menantu dan cucu Tergugat dan Penggugat sangat senang dan bersyukur, Tergugat dan Penggugat juga membuat

GG

suatu usaha di kampung orang tua Tergugat .

b. Bahwa dalam hal ini justru Penggugatlah yang sesungguhnya memulai pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya, bertengkar dengan

TIN

dimana pada awal bulan Juli 2015, Penggugat

anak Tergugat dan Penggugat yang no. 3 (John Piter Sembiring) sekitar pukul 02.00 WIB karena John Pieter Sembiring meminta uang, tiba-tiba Penggugat sangat marah, kemudian Tergugat melerai keduanya. Pada malam itu juga Penggugat pergi ke rumah anak dan Penggugat yang paling tua (Rachel Fransiska br.

N

Tergugat

Sembiring) di Padang Bulan .

ILA

c. Bahwa keesokan harinya Penggugat pulang dan beberapa hari sesudah itu Penggugat mulai uring-uringan dan Tergugat mendengar Penggugat bertelepon mengatakan sayang-sayang, dan ketika ada

AD

kesempatan Tergugat melihat HP Penggugat dan ternyata yang dihubungi adalah seorang perempuan bernama Malem Ukur br Ginting yang mana sudah pernah serumah dengan Penggugat .

PE

NG

d. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 anak Penggugat dan Tergugat yang no. 3 John Pieter Sembiring, telah dimasukkan ke panti rehabilitasi Medan Plus di Padang Bulan Pasar 7 dan beberapa minggu sesudah itu John Pieter Sembiring menyuruh Tergugat dan Penggugat menjumpainya, di situ John Pieter Sembiring meminta maaf kepada Tergugat dan Penggugat dan memohon supaya Tergugat dan Penggugat jangan berpisah, tetapi Penggugat tidak mempedulikannya .


e. Bahwa walaupun dalam situasi yang demikian, Tergugat dan

N

Penggugat sering berkunjung ke kampung orang tua Tergugat, sewaktu di sana adik Penggugat yang bernama Ramai br Ginting juga

ED A

sering mendengar dan melihat Penggugat bertelepon dengan Malem Ukur br Ginting sehingga adik Tergugat menasehatinya, tetapi Penggugat tidak memperdulikannya

f. Bahwa suatu hari di dalam mobil, Tergugat bertanya kepada Penggugat : “Kenapa bapak seperti itu lagi?” dan Penggugat

IM

menjawab : “Saya menyesal dengan putusan pengadilan itu yang menolak gugatan saya karena di Pengadilan itu semua permainan uang.” .

6. Bahwa perlu kami informasikan dan sampaikan bahwa anak Penggugat

GG

dan Tergugat yang bernama John Pieter Sembiring (31 tahun) masih dalam pemulihan atau rehabilitasi ketergantungan dari obat-obat terlarang (Narkoba) di Rumah sakit, seyogyanya Penggugat sebagai orang tua/ayah

TIN

dari John Pieter Sembiring ikut juga membantu mengurus dan memberi perhatian demi pemulihan kejiwaan anak tersebut. Bukannya pada masa rehabilitasi/pemulihan kejiwaan anak Penggugat dan Tergugat

dari

ketergantungan dari obat-obat terlarang (Narkoba) tersebut si anak membutuhkan perhatian khusus terutama dari Orangtuanya sendiri.

N

Namun yang terjadi justru Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan tindakan ini tidak bijaksana dan tidak perlu dipertontonkan

ILA

oleh Penggugat kepada anak-anak dan cucu, dimana ayah ibunya dan kakek neneknya bercerai pada hari tuanya, suatu hal yang memilukan bagi anak-anak dan cucu serta masyarakat .

AD

7. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat, karena gugatan

NG

tersebut sudah pernah diajukan sebelumnya dengan pokok perkara dan pihak yang sama, serta telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) maka dengan sendirinya telah nebis in idem.

PE

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, untuk itu sangatlah beralasan

dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun petitumnya atau menyatakan setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima dan berkenan mengambil keputusan dalam hal sebagai berikut:


I. Dalam Eksepsi

2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat.

ED A

II. Dalam Pokok perkara

N

1. Menerima eksepsi Tergugat .

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima .

2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan tetap terikat

IM

dalam perkawinan yang sah .

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung.

GG

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

TIN

Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 6 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

N

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

ILA

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di

AD

Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) di Desa Tanah Seribu Langkat tanggal 30 Januari 1980 yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 29 Maret 2005 dengan Akte Nomor 243/IST/2005

NG

putus karena perceraian.

3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan Kota Medan agar putusan perceraiaian ini dicatatkan pada register yang ditentukan untuk

PE

itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 639.000,(enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).


Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 91/2016 tanggal 14 Panitera Pengadilan Negeri Medan yang

N

Juni 2016 yang dibuat oleh

menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan

telah diberitahukan kepada Terbanding

ED A

Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 6 Juni 2016 dan semula Penggugat

Oktober 2016.

pada tanggal 13

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

IM

Negeri Medan tanggal 20 Juli 2016 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 13 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula

GG

Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Negeri

Medan

dengan

Relaas

TIN

Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Perkara telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 14 Oktober 2016, dan Terbanding semula

Penggugat

tanggal

13

Oktober

2016

untuk

membaca/mempelajari/memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima

N

pemberitahuan ini.

ILA

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu

AD

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula

Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

NG

Tentang Pertimbangan Hukum Oleh Judex Factie yang keliru Dalam Eksepsi

PE

1. Bahwa

dalam

pertimbangannya

dalam

88/Pdt.G/2016/PN.MDN tertanggal 6 Juni 2016

putusan

Reg

Nomor

pada halaman 13 yang

menyatakan: Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut sebagai berikut ini .


Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat gugatan Penggugat

N

bahwa dasar gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dan selalu cekcok disebabkan banyak hal di

ED A

antaranya masalah anak dan adanya perempuan lain .

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 244/Pdt. G/2012 tanggal 28 November 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 265/Pdt/2013/PT. Mdn tanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat Pdt. Yepta Maulana Sembiring yang

IM

terkandung maksud sebagai “menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”, karena perkara perdata perceraian adalah bersifat khusus yang sewaktu-waktu dapat diajukan gugatan baru dengan alasan yang berbeda . Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah

GG

Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam perkara perselisihan perkawinan tidak berlaku asas “ne bis in idem” .

TIN

Menimbang, bahwa oleh karena itu dan lebih-lebih lagi bahwa dasar gugatannya tidak sama maka tidak ada asas Ne bis in idem dalam perkara a quo .

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima .

N

2. Bahwa Judex Factie baik dalam pertimbangan hukum tersebut di atas jelas tidak memperhatikan dan atau tidak mempertimbangkan putusan terdahulu

ILA

bahwa perkara yang pernah di ajukan dengan pokok perkara dan pihak yang sama dengan amar putusan Menolak Gugatan adalah Nebis in idem dengan demikian seharusnya Judex Factie menolak gugatan Terbanding/Penggugat,

AD

lagipula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menafsirkan sekaligus memutar balikkan fakta

isi putusan pengadilan terdahulu, yang mana isi

putusan Pengadilan terdahulu jelas sudah menolak gugatan Penggugat (i.c Yefta Sembiring) mengapa kemudian ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa

NG

putusan dalam perkara terdahulu “tidak dapat diterima“? Hal ini tentu sangat menyesatkan karena telah memanipulir fakta-fakta hukum .

3. Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie mengutip Yurisprudensi Mahkamah

PE

Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam perkara perselisihan perkawinan tidak berlaku asas “ne bis in idem” .

4. Bahwa sebuah Yurispundensi tidak mengikat untuk

menjadi pertimbangan

putusan Judex Factie karena hukum Indonesia menganut bahwa Judex Factie Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt/2016/PT MDN

bebas untuk tidak mengikuti atau mengikuti yurisprudensi putusan sebelumnya

masyarakat

hidup dalam

N

tetapi hakim harus mempertimbangkan norma hukum yang

yaitu adalah rasa keadilan dan nilai agama yang dianut oleh

ED A

Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, seharusnya Hakim melihat bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan lagi Penggugat adalah seorang pendeta yang setiap minggu berkotbah digereja agar jemaatnya tidak melakukan perceraian, dan ketika Penggugat menikahkan seseorang yaitu agama Kristen.

IM

5. Bahwa perkara perdata perceraian perkawinan bukan merupakan hal yang khusus atau spesifik tetapi justru UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan melindungi keluarga yang utuh yang terikat dalam rumah tangga yang sah secara hukum.

GG

6. Bahwa alasan alasan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak berbeda dengan alasan-alasan dengan perkara terdahulu pada

Putusan Pengadilan

Negeri Nomor 244/Pdt. G/2012 tanggal 28 November 2012 jo. Putusan

Dalam Pokok Perkara

TIN

Pengadilan Tinggi Nomor 265/Pdt/2013/PT. Mdn tanggal 13 Januari 2014.

1. Bahwa keputusan Judex Factie baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya,

telah

sangat menciderai rasa

keadilan yang

berlaku di

masyarakat, maka untuk itu beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang

N

memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan untuk itu mengadili sendiri serta mengambil alih

ILA

semua pertimbangan dan amar putusan . 2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya secara keseluruhan terkesan hanya mempertimbangkan dalil-dalil Terbanding dahulu Penggugat di

AD

dalam gugatannya terdahulu. Hal mana juga terlihat dalam amar putusan yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya .

3. Bahwa Judex Factie di dalam pertimbangan hukum maupun putusannya pada halaman 14 paragraf 3 menyatakan Menimbang bahwa yang menjadi pokok

NG

permasalahan dalam pokok perkara ini adalah dalil-dalil gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 19 Huruf f yaitu “Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisiham dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

PE

lagi dalam rumah tangga atau tidak?”

4. Bahwa Judex Factie di dalam pertimbangan hukum maupun putusannya pada halaman 15 paragrap 4 Judex factie menyatakan menimbang bahwa sedangkan Dipa Rambang Sembiring menerangkan antara Penggugat dan


Tergugat sering bertengkar dan saksi Rohana Sembiring menerangkan bahwa

N

Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi” 5. Bahwa setelah kami baca dan teliti ternyata Keterangan saksi Dipa Rambang

ED A

Sembiring dan saksi Rohana Sembiring tersebut di atas pada poin 4 tidak pernah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi vide putusan halaman 11.

6. Bahwa dengan demikian Judex factie tidak cermat mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi di persidangan yang mengatakan bahwa

IM

Penggugat dan tergugat sering bertengkar sehingga akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membentuk persangkaan hukum (rechtvermoeden) bahwa keluarga Pengggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar. 7. Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi anak

GG

Terbanding dan Pembanding yaitu saksi Immanuel Sharon Sembiring yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai wanita lain yang pernah di bawa oleh Penggugat ke rumah dan Tergugat mengetahuinya dan Tergugat tidak

TIN

mengetahui sejauh mana hubungan tersebut sehingga diam saja” vide putusan halaman 10 dan keterangan saksi

Rohana menyatakan bahwa penyebab

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain anak mereka bernama John Pieter Sembiring,

juga adalah

yang

adanya wanita lain yang

mempengaruhi Penggugat vide putusan halaman 11.

Rohana

N

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Immanuel Sharon Sembiring dan saksi dipersidangan gugatan

ILA

diajukannya

dapat cerai

disimpulkan oleh

bahwa

polok

alasan

Terbanding/Penggugat

yang

terhadap

Pembanding/Tergugat adalah karena adanya hubungan Terbanding/Penggugat dengan wanita lain yang menyebabkan Terbanding/Penggugat tidak ingin hidup

AD

bersama lagi dengan Pembanding/Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangga.

9. Bahwa akan tetapi terdapat kejanggalan/keanehan di dalam amar putusan perkara a quo karena kedua pertimbangan hukum yang dikutip diatas,

NG

mengabaikannya adanya pihak lain yaitu wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat oleh Majelis Hakim.

PE

10. Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan norma hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu rasa keadilan dan nilai agama yang dianut oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang menganut agama Kristen..


11. Bahwa dengan demikian telah terjadi

Judex factie

tidak cermat

N

pertimbangkan hukum untuk mengambil keputusannya, sehingga keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan patut dan beralasan untuk dibatalkan

ED A

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

aquo

berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri serta mengambil keputusan dalam hal sebagai berikut :

IM

1. Menolak seluruh isi gugatan Penggugat/Terbanding .

2. Menyatakan Perkawinan Pembanding dan Terbanding yang dilangsungkan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) di Desa Tanah Seribu Langkat

GG

tanggal 30 Januari 1980 yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 29 Maret 2005 dengan akte Nomor 243/IST/2005 adalah suami istri dalam rumah tangga yang sah dan terikat dalam perkawinan sah secara hukum.

TIN

3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.639.000 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan

N

Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 6 Juni 2016 serta Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat

ILA

Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam eksepsi pada

AD

pokoknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat nebis in idem karena gugatan ini telah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam putusan Nomor 244/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 28 November 2012 yang menolak seluruh

NG

gugatan Penggugat, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

pertimbangannya menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat

dalam tersebut

PE

dengan alasan putusan Nomor 244/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 28 November 2012 jo. Nomor 265/Pdt/2013/PT Mdn tanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat terkandung maksud sebagai “menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”, karena perkara perceraian adalah bersifat khusus yang sewaktu-waktu dapat diajukan gugatan baru berdasarkan alasan


yang berbeda. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 110

perkawinan tidak berlaku asas nebis in idem. bahwa

menurut

Majelis

Hakim

Tingkat

ED A

Menimbang,

N

K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang menyatakan dalam perkara perselisihan

Banding

pertimbangan tersebut tidak tepat karena apabila dipelajari dengan seksama putusan Nomor 244/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 28 November 2012 jo. Nomor 265/Pdt/2013/PT Mdn tanggal 13 Januari 2014 menyatakan gugatan Penggugat ditolak bukan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dengan menyatakan

IM

gugatan ditolak maka materi atau pokok perkara telah diperiksa dan diputus, hal ini berbeda dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima yang berarti materi/pokok perkara belum diperiksa.

GG

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan hukum dalam eksepsi dan dalam pokok perkara putusan tersebut menjadi sebagai berikut:

TIN

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang , bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi

N

yang pada pokoknya gugatan Penggugat nebis in idem karena gugatan ini telah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam putusan Nomor 244/Pdt.G/2012/PN

ILA

Mdn tanggal 28 November 2012 yang menolak seluruh gugatan Penggugat, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut bukan

AD

mengenai kompetensi maka diputus bersama dengan pokok perkara. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 244/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 28 November 2012, ternyata Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April, telah mengajukan

NG

gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan yang mencapai puncaknya pada tanggal 21 Januari 2012, Tergugat mengusir Penggugat dari

PE

rumah sambil mengacung-acungkan parang, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah. Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 244/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 28 November 2012:


Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat

N

-

ED A

Dalam Pokok Perkara -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

-

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

IM

244/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 28 November 2012 tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan Nomor 265/PDT/2013/PT Mdn tanggal 13 Januari 2014

GG

(bukti T-2), yang pada pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 244/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 28 November 2012. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa bukti T. 1 ini bersesuaian dengan keterangan saksi

TIN

Immanuel Sharon Sembiring (anak Penggugat dan Tergugat) yang menyatakan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Medan tetapi di tolak dan ditingkat banding juga ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan karena Penggugat dan Tergugat berselisih

N

paham akibat adik saksi yang bernama John Pieter Sembiring terlibat narkotika dan Penggugat mempunyai wanita lain.

ILA

Menimbang, bahwa keterangan saksi Immanuel Sharon Sembiring ini bersesuaian juga dengan keterangan saksi Rohana Sembiring yang menyatakan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Medan yang menolak

gugatan

AD

perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat karena pertengkaran akibat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama John Pieter Sembiring ketergantungan narkotika dan Penggugat mempunyai wanita lain. Saksi tahu

NG

karena waktu itu saksi juga memberikan keterangan sebagai saksi. Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya kehidupan rumah

PE

tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berlangsung terus hingga bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan apabila Penggugat tidak pergi maka Tergugat akan mengambil parang, lalu Penggugat pergi.


Menimbang, bahwa apabila dicermati ternyata alasan atau dasar gugatan

N

perceraian yang diajukan dalam perkara Nomor 244/Pdt.G/2012/PN Mdn dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 November 2012 jo. Nomor

ED A

265/PDT/2013/PT Mdn yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Januari 2014 dengan perkara a quo adalah sama yaitu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya pada bulan Januari 2012 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

IM

menyatakan “kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama.

GG

bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini yang menjadi dasar suatu permasalahan yang diputus dan berkekuatan

TIN

hukum tetap tidak dapat diajukan kembali yang dalam perkara perdata dikenal sebagai exeptio rei judicatae dan secara umum dengan asas ne bis in idem. Menimbang, bahwa yang menjadi syarat ne bis in idem sesuai Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah soal yang dituntut sama, tuntutan

N

didasarkan atas alasan yang sama, pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang

ILA

sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata soal

yang

dituntut

dalam

perkara

ini

adalah

sama

dengan

perkara

244/Pdt.G/2012/PN Mdn yaitu perceraian demikian pula alasan tuntutan adalah

AD

pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2012 yang membuat Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pihak-pihak juga sama yaitu Yepta Maulana Sembiring sebagai Penggugat dan Tole Boru Ginting sebagai

NG

Tergugat dalam hubungan sebagai suami istri. Menimbang, bahwa dengan demikian maka permasalahan dalam gugatan

a quo telah diputus dalam putusan Nomor 244/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 28

PE

November 2012 jo. Nomor 265/PDT/2013/PT Mdn tanggal 13 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga

eksepsi Tergugat beralasan hukum

untuk diterima. DALAM POKOK PERKARA


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

N

tersebut di atas. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka pokok

ED A

perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum

IM

untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, telah dipertimbangkan di atas dalam memperbaiki pertimbangan putusan

tidak perlu diipertimbangkan lagi.

GG

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, sehingga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

TIN

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 6 Juni 2016 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dibatalkan dan

N

dalam pertimbangan tersebut di atas gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Terbanding semula Penggugat haruslah

ILA

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yaitu dalam tingkat pertama dan tingkat banding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-

AD

Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain

NG

yang bersangkutan. MENGADILI:

-

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pdt.G/2016/PN

PE

Mdn tanggal 6 Juni 2016. MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat. Dalam Pokok Perkara: Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 339/Pdt/2016/PT MDN

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima.

N

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah

ED A

Rp639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh BENAR KARO–KARO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan AGUSTINUS

IM

SILALAHI, S.H., M.H. dan Dr. ALBERTINA HO, S.H., M.H.

masing-masing

sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis

GG

tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh BAIK SITEPU, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

TIN

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

N

AGUSTINUS SILALAHI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

PANITERA PENGGANTI

BAIK SITEPU, S.H.

AD

ILA

Dr. ALBERTINA HO., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai ……………… Rp6.000,00

NG

2. Redaksi…….............. Rp5.000,00

PE

3. Pemberkasan ……… Rp139.000,00 Jumlah …………….... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).


PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents