PENGADILAN TINGGI MEDAN

ME DA N

PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

GI

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan

SENTOSA

PURBA,

ING

sebagai berikut dalam perkara antara: GANEFO

PURBA,

EDY

KETAREN,

EUGENIUS

HERMANTO PURBA dan JIMBO PURBA, selaku para ahli

waris/keturunan

dari

Almarhum

Sulung

Purba,

NT

Almarhum Sobattaras Purba, Almarhum Ndilo Brahmana, Almarhum Mentas Purba dan Almarhum Raja Gok Purba yang merupakan keturunan dari Almarhum Pa Nareiken

ILA

Purba, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama USMAN SINGARIMBUN, SH. Advokat, berkantor di Jalan Perwira No. 198 Berastagi, Kecamatan

NG AD

Berastagi Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 12 Maret 2015, Nomor : 40/2015. Selanjutnya disebut sebagai para Pembanding dahulu

PE

sebagai para Penggugat ; MELAWAN

1. PT. KERETA API INDONESIA (PT. KAI)¸ beralamat di Jalan Prof. M. Yamin No. 14 Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan, dalam hal perkara ini didampingi oleh Kuasanya yang bernama DEMON TARIGAN, S.H. dan DAHSYAT TARIGAN, S.H,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2015, Nomor : HK. 214/IV/1/DIVRE I SU-2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 07 April 2015 No. 53/2015. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulu sebagai Tergugat ; 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe, dalam hal perkara ini didampingi oleh Kuasanya yang bernama BAMBANG HASCARYO, S.H., RAHMAT, Hal. 1 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

S.H, dan BETSEBA Br.TARIGAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 Maret 2015 No. 46/2015. Selanjutnya

Pengadilan Tinggi tersebut ;

ING

Setelah membaca :

GI

disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juli 2016 Nomor: 238/PDT/2016/PT MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis

NT

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; 2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor:238/PDT/2016/ PT-MDN tanggal 27 Juli 2016 oleh Panitra Pengadilan Tinggi Medan

untuk

ILA

membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; 3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

NG AD

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 Maret 2015 dalam register perkara perdata No. 13/Pdt.G/2015/PN. KBJ, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

PE

- Bahwa Kakek Penggugat bernama alamarhum Pa Nareiken isterinya Raehan Br Manik

Purba dan

telah meninggal dunia serta meninggalkan

anak sebagai keturunan / ahli warisnya bernama : 1. Narsar Purba 2. Lemet Br Purba - Bahwa almarhum Narsar Purba telah meninggal dunia dan meninggalkan anak sebagai ahli warisnya bernama : 1. Sulung Purba 2. Sobattaras Purba 3. Mentas Purba 4. Raja Gok Purba - Bahwa almarhum

Sulung Purba telah

meninggal dunia

serta

meninggalkan anak sebagai ahli warisnya bernama Sentosa Purba ;

Hal. 2 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

- Bahwa almarhum Sobattaras Purba telah meninggal

dunia serta

meninggalkan anak sebagai ahli warisnya bernama Nefo Purba ; - Bahwa

almarhum

Mentas

Purba

telah

meninggal

dunia

serta

meninggalkan anak sebagai ahli warisnya bernama Eugenius Hermanto Purba.

Purba telah

GI

- Bahwa almarhum Raja Gok

meninggal dunia serta

meninggalkan anak sebagai ahli warisnya bernama Jimbo Purba.

ING

- Bahwa almarhumah Lemet Br Purba telah meninggal dunia serta meninggalkan anak sebagai ahli warisnya bernama Ndilo br Brahmana . - Bahwa almarhumah Ndilo br Brahmana telah meninggal dunia serta meninggalkan anak sebagai ahli warisnya bernama Naik Ketaren.

NT

- Bahwa almarhum Naik Ketaren telah meninggal dunia serta meninggalkan anak sebagai ahli warisnya bernama Edy Ketaren. - Bahwa Para Penggugat adalah merupakan cucu-cucu/keturunan dan

ILA

sekaligus merupakan para ahli waris yang berhak mewarisi tanah warisan peninggalan orang tua Para Penggugat yang yang diperoleh dari warisan Peninggalan Pa Nareiken Purba dan isterinya Raehan Br Manik

NG AD

- Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat bernama Sulung Purba, Sobattaras Purba, Mentas Purba, Raja Gok Purba dan Naik Ketaren ada memiliki tanah warisan

yang diperoleh dari warisan peninggalan kakek

orang tua Penggugat bernama Pa Nareiken Purba dan isterinya Raehan Br Manik yang setempat di kenal dengan komplek PT. PJKA seluas lebih kurang

1,5 Hektar yang terletak di Kelurahan Gundaling I

Kecamatan

PE

Berastagi Kabupaten karo dan sekaligus merupakan tanah objek perkara dalam gugatan ini dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mejuah juah - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Gundaling. - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PTPN IV - Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan Penduduk. -

Bahwa sekarang tanah warisan Milik Para Penggugat tersebut dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sebagai Mess untuk tempat tinggal dan sampai sekarang tanah warisan Milik Para Penggugat tersebut belum pernah di pindah tangankan kepada pihak manapun juga;

- Bahwa Tergugat secara sewenang-wenang dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris terhadap tanah objek perkara dan walaupun ada keberatan dari Penggugat selaku ahli waris Tergugat telah menguasai tanah objek perkara dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli Hal. 3 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

waris Tergugat telah Pula mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat dengan demikian jelas bahwa perbuatan Tergugat sangat merugikan Para Penggugat;

- Bahwa atas permohonan Tergugat kepada Turut Tergugat, selanjutnya Turut Tergugat telah pula menerbitkan surat kepada Penggugat dengan

GI

suratnya tertanggal 06 Maret 2015 No.375/300/12.06/III/2015 Turut Tergugat berencana akan melanjutkan permohonan hak Tergugat terhadap

ING

tanah objek perkara untuk itu jelas bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan dan sangat keberatan atas tindakan pengklaiman tanah objek perkara oleh Tergugat sebab tanah tersebut adalah warisan peninggalan orang tua Para Penggugat ; - Bahwa

NT

oleh karena Tergugat bukan merupakan pemilik tanah objek

perkara jelas bahwa perbuatan Tergugat mengajukan permohon hak kepada Turut Tergugat terhadap tanah objek perkara tanpa persetujuan

perkara

ILA

dan sepengetahuan Para Penggugat yang

berhak terhadap tanah objek

jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan merupakan

perbuatan melawan hukum ;

NG AD

- Bahwa terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Tergugat yang mengklaim tanah objek perkara maka Para Penggugat sebagai ahli waris yang

juga

berhak mewarisi

tanah

objek perkara

mencoba

memusyawarahkannya dengan Tergugat namun Tergugat

untuk

tidak pernah

menanggapi etikat baik dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

agar Tergugat patuh melaksanakan putusan dalam perkara ini

PE

- Bahwa

maka sangat beralasan menurut hukum agar Tergugat di bebani membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu

rupiah)

setiap hari kepada Penggugat, apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini; - Bahwa untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak hampa dan Para Penggugat sangat khawatir akan etikat buruk dari Tergugat mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain mohon kiranya agar terhadap tanah objek perkara diletakkan sita jaminan. (Conservatoir beslag); - Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka sangat beralasan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi; (Uit Voerbaar bij Voerraad);

Hal. 4 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini memanggil pihak – pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

GI

I . Putusan Provisionil :

1. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak

melanjutkan

ING

peroses hukum menyangkut tanah objek Perkara; 2. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses tindak lanjut pelaksanaan permohonan hak yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat menyangkut tanah objek perkara sebelum

NT

perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap. II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

ILA

2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga ; 3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan /ahli waris yang sah dari

NG AD

Sulung Purba, Sobattaras Purba, Mentas Purba, Raja Gok Purba dan Naik Ketaren yang merupakan cucu dari almarhum Pa Nareiken Purba dan isterinya Raehan Br Manik ; 4. Menyatakan tanah objek perkara yang yang setempat di kenal komplek PT. PJKA

dengan

seluas lebih kurang 1,5 Hektar yang terletak di

Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten karo dan

PE

sekaligus merupakan tanah objek perkara dalam gugatan ini dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mejuah juah - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Gundaling. - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PTPN IV - Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan Penduduk. adalah tanah warisan peninggalan orang tua Para Penggugat bernama Sulung Purba, Sobattaras Purba, Mentas Purba, Raja Gok Purba dan Naik Ketaren yang diperoleh dari warisan peninggalan kakek orang tua Para Penggugat beranama Pa Nareiken Purba dan isterinya Raehan Br Manik ; 5. Menyatakan tanah objek perkara adalah kepuyaan Para Penggugat yang diperoleh

dari warisan peninggalan Sulung Purba, Sobattaras Purba,

Mentas Purba, Raja Gok Purba dan Naik Ketaren ; Hal. 5 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

objek perkara

ME DA N

6. Menyatakan perbuatan Tergugat

menguasai dan mengusahai tanah

tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan

melawan hukum;

7. Menyatakan segala surat-surat yang timbul diatas tanah objek perkara tanpa persetujuan Para Penggugat yang sifatnya merugikan Para

GI

Penggugat tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari

ING

Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, aman, dan kosong tanpa halangan apapun juga;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom)

NT

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun

ILA

ada perlawanan, banding maupun kasasi. (Uit Voerbaar bij Voerraad); 11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul Subsidair :

NG AD

dalam perkara ini ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat tersebut di atas, kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

PE

DALAM EKSEPSI :

I. Tentang Gugatan obscuur libel - Bahwa, pada pokoknya sebagai dalil gugatan para Penggugat dalam perkara quo adalah tentang tanah warisan peninggalan kakek orang tua para Penggugat bernama Pa Naraiken Purba dan istirnya Raehan Br Manik, luasnya lebih kurang 1,5 Hektar yang terletak di Kelurahan Gundaling I, Kec. Berastagi. Kab.Karo dengan batas-batas sebelah Timur berbatas dengan Jalan Mejuah-Juah, Selatan dengan Jalan ke Gundaling, Barat berbatas dengan PTP IV, sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Penduduk (objek perkara) ; - Bahwa, seterusnya menurut para Penggugat saat ini tanah sebagai objek perkara tersebut dikuasai dan diusahai Tergugat sebagai Mess untuk tempat tinggal dan objek perkara sampai sekarang belum pernah dipindah tangankan kepada pihak manapunkemudian tanpa sepengetahuan dan Hal. 6 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

tanpa persetujuan para Penggugat selaku ahli waris Tergugat telah pula mengajukan permohonan hak kepadaTurut Tergugat ;

- Bahwa, bila diteliti secara cermat dan seksama dalil gugatan Penggugat andaim kata----quad noon------benar Penggugat adalah ahli waris dari :  Alm. Sulung Purba,

GI

 Alm. Sobattaras Purba,  Alm. Ndilo Br Brahmana

ING

 Alm. Mentas Purba dan

 Alm. Raja Gok Purba yang merupakan keturunan dari Almarhum Pa Naraiken Purba maka menurut ketentuan Huku Acara Perdata yang

tentang

warisan

NT

berlaku di Indonesiaapalagi mengenai masalah gugat-menggugat maka

para

Penggugat

harus

terlebih

dahulu

mengemukakan secara lengkap dan jelas tentang identitas para Penggugat dalam gugatan seperti berapa umur Penggugat agama,

ILA

tempat tinggal dan seterusnya, akan tetapidalam gugatan identitas para Penggugattentang alamat, umur tidakdicantumkan secara jelas dan lengkap ;

NG AD

- Bahwa demikian juga dalam struktur masyarakat adat Batak Karo yang menganut garis keturunan keturunan Patrilineal/kebapaan maka untuk tuntasnya

perkara

waris-malwaris

maka

sudah

seharusnya

para

Penggugat dalam gugatan menguraikan secara tegas dan lengkap identitas sebagai ahli waris dari Alm. Pa Nraiken Purba dan istrinya Almh, Raehan Br Manik, include kapan meninggal masing-masing para

PE

pewaris(vide pasal 3 RV) oleh karena identitas para Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas maka gugatan demikian dikwalifikasi sebagai gugatan yang bertitel obscuur libel (kabur) ; - Bahwa, seterusnya dalil posita para Penggugat hal.1 baris 14 dari bawah sidebutkan para Penggugat adalah sebagai orang yang memberi Kuasa Khusus kepada Advokat merupakan keturunan atau ahli waris dari Pa Nraiken Purba sedangkan dalam petitum para Penggugat minta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pa Nraiken Purba dan isterinya Almh. Raehan Br Manik ; - Bahwa, secara tata bahasa Indonesia yang baik dan benar maka antara Pa Naraiken Purba tidak sama atau (dibaca tidak identik)dengan Pa Nraiken, bahkan dalam Surat Kuasa Khusus sendiri tidak ada disebutkan objek perkara adalah merupakan tanah warisan peninggalan orang tua para Penggugat yang diperoleh dari warisan Peninggalan Pa Nareiken Hal. 7 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

Purba dan istrinya Almh. Raehan Br Manik karena antara posita dan petitum dan antara Surat Kuasa Khusus dengan dalil gugatan tidak saling mendukung bahkan bertentangan maka gugatan dalam perkara ini kabur dan gelap isinya (obscuur libel) ; II. Gugatan Nebis in idem ;

GI

- Bahwa, gugatan para Penggugat dalam perkara ini telahNebis In Idem sebab gugatan dengan objek, pihak-pihak dan dalil atau alasan gugatan

ING

yang sama dengan gugatan saat ini telah pernah diajukan dan di putus oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe yakni dalam Perkara Perdata No. 60/Pdt.G/2002/PN-Kbj ;

- Bahwa, para pihak dalam Perkara Perdata No. 60/Pdt.G/2002/PN-Kbj

NT

adalah Milap Purba, Rahmat Purba, Drs. Perdemuan Purba, Endi Bahagia Purba, dan Drs. Lumbung Purba sebagai para Penggugat dalam perkara No. 60/Pdt.G/2002/PN-Kbj mereka mewakili seluruh keturuna/ahli warus

ILA

dari Pa Naraiken Purba, Kepala Kampoeng Soekoe Sepoeloeh Doea selakigus mereka bertindak mewakili Yayasan Purba Mergana Rumah Berastagi dan Persadaan Purba Mergana Dan Anak Beruna/Kalimbubu

NG AD

Rumah Berastagi dengan kata lain Milap Purba, Dkk dalam perkara No. 60/Pdt.G/2002/PN-Kbj mewakili seluruh keturunan / ahli waris dari Pa.Naraiken Purba, Si Timbul dan Kepala Kampoeng Soekoe Sepoeloeh Doea dan mereka bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara tersebut dan sebagai pihak Tergugat I adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Devisi Regional I Sumatera Utara dan PT. Perkebunan

PE

Nusantara selaku Tergugat II, serta Badan Pertanahan Nasional Kab. Karo selaku Tergugat III ; - Bahwa, sebagai dalil pokok atau alasan gugatan Milap Purba, Dkk dalam perkara Perdata No. 8/PID.B/2016/PN Kbj Milap Purba, Dkk mendalilkan : “ objek perkara adalah Sebahagian dari warisan/ulayat peninggalan leluhur Penggugat bernama Pa. Naraiken, Si Timbul Purba serta Kepala Kampoeng Soekoe Sepoeloeh Doe Kotta yang pernah diesewkan kepada Joost Van Vollenhoven dengan jangka sewa sejak tahun 1907 s/d 1981” (lihat halaman 5 baris ke-14 dari putusan perkara Perdata No. 8/PID.B/2016/PN Kbj) khusus PT. Kereta Api Indonesia Persero selaku Tergugat-1 dan PTPN II selaku Tergugat-II menguasai secara tanpa hak dari tanah ulayat penggugat-penggugat (lihat halaman 7 baris ke-13 Putusan perkara Perdata No. 8/PID.B/2016/PN Kbj) ;

Hal. 8 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

- Bahwa, sedangkan yang menjadi objek perkara dalam perkara Perdata No. 8/PID.B/2016/PN Kbj dikemukakan Milap Purba, Dkk adalah : “ sebahagian dari tanah ulayat penggugat....dengan luas lebih kurang 15.000 M2 dan diatasnya telah di bangun Bungalow PJKA yang terletak dikelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, dengan batas-batas

GI

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Tanah Mejuah-Juah

ING

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN II-Menara I dan II - Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Koramil - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Gundaling (lihat angka 7 dalil gugatan Milap Purba, dkk dalam Putusan Perkara Perdata Nomor :

NT

60/Pdt.G/2016/PN Kbj halaman 7 s/d 8)

- Bahwa, oleh karena objek gugatan, dalil atau alasan serta pihak-pihak dalm perkara Perdata No. 60/Pdt.G/2016/PN Kbj sama dengan objek

ILA

gugatan, dalil atau alasan serta pihak dalam perkara yang saat ini sedang diperiksa dan digelar yaitu PerkaraPerdata No. 13/Pdt.G/2016/PN Kbj serta di Pengadilan Negeri yang sama pula maka gugatan dalam perkara

NG AD

ini dikwalifisier sebagai Ne Bis In Idem; III. GUGATAN TELAH LAMPAU WAKTU dan atau DALUARSA Bahwa, gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah melampaui batas waktu atau daluarsa sebab Tergugat telah menguasai objek perkara sejak jaman Belanda dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun juga ; a. Gugatan Lampau waktu menurut Hukum Adat

PE

 Bahwa, gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo ditilik berdasarkan HUKUM ADAT dikwalifisier sebagai gugatan yang telah lampau waktu karena para Penggugat setidak-tidaknya Tergugat ic. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regioanl I Sumatera Utara telah 57 (lima puluh tujuh tahun) menguasai objek perkara baru para Penggugat mengajukan gugatan fakta ini diperoleh berdasarkan perhitungan sejak keluarnya UU Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisai ;  Bahwa, sesuai dalil gugatan ternyata para penggugat tidak pernah mengajukan gugatan da atau tidak pernah mengajukan keberatan dan atau minta musyawarah dengan cara kekeluargaan menghadap ke Lurah Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo sejak orang tua, kakek para Penggugat ic. Alm. Pa. Nareiken Purba, Alm. Narsar Purba meninggal dunia guna meminta kepada Lurah Hal. 9 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

Kelurahan Gundaling I secara musyawarah melalui kekeluargaan “Sangkep Ngeluh” (bahasa daerah Karo anak beru, senina dan kalimbubu) agar persoalan tanah warisan Pa. Nareiken Purba seluas 1,5 Hektare “diselesaikan” fakta-fakta yang dikemukakan dengan mendirikan bangunan rumah diatasnya bukan hak dan milik Alm. Pa

 Kaidah-Kaidah Hukum menegaskan :

GI

Nareiken Purba ataupun ahliwarisnya ic. Para Penggugat ;

ING

1. Bahwa, menurut Yurisprudensi MA-RI, No : 147 K/Sip/1953, tangal19 Juli 1955 inti pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut : “ oleh karena seseorang telah menguasai tanah selama 20 tahun lebih tidak ada gugatan atau tidak pula pernah menghadap Kepala Desa/Kepala

NT

Adat setempat dengan permintaan agar persoalan tanahnya dibereskan hal itu dianggap sebagai suatu persangkaan Hakim bahwa sesungguhnya yang bersangkutan tidak berhak atas tanah yang dipersengketakan” ;

ILA

2. Bahwa, Prof.Mr.B. Ter Bzn, dalam karangan ilmiahnya berjudul “ Pengaruh Lampau Waktu Terhadap Hubungan-hubungan Hukum Dalam Hukum Adat “ dimuat dalam Indisch Tidshrift van het Recht deel 144 hal. 71-116

NG AD

dan dalam bukunya “ Beginseien en Stelsel van het Adatrecht” penerbit J.B. Wolter Groningen-Jakarta, set. Tahun 1950 Bab ke XII mengemukan sebagai berikut : “ baik hak-hak atas tanah maupun hubungan hukum antara manusia yang satu dengan lainnya dipengaruhi oleh lampaunya waktu sebab di dalam hukum yang tidak tertulis hal lampaunya waktu misalnya akan berakibat kedudukan yang sebenarnya-benarnya mengenai

PE

sesuatu hal sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti oleh karena terjadi “dahulu” sekali “; 3. Bahwa, terhitung sejjak keluarnya UU Nasionalisasi No. 86 tahun 1958 saja sampai saait ini telah mencapai 57 (lima puluh tujuh) tahun baru para penggugat mengajukan gugatan maka dalil yang menjadi dasarguguatan dalam perkara ini tidak dapat diketahui kedudukan dan apa yang terjadi sebenar-benarnya tentang obyek

perkara yang katanya warisan

peninggalan Alm. Pa Nareiken Purba seluas 1,5 Hektare karena saksisaksi sudah tidak ada lagi dan andaikatapun ada maka dapat dipastikan saksi tersebut pengetahuannya bersifat kesaksian “testimonium de auditu” 4. Bahwa, pasal 34 ayat 2 Ordonasi Pengadilan Hukum Adat berbunyi “apabila diajukannya gugatan tentang hukum diundur-undurkan dengan tidak beralasan yang layak dalam kurun waktu sekian lamanya sehingga

Hal. 10 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

penyelidikan duduknya perkara atau pemulihan hukum menjadi sangat sulit maka hakim harus menolak gugatan tersebut “

5. Bahwa, apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan / batal dan saat pengajuan gugatan lewat 18 tahun maka gugatan itu tidak dapat

februari 1970 No. 499 K/Sip/1970) ; b. Gugatan Daluwarsa menurut B.W ;

GI

dianggap diajukan dengan itikad baik (Jurisprudensi M.A. tanggal 4

ING

 Bahwa, apabila gugatan para Penggugat ditinjau menurut Hukum Perdata (B.W) maka tegas gugatan para Pengugat dalam perkara ini telah daluwarsa artinya Tergugat telah terbebas dari wajib bukti untuk membuktikan alas hak atas objek perkara / tanah terpekara dan hak para

NT

Penggugat untuk mengajukan tuntutan verjaring) ;

menjadi gugur (extinctieve

 Bahwa, hak yang ditentukan oleh undang-undang akan hapus dengan

ILA

lampaunya waktu yang ditetapkan undang-undang (dicheance) hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya ( ex re) setelah lewat waktu ;  Bahwa semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun

NG AD

perseorangan hapus (daluwarsa) setelah lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak perlu menunjukan adanya alas hak dan tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan didasarkan pada etikad buruk, lampaunya waktu dihitung sejak hak itu lahir (Vide pasal 1963, 1967 BW) ;  Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengadili putusan

PE

Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Nopember 1953 memutuskan dalam inti pertimbangan hukumnya menyatakan dikutip :“ bahwa oleh karena seorang ahli waris selama 24 tahun yaitu sampai ia sendiri meninggal dunia tidak mengadu perkara di depan Pengadilan tentang barang warisan ibunya maka dianggap melepaskan haknya dan telah setuju dengan tindakan-tindakan suaminya terhadap barang-barang warisan”.  Bahwa, Putusan Kamar ke Tiga Justisi Jakarta 12 Januari 1940 yang berbunyi : “ bahwa pendudukan tanah dalam waktu lama dengan tanpa ganguan sedang yang menduduki tanah itu bertindak sebagai pemilik jujur (rechthebbende te goeder trouw) pada umumnya mendapat perlindungan (rechtsbescherming)”. IV. Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan Hal. 11 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

 Bahwa, Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda yang beroperasi di wilayah

Sumatera

termasuk

Wilayah

Sumatera

Timur

(zaman

Pemerintahan Hindia Belanda) dengan itikad baik telah menguasai dan mengusahai objek perkara kemudian berdasarkan UU Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958 seluruh aset Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda

diusahai termasuklah

tanah

GI

tersebut diserahkan kepada Tergugat untuk dikelola, dikuasai dan terpekara yang sampai sekarang objek

ING

perkara telah ditetapkan menjjadi aset Tergugat sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

 Bahwa, perlu ditegaskan seluruh aset Perusahaan Kereta Api Swasta

NT

Belanda yang dinasionalisasi bukan diterima Pemerintah Republik Indonesia cq. PT.Kereta Api Imdonesia (Persero) secara cuma-Cuma akan tetapi

aset-aset Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda yang

dinasionalisasi tersebut diganti rugi oleh Pemerintah Republik Indonesia

ILA

cq. Tergugat kepada Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda ;  Bahwa, sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda kemudian keluarnya UU Nasionalisasi tahun 1958 yang intinya manasionalisasi seluruh aset-

NG AD

asetnya Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda yang beroperasi di wilayah Sumatera sekarang menjadi aset tergugat dan ternyata sampai dimajukannya gugatan ini tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk para Penggugat, Alm. Pa Nareiken Purba yang mengklaim bahwa objek perkara adalah milik Alm. Pa Naraiken Purba maupun para Penggugat katanya selaku ahli waris dari fakta ini jelas dan tandas

PE

secara hukum objek perkara bkan hak dan milik Pa Nareiken Purba maupun para Penggugat sebagai ahliwarisnya kensekwensi yuridisnya para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini ;  Bahwa, didalam Surat Kuasa Khusus sendiri tidak ada disebutkan bahwa para Penggugat selaku ahli waris dari Pa Nareiken Purba, juga tidak disebut batas-batas tanah yang menjadi objek perkara oleh sebab itu para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan mewakili Pa Nareiken Purba dalam perkara ini dan dalil/isi gugatan melampaui batas kuasa yang

diberikan para Penggugat kepada Advokat dalam perkara ini

sehingga patut gugatan ditolak untuk seluruhnya ;  Bahwa, untuk mendukung argumentasi tersebut diatas perkenankanlah Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang inti pertimbangan hukumnya

Hal. 12 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

berbunyi “Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima“. DALAM KONPENSI

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian dalam ekssepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis dianggap sebagai satu

GI

kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam konpensi ini sehingga tidak diulangi penulisannya satu persatu ;

ING

Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali secara tegas diakui Tergugat ;

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil para Pengguggat pada halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan dikutip :

NT

Bahwa semasa hidupmya orag tua Penggugat berrnama, sobattaras Purba, Mentas Purba, Raja Gok Purba dan Naik Ketaren ada memiliki tanah warisan yang diperoleh dari warisan peninggalan kakae orangtua Penggugat

ILA

bernama Pa Nareiken Purba dan strinya Raehan Br Manik yang setempat dikenal dengan komplek PT.PJKA selus lebih kurang 1,5 hektare yang terletak di Kelurahan Gundaling I kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dan sekaligus

berikut :

NG AD

merupakan objek perkara dalam gugatan ini dengan batas-batas sebagai

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mejuah-Juah - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Gundalig - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PTPN IV - Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan penduduk

PE

Bahwa dapat ditegaskan tanah dan segala sesuatu yang terdapat diatsnya yang menjadi objek dalam perkara a quo sebelah Timur tidak berbatass dengan Jalan Mejuah-Juah, sebelah Barat dai objek pekara tidak berbatas dengan PTPN IV, sebelah Utara objek perkara tidak berbatas dengan perumahan penduduk sedangkan luas tanah yang dikuasai Tergugat bukan 1,5 hektare akan tetapi seluas 22.427 m2 sebagaimana diyraikan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Tanah Karo tanggal 25 juli 1985 masing-masing dalam daftar : 1. Nomor 594-580-7/1985 seluas 17.427 m2 (gambar situasi 380/1985) ; Bahwa, dari batas-batas tanah yang dijadikan para Penggugat sebagai objek perkara saja jelas dan tandas tanah dan bangunan diatasnya yang sejak dahulu dikuasai dan diusahai Tergugat bukan hak dan milik Pa Nareiken Purba maupun para Penggugat sebab batas-batas tanah perkara saja sesuai dalil para Penggugat dikutip diatas berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai dan Hal. 13 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

diusahai (aset) Tergugat mengikuti kata lain bebbeda data fisik-yuridis objek perkara versi para Penggugat dengan tanah dan bangunan yang dikuasai Tergugat oleh karena itu patut dan beralasan hukum gugatan ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa, dapat Tergugat jelaskan asal usul tanah dan bangunan yang

GI

dikuasai Tergugat dahulunya merupakan aset Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda yang berperasi di wilayah Sumatera bernama Nv. DELI SPOORWEG

ING

MAATSCHAPPIJ “ (DSM) kemudian setelah tebentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 27 Desember 1958 keluarlah UU Nasionalisasi yakni UU No. 86 tahun 1958 Jo. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1959 tanggal 23 Pebruari 1959 tentang Pokok-Pokok Pelakasaan UU

NT

Nasionalisasi Perusahaan Belanda pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah ini menyebutkan tentang barang-barang yang terkena nasionalisasi yakni dikutip : “dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi seperti termaksud dalam

ILA

pasal 1 ayat (1) sub a, c dan d adalah termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan yang berwujud barang tetap atau barang bergerak yang merupakan hak atau piutang….dst”

NG AD

Bahwa, norma hukum dikutip diatas dihubungkan dengan UU No. 25 tahun 1960 tentang Agraria, PP No. 8 tahun 1953 tanggal 24 Januari 1953 tentang Pengusaan Tanah-Tanah Negara dan ketentuan lain yang berkaitan dengannya antara lain PP No. 40 dan No. 41 Tahun 1959 maka sejak keluarnya UU No.86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi peraturan Kereta Api Indonesia (Persero) ic. Tergugat” hal ini bersesuaian dengan pertimbangan hokum Majelis Hakim

PE

dalam Putusan Perkara Perdata Rgister No. 60/Pdt.G/2002/PN-kbj terkait tanah dan bangunan yang dikuasai-diusahai Tergugat diuraikan pada halaman 79 baris ke 15 dari putusan tersebut, dikutip berbunyi “menimbang bahwa telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon milik Belanda, dimana berdasarkan peraturan pemerintah tersebut Perusahaan Lereta Api dan Tilpon milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia dikenakan Nasionalisasi. Peraturan Pemerintah ini memperkuat Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1959 diatas sehingga objek perkara yang dikuasai Tergugat-I yang berasal dari perusahaan Belanda yang ernama NV. Deli Spoorweg adalah menjadi hak dari Tergugat I “. Bahwa, khusus bangunan yang terdapat diatas tanah perkara dibangun oleh pihak Belanda sehingga arsitek bangunan yang sampai saat ini masih berdiri diatas tanah perkara adalah bangunan berarsitek Belanda artinya bangunan tersebut dibangun pada zaman penjajahan Hindia Belanda usia Hal. 14 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

bangunan + 100 (seratus) tahun, dan bukan dibangun oleh Pa Nareiken Purba, Alm Narsar Purba menguasai-mengusahai objek perkara….? Tegasnya data fisik yang menjadi fakta dalam pekara ini menunjukkan objek perkara bukan hak dan milik Pa Nareiken Purba maupun ahliwarisnya ;

Bahwa, oleh karena sejarah dan asal-usul tanah dan bangunan yang

GI

dijadikan objek perkara yang dikuasai dan diusahai oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara berdasarkan alas hak yang jelas

ING

dan didasari itikad baik (te goeder trouw) maka tidak ada dasar hukumnya menyatakan Tergugat yang menguasai-menguasai dan mensertifikatkan objek terpekara dikwalifikasi sebagi perbuatan melawan hukum ; Bahwa, objek perkara statusnya asset Negara karena itu sesuai UU

NT

Perbendaharaan Negara Aset Negara tidak dapat disita, dan gugatan tidak didukung bukti yang memenuhi kriteria pasal 191 ayat (1) Rbg, maka tuntutan peletakan sita atas objek perkara dan putusan serta-merta yang dimohonkan

ILA

dalam perkara ini haruslah ditolak ;

Bahwa, oleh karena para Penggugat tidak mempunyai alas hak atas objek perkara maka sangat tidak beralasan kalau para Penggugat menuntut

NG AD

sebagaimana diuraikan dalam putusan juga tuntutan para Penggugat agar Tergugat dibebani uang paksa (dwangsoom) tuntutan-tuntutan para Penggugat ini haruslah ditolak seluruhnya ; Bahwa, oleh karena Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini baik menguasai-mengusahai objek perkara termasuk perbuatan Tergugat mengajukan persertifikatan objek perkara maka tidak ada

PE

dasar hukumnya Tergugat dibebani membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

TENTANG PUTUSAN PROVISIONIL Bahwa, tentang tuntutan para Penggugat yang menuntu agar Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melanjutkan proses hukum menyangkut tanah objek perkara adalah suatu dalil dan tuntutan dari para Penggugat yang tidak jelas dan gelap isinya sehingga harus ditolak; Bahwa, seterusnya tuntutan para Penggugat agar Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses tindak lanjut pelaksanaan permohonan hak yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat menyangkut tanah objek perkara sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap adalah suatu dalil dan tuntutan yang absurt dan kuat dugaan diajukannnya gugatan ini bertujuan menghambat dan atau menghalang-halangi proses persertifikatan objek perkara perbuatan para Penggugat ini jika dibenarkan Badan Pertanahan Hal. 15 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

Nasional Kabupaten Karo dan judex Factie maka menjadi preseden buruk dalam persertifikatan tanah di wilayah Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kabupaten Karo dengan alasan sebagai berikut :

- Para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti kepemilikan yang memliki nilai kekuatan pembuktian guna membuktikan bahwa objek perkara adalah

GI

hak dan milik Pa Nareiken Purba maupun ahliwarisnya ic. Para Penggugat kepada Turut Tergugat dan para Penggugat ;

ING

- Para penggugat hanya mengajukan klaim kepada turut Tergugat dan Tergugat bahwa objek perkara adalah milik Pa Nareiken Purba; - Selanjutnya

dengan

cara-cara

yang

tidak mulia

para

Penggugat

mengajukan gugatan ke pengadilan bertujuan demi penundaan dan atau

NT

menghalang-halangi proses persertifikatan objek perkra yang dimohonkan Tergugat padahal bukti-bukti kepenmilikan Tergugat atas objrk perkara diperoleh sesuai perosedur hokum uang berlaku akan tetapi karena

ILA

diajukannya gugatan ini maka permohonan Tergugat mensertifikatkan objek perkara menjadi terhenti dan terkendala ; Bahwa, mencermati perbuatan para Penggugat dan sikap Turut Tergugat

NG AD

dalam proses pensertifikatan objek perkara yang dimohonkan Tergugat jelasjelas diluar koridor hokum dengan kata lain jika Bdan Pertanahan Nasional Tanah Karo tidak melanjutkan proses persertifikatan objek perkara yang dimohonkan Tergugat jelas perbuatan Turut Tergugat menjadi preseden buruk dalam persertifikatan tanh di Kabupaten Tanah Karo khusunya dan Indonesia umumnya sebab jika sikap BPN Kab. Tanah Karo dan sikap para Penggugat ini

PE

diikuti masyarakat luas maka Badan Pertanahan Nasional akan lumpuh ; Bahwa, lumpuhnya BPN dan BPN Tanah Karo karena membenarkan sikap para Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas dampaknya dapat dipastikan sikap BPN Kab. Karo akan diikuti masyarakat luas sehingga setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan persertifikan tanah ke BPN atau BPN Kab. Tanah Karo pasti akan ada pihak yang mengklaim bahwa tanah yang disertifikatan tersebut adalah miliknya walaupun tanpa bukti lalu mengajukan gugatan dan permohonan persertifikatan dihentikan tegasnya perbuatanperbuatan BPN Kab. Tanah Karo dan para Penggugat dalam perkara ini jelas dan tandas bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri oleh karena itu tuntutan para Penggugat tentang agar tidak melakukan proses tidak lanjut pelaksanaan hak yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan ; DALAM REKONPENSI Hal. 16 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

Bahwa, semua hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian dalam Eksepsi, Jawabam maupun tuntutan provisional secara mutatis-mutandis mohon

dianggap

menjadi

bagian

dalam gugatan

penulisannya tidak diulangi lagi satu persatu ;

rekonpensi

ini

dan

Bahwa, Tergugat Dalam Konpensi (d.k) sekarang menjadi Penggugat

GI

Dalam Rekonpensi (dr) dan para Penggugat Dalam Konpensi sekarang sebagai Para Tergugat dalam Rekonpensi (d.r) dan dengan ini Penggugat d.r

ING

mengajukan gugatan terhadap para Penggugat d.k dengan dalil dan argument yuridis sebagi berikut : Bahwa, tanah beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya yaitu tanah seluas + 1,7 Hektar dengan batas-batas sebgaimana diuraikan dalam gambar situasi yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten

NT

Karo setempat terletak di Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, kabupaten Karo adalah sah hak dan milik Penggugat d.r dan sahnya objek perkara sebagai milik Tergugat diakui juga oleh pihak ketiga maupun

ILA

PEMERINTAH DAERAH Tingkat II Kabupaten Tanah Karo sebagaimana terungkap di persidangan pada saat perkara No. 60/pdt.G/2002/PN-Kbj digelar diantaranya berdasarkan bukti :

NG AD

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karo No. 593/438 tanggal 17 Januari 1992 ditujukan kepada BPN Kabupaten Karo prihal PEngukuran tanah milik Perusahaan Jawatan Kereta Api di Berastagi bertanda bukti T.I.16. 2. Surat Keterangan Lurah Kelurahan Gundaling I No. 0702/18/T.K/85 tanggal 30 September 1985 diketahui Camat Kabanjahe perihal : tanah dan bangunan PJKA terletak di Kelurahan Gundaling I Kecamatan Kabanjahe,

PE

Kabupaten Karo, bertanda bukti T.I.11, 3. Surat Pernyataan warga sebanyak 6 Kepala Keluarga yang menempati tanah dan bangunan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di Kelurahan Gundaling I Berastagi masing-masing tertanggal 20 Maret 2002 diberi tanda bukti T.I.13) ; Bahwa, sebagai bukti-bukti lain yang saling menguatkan dan membuktikan benar objek perkara hak dan milik Penggugat d.r antara lain didasarkan pada : norma hukum “daluarsa” extinctive verjaring yakni penguasaan secara nyata objek perkara lebih dari 57 (lima puluh tujuh) tahun, peraturan terkait terutama UU No.86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi, PP No.40,41 Tahun 1959 tentang Peraturan Pelaksana dari UU No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi ; Bahwa, dengan demikian sudah jelas perbuatan para Tergugat d.r menghalang-halangi Penggugat d.r dalam mensertifikatan objek perkara ;

Hal. 17 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

Bahwa, cara para tergugat d.r menghalang-halangi dan atau menghambat proses persertifikatan objek perkara adalah dengan cara Tergugat d.r mengajukan keberatan ke BPN Kab. Tanah Karo seterusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dan saat ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Karo tidak melanjutkan proses permohonan

GI

Penggugat d.r tersebut perbuatan para Tergugat d.r dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Karo dikwalifisier sebagai perbuatan melawan

ING

hukum ;

Bahwa, atas sikap perbuatan para Tergugat d.r tersebut diatas dan masyarakat yang berupaya memiliki dan menguasai objek perkara tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat d.r adalah patut dan wajar dihukum untuk

NT

menyerahkan tanah perkara dala, keadaan baik dan kosong kepada Penggugat d.r ;

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat d.r mengajukan keberatan ke Badan

ILA

Pertanahan Nasional Kabupaten Karo dan mengajukan gugatan saat ini sehingga terhenti proses pensertifikatan yang dimohonkan Penggugat d.r semuanya telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat d.r berupa

NG AD

biaya-biaya pengurusan sertifikat objek perkara yang telah dikeluarkan Penggugat d.r sebesar lebih kurang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan kerugian iamteril yang dialami Penggugat d.r sulih dihitung karena menyangkut nama baik dan reputasi Perusahaan Penggugat d.r namun untuk

memudahkan

perhitungan

kerugian

imateril

ini

ditaksir

Rp.

1.000.000.000.- (satu milliard) semua kerugian materil dan imateril Penggugat

PE

d.r wajar dibebankan kepada Para Tergugat d.r dihukum untuk menggantinya ; Bahwa karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Karo tidak ada alasan hukum untuk menghentikan proses persertifikatan objek perkara maka Penggugat d.r mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang sedang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Karo agar melanjutkan proses persertifikatan objek perkara yang dimohonkan Penggugat d.r walaupun perkara ini belum memperoleh kekuatan tetap / perkara sedang berjalan ; Bahwa, agar gugatan dalam rekonpensi tidak ilusionir maka mohon diletakkan sita penjagaan atas harta benda milik para Tergugat d.r yang kemudian ditunjuk Penggugat d.r dan agar para Tergugat d.r patuh melaksanakan putusan maka wajar para Tergugat .r dibebani uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) setiap hari jka para Tergugat d.r lalai memenuhi amar putusan yang berkekuatan pasti ; Hal. 18 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

Bahwa, oleh karena gugatan rekonpensi ini di dukung bukti authentic yaitu berupa Putusan Pengadilan, UU dan peraturan terkait maka patut dan beralasan hukum gugatan rekonpensi dijalankan dengan serta merta dan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat d.r mohon

GI

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang sedang memeriksa dan mengadili DALAM PUTUSAN PROVISONAL

ING

perkara ini berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi :

Menghukum Turut Tergugat ic. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Karo agar melanjutkan proses pensertifikatan objek perkara yang dimohonkan Tergugat d.k/Penggugat d.r walaupun putusan dalam perkara ini

NT

belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap ; DALAM EKSEPSI

DALAM KONPENSI

ILA

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tegugat d.k

Menolak gugatan para Penggugat d.k / para Tergugat d.r untuk seluruhnya DALAM REKONPENSI

NG AD

- Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya - Menyatakan objek perkara sah sebagai hak dan milik Penggugat d.r - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatior beslah) yang telah diletakkan dalam perkara ini - Menyatakan perbuatan para Tergugat d.r menghalang-halangi dan atau menghambat

proses

pensertifikatan

objek

perkara

yang

diajukan

PE

Penggugat d.r adalah perbuatan melawan hukum. - Menghukum para Tergugat d.r atau sekalian orang yang meperoleh hak dari padanya dan orang yang berada diatas objek perkara agar menyerahkan tanah dan bangunan (objek perkara) dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat d.r untuk selanjutnya dapat dikuasai Penggugat d.r secara bebas. - Menghukum para Tergugat d.r membayar kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000.- dan kerugian imateril sebesar Rp. 1.000.000.000.- atau jumlah total kerugian materil –imateril Penggugat d.r adalah sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu milliard dua ratus lima puluh juta rupiah). - Menghukum para Tergugat d.r uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat d.r jika para Tergugat d.r tidak menjalankan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal. 19 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Pembanding d.k / Tergugat d.r untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak

GI

mengajukan Jawaban terhadap gugatan tersebut di atas.

terurai

dalam

ING

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan salinan

putusan

Pengadilan

Negeri

Kabanjahe

No.13/Pdt.G/2015/PN.Kbj.,tanggal 26 Januari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

NT

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Provisi

ILA

- Menolak tuntutan provisi penggugat tersebut; Dalam Konpensi/Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On

NG AD

Vankelijk Verklaard); Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan penggugat-dr/tergugat-dk Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijk Verklaard); Dalam Kopensi dan Rekonpensi - Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr untuk membayar biaya perkara

PE

sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah); Membaca

relaas

pemberitahuan

isi

putusan

tingkat

pertama

Nomor:13/Pdt.G/2015/PN-Kbj tanggal 7 April 2016 oleh Petrus Jurusita pada Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ; Membaca akta pernyatan permohonan banding No.:13/Pdt.G/2015/ PN.Kbj Jo.No.02/Pdt.Bdg/2016/PN.Kbj yang dibuat oleh Jasmin Ginting Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe No.13/Pdt.G/2015/PN.Kbj., tanggal 26 Januari 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Hal. 20 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Petrus Jurusita pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding

huhkum Terbanding semula Tergugat ;

GI

semula Turut Tergugat dan pada tanggal 25 Februari dan kepada kuasa

ING

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 11 April 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat oleh Petrus Jurusita pada Pengadilan Negeri

NT

Kabanjahe pada tanggal 14 April 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Juni 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum

ILA

Terbanding semula Tergugat tanggal 4 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 Mei 2016 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada

NG AD

kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing – masing pada tanggal 6 Juni 2016; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) No.13/Pdt.G/2015/PN.Kbj kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dibuat oleh Petrus

PE

Jurusita pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, masing – masing pada tanggal 7 April 2016 dan kepada kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 6 Juni 2016, bahwa berkas perkara telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 21 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat mengajukan alasan – alasan keberatannya dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sama sekali tidak

GI

menimbang bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pembanding dipersidangan, sebab telah jelas dibuktikan letak dan luas jelas judex factie telah silap dan

ING

serta batas-batas tanah objek perkara keliru dalam menerapkan hukum

sehingga sangat beralasan menurut

hukum putusan tersebut untuk di batalkan ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak memasukkan keterangan

saksi-saksi

NT

seluruhnya

yang

diterangkan

dipersidangan,

sehingga putusan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum para Pembanding ;

ILA

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Renggem Br Tarigan dan Ramlan Pelawi telah menyebutkan dipersidangan batas-batas tanah objek perkara sama dengan batas-batas dalam gugatan ; dan keterangan saksi – saksi

NG AD

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2

tersebut bahwa tanah objek perkara seluas 1,5 Hektar yang terletak di Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dengan batas – batas sebagaimana disebut dalam gugatan adalah kepunyaan para Pembanding/para Penggugat yang diperoleh dari warisan peninggalan orang tua para Pembanding/para Penggugat bernama Almarhum Sulung

PE

Purba, Almarhum Sobattaras Purba, Alamarhum Mentas Purba, Alamarhum Raja Gok Purba dan Almarhum Naik Ketaren yang diperoleh dari warisan peninggalan kakek orang tua para Pembanding bernama Panareken Purba dan isterinya Raehan Br Manik ; - Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Terbanding semula Tergugat bernama Mardiono dan Arminsyah, sama sekali tidak pernah mel;ihat adanya surat jual beli dari PT.Kreta Api Indonesia terhadap tanah objek perkara dan saksi Renggem Br Tarigan dan Ramlan Pelawi menerangkan bahwa tanah objek perkara tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun ; Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat memohon agar sudi kiranya menerima permohonan banding dan memutuskan sebagai berikut : - Menerima permohona banding dari pembanding untuk seluruhnya;

Hal. 22 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.13/Pdt.G/2015/PNKbj, tanggal 26 Januari 2016 ;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; - Menghukum Terbanding

untuk membayar segala ongkos-ongkos yang

bahwa

kuasa

hukum

Terbanding

semula

Tergugat

ING

Menimbang,

GI

timbul dalam perkara ini ;

mengajukan alasan – alasan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

NT

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan keberatan para Pembanding tersebut karena alasan dan keberatan Pembanding dimaksud hanya merupakan karangan belaka yang dibuat-buat sendiri, dengan alasan :

Bahwa surat tanda bukti P-1 hanya berupa Foto Copy yang tidak dapat

ILA



digunakan sebagai bukti yang sah dalam pembuktian atau tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan ; Bahwa surat tanda bukti P-2 bukanlah bukti yang membuktikan objek

NG AD



perkara milik para Pembanding ; 

Bahwa keterangan saksi Renggem Br Tarigan dan Ramlan Pelawi yang disebutkan dalam memori banding jelas dan tandas merupakan karangan para Pembanding saja, sebab kedua saksi tidak pernah menerangkan dalam persidangan batas-batas tanah objek perkara sesuai dengan batas



PE

yang tertera dalam gugatan yang diajukan Penggugat ; Bahwa kedua saksi para Pembanding tidak mengetahui secara langsung menyangkut kepemilikan/asal usul objek perkara, kedua saksi hanya mendengar ceritra atau diperoleh dari orang lain kemudian saksi menerangkannya dipersidangan yang sumber ceritanya berasal dari ibu saksi masing-masing ; 

Bahwa keterangan kedua saksi para Pembanding dalam hukum acara perdata disebut “kesaksian de auditu” yang menurut putusan MARI No,547 K/Sip/1971 tanggal 5 Maret 1971 saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Tentang

Pertimbangan

hukum

Judex

Factie

yang

dangkal

dan

bertentangan dengan putusan No.60/Pdt.G/2002/PN-Kbj tanggal 5 Agustus 2005.

Hal. 23 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N



Bahwa pertimbangan hukum judex factie dalam perkara ini sangat dangkal yaitu karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek perkara maka gugatan rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet on Vankelijk Verklaaard) ;



Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata No.60/Pdt.G/2002/ PN-Kbj

hasilnya

telah

dimuat

dalam

GI

tanggal 5 Agustus 2005 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dan berita

acara

dan

putusan

ING

No.60/Pdt.G/2002/PN-Kbj tanggal 5 Agustus 2005 Jo.putusan Nomor :194/PDT/2005/PT-MDN tanggal 17 Januari 2006 Jo.putusan Mahkamah Agung Nommor:1897 K/Pdt/2008 tanggal 23 Juni 2010 putusan ini telah hukum

tetap

dan

telah

diajukan

Penggugat

NT

berkekuatan

rekonpensi/Terbanding sebagai bukti dengan Tanda T-1, sehingga andaikata judex factie mau mempelajari secara cermat dan mendalam produk bukti Terbanding ini jelas gugatan Rekonpensi beralasan menurut



ILA

hukum dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan produk bukti Terbanding bertanda T-1, T-2 dan T-3 dikuatkan lagi keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding atas nama

NG AD

Mardiono dan Arminsyah terbukti objek perkara adalah sah hak dan milik Terbanding sebab dari produk bukti-bukti Terbanding tersebut saling kuat – menguatkan membuktikan objek perkara adalah sah dan nhak milik Terbanding; 

Bahwa

sebaliknya

gugatan

para

Pembanding

hanya

bersifat

menghalang-halangi Terbanding dalam proses pensertifikatan objek

PE

perkara yang diajukan Terbanding ke Bandan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Karo, karena tanpa bukti yang kuat para Pembanding mengajukan gugatan ini . Bahwa demi kepastian dan keadilan hukum bagi Terbanding, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ic.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menolak memori banding dan gugatan dari para Pembanding seraya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebut dalam jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut di atas ; Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alasan – alasan memori banding kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Hal. 24 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berkesimpulan

kuasa

hukum para Pembanding semula para Penggugat keliru memahami isi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.13/Pdt.G/2015/ PN.Kbj., tanggal 26 Januari 2016, yang mempermasalahkan masalah pembuktian di dalam memori bandingnya tersebut, sebab Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak

GI

mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut hanyalah mengenai

ING

batas – batas tanah objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan, lalu disangkal oleh Terbanding semula Tergugat dan pengadilan tingkat pertama juga tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap perbedaan batas – batas tanah

sengketa

tersebut,

sehingga

Majelis

Hakim

tingkat

pertama

NT

berkesimpulan gugatan yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat terhadap para Terbanding semula Tergugat terdapat perbedaan batas – batas tanah objek perkara oleh karena itu gugatan para Pembanding

ILA

semula para Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formil yaitu mengenai objek tanah yang menjadi sengketa dalam perka a quo sehingga tujuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001

NG AD

Tentang Pemeriksaan Setempat tidak akan tercapai yaitu agar terhindar dari tidak dapat eksekusi (non executable) terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap ; Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan dalam memori banding para Pembanding semula para Penggugat diluar dari isi putusan Pengadilan

PE

Negeri Kabanjahe No.13/Pdt.G/2015/ PN.Kbj., tanggal 26 Januari 2016, maka semua alasan keberatan memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alasan keberatan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, meskipun menolak alasan keberatan memori banding para Pembanding semula para Penggugat, tetapi pada prinsipnya Terbanding semula Tergugat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terbanding semula Tergugat juga keliru memahami isi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.13/Pdt.G/2015/ PN.Kbj., tanggal 26 Januari 2016, Terbanding semula Tergugat berpendapat bahwa putusan tersebut seolah – olah telah dipertimbangkan bukti – bukti yang di ajukan oleh kedua belah pihak, Hal. 25 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

Terbanding semula Tergugat telah terpengaruh dengan pendapatnya kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat, sehingga alasan kontra memori banding yang diajukannyapun diluar isi putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu alasan kontra memori banding tersebut juga haruslah

GI

dinyatakan tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan judex factie dalam kontra

ING

memori banding Terbanding semula Tergugat yang menyatakan pertimbangan hakim tingkat pertama dangkal dan bertentangan dengan putusan No.60/Pdt.G/ 2002/PN-Kbj., tanggal 5 Agustus 2005, Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat membenarkan alasan tersebut, sebab pihaknya (Subjek) dalam perkara

NT

No.60/Pdt.G/2002/PN-Kbj berbeda pihaknya (subjek) dengan perkara perdata No.13/Pdt.G/2015/PN.Kbj., demikian juga mengenai batas – batas tanah (objek sengketa) dalam perkara perdata No.60/Pdt.G/2002/PN-Kbj berbeda batas –

ILA

batas tanah sengketa (objek) dengan perkara perdata No.13/Pdt.G/2015/ PN.Kbj, sehingga pemeriksaan setempat yang telah dilakukan dalam perkara perdata No.60/Pdt.G/2002/PN-Kbj., tanggal 5 Agustus 2005 meskipun telah

NG AD

mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat digunakan menjadi dasar acuan untuk mempertimbangkan batas – batas tanah sengketa (objek) yang di sebutkan dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2015/PN-Kbj. ; Menimbang, bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya juga tidak ada memberi pertimbangan terhadap bukti surat maupun bukti saksi dari kedua

PE

belah pihak, yang dipertimbangkan di dalam putusan tersebut hanyalah mengenai batas – batas tanah sengketa (objek) yang di sangkal atau dibantah oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, maka dengan adanya perbedaan batas – batas tanah sengketa (objek) tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa gugatan para Pembanding semula para Penggugat tidak memenuhi syarat formil mengenai tanah sengketa (objek) ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka alasan keberatan Terbanding semula Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan ; Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.13/Pdt.G/ 2015/PN.Kbj., tanggal 26 Januari 2016, ternyata ada

Hal. 26 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

tertera kalimat yang menyebutkan perkara Perdata “No.8/Pid.B/2016/PN Kbj,” pada halaman 9 alinea kedua baris ke-2, baris ke-7 dan baris terakhir serta pada alinea ketiga baris ke-2, kalimat tersebut dikutip dari jawab Terbanding semula Tergugat Dalam Eksepsi yang di ajukan dalam persidangan tanggal 16 Juni 2015, ternyata pengadilan tingkat pertama telah keliru mengetiknya yang

GI

mengutip dari jawaban Terbanding semula Tergugat, sebab yang dikutip tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam jawaban, maka Majelis

ING

Hakim tingkat banding berpendapat kekeliruan pengetikan tersebut tidaklah sampai mengubah maksud dan tujuan dari putusan itu sendiri serta tidak ada yang dirugikan, sehingga kekeliruan tersebut diperbaiki dan dibaca kalimatnya

NT

menjadi No.60/Pdt.G/2002/PN.Kbj. ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat

ILA

pertama pada halaman 31 alinea ke-2 yang menyatakan “ Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara a quo, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Para Pihak untuk melaksanakan Pemeriksaan

NG AD

Setempat, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Para Pihak, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara”, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima didasarkan pada alasan pertimbangan karena kedua belah pihak yang berperkara tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis

PE

Hakim untuk dilakukan pemeriksaan setempat atau dengan kata lain jika pemeriksaan setempat dilakukan terhadap perkara a quo, maka gugatan akan terhindar dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding alasan pertimbangan tersebut di atas keliru dan diperbaiki alasan pertimbangannya, sehingga alasan pertimbangan dibaca menjadi “ Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat di dalam jawaban di bagian eksepsi disangkal dibantah oleh Terbanding semula Tergugat mengenai batas – batas tanah objek perkara, sehingga antara gugatan dan jawaban terdapat perbedaan batas – batas tanah objek perkara, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaarrd) serta

Hal. 27 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

sesuai pula dengan maksud dan tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga kurang tepat mengenai alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada

GI

halaman 32 alinea ke-2 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Tergugat dr/ Penggugat dk telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima On

Vankelijke

Verklaard)

sebagaimana

telah

diuraikan

dalam

ING

(Niet

pertimbangan – pertimbangan pada bagian Konpensi (dalam Pokok Perkara) di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum, Gugatan Penggugat dr/Tergugat dk harus juga dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijk

NT

Verklaard)”.

Menimbang, bahwa pertimbangan dengan menyebutkan alasan “maka untuk menjamin kepastian hukum”, menurut Majelis Hakim tingkat banding

ILA

kalimat tersebut kurang tepat sehingga akan dapat menimbulkan kesalahan pengertian terhadap maksud dan tujuan dari alasan pertimbangan putusan tersebut, maka untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan pengertian

NG AD

pertimbangan terhadap putusan dimaksud, sehingga pertimbangan putusan yang kalimatnya “maka untuk menjadi kepastian hukum” diperbaiki dan diganti kalimatnya menjadi “beralasan pula”, sehingga dengan demikian pertimbangan hukumnya setelah diganti selengkapnya dibaca menjadi “Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Tergugat dr/Penggugat dk telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) sebagaimana telah diuraikan dalam

PE

pertimbangan – pertimbangan pada bagian Konpensi (dalam Pokok Perkara) di atas, maka beralasan pula, gugatan Penggugat dr/Tergugat dk harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard)” ; Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.13/Pdt.G/2015/ PN.Kbj., tanggal 26 Januari 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan

putusan

Majelis

Hakim

tingkat

pertama,

oleh

karena

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan Hal. 28 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan putusan

GI

Majelis Hakim tigkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan majelis hakim pengadilan tinggi sendiri, sehingga

ING

putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.13/Pdt.G/2015/PN.Kbj, tanggal 26 Januari 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

NT

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan

ILA

dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

NG AD

Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkaitan.

-

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe

PE

-

No.13/Pdt.G/ 2015/

PN.Kbj., tanggal 26 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp..150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, oleh BENAR KARO – KARO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SILALAHI, SH.,MH dan Dr. ALBERTINA HO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ikni Kamis, tanggal 22 September 2016, oleh Hakim Ketua

Hal. 29 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN

ME DA N

dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu LUHUT BAKO, SH., Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

Hakim Ketua,

ING

GI

Hakim Anggota,

BENAR KARO-KARO, SH.,MH.

NT

AGUSTINUS SILALAHI, SH., MH.

ILA

Dr. ALBERTINA HO, SH., MH.

.

NG AD

Panitera Pengganti :

PE

Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

LUHUT BAKO, SH.

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 30 dari 30 Halaman PUTUSAN NOMOR 238/PDT/2016/PT MDN