PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM JALAN LANGKO NO 68 A TELP (0370) 631142 MATARAM
LAPORAN TAHUN 2010
KEGIATAN PER 31 DESEMBER
PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM
WILAYAH PENGADILAN TINGGI MATARAM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2
PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM JALAN LANGKO NO. 68 A Telp. (0370) 631142
M A T A R A M
Mataram, 5 Januari 2011 Kepada Yth. Bapak kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I di – JAKARTA
SURAT PENGANTAR Nomor : W25-U1/ No.
1.
/PL.01.10/I/2011
URAIAN
LAMPIRAN
Laporan Tahunan Tentang Kegiatan Pengadilan Negeri Mataram Tahun : 2010.
1 ( satu ) Eksemplar
KETERANGAN
Demikian untuk menjadikan periksa. An. KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM Plt.PANITERA / SEKRETARIS
LALU IHSAN, SH. NIP. 040 050 126 Tembusan: 1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Di-Mataram 2. Arsip
3
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN B. VISI DAN MISI C. RENSTRA BAB II
STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI B. PENYUSUNAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
BAB III
KEADAAN PERKARA
BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA 1. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDICIAL 2. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDICIAL 3. PROMOSI DAN MUTASI 4. PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG 2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG C. PENGELOLAAN KEUANGAN 1. BELANJA PEGAWAI : - Pagu - Realisasi - Sisa 2. BELANJA BARANG : - Pagu - Realisasi - Sisa 3. BELANJA MODAL - Pagu - Realisasi - Sisa D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI : 1. ADMINISTRASI PERKARA 2. ADMINISTRASI UMUM
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
4
BAB I PENDAHULUAN Pengadilan Negeri Klas IA Mataram merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 1. Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986. 2. Menyelesaikan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainya. Pengadilan Negeri Klas IA Mataram masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Mataram yang terdiri dari 2 (dua) Kabupaten / 1 (satu) Kotamadya yaitu Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 Kecamatan, 88 desa, Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 5 Kecamatan, 33 desa, Kota Madya Mataram terdiri dari 6 Kecamatan, 50 Kelurahan,sebagai berikut : No
Kecamatan
I
Kota Mataram 6 Kecamatan
1.
Ampenan
2.
Sekarbela
3.
Mataram
Desa/Kelurahan 50 Kelurahan Ampenan Selatan Ampenan Tengah Pejeruk Ampenan Utara Banjar Taman Sari Kebon Sari Pejarkan Karya Bintaro Dayan Peken Jempong Baru Tanjung Karang Karang Pule Tanjung Karang Permai Kekalik Jaya Pagesangan Mataram Timur
5
4.
Selaparang
5.
Cakranegara
6.
Sandubaya
II 1
Kab. Lombok Barat 10 Kecamatan Sekotong
2
Lembar
3
Gerung
Pagesangan Barat Pagesangan Timur Pejanggik Punia Pagutan Pagutan Barat Pagutan Timur Dasan Agung Baru Gomong Dasan Agung Mataram Barat Karang Baru Rembiga Monjok Timur Monjok Cakranegara Selatan Cakranegara Barat Cakranegara Timur Cakranegara Utara Sayang-sayang Cakranegara selatan baru Cilinaya Saptamarga Mayura Karang Taliwang Dasan Cermen Abian Tubuh Babakan Mandalika Bertais Selagalas 88 Desa Pelangan Sekotong Barat Buwung Mas Sekotong Tengah Kedaro Batu Putih Mareje Sekotong Timur Lembar Jembatan Kembar Labuan tereng Banyuurip Dasan Geres Babusalam
6
4
Labuapi
5
Kediri
6
Kuripan
7
Narmada
Dasan Tapen Beleke Kebun ayu Gapuk Suka makmur Tempos Gerung Selatan Gerung Utara Kuranji Perampuan Karang bongkot Terong tawah Bajur Telagawaru Bagik Polak Bengkel Merembu Labuapi Jagaraga Indah Montong Are Kediri Gelogor Rumak Banyumulek Ombe Baru Dasan Baru Kuripan Selatan Kuripan Kuripan Utara Jagaraga Sembung Badrain Batukuta Tanak Beak Peresek Keru Sedau Lembah sempaga Sesaot Suranadi Selat Nyur Lembang Lembuak Dasan Tereng Krama Jaya Gerimax Indah
7
8
Lingsar
9
Gunung Sari
10
Batu Layar
III 1
Kab.Lombok Utara 5 Kecamatan Tanjung
2
Pemenang
3
Gangga
4
Kayangan
Peteluan Indah Lingsar Batu Kumbung Batu Mekar Karang Bayan Langko Sigerongan Duman Dasan Geria Gegerung Jatisela Sesela Midang Kekeri Penimbung Mambalan Dopang Taman Sari Gunung Sari Kekait Mekar Sari Guntur Macan Sandik Meninting BatuLayar Lembah Sari Senteluk Senggigi 33 Desa Sigar Penyasilin Sokong Tanjung Tegal Maja Jenggala Medana Teniga Malaka Pemenang Barat Gili indah Pemenang Timur Bentek Gondang Gegeleng Rempek Sambik Bangkol Kayangan
8
5
Bayan
Sesait Santong Gumantar Selengan Dangiang Pendua Salut Akar-akar Sukadana Anyar Senaru Bayan Loloan Mumbul Sari Sambi Elen Karang Bajo
Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tidak hanya berfungsi sebagai Peradilan Umum yang menangani perkara-perkara perdata dan pidana sesuai dengan wilayah hukum yang disebutkan diatas tetapi juga memiliki Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial Mataram, yang dibentuk dilingkungan Peradilan Umum yang berwenang memeriksa mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dibentuk pada bulan Januari 2006. Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial membawa perubahan Struktural Organisasi Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
yaitu dengan diperkenalkannya Sub. Kepaniteraan Pengadilan
Hubungan Industrial yang dipimpin oleh Panitera Muda dan dibantu oleh Panitera Pengganti. Pengadilan Hubungan Industrial juga memiliki Hakim Ad Hoc untuk bagian dari Majelis yang memeriksa perkara. A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manajemen peradilan di Indonesia dibedakan antara menyelenggarakan administrasi perkara (bidang teknis) yang kedua-keduanya adalah satu manajemen yang menyelenggarakan
9
administrasi umum (non teknis) dan manajemen yang kesatuan manajemen sistem terpadu (Integrated System) dalam penyelenggaraan tugas–tugas peradilan. Dalam pelaksanaan tugas–tugas peradilan oleh Panitera/Sekretaris, maka Panitera dalam bidang administrasi perkara dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan didalam pelaksanaan tugas dibidang administrasi umum yang berkaitan dengan bidang dan urusan personalia, Keuangan dan Umum, Panitera dibantu oleh Wakil Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kasubag. Dalam penyelenggaraan manajemen peradilan selalu mengutamakan keikutsertaan seluruh karyawan sesuai job discription, menanamkan rasa ikut memiliki, menerapkan sistem pengawasan melekat, terhadap teknis peradilan, administrasi peradilan dan tingkah laku dan perbuatan Hakim serta Pejabat Kepaniteraan yaitu tertib persidangan dan penyelesaian perkara oleh Hakim dan Panitera, tertib prosedur penerimaan perkara, tertib register perkara, tertib keuangan perkara, tertib kearsipan perkara dan tertib pelaporan perkara. Penyelenggaraan tugas–tugas dibidang administrasi (non teknis) harus mampu dan mau menunjang kelancaran tugas–tugas dibidang tugas teknis dan administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas–tugas pokok peradilan yaitu menerima, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Apabila pelaksanaan tugas–tugas pokok tersebut berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri, dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, maka dapat diharapkan citra pengadilan akan semakin baik dan terwujudnya lembaga peradilan yang bermatabat, terhormat dan dihormati. B. VISI DAN MISI : VISI
:
Mewujudkan supremasi hukum Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efisien dan efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu menjawab tuntunan publik.
10
MISI
: -
Mewujudkan rasa keadilan masyarakat, kepastian serta penegakan hukum bagi masyarakat
-
Mewujudkan peradilan yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain
-
Memperbaiki sistem pelayanan peradilan kepada masyarakat serta transparan
-
Mampu mewujudkan Lembaga Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, terhormat dan dihormati
C. R E N S T R A Sesuai dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, maka diupayakan : 1. Dalam waktu 6 (enam) bulan perkara Perdata dan 3 (tiga) bulan perkara Pidana. 2. Terhadap perkara–perkara yang menempuh upaya hukum, segera dikirim berkas perkaranya, terutama perkara pidana yang terdakwanya berada didalam tahanan dengan membuat laporan banding, kasasi dan segera dikirim untuk mendapatkan status penahanan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 3. Terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat/sorotan masyarakat serta perkara yang mengakibatkan kerugian negara, untuk segera disidangkan
misalnya
perkara
Korupsi,
Ilegal
Loging,
Narkoba,
Pembunuhan dan Perkosaan dan apabila setelah putus diajukan upaya hukum maka berkas perkaranya segera dikirim. 4. Mewujudkan manajemen Peradilan yang baik efisien, efektif dengan memfungsikan unit–unit kerja dalam kerjasama yang mendukung tercapainya tujuan. 5. Mewujudkan Pengadilan dalam memberikan pelayanan publik, sehingga terwujudnya Institusi Pengadilan yang bermartabat, terhormat dan dihormati. 6. Melakukan pertemuan rutin setiap bulan minggu pertama dengan seluruh Hakim dan Karyawan untuk mengkomunikasikan dan mengevaluasi
11
pelaksanaan tugas–tugas dibidang Tehnis Perkara, Administrasi perkara maupun administrasi umum agar dapat berjalan selaras sesuai tujuan yang telah ditentukan. 7. Membuat program untuk setiap hari Jumat dalam bulan berjalan, untuk kegiatan Imtaq, Senam Kesegaran Jasmani, Gerak Jalan Santai dan Kerja Bhakti melakukan kebersihan lingkungan baik di dalam kantor maupun di halaman/taman kantor Pengadilan Negeri Klas IA Mataram 8. Membuat Program Kerja dan Rencana Kerja tahun berjalan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan baik administrasi teknis maupun administrasi umum dengan berpedoman pada DIPA dan aturan pelaksanaan lainnya agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan.
B A B II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pokok dari Pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dibantu oleh Panitera (Panitera Pengganti) di persidangan, dan dalam pengelolaan administrasi peradilan Panitera dibantu oleh Wakil Panitera, 3 (tiga) Panitera Muda dan Jurusita sedangkan dalam penyelenggaraan administrasi umum Panitera dibantu oleh Wakil Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Sub.Bagian dan Staf. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2010 adalah sebagai berikut :
B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram yang merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Mataram sebagai pengadilan tingkat banding berkedudukan di Jl. Langko No. 68 A Mataram. Pengadilan Negeri Klas IA Mataram merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara. Adapun tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua
Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan
Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya
Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama
2. Majelis Hakim
Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
3. Panitera/Sekretaris
Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan
14
Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku
Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, suratsurat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN )
4. Wakil Panitera membantu Panitera dalam melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum. 5. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
15
B A B III KEADAAN PERKARA 2010
Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram selama tahun 2010 adalah sebagai berikut: N o 1
PERKARA SATKER 2
Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Masuk
PIDANA
3
710
Putus
Sisa
Masuk
613
106
136
4
5
6
PERDATA
JUMLAH HAKIM
KET 10
Putus
Sisa 8
9
138
48
11
7
1. PERKARA PERDATA Keadaan perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram selama tahun 2010 adalah sebagai berikut: a. Gugatan 1. Sisa perkara tahun lalu (2009) 2. Jumlah perkara masuk 3. Jumlah perkara putus 4. Sisa perkara tahun 2010
: 50 : 136 : 138 : 48
b. Permohonan 1. Sisa perkara tahun lalu (2009) 2. Jumlah perkara masuk 3. Jumlah perkara putus 4. Sisa perkara tahun 2010
: 1 : 98 : 94 : 5
c. Banding 1. Sisa tahun lalu yang belum terkirim (2009) 2. Jumlah permohonan banding 3. Jumlah berkas yang terkirim 4. Jumlah banding yang dicabut 5. Jumlah banding yang belum dikirim 2010
: 7 : 44 : 46 : 1 : 5
d. Kasasi 1. Sisa tahun lalu yang belum terkirim (2009) 2. Jumlah permohonan kasasi 3. Jumlah berkas yang terkirim 4. Jumlah kasasi yang dicabut 5. Jumlah kasasi yang belum dikirim 2010
: 2 : 37 : 34 : : 5
16
e. Peninjauan Kembali 1. Sisa tahun lalu yang belum terkirim (2009) 2. Jumlah permohonan Peninjauan Kembali 3. Jumlah berkas yang terkirim 4. Jumlah PK yang dicabut 5. Jumlah PK yang belum dikirim 2010
: : : : :
f. Eksekusi 1. Sisa tahun lalu yang belum terlaksana 2. Jumlah permohonan eksekusi 3. Jumlah perkara yang terlaksana
: 45 : 22 : 20
g. Somasi 1. Sisa tahun lalu yang belum terlaksana 2. Jumlah permohonan somasi 3. Jumlah yang telah dilaksanakan 4. Jumlah yang belum dilaksanakan
: : : :
h. Konsignasi 1. Sisa tahun lalu yang belum terlaksana 2. Jumlah permohonan Konsignasi 3. Jumlah yang terlaksana 4. Jumlah yang belum terlaksana
: : : :
2 8 7 1
2 2 1 3
2. PERKARA PIDANA Keadaan perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram selama tahun 2010 adalah sebagai berikut: a. Pidana Biasa 1. Sisa perkara tahun lalu (2009) 2. Jumlah perkara masuk 3. Jumlah perkara putus 4. Sisa perkara tahun 2010
: 109 : 710 : 613 : 106
b. Banding 1. Sisa tahun lalu yang belum terkirim (2009) 2. Jumlah permohonan banding 3. Jumlah berkas yang terkirim 4. Jumlah banding yang dicabut 5. Jumlah banding yang belum dikirim 2010
: 3 : 59 : 56 : 1 : 4
c. Kasasi 1. Sisa tahun lalu yang belum terkirim (2009) 2. Jumlah permohonan kasasi 3. Jumlah berkas yang terkirim 4. Jumlah kasasi yang dicabut 5. Jumlah kasasi yang belum dikirim 2010
: 2 : 39 : 33 : 3 : 4
17
d. Peninjauan Kembali 1. Sisa tahun lalu yang belum terkirim (2009) 2. Jumlah permohonan Peninjauan Kembali 3. Jumlah berkas yang terkirim 4. Jumlah PK yang dicabut 5. Jumlah PK yang belum dikirim 2010
: : : : :
e. Grasi 1. 2. 3. 4.
: : : :
Sisa tahun lalu yang belum terlaksana (2009) Jumlah permohonan Grasi Jumlah perkara yang terlaksana Jumlah perkara yang belum terlaksana 2010
7 4 3 -
3. PERKARA PHI Keadaan perkara PHI pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram selama tahun 2010 adalah sebagai berikut: a. Perkara PHI 1. Sisa perkara tahun lalu (2009) 2. Jumlah perkara masuk 2010 3. Jumlah perkara putus 2010 4. Sisa perkara tahun 2010
: : : :
3 7 6 1
b. Perkara PHI yang di mohonkan Kasasi Sisa tahun lalu yang belum terkirim (2009) Jumlah permohonan kasasi 2010 Jumlah berkas yang terkirim Jumlah kasasi yang dicabut Jumlah kasasi yang belum dikirim 2010
: : : : :
2 7 8 1
c. Perkara PHI yang dimohonkan Peninjauan Kembali 1. Sisa tahun lalu yang belum terkirim (2009) 2. Jumlah permohonan Peninjauan Kembali 2010 3. Jumlah berkas yang terkirim 4. Jumlah PK yang dicabut 5. Jumlah PK yang belum dikirim
: : : : :
1 1 -
d. Perkara PHI yang dimohonkan Eksekusi 1. Sisa tahun lalu yang belum terlaksana (2009) 2. Jumlah permohonan Eksekusitahun 2010 3. Jumlah Eksekusi yang dilaksanakan 4. Jumlah Eksekusi yang belum dilaksanakan
: : : :
4 2 2
18
B A B IV PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar para pejabat peradilan baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan dan para hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan keluruhan martabat atau tugas jabatannya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar kode etik profesinya. Di dalam pengawasan internal mencakup bidang pekerjaan masing-masing pejabat kepaniteraan dan kesekretariatannya beserta para staf pengadilan agar di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat mencapai sasaran yang tepat guna dan berhasil guna, sehingga pelayanan terhadap masyarakat khususnya pencari keadilan dapat terwujud. Dalam Pengawasan Internal dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional: 1. Pengawasan
Melekat
merupakan
satu
bentuk
pengawasan
Struktural/Hierarkhis yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya. 2. Pengawasan Fungsional merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu Unit Kerja yang ditunjuk untuk itu yaitu BADAN PENGAWASAN berada di Mahkamah Agung R.I. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA No. 2 Tahun 1988) telah mengatur pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi dengan Wakil Ketua Pengadilan Pertama dan tingkat banding, dimana ditentukan bahwa tugas Pengawasan didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Sejalan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah R.I tanggal 1 Agustus 1994 No. MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 menentukan wewenang Pengawasan ada pada Ketua Pengadilan yang dapat didelegasikan kepada para Hakim yang selanjutnya ditingkat Pengadilan Tinggi ditetapkan
19
adanya Hakim Tinggi Pengawas Daerah serta Hakim Pengawas Bidang, demikian pula di Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Hakim Pengawas Bidang. Di Pengadilan Negeri Mataram telah melaksanakan dan menetapkan Hakim–Hakim Pengawas Bidang serta Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT). Salah satu cara yang paling tepat untuk memulihkan citra Pengadilan adalah dengan memfungsikan pengawasan melekat secara optimal dan efektif, karena jarak antara subyek dengan obyek pengawasan adalah dekat, sehingga gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat terlihat dan penanggulangannya dapat dilaksanakan secara lebih dini dan tepat, mengingat Lembaga Peradilan sebagai Instansi yang memberikan pelayanan publik secara langsung.
20
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang pegawai dan 11 (sebelas) orang tenaga honorer. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pegawai Sumber daya manusia teknis yudisial Pengadilan Negeri Klas IA Mataram menurut keadaan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: N o
Jabatan
Jumlah Pegawai (Orang) 1
1
Ketua/Hakim
2
Wakil Ketua/Hakim
1
3
Hakim
11
4
Panitera/Sekretaris
1
5
Wakil Panitera
1
6
Panitera Muda
3
7
Panitera Pengganti
12
8
Jurusita
4
9
Jurusita Pengganti
13
Jumlah SDM Teknis Yudisial
Keterangan
Plt (Wakil Panitera) Plt.Panmud Perdata
46
Komposisi SDM teknis yudisial Pengadilan Negeri Klas IA Mataram berdasarkan kepangkatan/golongan ruang sebagai berikut:
Pembina Tk. I (IV/c)
:
4
orang
Pembina Tk. I (IV/b)
:
2
orang
Pembina (IV/a)
:
6
orang
Penata Tk. I (III/d)
:
5
orang
Penata (III/c)
:
9
orang
Penata Muda Tk. I (III/b)
:
3
orang
21
Penata Muda (III/a)
:
12
orang
Pengatur Tk. I (II/d)
:
2
orang
Pengatur (II/b)
:
7
orang
Pengatur (II/a)
:
2
orang
Komposisi SDM teknis yudisial Pengadilan Negeri Klas IA Mataram berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut: Magister (S2)
:
6
orang
Sarjana (S1)
:
28
orang
SLTA
:
16
orang
2. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Sumber daya manusia teknis non yudisial Pengadilan Negeri Klas I A Mataram menurut keadaan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: N o
Jabatan
Jumlah Pegawai (Orang) 1
Keterangan
1
Wakil Sekretaris
2
Kepala Sub Bagian Keuangan
1
3
Kepala Sub Bagian Umum
1
Plt
4
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
1
Plt
5
Staf Pelaksana
13
Termasuk 11 (sebelas) orang CPNS
Jumlah SDM Teknis Non Yudisial
17
Komposisi SDM teknis non yudisial Pengadilan Negeri Klas IA Mataram berdasarkan kepangkatan/golongan ruang sebagai berikut:
Penata Tk. I (III/d)
:
2
orang
Penata Muda Tk. I (III/b)
:
1
orang
Penata Muda (III/a)
:
8
orang
Pengatur (II/c)
:
2
orang
Pengatur Muda (II/a)
:
4
orang
22
Komposisi SDM teknis non yudisial Pengadilan Negeri Klas IA Mataram berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:
3.
Sarjana (S1)
:
10
orang
Diploma (D3)
:
2
orang
SLTA
:
5
orang
Promosi dan Mutasi Selama tahun 2010, Pegawai Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang
telah dimutasikan dan mengusulkan promosi dengan perincian sebagai berikut:
H. Anthony Syarif, SH.M.Hum, semula Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dimutasikan sebagai
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Manado
H. Ali Makki, SH.MH, semula Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surabaya dimutasikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Lalu Ihsan, SH, semula Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Mataram diusulkan untuk menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Dra. Desak Made Wirasni, SH, semula Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Mataram diusulkan untuk menjadi Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
M. Sobari, SH, semula semula Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, diusulkan untuk menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Taufikurahman, SH, semula Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, diusulkan untuk menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
B. Dewi Anggraini, SE, semula Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, diusulkan untuk menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Masykur, Sip, semula Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, diusulkan untuk menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
23
Nining Mustihari, SH, semula Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, diusulkan untuk menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Taswijayanti, SH, semula Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, diusulkan untuk menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Hasanuddin, semula Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, diusulkan untuk menjadi Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
4.
Pengisian Jabatan Struktural Jabatan Panitera/Sekretaris lowong karena pejabat sebelumnya Hartati, SH.MH telah meninggal dunia. Pelaksana tugas harian Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah Lalu Ihsan, SH. yang saat ini menjabat sebagai Wakil Panitera Jabatan Panitera Muda Perdata lowong karena pejabat sebelumnya Lalu Ihsan, SH telah menjabat sebagai Wakil Panitera. Pelaksana tugas harian Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah Wiwik Hariani yang saat ini menjabat sebagai Panitera Pengganti Jabatan Kepala Sub Bagian Umum lowong karena pejabat sebelumnya Masykur, Sip. memilih menjabat sebagai Jurusita Pengganti. Pelaksana tugas harian Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah Bambang Irfandi yang sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian lowong karena pejabat sebelumnya Ida Wayan Jelantik, SH telah menjabat sebagai Wakil Sekretaris. Pelaksana tugas harian Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah Ida Ayu Nyoman Candri, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti.
24
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1.
Sarana dan Prasarana Gedung a.
Pengadaan Sampai 31 Desember 2010 pengadaan yang dilakukan oleh
Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah pembelian tanah seluas 2,571 M2 terletak di jalan Langko Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan sertifikat Hak Milik nomor 273 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 274 seharga Rp 4.113.600.000,- (empat milyar seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) b. Pemeliharaan Uraian
Realisasi
Pemeliharaan/perawatan gedung kantor Rp 42.367.000 Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Pemeliharaan/perawatan halaman gedung Rp kantor Pengadilan Negeri Klas IA
4.768.500
Mataram
Pemeliharaan/perawatan gedung kantor Rp 19.650.000 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Pemeliharaan/perawatan halaman gedung Rp kantor Pengadilan Hubunngan Industrial
1.833.500
pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Pemeliharaan/perawatan
Rumah
Dinas Rp 21.000.000
sebanyak 6 unit Jumlah
Rp 89.619.000
Akumulasi biaya pemeliharaan/perawatan sarana dan prasaran gedung
Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2010 senilai Rp
89.619.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
25
c.
Penghapusan
Tidak ada penghapusan pada tahun 2010 untuk sarana dan prasarana gedung Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
2.
Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a.
Pengadaan Sampai 31 Desember 2010 pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah 1) Pembelian 4 unit A.C Split merek Panasonic @ Rp 4.000.000,- = Rp 16.000.000, 1 unit Facsimile @ Rp 2.500.000,-
= Rp 2.500.000,-
1 unit Mesin Penghisap Debu @ Rp 1.500.000,-
= Rp 1.500.000,-
1 unit Note Book @ Rp 12.980.000,-
= Rp 12.980.000,-
3 unit P.C Unit @ Rp 8.965.000, -
= Rp 26.895.000,-
2) Transfer masuk 1 unit Lambang Mahkamah Agung @ Rp 4.475.828,-= Rp 4.475.828,b. Pemeliharaan Akumulasi biaya pemeliharaan/perawatan sarana dan prasaran fasilitas gedung Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2010 senilai Rp 55.105.610,- (lima puluh lima juta seratus lima ribu enam ratus sepuluh rupiah) c.
Penghapusan
Tidak ada penghapusan pada tahun 2010 untuk sarana dan prasarana fasilitas
gedung Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
C. PENGELOLAAN KEUANGAN 1.
Belanja Pegawai -
Pagu Rincian anggaran untuk belanja pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA
Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:
26
Kode
Uraian
Pagu (Rp)
1
2
3
511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147
Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara Belanja uang kehormatan Pejabat Negara Belanja Uang Lembur
Rp 2.697.171.000 38.000 159.452.000 59.643.000 19.760.000 559.420.000 147.093.000 84.252.000 320.200.000 25.000.000
511151 511324 511332 512211
48.545.000 30.000.000 255.000.000 37.440.000 Rp 4.443.014.000
Jumlah Realisasi
-
Realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut: Kode
Uraian
1
2
511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147
Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara
511151 511324
Realisasi Tahun 2010 Total % 4
5
Rp 1.992.030.940 47.911 123.656.668 40.411.180 25.160.000 452.260.000 64.656.934 115.521.300 313.485.000
73,86% 126,08% 77,55% 67,76% 127,33% 80,84% 43,96% 137,11% 97,90%
12.536.100
50,14%
56.825.000
117,06%
11.925.500
39,75%
27
Belanja uang kehormatan Pejabat Negara Belanja Uang Lembur Jumlah
511332 512211
254.800.000
99,92%
37.434.000 Rp 3.500.750.533
99,98% 78,79%
Sisa
-
Sisa anggaran belanja pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut: Kode
Uraian
1
2
4
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147
Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara Belanja uang kehormatan Pejabat Negara Belanja Uang Lembur Jumlah
511151 511324 511332 512211
2.
Sisa Anggaran Tahun 2010 Total % 5
Rp 705.140.060
26,14%
(9.911) 35.795.332 19.231.820 (5.400.000) 107.160.000 82.436.066 (31.269.300) 6.715,000
-26,08% 22,45% 32,24% -27,33% 19,16% 56,04% -37,11% 2,10%
12.463.900
49,86%
(8.280.000)
-17,06%
18.074.500
60,25%
200.000
0,08%
6.000 Rp 942.263.467
0,02% 21,21%
Belanja Barang -
Pagu Rincian anggaran untuk belanja barang Pengadilan Negeri Kelas IA
Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:
Kode
Uraian
Pagu (Rp)
1
2
3
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
Rp 46.775.000 26.000.000
28
521115 521119 521211 521219 522111 522115 523111 523121 524111 524119
Belanja Honor Terkait dgn Oparasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja langganan daya dan jasa Belanja Jasa Profesi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Biasa (DN) Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Jumlah
36.000.000 157.005.000 60.000.000 34.800.000 102.000.000 165.000.000 89.625.000 64.450.000 45.000.000 9.450.000 Rp 836.105.000
Realisasi
-
Realisasi pelaksanaan anggaran belanja barang Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut: Kode
Uraian
1
2
521111 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 521114 Pusat Belanja Honor Terkait dgn Oparasional 521115 Satuan Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521211 Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional 521219 Lainnya 522111 Belanja langganan daya dan jasa 522115 Belanja Jasa Profesi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 523111 dan Bangunan 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Jumlah
Realisasi Tahun 2010 Total % 4
5
Rp 46.680.350
99,80%
9.084.755
34,94%
33.000.000
91,67%
155.118.300 59.841.775
98,80% 99,74%
25.812.000
74,17%
80.473.312 36.950.000
78,90% 22,39%
89.619.000
99,99%
55.105.610
85,50%
28.685.700 1.800.000
63,75% 19,05%
Rp 622.170.802 74,41 %
29
Sisa
-
Sisa anggaran belanja barang Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut: Kode
Uraian
1
2
Sisa Anggaran Tahun 2010 Total % 4
521111 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 521114 Pusat Belanja Honor Terkait dgn 521115 Oparasional Satuan Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521211 Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional 521219 Lainnya 522111 Belanja langganan daya dan jasa 522115 Belanja Jasa Profesi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 523111 dan Bangunan 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Jumlah 3.
Rp
5
94.650
0,20%
16.915.245
65,06%
3.000.000
8,33%
1.886.700 158.225
1,20% 0,26%
8.988.000
25,83%
21.526.688 128.050.000
21,10% 77,61%
6000
0,01%
9.344.390
14,50%
16.314.300 7.650.000
36,25% 80,95%
Rp 213.934.198
25,59%
Belanja Modal Pagu
-
Rincian anggaran untuk belanja modal Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut: Kode
Uraian
Pagu (Rp)
1
2
3
531111 Belanja Modal Tanah 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Jumlah
Rp 5.089.001.000 85.499.000 5.000.000 Rp 5.179.500.000
30
Realisasi
-
Realisasi pelaksanaan anggaran belanja modal Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut: Kode
Uraian
1
2
531111 Belanja Modal Tanah 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Jumlah
Realisasi Tahun 2010 Total % 4
5
Rp 4.113.600.000 85.258.000
80,83%
1.700.000
12,00%
99,72%
Rp 4.200.558.000 81,10 %
Sisa
-
Sisa anggaran belanja modal Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut: Kode
Uraian
1
2
531111 Belanja Modal Tanah 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Jumlah
Sisa Anggaran Tahun 2010 Total % 4
5
Rp 975.401.000 241.000
19,17% 0,28%
3.300.000
66,00%
Rp 978.942.000
18,90%
D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1.
Administrasi Peradilan Bertitik tolak pada tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa
dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, maka Panitera dalam melaksanakan administrasi peradilan dibantu oleh Wakil Paniera, beberapa Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, melaksanakan administrasi perkara pidana dan perkara perdata serta administrasi keuangan perkara perdata, memberi/membubuhkan nomor urut perkara, mencatatnya didalam register perkara sesuai jenis perkaranya, kemudian setelah Ketua
31
Pengadilan Negeri menununjuk Hakim dan selanjutnya menentukan hari sidangnya yang dalam persidangan dibantu oleh Panitera Pengganti dan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti ditunjuk melakukan pemanggilan/pemberitahuan terhadap pihak – pihak dalam perkara perdata dan perkara pidanan tertentu. Setiap penundaan sidang dan hasil–hasil sidang oleh Panitera Pengganti dilaporkan untuk dicatat didalam masing–masing register perkara, dan setelah Hakim memutus perkara tersebut, kemudian diajukan upaya hukum maka oleh Panitera Muda Perdata dan Pidana menyelenggarakan proses administrasinya dan segera dikirim, sesuai hukum acara yang berlaku dan pada waktu yang ditentukan Panitera Muda Hukum membuat dan mengirim laporan keadaan perkara serta menyimpan dengan rapi dalam sebuah kotak setiap perkara yang sudah tergolong non aktif, yang diterimanya dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata. Terhadap berkas perkara yang masih tergolong ini aktif yang masih memerlukan proses lanjut, termasuk perkara yang dimohonkan eksekusi tetap tersimpan di Panitera Muda Perdata dan Pidana. Berikut Rekapitulasi perkara diputus pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tahun 2010 : N o 1
2.
PIDANA
PERKARA
PERDATA
SATKER
Masuk Minutasi
Selesai Minutasi
Sisa
Masuk Minutasi
2
3
4
5
6
613
560
53
138
Pengadila Negeri Klas IA MAtaram
Jumlah Panitera
KET
8
9
10
11
17
Selesai Minuta si
Sisa
7
127
Administrasi Umum Penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi bidang Personalia
(Sumber Daya Manusia), bidang keuangan dan bidang umum yang dilaksanakan oleh Panitera/Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan beberapa Kasubag–Kasubag (Personalia, Keuangan dan Umum). Pelaksanaan tugas administrasi umum tersebut diatas, harus mampu dan melayani segala kebutuhan yang dibutuhkan demi terlaksananya tugas dan fungsi administrasi perkara.
32
Dalam pelaksanaan tugas dibidang administrasi umum dan administrasi perkara berada dalam pengawasan Ketua Pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang peradilan umum “ Ketua Pengadilan mengadakan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya “.
33
B A B VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN
:
Dunia Peradilan harus segera memperbaiki kinerja dan berfikir serta bertindak sesuai VISI DAN MISI yang telah ditetapkan. Mutlak diperlukan adanya pengawasan Internal (Melekat dan Fungsional) yang dilakukan oleh Atasan yang mempunyai sifat keteladanan terhadap bawahannya.
B. REKOMENDASI :
Dapatlah kiranya segera mengangkat Pejabat Panitera/Sekretaris, Panitera Muda Perdata, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Umum yang mempunyai kemampuan sesuai tuntutan reformasi dunia peradilan sebagaimana yang telah diusulkan, mengingat posisi ini sangat sentral di Pengadilan Negeri Klas IA Mataram yang sampai sekarang masih lowong.
Dapatlah kiranya segera meninjau kembali biaya panggilan perkara PHI yang terlalu minim, agar pemanggilan terhadap para pihak dapat berjalan dengan lancar, dan hal-hal lain yang dalam pelaksanaannya sering terkendala.
Mengenai pendelegasian panggilan yang sering terlambat diterima kembali.
Mataram, 5 Januari 2011 KETUA PENGADILAN NEGERI Klas IA MATARAM
H. ALI MAKKI, SH. MH. NIP. 19590410 198512 1 001
34
