Jalan Majapahit No. 58 Mataram Telp. (0370)621876,639395, Fax Website :

Jalan Majapahit No. 58 Mataram Telp. (0370)621876,639395,643492 Fax 642074 Website : www.pta-mataram.go.id e-mail : [email protected] [email protected] [email protected]

LAKIP - Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012

KATA PENGANTAR

A

lhamdulillah dengan Rahmat dan Inayah Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012 dapat tersusun Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama kurun waktu satu tahun.

Dalam rangka mengejawantahkan visi misi : “Badan Peradilan Yang Agung” dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI menyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2010 – 2014 yang menjadi pedoman

dalam

melaksanakan perubahan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Di tahun 2012 ini pula merupakan tahun ketiga dari rencana jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis tersebut. Dalam rangka memenuhi maksud Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : SE-31/M.PAN/XII/2004 Tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012 selain menguraikan tahun 2012, juga menguraikan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dalam Bab III, yaitu Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, maka terwujudlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 ini, berikut Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013. Demikianlah laporan ini disusun, sumbang saran dan kritik kami harapkan, semoga bermanfaat, terima kasih

i


RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama

L

Mataram tahun 2012, merupakan LAKIP ketiga sejak dikeluarkannya Renstra Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2010 – 2014.

Dalam LAKIP ini tertuang hasil review terhadap Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2010-2014. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah dikirim ke pengadilan pengaju. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian out put dan out come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2012 dapat diilustrasikan dalam table berikut : No 1

Sasaran Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel

Indikator Kinerja 1).

Target 2012

Persentase perkara yang diselesaikan

85.00

Persentase putusan/penetapan yang terbit terhadap perkara banding yang masuk

86.00

3).

Persentase putusan pengadilan Tk. I yang tidak naik banding

96.00

% di tk. Banding % di tk. Pertama % di tk. Banding % di tk. Pertama %

4).

Persentase putusan pengadilan Tk. Banding yang tidak naik kasasi

46.00

%

85.00 2).

iii

86.00

Realisasi 2012 77.94

98.65


10.00

%

86.68 88.24 86.5

Capaian Kinerja (%) 91.69 101.98 102.60 100.58 102.76 21.74


No

Sasaran

Indikator Kinerja 5). a.

b. c.

6).

a.

b. c.

d.

7). a.

b. c.

8).

2

Terselesaikannya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

9). 10). 11). 12).

Target 2012

Pelayanan perkara secara Prodeo bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan : Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan secara prodeo Jumlah Perkara yang diselesaikan secara prodeo Persentase realisasi anggaran perkara prodeo Pelayanan perkara secara Sidang Keliling untuk menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil : Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan kegiatan Sidang Keliling Jumlah kegiatan sidang keliling Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling

Realisasi 2012

17

satker

14

satker

82.35

1431

perkara

2634

perkara

263.40

%

76.81

%

76.81

100.00

17

satker

10

satker

58.82

10 241

keg. perkara

29 1307

keg. perkara

290.00 542.32

100.00

%

52.64

%

52.64

17

satker

17

satker

100.00

600

perkara

1331

perkara

221.83

100.00

%

78.95

%

78.95

Persentase mediasi yang 5.00 % berhasil Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I

12.00

%

240.05

Persentase realisasi anggaran sidang keliling Pelayanan Posbakum : Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan Posbakum Jumlah layanan posbakum Persentase realisasi anggaran posbakum

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak Automatisasi Pola Bindalmin melalui SIADPTA/SIADPA-Plus

141.72

100.00

%

100.00

%

100.00

100.00

%

100.00

%

100.00

100.00

%

100.00

%

100.00

18

satker

18

satker

100.00

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 3

Terwujudnya aparatur peradilan yang profesional dan berkinerja

13).

14). 15).

Capaian Kinerja (%)

Produktifitas Hakim dalam penanganan perkara: a.ditingkat banding b.di tingkat pertama Persentase pegawai yang telah mengikuti bimtek teknis yudisial Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat non yudisial

iv

100.00

6 57 100.00

Pkr/hkm Pkr/hkm %

8 70 100.00

Pkr/hkm Pkr/hk %

133.33 122.8 100.00

100.00

%

100.00

%

100.00


No

Sasaran


4

Terwujudnya pengawasan internal yang efektif dan efisien

17).

18).

5

Meningkatnya aksesiblitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Target 2012

Persentase SDM yang lulus 100 % Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

54.55

%

Capaian Kinerja (%) 54.55 102.14

%

56.67

%

56.67

Persentase temuan yg 100.00 % ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV

100.00

%

100.00

19).

Persentase putusan banding yang unggah (di-upload) ke website

20).

Tersedianya layanan informasi dan pengaduan

100.00

Realisasi 2012

78.33

100.00

%

100.00

%

100.00

18

satker

18

satker

100.00

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V

100.00

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan

104.44

v


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang ...........................................................................................

1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .................................................................

1

C. Struktur Organisasi ....................................................................................

3

C. Sistematika Penyajian ...............................................................................

3

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................................

5

A. Rencana Strategis 2010 - 2014 ...............................................................

5

a. Visi dan Misi ...........................................................................................

5

b. Tujuan dan Sasaran Strategis ..............................................................

8

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok ...................................................

10

d. Indikator Kinerja Utama ........................................................................

11

B. Rencana Kinerja Tahunan 2012 ..............................................................

14

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2011

16

AKUNTABILITAS KINERJA

19

A. Pengukuran Kinerja ...................................................................................

19

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ....................................................................

24

C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................

36

PENUTUP ......................................................................................................

44

A. Kesimpulan ................................................................................................

44

B. Saran-saran ................................................................................................

45

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama 3. Dokumen Rencana Strategis 2010 – 2014 dan Matriks Rencana Strategis 2010– 2014 4. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ii


Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

P

eradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kekuaasan Kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI dalam rangka mengejawantahkan visi misi : “Badan Peradilan Yang Agung” dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 --- Khusus pada tahun 2012,

secara

umum

merupakan

kesinambungan

gerak dan

langkah serta arah pembaruan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung RI,

baik di

bidang kekuasaan

kehakiman maupun bidang manajemen yang meliputi permasalahan administrasi perkara, personil, finansial dan sarana - prasarana; diarahkan mewujudkan

pada

upaya

organisasi/lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien,

transparan dan akuntabel.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung. Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang

1


beragama Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, antara lain : Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reansuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan Surat berharga berjangka menengah syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah dan Bisnis Syari’ah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkaraperkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.” (vide : pasal 49, 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) 2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) 3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). 4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3Tahun 2006).

2


5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarkan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 6. Fungsi Lainnya : Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

(vide:Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

KMA/004/SK/II/1991). C. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”.

Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992 seperti terlampir pada lampiran 1. Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari : 1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim Tinggi adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang dipimpin oleh Panitera/Sekretaris. 4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Panitera, 2 (dua) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding serta Panitera Pengganti. 5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Panitera/Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum. D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama Tahun 2012. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2011 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performent agreement) Tahun 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

3


(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram disusun sebagai berikut : BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi. BAB II - Perencanaan Dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja 2012. BAB III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2012. BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

4


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014

T

ahun 2012 merupakan tahun ketiga dari rencana strategis (renstra) pengadilan Tinggi Agama Mataram 2010 – 2014 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang berisi tentang

gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Secara ringkas substansi Renstra Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat diilustrasikan sebagai berikut : a. Visi Visi Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah : “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang Agung” b. Misi Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menetapkan 4 (empat) misi, yaitu : 1) Menyelenggarakan peradilan yang mandiri, berkeadilan, efektif dan efisien Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah adanya kemandirian

lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu

kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian Hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

Kemandirian

menjadi

kata

kunci

dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

5


2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Tugas

badan

peradilan

adalah

menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya adalah keharusan bagi

setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan

memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Penyelenggaraan peradilan atau

penegakan

hukum

harus

dipahami

sebagai

sarana

untuk

menjamin adanya suatu proses yang adil, yang mempertimbangkan kepentingan keadilan menurut kedua belah pihak. 3) Meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalisme aparatur peradilan Kualitas,

kapasitas

dan

profesionalisme

aparatur

peradilan

akan

menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam

sistem

satu

atap,

peran pimpinan badan peradilan, selain

menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupkan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.

Upaya

menjaga

kredibilitas

akan

dilakukan

dengan

mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain sebagai pertangung jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang

terbuka,

juga

akan

membangun

kepercayaan

pengemban

kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi

dan

mendapatkan

kejelasan

mengembangkan penghargaan

pelaporan internal, diri

ataupun

mengenai dengan

hukuman

personil

jenjang karier,

pendidikan yang

peradilan

dan

mungkin

akan

kesempatan

pelatihan, serta mereka

dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, secara jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha

para personil peradilan untuk bekerja secara professional dan

menjaga integritasnya.

6


Berdasarkan visi misi tersebut di atas, ada 10 karakteristik untuk mencapai konsep ideal badan peradilan yang agung dan sebagaimana terkristalisasi dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, Reformasi Birokrasi gelombang kedua Badan Peradilan Indonesia, antara lain : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan; 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN; 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur; 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional; 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan; 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional; 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan; 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima; 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan; 10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, ada 8 (delapan) program prioritas pembaruan di lingkungan Peradilan Agama, Yaitu : 1. Penyelesaian perkara tepat waktu; 2. Manajemen informasi publik; 3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik; 4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan; 5. Pelayanan peradilan yang prima; 6. Implementasi SIADPTA/SIADPA Plus guna otomatisasi Pola Bindalmin; 7. “Justice for All” dengan paket kegiatan : a. Pelayanan Perkara Prodeo b. Pelayanan Sidang Keliling

7


c. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 8. Pengawasan c. Tujuan dan Sasaran Strategis a). Tujuan Strategis Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang termuat dalam rencana strategis. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2014, yaitu : 1). Meningkatnya kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien. 2). Meningkatnya pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan. 3). Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan. 4). Terwujudnya pengawasan internal yang efektif dan efisien. 5). Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan. b). Sasaran Strategis Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut : No

Sasaran

1

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel

Indikator Kinerja 1). 2).

Persentase perkara yang diselesaikan Persentase putusan/penetapan yang terbit terhadap perkara banding yang masuk

3).

7).

Persentase putusan pengadilan Tk. I yang tidak naik banding Persentase putusan pengadilan Tk. Banding yang tidak naik kasasi Pelayanan perkara secara Prodeo bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Pelayanan perkara secara Sidang Keliling untuk menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil Pelayanan Posbakum

8).

Persentase mediasi yang berhasil

9).

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

4). 5). 6).

2


8


No

Sasaran

Indikator Kinerja 10). 11). 12).

3


13). 14). 15).

4


5


6

Tersedianya sarana prasarana penyelenggaraan peradilan

16).

Persentase temuan yg ditindaklanjuti Persentase putusan banding yang diunggah (di-upload) ke website

19).


20).

Tersedianya gedung pengadilan yang layak, refresentatif dan memadai sesuai SK KMA Nomor 143 Tahun 2007 Tentang Pemberlakukan Buku I, antara lain : Prototipe Gedung Pengadilan Tersedianya infrastruktur baik perangkat lunak dan keras bagi pengembangan teknologi informasi Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran untuk kelancaran operasional penyelenggaraan peradilan

21).

Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan

Persentase pegawai yang telah mengikuti bimtek teknis yudisial Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat non yudisial Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

17). 18).

20).

7

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak Automatisasi Pola Bindalmin melalui SIADPTA/SIADPA-Plus Produktifitas Hakim dalam penanganan perkara

22). 23). 24). 25). 26).

27). 28).

9

Persentase kegiatan pelaporan biaya perkara baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding Tersedianya infrastruktur baik perangkat lunak dan keras bagi pengembangan teknologi informasi Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase barang milik negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN Persentase dokumen pelaporan baik Laporan Tahunan maupun LAKIP yang diselesaikan tepat waktu Persentase pejabat yang melaporkan LHKPN


c. Program Utama dan Kegiatan Pokok Kelima sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam tahun 2010 – 2014. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran strategis tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengusulkan program sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pada pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan masalah keadilan Hukum Agama Islam, oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dari unit lainnya. 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan profesionlisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dalam kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu, perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik yang terkait dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung, khususnya dalam penyediaan gedung yang layak, refresentatif, memadai dan sesuai prototype gedung pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK KMA Nomor.143 Tahun 2007 Tentang Pemberlakukan Buku I. d. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Mataram Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan

10


dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2010-2014 yang memiliki fokus pada core bussines (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu (Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah menetapkan dan me-reviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris No. : W22-A/331/OT.01.2/SK/II/2013, tanggal 22 Februari 2013. (sebagaimana terlampir) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang digunakan untuk periode 2010-2014, sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA UTAMA No 1

Kinerja Utama Peningkatan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja Utama 1).


2).

Persentase putusan/penetap an yang terbit terhadap perkara banding yang masuk Persentase putusan pengadilan Tk. I yang tidak naik banding

3).

4).

5).

Persentase putusan pengadilan Tk. Banding yang tidak naik kasasi Pelayanan perkara secara Prodeo bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister/masuk Perbandingan antara jumlah putusan/penetapan yang terbit dengan jumlah perkara banding yang masuk

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan antara selisih jumlah perkara yang diputus dan jumlah perkara yang naik banding terhadap jumlah perkara tk. I yang diputus


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan antara selisih jumlah perkara yang diputus dan jumlah perkara yang naik kasasi terhadap jumlah perkara banding yang diputus a. Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan secara prodeo




b.



11

Perbandingan antara Jumlah Perkara yang diselesaikan secara prodeo dengan jumlah target penyelesaian perkara prodeo



No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

6).

Pelayanan perkara secara Sidang Keliling untuk menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil

Penjelasan

Pelayanan Posbakum

Perbandingan realisasi ianggaran prodeo dengan alokasi anggaran prodeo



a.

Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan kegiatan Sidang Keliling



b.

Jumlah kegiatan sidang keliling yang telah dilaksanakan


c.

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling daengan target Perbandingan antara realisasi anggaran sidang keliling dengan aloksi anggaran





a.

Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan Posbakum


b.

Jumlah pengguna layanan posbakum


Perbandingan antara realisasi anggaran posbakum dengan alokasi anggaran posbakum Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan yang berhasil didamaikan


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



c.

2

Peningkatan tertib administrasi perkara

Sumber Data

c.

d.

7).

Penanggung Jawab

8).

Persentase mediasi yang berhasil

9).

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding




Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak

Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan salinan putusan yang telah diserahkan kepada para pihak



10).

11).

12


No

3

4

Kinerja Utama

Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas pengawasan


Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

12).

Automatisasi Pola Bindalmin melalui SIADPTA/SIADPA -Plus

Jumlah satuan kerja baik tingkat banding dan tingkat pertama yang menerapkan SIADPTA/SIADPA-Plus


Hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SIADPTA/SIAD PA-Plus

13).

Produktifitas Hakim dalam penanganan perkara

Perbandingan jumlah perkara diputus dengan jumlah Hakim (untuk tingkat banding dan tingkat pertama)

Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding

Laporan Dokumen dan Laporan Tahunan

14).

Persentase pegawai yang telah mengikuti bimtek teknis yudisial

Perbandingan antara jumlah SDM Teknis Yudisial yang diajukan mengikuti bimtek dengan jumlah SDM Teknis Yudisial di lingkungan PTA Mataram


Laporan Dokumen Kegiatan Diklat dan Laporan Tahunan

15).

Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat non yudisial

a.



16).

Persentase SDM yang lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa



17).

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara jumlah SDM Non Teknis Yudisial yang diajukan untuk mengikuti diklat dengan jumlah SDM Non Teknis Yudisial di lingkungan PTA Mataram b. Perbandingan antara SDM Non Teknis Yudisial yang diajukan untuk mengikuti diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding


18).

Persentase temuan yg ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding


13


No 5

Kinerja Utama Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

19).

Persentase putusan banding yang unggah (diupload) ke website

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara yang diputus

Panitera/Sekretaris, Tim Pengawas Bidang TI

Website Pengadilan Tinggi Agama Mataram Mataram di www.ptamataram.go.id

20).


a.

Jumlah satuan kerja baik tingkat banding dan tingkat pertama yang memiliki website dan menampilkan content menu standar NLRP


Penilaian terhadap content website

b.

Jumlah satuan kerja baik tingkat banding dan tingkat pertama yang membuka hotline pengaduan


Hasil monitoring dan evaluasi

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012 Rencana Kinerja Tahun 2012 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut : Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012 No 1


Target



2).

Persentase putusan/penetapan yang terbit terhadap perkara banding yang masuk Persentase putusan pengadilan Tk. I yang tidak naik banding

4).

Persentase putusan pengadilan Tk. Banding yang tidak naik kasasi

5).

Pelayanan perkara secara Prodeo bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan :

3).

a. b. c.

Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan secara prodeo Jumlah Perkara yang diselesaikan secara prodeo Persentase realisasi anggaran prodeo

14

85.00

2012 % di tk. Banding

85.00

% di tk. Pertama

86.00 86.00

% di tk. Banding % di tk. Pertama

96.00

%

46.00

%

17

satker

1431

perkara

100.00

%


No

Sasaran 6). a.

10 241

keg. perkara

100.00

%

3

satker

600

perkara

Persentase capaian pelayanan posbakum dengan alokasi anggaran prodeo Persentase mediasi yang berhasil

100.00

%

5.00

%

9).

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100.00

%

10).

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100.00

%

11).

Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak

100.00

%

12).

Automatisasi Pola Bindalmin melalui SIADPTA/SIADPA-Plus Produktifitas Hakim dalam penanganan perkara

18

satker

6 57

Perkara/hakim Perkara/hakim

14).


100

%

15).

Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat non yudisial Persentase SDM yang lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

100

%

100.00

%

7). a. b. c. 8).

3


13).

16). 4


5


6

Tersedianya sarana prasarana penelenggaraan peradilan

2012

satker

d.


Pelayanan perkara secara Sidang Keliling untuk menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil : Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan kegiatan Sidang Keliling Jumlah kegiatan sidang keliling Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling Persentase capaian pelaksanaan sidang keliling dengan alokasi anggaran Pelayanan Posbakum :

17

b. c.

2

Target

Indikator Kinerja

Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan Posbakum Jumlah layanan posbakum

17).

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100.00

%

18). 19).

Persentase temuan yg ditindaklanjuti Persentase putusan banding yang diunggah (di-upload) ke website

100.00 100.00

% %

20).


18

satker

21).

Tersedianya gedung pengadilan yang layak, refresentatif dan memadai sesuai SK KMA No. 143 Tahun 2007 Tentang Pemberlakukan Buku I, antara lain : Prototipe Gedung Pengadilan

13

satker

15


No

Sasaran 22). 23).

7

Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan

Target

Indikator Kinerja

24). 25). 26). 27). 28).

29). 30).

Tersedianya infrastruktur baik perangkat lunak dan keras bagi pengembangan teknologi informasi Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran untuk kelancaran operasional penyelenggaraan peradilan Persentase kegiatan pelaporan biaya perkara baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding Tersedianya infrastruktur baik perangkat lunak dan keras bagi pengembangan teknologi informasi Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN Persentase dokumen pelaporan baik Laporan Tahunan maupun LAKIP yang diselesaikan tepat waktu Persentase pejabat yang melaporkan LHKPN

2012 18

satker

18

satker

100

%

18

satker

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2012. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor Tentang Penetapan Kinerja dan

11 Tahun 2011

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2012 tidak terlepas skenario “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

16


Penetapan Kinerja tingkat Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012, adalah sebagai berikut : Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012 No

Sasaran

1

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel


Target 2012


85.00

96.00


46.00

%

17

satker

1431

perkara

100.00

%

17

satker

10

keg.

241

perkara

100.00

%

17

satker

600

perkara

100.00

%

5.00

%

85.00 2).

3). 4). 5). a.

b. c. 6).

a. b. c. d. 7). a. b. c. 8).

Persentase putusan/penetapan yang terbit terhadap perkara banding yang masuk Persentase putusan pengadilan Tk. I yang tidak naik banding Persentase putusan pengadilan Tk. Banding yang tidak naik kasasi Pelayanan perkara secara Prodeo bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan : Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan secara prodeo

86.00

Jumlah Perkara yang diselesaikan secara prodeo Persentase realisasi anggaran prodeo Pelayanan perkara secara Sidang Keliling untuk menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil : Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan kegiatan Sidang Keliling Jumlah kegiatan sidang keliling Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling Persentase realisasi anggaran sidang keliling Pelayanan Posbakum : Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan Posbakum Jumlah layanan posbakum Persentase realisasi anggaran posbakum Persentase mediasi yang berhasil

17

86.00

PROGRAM Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

ANGGARAN (Rp.) 377.145.000


No

Sasaran

2



10). 11). 12).

3


13).

14). 15). 16). 4

5



17).

Target 2012

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak Penilaian terhadap jumlah satuan kerja yang telah melaksanakan automatisasi Pola Bindalmin melalui SIADPTA/SIADPA-Plus berpredikat baik Produktifitas Hakim dalam penanganan perkara : a.ditingkat banding b.di tingkat perkara Persentase pegawai yang telah mengikuti bimtek teknis yudisial Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat non yudisial Persentase SDM yang lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100.00

%

100.00

%

100.00

%

18

satker

6 57 100.00

Perkara/ hakim %

100.00

%

100.00

%

50.00

%

18).

Persentase temuan yg ditindaklanjuti

100.00

%

19).

Persentase putusan banding yang unggah (diupload) ke website Tersedianya layanan informasi dan pengaduan

100.00

%

18

satker

20).

18

PROGRAM Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

ANGGARAN (Rp.) 7.012.974.000

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

377.145.000

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

7.012.974.000

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

7.012.974.000


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012

P

engukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator

sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2012 dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2012 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012 No 1



Target 2012


85.00

Realisasi 2012

Persentase putusan/penetapan yang terbit terhadap perkara banding yang masuk

86.00

3).

Persentase putusan pengadilan Tk. I yang tidak naik banding

96.00


4).

Persentase putusan pengadilan Tk. Banding yang tidak naik kasasi Pelayanan perkara secara Prodeo bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan : Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan secara prodeo Jumlah Perkara yang diselesaikan secara prodeo Persentase realisasi anggaran perkara prodeo Pelayanan perkara secara Sidang Keliling untuk menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil : Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan kegiatan Sidang Keliling Jumlah kegiatan sidang keliling Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling

46.00

%

10.00

%

21.74

17

satker

14

satker

82.35

1431

perkara

2634

perkara

263.40

%

76.81

%

76.81

85.00 2).

5). a.

b. c.

6).

a.

b. c.

19

86.00

100.00

77.94

98.65


Capaian Kinerja (%) 91.69

86.68 88.24 86.5

101.98 102.60 100.58 102.76

17

satker

10

satker

58.82

10 241

keg. perkara

29 1307

keg. perkara

290.00 600.00


No

Sasaran d.

7). a.

b. c.

8). 2


9). 10). 11). 12).

3

4


Terwujudnya pengawasan internal yang efektif dan efisien Meningkatnya aksesiblitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

%

52.64

%

17

satker

17

satker

100.00

600

perkara

1331

perkara

221.83

Persentase realisasi anggaran posbakum

100.00

%

78.95

%

78.95

Persentase mediasi yang berhasil Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak Automatisasi Pola Bindalmin melalui SIADPTA/SIADPA-Plus

5.00

%

12.00

%

240.05

100.00

%

100.00

%

100.00

100.00

%

100.00

%

100.00

100.00

%

100.00

%

100.00

18

satker

18

satker

100.00

Target 2012

Persentase realisasi anggaran sidang keliling

Realisasi 2012

Pelayanan Posbakum : Jumlah pengadilan Tk.I yang melaksanakan pelayanan Posbakum Jumlah layanan posbakum

13).

Produktifitas Hakim dalam penanganan perkara

14).


100.00

%

100.00

%

100.00

15).

Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat non yudisial

100.00

%

100.00

%

100.00

16).

Persentase SDM yang lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100

%

54.55

%

54.55

100.00

%

56.67

%

56.67

100.00

%

100.00

%

100.00

100.00

%

100.00

%

100.00

18

satker

18

satker

100.00

17).

18). 5

100.00

Capaian Kinerja (%) 52.64

Indikator Kinerja

19).

20).

Persentase temuan yg ditindaklanjuti Persentase putusan banding yang unggah (di-upload) ke website Tersedianya layanan informasi dan pengaduan

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus : 1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

20

Capaian =

Realisasi x 100 % Target


2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian target tingkat capaian, maka digunakan rumus : Capaian =

Target – (Realisasi - Target) x 100 % Target

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dicapai tahun 2012. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum mencapai target pencapian 2012. Maka hal itu,

akan diupayakan agar

pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2013. Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2011 dengan 2012, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada awal renstra 2010-2014 secara berkesinambungan. Tahun 2012 Pengadilan Tinggi Agama Mataram menetapkan 5 (lima) sasaran yang akan dicapai. Kelima sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 20 (dua puluh) indikator kinerja., realisasi pada akhir tahun 2012, sebagai berikut : 1. Sasaran yang telah dicapai 100% (4 sasaran dengan 10 indikator), sebagai berikut : 1.1 Terwujudnya

penyelesaian

perkara

yang

sederhana,

tepat

waktu,

transparan, dan akuntabel, yaitu pada : (1) Jumlah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan perkara prodeo diatrgetkan 17 satuan kerja dan terealisasi 17 satuan kerja (indikator 7) 1.2 Terselesaikannya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (sasaran 2), yaitu pada : (2) Persentase berkas banding yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap diatrgetkan 100% dan terealisasi 100% (indikator 9) (3) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator 10) (4) Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak 100% dan terealisasi 100% (indikator 11)

21


(5) Automatisasi Pola Bindalmin melalui SIADPTA/SIADPA Plus ditargetkan 18 satuan kerja dan

terealisasi 18 satuan kerja sehingga target

sasaran pencapaian 100% (indikator 12) 1.3 Terwujudnya aparatur peradilan yang professional dan berkinerja (sasaran 3), yaitu pada : (6) Persentase pegawai yang mengikuti bimtek teknis yudisial ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator 14) (7) Persentase pegawai yang mengikuti diklat bagi tenaga teknis non yudisial ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator 15) 1.4 Terwujudnya pengawasan internal yang efektif dan efisien (sasaran 4), yaitu pada : (8)

Persentase temuan yang ditindaklanjuti ditargetkan 100%, terealisasi 100% (indikator 18)

1.5 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) (sasaran 5), yaitu pada : (9) Persentase putusan banding yang diunggah (di-upoad) ke website www.pta-mataram.go.id (indikator 19) (10) Tersedianya layanan informasi dan pengaduan (indikator 20) 2. Sasaran yang melebihi 100% (1 sasaran dengan 7 indikator), sebagai berikut : 1.1 Terwujudnya

penyelesaian

perkara

yang

sederhana,

tepat

waktu,

transparan dan akuntabel (sasaran 1), yaitu pada : (1) Pada indikator 1 : Persentase perkara yang diselesaikan di tingkat pertama ditargetkan 85% dan terealisasi 86.68% (101,98% capaian) (2) Pada indikator 2 : Persentase putusan/penetapan yang terbit terhadap perkara yang masuk ditargetkan 86% dan terealisasi 88.24% atau 102,60% capaian untuk tingkat banding, sedangkan di tingkat pertama ditargetkan 86%, terealisasi 86,50% atau sebesar 100,58% capaian. (3) Pada indikator 3 : Persentase putusan pengadilan tingkat I yang tidak naik banding ditargetkan 96%, terealisasi 98,65% atau sebesar 102,76% capaian. (4) Pada indikator 5 : Pelayanan perkara secara prodeo bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, yaitu pada poin : (b). Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo ditargetkan sebanyak 1431 perkara terealisasi sebanyak 2634 perkara (184,07%)

22


(5) Pada indikator 6 : Pelayanan perkara secara sidang keliling untuk menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil ditargetkan : (b). Jumlah kegiatan sidang keliling ditargetkan 10 kegiatan dan terealisasi 29 kegiatan (290%) (c) Jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling sebanyak 241 perkara terealisasi sebanyak 1307 perkara (542,32%) (6) Pada indikator 7 : Pelayanan Posbakum ditargetkan : (b). Jumlah layanan posbakum ditargetkan 600 perkara dan terealisasi 1331 perkara (221.83%) (7) Pada indikator 8 : Persentase mediasi yang berhasil ditargetkan 5 % dan terealisasi 12 % (240.05% capaian) 3. Sasaran yang belum tercapai 100% (4 sasaran dengan 7 indikator, sebagai berikut : 1.1 Terwujudnya

penyelesaian

perkara

yang

sederhana,

tepat

waktu,

transparan dan akuntabel (sasaran 1), yaitu pada : (1) Pada indikator 1 : Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 85% dan terealisasi 77.94% untuk tingkat banding (91.69% capaian). (2) Pada indikator 4 : Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak naik kasasi ditargetkan 46%, terealisasi 10% (21.74% capaian) 1.2 Terselesaikannya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (sasaran 2) (3) Pada indikator 5 : Pelayanan perkara prodeo bagi masyarakat miskin dan yang terpinggirkan, yaitu khusus pada poin: (a). Jumlah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan prodeo ditargetkan 17 satuan kerja, terealisasi 14 satuan kerja (82.35% capaian) (c). Persentase realisasi anggaran prodeo ditargetkan 100%, terealisasi 76.81% (4) Pada indikator 6 : Pelayanan perkara sidang keliling untuk menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil, yaitu khusus pada poin: (a). Jumlah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kegiatan sidang keliling ditargetkan 17 satuan kerja, terealisasi 14 satuan kerja (58.82 % capaian) (d). Persentase realisasi anggaran sidang keliling ditargetkan 100%, terealisasi 52.64%.

23


(5) Pada indikator 7 : Pelayanan posbakum, yaitu khusus pada poin: (a). Jumlah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kegiatan posbakum ditargetkan 5 satuan kerja, terealisasi 3 satuan kerja (60 % capaian) (c). Persentase realisasi anggaran sidang keliling ditargetkan 100%, terealisasi 78.95% 1.3 Terwujudnya aparatur peradilan yang professional dan berkinerja (sasaran 3), sebagai berikut : (6) Pada indikator 16 : Persentase SDM yang lulus Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ditargetkan 100%, dan terealisasi 54.55%. 1.4 Terwujudnya pengawasan yang internal yang efektif dan efisien (sasaran 4), sebagai berikut : (7) Pada indikator 17 : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ditargetkan 100%, dan terealisasi 56.67% B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Dari capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram setiap terus berupaya dan mendukung sistem dalam rangka pelaksanaan percepatan penyelsaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama tahun 2012, dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran perkara Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 8 (delapan) indikator. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012, dapat digambarkan sebagai berikut : 1.

Persentase perkara yang diselesaikan Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan a. Tingkat Banding b. Tingkat Pertama

Target 2012 (%)

Realisasi 2012 (%)

Capaian 2012 (%)

85 85

77.94 86.68

91.69 101.98

Rata-rata capaian

24

82.31

Capaian (%) 2011 2010 103.05 101.95

97.94 101.03


Pada 2012, penyelesaian perkara baik di tingkat banding dan pertama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebesar (85%). Untuk realisasi penyelesaian perkara di tingkat banding tahun 2012, sebesar (77.94%) dan hanya mencapai (91.69%) dari target capaian. Artinya penyelesiaan perkara ditingkat banding masih belum memenuhi target sasaran. Hal ini disebabkan karena persentase jumlah perkara yang masuk diakhir tahun dan ada beberapa putusan sela yang mengakibatkan persentase penyelesaian menurun. Sedangkan penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi target dengan realisasi sebesar (86.68%) dengan capaian penyelesaian perkara sebesar (101.98%). Sehingga rata-rata capaian untuk penyelesaian perkara baik di tingkat banding dan pertama sebesar 82.31% (delapan puluh dua koma tiga puluh satu persen). Analisis tersebut, dihitung dari data-data dari Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, sebagai berikut : Jumlah perkara masuk dan putus di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama tahun 2012, dapat dilihat dalam tabel berikut : No.

Keadaan Perkara

Jumlah

1.

Sisa Akhir 2011

1.191

2.

Perkara Masuk 2012

9.895

3.

Total Jumlah Perkara

11.086

4.

Perkara Putus 2012

9.589

5.

Sisa Perkara Berjalan

1.497

Adapun perbandingan kegiatan meminutasi berkas perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Se-NTB Bali pada tahun 2011 dan 2012 sebagai berikut : 9610 10000

5000

7589 2012

202 228

2011

0 Sisa belum minutasi

selesai minutasi

25


Sedangkan jumlah perkara masuk dan putus di Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat banding selama tahun 2012, dapat dilihat dalam grafik berikut :

Dari grafik di atas, perkara putus sebanyak 120 perkara, berkas perkara yang sudah diminutasi sebanyak 106 berkas perkara, sehingga yang belum diminutasi sebanyak 14 berkas perkara. Berkas perkara yang telah diminut, bundel A beserta salinan putusannya dikirim kepada Pengadilan Agama pengaju. 2. Persentase putusan/penetapan yang terbit terhadap perkara yang banding Indikator Kinerja

Target 2012 (%)

Realisasi 2012 (%)

Capaian 2012 (%)

86 86

88.24 86.50

102.60 100.58

Persentase putusan/penetapan yang terbit terhadap perkara yang masuk a. Tingkat Banding b. Tingkat Pertama

Rata-rata capaian

Capaian (%) 2011 2010

111.51 101.84

101.59

Jumlah beban perkara yang ditangani di pengadilan tingkat pertama selama tahun 2012 sebanyak 11.086 perkara dan jumlah putusan/penetapan yang terbit sebanyak 9.589 perkara sehingga realisasinya sebesar (100.58%). Sedangkan jumlah beban perkara banding selama tahun 2012, yaitu 136 perkara dan jumlah putusan/penetapan yang terbit adalah 120 putusan, terealisasi sebesar (102.60%). Sehingga rata-rata capaian baik di tingkat banding dan pertama sebesar 101.59% (Seratus satu koma lima puluh Sembilan persen).

26

104.43 103.81


3.

Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak naik banding Indikator Kinerja

Target 2012 (%)

Realisasi 2012 (%)

Capaian 2012 (%)

Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak naik banding

96

98.65

102.76

Capaian (%) 2011 2010 103.72

Jumlah perkara putus pada pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama tahun 2012 sebanyak 9.589 perkara dan jumlah perkara yang dimohonkan banding sebanyak 129 perkara, hal ini berarti 9.460 putusan tingkat pertama yang tidak naik banding. Sehingga persentase putusan yang tidak naik banding sebesar 102.76% (seratus dua koma tujuh puluh enam persen). Berikut Data perkara permohonan banding dari pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2012 :

No.

Pengadilan Agama

Pekara Permohonan Banding

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

Mataram

19

2

Selong

46

3

Praya

24

4

Bima

9

5

Sumbawa Besar

7

6

Girimenang

9

7

Dompu

3

8

Taliwang

4

PROPINSI BALI 9

Denpasar

-

10

Badung

4

11

Negara

1

12

Singaraja

3

13

Tabanan

-

14

Gianyar

-

15

Klungkung

-

16

Bangli

-

17

Karangasem

-

TOTAL

129

27

103.78


4.

Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak naik kasasi Indikator Kinerja

Target 2012 (%)

Realisasi 2012 (%)

Capaian 2012 (%)

Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak naik kasasi

46

10

21.74

Capaian (%) 2011 2010 97.98

47.33

Indikator ini ingin menunjukan kecendrungan persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak naik kasasi jika dilihat dari jumlah perkara banding putus selama tahun 2012. Berikut adalah tabel permohonan perkara banding dari tahun 2010-2012 : No.

Tahun

Perkara Banding

Permohonan Perkara

Putus

Kasasi

1.

2010

150

79

2.

2011

127

71

3.

2012

120

108

Jumlah perkara putus pada pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama tahun 2012 sebanyak 120 perkara dan jumlah perkara yang dimohonkan kasasi sebanyak 108 perkara, Sehingga persentase putusan yang tidak naik kasasi terhadap putusan banding 2012 sebesar 21.74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen). 5.

Pelayanan perkara secara prodeo bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Indikator Kinerja Pelayanan perkara secara prodeo bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan a. Jumlah pengadilan tk. I yang melaksanakan pelayanan prodeo b. Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo c. Persentase realisasi anggaran prodeo

Capaian (%) 2011 2010

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

17 satker

14 satker

82.35

88.24

-

1.431 pkr

2.634 pkr

184.07

76.11

-

100%

76.813%

76.813

81.57

-

Rata-rata capaian

114.41

Berdasarkan DIPA tahun 2012 yang dialokasikan di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, alokasi untuk anggaran pelayanan perkara prodeo ini sebesar Rp. 439.100.000,- (empat ratus tiga

28


puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), dan realisasinya sebesar Rp. 337.287.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan pada tahun 2011 mendapat alokasi sebesar Rp. 344.100.000,(tiga ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah), dan realisasinya Rp. 321.069.800,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Terjadi penurunan alokasi anggaran karena pencapaian pada tahun 2011 yang belum memenuhi target. Namun demikian indikator kinerja tidak hanya didasarkan anggaran yang terserap tetapi juga dengan melihat pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Dan berdasarkan tabel pencapaian untuk indikator pelayanan perkara prodeo, rata-rata pencapaian sebesar 114.41% (seratus empat belas koma empat puluh satu persen). Hal ini berarti, dengan serapan dana dapat melayani seluruh permohonan secara prodeo melebihi dari target perkara. 6.

Pelayanan perkara secara sidang keliling untuk menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil Indikator Kinerja Pelayanan perkara secara sidang keliling untuk menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil a. Jumlah pengadilan tk. I yang melaksanakan pelayanan sidang keliling b. Jumlah kegiatan sidang keliling c. Jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling d. Persentase realisasi alokasi anggaran sidang keliling

Capaian (%) 2011 2010

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

17 satker

10 satker

58.82

64.71

-

10 keg.

29 keg.

290

100

-

241 pkr

1307 pkr

542.32

120.50

-

100%

52.64%

52.64

95.29

-

Rata-rata capaian

235.95

Berdasarkan DIPA tahun 2012 yang dialokasikan di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, alokasi untuk anggaran pelayanan perkara secara sidang keliling ini sebesar Rp. 113.000.000,-

29


(seratus tiga belas juta rupiah), dan realisasinya sebesar Rp. 59.480.000,.(lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan pada tahun 2011 mendapat alokasi sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah), dan realisasinya Rp. 95.290.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun demikian indikator kinerja tidak hanya besarnya dana yang terserap juga didasarkan terhadap apakah seluruh permohonan perkara secara sidang keliling telah dilayani oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Dan berdasarkan tabel pencapaian untuk indikator pelayanan perkara secara sidang keliling, rata-rata pencapaian sebesar 235.95% (dua ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh lima persen). Hal ini berarti, dengan serapan dana dapat melayani seluruh permohonan secara sidang keliling melebihi dari target perkara. 7.

Pelayanan perkara Posbakum Indikator Kinerja Pelayanan posbakum a. Jumlah pengadilan tk. I yang melaksanakan pelayanan posbakum b. Jumlah layanan posbakum c. Persentase realisasi alokasi anggaran pelayanan posbakum

Capaian (%) 2011 2010

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

5 satker

3 satker

60

40

-

600 perkara

1331 perkara

221.83

57.35

-

100%

78.95%

78.95

100

-

Rata-rata capaian

120.26

Berdasarkan DIPA tahun 2012 yang dialokasikan di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, alokasi untuk anggaran pelayanan posbakum ini sebesar Rp. 91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dan realisasinya sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Sedangkan pada tahun 2011 mendapat alokasi sebesar Rp. 72.000.000,(tujuh puluh dua juta rupiah), dan realisasinya Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Namun demikian indikator kinerja tidak hanya didasarkan pada realisasi anggaran saja tapi jumlah layanan posbakum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

30


Maka berdasarkan tabel pencapaian tersebut, untuk indikator pelayanan posbakum rata-rata pencapaian sebesar 120.26% (seratus dua puluh koma dua puluh enam persen. 8.

Persentase mediasi yang berhasil Indikator Kinerja Persentase mediasi yang berhasil

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

5%

12 %

240.05

Capaian (%) 2011 2010 112.85

90.26

Jumlah perkara yang dimediasi selama tahun 2012 di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram 1.458 perkara, yang berhasil didamaikan 175 perkara. Persentase realisasi mediasi yang berhasil sebesar 12 %, Sehingga jika diukur dari target 2012 sebesar 5 %, persentase capaian sasaran sebesar 240.05% (dua ratus empat puluh koma lima persen). Adapun data pelayanan mediasi dari tahun 2010 – 2012 yang dilaksanakan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut : No.

Tahun

Jumlah perkara

Jumlah Perkara yang

dimediasi

berhasil didamaikan

1.

2010

1817

82

2.

2011

1339

68

3.

2012

1458

175

Sasaran Strategis

2 :

Terselesaikannya administrasi perkara yang efektif,

efisien dan akuntabel 9.

Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Indikator Kinerja Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

100 %

100 %

100

31

Capaian (%) 2011 2010 100

100


10. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap disistribusikan ke Majelis

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

100 %

100 %

100

Capaian (%) 2011 2010 100

100

11. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak Indikator Kinerja Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

100 %

100 %

100

Capaian (%) 2011 2010 100

100

12. Automatisasi pola bindalmin melalui SIADPTA/SIADPA Plus Indikator Kinerja Automatisasi pola bindalmin melalui SIADPTA/SIADPA Plus

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

18 satker

18 satker

100

Capaian (%) 2011 2010 100

100

Kinerja pengimplementasian SIADPTA/SIADPA Plus di Pengadilan baik tingkat pertama dan banding di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dipantau

melalui

portal

web

badilag

di

www.infoperkara.badilag.net.

SIADPTA/SIADPA Plus selama dua tahun terakhir telah ter-integrated secara terpadu dan online ke pusat dalam hal ini dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agma Mahkamah Agung RI. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya aparatur peradilan yang professional dan berkinerja 13. Produktifitas Hakim dalam penanganan perkara Indikator Kinerja

Target 2012

Produktifitas Hakim dalam penanganan perkara a.ditingkat banding

6 perkara/hakim b.ditingkat pertama 57 perkara/hakim Rata-rata capaian

32

Realisasi 2012

8 perkara/hakim 70 perkara/hakim

Capaian 2012 (%)

Capaian (%) 2011 2010

133.33

123.91

56.10

122.8

75.00

114.29

128.07%


Pada tahun 2012, Jumlah hakim di pengadilan tingkat pertama berjumlah 136 orang, dengan jumlah perkara diputus sebanyak 9.589 perkara. Jika dirata-rata, setiap hakim telah memutus sekitar 70 perkara. Sedangkan di tahun 2011, jumlah hakim 134 orang dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 7.670 perkara, ini berarti setiap hakim memutus 57 perkara. Jadi, capain kinerja untuk produktifitas hakim di tingkat pertama sebesar (140%). Sedangkan di tingkat banding, jumlah hakim di tahun 2012 sebanyak 16 orang dengan jumlah perkara putus sebesar 120 perkara dengan rata-rata 8 putusan. Untuk tahun 2011, jumlah hakim di tingkat banding sejumlah 20 orang telah memutus perkara sebanyak 127 putusan. Artinya setiap hakim telah memutus rata-rata 6 perkara. Jadi, capaian kinerja hakim di tingkat banding sebesar (133.33%). Sehingga kinerja sasaran baik di tingkat banding dan pertama mencapai 128.07% (seratus dua puluh delapan koma nol tujuh persen) 14. Persentase pegawai yang mengikuti Bimtek Teknis Yudisial Indikator Kinerja Persentase pegawai yang mengikuti Bimtek teknis Yudisial

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

100 %

100 %

100

Capaian (%) 2011 2010 100

100

Persentase pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Yudisial baik bagi Hakim, panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita-Jurusita pengganti setiap tahunnya (100%), artinya dari jumlah yang diajukan untuk mengikuti telah terealisasi (100%). 15. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat bagi Tenaga Teknis Non Yudisial Indikator Kinerja Persentase pegawai yang mengikuti Diklat bagi Tenaga Teknis Non Yudisial

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

100 %

100 %

100

Capaian (%) 2011 2010 100

Persentase pegawai yang mengikuti Diklat bagi Tenaga Teknis Non Yudisial baik bagi setiap tahunnya (100%), artinya dari jumlah yang diajukan untuk mengikuti telah terealisasi (100%).

33

100


16. Persentase SDM yang lulus Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Indikator Kinerja Persentase SDM yang lulus Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

100 %

54.55 %

54.55

Capaian (%) 2011 2010 20

-

Pada tahun 2011, jumlah SDM yang lulus sebanyak 5 orang dari 25 orang yang mengikuti. Sedangkan tahun 2012, jumlah SDM yang lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 18 orang dari 33 orang. Jadi, Persentase pegawai yang lulus mengikuti Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun 2012 sebesar 54.55% (lima puluh empat koma lima puluh lima persen). Sasaran Strategis

4 : Terwujudnya pengawasan internal yang efektif dan

efisien 17. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

100 %

56.67 %

56.67

Capaian (%) 2011 2010 40

-

Jumlah laporan pengaduan yang diterima pada tahun 2012 sebanyak 30 pengaduan. Dan sebanyak 18 pengaduan yang telah ditindaklanjuti. Sehingga persentase pengaduan yang tealh ditindaklanjuti sebesar 56.67% (lima puluh enam koma enam puluh tujuh persen). 18. Persentase temuan yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Sasaran Strategis

5 :

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

100 %

100 %

100

Capaian (%) 2011 2010 100

100

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan (accses to justice) 19. Persentase putusan banding yang diunggah/diupload ke website Indikator Kinerja Persentase putusan banding yang diunggah (diupload)ke website

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

100 %

100 %

100

34

Capaian (%) 2011 2010 100

100


Putusan/penetapan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah diupload ke website satuan kerja dengan alamat www.pta-mataram.go.id 20. Tersedianya layanan informasi dan pengaduan Indikator Kinerja Tersedianya layanan informasi dan pengaduan

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian 2012 (%)

18 satker

18 satker

100

Capaian (%) 2011 2010 100

Dalam rangka meningkatkan akses keterbukaan informasi peradilan bagi masyarakat, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah membuka website sebanyak 18 alamat website di 18 satuan kerja sebagai sarana informasi pengadilan dengan alamat sebagai berikut : NO.

SATKER

WEBSITE

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 PTA MATARAM 2 PA MATARAM 3 PA PRAYA 4 PA SELONG 5 PA SUMBAWA BESAR 6 PA BIMA 7 PA DOMPU 8 PA GIRI MENANG 9 PA TALIWANG PROVINSI BALI 10 PA DENPASAR 11 PA NEGARA 12 PA SINGARAJA 13 PA KARANGASEM 14 PA TABANAN 15 PA BADUNG 16 PA GIANYAR 17 PA KLUNGKUNG 18 PA BANGLI

www. pta-mataram.go.id www. pa-mataram.go.id www. pa-praya.go.id www. pa-selong.go.id www. pa-sumbawabesar.go.id www. pa-bima.go.id www. pa-dompu.go.id www. pa-girimenang.go.id www. pa-taliwang.go.id www. pa-denpasar.go.id www. pa-negara.go.id www. pa-singaraja.go.id www. pa-karangasem.go.id www. pa-tabanan.go.id www. pa-badung.go.id www. pa-gianyar.go.id www. pa-kklungkung.go.id www. pa-bangli.go.id

35

100


C. Akuntabilitas Keuangan Dalam tiga tahun terakhir periode RPJM 2010 - 2014, pagu anggaran yang diterima wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penerapan sistem satu atap. Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. GRAFIK ( TREND LINE) PAGU ANGGARAN TAHUN 2006 - 2012 80,000,000,000 70,000,000,000

68,802,730,202 65,296,009,000

60,000,000,000 51,404,198,357 50,978,470,000

50,000,000,000

46,358,477,093

40,000,000,000 35,992,374,000

30,000,000,000 23,301,273,000

20,000,000,000 10,000,000,000 0 Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 Pagu Anggaran

Tahun 2012

Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada Tahun Anggaran 2012 mendapatkan 2 buah DIPA, yaitu DIPA 01 yang berasal dari Eselon I (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.) dan DIPA 04 yang berasal dari Eselon I (Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.). Pada DIPA 01, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 8.226.974.000,- (Delapan milyar dua ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari 2 macam program antara lain : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 7.012.974.000,-(Tujuh milyar dua belas juta sembailan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 1.214.000.000,- (Satu milyar dua ratus empat belas juta rupiah).

36


Sedangkan pada DIPA 04, hanya terdiri dari satu program yaitu : 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapatkan pagu anggaran sejumlah Rp. 377.145.000,(Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh lima rupiah). Jika ditinjau dari jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, maka realisasi atau besar penyerapan anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun Anggaran 2012, dapat dilihat pada grafik berikut ini : Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasinya dalam tahun anggaran 2012 ini. GRAFIK REALISASI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA-01 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 40,000,000,000

38,072,956,202

35,000,000,000

36,653,400,184

30,000,000,000

27,528,500,000 26,705,073,295

25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 8,888,124,000 8,499,694,806

10,000,000,000 1,419,556,018

5,000,000,000

823,426,705

388,429,194

Belanja Pegawai

Pagu Anggaran

Belanja Barang

Belanja Modal

Realisasi Anggaran

Sisa Anggaran

Dari grafik tersebut, dapat diuraikan pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut :

37


Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

4.942.154.000,-

Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali

Rp. 33.130.802.202,-

Total Pagu

Rp. 38.072.956.202,-

(tiga puluh delapan milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua rupiah) b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 4.757.503.471,-

Realisasi Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali

Rp. 31.895.896.713,-

Total Realisasi

Rp. 36.653.400.184,-

(tiga puluh enam milyar enma ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu seratus delapan puluh empat rupiah) Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja pegawai telah terserap sebesar 96,27 % (sembilan puluh enam koma dua puluh tujuh persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 184.650.529,-

Sisa Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali

Rp. 1.234.905.489,-

Total Sisa

Rp. 1.419.556.018,-

(satu milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan belas rupiah) Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 3,73 % (tiga koma tujuh puluh tiga persen) dari total pagu yang tersedia. Secara rinci, realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Pegawai Tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada tabel berikut : REKAPITULASI DATA BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

BELANJA PEGAWAI

NAMA SATKER PAGU

REALISASI

KET. SISA

%

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

PTA MATARAM

4,942,154,000

4,757,503,471

38

184,650,529

96.26


NO.

BELANJA PEGAWAI

NAMA SATKER PAGU

REALISASI

KET. SISA

%

2

PA MATARAM

3,377,123,000

3,295,003,797

82,119,203

97.57

3

PA PRAYA

3,840,450,000

3,775,032,633

65,417,367

98.30

4

PA SELONG

3,078,942,000

3,036,866,967

42,075,033

98.63

5

PA SUMBAWA BESAR

1,945,301,000

1,801,536,927

143,764,073

92.61

6

PA BIMA

3,548,142,000

3,420,819,490

127,322,510

96.41

7

PA DOMPU

1,635,600,000

2,030,418,072

(394,818,072)

124.14

8

PA GIRI MENANG

2,659,479,000

2,829,590,679

(170,111,679)

106.40

9

PA TALIWANG

996,054,000

1,289,734,070

(293,680,070)

129.48

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

1,929,438,000

1,531,097,920

398,340,080

79.35

11

PA NEGARA

1,317,755,000

1,302,577,379

15,177,621

98.85

12

PA SINGARAJA

1,274,587,000

1,206,254,911

68,332,089

94.64

13

PA KARANGASEM

1,512,004,000

1,244,803,438

267,200,562

82.33

14

PA TABANAN

1,500,141,000

1,232,425,397

267,715,603

82.15

15

PA BADUNG

1,374,109,000

1,251,569,143

122,539,857

91.08

16

PA GIANYAR

1,016,316,000

838,588,233

177,727,767

82.51

17

PA KLUNGKUNG

1,082,156,000

889,000,786

193,155,214

82.15

18

PA BANGLI

1,043,205,202

920,576,871

122,628,331

88.25

38,072,956,202

36,653,400,184

1,419,556,018

96.27

JUMLAH

2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

39


a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 2.070.820.000,-


Rp. 6.817.304.000,-

Total Pagu

Rp. 8.888.124.000,-

(delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 2.034.256.679,-


Rp. 6.465.438.127,-

Total Realisasi

Rp. 8.499.694.806,-

(delapan milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar 95,63 % (sembilan puluh lima koma enam puluh tiga persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 36.563.321,-


Rp. 351.865.873,-

Total Sisa

Rp. 388.429.194,-

(tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 4,37% (empat koma tiga puluh tujuh persen) dari total pagu yang tersedia.

40


Secara rinci, realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Barang Tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada tabel berikut : REKAPITULASI DATA BELANJA BARANG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

BELANJA BARANG

NAMA SATKER PAGU

REALISASI

KET. SISA

%

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

PTA MATARAM

2,070,820,000

2,034,256,679

36,563,321

98.23

2

PA MATARAM

580,054,000

579,895,759

158,241

99.97

3

PA PRAYA

508,825,000

492,672,500

16,152,500

96.83

4

PA SELONG

72,200,000

67,680,000

4,520,000

93.74

5

PA SUMBAWA BESAR

474,261,000

444,630,558

29,630,442

93.75

6

PA BIMA

270,825,000

269,951,000

874,000

99.68

7

PA DOMPU

488,115,000

488,115,000

-

100.00

8

PA GIRI MENANG

415,040,000

397,526,947

17,513,053

95.78

9

PA TALIWANG

295,600,000

267,318,000

28,282,000

90.43

501,734,000

343,198,457

158,535,543

68.40

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

NO.

BELANJA PEGAWAI

NAMA SATKER PAGU

KET.

REALISASI

SISA

%

421,748,000

416,342,400

5,405,600

98.72

11

PA NEGARA

12

PA SINGARAJA

419,080,000

391,686,175

27,393,825

93.46

13

PA KARANGASEM

357,228,000

356,486,434

741,566

99.79

14

PA TABANAN

469,790,000

425,302,850

44,487,150

90.53

15

PA BADUNG

436,979,000

434,885,000

2,094,000

99.52

16

PA GIANYAR

369,720,000

369,087,150

632,850

99.83

17

PA KLUNGKUNG

348,504,000

343,758,940

4,745,060

98.64

18

PA BANGLI

387,601,000

376,900,957

10,700,043

97.24

8,888,124,000

8,499,694,806

388,429,194

95.63

JUMLAH

3.

Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

41


Selama tahun anggaran 2012, semua satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapat pagu belanja modal peralatan dan mesin. Dan ada beberapa satuan kerja yang selain mendapatkan belanja modal peralatan dan mesin, juga mendapatkan belanja modal tanah serta belanja modal gedung dan bangunan. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 1.214.000.000,-


Rp. 20.627.650.000,-

Total Pagu

Rp. 21.841.650.000,-

(dua puluh satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2011, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 1.185.046.400,-


Rp. 20.111.474.600,-

Total Realisasi

Rp. 21.296.521.000,-

(dua puluh satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah). Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja modal telah terserap sebesar 97.50 % (sembilan puluh tujuh koma lima puluh persen). c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 28.953.600,-


Rp. 516.175.400,-

Total Sisa

Rp. 545.129.000,-

(lima ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 2,50 % (dua koma lima puluh persen) dari total pagu yang tersedia.

42


Secara rinci, realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Modal Tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada tabel berikut : REKAPITULASI DATA BELANJA MODAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

BELANJA MODAL

NAMA SATKER PAGU

REALISASI

KET. SISA

%

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1

PTA MATARAM

1,214,000,000

1,185,046,400

28,953,600

97.62

2

PA MATARAM

352,000,000

349,874,100

2,125,900

99.40

3

PA PRAYA

200,000,000

189,986,000

10,014,000

94.99

4

PA SELONG

4,500,000,000

4,424,032,500

75,967,500

98.31

5

PA SUMBAWA BESAR

200,000,000

198,450,000

1,550,000

99.23

6

PA BIMA

1,870,000,000

1,853,035,200

16,964,800

99.09

7

PA DOMPU

200,000,000

200,000,000

-

100.00

8

PA GIRI MENANG

2,500,000,000

2,418,797,300

81,202,700

96.75

9

PA TALIWANG

1,800,000,000

1,781,217,000

18,783,000

98.96

348,000,000

344,558,000

3,442,000

99.01

3,150,000,000

3,124,440,200

25,559,800

99.19

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

11

PA NEGARA

12

PA SINGARAJA

165,000,000

160,279,000

4,721,000

97.14

13

PA KARANGASEM

827,150,000

825,790,800

1,359,200

99.84

14

PA TABANAN

182,500,000

182,457,000

43,000

99.98

15

PA BADUNG

2,250,000,000

2,006,263,500

243,736,500

89.17

16

PA GIANYAR

1,700,000,000

1,670,869,000

29,131,000

98.29

17

PA KLUNGKUNG

183,000,000

182,600,000

400,000

99.78

18

PA BANGLI

200,000,000

198,825,000

1,175,000

99.41

21,841,650,000

21,296,521,000

545,129,000

97.50

JUMLAH

43


44


BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2012 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2012 sebagai tahun ketiga Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2010 – 2014 yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2012 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (Performance Plan) beberapa tahun sebelumnya dari core business (tugas utama) Pengadilan Tinggi Agama Matarm dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi yang diproses Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan suatu perwujudan tranpsaransi dan akuntabel, karena Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2012 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012. Sebagai kawal depan (Voor Post) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Mataram

bersama dengan jajarannya dibawahnya bertekad mengupayakan

perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan tersebut secara berkesinambungan ditingkatkan untuk mengejawantahkan visi misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan jajaran dibawahnya. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2012 maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja peradilan. Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2012 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja.

44


B. SARAN Sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Jo Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi / kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dan dihubungkan dengan kenyataan tugaspokok visi dan misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut : 1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Peradilan Agama maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan. 2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud untuk jajaran Peradilan Agama maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berlainan dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.

45

Jalan Majapahit No. 58 Mataram Telp. (0370)621876,639395, Fax Website :

Recommend Documents