Jalan Majapahit No. 58 Mataram Telp. (0370)621876,639395, Fax Website :

Jalan Majapahit No. 58 Mataram Telp. (0370)621876,639395,643492 Fax 642074 Website : www.pta-mataram.go.id e-mail : [email protected] [email protected] [email protected]

GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

TIM PENYUSUN

LAPORAN TAHUNAN 2012 PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Bidang teknis Yustisial, Administrasi Kepaniteraan dan Sekretariat, Bidang Pembinaan serta Pengawasan Kesimpulan dan Rekomendasi Pelindung

:

Drs. H. A. Karim A. Razak, SH., MH.

Penanggung Jawab

:

Drs. H. Marsaid, SH., MH.

Pengarah

:

H. Muh Ibrahim, SH., MM.

Ketua Tim

:

H. L. Muhammad Taufik, SH.

Sekretaris

:

Fahrurrosyid, SH., MH.

Anggota

:

IGB. Karyadi, SH. L. Ruslan, SH. H. Mahsyar, SH. Agus Hadi Suryono, SH. Drs. Syaifullah, SH. Marsoan, SH. M. Khobir jaelani, SH. Hairiyah, SH.

Penyunting

:

S u a d i, SH. Arif Rahman Hakim, S. Sos. Baiq Naning Suryatni, ST. Kurniatun, SE. Abdul Halim, ST. Hendra Sari Atmaja, S. Kom. M. Anwar, SH. Tatang Winarto, S. Kom. Titiek Fitriani, SH. Qurratul Aini, SH. Abrati Diesyani Esser, S. Sos. Yuliana Asti astuti Marjeni, A. Md.

Design & Layout

:

Baiq Naning Suryatni, ST. Russinta Irmayanti, ST.

DAFTAR ISI

ii

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmannirrahim Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012 dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan berakhirnya pelaksanaan tugas tahun anggaran 2012 berarti Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana Rencana Strategis yang telah digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memenuhi visi dan misinya. Selama Tahun 2012, sejumlah capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012. Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012, yang meliputi bidang teknis yudisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pembangunan. Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Mataram kepada Pimpinan Mahkamah Agung R.I. untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya Pimpinan Pengadilan Agama di propinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas. Kami telah berusaha menyajikan laporan seobyektif mungkin, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

.

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012

i

DAFTAR ISI

Daftar Isi Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Bab I

Bab II Bab III Bab IV Bab V

Bab VI Bab VII

ii

i ii

Pendahuluan A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi dan Misi C. Renstra Struktur Organisasi (Tupoksi) A. Penyusunan Alur Tupoksi B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keadaan Perkara Pengawasan Internal Pembinaan dan Pengelolaan A. Sumber Daya Manusia 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 3. Promosi dan Mutasi 4. Pengisian Jabatan Struktural B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung a). Pengadaan b). Pemeliharaan c). Penghapusan 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a). Pengadaan b). Pemeliharaan c). Penghapusan 3. Pengelolaan Teknologi Informasi C. Pengelolaan Keuangan 1. Belanja Pegawai a). Pagu b). Realisasi c). Sisa 2. Belanja Barang a). Pagu b). Realisasi c). Sisa 3. Belanja Modal a). Pagu b). Realisasi c). Sisa D. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Peradilan 2. Administrasi Umum Kesimpulan dan Rekomendasi Penutup

1 5 9 11 17 19 39 41 55 67 67 69 70 72 88 89 89 90 91 92 93 93 96 98 98 101 102

104

106

108 108 112 131 135


BAB I PENDAHULUAN

0 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

T

ahun 2012 adalah tahun ketiga perjalanan pembaruan menuju “Peradilan Yang Agung” yaitu merupakan Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009, dengan skenario “Cetak Biru

dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Hal tersebut direalisasikan dalam bentuk

konsentrasi usaha-usaha perbaikan badan

peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam misi Mahkamah Agung RI, yang ditopang oleh empat misi, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan

hukum

yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas

kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang No. 4 tahun 2005 dinyatakan bahwa “organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut Peradilan Satu Atap. Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012

1

BAB I PENDAHULUAN

penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut tentang Peradilan Agama), antara lain sebagai berikut: 1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim; 2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim; 3. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc; 4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim; 5. Keamanan dan kesejahteraan hakim; 6. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan; 7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara, bantuan hukum; 8. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan perubahan Perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama yang pada saat berada di bawah Departemen Agama ditangani oleh Direktorat, setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal. Perubahan ini telah membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan, dalam mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Visi Badan Peradilan Yang Agung dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 20102035 yang nota-bene merupakan perwujudan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

versi

Mahkamah

Agung

RI

atau

lebih

dikenal

dengan “Reformasi

Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia” kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni : 2


BAB I PENDAHULUAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, merupakan arah strategi reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014, merupakan arah pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

yang

mengacu

pada

RPJMN (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Reformasi Birokrasi gelombang kedua Badan Peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, secara ideal Badan Peradilan Yang Agung adalah Badan Peradilan yang : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan; 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN; 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur; 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional; 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan; 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional; 7. Didukung

pengawasan

secara

efektif

terhadap

perilaku,

administrasi

dan

jalannya peradilan; 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima; 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan; 10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Respon dan langkah Mahkamah Agung RI guna menyikapi dan menjawab kebijakan pemerintah

tersebut, Ketua Mahkamah

peradilan harus

Agung

memiliki pengetahuan dan

RI

menginstruksikan

seluruh

keterampilan yang sama berkaitan

perubahan atau pembaruan melalui beberapa kebijakan diantaranya : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Mahkamah Agung RI; 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2011 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012

3

BAB I PENDAHULUAN

tentang Tim Reformasi Mahkamah Agung RI; 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kemudian ditindak-lanjuti oleh Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag-MARI) yang merupakan instansi di bawah Mahkamah Agung RI yang khusus melakukan pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama Se- Indonesia telah membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan melalui Surat

Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, dengan tugas utama adalah “Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. Adapun

Program

Prioritas

Pembaruan di

Lingkungan Peradilan Agama sebagai

berikut: 1. Penyelesaian perkara tepat waktu; 2. Manajemen informasi publik; 3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik; 4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan; 5. Pelayanan peradilan yang prima; 6. Implementasi SIADPTA/SIADPA Plus guna otomatisasi Pola Bindalmin; 7. “Justice for All” dengan paket kegiatan : a. Pelayanan Perkara Prodeo b. Pelayanan Sidang Keliling c. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 8. Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI dalam rangka mengejawantahkan visi misi “Badan Peradilan Yang Agung” dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 --- Khusus pada tahun 2012, secara umum

merupakan

kesinambungan

gerak

dan

langkah

serta

arah pembaruan

Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, baik di bidang Kekuasaan Kehakiman mapun bidang manajemen yang meliputi permasalahan administrasi perkara, personil, finansial dan sarana diarahkan

pada

upaya

mewujudkan

prasarana

–

organisasi/lembaga kepemerintahan yang

profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 4


BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama tahun 2012 telah melakukan berbagai program kinerja peradilan dan berupaya untuk merealisasikan agenda Pembaharuan yang terus digaungkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Peradilan Indonesia Modern dan Badan Peradilan Yang Agung, yaitu ditandai penetapan kebijakan umum peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk semaksimal mungkin merealisasikan Reformasi Birokrasi, dalam konsep ideal Badan Peradilan Yang Agung yang sesuai dengan karakteristik Peradilan Agama di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali serta menyentuh aspek-aspek pelayanan publik dan transparansi peradilan, sebagai berikut : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan; 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN; 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur; 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional; 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan; 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional; 7. Didukung

pengawasan

secara

efektif

terhadap

perilaku,

administrasi

dan

jalannya peradilan; 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima; 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan; 10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Kebijakan Umum Peradilan Tinggi Agama Mataram dalam melaksanakan amanat sebagai badan peradilan pelaksanan kekuasaan kehakiman di tingkat banding dalam hal penanganan keperkaraan dan keadilan juga merealisasikan amanat Reformasi Birokrasi/Reformasi Yudisial melalui Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai berikut :


5

BAB I PENDAHULUAN

KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM BAGI PERADILAN AGAMA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN BALI TAHUN 2012 No. 1

KONSEP IDEAL BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG)

ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Kemandirian Peradilan (Pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan)

Upaya merevitalisasi fungsi peradilan

KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 1. 2.

3. 4. 5.

2

Penyelenggaraan manajemen dan administrasi perkara

a) Upaya memberikan pelayanan hokum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi masyarakat b) Upaya meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan

1. 2.

1.

2.

3.

4.

3

Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja secara mandiri, professional dan proporsional

Upaya meningkatkan kemampuan mengelola anggaran yang tertib, akuntabel dan akseptabel

1.

2.

3.

4.

5.

6

Meningkatkan kualitas putusan Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Mempercepat proses penyelesaian perkara Penyelesaian perkara tepat waktu Melaksanakan 3 program “Justice for all” : a). Pelayanan Perkara prodeo; b) Pelayanan siding keliling; c) Posbakum Modernisasi manajemen perkara, melalui pengimplementasian Aplikasi SIADPA Plus OnLine Mengintensifkan publikasi putusan pada website satker Menyelenggarakan pelayanan meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan Mengefektifkan pemostingan laporan keperkaraan pada website Melakukan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, prioritas dan realistis Melaksanakan perencanaan kegiatan/program kerja prioritas dan realistis Melakukan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Transparansi pengelolaan anggaran secara professional dan proposional Melakukan pembinaan pengelolaan anggaran dan pelaporannya secara

KETERANGAN Pimpinan dan Para Hakim Tinggi Pimpinan dan Para Hakim Tinggi

Pimpinan dan Para Hakim Tinggi Pimpinan dan Para Hakim Tinggi Pimpinan, Para Hakim Tinggi dan Kepaniteraaan Pimpinan, Panitera dan Kepaniteraan PTA Mataram dan PA yang ditunjuk oleh Badilag MARI

Badilag MARI, PTA Mataram dan PA sewilayah

PTA Mataram dan PA sewilayah PTA Mataram dan PA sewilayah

PTA Mataram dan PA sewilayah Pimpinan Hatiwasda Ketua PA

PTA, dan

Pimpinan, Hatiwasda dan Pejabat Struktural PTA Mataram dan PA sewilayah PTA Mataram dan PA sewilayah

PTA Mataram dan PA sewilayah


BAB I PENDAHULUAN

4

Pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

Upaya meningkatkan kemampuan mengelola sarana dan prasarana yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5

Pengelolaan dan Pembinaan SDM yang kompeten dan objektif

Upaya pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dan objektif guna terwujudnya aparatur peradilan yang berintegritas tinggi dan profesional

1.

2.

3.

4.

5.

6.

intensif, gradual dan terkoordinasi Melakukan perencanaan berbasis kebutuhan priotitas dalam pengadaan asset Memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku Mengoptimalkan pengadministrasian asset (BMN) berbasis aplikasi SIMAK BMN Menertibkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan asset (BMN) secara terencana dan tepat sasaran Meningkatkan kualitas penginventarisan asset (BMN) sesuai dengan realitanya Melakukan penghapusan asset secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku Transparansi pengelolaan asset (BMN) secara professional dan proporsional Melakukan pembinaan pengelolaan asset (BMN) secara intensif dan gradual Pelaksanaan rekruitmen pegawai berbasis kompetensi dan sesuai dengan ketentuan Peningkatan mutu pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian Melakukan penegakan disiplin kerja dan kinerja aparatur peradilan secara tegas, bijaksana dan sesuai ketentuan yang berlaku Mengimplementasikan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi Meningkatkan kualitas akurasi dan validitas database kepegawaian Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi system informasi dan administrasi kepegawaian










MARI, Badilag dan PTA Mataram






7

BAB I PENDAHULUAN

terintegritas website 6

Pengawasan dan pembinaan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan

Upaya mengefektifkan pengawasan dan pembinaan yang efektif, kredibel dan berwibawa serta disegani dan dihormati

1.

2.

3. 7

Penyelenggaraan keterbukaan informasi pengadilan

Upaya memberikan pelayanan informasi pengadilan yang akuntabel, kredibel, dan transparan

1.

2.

8

berbasis

Memformulasikan system dan mekanisme pengawasan yang efektif Meningkatkan keahlian Hakim Pengawas dalam melakukan pengawasan Publikasi hasil pengawasan pada website satker Membangun budaya keterbukaan informasi di pengadilan : a. Sosialisasi UU No. 14/2008, KMA1144/2011, KMA 076/2010, KWKMA 01/2009 dan SE Dirjen Badilag 2189/DJA/HM.00/VII/2 011 b. Menyusun SOP pelayanan meja informasi dan pengaduan c. Melakukan pembinaan terpadu ketrampilan dan kecakapan petugas meja pengaduan dan informasi d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen meja pengaduan dan meja informasi e. Melakukan penilaian pelayanan public dan meja informasi f. Publikasi pelayanan meja informasi dan penmgaduan Mengembangkan mekanisme akses informasi yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan : a. Me-regulasi menu dan content menu website satker yang berwawasan informative dan transparansi setiap satker b. Mencantumkan seluruh SOP TUPOKSI kedinasan dan prosedur pelayanan hokum dan keadilan pada website satker c. Menyediakan layanan

Pimpinan dan Para Hakim Tinggi Pimpinan dan Para Hakim Tinggi









PTA Mataram dan


BAB I PENDAHULUAN

d.

e.

f.

8

Pengembangan Teknologi Informasi

Upaya mengembangkan teknologi informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan serta menuju peradilan modern berbasis IT Terpadu

informasi dan layanan pengaduan secara online pada website satker Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi putusan pengadilan dan website satker Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemostingan laporan perkara melalui NIR Mengefektifkan pemanfaatan aplikasi berbasis web yang telah dibangun menjadi media pelaksanaan TUPOKSI (kepaniteraan dan kesekretariatan)

1. Melakukan regulasi menu website Peradilan Agama sesuai Standarisasi NLRP dan RB (Reformasi Birokrasi) 2. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Terpadu berbasis web : a. Membangun dan menertibkan manajemen jaringan internet b. Membangun DashBoard Sistem Mmanajemen Terpadu c. Membangun Sistem Informasi Administrasi Arsip dan Persuratan (SIAAP) d. Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Perpustakaan (SIPP) e. Membangun Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pengaduan (SIMADU)

Kebijakan umum Pengadilan Tinggi Agama Mataram,

PA sewilayah







selain berupaya merealisasikan

konsep ideal “Badan Peradilan Yang Agung” dengan kebijakan-kebijakan di atas. B.

VISI DAN MISI

Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia yang Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012

9

BAB I PENDAHULUAN

telah menetapkan Visi Misi bagi Badan Peradilan di Indonesia. Visi Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah : “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang Agung” Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, adalah : 1. Menyelenggarakan Peradilan yang Mandiri, Berkeadilan, efektif dan efisien Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian Hakim

dalam

menjalankan

fungsinya

(kemandirian

individual/funngsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Penyelenggaraan peradilan dipahami

sebagai

sarana

atau

penegakan

hukum

harus

untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, yang

mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. 3. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam system satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga

mampu

merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (Kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnnya. Untuk area non- teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain MA, menitik-beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial). 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupkan faktor penting untuk 10


BAB I PENDAHULUAN

mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan system pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain sebagai pertangung-jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan internal,

peradilan personil

itu

sendiri.

peradilan

Melalui akan

keterbukaan

mendapatkan

informasi

kejelasan

dan

pelaporan

mengenai

jenjang

karier, kesempatan mengembangkan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, secara jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

C. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hakekatnya sebagai pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan

kinerja

melalui

pembinaan,

penataan,

perbaikan,

penertiban,

penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundangundangan bidang peradilan termasuk pembinaan akhlak dan perilaku serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Tujuan dan sasaran yang jelas adalah menjadi tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan badan peradilan (Mahkamah Agung) yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang merupakan bagian dari pilar pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, akan melaksanakan kekuasaan Negara yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan bagi rakyat pencari keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya untuk mewujudkan organisasi/lembaga peradilan yang independen, professional, efektif dan efisien.


11

BAB I PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2010-2014

No.

1

Misi Misi 1 : Menyelenggarakan Peradilan yang mandiri, berkeadilan, efektif dan efisien

Tujuan

1.1

Terwujudnya manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok

Sasaran

1.1.1

1.1.2

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya kemampuan menyelesaikan perkara yang memenuhi rasa keadilan

1

Meningkatnya kemampuan mengelola anggaran yang tertib, akuntabel dan akseptebel

1

2 3

2 3 4

1.1.3

Meningkatnya kemampuan mengelola sarana dan prasarana yang tertib,aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan

1 2 a

Pengadaan gedung

b

Pemeliharaan gedung

3

a

Pengelolaan fasilitas gedung PA se-provinsi NTB-Bali Pengadaan fasilitas gedung Pemeliharaan fasilitas gedung Penghapusan fasilitas gedung Pengelolaan teknologi informasi Pengadaan TI

b

Pemeliharaan TI

c

Penghapusan TI

5

Jumlah satker yang melaksanakan administrasi aset BMN berbasis aplikasi SIMAK BMN Laporan SIMAK BMN yang akuntabel dan tepat waktu Transparansi laporan SIMAK BMN pada website satker

a b c 4

6 7

12

Automatisasi pola bindalmin melalui implementasi SIADPTA Proses penyelesaian perkara < 6 bulan Sisa perkara yang belum diputus < 5 % Prosentase meningkatnya plafon anggaran DIPA Prosentase meningkatnya realisasi anggaran DIPA Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Transparansi laporan keuangan pada website satker Pengadaan tanah untuk gedung PA seprovinsi NTB-Bali Pengelolaan gedung PA se-provinsi NTB-Bali


BAB I PENDAHULUAN

1.1.4

Meningkatnya kemampuan mengelola dan pembinaan SDM yang kompeten dan obyektif

1

2 3 4 5

Menyusun dan memetakan kuantitas pegawai sewilayah PTA Mataram Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat Prosentase jumlah pegawai yang mutasi dan promosi Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas Membuat kartu kendali kepegawaian, yaitu :

a

Kartu Kendali Cuti

b

Kartu Kendali Kenaikan Pangkat Kartu Kendali Kenaikan Gaji Berkala Akurasi dan validasi database kepegawaian setiap bulan Jumlah satker yang melaksanakan administrasi kepegawaian berbasis aplikasi SIMPEG DAN SIKEP ONLINE Transparansi laporan administrasi kepegawaian pada website satker

c 6 7

8

Misi 2 : 2

Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan

2.1

Meningkatnya pelayanan penerimaan perkara

2.1.1

Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan secara tertib dan cepat

-

2.2

Terwujudnya proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

2.2.1

Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana

-

2.2.2

Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu

-

2.2.3

Terlaksananya 3 program "Justice for all" Pelayanan Perkara Prodeo

a

2.3

Terwujudnya putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan eksekutabel

-

Prosentase pelayanan perkara secara prodeo Prosentase pelayanan perkara secara sidang keliling Pelayanan posbakum

b

Pelayanan Sidang Keliling

-

c

Pelayanan Posbakum

-

2.3.1

Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan dan eksekutabel

-


Prosentase Jumlah perkara gugatan/permohonan yang terdaftar secara tertib prosentase jumlah persidangan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan Prosentase jumlah perkara banding yang diputus > 90 %

Prosentase jumlah putusan/penetapan yang terbit terhadap perkara banding yang masuk

13

BAB I PENDAHULUAN

2.3.2

Diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

-

Terkirimnya salinan putusan/penetapan selambat-lambatnya 14 hari setelah perkara banding diputus

2.3.3

Terlaksananya eksekusi yang memberikan pangayoman kepada masyarakat

-

Prosentase jumlah putusan/penetapan yang dapat di eksekusi

3.1.1

Mengimplementasikan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi

1

Meningkatnya mutu pelayanan publik

1

Penegakan disiplin kerja dan kinerja Membuat dan menyusun buku pedoman kerja yang mencakup SOP Penanganan perkara tingkat pertama maupun tingkat banding, SOP Pelaksanaan dan pelayanan publik, JOB dan MPS Menyediakan sarana ruang meja informasi dan pengaduan Menyediakan hotline pengaduan via website

Misi 3 : 3

Meningkatkan profesioanlisme aparatur peradilan

3.1

Terselenggaranya pengelolaan dan pembinaan SDM yang efektif

3.1.2

2

2 3.2

Terlaksananya pengawasan SDM yang efektif

3.2.1

Terwujudnya sistem dan mekanisme pengawasan yang efektif

1

2 3 4

14

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan

4.1

Terselenggaranya keterbukaan informasi di pengadilan

4.1.1

Modernisasi manajemen perkara melalui implementasi aplikasi SIADPTA

-

4.1.2

Publikasi putusan pada website satker

-

4.1.3

Memosting laporan keperkaraan website

-

Merumuskan panduan pengawasan yang efektif sesuai karakteristik PA seprovinsi NTB dan Bali guna penyamaan persepsi dan meningkatnya keahlian Hakim Pengawas/Tim Pengawas dalam melakukan pengawasan Publikasi Hasil Pengawasan pada website satker Tindak lanjut hasil pengawasan melalui monitoring Automatisasi pola bindalmin melalui implementasi SIADPTA

Prosentase publikasi putusan pada website satker implementasi laporan perkara melalui SMS Gateway


BAB I PENDAHULUAN

4.1.4

mekanisme akses informasi yang sederhana, cepat, tepat, waktu dan biaya ringan

1

2

3

4.2

Pengembangan Teknologi Informasi menuju peradilan modern berbasis IT terpadu

Mencantumkan seluruh SOP Tupoksi Kedinasan dan Prosedur pelayanan hukum dan keadilan pada website satker Menyediakan layanan informasi dan layanan pengaduan secara online pada web satker Updating secara kontinyu dan berkesinambungan website satker Menyusun SOP pelayanan meja informasi dan pengaduan

4.1.5

Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan

-

4.2.1

Melakukan regulasi menu website PA sistem standarisasi NLRP dan Reformasi Birokrasi

1

Melakukan penilaian pelayanan publik dan meja informasi

2

Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Terpadu berbasis web

1

Publikasi Hasil Penilaian pelayanan publik dan meja informasi Membangun Sistem Informasi Manajemen Administrasi Arsip dan Persuratan (SIMAAP)

4.2.2


2

Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Perpustakaan (SIPP)

3

Membangun Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pengaduan (SIMADU)

15

BAB I PENDAHULUAN

16


BAB II STRUKTUR ORGANISASI




B

erdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. 2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan peradilan agama. 3. Hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama. 4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama. 5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru Sita dan atau juru sita pengganti pada Pengadilan Agama. 6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Pengadilan memeriksa,

Khusus adalah mengadili,

dan

pengadilan memutus

yang

mempunyai

perkara

tertentu

kewenangan yang

hanya

untuk dapat

dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. 9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang. Salah satu agenda reformasi peradilan yang dilakukan oleh Mahakamah Agung RI adalah ditandai dengan lahirnya sebuah komitmen yang dikristalisasikan dalam Pilot Project penataan kembali struktur organisasi atau dalam Blue Print Mahkamah Agung RI 2010 – 2035, dikenal sebagai Restrukturisasi Organisasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi (RB). Restrukturisasi

dan

pengembangan

organisasi

Mahkamah

Agung

dan

Badan

Peradilan di bawahnya mengarah pada dua desain organisasi, yaitu : 1. Organisasi berbasis kinerja (Performance-based Organization) yang ditargetkan bisa 17 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


tercapai dan mapan pada tahun 2019; 2. Organisasi berbasis pengetahuan (Knowledge-based Organization) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2035; Mengingat struktur dan demografi keberadaan pengadilan serta sistem pengelolaan organisasi yang dikembangkan Mahakah Organisasi

Desentralisasi.

pengambilan

Sistem

keputusannya

ini

kepada

Agung

RI

mendelegasikan tingkat

adalah Sistem sebagian

manajemen

di

Pengelolaan

besar wewenang

bawah

manajemen

puncak. Dengan mengadopsi sistem ini, maka seluruh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali akan ada di bawah pengelolaan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Mataram), terutama pasca RAKERNAS 2011, tanggal 18 – 22 September 2011, dengan Tema “Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung RI”. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi

Agama Mataram dapat tervisualisasikan

sebagai berikut : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

HAKIM TINGGI

PANITERA/SEKRETARIS

HAKIM TINGGI

WAKIL PANITERA

PAN. MUDA BANDING

STAF

WAKIL SEKRETAR IS

KASUBAG KEPEGAWAIAN

PAN. MUDA HUKUM

STAF

STAF

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG UMUM

STAF

PANITERA PENGGANTI

Keterangan : Garis Komando Garis Koordinasi

18 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012

STAF


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KETUA WAKIL KETUA HAKIM

WAKIL KETUA

HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PAN. MUDA PERMOHONAN

PAN. MUDA GUGATAN

STAF

WAKIL SEKRETARI S

STAF

STAF

PAN. MUDA HUKUM

KAUR KEPEGAWAIA N

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

JURUSITA PENGGANTI

STAF

STAF

STAF

PANITERA PENGGANTI

Keberhasilan

pengelolaan

organisasi

yang

terdesentralisasi,

ditentukan

oleh beberapa hal berikut : 1. Kejelasan proses kerja dan SOP atau Standar Operational Prosedure untuk setiap proses kerja; 2. Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; 5. Tersedianya

sistem

pengelolaan

organisasi

dengan

IT

yang

terpadu

harus

senantiasa dalam kondisi terhubung (interconnected); 6. Profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. A.

PENYUSUNAN ALUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Pengadilan Agama Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan 19



berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara

orang-orang yang

kewarisan, wasiat dan

hibah

beragama Islam dibidang perkawinan,

yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam,

serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan lingkungan

pelayanan Pengadilan

administrasi Agama

umum

(umum,

kepada

semua

kepegawaian

unsur

dan

di

keuangan

kecuali biaya perkara); d. Memberikan Keterangan, pertimbangan

dan nasehat

tentang

Hukum

Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya; g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. 2. Pengadilan Tinggi Agama Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam

tingkat

banding.

Disamping

itu

juga

bertugas

dan

berwenang

mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut,

Pengadilan

Tinggi

Agama



mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;

b.

Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;

c.

Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

d.

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;

e.

Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

f.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya. Adapun Alur Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) kedinasan Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut : a. Ketua 1) Ikhtisar Jabatan : Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang undangan yang berlaku. 2) Uraian Tupoksi : a) Memimpin dan bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan setiap

bentuk

kegiatan

institusi

Pengadilan

Tinggi Agama

Mataram; b) Memimpin dan bertanggungjawab administrasi

Pengadilan

sesuai

atas dengan

terselenggaranya ketentuan

perundang -

undangan yang berlaku ; c) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur organisasi dan administrasi Kantor Pengadilan ; d) Memimpin dan bertanggungjawab

atas terselenggaranya peradilan

yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan ; 21 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


e) Membina dan

menindak aparat Pengadilan yang melakukan

perbuatan indisipliner melalui prosedur dan ketentuan perundang undangan yang berlaku ; f)

Membentuk dan mengarahkan Tim

Baperjakat

yang

akan

membantu memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan pengembangan karier pegawai; g)

Ketua bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar;

h) Merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap : Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan; Masalah-masalah hukum yang timbul; Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan; Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum yustisial untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung; i)

Membuat

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan

dengan

pengawasan yang baik, serasi dan selaras : Perencanaan (Planning/Programing) Pengorganisasian (Organizing); Pelaksanaan (Implementation/Executing); Pengawasan (Evaluation/Controlling) j)

Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam

rangka

mewujudkan

keserasian

dan

kerja sama

antar

sesama pejabat/petugas yang bersangkutan; k)

Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin;

l)

Melaksanakan

pertemuan

dalam sebulan

dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, dan

sekurang-kurangnya

sekali

berkala dalam

sekurang-kurangnya tiga

bulan

dengan

sekali seluruh

pegawai; m) Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank; n) Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim; o) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan, baik bagi para 22 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012


Hakim maupun seluruh pegawai; p) Melakukan pengawasan internal dan eksternal : Internal

: Pejabat dan teknis peradilan, keuangan dan material;

Eksternal : Penasehat hukum, notaris dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; q) Menugaskan

Hakim

Tinggi

untuk

membina

dan

mengawasi

Pengadilan Agama di wilayahnya; r)

Menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya;

s)

Membagi perkara kepada Hakim;

t)

Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan;

u) Membina dan memberikan petunjuk, tegUran atau peringatan bila dipandang perlu; v)

Memberikan penilaian kinerja Pejabat Strukttural (Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris) dan Fungsional Hakim dilingkungan PTA Mataram serta Ketua pengadilan Agama di lingkungan PTA Mataram;

w) Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu. b. Wakil Ketua 1) Ikhtisar Jabatan : Mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

peradilan

agama

serta

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Uraian Tupoksi : a) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama, apabila Ketua berhalangan; b) Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Ketua, yakni : -

Membuat/menyusun

legal

data

tentang

putusan

perkara-

perkara yang penting di wilayah hukum PTA Mataram untuk dikirim ke Mahkamah Agung, bila diminta; -

Menyusun putusan PTA setiap tahun dan membukukannya untuk digandakan dan dikirim ke Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim PA;

-

Mengkordinir (kordinator) pelaksanaan tugas Hakim Pengawas 23



Daerah dan

Hakim

Pengawas

Bidang

di

lingkungan

PTA

Mataram; -

Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan pejabat dilingkungan PTA Mataram;

c)

Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;

d) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan

dilingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram; e)

Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;

f)

Mengadakan rapat dinas;

g) Menetapkan

rumusan

kebijaksanaan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Mataram; h) Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait; i)

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

j)

Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan;

k)

Menunjuk dan menetapkan tugas majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para Hakim untuk melakukan sidang perkara;

l)

Memberikan nasihat tentang hUkum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat;

m) Melaksanakan

tugas

sebagai

Ketua

BAPERJAKAT

Pengadilan

Tinggi Agama Mataram (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi,

pemberian

sanksi

bagi

pejabat

di

lingkungan

PTA

Mataram); n) Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram ; o)

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;

p) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram; q) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis ; r)

Melaksanakan

pemeriksaan

terhadap kasus

yang

terjadi atas

perintah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram; s)

Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara, harus membagikannya kepada Hakim secara merata;



t)

Mencatat hasil

pekerjaan

setiap hari kedalam buku kerja dan

melaporkan kepada atasan langsung secara periodik. c. Panitera/Sekretaris 1) Ikhtisar Jabatan : Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, administrasi peradilan dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

sesuai

dengan kebijaksanaan

teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2) Uraian Tupoksi : a) Memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; b) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram; c)

Memimpin Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dalam melaksanakan tugas bidang administrasi perkara dan administrasi

umum

kepada

semua

unsur

dilingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram; d) Merumuskan

kebijaksanaan

di

bidang

Kesekretariatan berdasarkan peraturan berlaku

sebagai

dasar

dan

penentuan

Kepaniteraan

dan

ketentuan

yang

sasaran

dan

program

kerja/kegiatan setiap tahun kegiatan; e) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan setiap tahun kegiatan agar setiap sub unit kerja PTA dan satuan kerja PA memahami tujuan dan dapan menyusun rencana kerja; f)

Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;

g)

Memberi pengarahan dan petunjuk pelaksanaan rencana kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

h) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan; i)

Menggerakan

dan mengkordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

di

lingkungan Kepaniteraan/Kesekretariatan, agar tercipta kesatuan tindak dalam rangka keberhasilan pencapaian tujuan; j)

Melakukan pembinaan, pengawasan, memantau, mengamati dan 25



mengevaluasi kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dikordinasikan oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris serta bawahan sesuai laporan yang disampaikan untuk mengetahui perkembangan dan kebenarannya; k)

Mengadakan rapat dinas, bimbingan dan membina administrasi, organisasi dan tata laksana terhadap seluruh unsur di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

l)

Menentukan kebijaksanaan pengadaan dan pengaturan fasilitas keuangan untuk kepentingan PTA Mataram;

m) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan; n) Melaksanakan tugas selaku Pejabat Kuasa Anggaran/Pengguna Barang; o) Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti; p) Menandatangani salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama, suratsurat pesanan barang kebutuhan kantor dan surat-surat lain yang menjadi wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; q) Membuat perencanaan pembinaan administrasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama; r)

Menyiapkan konsep rumusan kebijakan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepaniteraan/kesekretariatan;

c)


d) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kesekretariatan; e) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kesekretariatan; f)


g)


h) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kesekretariatan; i)

Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait;

j)

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan;

k)

Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;



l)

Melaksanakan

tugas

dan

bertangung

jawab

sebagai

Pejabat

Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Pengadilan Tinggi Agama Mataram; m) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; n) Mengevaluasi

prestasi

kerja

bawahan

di

lingkungan

Kepaniteraan/Kesekretariatan; o) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris/Ketua Pengadilan Tinggi Agama; p) Bertanggung jawab atas kegiatan Kesekretariatan, Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan kegiatan yang bersifat umum lainnya kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara; q) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja dan staf di bawahnya; r)

Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan kebersihan kantor, kedisiplinan kerja pegawai serta urusan rumah tangga kantor lainnya;

s)

Bertanggung

jawab

terhadap

ketertiban

inventarisasi

barang

Kantor PTA dan PA; t)

Membuat rencana pembinaan dan pengembangan administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;

u) Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas; v)

Mengadakan rapat berkala baik dengan pejabat struktural maupun dengan semua pegawai yang menjadi bawahannya;

w) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan baik di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Pengadilan Agama; x)

Memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural Kesekretaratan (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum) di lingkungan PTA Mataram dalam bentuk DP3;

3) Tugas Ekstra : a) Melaksanakan tugas sebagai

anggota

BAPERJAKAT

Pengadilan


pemberian

sanksi

bagi

pejabat

di

lingkungan

PTA

Mataram); b) Melaksanakan

tugas

selaku

Wakil

Pimpinan

Redaksi

Bidang 27



Kesekretariatan Website Institusi PTA Mataram; c)

Melaksanakan tugas selaku Anggota Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Pegawai PTA Mataram dan PA di lingkungan PTA Mataram;

d) Menjabarkan hasil Rakerda PTA dengan PA sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. d. Wakil Sekretaris 1) Ikhtisar Jabatan Mewakili Sekretaris dalam : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama

serta

mengawasi,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Uraian Tupoksi : a) Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan; b) Menetapkan c)

sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan;


d) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kesekretariatan; e) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kesekretariatan; f)


g)


h) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kesekretariatan; i)

Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait;

j)

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan;

k)


l)

Melaksanakan

tugas

dan

bertangung

jawab

sebagai

Pejabat

Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Pengadilan Tinggi Agama Mataram; m) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; n) Mengevaluasi

prestasi

kerja

bawahan

di

lingkungan

kepaniteraan/kesekretariatan; o) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris/Ketua Pengadilan 28 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012


Tinggi Agama; p) Bertanggung jawab atas kegiatan kesekretariatan, Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan kegiatan yang bersifat umum lainnya kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara; q) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja dan staf di bawahnya; r)

Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan kebersihan kantor, kedisiplinan kerja pegawai serta urusan rumah tangga kantor lainnya;

s)

Bertanggung

jawab

terhadap

ketertiban

inventarisasi

barang

Kantor PTA dan PA; t)

Membuat

rencana

pembinaan

dan

pengembangan

administrasi

kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama; u) Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas; v)

Mengadakan

rapat berkala baik dengan pejabat struktural maupun

dengan semua pegawai yang menjadi bawahannya; w) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan baik di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Pengadilan Agama; x)

Memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural Kesekretaratan (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum) di lingkungan PTA Mataram dalam bentuk DP3.

3) Tugas Ekstra : a)

Melaksanakan

tugas

sebagai

Anggota

BAPERJAKAT

Pengadilan


pemberian

sanksi

bagi

pejabat

di

lingkungan

PTA

Mataram); b) Melaksanakan

tugas

selaku

Wakil

Pimpinan

Redaksi

Bidang

Kesekretariatan Website Institusi PTA Mataram; c)

Melaksanakan tugas

selaku Anggota Pengawas Penegakan Disiplin

Kerja Pegawai PTA Mataram dan PA di lingkungan PTA Mataram. e. Kepala Sub Bagian Umum 1) Ikhtisar Jabatan : Merencanakan dan melaksanakan urusan ketata-usahaan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dan inventaris barang 29 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


serta mengelola mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2) Uraian Tupoksi : a) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; b) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun kegiatan; c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; d) Membuat dan menyusun program kerja Sub Unit Umum; e) Melengkapi data penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); f)

Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;

g) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; h) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan; i)

Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan dan kehumasan protokoler serta implementasi teknologi informasi untuk kepentingan dinas;

j)

Mengadakan rapat dinas dengan bawahan;

k) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; l)

Menyelenggarakan pemanfatan implementasi IT/Website institusi PTA Mataram serta Pengadilan Agama di lingkungan PTA Mataram;

m) Menanggung-jawab pengelolaan perpustakaan dinas PTA Mataram; n) Memeriksa laporan tahunan (LT), laporan mutasi barang tahunan (LMBT) dan Kartu Inventaris Barang (KIB)serta SABMN; o) Mengusulkan penghapusan barang milik/kekayaan negara; p) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; q) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; r)

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

s) Memberikan

penilaian

kinerja

unit

pengelola

teknis/staf

Sub

Bagian Umum di lingkungan PTA Mataram; 3) Tugas Ekstra : a) Melaksanakan tugas sebagai Kordinator Teknis Akuntansi Barang Milik Negara dalam Tim Pengelola Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram; b) Melaksanakan

tugas

sebagai

Kordinator

Penanggung

Jawab



Penyelenggaranan Kehumasan dan Protokoler Pengadilan Tinggi Agama Mataram; c)

Melaksanakan tugas selaku Dewan Redaksi dan

Penanggung

Jawab Portal Bidang Umum Website Institus Pengadilan Tinggi Agama Mataram; d) Mempublikasikan informasi seizin atasan berkaitan dengan bidang kebijakan administrasi Sub Bagian Umum di portal umum pada Website Institusi Pengadilan Tinggi Agama Mataram; f. Kepala Sub Bagian Keuangan 1) Ikhtisar Jabatan : Merencanakan dan melakukan pengurusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan

tugas

kepada

atasan

sesuai

dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Uraian Tupoksi : a) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; b) Mempelajari hasil pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan; c) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; d) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; e) Membuat dan menyusun program kerja Sub Unit Keuangan; f)

Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan;

g) Meneliti dan memeriksa Kelengkapan

pengajuan

SPM dan

menandatangani SPM; h) Menerima dan meneliti Konsep SPP dari bawahan; i)

Meneliti dan mengkoreksi SPJ yang diajukan bawahan untuk disampaikan kepada atasan;

j)

Memeriksa SPJ dan pembukuan kedalam Buku Kas Umum atau ke Buku Pembantu lainnya;

k) Memeriksa dan meneliti laporan perhitungan realisasi anggaran yang dibuat oleh bawahan; l)

Memeriksa dan meneliti laporan SAKPA yang dibuat oleh bawahan;

m) Memeriksa dan meneliti laporan UAPPA-W (koordinator wilayah) yang dibuat oleh bawahan; 31 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


n) Memberikan Petunjuk dalam rangka penyusunan RKAKL dan DIPA; o) Memeriksa dan meneliti konsep revisi DIPA dari bawahan; p) Memeriksa dan meneliti

Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Negara (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Mataram ; q) Memonitor Pengajuan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara (RKA-KL) dari 24 satuan kerja diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram; r)

Menyampaikan usulan DIPA / RKAKL PTA Mataram dan 22 Pengadilan Agama kepada Biro Perencanaan Mahkamah Agung.

s) Melakukan Penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Pusat. t)

Melakukan Penelaahan PAGU Definitif dengan Kanwil XII DJA NTB;

u) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan; v)


w) Mengadakan rapat dinas dengan bawahan; x)

Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Keuangan;

y)

Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait;

z)

Mengevaluasi prestasi kerja dan memberikan penilaian kinerja kerja bawahan;

3) Tugas Ekstra : a) Melakukan Koordinasi dengan Sub Kepaniteraan Hukum dalam pemantauan laporan perkara yang diterima; c)

Melaksanakan tugas sebagai Dewan Redaktur dan penanggung jawab portal Sub Bagian Keuangan pada Website Institusi Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

d) Mempublikasikan informasi seizing atasan berkaitan dengan bidang kebijakan administrasi keuangan di portal kepegawaian pada Website Institusi Pengadilan Tinggi Agama Mataram. g. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 1) Ikhtisar Jabatan : Merencanakan

dan

melaksanakan

pengurusan

kepegawaian

dan

organisasi tata laksanan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan 32 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012


melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

dan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 2) Uraian Tupoksi : a) Memimpin

pelaksanaan

tugas

Sub

Bagian

Kepegawaian

dan

Organisasi Tatalaksana; b)

Mempelajari hasil pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan bidang kepegawaian;

c)

Menetapkan

sasaran

kegiatan

kepegawaian

dan

organisasi

tatalaksana setiap tahun; d) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan kepegawaian dan organisasi tatalaksana; e) Membuat dan menyusun program kerja Sub Unit Kepegawaian dan organisasi tatalaksana; f)

Melengkapi data penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bidang kepegawaian dan organisasi tatalaksana;

g)

Menindak-lanjuti

keputusan

hasil

Sidang

Baperjakat

untuk

disampaikan kepada Ketua PTA Mataram; h) Memproses hasil sidang Baperjakat yang telah mendapat persetujuan Ketua PTA Mataram menjadi usulan; i) Melaksanakan konsinyering rencana mutasi tenaga teknis Peradilan Agama dengan Ditjen Badilag MARI; j)

Melaksanakan konsinyering rencana rotasi mutasi tenaga nonteknis Peradilan Agama dengan Biro Kepegawaian MARI;

k)

Memberikan catatan kepegawaian atas pengajuan cuti pegawai di lingkungan PTA Mataram;

l)

Memproses hasil pemeriksaan tindak indisipliner aparatur peradilan agama di lingkungan PTA Mataram;

m) Menyampaikan usulan Promosi Mutasi Jabatan Kesekretariatan ke Biro Kepegawaian MARI dan Jabatan Kepaniteraan dan Tenaga Teknis ke Ditjen Badilag MARI; n)

Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkannya kepada atasan langsung secara periodik;

o)

Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan; 33



p)

Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan;

q)

Memeriksa dan meneliti konsep produk administrasi unit pengelola teknis kepegawaian;

r)

Memeriksa dan mengkoreksi rekapitulasi daftar kehadiran pegawai PTA Mataram sebelum ditanda tangani Ketua Pengawasan Penegak Disiplin Kerja Pegawai;

s)

Memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian;

t)

Memantau pelaksanaan tugas para bawahan pada Sub Bagian Kepegawaian;

u)

Mengadakan rapat dinas kepegawaian dengan bawahan;

v)

Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Kepegawaian dan Oganisasi Tata Laksana;

w) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; x)

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kepegawaian dan organisasi tatalaksana;

y) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; z) Mengevaluasi prestasi kerja dan penilaian kinerja unit pengelola teknis/staf Kepegawaian di lingkungan PTA Mataram; 3) Tugas Ekstra : a) Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Agama Mataram (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi,

pemberian

sanksi

bagi

pejabat

di

lingkungan

PTA

Mataram); b) Melaksanakan tugas selaku Dewan Redaksi dan

Penanggung

Jawab Portal Bidang Kepegawaian Website Institus PTA Mataram; c)

Mempublikasikan informasi seizin atasan berkaitan dengan bidang kebijakan

administrasi

Sub

Bagian

Kepegawain

pada Website

Institusi PTA Mataram; d) Melaksanakan tugas selaku Anggota Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Pegawai PTA Mataram dan PA di lingkungan PTA Mataram. h. Wakil Panitera 1) Ikhtisar Jabatan : Mewakili

Panitera

pemberian peradilan di

dalam

pelayanan

hal

teknis

lingkungan

: di

merencanakan bidang

Peradilan

dan

administrasi Agama

serta

melaksanakan perkara

dan

mengawasi,



mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

sesuai

dengan

kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Uraian Tupoksi : a) Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan; b) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun; c)


d) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan; e) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; f)


g)


h) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepaniteraan; i)

Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait;

j)

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul;

k)


l)

Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan Hisab Rukyat;

m) Bertanggung jawab dalam hal penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara

serta

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

yang berkaitan dengan persidangan; n) Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain; o) Melaksanakan penyusunan statistik perkara,

dokumentasi

perkara,

laporan perkara dan yurisprudensi; p) Melaksanakan pengurusan administrasi pembinaan hukum agama dan pelaksanaan tugas; q) Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas; r)

Membuat perencanaan pembinaan dan pengembangan administrasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan tingkat pertama di bidang perkara;

s)

Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perkara baik di tingkat 35



pertama maupun di tingkat banding sebagai bahan rekomendasi kepada atasannya. t)

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

u) Menangani pengadministrasian eksaminasi jabatan dan kenaikan pangkat; v)

Melakukan pengelolaan administrasi bantuan hukum dan Keterangan Pengacara Praktek;

w) Mengadakan rapat berkala baik dengan pejabat struktural maupun dengan seluruh pegawai yang menjadi bawahannya; x)

Mengevaluasi prestasi kerja dan memberikan penilaian kinerja Pejabat

Struktural

Kepaniteraan

(Panitera

Muda

Banding

dan

Panitera Muda Hukum) di lingkungan PTA Mataram dalam bentuk DP3; i. Panitera Muda Banding 1) Ikhtisar Jabatan : Merencanakan dan melakasanakan urusan kepaniteraan banding, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang ada hubungan dengan perkara banding dan tugas lain serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Uraian Tupoksi : a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan; b) Menerima, meneliti, memproses dan menyelesaikan perkaraperkara banding; c)

Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan keluar Sub Kepaniteraan Banding;

d) Melaksanakan administrasi keuangan perkara banding; e) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara banding; f)

Memimpin dan mengkoordinasikan staf Kepaniteraan Banding;

g)

Mendistribusikan tugas pada staf Sub Kepaniteraan Banding;



h) Melaksanakan registrasi pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta mencatatnya ke dalam buku induk perkara banding; i)

Mempersiapkan berkas-berkas yang akan disidangkan;

j)

Mengoreksi berkas perkara banding yang telah selesai diputus;

k)

Meneliti, menggandakan salinan putusan dan mengirimkan kepada PA yang bersangkutan bersama bundel A;

l)

Membuat laporan banding ke Mahkamah Agung dan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama;

m) Membuat laporan tentang kegiatan Hakim setiap 6 bulan; n) Menyerahkan arsip berkas perkara banding kepada Panitera Muda Hukum; o) Mengadakan

pertemuan

berkala

dengan

seluruh

staf

Sub

Kepaniteraan Banding; p) Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik; q) Mengevaluasi prestasi kerja dan memberikan penilaian kinerja staf Panitera Muda Banding dalam bentuk DP3; 3) Tugas Ekstra : a) Melaksanakan tugas selaku Dewan Redaksi dan Penanggung Jawab Portal Sub Kepaniteraan Banding Website Institus Pengadilan Tinggi Agama Mataram; b) Mempublikasikan informasi seizin atasan berkaitan dengan bidang kebijakan Pola Bindalmin Sub Kepaniteraan Banding di portal Kepaniteraan Banding pada Website Institusi Pengadilan Tinggi Agama Mataram; c)

Melaksanakan tugas selaku Sekretaris Pengawas Daerah;

j. Panitera Muda Hukum 1) Ikhtisar Jabatan : Merencanakan dan melakasanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas kepada

atasan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama 37 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Uraian Tupoksi : a) Memimpin satuan kerja Kepaniteraan Hukum; b) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; c)

Menyusun menjadwalkan rencana kegiatan;

d) Membagi

tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung

jawab kegiatan; e) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan; f)

Memantau pelaksanaan tugas bawahan;

g)

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;

h) Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar Sub Kepaniteraan Hukum; i)

Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data serta dokumen hukum lainnya;

j)

Mengolah laporan tentang sidang keliling dari Pengadilan Agama;

k)

Menyajikan statistik perkara;

l)

Mendistribusikan tugas-tugas

kepada

staf

sub kepaniteraan

hukum; m) Menyusun laporan perkara dari PA sewilayah PTA Mataram dan PTA untuk dikirim ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung; n) Mengelola arsip berkas perkara serta melakukan pengurusan administrasi Pembinaan Hukum Agama; o) Mengadakan pertemuan

berkala

dengan

seluruh

staf

sub

kepaniteraan hukum; p) Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan hisab rukyat; q) Menangani pengadministrasian izin bagi pengacara praktek; r)

Memberikan pelayanan tenaga rohaniawan Islam sesuai dengan petunjuk atasan;

s)

Memberikan penilaian kinerja unit pengelola teknis/staf Sub Kepaniteraan Hukum di lingkungan PTA Mataram dalam bentuk DP3;

3) Tugas Ekstra : a) Melaksanakan tugas selaku Dewan Redaksi dan Penanggung Jawab Portal Sub Kepaniteraan Hukum Website Institus PTA 38 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012


Mataram; b) Mempublikasikan informasi seizing atasan berkaitan dengan bidang kebijakan

administrasi

Sub

Kepaniteraan

Hukum

di

portal

Kepaniteraan Hukum pada Website Institusi PTA Mataram; c)

Melaksanakan tugas selaku Sekretaris Pengawas Daerah;

B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah tentang bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan. Bersifat konsisten, komitmen seluruh eksponen organisasi, mengikat, memiliki peran penting dan terdokumentasi dengan baik serta menuju arah perbaikan yang berkelanjutan. Secara umum SOP terdapat dua jenis, yaitu : 1. SOP Administratif --- Standar prosedur yang diperuntukan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administrastif dan meliputi lingkup makro. Biasanya digunakan untuk proses-proses perencanaan, penganggaran atau secara garis besar dalam siklus penyelengaraan; 2. SOP Teknis --- Standar prosedur yang sangat rinci bersifat teknis, yang diurai sangat rinci, teliti dan detil. Sehingga tidak ada kemungkinan variasi atau penafsiran lain; Adapun alur pekerjaan atau pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah ditetapkan untuk mereduksi Standar Operasional Prosedure yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bersama Pengadilan Tinggi Agama Se-Indonesia, yang dirinci sebagai berikut : 1. SOP Penerimaan Perkara Tingkat Pertama; 2. SOP Pendaftaran Perkara Prodeo; 3. SOP Register PMH dan PHS; 4. SOP Pemanggilan Para Pihak Oleh JS/JSP; 5. SOP Penyelesaian Perkara; 6. SOP Tata Persidangan; 7. SOP Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara; 8. SOP Pengambilan Salinan Putusan Penetapan Akta Cerai; 9. SOP Penyampaian Salinan Putusan; 39 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


10. SOP Publikasi Putusan; 11. SOP Daftar Banding; 12. SOP Daftar Kasasi; 13. SOP Penerimaan Perkara PK; 14. SOP Proses Penyelesaian Perkara Banding; 15. SOP Pelaporan Perkara; 16. SOP Statistik Perkara; 17. SOP Prosedur Mediasi; 18. SOP Pelaporan Melalui NIR; 19. SOP Penanganan Pengaduan; 20. SOP Legalisasi Produk Pengadilan Agama; 21. SOP Jaminan Eksekusi; 21. SOP Pemanggilan Pihak Via Media Massa; 22. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi; 23. SOP Pengarsipan Berkas Perkara; 24. SOP Kesekretariatan Bidang Umum : a. Pengelolaan Surat Masuk b. Pengelolaan Surat Keluar c. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa; d. Pengelolaan Pengadministrasi BMN; e. Pengelolaan Pemeliharaan BMN; f. Pengelolaan Penginventarisasian BMN; g. Pengelolaan Pelaporan BMN; 25. SOP Kesekretariatan Bidang Kepegawaian : a. Penerimaan CPNS dan CAKIM; b. Pendefinitipan PNS; c. Pendefinitipan Hakim; d. Pengelolaan Mutasi Kepangkatan; e. Pengelolaan Mutasi Gaji Berkala (KGB); f. Pengelolaan Mutasi Alih Tugas; g. Pengelolaan Promosi Jabatan; h. Pengelolaan Cuti Pegawai. 26. SOP Kesekretariatan Bidang Keuangan: a. Penyusunan Anggaran dan Kegiatan; b. Pengelolaan Realisasi Anggaran; c. Pengelolaan Pelaporan Anggaran. 40 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012

BAB III KEADAAN PERKARA

15000 9895

11086

9589

10000 5000

1497

1191 0 Sisa Akhir 2011

Perkara Jumlah Perkara Sisa Diterima Perkara Putus Perkara 2012 Masuk 2012 Berjalan



BAB III KEADAAN PERKARA A.

PERKARA TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN AGAMA SE-NTB DAN BALI 1. Keadaan Perkara Kedaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama se-NTB dan BALI, baik sisa perkara tahun 2011 maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut: NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

PENGADILAN AGAMA Mataram Praya Selong Girimenang Sumbawa Dompu Bima Denpasar Badung Bangli Gianyar Klungkung Karangasem Negara Singaraja Tabanan Taliwang TOTAL

KEADAAN PERKARA Sisa 2011 97 139 229 64 160 67 238 78 44 1 7 1 2 38 20 6 1.191

Diterima 2012 1.389 914 1.207 1.248 1.184 742 1.462 500 193 4 32 30 29 250 180 64 467 9.895

Jumlah 1.486 1.053 1.436 1.312 1.344 809 1.700 578 237 5 39 31 31 288 200 70 467 11.086

Diputus 2012 1.356 876 1.192 1.246 1.136 737 1.408 478 184 4 36 28 27 249 176 61 395 9.589

SISA Sisa

(%)

2012 130 177 244 66 208 72 292 100 53 1 3 3 4 39 24 9 72 1.497

8.75 16.81 16.99 5.03 15.48 8.90 17.18 17.30 22.36 20.00 7.69 9.68 12.90 13.54 12.00 12.86 15.42 13.50

Pada tahun 2012, Pengadilan Agama se-NTB dan BALI menerima sejumlah 9.895 perkara, atau naik 24,29 % dibandingkan dengan perkara yang diterima pada tahun 2011, namun persentase perkara yang diputus pada tahun 2012 sebesar 86,50 %, atau turun 0,06 % dibandingkan dengan persentase perkara yang diputus tahun 2011. Sehingga sisa perkara tahun 2012 ini sebesar 13.50 %, atau naik 0.06% dibandingkan tahun 2011. 41 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


Secara rinci perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Se-NTB Bali tercantum pada lampiran 2, dan perkara yang diputus sebagaimana lampiran 3. Adapun perbandingan keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama se-NTB dan Bali pada tahun 2011 dan 2012, sebagai berikut : GAMBAR 3.1 GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG DITANGANI PENGADILAN AGAMA SE-NTB BALI

11086

12000 9895

9589

10000

8861 7961

7670

8000 6000

Tahun 2011

4000 2000

Tahun 2012 11911497

900 1191

0 Sisa Perkara Tahun Lalu

Perkara Masuk Tahun Pelaporan

Total Perkara Tahun Pelaporan

Perkara Putus Tahun Pelaporan

Sisa Perkara Tahun Pelaporan

2. Penyelesaian Perkara Dari data diatas, diketahui bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama seNTB dan Bali selama tahun 2012, dapat diuraikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut: No.

Keadaan Perkara

Jumlah

1.

Sisa Akhir 2011

1.191

2.

Perkara Masuk 2012

9.895

3.

Total Jumlah Perkara

11.086

4.

Perkara Putus 2012

9.589

5.

Sisa Perkara Berjalan

1.497

Daftar perkara yang diterima menurut jenisnya oleh Pengadilan Agama se-NTB Bali Tahun 2012 menurut jenis perkaranya sebagamana lampiran 4, sedangkan daftar perkara yang diputus sebagaimana lampiran 5. 42 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012


Dari 9895 perkara yang diterima dan sejumlah 9.589 perkara yang diputus/diselesaikan dalam tahun 2012, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagaimana tabel berikut : NO.

JENIS PERKARA

PERKARA DITERIMA

1

Izin Poligami

2

Pencegahan Perkawinan

3

Penolakan Perkawinan

4

Pembatalan Perkawinan

5

Kelalaian Kewajiban Suami/Istri

6

PERKARA DIPUTUS 37

25

1

1

-

-

7

2

-

-

Cerai Talak

1785

1410

7

Cerai Gugat

4438

3688

8

Harta Bersama

67

38

9

Penguasaan Anak

21

27

10

Nafkah oleh Ibu

-

-

11

Hak-hak bekas istri

-

-

12

Pengesahan anak

49

41

13

Pencabutan kekuasaan orang tua

-

-

14

Perwalian

26

20

15

Pencabutan kekuasaan wali

-

-

16

Penunjukan orang lain sebagai wali

2

4

17

Ganti rugi terhadap wali

-

-

18

Asal usul anak

1

1

19

Penolakan kawin campur

-

-

20

Penetapan ahli waris

21

Istbat nikah

22

Izin kawin

23

124

110

2980

2809

4

1

Dispensasi kawin

43

31

24

Wali Adhol

64

41

25

Ekonomi Syari’ah

-

-

26

Kewarisan

183

132

27

Wasiat

3

-

28

Hibah

9

2

29

Wakaf

1

-

30

Shadaqah

-

-

31

Lain-lain

50

34

32

Gugur

-

301

33

Ditolak

-

56

34

Dicoret dari register

-

19

35 36

Tidak diterima Dicabut

9895

39 757 9589

JUMLAH



Secara

sederhana

dapat

digambarkan

jenis

perkara

yang

masuk/ditangani

Pengadilan Agama Se-NTB Bali pada tahun 2012, sebagaimana grafik berikut : GAMBAR 3.2 GRAFIK PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA SE-NTB BALI TAHUN 2012

Tidak diterima Dicoret dari register Ditolak Gugur Lain-lain Shadaqah Wakaf Hibah Wasiat Kewarisan Ekonomi Syari’ah Wali Adhol Dispensasi kawin Izin kawin Istbat nikah Penetapan ahli waris Penolakan kawin campur Asal usul anak Ganti rugi terhadap wali Penunjukan orang lain sebagai wali Pencabutan kekuasaan wali Perwalian Pencabutan kekuasaan orang tua Pengesahan anak Hak-hak bekas istri Nafkah oleh Ibu Penguasaan Anak Harta Bersama Cerai Gugat Cerai Talak Kelalaian Kewajiban Suami/Istri Pembatalan Perkawinan Penolakan Perkawinan Pencegahan Perkawinan Izin Poligami

0 0 0 0 50 0 1 9 3 183 0 64 43 4 2980 124 0 1 0 2 0 26 0 49 0 0 21 67 4438 1785 0 7 0 1 37

0 44

1000

2000

3000

4000


5000


GAMBAR 3.3 GRAFIK PERKARA YANG DIPUTUS PENGADILAN AGAMA SE-NTB BALI TAHUN 2012 Dicabut Tidak diterima Dicoret dari register Ditolak Gugur Lain-lain Shadaqah Wakaf Hibah Wasiat Kewarisan Ekonomi Syari’ah Wali Adhol Dispensasi kawin Izin kawin Istbat nikah Penetapan ahli waris Penolakan kawin campur Asal usul anak Ganti rugi terhadap wali Penunjukan orang lain sebagai wali Pencabutan kekuasaan wali Perwalian Pencabutan kekuasaan orang tua Pengesahan anak Hak-hak bekas istri Nafkah oleh Ibu Penguasaan Anak Harta Bersama Cerai Gugat Cerai Talak Kelalaian Kewajiban Suami/Istri Pembatalan Perkawinan Penolakan Perkawinan Pencegahan Perkawinan Izin Poligami

757 39 19 56 301 34 0 0 2 0 132 0 41 31 1 2809 110 0 1 0 4 0 20 0 41 0 0 27 38 3688 1410 0 2 0 1 25

0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Secara Kuantitas, Hakim pada Pengadilan Agama se NTB dan Bali masing-masing berjumlah 70 dan 66 orang. Sehingga total jumlah hakim sebanyak 136 orang, telah memutus/menyelesaikan sebanyak 9589 perkara. Hal ini berarti Hakim pada Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012

45


Pengadilan Agama se-NTB yang berjumlah 70 orang menyelesaikan 8346 perkara. Jika dikalkulasi tiap-tiap hakim menyelesaikan rata-rata 119 perkara dalam satu tahun. Sedangkan Hakim pada Pengadilan Agama di Propinsi Bali berjumlah 66 orang tersebut, menyelesaikan perkara sebanyak 1243 perkara, sehingga dalam satu tahun setiap hakim menyelesaikan rata-rata sejumlah 19 perkara.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan Pengadilan Agama se NTB dan Bali sebanyak 9589 perkara, yang merupakan perkara perceraian sebanyak

4973

perkara (51,86 %). Faktor penyebab terjadinya perceraian dikelompokkan sebagai berikut: No.

Faktor Penyebab

Jumlah

1

Poligami tidak sehat

109

2

Krisis akhlak

343

3

Cemburu

440

4

Kawin paksa

5

Ekonomi

6

Tidak ada tanggung jawab

7

Kawin dibawah umur

2

8

Kekejaman Jasmanai

124

9

Kekejaman Mental

44

10

Dihukum

15

11

Cacat biologis

16

12

Politis

13

Gangguan pihak ketiga

14

Tidak ada keharmonisan

15

Lain-lain

27 824 1136

570 1243 30 TOTAL

4973

Data tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada setiap Pengadilan Agama secara rinci dapat dilihat pada lampiran 6. Adapun grafik faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama SeNTB Bali pada tahun 2012, sebagai berikut :

46



GAMBAR 3.3 GRAFIK FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 1400 1243

1200

1136

1000 824

800 600

570 440

400

343

200

124 30

Lain-lain

Tidak ada keharmonisan

0

Gangguan pihak ketiga

Kekejaman Mental

Kekejaman Jasmanai

Kawin dibawah umur

Tidak ada tanggung jawab

16

15

Politis

44

2

Ekonomi

Kawin paksa

Cemburu

Krisis akhlak

Poligami tidak sehat

0

Dihukum

27

Cacat biologis

109

4. Minutasi Berkas Perkara Sesuai dengan pola Bindalmin dan Buku II bahwa batas waktu minutasi adalah 14 hari setelah perkara tersebut diputus dan Pengadilan Agama se NTB dan Bali sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut. Adapun realisasi pelaksanaan minutasi berkas perkara mencapai 9610 perkara dengan rincian sebagai berikut: No.

Keadaan Perkara

Jumlah

1.

Sisa belum diminutasi 2011

228

2.

Perkara Putus 2012

9589

3.

Jumlah

9817

4.

Selesai diminutasi

9610

5.

Sisa belum diminutasi 2012

202

Adapun perbandingan kegiatan meminutasi berkas perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Se-NTB Bali pada tahun 2011 dan 2012 sebagai berikut :


47


GRAFIK 3.4 PERBANDINGAN KEGIATAN MINUTASI BERKAS PERKARA TAHUN 2011 DAN 2012

9610 10000 9000

7589

8000 7000 6000

2012

5000

2011

4000 3000 2000 1000

202

228

0 Sisa belum minutasi

selesai minutasi

5. Perkara Khusus Yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 157 perkara perceraian yang diterima yang menyangkut peraturan pemerintah tersebut, sebagaimana dalam lampiran 7.

48



B. PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 1. Keadaan Perkara Sisa perkara banding yang belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2011 sebanyak 7 perkara. Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama se NTB dan Bali sebanyak 129 perkara, keseluruhannya berjumlah 136 perkara. Perkara banding yang diputus pada tahun 2012 sebanyak 120 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 16 perkara. Permohonan banding tersebut berasal dari : No.

Pengadilan Agama

Pekara Permohonan Banding

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

Mataram

19

2

Selong

46

3

Praya

24

4

Bima

9

5

Sumbawa

7

6

Girimenang

9

7

Dompu

3

8

Taliwang

4

PROPINSI BALI 8

Denpasar

9

Badung

4

10

Negara

1

11

Singaraja

3

12

Tabanan

-

13

Gianyar

-

14

Klungkung

-

15

Bangli

-

16

Karangasem

-

TOTAL

-

129

Data perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana lampiran 8. Perkara permohonan banding yang diputus sejumlah 120 perkara tersebut dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut :


49


NO.

JENIS PERKARA

PERKARA DITERIMA

1

Izin Poligami

-

-

2

Pencegahan Perkawinan

-

-

3

Penolakan Perkawinan

-

-

4

Pembatalan Perkawinan

1

1

5

Kelalaian Kewajiban Suami/Istri

-

2

6

Cerai Talak

20

17

7

Cerai Gugat

31

27

8

Harta Bersama

6

7

9

Penguasaan Anak

-

-

10

Nafkah oleh Ibu

-

-

11

Hak-hak bekas istri

-

-

12

Pengesahan anak

-

-

13

Pencabutan kekuasaan orang tua

-

-

14

Perwalian

-

-

15

Pencabutan kekuasaan wali

-

-

16

Penunjukan orang lain sebagai wali

-

-

17

Ganti rugi terhadap wali

-

-

18

Asal usul anak

-

-

19

Penolakan kawin campur

-

-

20

Penetapan ahli waris

21

Istbat nikah

22

-

-

1

-

Izin kawin

-

-

23

Dispensasi kawin

-

-

24

Wali Adhol

-

-

25

Ekonomi Syari’ah

-

-

26

Kewarisan

63

60

27

Wasiat

-

-

28

Hibah

4

2

29

Wakaf

1

1

30

Shadaqah

-

-

31

Lain-lain

2

3

32

Gugur

-

-

33

Ditolak

-

-

34

Dicoret dari register

-

-

35

Tidak diterima

-

-

129

120

JUMLAH

50

PERKARA DIPUTUS



Sebagian dari perkara banding Cerai Gugat dan Cerai Talak, dikumulasikan atau ada gugat rekonpensi dari pihak lawan berupa harta bersama, nafkah istri, nafkah anak, dan hadhanah. Data terinci perkara banding Tahun 2012 yang diputus menurut jenisnya sebagaimana lampiran 9. 2. Penyelesaian Perkara Dari data di atas diketahui bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama tahun 2012 dapat diuraikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut: No.

Keadaan Perkara

Jumlah

1.

Sisa Akhir 2011

7

2.

Perkara Diterima 2012

129

3.

Jumlah Perkara Masuk (sisa 2011 + diterima 2012)

136

4.

Perkara Putus 2012

120

5.


16

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA BANDING WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 136

129

140

120

120 100 80 60 40 20

16

7

0 Sisa Akhir 2011


Jumlah Perkara Masuk

Sisa Akhir 2011


Perkara Putus 2012


Perkara Putus 2012


Jumlah Perkara Masuk

Sebagaimana tabel dan grafik diatas dapat diuraikan bahwa sisa perkara yang dimohonkan banding tahun 2012 sebanyak 16 perkara, sedang perkara yang


51


diterima tahun 2012 sebanyak 129 perkara, seluruhnya berjumlah 136 perkara, atau naik 1,49 % dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun 2011. Dari jumlah tersebut, persentase perkara yang diputus sebesar 88,23 % pada tahun 2012 ini. Sedangkan tahun 2011, penyelesaian perkara sejumlah 94,78 %. Pada tahun 2011, sisa perkara sebesar 5,22 %. Sedangkan sisa perkara akhir tahun 2012 mencapai 11,76 % atau naik 6,54 % jika dibandingkan dengan persentase sisa perkara tahun lalu. Dari segi produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2011, dapat diuraikan sebagai berikut :

52

1) Ketua Majelis (A) Perkara yang ditangani Diselesaikan Sisa Perkara

: : : :

Drs. H. A. Karim A. Razak, SH., MH. 6 perkara 5 perkara 1 perkara

2) Ketua Majelis (B) Perkara yang ditangani Diselesaikan Sisa Perkara

: : : :

Drs. H. M. Said Munji, SH., MH. 13 perkara 13 perkara 0 perkara

2) Ketua Majelis (B) Perkara yang ditangani Diselesaikan Sisa Perkara

: : : :

Drs. H. Marsaid, SH., MH. 7 perkara 4 perkara 3 perkara

3) Ketua Majelis (C1) Perkara yang ditangani Diselesaikan Sisa Perkara

: Drs. H. Lutfi, SH., MH. : 26 perkara : 24 perkara : 2 perkara


: : : :

H. Muhammad H. A. Rahman, SH. 4 perkara 3 perkara 1 perkara


: : : :

Drs. H. M. Badawi, SH., MH. 24 perkara 18 perkara 6 perkara


: : : :

Drs. H. M. Lutfi Helmy, SH., MH. 25 perkara 22 perkara 3 perkara




: Dra. Hj. Sisva yetty, SH., MH. : 17 perkara : 17 perkara : 0 perkara

Adapun waktu penyelesaian khusus perkara yang diterima dan diputus tahun 2012, dapat dilihat pada uraian dan grafik sebagai berikut: -

diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak

77 perkara

-


23 perkara

-


10 perkara

-


4 perkara

-


1 perkara

-


1 perkara

-

diselesaikan dalam waktu 10 bulan sebanyak 1 perkara

-


- perkara

Waktu Penyelesaian VS Jumlah Perkara 90 80

77

70 60 50 40 30 23

20 10

10 4

0 1 bulan

2 bulan

3 bulan

4 bulan

1

1

1

5 bulan

6 bulan

> 6 bulan

3. Minutasi Berkas Perkara Dari perkara putus sebanyak 121 perkara, berkas perkara yang sudah diminutasi sebanyak 106 berkas perkara, sehingga yang belum diminutasi sebanyak 15 berkas perkara. Berkas perkara yang telah diminut, bundel A beserta salinan putusannya dikirim kepada Pengadilan Agama pengaju.


53


4. Perkara yang dimohonkan Kasasi Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. selama Tahun 2012 sebanyak 108 perkara. 5. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung

R.I

selama Tahun 2012 sebanyak 13. perkara. 6. Putusan yang dimohonkan Eksekusi Perkara yang dimohonkan eksekusi selama Tahun 2012 sebanyak 73 perkara. Perkara yang dimohonkan Kasasi, PK, dan Eksekusi selama Tahun 2012, berasal dari: No.

Pengadilan Agama

1 2 PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 Mataram 2 Selong 3 Praya 4 Bima 5 Sumbawa Besar 6 Girimenang 7 Dompu 7 Taliwang PROPINSI BALI 8 Denpasar 9 Badung 10 Negara 11 Singaraja 12 Tabanan 13 Gianyar 14 Klungkung 15 Bangli 16 Karangasem TOTAL

54

Dimohonkan Kasasi 3

Jumlah Perkara Dimohonkan PK 4

Dimohonkan Eksekusi 5

28 29 26 2 3 15 -

1 1 7 2 -

12 25 14 7 10 1 -

2 2 1 108

2 13

1 3 73


BAB IV PENGAWASAN INTERNAL




C

etak biru pembaharuan dalam lingkungan peradilan sebagaimana tuntutan reformasi di bidang hukum mensinyalir bahwa salah satu hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah

mengenai kelemahan kinerja, kualitas dan integritas hakim dan pejabat pengadilan. Dengan demikian Pimpinan Pengadilan wajib melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kerja keras untuk meningkatkan integritas moral segenap aparat peradilan agar terbangun kembali kepercayaan masyarakat. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

A.

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAWASAN OLEH MAHKAMAH AGUNG KE PENGADILAN TINGKAT BANDING Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung di daerah yang juga mengawasi pengadilan-pengadilan tingkat pertama di lingkungan daerah hukumnya. Salah satu tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang diamanatkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan, adalah melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Dan pada

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah

meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama , pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.



Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal sebagaimana tersebut pada pasal 12 huruf D Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dilakukan oleh Komisi Yudisial. Untuk itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mengambil langkah-langkah dalam upaya terlaksananya fungsi pengawasan internal baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. B. STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN INTERNAL 1. HAKIM PENGAWAS BIDANG Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang (HAWASBID) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22-A/1635/PS.01/SK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, kemudian jadwal pelaksanaan pengawasan internal tersebut diatur oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram selaku Koordinator Pengawas, mulai 1 Januari sampai dengan 12 Desember 2011. No

NAMA

DITUNJUK SEBAGAI HATIWASBID

1 2 3

Drs. H. A. Karim A. Razak,SH., MH. Drs. H. M. Said Munji,SH., MH. Drs. Lutfi, SH., MH.

Penanggung Jawab Koordinator Pengawasan Upacara, Penerapan Jam Keja/Kedisplinan Eksaminasi Penerapan Hukum Acara Administrasi Perkara/Pola Bindalmin Administrasi Persidangan Tata Persuratan Manajemen Peradilan Senam/Olahraga/Tenis Penerapan Hukum Acara Administrasi Kepegawaian Administrasi Umum/BMN Pembinaan Mental dan Mediasi Teknis Persidangan Minutasi

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Drs.H.M.Badawi,SH., MH. Drs. H. Abd. Rajab K, SH., MH. Drs. H. M. Luthfi Helmy, SHi. Dra. Hj. Sisva Yetti,SH.MH. Drs. H. Ismail Musa, SH. Drs. H. Endang Muchlish, SH., MH. Drs. H. S. Bakir, SH., MH. Drs. H. Munir Achmad, SH., M.Hum Drs. H. Zubair Masruri, SH. Drs. Moh. Chamid, SH., MH. Drs. H. Trubus Wahyudi, SH., MH. Drs. H. Hasan Bisri, SH., MH. Dra. Muzni Ilyas, SH., MH.

17

Drs. Azizah Bajuber, SH., MH.

Tata Ruang, Kebersihan

18 19 20

Drs. H. Abd. Choliq, SH., MH. Drs. H. Noorsalim, SH., MH. Drs. H. Hadi Muhtarom

Teknologi Informasi dan Humas Perpustakaan Administrasi Keuangan

Lingkungan

dan



Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah : 1. Bidang Perkara Banding a. Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara banding, di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram; b. Memantau dan memeriksa pelaksanaan aplikatif administrasi prosedur penerimaan perkara banding; c. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara banding; d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding; e. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara banding; f. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding; g. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding; h. Memberikan

petunjuk

dan

bimbingan

sesuai

pola

pembinaan

dan

pengendalian administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1994; i. Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya. 2. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Sita dan Eksekusi. a. Memantau dan memonitor pelaksanaan penyitaan dan eksekusi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram; b. Menginventarisir temuan dan hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi yang dihadapi oleh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram; c. Memberikan saran dan konsep terhadap pemecahan permasalahan eksekusi; d. Menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tentang hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi beserta saran tindak lanjutnya. 3. Bidang Kesekretariatan dan Umum. a. Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; b. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap perbuatan dan tingkah laku Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya. 57 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


2. HAKIM PENGAWAS DAERAH Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HAWASDA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : W22-A/1615/PS.01/SK/I/2011 tanggal 8 Desember 2011 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Wilayah Pengadilan tinggi Agama Mataram. No.

NAMA

DITUNJUK SEBAGAI HATIWASDA

1 2 3 4 5

Drs.H.A. Karim A. Razak,SH,MH. Drs.H.M. Said Munji, SH,.MH. NIP. 196607 1 001 Drs. 19480331 Lutfi, SH, MH NIP.19530623 198103 1 003 Drs. H. M. Badawi,SH. MH. Drs. H. Abd. Rajab K, SH. MH.

PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PENGAWASAN KOORDINATOR Pengadilan Agama Bima Pengadilan Agama Sumbawa Besar Pengadilan Agama Denpasar

6 7 8

H. M. Luthfi Helmy, SHI. Dra. Hj. Sisva Yetti, SH. MH. Drs. H. Ismail Musa, SH.

Pengadilan Agama Selong Pengadilan Agama Praya Pengadilan Agama Mataram

9

Drs. H. Endang Muchlish, SH. MH.

Pengadilan Agama Giri Menang

10

Drs. H. S. Bakir, SH., MH.

Pengadilan Agama Singaraja

11

H. M. Munir Achmad, SH, M.Hum

Pengadilan Agama Tabanan

12

Drs. H. Zubair Masruri, SH.

Pengadilan Agama Taliwang

13

Drs. Moh. Chamid, SH. MH.

Pengadilan Agama Gianyar

14

Drs. H. Trubus Wahyudi, SH. MH.

Pengadilan Agama Dompu

15

Drs. H. Hasan Bisri, SH. MH.

Pengadilan Agama Bangli

16

Drs. Muzni Ilyas, SH. MH.

Pengadilan Agama Negara

17

Dra. Azizah Bajuber, SH, MH.

Pengadilan Agama Praya

18 19

Drs. H. Abd. Choliq, SH.MH Drs. H. Noor Salim, SH. MH

Pengadilan Agama Badung Pengadilan Agama Klungkung

20

Drs. H. Hadi Muhtarom

Pengadilan Agama Karangasem

Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah : 1. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan perkara banding dan hasil evaluasi pengawasan tahun 2012 baik teknis maupun administrasi peradilan, sebagai bahan aplikasi pembinaan;



2. Melakukan inventarisasi dan merekam serta merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan; 3. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan serta saran tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram minimal 3 (tiga) bulan sekali beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan; 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung ke daerah pengawasan maupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama; 5. Melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan Ketua Pengadilan Agama dalam daerah pengawasannya minimal 6 (enam) bulan sekali; 6. Memberikan catatan, komentar dan penilaian atas setiap putusan Ketua Pengadilan Agama yang dieksaminasi; 7. Menyampaikan hasil eksaminasi beserta catatan pembetulan, kesalahan atau kekurangan dan penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan memberikan saran tindak lanjut untuk kesempurnaannya guna disampaikan kepada Hakim yang bersangkutan. C. TATA KERJA PENGAWASAN INTERNAL Tata kerja pengawasan internal pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan. D. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pencapaian tujuan pada setiap organisasi adalah penerapan Pengawasan Intern. Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, disamping pengawasan melekat oleh atasan langsung masing-masing, pengawasan internal juga dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilakukan setiap saat, dan diadakan evaluasi serta pelaporan. Pengawasan internal oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang maupun Daerah (Hatiwasbid dan Hatiwasda), dilakukan melalui cara pengawasan dengan pendekatan :



 Preventif, merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengertian pengendalian guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tugas. Dengan bentuk kegiatan-kegiatan berupa koordinasi dan sosialisasi.  Persuasif, diwujudkan dalam bentuk himbauan-himbauan yang bersifat menyadarkan dan memotivasi aparat peradilan untuk meningkatkan etos kerja dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya.  Akomodatif, dalam melaksanakan pengawasan selalu memperhatikan kondisi objektif yang ada serta aspirasi pada setiap unit.  Apresiasif, dalam melaksanakan pengawasan juga memperhatikan prestasi dan nilai lebih yang ditunjukan oleh masing-masing pegawai untuk diberikan reward.  Represif, dalam hal yang terpaksa sekali, tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan penindakan sebagai punishment dalam bentuk hukuman disiplin atau treatment kepada pegawai sesuai dengan kewenangan dan meneruskan ke atasan yang lebih tinggi yang berwenang mengeluarkan tindakan.

Hubungan logis antara output dan outcome dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Output Kegiatan

Outcome Kegiatan

Outcome Sasaran

Melakukan

Temuan-temuan

Tindak lanjut

Binwas

Dari Binwas

Dari Binwas

Efektifitas hasil pengawasan dapat dinilai dari tingkat pencapaian tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam arti suatu hasil temuan hasil pengawasan dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak berkompeten. Untuk mencapai target di atas, maka pengawasan melekat oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang maupun Daerah (Hatiwasbid maupun Hatiwasda) dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :  Objektifitas, pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Mahkamah dan Agung dalam peraturan tentang tata laksanan pengawasan.  Independensi, pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, bukan ditumpangi untuk kepentingan lain. 60 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012


 Kompetensi, pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban dan uraian tugas yang jelas.  Formalistik, pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan.  Koordinasi, pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya over lapping.  Integrasi dan Sinkronisasi, pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan.  Efisien, Efektif dan Ekonomis, pengawasan dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat maksimal. E.

SASARAN PENGAWASAN INTERNAL 1. Sasaran Pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram Ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram terbatas pada bidang Manajemen Peradilan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan manajemen peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, apakah sudah sesuai dengan Buku IV Mahkamah Agung RI Tahun 2009 yang menjadi Pedoman dalam Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, tujuannya sebagai controlling terhadap program kerja yang sedang berjalan, dan mengevaluasi serta membina agar aparat peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tetap termotivasi dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Sasaran Pengawasan di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Sasaran Pengawasan tahun 2011 dititik beratkan pada : Administrasi persidangan, Administrasi perkara, Keuangan perkara, Pengelolaan keuangan Negara, Pengadaan barang dan jasa, Administrasi kepegawaian, Administrasi pelaporan, Manajemen peradilan, dan Pelayanan publik. Tujuan pengawasan yang dilakukan, yaitu : 1. Untuk mengetahui secara jelas tentang program-program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, baik berkaitan dengan teknis yustisial maupun aspek administrasi yustisial. 2. Untuk mengetahui dan memperhatikan tentang kednala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program yang ada.



3. Untuk dilakukan pengarahan dan pembinaan sekaligus pemetaan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama saat ini.

Metode pengawasan yang dilakukan menggunakan : Deskripsi–Analitik, artinya mendeskripsikan (mengungkap apa adanya) untuk kemudian dianalisis dan mengkomparasikan dengan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Telaah berkas, artinya beberapa berkas/putusan dengan beberapa jenis perkara diteliti dengan cermat, baik yang berkaitan dengan berita acara surat panggilan dan semua kelengkapan berkas perkara. F.

REALISASI PENGAWASAN INTERNAL Adapun hasil pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2011, adalah : 1. Pola Bindalmin telah berjalan sesuai ketentuan dalam buku Pola Bindalmin dan buku 2 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan adminstrasi peradilan agama), namun masih kurangnya ketelitian dalam melaksanakan tugas. 2. Penerapan hukum acara dalam putusan PTA Mataram secara substansi sudah baik. Masih terdapat perbedaan yang bersifat redaksional dalam amar, serta perbedaan dalam pertimbangan hukum tentang biaya perkara. 3. Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan relatif baik, meskipun masih terdapat kekurangan di sebabkan kurang ketelitian serta belum berfungsi secara maksimal pengawasan bidang. 4. Penerimaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun terdapat kekurangan dalam penyelesaian Berita Acara Persidangan, putusan dan minutasi berkas perkara. 5. Penyusunan surat-surat yang terdapat pada Bundel B dan dalam berkas perkara tingkat banding secara umum telah terlaksana dengan baik, dan perlunya ketelitian oleh Panitera Pengganti pada penyusunannya dan pengawasan lebih baik lagi oleh Majelis Hakim.



6. Pengerjaan minutasi berkas-berkas perkara banding, baik di Bagian Kepaniteraan Banding maupun di Bagian Kepaniteraan Hukum telah berjalan baik. Berkas-berkas susulan untuk Bundel B yang diterima PTA setelah perkara itu di proses, masih diletakan setelah PMH, dan ada yang setelah PHS. 7. Pengawasan kedisiplinan pada PTA Mataram terdapat beberapa temuan pada jam kerja, pakaian serta atribut dinas. Perlunya ditingkatkan kedisiplinan yang lebih baik dan kerja yang profesional. 8. Pembukuan Keuangan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya sudah sesuai peraturan dan dihimpun dalam 1 map. Kuasa Pengguna Anggaran belum melakukan sidak pembukuan keuangan dan brankas 3 bulan sekali dalam rangka pengawasan dan pembinaan tersebut. 9. Sistem administrasi perlengkapan /BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Namun masih terdapat barang DBR dengan barang dalam ruangan tidak sama dan terdapat barang yang tidak tercatat dalam DBR. 10. Bahan kegiatan dan tugas bagian kepegawaian berjalan baik, namun masih terdapat kendala ruangan tempat penyimpanan masih menyatu dengan ruangan pegawai. 11. Pada pembinaan mental terdapat kegiatan solat berjama’ah yang diikuti oleh keluarga besar PTA Mataram, sedangkan kegiatan Kultum dan Tadarus Al-Qur’an hanya dilakukan pada saat bulan Ramadhan. Dan dibidang mediasi belum terdapat ruangan khusus untuk mediasi. 12. Pengedaran dan pengarsipan surat sudah tercatat rapi namun perlu disempurnakan, serta tidak adanya SOP tentang tata persuratan. 13. Pada website PTA Mataram perlu disederhanakan menu nya agar sesuai dengan pedoman pelayanan informasi, sedangkan SMS gateway sudah berjalan baik dan tertib dikelola Panitera Muda Hukum.



14. PTA Mataram telah mengadakan kerja sama dengan Perpustakaan Daerah Mataram untuk tahap penataan perpustakaan telah sampai klasifikasi, pelabelan dan penataan buku.

G. PENANGANAN PENGADUAN PUBLIK Disamping pengawasan internal yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding, dalam pelaksanaan tugas 2012 juga menerima dan menindaklanjuti penyelesaian pengaduan dari masyarakat. Jumlah pengaduan yang masuk tahun 2012 sebanyak 30 pengaduan, baik berupa pengaduan tentang putusan, eksekusi, perkara, dugaan suap, pemalsuan surat, sita jaminan, dan lainlain. Sedangkan tahun 2011 pengaduan yang masuk sejumlah 20 pengaduan. Penanganan pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu kepada prinsip penerimaan satu pintu, yaitu setiap pengaduan yang diterima disampaikan untuk diketahui oleh Badan Pengawasan sesuai dengan obyektivitas dan criteria yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Penanganan pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, dan diupayakan hemat dari segi sumber daya, tenaga, dan biaya dengan melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kerahasiaan karena didalamnya memiliki prinsip adil dan seimbang dengan tetap menghargai profesi aparat pengadilan serta menjunjung tinggi wibawa pengadilan sesuai dengan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku : 1. Penerimaan Pengaduan Pengadilan TinggiAgama Mataram selama periode Januari hingga Desember 2012 telah menerima sebanyak 30 pengaduan publik/ masyarakat. 2. Penanganan Pengaduan Secara umum setiap pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama, dimasukan (entry) dalam database aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengaduan yang kemudian penanganan lanjutannya terklasifikasi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu : 64 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012


a. Pengaduan yang penanganannya oleh Tim Pemeriksa PTA Mataram; b. Pengaduan yang penanganannya didelegasikan ke Pengadilan Agama/Satker yang diadukan; Setelahnya dilakukan penanganan dan pemeriksaan, pengaduan tersebut dibuat menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian dilanjutkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung.

H. PELAYANAN MEJA INFORMASI Selain itu, pelayanan untuk pencari keadilan terhadap pelayanan informasi mengenai pengadilan tercatat sebanyak 49 permohonan. Ada yang memohon informasi mengenai prosedur banding, putusan maupun konsultasi lainnya.




BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN




A

paratur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Government. Khususnya di lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama Mataram dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur peradilan agama) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan. A.

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat terjawantahkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (excellence service), maka sudah barang tentu kenyataan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengaklerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima. Secara umum Sumber Daya Manusia (aparatur Peradilan Agama) yang berada dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram per-31 Desember 2012 sebanyak 610 pegawai, dengan rincian sebagai berikut : TABEL 5.1 JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM (Berdasarkan Satuan Kerja dan Jenis Kelamin) NO.

UNIT KERJA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 2 PENGADILAN AGAMA MATARAM 3 PENGADILAN AGAMA PRAYA 4 PENGADILAN AGAMA SELONG 5 PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR 6 PENGADILAN AGAMA BIMA 7 PENGADILAN AGAMA DOMPU

KLS

IA IB IB IB IB II

JUMLAH PERSONIL TOTAL

L

P

56 54 64 52 29 58 34

39 33 37 36 18 37 24

17 21 27 16 11 21 10

KET.


BAB IV PENANGANAN INTERNAL

NO.

UNIT KERJA

8 PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG 9 PENGADILAN AGAMA TALIWANG PROVINSI BALI 10 PENGADILAN AGAMA DENPASAR 11 PENGADILAN AGAMA NEGARA 12 PENGADILAN AGAMA SINGARAJA 13 PENGADILAN AGAMA KARANGASEM 14 PENGADILAN AGAMA TABANAN 15 PENGADILAN AGAMA BADUNG 16 PENGADILAN AGAMA GIANYAR 17 PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG 18

JUMLAH PERSONIL

KLS

KET.

TOTAL

L

P

II II

53 25

41 22

12 3

IA II II II II II II II

30 22 22 19 19 24 16 16

23 15 20 15 13 19 11 12

7 7 2 4 6 5 5 4

II

17

14

3

610

429

181

PENGADILAN AGAMA BANGLI JUMLAH KESELURUHAN

Sederhananya dapat divisualisasikan dengan grafik berikut : GAMBAR 5.1 JUMLAH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM (Berdasarkan Satuan Kerja dan Jenis Kelamin) 3

PA Bangli

14 4

PA Klungkung

12

PA Gianyar

5

PA Badung

5

11 19 6

PA Tabanan

13

4

PA Karangasem

15

2

PA Singaraja

20

PA Negara

7

PA Denpasar

7

15 23

3

PA Taliwang

22 12

PA Giri Menang

41

10

Pa Dompu

24 21

PA Bima 11

PA Sumbawa Besar

37

18 16

PA Selong

36 27

PA Praya

37

21

PA Mataram

33

17

PTA Mataram 0

5

10

15

Perempuan

39 20

25

30

35

40

45

Laki-laki



Secara detil Sumber Daya Manusia (aparatur Peradilan Agama) dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial. sebanyak 447 orang, sedangkan Jumlah kekuatan sumber daya manusia non teknis yudisial berjumlah 161 orang. Jumlah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak 447 orang, dengan rincian sebagai table berikut : TABEL 5.1 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM NO.

JUMLAH SDM TEKNIS YUDISIAL

NAMA PTA/PA KETUA

WAKA

HAKIM

PANSEK

WAPAN

PANMUD

JLH PP

JS

JSP

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

PTA MATARAM

1

1

14

1

1

2

5

-

-

25

2

PA MATARAM

1

-

6

1

1

3

17

3

13

45

3

PA PRAYA

1

1

5

1

1

3

18

3

20

53

4

PA SELONG

1

1

6

1

1

3

16

5

7

41

5

PA SUMBAWA BESAR

1

1

6

1

1

3

6

-

4

23

6

PA BIMA

1

1

6

1

1

1

16

4

5

36

7

PA DOMPU

1

-

9

1

1

2

5

1

5

25

8

PA GIRI MENANG

1

1

10

1

1

3

12

1

10

40

9

PA TALIWANG

1

1

8

1

1

3

4

1

-

20

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

1

1

4

1

1

3

3

1

10

25

11

PA NEGARA

1

1

8

1

1

3

1

-

2

18

12

PA SINGARAJA

1

1

9

1

1

1

2

-

1

17

13

PA KARANGASEM

1

1

4

1

1

3

1

1

1

14

14

PA TABANAN

1

1

4

1

1

3

1

1

1

14

15

PA BADUNG

1

1

7

1

1

3

1

-

3

18

16

PA GIANYAR

1

-

5

1

1

2

-

-

-

10

17

PA KLUNGKUNG

1

-

5

1

1

2

2

-

-

12

18

PA BANGLI

1

-

5

1

1

2

-

-

1

11

18

13

121

18

18

45

110

21

83

447

JUMLAH KESELURUHAN

Sederhananya dapat divisualisasikan grafik berikut :



GAMBAR 5.1 GRAFIK SDM TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 18

83

13

Ketua Wakil Ketua

121

21

Hakim

Panitera/Sekretaris 110

Wakil Panitera

18 18

Panitera Muda

45

Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Kekuatan sumber daya manusia non teknis yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak 161 orang. sedangkan tahun lalu jumlah sumber daya manusia untuk non teknis yudisial yang dimiliki sejumlah 193 orang, dengan rincian sebagaimana table berikut : TABEL 5.2 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM JUMLAH SDM NON TEKNIS YUDISIAL NO.

NAMA PTA/PA

WASEK

KASUBBAG/KAUR KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

UMUM

STAF

JUMLAH


PTA MATARAM

1

1

1

1

27

31

2

PA MATARAM

1

1

1

1

4

8

3

PA PRAYA

1

1

1

1

7

11

4

PA SELONG

1

1

1

1

7

11

5

PA SUMBAWA BESAR

1

1

1

1

2

6

6

PA BIMA

1

1

1

1

17

21

7

PA DOMPU

1

1

1

1

5

9

8

PA GIRI MENANG

1

1

1

1

9

13

9

PA TALIWANG

1

1

1

1

1

5

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

1

1

1

1

1

5

11

PA NEGARA

1

1

1

1

-

4

12

PA SINGARAJA

1

1

1

1

1

5

13

PA KARANGASEM

1

1

1

1

1

5



JUMLAH SDM NON TEKNIS YUDISIAL NO.

NAMA PTA/PA

WASEK

KASUBBAG/KAUR KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

UMUM

STAF

JUMLAH

14

PA TABANAN

1

-

1

1

2

5

15

PA BADUNG

1

-

1

1

3

6

16

PA GIANYAR

1

1

1

1

2

6

17

PA KLUNGKUNG

1

-

1

1

1

4

18

PA BANGLI

1

1

1

1

2

6

18

15

18

18

92

161

JUMLAH KESELURUHAN

GAMBAR 5.2 GRAFIK SDM TEKNIS NON YUDISIAL PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM 18 15 18 92 18

Wakil Sekretaris Kasubag/Kaur Kepegawaian Kasubag/Kaur Keuangan Kasubag/Kaur Umum Staf

Berdasarkan data tabel tersebut, maka rekapitulasi Sumber Daya Manusia (aparatur Peradilan Agama) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, baik SDM Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial, sebagai berikut : TABEL 5.3 REKAPITULASI JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM JENIS NO. JUMLAH KETERANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 SDM Teknis Yudisial a. Ketua 18 b. Wakil Ketua 13 c. Hakim 121 d. Panitera/Sekretaris 18 e. Wakil Panitera 18 f. Panitera Muda 45 g. Panitera Pengganti 110 h. Jurusita 21 i. Jurusita Pengganti 83 2 SDM Non Teknis Yudisial a. Wakil Sekretaris 18 b. Kepala Sub Bagian/Kaur 51 c. Fungsional Umum 92 71 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


3. Pengadaan dan Pendefinitifan CPNS dan CAKIM Pada Tahun 2012, Pengadaan CPNS dan CAKIM oleh Mahkamah Agung hanya diprioritaskan di beberapa wilayah, dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak termasuk dalam wilayah yang ikut mengadakan. Sedangkan Pendefinitifan CPNS dan CAKIM di Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam tahun 2012 ini adalah bagi CAKIM nihil. Namun pendefinitifan Calon pegawai sebanyak 17 orang. Adapun data PNS yang lulus seleksi pegawai dan didefinitifkan sebagai berikut : TABEL 5.4 DATA CPNS YANG DIDEFINITIFKAN TAHUN 2012 DARI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM NO 1 2 3

NAMA Andi Marianda, A.Md Devi Oktavianty Nawir, A.Md I Wayan Angga Putra Asmara, A.Md

NIP

TMT

19860313 201101 2 023

01 Juni 2012

19851025 201101 2 016

01 Juni 2012

19881120 201101 1 004

01 Juni 2012

NOMOR SK

UNIT KERJA

W22A/997/KP.00.3/SK/V/2012 W22A/998/KP.00.3/SK/V/2012

PTA. Mataram

W22A/999/KP.00.3/SK/V/2012

PA. Tabanan PA. Badung

4

Saharudin, A.Md

19841231 201101 1 022

01 Juni 2012

5

Zulkarnain, S.H. Dian Sukma Juita, S.E. Russinta Irmayanti, S.T

19840213 201101 1 010

01 Juni 2012

W22A/1000/KP.00.3/SK/V/2012 203/SEK/PNS.00.2/V/2012

19850905 201101 2 012

01 Juni 2012

204/SEK/PNS.00.2/V/2012

19871006 201101 2 015

01 Sept. 2012

1073/SEK/PNS.00.2/VIII/2012

8

Farid Wajdi, S.H.

19711121 201101 1 016

01 Sept. 2012

1074/SEK/PNS.00.2/VIII/2012

9

Syafruddin, S.E. Suprinuryadin, S.T. Syafrizal, S.H. Ahmad Jaelani, S.H.I. Ainiah Husnawati, S.Ag Muhammad Yusuf, S.H.I

19790405 201101 1 007

01 Sept. 2012

1075/SEK/PNS.00.2/VIII/2012

PA. Dompu PA. Karangasem PTA. Mataram PA. Mataram PA. Selong

19860424 201101 1 020

01 Sept. 2012

1076/SEK/PNS.00.2/VIII/2012

PA. Bima

19860304 201101 1 012

01 Sept. 2012

1077/SEK/PNS.00.2/VIII/2012

19770812 201101 1 006

01 Sept. 2012

1078/SEK/PNS.00.2/VIII/2012

PA. Gianyar PA. Girimenang

19780201 201101 2 008

01 Sept. 2012

1079/SEK/PNS.00.2/VIII/2012

19780929 201101 1 003

01 Sept. 2012

1124/SEK/PNS.00.2/VIII/2012

15

Munajah

19790129 201101 1 006

01 Sept. 2012

1182/SEK/PNS.00.2/VIII/2012

16

Suaedin, S.Sos

19770717 201101 1 010

01 Sept. 2012

1183/SEK/PNS.00.2/VIII/2012

17

Mardhatillah, S.Ag

19780508 201101 2 002

01 Okto. 2012

1306/SEK/PNS.00.2/IX/2012

6 7

10 11 12 13 14

PA. Negara

PA. Praya PA. Denpasar PA. Singaraja PA. Klungkung PA. Bangli

4. Promosi dan Mutasi Secara teknis, promosi dan mutasi bagi pegawai didasarkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 sedangkan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara internal dilingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 Tahun 2009, untuk Pengangkatan dalam Jabatan 72 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012


Struktural didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 sedangkan Pengangkatan dalam jabatan Hakim Ketua/Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002. Untuk pelaksanaan Promosi Mutasi pada Tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut : a.

Memproses mutasi kenaikan pangkat pada tahun 2012 sebanyak 86 orang yang terdiri dari 52 Orang periode April 2012 dan sebanyak 34 orang untuk periode Oktober 2012. Hal tersebut dapat dilihat dari data rekapitulasi per-periode antar golongan, sebagaimana tabel berikut : TABEL 5.5 REKAPITULASI DATA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012

NO. 1

2

3

b.

INDIKATOR KENAIKAN PANGKAT PERIODE a. Periode 1 April 2012 b. Periode 1 Oktober 2012 Jumlah JENIS KENAIKAN PANGKAT a. Pilihan b. Reguler Jumlah KEPANGKATAN IV III II I Jumlah

JUMLAH

KET.

52 34 86

Telah terealisasi Telah terealisasi Telah terealisasi

2 84 86

Telah terealisasi Telah terealisasi Telah terealisasi

20 61 4 1 86

Telah terealisasi Telah terealisasi Telah terealisasi Telah terealisasi Telah terealisasi

Memproses usul promosi dan alih tugas lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang secara keseluruhan sebanyak 35 orang yang terdiri dari 23 orang dari luar lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan 12 Orang ke luar lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Data mutasi alih tugas keluar wilayah PTA Mataram, sebagai berikut: TABEL 5.6 DATA MUTASI ALIH TUGAS KELUAR WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012

NO. 1

NAMA Drs. H. M. Said Munji, SH., MH.

UNIT KERJA

NIP 19530623.198103.1.003

LAMA

BARU

PTA Mataram

PTA Semarang



NO.

NAMA

UNIT KERJA

NIP LAMA

2

BARU

Dra. Azizah Bajuber, S.H., M.H. Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

19560815.198503.2.001

PTA Mataram

PTA Jakarta

3

19541231.198703.1.020

PTA Mataram

PTA Kendari

4

Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

19550602.198903.1.001

PTA Mataram

PTA Banten

5

Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H.

19570424.198403.2.001

PTA Mataram

PTA Surabaya

6

Drs. Endang Muchlish, S.H.

19531117.198203.1.003

PTA Mataram

PTA Banten

7

Drs. H. Hadi Muhtarom

19530814.198103.1.002

PTA Mataram

PTA Jogjakarta

8

DRS. H. NOOR SALIM, SH., MH

19540211 198203 1 005

PTA Mataram

PTA Semarang

9

Bahruddin M. Saleh, S.H.

19520313.197611.1.001

PA Bima

PTA Manado

10

Alvia Agustina Rahmah, S.H.

19830802.200704.2.001

PA Badung

PA Martapura

11

Sofyan Zefri , S.H.I., M.S.I.

19830131.200904.1.002

PA Badung

PA Martapura

12

Drs. Syarwani, M.H.I.

19630412.199402.1.001

PA Sumbawa

PA Amuntai

Data mutasi alih tugas masuk wilayah PTA Mataram, sebagai berikut: TABEL 5.7 DATA MUTASI ALIH TUGAS MASUK WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 NO.

NAMA

NIP

UNIT KERJA LAMA

Drs. H. MARSAID, S.H., M.H.

19480828.196606.1.001

PTA Jakarta

H. Muhammad H. A. Rahman, S.H.

19460111.196607.1.001

PTA Banten

H.Ahmad Tahang, S.H.

19500406.197603.1.002

PTA Kendari

Dra. Hj. Aisyah, S.H., M.H.

19571007.198303.2.002

PA Blitar

Muh. Nasikhin, S.HI.MH.

19820621.200604.1.003

PA Kuatla Tungkal

Dahron, S.Ag., M.S.I.

19750124.200112.1.002

PA Natuna

Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

19761104.200312.1.001

PA Natuna

8

Himmatul Aliyah, S.Ag.

19770116.200604.2.002

PA Payakumbuh

BARU PTA Mataram PTA Mataram PTA Mataram PA Bima PA Giri Menang PA Klungkung PA Karangasem PA Bangli

9

Jamadi, Lc., M.E.I.

19780514.200604.1.006

PA Sambas

PA Singaraja

10

Dodi Yudistira, S.Ag.

19770713.200604.1.003

PA Sijunjung

PA Tabanan

11

Nur Hamid, S.Ag.

19770223.200312.1.001

PA Sijunjung

PA Bangli

12

Drs. Asfuhat

19640907.199403.1.003

PA Sintang

PA Badung

13

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

19720724.199803.1.002

PA Tanjung Redep

PA Badung

14

H. A. Nafi' Muzakki, S.Ag., M.H.

19750407.200003.1.002

PA Tembilahan

15 16

Sugianto, S.Ag. Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

19710619.200604.1.001 19830620.200704.2.001

PA Buntok PA Kotabumi

PA Tabanan PA Klungkung PA Singaraja

17

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

19761116.200604.1.004

PA Krui

PA Singaraja

18

Moh. Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.

19790209.200604.1.003

PA Limboto

PA Badung

1 2 3 4 5 6 7



NO.

NAMA

UNIT KERJA

NIP

19

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

19761124.199803.1.004

20

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

19740911.200112.1.001

LAMA PA Marabahan PA Pasir Pangarayan

21

Samsiatul Roosidah, S.Ag.

19751015.200003.2.001

PA Sanggau

PA Bangli

22

Mashudi, S.Ag.

19760706.200502.1.003

PA Sarolangu

PA Gianyar

23

Nurrahmawaty, S.H.I.

19790504.200704.2.001

PA Jeneponto

PA Taliwang

c.

BARU PA Singaraja PA Singaraja

Memproses usul mutasi dan promosi hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak 87 orang, namun terealisasi atau disetujui sebanyak dengan rekapitulasi sebagai berikut : TABEL 5.8 DATA USUL PROMOSI MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012

NO. 1

2

INDIKATOR PROMOSI/MUTASI JABATAN

JUMLAH

KET.

1. Ketua

5

Terealisasi semua

2. Wakil Ketua

4

Terealisasi 1 orang

3. Hakim

24

Terealisasi 3 orang

4. Panitera/Sekretaris

3

Terealisasi semua

5. Wakil Panitera

2

Terealisasi semua

6. Panitera Muda

5

Terealisasi 3 orang

7. Panitera Pengganti

17

Terealisasi semua

8. Jurusita

2

Terealisasi semua

9. Jurusita Pengganti

1

Terealisasi semua

Jumlah

63

TENAGA TEKNIS YUDISIAL

TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL 1. Wakil Sekretaris

5

Terealisasi semua

2. Kepala Sub Bagian/Urusan

15

Terealisasi semua

3. Staf/Pelaksana

4

Terealisasi semua

Jumlah

24

Adapun rincian data Promosi dan Mutasi Pejabat/PNS Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012, sebagai berikut :



TABEL 5.9 DATA PROMOSI MUTASI JABATAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 NO. 1

NAMA

3

BAHRUDDIN M. SALEH, SH. H. ACHMAD ZAINULLAH, SH., MH. DRS. H. SUHADAK, SH., MH.

4

DRS. HAMDANI, SH.

5

7

DRS. MUHAMMAD NOOR, SH. DRS. NUR CHOZIN, SH., M. Hum. DRS. H. SAIFUDDIN

8

DRS. ALIMUDIN M.

9

DRS. KATONG PUJADI SHOLEH

10 11 12

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag.

13

AHMAD GANI, SH.

14

A. MALIK H. IDRIS, SH.

15

MISNUDDIN, SH., MH.

16

H. SAHPUR, SH., MH.

17

L. AMINULLAH, SH., MH.

18

DRS. MUHTAR

2

6

JABATAN LAMA

BARU

WAKIL KETUA PA BIMA

HAKIM TINGGI PTA MANADO

KETUA KPA DENPASAR

KETUA PA TUBAN

WAKIL KETUA PA MATARAM

KETUA PA DENPASAR

KETUA PA GIRI MENANG

WAKIL KETUA PA KLATEN

KETUA PA SINGARAJA

KETUA PA BANGLI

WAKIL KETUA PA SINGARAJA

KETUA PA SINGARAJA

WAKIL KETUA PA KARANGASEM

WAKIL KETUA PA SELONG

HAKIM PA MATARAM

HAKIM PA DENPASAR

HAKIM PA SELONG

WAKIL KETUA PA KARANGASEM

MASYKUR, SH.

HAKIM PA PRAYA

HAKIM PA SUMBAWA BESAR

DRA. KARTINI

HAKIM PA BIMA

HAKIM PA SELONG

HAKIM PA BIMA

HAKIM PA SELONG

HAKIM PA SUMBAWA BESAR PANITERA/SEKRETARIS PA MATARAM PANITERA/SEKRETARIS PA DENPASAR PANITERA/SEKRETARIS PA PRAYA

HAKIM PA BIMA

19

MURSAL, SH.

20

SARTONO, SH.

21

MUNIATUN, SH.

WAKIL PANITERA PA SELONG PANITERA MUDA HUKUM PA BIMA PANITERA MUDA HUKUM PA SUMBAWA BESAR PANITERA PENGGANTI PA SUMBAWA BESAR PANITERA PENGGANTI PA KLUNGKUNG PANITERA PENGGANTI PA SUMBAWA BESAR JURUSITA PA KARANGASEM

PANITERA/SEKRETARIS PA MATARAM PANITERA/SEKRETARIS PA DENPASAR PANITERA PENGGANTI PTA MATARAM WAKIL PANITERA PA SELONG

KAUR UMUM PA BIMA

WAKIL PANITERA PA SUMBAWA BESAR PANITERA MUDA HUKUM PA SUMBAWA BESAR PANITERA MUDA PERMOHONAN PA KLUNGKUNG PANITERA MUDA PERMOHONAN PA SUMBAWA BESAR JURUSITA PA KARANGASEM PANITERA PENGGANTI PA TALIWANG KAUR KEPEGAWAIAN PA BIMA

KAUR KEUANGAN PA BIMA

KAUR UMUM PA BIMA

JURUSITA PA BIMA

23

SITI FARIDAHTUL ATHRANSY, SH. LALU SA'ADUDDIN

24

BUKRAN, SH.

25

ASRINUDDIN, SH.

26

ADE BUHARI MUSLIM

27

M. ASYKAR, SH.

28

RILA FARWATININGSIH, SE.

STAF PA SUMBAWA BESAR

29

MUH. SAPIUN, Shi.


30

TATANG WINARTO, S.Kom.

31

ADI JUMARDIANSYAH, S. Sos.

32

TIFKI JAMAL, Shi.

33

IG. NG. ADHI WARGA, S. Kom.

34

ASEP EKO SAPUTRO, SHi.

22

PANITERA/SEKRETARIS PA PRAYA

JURUSITA PA BANGLI

STAF PA NEGARA

KAUR KEUANGAN PA BIMA KAUR KEUANGAN PA SUMBAWA BESAR KAUR KEPEGAWAIAN PA SUMBAWA BESAR STAF PTA MATARAM

KAUR KEPEGAWAIAN PA NEGARA

KAUR UMUM PA NEGARA

STAF PA NEGARA KAUR KEPEGAWAIAN PA SINGARAJA STAF PA SINGARAJA

KAUR KEPEGAWAIAN PA NEGARA KAUR KEUANGAN PA SINGARAJA KAUR KEPEGAWAIAN PA SINGARAJA



JABATAN

NO.

NAMA

35

ISMUL GAFAR, Shi.

36

MUZAKKI, S. Ag.

37

SALMAN

38

PATRIA UTAMA, S. Ag.

39

SAPIUDDIN, SH.

40

I KOMANG GEMINI S, SH.

d.

LAMA

BARU

STAF PA TABANAN

KAUR KEUANGAN PA TABANAN

STAF PA SINGARAJA

KAUR KEUANGAN PA BADUNG

KAUR UMUM PA KLUNGKUNG

KAUR KEPEGAWAIAN PA TALIWANG

STAF PA KLUNGKUNG


STAF PA GIANYAR

KAUR KEPEGAWAIAN PA GIANYAR

STAF PA KARANGASEM

KAUR UMUM PA KARANGASEM

Memproses usul pensiun sebanyak 15 orang, 5 diantaranya pensiun janda. TABEL 5.10 DATA PEGAWAI YANG PENSIUN DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 PENSIUN

NO 1

Kalisom

Umi Rochayatun (istri Alm. Drs. Fayumi )

TMT

RUANG

4-Dec-2012

Penata

9-Jan-2011

Penata

Hj. Najmah H. Abubakar, SH.

St. Rahmah (Istri Alm. M. Sidik Yusuf, SH.)

Hj. Zaenab, SH.

Munir

Halimah (istri Alm. H. Sahrim, BA) Yahya, SH.

Muhammad Najib 19560828 198103 1 005

PENSIUN JANDA

BUP

4-Jan-2012

Pembina

Panitera Muda Permohonan

PA SBW. BESAR

PENSIUN JANDA

1-Jan-2013

Penata

Jurusita Pengganti

PA MATARAM

BUP

Jurusita Pengganti

PA MATARAM

BUP

Panitera Pengganti

PA PRAYA

PENSIUN JANDA

Wakil Sekretaris

PA SBW. BESAR

BUP

PA DENPASAR

BUP

IV/a

III/c 1-Jan-2013

Penata III/c

6-Jan-2012

Penata III/c

1-Jan-2013

Pembina

9-Jan-2012

Pengatur Muda Tk. I II/b

19561231 198803 1 013 9

PA TABANAN

PA DOMPU

19551231 199203 1 014 8

Hakim Pratama Madya Hakim Madya Utama

19561231 198903 1 017 7

BUP

Pembina Utama Muda IV/c

19561231 199203 2 007 6

PA BIMA

2-Jan-2013

19541231 198103 1 089 5

Kaur Kepegawaian

III/c

19480112 197603 2 001 4

KET. KERJA

III/c

19600101 199203 1 007 3

UNIT JABATAN

19560311 198803 2 001 2

GOL/

NAMA/NIP

IV/a Staf Urusan Umum



10

H. Maman, SH.

1-Jan-2013

Pembina

1-Jan-2013

Penata Tk. I III/d

1-Jan-2013

1-Jan-2013

19561231 198203 1 069 11

H. M. Yunus, SH.

Marwan 19561231 199303 1 021

13

Hasan 19561231 198603 1 051

14

Baiq Mustikawati (istri Alm. Lalu Aminullah, SH.) Nurhayati (Istri Alm. Nazamuddin H. M. Saleh, SH.)

-

Wakil Sekretaris

PA SELONG

BUP

Penata Muda Tk. I III/b

Kaur Kepegawaian

PA BANGLI

BUP

Pengatur Tk. I

Staf Urusan Umum

PA BIMA

BUP

PA MATARAM

PENSIUN JANDA

PA BIMA

PENSIUN JANDA

Pembina

Panitera Pengganti

IV/a -

Pembina Utama Muda

19480909 197603 1 003

e.

BUP

II/d

19641231 199303 1 053 15

PA DOMPU

IV/a

19561231 199303 1 012 12

Wakil Sekretaris

Hakim Madya Utama

IV/c

Mengelola jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi baik yang deselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Rekapitulasi data jumlah SDM tersebut pada tahun 2012, sebagai berikut :

TABEL 5.11 REKAPITULASI JUMLAH SDM YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, SOSIALISASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 NO.

NAMA

NIP

GOL/ RUANG

JABATAN

NAMA DIKLAT Bimbingan Teknis Administrasi Pengadilan Agama

1

Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH., MH.

19520307.198103.1.006

IV/d

Hakim Tinggi

2

Drs. H. TRUBUS WAHYUDI, SH., MH.

19550602.198903.1.001

IV/c

Hakim Tinggi

19580708 198403 1 002

IV/d

Hakim Tinggi

19570424.198403.2.001

IV/d

Hakim Tinggi

19570111.198512.1.001

IV/c

Hakim Tinggi

19541231.198703.1.020

IV/c

Hakim Tinggi

19540429.198203.1.004

IV/b

Ketua

19680831.199303.1.004

IV/a

Ketua

19580305.198703.1.005

IV/c

10

Drs. LUTFI, SH., MH. Dra. Hj. SISVA YETTI, SH., MH. Drs. H. M. BADAWI, SH., MH. Drs. H. ABD. RAJAB, SH., MH. Drs. H. MUDJAHIDIN, Ar., M.Hum. Drs. MOCHAMAD DJAUHARI, MH. Drs. AHMAD ZAENI, SH., MH. Drs. ALIMUDIN M.

19641231.199203.1.018

IV/b

Hakim

11

Drs. FAISAL , MH.

19581231.199203.1.016

IV/b

Hakim

12

Dra. Hj. ERNAWATI

19691126.199403.2.002

IV/a

Hakim

3 4 5 6 7 8 9

Hakim

Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Peradilan Agama

Bimbingan Teknis Yustisial bagi Hakim



NO.

NAMA

NIP

GOL/ RUANG

JABATAN

14

Drs. A. BASHORI, M.A. ALI HAMDI S.Ag

15

Drs.MAFTUH BASUNI

19620101 199203 1 004

IV/a

Hakim

16

MAFTUKHIN, S.Ag

19590808 199203 1 003

Drs. MASYKUR, SH

19600210.198203.1.008

III/c IV/a

Hakim

17 18

19670715 199303 1 005

IV/a

Hakim

22

DRS. KOMSUN Drs. ZAINAL FATAWI, SH. Dra. NAILY ZUBAIDAH Drs. KATONG PUJADI SHOLEH Drs. H. FAUZI, SH.

23

13

19 20 21

19610224 199403 1 001

IV/a

19720505 199803 1 001

III/d

Hakim

19600724.199303.1.001 19630425.199103.2.002 19640103.199103.1.006

IV/a IV/b IV/b

Hakim

Hakim

Hakim Hakim Hakim

19560219.198603.1.003

IV/b

Hakim

Drs. IHSAN

19610901.199403.1.002

IV/a

Hakim

24

HARUN JP, S.Ag

19621201.199003.1.002

III/d

Hakim

25

19761011.200502.1.002

III/b

Hakim

19790617.200604.2.003

III/b

Hakim

III/d

Hakim

38

ZAINUL ARIFIN, S.Ag RUFAIDAH IDRIS, SHI. MUJITAHID, SH., MH DRS. SYARWANI, MHI. AHMAD GANI, SH. Dra. SITI NURSALMI MUHAMMAD SAMAD HARIANTO, S.Ag MUHAMAD JAMIL, S.Ag. DRS. MAHYUNI Dra. KHAFIDATUL AMANAH Drs. M. RUSLI, SH., MH. NAZAMUDDIN H. M. SALEH, SH. ABIDIN H. ACHMAD, SH. Dra. Hj. HULAILAH

39

Dra. ENI ZULAINI

40

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

41 42 43 44 45 46 47 48

19740222.200502.1.001 19630412 199402 1 001 19540202 198003 1 008 19631231.199203.2.006

IV/a IV/a IV/b

Hakim Hakim Hakim

19730711.200502.1.001

III/b

Hakim

220001762

III/b

Hakim

III/d

Hakim

19580105 199203 1 003 19680303.199403.2.007 19590613.199003.1.004 19480909.197603.1.003 19561217.197803.1.002

IV/a IV/a IV/c IV/b

NAMA DIKLAT

Hakim Hakim Hakim Hakim

19630503.198903.2.006

IV/b

Hakim

19690919 199303 2 002

IV/a

Hakim

SOFYAN ZEFRI, SHI. Drs. MASNGARIL KIROM, SH. MUHAMMAD HARITS, S.Ag Drs. BURHANI

1983 0131 200904 1 002

III/a

Hakim

19670202 199203 1 006

III/c

Hakim

19711206.199703.1.001

Hakim

19660626.199403.1.003

III/d IV/a

Drs. HUMAIDI Mahmudah Hayati, S.Ag RAJABUDIN, SHI.

19601111 199203 1 002

III/d

Hakim

19710329.199903.2.001

III/d

Hakim

19790916.200604.1.003

Hakim

Drs. M. MUSLIH ZAINURI JALI, S.Ag., MH.

19590328.199203.1.001

III/b IV/a

19700914.199703.1.003

III/d

Hakim

Hakim

Hakim



NO. 49 50 51 52 53 54

NAMA Drs. TAUFIQURRAHMAN DRS. IMAM KHUSAINI MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si ABDUL RAHMAN, S.Ag Drs. MOH. HOSEN, SH. SUBIYANTO NUGROHO, SHI

NIP 19650930 199403 1 004

GOL/ RUANG IV/a

JABATAN Hakim

19620705 199403 1 002

III/d

Hakim

19750527.200604.1.002

III/d

Hakim

19781117.200604.1.002

III/b

Hakim

19660606.199203.1.010

IV/a

Hakim

19810429.200604.1.003

III/b

Hakim

19650514.199203.1.002

III/d

Panitera Pengganti

19651231.199203.1.021

III/d

Panitera Pengganti

55

ZABIDI, SH.

56

SUDIRMAN, SH.

57

MUJTAHIDIN, SH.

19721231.199303.1.008

III/c

Panitera Pengganti

58

NURUL KHAERANI, SH.

19630813.199403.1.003

III/d

Panitera Pengganti

59

MOHAMMAD SALEH, SH.

19531231.198903.1.007

III/d

Panmud Hukum

60

MURAD, SH.

19671231.198912.1.003

III/d

Panitera Pengganti

61

ABDUL MISRAN, SHI.

19711231.199303.1.010

III/b

Panitera Pengganti

62

SYAMSURRIJAL, SH.

19701007.199103.1.001

III/d

Panitera Pengganti

SALMAN, SH.

19661231.199303.1.021

III/c

Panitera Pengganti

ZULFA ASYHURI, SH.

19741231.199303.1.004

III/d

Panitera Pengganti

19641007.199303.2.003

III/d

Panmud Gugatan

19631231.199303.2.021

III/b

Panitera Pengganti

63 64

NAMA DIKLAT

65

AIDI ROSIHAN, SH.

66

NIM ZUHRI, BA.

67

SUNAIYAH, SH.

19651231.199203.2.010

III/c

Panitera Pengganti

68

MUHAMMAD SALEH, SH.

19631005.199403.1.003

III/d

Panmud Gugatan

69

LALU MANSYUR, S.Ag.

19731231.199303.1.003

III/c

Panmud Hukum

70

SUBHAN, SHI.

19690126.199003.1.001

III/c

Panitera Pengganti

71

MURSAL, SH.

19611231.199403.1.020

III/d

Panmud Hukum

72

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

19690423.199403.2.003

III/d

Panmud Gugatan

Bimbingan Teknis Pola Bindalmin bagi Panitera/Panitera Pengganti



NO.

NAMA

73

SITI FARIDAHTUL ATHRANSY, SH.

74

AMRIH, SH.

75

Drs. HAMDU

76

ZULKARNAIN, SH.

77

Drs. MUHTAR

78

ARIFUDDIN YANTO, S. Ag.

79

MUHAMMAD FATHURRAHIM, SH.

80

MALADI, SH.

81

ADE ERNABHAKTI, SH.

82

Drs. RAMLI

83

MARDIANA, SH.

84

Dra. AMINATUS SOLICHAH

85

MARYONO, SH.

86

SAUD

87

SALMINI, BA.

88

EKA KUSUMANINGSIH, SH.

89

DIAH EROWATI, SH.

90

H. AMININ, BA.

91

H. FADLULLAH, BA.

92

Drs. MUH. TAMRIN

93

MUKHSAN, BA.

94

M. KAHFI, SH.

95

IHSAN, SH.

NIP

GOL/ RUANG

JABATAN

19570915.198903.2.001

III/d

Panitera Pengganti

19650105.198703.2.003

III/c

Panmud Gugatan

19650701.199403.1.002

III/d

Panitera Pengganti

19840213.201101.1.010

III/a

Pelaksana

19670302.199303.1.005

III/d

Panmud Hukum

19740715.199803.1.004

III/d

Panitera Pengganti

19650605.199303.1.004

III/d

Panitera Pengganti

19591231.199403.1.016

III/d

Panmud Hukum

19660622.198703.2.001

III/d

Panmud Gugatan

19701231.199903.1.026

III/d

Panitera Pengganti

19680624.199403.2.005

III/d

Wapan

19631130.199503.2.001

III/d

Panmud Hukum

19611231.199203.1.018

III/d

Panmud Permohonan

19601231.198903.1.042

III/b

Panmud Hukum

19631231.199203.1.044

III/c

Panmud Gugatan

19780504.199703.2.001

III/c

Panmud Hukum

19680817.199803.2.003

III/d

Panmud Gugatan

19611231.199203.1.019

III/c

Panmud Hukum

19581231.199303.1.013

III/c

Panitera Pengganti

19661231.199403.1.052

III/d

Panmud Hukum

19571231.199203.1.010

III/c

Panmud Gugatan

19720510.199403.1.003

III/c

Panmud Hukum

19711231.199403.1.017

III/a

Panitera Pengganti

NAMA DIKLAT



NO.

NAMA

96

ABDUL HAKIM, SH.

97

AHMAD BASIRUDDIN, SH.

98

SHOLIHUDDIN, SH.

99

IMRAN, SH.

100

PAESAL, SH.

101

MUGNIK, SH.

102

LALU SAPRI, SH.

103

TUTI INDRAWATI, SH.

104

A. RASUL

105

ABDURRAIL, SH.

106

MUHTAR SANUSI, SH.

107

M. TAHIR AKHMAT

108

UMAR

109

MOH. NASIR, SH.

110

TAUFIK, SH.

NIP

GOL/ RUANG

JABATAN

19731119.199503.1.001

III/c

Panmud Gugatan

19801231.200312.1.003

III/a

Panitera Pengganti

19720510.199203.1.002

III/d

Panmud Hukum

19610819.198803.1.001

III/d

Panmud Gugatan

19641231.199003.1.052

III/b

Jurusita

19621231.199003.1.043

III/c

Jurusita

19691231.199003.1.018

III/b

Jurusita Pengganti

19740510.199703.2.002

III/b

Jurusita Pengganti

19681231.199103.1.027

III/a

Jurusita

19601231.199203.1.009

III/b

Jurusita Pengganti

19721231.199203.1.007

III/b

Jurusita Pengganti

19591231.199103.1.024

III/b

Jurusita Pengganti

19611231.199203.1.017

III/b

Jurusita

19571231.198903.1.021

III/c

Jurusita

19641231.199203.1.064

III/a

Jurusita Pengganti

111

SAIDAH

19611231.199103.1.019

III/a

Jurusita Pengganti

112

MARZUKI, SH.

19711231.199203.1.015

III/b

Jurusita

113

MARSUDIN, SH.

19661231.198903.1.025

III/c

Jurusita

114

MASTUR, SH.

19591231.198903.1.029

III/c

Jurusita Pengganti

115

SAPI'I

19681231.199103.1.026

III/b

Jurusita Pengganti

116

M. RIDWAN, SH.

19730904.199503.1.001

III/b

Jurusita

117

SYAHABUDDIN, SH.

19681231.199303.1.007

III/b

Jurusita Pengganti

118

AMRUN, SH.

19581231.199203.1.022

III/b

Jurusita Pengganti

119

HARIRI, SHI.

19691231.199203.1.028

III/b

Jurusita Pengganti

120

MARTINAH

19721231.199203.2.006

II/d

Jurusita Pengganti

121

IDAMANSYAH

19610724.199103.1.002

III/a

Jurusita Pengganti

NAMA DIKLAT

Bimbingan Teknis Kejurusitaan bagi Jurusita/Jurusita Pengganti



NO.

NAMA

122

SALEHUDDIN

123

MAHFUD

124

SITI RAHMAH

125

SIRAJUDIN, SH.

126

ABDURAHMAN, SH.

127

NIP

GOL/ RUANG

JABATAN

19681231.199303.1.040

III/a

Jurusita Pengganti

19660101.200604.1.036

II/b

Jurusita Pengganti

19681217.199403.2.005

III/a

Jurusita Pengganti

19691231.199103.1.027

III/b

Jurusita

19680721.199012.1.001

III/b

Jurusita

MURSIL, SH.

19691231.199103.1.027

III/b

Jurusita

128

ACHMAD RISAL FAHLEVI

19810720.200604.1.004

II/b

Jurusita Pengganti

129

SIGIT APRILUBERTA, SH.

19820426.200604.1.004

II/b

Jurusita Pengganti

130

NUR ASTARIANINGSIH, SHI.

19801031.20091.2.001

III/a

Jurusita Pengganti

19771231.200312.1.011

II/c

Jurusita Pengganti

19781217.200904.1.004

II/c

Jurusita Pengganti

19730905.199803.2.002

III/d

Jurusita Pengganti

19720501.199203.1.001

III/b

Jurusita Pengganti

19780216.200904.1.004

III/a

Jurusita Pengganti

131

BUSTANIL ARIFIN

132

MUH. ZAMRONY HIDAYATULLAH,A.Md

133

MUJAYANAH, S.Ag.

134

LALU SAADUDDIN

135

ARRAHMAN DAYAN. S.Ag

136

SAPIUDIN, SH

19611231.199303.1.005

III/b

Jurusita Pengganti

137

RUDI HARYADI,S.Kom

19770526.200904.1.003

III/a

Jurusita Pengganti

138

PATRIA UTAMA, S.Ag.

19760318.200912.1.002

III/a

Jurusita Pengganti

139

MARWAN

19561231.199303.1.012

III/a

Jurusita Pengganti

140

ABDUL KADIR, S.Ag.

19760909.200912.1.003

III/a

Jurusita Pengganti

141

HAIRUNNADA

19740911.200604.2.012

II/b

Jurusita Pengganti

19830826.200912.1.004

II/a

Jurusita Pengganti

19720915.200604.1.019

II/b

Jurusita Pengganti

19840911.200912.1.004

III/a

Jurusita Pengganti

142

MASHURI

143

MOCH. SAMRAN

144

ASEP EKO SAPUTRO, S.HI.

NAMA DIKLAT



NO. 145

NAMA ADI JUMARDIANSYAH, S.Sos

NIP

GOL/ RUANG

JABATAN

19790316.200904.1.003

III/a

Jurusita Pengganti

146

TIFKI JAMAL, S.HI.

147

ABDUL HALIM

19790120.200912.2.003 19770719 200912 1 004

III/a III/a

Jurusita Pengganti PELAKSANA

148

ABDUL MUAZ

19691231 199203 1 029

III/b

WAKIL SEKRETARIS

149

ADE BUHARI MUSLIM

19661022 198803 1 001

III/b

KAUR KEUANGAN

150

ADI JUMARDIANSYAH

19790316 200904 1 003

III/a

KAUR KEPEGAWAIAN

151

AGUS RAHMATULLAH

19840823 200604 1 001

II/b

PELAKSANA

152

ALIK ROHADI

19780405 200112 1 002

III/c

WAKIL SEKRETARIS

153

H. MAWARDI

19600105 199403 1 003

III/c

KAUR UMUM

154

H. MAHSYAR

19701231 199303 1 017

III/c

KASUBBAG KEUANGAN

155

HUSNINAS

19690313 200312 1 002

III/b

WAKIL SEKRETARIS

156

I.G. NGURAH ADHI WARGA

19820903 200904 1 005

III/a

KAUR KEPEGAWAIAN

157

IZHAR

19700706 199203 1 004

III/c

KASUBBAG KEUANGAN

158

LALU MUNIR

19691231 199503 1 003

III/a

WAKIL SEKRETARIS

159

LALU RUSLAN

19621231 198703 1 047

III/c

WAKIL SEKRETARIS

160

LALU SURNARIJAL

19631231 198803 1 019

III/c

WAKIL SEKRETARIS

161

LALU TAUHID

19671231 199203 1 026

III/b

KAUR UMUM

162

M. NASIR

19661231 199003 1 023

III/b

KAUR UMUM

163

MUAIDI

19681231 199003 1 015

III/c

WAKIL SEKRETARIS

164

NAJIR

19760607 200112 1 003

III/c

KAUR UMUM

165

NAPIAH

19601231 198803 1 030

III/c

WAKIL SEKRETARIS

166

NIRWAN SAMSUL RIJAL

19740729 199903 1 003

III/d

WAKIL SEKRETARIS

NAMA DIKLAT

Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



NO.

NAMA

NIP

GOL/ RUANG

JABATAN

167

RASYID RIDHO

19780628 200312 1 006

III/b

WAKIL SEKRETARIS

168

SUKIAH

19681231 199003 2 006

III/b

WAKIL SEKRETARIS

169

SYARIF HIDAYAT

19870603 200604 1 002

II/b

PELAKSANA

170

19790824 200805 2 001

III/a

PELAKSANA

19760723 200604 2 003

II/b

PELAKSANA

19860313 201101 2 023

II/c

PELAKSANA

19771108 200604 1 004

III/b

PELAKSANA

174

TITIEK FITRIANI YULIANA ASTI ASTUTI ANDI MARIANDA HENDRA SARI ATMAJA KURNIATUN

19830315 200912 2 002

III/a

PELAKSANA

175

QURATUL AINI

19730417 200604 2 003

III/b

PELAKSANA

176

REGINA LATIFAH RUSSINTA IRMAYANTI TATANG WINARTO

19840621 200912 2 004

III/a

PELAKSANA

19871006 201101 2 015

III/a

PELAKSANA

171 172 173

177 178

19750622 200912 1 002

III/a

PELAKSANA

M. ANWAR Drs. IDHAM KHALID, SH.

19681231 199103 1 025

III/b

PELAKSANA

19560818.198903.1.001

IV/c

Ketua

181

TAMJIDULLAH, SH.

19651028.199303.1.004

III/d

Panitera/Sekretaris

182

PAHRORAZI, SH.

19631231.199403.1.038

III/d

Panitera Pengganti

183

AMIRUDDIN, SH.

19730817.200003.1.001

III/c

Panitera Pengganti

19820224.201101.1.009

III/a

Calon Hakim

19840817.201101.1.012

(III/a

Calon Hakim

19811219.201101.1.009

III/a

Calon Hakim

19811103.201101.1.005

III/a

Calon Hakim

1984021320.201101.1.010

III/a

Calon PP.

19780218.201101.2.008

III/a

Calon PP.

19811121.201101.1.016

III/a

Calon PP.

19860304.201101.1.012

III/a

Calon PP.

19780508.201101.2.002

III/a

Calon PP.

19780508.201101.1.003

III/a

Calon PP.

19790129.201101.1.006

III/a

Calon PP.

179 180

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194

AKHMAD MASKURI YASIN, SHI. GUNAWAN, SHI. NENGAH AHMAD NURKHALISH, SEI HASAN ASHARI, SHI. ZULKARNAIN, SH. AINIAH HUSNAWATI, S.Ag. FARID WAJDI, SH. SYAFRIZAL, SH. MARDHATILLAH, S.Ag. MUHAMMAD YUSUF, SHI. MUNAJAH, SH.

195

RUSSINTA IRMAYANTI, ST.

19871006.201101.2.015

III/a

Pranata Komputer

196

SUPRINURYADIN, ST.

19860424.201101.1.020

III/a

Pranata Komputer

NAMA DIKLAT

Diklat Manajemen Pengadilan bagi Pimpinan Pengadilan Tk. I Diklat Sekretaris Pengadilan Tk.I Pelatian Teknis Fungsional bagi Panitera/Panitera Pengganti

Diklat Prajabatan Golongan III



NO.

NAMA

GOL/

NIP

JABATAN

RUANG

NAMA DIKLAT

197

SYAFRUDDIN, SE.

19790405.201101.1.007

III/a

Pengevaluasi dan Penyusun Program

198

SUAEDIN, S.Sos.

19770717.201101.1.010

III/a

Pengevaluasi dan Penyusun Program

199

ANDI MARIANDA, A.Md.

19860313.201101.2.023

II/c

Pranata Komputer

200

DEVY OKTAVIANTY NAWIR, A.Md.

19851025.201101.2.016

II/c

Verifkator Keuangan

201

I WAYAN ANGGA PUTRA ASMARA, AM.d.

19881120.201101.1.004

II/c

Pranata Komputer

202

SAHARUDIN, A.Md.

19891231.201101.1.022

II/c

Pranata Komputer

f.

Diklat Prajabatan Golongan II

Pada Tahun 2012 ini, pegawai yang mengikuti ujian dinas TK. I, TK. II dan UPKP (Ujian Penyesuaian Ijazah pegawai) sebanyak 11 orang.

TABEL 5.12 REKAPITULASI DATA PESERTA UJIAN DINAS TK. II DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 No

Nama

NIP.

Gol. Ruang

Unit Kerja

Jabatan

Ket.

1

Abdul Khayir, SH., MH.

19670719 199103 1 003

III/d

PA. Bima

Panitera Pengganti

2 3 4 5 6 7 8 9

Arief Satry Rugaya, SH. Yuliana Puspita Anggri Farida Ariati, A. Md. Yuliana Asti Astuti, S.Sy. Marjeni, A.Md M. Fauzi, SE. ATH Thariq Rahman

19851028 200604 1 003 19751231 200603 2 002 19840723 200904 2 005 19760505 200805 2 001 19760723 200604 2 003 19840330 200912 1 003 19760912 200604 1 002 19840430 200604 1 002

II/b II/b II/a II/c II/b II/c II/b II/b

Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana

10 11

Andi Marianda, A. Md. Husnal

19860313 201101 2 023 19730222 200701 1 003

II/c I/a

PA. Bima PA. Giri Menang PA. Praya PTA. Mataram PTA. Mataram PTA. Mataram PA. Giri Menang PA. Sumbawa Besar PTA. Mataram PA. Mataram

Ujian Dinas Tk. II UPKP UPKP UPKP UPKP UPKP UPKP UPKP UPKP

Pelaksana Pelaksana

UPKP UPKP

No.

Nama

NIP.

Gol. Ruang

Unit Kerja

Jabatan

Ket. Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II

1.

Marsoan, SH.

19661231 198803 1 012

III/d

PTA. Mataram

PP

2.

M. Khobir Jailani, SH.

19701231 199203 1 014

III/d

PTA. Mataram

PP



No.

Nama

NIP.

Gol. Ruang

Unit Kerja

Jabatan

Ket. Ujian Dinas Tk. II

3.

Achmad Bochari

19561231 197903 1 044

III/d

PTA. Mataram

4.

Napiah, SH.

19601231 198803 1 030

III/d

PA. Mataram

Panmud Permohona n Wasek

5.

H. Khairil Anwar, SH., MH.

19681231 199603 1 014

III/d

PA. Mataram

PP

6.

Sudirman, SH.

19651231 199203 1 021

III/d

PA. Mataram

PP

7.

Maryati, SH.

19570502 198603 2 005

III/d

PA. Mataram

PP

8.

H. Ruslan, SH.

19621231 198703 1 047

III/d

PA. Mataram

PP

9.

Husni, SH.

19660619 199103 1 004

III/d

PA. Mataram

PP

10.

Saiful Akbar, SH.

19730224 199403 1 001

III/d

PA. Mataram

PP

11.

M. Nasir, SH.

19631231 198703 1 044

III/d

PA. Giri Menang

PP

12.

19751014 199403 1 001

III/d

PA. Giri Menang

PP

13.

M. Syihabuddin Rahmany, SH. Murad, SH.

19671231 198912 1 003

III/d

PA. Giri Menang

14.

Lalu Ruslan, SH.

19621231 198703 1 047

III/d

PA. Giri Menang

Panmud Gugatan Wasek

15.

Lalu Tiangsa, SH.

19611231 198803 1 027

III/d

PA. Giri Menang

PP

16.

Lalu Durasid, SH.

19681231 199203 1 030

III/d

PA. Giri Menang

PP

17.

19750407 199903 2 001

III/d

PA. Giri Menang

PP

18.

Asnanik Kusprihatin, S. Ag. Sahabuddin, SH.

19581231 198603 1 060

III/d

PA. Praya

PP

19.

Rahman, SH.

19601231 198503 1 043

III/d

PA. Praya

PP

20.

Hj. B. Murniatun, SH.

19601231 198203 2 022

III/d

PA. Praya

PP

21.

Syamsurrijal, SH.

19701007 199103 1 001

III/d

PA. Praya

PP

22.

Saraswati, SH.

19690901 199003 2 001

III/d

PA. Praya

PP

23.

Supartik, SH.

19670201 199103 2 002

III/d

PA. Praya

PP

24.

Zulfa Asyhuri, SH.

19741231 199303 1 004

III/d

PA. Praya

PP

25.

Warniningsih, SH.

19651225 198703 2 002

III/d

PA. Praya

PP

26.

Dra. Haeriah

19641231 199303 2 019

III/d

PA. Selong

PP

27.

H. Saparuddin, SH.

19611231 198603 1 031

III/d

PA. Selong

PP

28.

H. Sahmun, SH.

19631231 198803 1 041

III/d

PA. Selong

PP

29.

Kasim, SH.

19641231 198603 1 041

III/d

PA. Selong

PP

30.

Asrinuddin, SH.

19750704 200003 1 001

III/d

PA. Bima

31.

Zainal Arifin, S.HI.

19610520 198803 1 004

III/d

PA. Bima

Kasubbag Kepegawaia n PP

32.

Usman, S.Ag.

19661231 199703 1 021

III/d

PA. Bima

Wasek

Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk.II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II



No.

Nama

NIP.

Gol. Ruang

Unit Kerja

Jabatan

Ket. Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II

33.

Arifuddin Yanto, S. Ag.

19740715 199803 1 004

III/d

PA. Bima

PP

34. . 35.

Siti Aisyah, SH.

19651231 199203 2 018

III/d

PP

Sartono, SH.

19630817 199703 1 001

III/d

36.

Syaifullah, S. Ag.

19720909 199803 1 006

III/d

37.

ST. Faridhatul Athransy, SH.

19570915 198903 2 001

III/d

PA. Sumbawa Besar PA. Sumbawa Besar PA. Sumbawa Besar PA. Sumbawa Besar

38.

Drs.Hamdu

19650701 199404 1 002

III/d

PA. Dompu

Panmud Permohona n PP

39.

Usman, SH.

19641231 198703 1 040

III/d

PA. Dompu

PP

40.

Siti Saleh, S. Ag.

19730512 200003 2 002

III/d

PA. Dompu

PP

41

Sarjan

19571231 198603 1 013

II/d

PA. Praya

JSP

42

Ahyar

19590208 199403 1 003

II/d

PA. Selong

Administrasi

43

Aisyah

19651231 199807 2 001

II/d

PA. Mataram

JSP

Panmud Hukum PP

Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk. II Ujian Dinas Tk.I Ujian Dinas Tk.I Ujian Dinas Tk.I

5. Pengisian Jabatan Struktural Memproses usul dan SK Promosi/Pengisian Jabatan Struktural pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012 sebanyak 30 orang, dengan rincian sebagai berikut : TABEL 5.13 REKAPITULASI DATA PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL PENGADILAN AGAMA DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 NO.

NAMA

JABATAN LAMA

BARU

1

ASRINUDDIN, SH.

KAUR UMUM PA BIMA

KAUR KEPEGAWAIAN PA BIMA

2

ADE BUHARI MUSLIM


KAUR UMUM PA BIMA

3

M. ASYKAR, SH.

JURUSITA PA BIMA


4

RILA FARWATININGSIH, SE.


KAUR KEUANGAN PA SUMBAWA BESAR

5

MUH. SAPIUN, Shi.


KAUR KEPEGAWAIAN PA SUMBAWA BESAR

6

TATANG WINARTO, S.Kom.

STAF PA NEGARA

STAF PTA MATARAM

7

ADI JUMARDIANSYAH, S. Sos.


KAUR UMUM PA NEGARA

8

STAF PA NEGARA


KAUR KEPEGAWAIAN PA SINGARAJA

KAUR KEUANGAN PA SINGARAJA

10

TIFKI JAMAL, Shi. IG. NG. ADHI WARGA, S. Kom. ASEP EKO SAPUTRO, SHi.

STAF PA SINGARAJA

KAUR KEPEGAWAIAN PA SINGARAJA

11

ISMUL GAFAR, Shi.

STAF PA TABANAN

KAUR KEUANGAN PA TABANAN

12

MUZAKKI, S. Ag.

STAF PA SINGARAJA

KAUR KEUANGAN PA BADUNG

13

SALMAN


KAUR KEPEGAWAIAN PA TALIWANG

14

PATRIA UTAMA, S. Ag.

STAF PA KLUNGKUNG


9



NO.

JABATAN

NAMA

LAMA

BARU

15

SAPIUDDIN, SH.

STAF PA GIANYAR

KAUR KEPEGAWAIAN PA GIANYAR

16

I KOMANG GEMINI S, SH.

STAF PA KARANGASEM

KAUR UMUM PA KARANGASEM

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dan organisasi, meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam menjalankan tugas pokok, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran pada masing-masing unit kerja yang berada di dalamnya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut diperlukan peralatan kantor yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatankegiatan administrasi perkantoran. Dalam rangka tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan, meliputi : perencanaan, penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan Negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) pada seluruh aset tetap pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Dalam Laporan Tahunan kali ini, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, khusus pada sektor Pengelolaan Sarana dan Prasarana pelaksanaannya, meliputi : pengadaan/pembangunan/pengembangan, pemeliharaan dan penghapusan Barang Milik Negara dalam tahun anggaran 2012. 1. Sarana dan Prasarana Gedung Berkaitan dengan sarana dan prasarana gedung, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memiliki 1 (satu) gedung kantor yang beralamat di Jalan Majapahit No. 58 Mataram yang digunakan sebagai operasional perkantoran, dan 4 Unit Rumah Negara. Satu unit Rumah Negara tersebut terletak di Jl. Majapahit No. 95 Mataram yang dihuni oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sedangkan 3 unit Rumah Negara lainnya berlokasi di Jl. Swakraya Mataram yang dihuni oleh Wakil Ketua dan Panitera Sekretaris serta Hakim Tinggi. 89 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


Untuk pengelolaan sarana dan prasarana khususnya gedung pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun Pengadilan Agama sewilayah akan diuraikan secara umum sebagai berikut : a) Pengadaan Seluruh pengadaan, baik pembangunan maupun pengembangan sarana dan prasarana gedung dan rumah Negara yang dilaporkan berupa nilai aset di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut : TABEL 5.14 REKAPITULASI DATA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 PENGADAAN SARANA PRASARANA NO.

UNIT KERJA

NILAI DIPA

REALISASI

PENCAPAIAN

SISA

Rp.

Rp.

%

%

KET.


PTA MATARAM

386,500,000

365,215,000

94.49

21,285,000

2

PA MATARAM

167,900,000

166,272,000

99.03

1,628,000

3

PA PRAYA

200,000,000

189,986,000

94.99

10,014,000

4

PA SELONG

4,500,000,000

4,424,032,500

98.31

75,967,500

5

PA SUMBAWA BESAR

0

0

0

0

6

PA BIMA

1,850,000,000

1,833,604,000

99.11

16,396,000

7

PA DOMPU

200,000,000

200,000,000

100.00

-

8

PA GIRI MENANG

2,500,000,000

2,418,797,300

96.75

81,202,700

9

PA TALIWANG

175,000,000

170,015,000

97.15

4,985,000

148,000,000

147,310,000

99.53

690,000

3,150,000,000

3,124,440,200

99.19

25,559,800

60,000,000

59,383,000

98.97

617,000

189,900,000

189,555,800

99.82

344,200

0

0

0

0

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

11

PA NEGARA

12

PA SINGARAJA

13

PA KARANGASEM

14

PA TABANAN

15

PA BADUNG

66,000,000

65,340,000

99.00

660,000

16

PA GIANYAR

93,000,000

92,440,000

99.40

560,000

17

PA KLUNGKUNG

72,500,000

72,300,000

99.72

200,000

18

PA BANGLI

0

0

0

0

13,758,800,000

13,518,690,800

98.25

240,109,200

JUMLAH



Untuk lebih jelasnya, prosentase penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana gedung seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012, dapat terlihat pada grafik berikut : GAMBAR 5.3 GRAFIK PROSENTASE PENYERAPAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 0.87%

49.13%

Nilai DIPA

50%

Realisasi Sisa

b) Pemeliharaan Pemeliharaan bangunan gedung kantor dan rumah dinas pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012, sebagai berikut : TABEL 5.15 REKAPITULASI DATA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH DINAS NO.

UNIT KERJA

NILAI DIPA

REALISASI

PENCAPAIAN

SISA

Rp.

Rp.

%

Rp.

KET.


PTA MATARAM

201,750,000

201,711,550

99.98

38,450

2

PA MATARAM

123,714,000

123,714,000

100.00

0

3

PA PRAYA

74,300,000

73,875,000

99.43

425,000

4

PA SELONG

79,190,000

79,105,000

99.89

85,000

5

PA SUMBAWA BESAR

0

0

0

0

6

PA BIMA

12,000,000

12,000,000

100.00

0

7

PA DOMPU

75,000,000

75,000,000

100.00

0

8

PA GIRI MENANG

0

0

0

0

9

PA TALIWANG

18,750,000

18,750,000

100.00

0

61,890,000

61,100,000

98.72

790,000

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR



PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN RUMAH DINAS NO.

UNIT KERJA

NILAI DIPA

REALISASI

PENCAPAIAN

SISA

Rp.

Rp.

%

Rp.

KET.

11

PA NEGARA

97,170,000

97,170,000

100

0

12

PA SINGARAJA

84,000,000

83,969,000

99.96

31,000

13

PA KARANGASEM

28,500,000

28,500,000

100.00

0

14

PA TABANAN

99,350,000

98,595,000

99.24

755,000

15

PA BADUNG

66,500,000

65,393,400

98.34

1,106,600

16

PA GIANYAR

38,724,000

38,724,000

100.00

0

17

PA KLUNGKUNG

33,800,000

33,800,000

100.00

0

18

PA BANGLI

80,000,000

80,000,000

100.00

0

1,174,638,000

1,171,406,950

99.72

3,231,050

JUMLAH

Lebih jelasnya, prosentase penyerapan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah dinas seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012, dapat terlihat pada grafik berikut : GAMBAR 5.4 GRAFIK PROSENTASE PENYERAPAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 0.14%

49.86%

50%

NILAI DIPA

REALISASI SISA

c)

Penghapusan Secara umum, penghapusan aset Negara melalui penjualan untuk bangunan gedung kantor dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012, tidak ada kegiatan atau nihil.



2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Secara umum, gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram saat ini sudah dilengkapi oleh beberapa fasilitas, sebagai berikut : a.

Jaringan telepon dengan nomor ekstensi ruangan;

b.

Jaringan suara;

c.

Jaringan nir-kabel internet dan LAN sebanyak 5 titik hotspot;

d.

Akses internet menggunakan speedy office dengan bandwith 3 x 1 Mbps;

e.

AC ruangan;

f.

Tempat Parkir Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua;

Dalam perkembangan hingga saat ini, gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram terus dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung dalam menjalankan Tugas Pokok untuk Pegawai dan Pimpinan. Sekarang ini gedung Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas terutama yang berbasis Teknologi Informasi, antara lain : 1. Jaringan Komputer Nirkabel (Wireless LAN) dan Wired LAN; 2. Hot Spot 24 jam, akses internet dengan jaringan dedicated, yang bias diakses oleh Pimpinan dan Pegawai PTA Mataram serta tamu dan masyarakat yang mengunjungi kantor PTA Mataram; 3. 1 buah Information Desk; 4. Fasilitas Dokumentasi, untuk dokumentasi dilengkapi 2 kamera digital, 1 kamera video; 5. Web Site Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan domain go.id; 6. Selain fasilitas tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memiliki sarana kendaraan dinas yang terdiri dari 8 buah kendaraan dinas roda empat dan 9 buah kendaraan dinas roda dua. Pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan pada barang milik Negara berupa peralatan, perlengkapan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin meliputi kendaraan dinas bermotor, alat rumah tangga dan alat kantor, serta barang bergerak lainnya. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang diperoleh dan dimanfaatkan serta kondisi siap pakai. a) Pengadaan Pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut : 93 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


TABEL 5.16 DATA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012

NO.

NILAI DIPA

JENIS PENGADAAN

REALISASI

PENCAPAIAN

SISA

Rp.

Rp.

%

Rp.

1

Pengadaan Dinding Partisi

18,000,000

16,857,000

93.65

1,143,000

2

Pembangunan Tempat Parkir 2

90,000,000

89,178,000

99.09

822,000

3


75,000,000

74,266,000

99.02

734,000

4

Pengadaan Meubleair

201,500,000

199,265,000

98.89

2,235,000

5

Penambahan Daya

65,000,000

64,000,000

98.46

1,000,000

449,500,000

443,566,000

98.68

5,934,000

JUMLAH

KET.

GAMBAR 5.5 GRAFIK PENYERAPAN ANGGARAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012

Penambahan Daya

SISA Pengadaan Meubleair

REALISASI DIPA




0

10000000

20000000

Sedangkan, pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa pengadaan di lingkungan pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012, adalah : 94 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012


TABEL 5.17 DATA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG PADA PENGADILAN AGAMA DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG NO.

UNIT KERJA

NILAI DIPA

REALISASI

PENCAPAIAN

SISA

Rp.

Rp.

%

Rp.

KET.


PA MATARAM

184,100,000

183,602,100

99.73

497,900

2

PA PRAYA

200,000,000

189,986,000

94.99

10,014,000

3

PA SELONG

0

0

0

0

4

PA SUMBAWA BESAR

200,000,000

198,450,000

99.23

1,550,000

5

PA BIMA

0

0

0

0

6

PA DOMPU

0

0

0

0

7

PA GIRI MENANG

0

0

0

0

8

PA TALIWANG

125,000,000

118,250,000

94.60

6,750,000

105,000,000

103,369,000

98.45

1,631,000

30,850,000

30,850,000

100.00

0

PROVINSI BALI 9

PA DENPASAR

10

PA NEGARA

11

PA SINGARAJA

105,000,000

100,896,000

96.09

4,104,000

12

PA KARANGASEM

819,650,000

818,290,800

99.83

1,359,200

13

PA TABANAN

182,500,000

182,457,000

99.98

43,000

14

PA BADUNG

134,000,000

131,630,000

98.23

2,370,000

15

PA GIANYAR

107,000,000

107,000,000

100.00

0

16

PA KLUNGKUNG

110,500,000

110,300,000

99.82

200,000

17

PA BANGLI

200,000,000

200,000,000

100.00

0

2,503,600,000

2,475,080,900

98.86

28,519,100

JUMLAH

Lebih jelasnya tentang prosentase penyerapan anggaran pengadaan sarana prasarana fasilitas gedung kantor dan rumah dinas seluruh Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun anggaran 2012, dapat terlihat dalam grafik berikut :



GAMBAR 5.6 GRAFIK PENYERAPAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 0.57% 49.43%

50%

NILAI DIPA

REALISASI

SISA

b) Pemeliharaan Pemeliharaan barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012, sebagai berikut : TABEL 5.18 DATA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

JENIS PEMELIHARAAN

NILAI DIPA

REALISASI

PENCAPAIAN

SISA

Rp.

Rp.

%

Rp.

1

Kendaraan Roda 4

126,000,000

125,999,450

100

550

2

Kendaraan Roda 2

28,800,000

28,799,250

100

750

3

Sarana Gedung

44,700,000

44,698,000

100

2,000

JUMLAH

199,500,000

199,496,700

100

3,300

KET.

GAMBAR 5.7 GRAFIK PENYERAPAN ANGGARAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012

Sarana Gedung Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 0

50,000,000 SISA

REALISASI

100,000,000

150,000,000

NILAI DIPA



Sedangkan pemeliharaan barang milik Negara berupa peralatan mesin dan asset tetap lainnya pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2012, sebagai berikut : TABEL 5.19 REKAPITULASI DATA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG NO.

UNIT KERJA

NILAI DIPA

REALISASI

PENCAPAIAN

SISA

Rp.

Rp.

%

%

KET.


PA MATARAM

48,538,000

48,538,000

100.00

0

2

PA PRAYA

62,850,000

62,849,600

100.00

400

3

PA SELONG

101,550,000

83,294,200

82.02

18,255,800

4

PA SUMBAWA BESAR

111,500,000

111,500,000

100.00

0

5

PA BIMA

0

0

0

0

6

PA DOMPU

76,800,000

76,800,000

100.00

0

7

PA GIRI MENANG

73,070,000

73,036,798

99.95

33,202

8

PA TALIWANG

17,600,000

6,523,500

37.07

11,076,500

3,000,000

1,961,620

65.39

1,038,380

PROVINSI BALI 9

PA DENPASAR

10

PA NEGARA

30,850,000

30,850,000

100.00

0

11

PA SINGARAJA

68,695,000

61,495,550

89.52

7,199,450

12

PA KARANGASEM

32,100,000

32,099,550

100.00

450

13

PA TABANAN

51,152,000

50,090,500

97.92

1,061,500

14

PA BADUNG

55,000,000

54,942,211

99.89

57,789

15

PA GIANYAR

41,596,000

41,596,000

100.00

0

16

PA KLUNGKUNG

42,050,000

42,050,000

100.00

0

17

PA BANGLI

43,970,000

43,970,000

100.00

0

860,321,000

821,597,529

95.50

38,723,471

JUMLAH

Lebih jelasnya tentang prosentase penyerapan anggaran pemeliharaan sarana prasarana fasilitas gedung kantor dan rumah dinas seluruh Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun anggaran 2012, dapat terlihat dalam grafik berikut :



GAMBAR 5.8 GRAFIK PENYERAPAN ANGGARAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 2.25%

50%

47.75%

NILAI DIPA REALISASI SISA

c)

Penghapusan Penghapusan berupa Peralatan dan Mesin yang dilakukan pada tahun 2012, yaitu pada satuan kerja Pengadilan Agama Badung, sedangkan Pengadilan Agama Bima, Giri Menang dan Negara masih dalam proses usul penghapusan.

3. Pengelolaan Teknologi Informasi Kegiatan pengembangan teknologi informasi yang telah dilaksanakan hingga saat ini adalah : a.

Pemantapan dan Inter-Face Front End dan Back-End Website yang sudah berdomain Web Pemerintah Indonesia (go.id), dan berupaya untuk menyesuaikan menu dan content menu website sesuai standar Reformasi Birokrasi dan NLRP. Adapun alamat website tersebut sebagai berikut :

TABEL 5.20 ALAMAT WEB INSTITUSI PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

SATKER

WEBSITE


PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

www. pta-mataram.go.id

2

PENGADILAN AGAMA MATARAM

www. pa-mataram.go.id

3

PENGADILAN AGAMA PRAYA

www. pa-praya.go.id

4

PENGADILAN AGAMA SELONG

www. pa-selong.go.id

5

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

www. pa-sumbawabesar.go.id

6

PENGADILAN AGAMA BIMA

www. pa-bima.go.id

7

PENGADILAN AGAMA DOMPU

www. pa-dompu.go.id



NO.

SATKER

WEBSITE

8

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

www. pa-girimenang.go.id

9

PENGADILAN AGAMA TALIWANG

www. pa-taliwang.go.id

PROVINSI BALI 10

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

www. pa-denpasar.go.id

11

PENGADILAN AGAMA NEGARA

www. pa-negara.go.id

12

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

www. pa-singaraja.go.id

13

PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

www. pa-karangasem.go.id

14

PENGADILAN AGAMA TABANAN

www. pa-tabanan.go.id

15

PENGADILAN AGAMA BADUNG

www. pa-badung.go.id

16

PENGADILAN AGAMA GIANYAR

www. pa-gianyar.go.id

17

PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

www. pa-kklungkung.go.id

18

PENGADILAN AGAMA BANGLI

www. pa-bangli.go.id

b.

Pengembangan sistem infrastruktur hardware pengolah data yang diperlukan untuk media penyimpanan data.

c.

Kegiatan pemetaan kekuatan personil pengelola TI/Website Institusi, sebagai berikut : TABEL 5.21 PETA KEKUATAN PERSONIL PENGELOLA TI/WEBSITE DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 WEBMASTER/OPERATOR APLIKASI PERADILAN AGAMA

NO.

SATKER

PENGELOLA TI

SIADPTA

WEBMASTER PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 PTA Abdul Halim, ST. MATARAM Hendra Sari Atmaja, S. Kom. 2 PA MATARAM H. Haeril Anwar, SH.

Tatang Winarto, S. Kom.

SIADPA Marsoan, SH.

Erni Wijiarni, A.Md.

M. Khobir Jaelani, SH. L. Jamaludin, SH.

SIMPEG

Arif Rahman Hakim, S.Sos

Marjeni, A. Md.

Istiqomah Malik, SH. Sukmaning Rahayu, SH.

Farid Wajdi, SH.

3

PA PRAYA

M. Ali Muchdor, S.Ag., MH.

-

Syamsurijal, SH.

4

PA SELONG

Ismail Zain (TK)

Ismail Zain (TK)

Suaidi, S. Ag.

Bq. Suharti, S. Ag

Jakronah, S. Ag.

Masrun, SH.

5

PUBLIKASI PUTUSAN

Ainiah Husnawati, S. Ag. Ismail Zain (TK)

Agus Supardi

Agus Supardi

Maksum

M. Sapiun, S.Hi.

M. Sapiun, S.Hi.

6

PA SUMBAWA BESAR PA BIMA

Drs. Agus Mubarok

Miftahul Akhyar, ST

Suprinuryadin, ST

Asrinuddin, SH

7

PA DOMPU

Nurman, ST

Nurman, ST

Nurman, ST

ST. HAWA

Najahurrahman, SH Nurman, ST

8

PA GIRI MENANG PA TALIWANG

M. ZARKASI AHMADI

SAFIUL HADI

SAFIUL HADI

Syamsul Muttaqin, S.Kom.

Syamsul Muttaqin, S.Kom.

M. Dedi Jami'at, SH.

9

SALMAN

SAFIUL HADI

Rusman Hadi, SH.

Maladi, SH.

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR



WEBMASTER/OPERATOR APLIKASI PERADILAN AGAMA NO.

SATKER

PENGELOLA TI

SIADPTA

WEBMASTER

SIADPA

SIMPEG

PUBLIKASI PUTUSAN

Arpida Ami Susanti 11

PA NEGARA

Deny Nurul Hakim (TK)

12

PA SINGARAJA

13

PA KARANGASEM

I G Ngr Adhi Warga, S.kom Lalu Munawar, S.Ag

14

PA TABANAN

15

16

PA BADUNG

PA GIANYAR

LUKMANUL HAKIM, S.Kom

Deny Nurul Hakim (TK) I G Ngr Adhi Warga, S.kom Ryan Syahfudi, S.Kom

Deny Nurul Hakim (TK) Novita Salas (TK)


M.KAHFI, S.H.

HAIRUNNADA, S.H


WIRAHADI PADLI (TK)

Muh. Zamrony Hidayatullah, A.Md

I Wayan Angga Putra Asmara, A.Md

Muaidi, SH

Muh. Zamrony Hidayatullah, A.Md

Muh. Zamrony Hidayatullah, A.Md I Wayan Angga Putra Asmara, A.Md Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag

I Wayan Angga Putra Asmara, A.Md Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag

Lalu Munawar, S.Ag Salmini, BA

Deny Nurul Hakim (TK) Asep Eko Saputro, S.HI Mujayanah, S.Ag Irwan Rosyadi, Shi

18

PA KLUNGKUNG PA BANGLI

Rudi Haryadi, S. Kom.

Rahmat Hidayat

Sapiudin, SH

Siti Sumianah, Sh Rahmat Hidayat

Rudi Haryadi, S. Kom.

Abdul Kadir, S. Ag.

Abdul Kadir, S. Ag.

Abdul Kadir, S. Ag.

Diky Ramdani

d.

LUKMANUL HAKIM, S.Kom YAN ATMAM YUNIAWAN HASANI (TK) Muh. Zamrony Hidayatullah, A.Md

Sapri Johari

Mawandi Usman, SH Eka Kusumaningsih, SH Diah Erowaty, SH 17

Deny Nurul Hakim (TK) Abdul Rahman, S.Ag Lalu Munawar, S.Ag

Abdul Kadir, S. Ag. Diky Ramdani

Rekapitulasi Content Menu Website Pengadilan Agama di lingkungan pengadilan Tinggi Agama Mataram, yaitu: TABEL 5.22 PENILAIAN CONTEN MENU WEBSITE PERADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 NO.

SATKER

WEBSITE

NILAI


PA MATARAM

www. pa-mataram.go.id

33

2

PA PRAYA

www. pa-praya.go.id

24

3

PA SELONG

www. pa-selong.go.id

37

4

PA SUMBAWA BESAR

www. pa-sumbawabesar.go.id

5

PA BIMA

www. pa-bima.go.id

52

6

PA DOMPU

www. pa-dompu.go.id

34

7

PA GIRI MENANG

www. pa-girimenang.go.id

64

0



NO. 8

SATKER

WEBSITE

PA TALIWANG

NILAI

www. pa-taliwang.go.id

33

PROVINSI BALI 9

PA DENPASAR

www. pa-denpasar.go.id

24

10

PA NEGARA

www. pa-negara.go.id

28

11

PA SINGARAJA

www. pa-singaraja.go.id

33

12

PA KARANGASEM

www. pa-karangasem.go.id

49

13

PA TABANAN

www. pa-tabanan.go.id

42

14

PA BADUNG

www. pa-badung.go.id

35

15

PA GIANYAR

www. pa-gianyar.go.id

28

16

PA KLUNGKUNG

www. pa-kklungkung.go.id

63

17

PA BANGLI

www. pa-bangli.go.id

54

C. PENGELOLAAN KEUANGAN Pengadilan Tinggi Agama Mataram beserta Pengadilan Agama dibawahnya mendapat alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2012 sebesar Rp. 68.802.730.202,- (Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ratus Dua Rupiah). Dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 64.946.009.000,- (Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ribu Rupiah) dengan terdapat kenaikan sebesar 5,94 %. Dalam tiga tahun terakhir periode RPJM 2010 - 2014, pagu anggaran yang diterima wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penerapan sistem satu atap. Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. GAMBAR 5.9 GRAFIK ( TREND LINE) PAGU ANGGARAN TAHUN 2006 - 2012 80,000,000,000 70,000,000,000

68,802,730,202 65,296,009,000

60,000,000,000 50,000,000,000

46,358,477,093

40,000,000,000

35,992,374,000

30,000,000,000 20,000,000,000

51,404,198,357 50,978,470,000

23,301,273,000

10,000,000,000 0 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

Pagu Anggaran 101 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasinya dalam tahun anggaran 2012 ini. GAMBAR 5.10 GRAFIK REALISASI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA-01 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 40,000,000,000

38,072,956,202

35,000,000,000

36,653,400,184

30,000,000,000

27,528,500,000 26,705,073,295

25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000

8,888,124,000 8,499,694,806

1,419,556,018

5,000,000,000

823,426,705

388,429,194

Belanja Pegawai

Pagu Anggaran

Belanja Barang

Realisasi Anggaran

Belanja Modal

Sisa Anggaran

Dari grafik tersebut, dapat diuraikan pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a.

Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut :

b.

Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

4.942.154.000,-

Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali

Rp. 33.130.802.202,-

Total Pagu

Rp. 38.072.956.202,-

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

4.757.503.471,-

Realisasi Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali

Rp. 31.895.896.713,-

Total Realisasi

Rp. 36.653.400.184,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja pegawai telah terserap sebesar 96,27 %. 102 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012


c.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

184.650.529,-

Sisa Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali

Rp. 1.234.905.489,-

Total Sisa

Rp. 1.419.556.018,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 3,73 % dari total pagu yang tersedia. Secara rinci, realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Pegawai Tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 5.23 REKAPITULASI DATA BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

BELANJA PEGAWAI

NAMA SATKER PAGU

REALISASI

KET. SISA

%


PTA MATARAM

4,942,154,000

4,757,503,471

184,650,529

96.26

2

PA MATARAM

3,377,123,000

3,295,003,797

82,119,203

97.57

3

PA PRAYA

3,840,450,000

3,775,032,633

65,417,367

98.30

4

PA SELONG

3,078,942,000

3,036,866,967

42,075,033

98.63

5

PA SUMBAWA BESAR

1,945,301,000

1,801,536,927

143,764,073

92.61

6

PA BIMA

3,548,142,000

3,420,819,490

127,322,510

96.41

7

PA DOMPU

1,635,600,000

2,030,418,072

(394,818,072)

124.14

8

PA GIRI MENANG

2,659,479,000

2,829,590,679

(170,111,679)

106.40

9

PA TALIWANG

996,054,000

1,289,734,070

(293,680,070)

129.48

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

1,929,438,000

1,531,097,920

398,340,080

79.35

11

PA NEGARA

1,317,755,000

1,302,577,379

15,177,621

98.85

12

PA SINGARAJA

1,274,587,000

1,206,254,911

68,332,089

94.64

13

PA KARANGASEM

1,512,004,000

1,244,803,438

267,200,562

82.33

14

PA TABANAN

1,500,141,000

1,232,425,397

267,715,603

82.15

15

PA BADUNG

1,374,109,000

1,251,569,143

122,539,857

91.08

16

PA GIANYAR

1,016,316,000

838,588,233

177,727,767

82.51



NO.

BELANJA PEGAWAI

NAMA SATKER PAGU

KET.

REALISASI

SISA

%

17

PA KLUNGKUNG

1,082,156,000

889,000,786

193,155,214

82.15

18

PA BANGLI

1,043,205,202

920,576,871

122,628,331

88.25

38,072,956,202

36,653,400,184

1,419,556,018

96.27

JUMLAH

2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 2.070.820.000,-


Rp. 6.817.304.000,-

Total Pagu

Rp. 8.888.124.000,-

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2012, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram

Rp. 2.034.256.679,-


Rp. 6.465.438.127,-

Total Realisasi

Rp. 8.499.694.806,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar 95,63 %. c.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :



Sisa Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

36.563.321,-


Rp. 351.865.873,-

Total Sisa

Rp. 388.429.194,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 4,37% dari total pagu yang tersedia. Secara rinci, realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Barang Tahun 2011 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 5.24 REKAPITULASI DATA BELANJA BARANG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

BELANJA BARANG

NAMA SATKER PAGU

REALISASI

KET. SISA

%


PTA MATARAM

2,070,820,000

2,034,256,679

36,563,321

98.23

2

PA MATARAM

580,054,000

579,895,759

158,241

99.97

3

PA PRAYA

508,825,000

492,672,500

16,152,500

96.83

4

PA SELONG

72,200,000

67,680,000

4,520,000

93.74

5

PA SUMBAWA BESAR

474,261,000

444,630,558

29,630,442

93.75

6

PA BIMA

270,825,000

269,951,000

874,000

99.68

7

PA DOMPU

488,115,000

488,115,000

-

100.00

8

PA GIRI MENANG

415,040,000

397,526,947

17,513,053

95.78

9

PA TALIWANG

295,600,000

267,318,000

28,282,000

90.43

501,734,000

343,198,457

158,535,543

68.40

421,748,000

416,342,400

5,405,600

98.72

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

11

PA NEGARA

12

PA SINGARAJA

419,080,000

391,686,175

27,393,825

93.46

13

PA KARANGASEM

357,228,000

356,486,434

741,566

99.79

14

PA TABANAN

469,790,000

425,302,850

44,487,150

90.53

15

PA BADUNG

436,979,000

434,885,000

2,094,000

99.52

16

PA GIANYAR

369,720,000

369,087,150

632,850

99.83

17

PA KLUNGKUNG

348,504,000

343,758,940

4,745,060

98.64

18

PA BANGLI

387,601,000

376,900,957

10,700,043

97.24

8,888,124,000

8,499,694,806

388,429,194

95.63

JUMLAH



3.

Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Selama tahun anggaran 2012, semua satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapat pagu belanja modal peralatan dan mesin. Dan ada beberapa satuan kerja yang selain mendapatkan belanja modal peralatan dan mesin, juga mendapatkan belanja modal tanah serta belanja modal gedung dan bangunan. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut : Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

1.214.000.000,-


Rp. 20.627.650.000,-

Total Pagu

Rp. 21.841.650.000,-

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2011, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

1.185.046.400,-


Rp. 20.111.474.600,-

Total Realisasi

Rp. 21.296.521.000,-

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja modal telah terserap sebesar 97.50 %. c.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : Sisa Pagu DIPA PTA Mataram

Rp.

28.953.600,-


Rp. 516.175.400,-

Total Sisa

Rp. 545.129.000,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 2,50 % dari total pagu yang tersedia. Secara rinci, realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Modal Tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 5.25 REKAPITULASI DATA BELANJA MODAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

BELANJA MODAL

NAMA SATKER PAGU

REALISASI

KET. SISA

%

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1

PTA MATARAM

1,214,000,000

1,185,046,400

28,953,600

97.62

2

PA MATARAM

352,000,000

349,874,100

2,125,900

99.40

3

PA PRAYA

200,000,000

189,986,000

10,014,000

94.99

4

PA SELONG

4,500,000,000

4,424,032,500

75,967,500

98.31

5

PA SUMBAWA BESAR

200,000,000

198,450,000

1,550,000

99.23

6

PA BIMA

1,870,000,000

1,853,035,200

16,964,800

99.09

7

PA DOMPU

200,000,000

200,000,000

-

100.00

8

PA GIRI MENANG

2,500,000,000

2,418,797,300

81,202,700

96.75

9

PA TALIWANG

1,800,000,000

1,781,217,000

18,783,000

98.96

348,000,000

344,558,000

3,442,000

99.01

3,150,000,000

3,124,440,200

25,559,800

99.19

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

11

PA NEGARA

12

PA SINGARAJA

165,000,000

160,279,000

4,721,000

97.14

13

PA KARANGASEM

827,150,000

825,790,800

1,359,200

99.84

14

PA TABANAN

182,500,000

182,457,000

43,000

99.98

15

PA BADUNG

2,250,000,000

2,006,263,500

243,736,500

89.17

16

PA GIANYAR

1,700,000,000

1,670,869,000

29,131,000

98.29

17

PA KLUNGKUNG

183,000,000

182,600,000

400,000

99.78

18

PA BANGLI

200,000,000

198,825,000

1,175,000

99.41

21,841,650,000

21,296,521,000

545,129,000

97.50

JUMLAH



D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. ADMINISTRASI PERADILAN (1). Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama se NTB dan Bali. a. Prosedur Penerimaan Perkara Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama se NTB dan Bali telah dilakukan dengan sistem meja-meja (Meja I, Meja II dan Meja III) sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Demikian pula pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), Surat Penugasan Panitera Pengganti dan Penetapan Hari Sidang (PHS) telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pola Bindalmin. b. Registrasi Perkara Pengadilan Agama se NTB dan Bali telah melaksanakan tertib pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 11 macam, yang meliputi : A.

Register Induk Perkara Gugatan ;

B. Register Induk Perkara Permohonan ; C. Register Permohonan Banding ; D. Register Permohonan Kasasi ; E.

Register Permohonan Peninjauan Kembali ( PK )

F.

Register Surat Kuasa Khusus ;

G. Register Mediasi. H. Register Penyitaan Barang tidak bergerak ; I.

Register Penyitaan Barang bergerak ;

J.

Register Eksekusi ;

K. Register Akta cerai ; L.

Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa;

c. Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama se NTB dan Bali telah dibukukan pada Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya yaitu KIPAI/G untuk perkara gugatan, KI-PAI/P untuk perkara permohonan, KI-PA2 untuk permohonan banding, KI-PA3 untuk permohonan kasasi, KI-PA4 untuk permohonan peninjauan kembali dan KI-PA5 untuk permohonan eksekusi, kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KI-PA7) untuk permohonan eksekusi. d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama se NTB dan Bali telah dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni :



1. Laporan Pengadilan Agama, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan tahunan, yakni Model L1-PA1 s.d. L1-PA14 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram. 2. Laporan Perkara ke Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terdiri B3 s.d. B6 dan RK1 s.d. RK6 yang merupakan rekapitulasi perkara sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. 3. Laporan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang terdiri dari Laporan Keadaan Perkara Banding, Laporan Kegiatan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram , dan Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dimana Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuat laporan tentang keadaan perkara dan keuangan perkara setiap bulan serta laporan kegiatan Hakim setiap enam bulan. Disamping itu pula, Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuat evaluasi laporan bulanan keadaan perkara yang berasal dari seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukumnya di sampaikan kepada Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara, dari sisa perkara tahun 2011 yang diputus tahun 2012 dan perkara yang diterima dan diputus tahun 2012 serta bukti setoran-setoran. Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan model RK dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, sehingga pengiriman rekapitulasi laporan Pengadilan Tinggi Agama Mataram kepada Ditjen Badan Peradilan Agama dan Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan diatas. (2). Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram a. Prosedur Penerimaan Perkara Permohonan Banding Kegiatan pertama dalam menerima perkara permohonan banding yang dilakukan oleh petugas Meja I adalah meneliti kelengkapan berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama NTB dan Bali yang meliputi isi berkas A dan berkas B serta syarat-syarat formal sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah syarat-syarat formal terpenuhi, maka permohonan banding tersebut didaftar dan diberi nomor oleh Kasir lalu diteruskan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam buku register perkara banding. 109 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti.Selanjutnya Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dalam PMH membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Setelah perkara diputus, maka Panitera Pengganti menyelesaikan pengetikan putusan berdasarkan naskah konsep putusan Majelis Hakim. Kemudian Panitera mengirim salinan putusan perkara banding beserta berkas A kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk diberitahukan isi putusannya kepada pihakpihak yang berperkara . Pada tahun 2012, permohonan banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak 129 perkara dan telah dibuatkan: 1. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH)

= 129 perkara

2. Penugasan Panitera Pengganti

= 129 perkara

3. Penetapan Hari Sidang (PHS)

= 129 perkara

b. Registrasi Perkara Banding Pencatatan perkara dalam buku register perkara banding dilaksanakan setelah lengkap persyaratan formal dan lunas panjar biaya perkara. Kegiatan pencatatan register perkara banding pada tahun 2012 sebanyak 129 perkara. c. Keuangan Perkara Dalam pengelolaan keuangan biaya perkara Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah dibukukan dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya (KIIPA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara menurut jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA3) dan Buku Biaya Kepaniteraan berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara banding sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2012, sebagai berikut : Penerimaan : 1. Sisa akhir tahun 2011

= Rp

175.000,-

2. Penerimaan tahun 2012

= Rp 19.350.000,- +

Jumlah

= Rp 19.525.000,-

Pengeluaran : 1. Materai

= Rp

720.000,-

2. Redaksi

= Rp

600.000,-

3. Leges

= Rp.

470.000,-



4. Biaya Administrasi lainnya

= Rp 17.549.000,-

5. Pengembalian sisa panjar

= Rp.

+

Jumlah pengeluaran

= Rp 19.339.000,-

Saldo

= Rp

186.000,-

Laporan keuangan perkara setiap bulan pelaporannya melalui SMS Gateway yang terdiri dari Keuangan Perkara, Perkara Prodeo, dan Sidang Keliling bagi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. d. Kearsipan Perkara Perkara yang diterima pada tahun 2012 sebanyak 129 perkara, ditambah 7 perkara sisa tahun 2011, hanya 120 berkas perkara yang telah diputus, sedangkan jumlah perkara yang

telah diminutasi sebanyak 106 perkara,

sehingga sisa yang belum diminutasi sebanyak 15 pada tahun 2012. Perkara tersebut telah ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara. e. Laporan Perkara Kegiatan penatausahaan laporan perkara adalah meneliti laporan perkara yang dikirim dari Pengadilan Agama se NTB dan Bali sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993. Penelitian yang pertama kali dilakukan adalah meneliti tenggang waktu penyampaian laporan yakni perkara bulanan, empat bulanan dan tahunan, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya sudah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Penelitian berikutnya meliputi ketepatan isi laporan, akurasi pengisian data dan kelengkapan jenis isian formulir. Laporan yang dikirim oleh Pengadilan Agama se NTB dan Bali selain form laporan sebagaimana diatur dalam Pola Bindalmin, juga membuat rekapitulasi laporan perkara dari Pengadilan Agama se NTB dan Bali sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 8 Januari 1999 Nomor : E.V/Ot.01.2/AZ/30/1999. Selanjutnya laporan tersebut diteliti dan dievaluasi. Apabila dari hasil penelitian dan evaluasi tersebut terdapat kekeliruan, maka dilakukan teguran secara lisan dan atau dibuatlah surat teguran/petunjuk kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi laporan dari Pengadilan Agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuat dan mengirimkan 111 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


laporan Model RK.1 s.d. RK.6 kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta. Mengenai kegiatan perkara banding, maka laporan perkara banding dikirimkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. yaitu Model LII-PA1 s.d. LII-PA3. Data perkara yang sudah dievaluasi tersebut lalu disajikan dalam papan data statistik perkara, yang meliputi data jenis perkara, data keadaan perkara tingkat pertama dan data perkara tingkat pertama dan data perkara tingkat banding. Disamping itu pula Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyajikan data secara visual (papan data) dalam bentuk Grafik Keadaan Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Grafik Keadaan Perkara Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyediakan/menyajikan data perkara melalui pemanfaatan IT (informasi teknologi) dengan perangkat digital touch screen di lobby Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses perkara. Disamping itu pula, Pengadilan Agama melaporkan keuangan, yang terdiri dari : pelaporan biaya perkara, baik Pengadilan Tingkat Banding maupun Tingkat pertama dilingkungan Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung

telah

dilaksanakan secara online melalui SMS Gateway dalam tiga tahun terakhir ini. Pelaporan biaya perkara tersebut dilakukan setiap bulan, sehingga informasi untuk jumlah biaya perkara dapat secara cepat dan tepat. Disamping itu, secara manual atau pengiriman hardcopy masih tetap dilakukan. 2. ADMINISTRASI UMUM Pengelolaan administrasi sub bagian umum Pengadilan Tinggi Agama Mataram meliputi kegiatan Pengurusan Surat Menyurat, Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Kehumasan, Keprotokolan, Keamanan dan Perpustakaan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut: a. Pengurusan Surat-menyurat, meliputi : Pengurusan persuratan meliputi : kegiatan menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan seluruh persuratan kedinasan, baik surat masuk maupun surat keluar. Secara umum, penanganan persuratan pada sub bagian umum pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada Tahun 2012, sebagai berikut : 112 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram -- Tahun 2012


TABEL 5.25 REKAPITULASI PENGURUSAN PERSURATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 NO.

JENIS PERSURATAN

1

2

JUMLAH

Surat Masuk a. Rahasia b. Penting c. Biasa Surat Keluar

3565 5 1597 1963 1862

JUMLAH

5427

KET.

Lebih jelasnya, prosentase tata persuratan masuk dan keluar pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2012, dapat terlihat pada grafik berikut : GAMBAR 5.11 GRAFIK PROSENTASE PENGELOLAAN TATA PERSURATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012

1862 Surat Masuk 3565

Surat keluar

Adapun data rinci pengelolaan persuratan dinas pada sub bagian umum Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012, sebagai berikut : 1). Pengurusan Surat Masuk a). Surat Penting dan Biasa TABEL 5.26 REKAPITULASI DATA SURAT MASUK PENTING DAN BIASA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 (Berdasarkan Jenis Surat dan Kode Surat) KP

KS

HK

HM

KU

PP

PL

PS

OT

BULAN

JLH P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

Januari

68

51

1

2

28

87

1

14

38

35

2

3

22

4

-

-

19

-

375

Februari

48

52

-

1

39

82

5

15

18

21

3

3

18

5

-

-

3

1

314

Maret

18

47

1

-

34

60

6

14

48

29

8

13

25

6

1

3

9

7

329

April

29

49

7

1

32

61

7

15

31

35

4

1

10

-

7

2

3

2

296

Mei

38

45

-

-

29

80

6

16

29

23

8

1

14

1

5

-

5

-

300

Juni

37

30

1

-

23

76

7

12

37

32

2

4

14

2

4

1

8

1

291



KP

KS

HK

HM

KU

PP

PL

PS

OT

BULAN

JLH P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

Juli

31

36

1

-

41

60

8

21

31

36

6

1

16

1

-

2

11

1

303

Agustus

25

34

-

-

12

57

6

21

34

23

1

-

22

4

-

-

2

4

245

september

25

44

-

1

20

72

1

12

43

30

8

-

8

3

-

2

2

3

274

Oktober

34

32

-

-

44

50

12

23

39

39

7

1

9

2

3

-

1

10

306

November

31

45

1

-

31

48

3

25

28

29

3

1

8

1

1

1

3

6

265

Desember

28

34

-

-

35

50

4

20

34

24

2

1

14

3

-

1

8

4

262

JUMLAH

412

499

12

5

368

783

66

208

410

356

54

29

180

32

21

12

74

39

3560

Jika dilihat dari tabel tersebut, jumlah rata-rata pengurusan surat masuk dapat dirata-rata sebanyak 295 surat setiap bulan atau sekitar menerima 30 surat setiap hari. b). Surat Masuk Rahasia (RHS) TABEL 5.27 REKAPITULASI DATA SURAT MASUK RAHASIA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 BULAN

SURAT RAHASIA

Januari

-

Februari

-

Maret

-

April

3

Mei

-

Juni

-

Juli

-

Agustus

-

september

1

Oktober

1

November

-

Desember

-

JUMLAH

5

2). Pengurusan Surat Keluar TABEL 5.28 REKAPITULASI DATA SURAT KELUAR PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 (Berdasarkan Jenis Surat dan Kode Surat) BULAN

KP

KS

HK

HM

KU

PP

PL

PS

OT

JLH.

Januari

72

1

52

7

28

3

31

10

205

Februari

59

-

50

4

15

3

31

3

166



BULAN

KP

KS

HK

HM

Maret

65

-

35

20

April

43

2

41

7

Mei

61

-

38

3

Juni

61

-

38

9

Juli

62

-

29

8

Agustus

41

1

19

september

67

-

31

Oktober

55

5

November

63

-

Desember

46

JUMLAH

695

KU 19

PP

PL

PS

OT

JLH.

10

30

3

184

9

4

34

1

142

18

12

36

1

173

16

7

25

1

159

16

2

48

-

8

173

16

10

1

12

-

3

103

8

11

4

6

-

128

56

12

9

1

21

2

164

35

16

9

1

9

1

136

-

42

9

12

1

20

5

135

9

466

119

172

49

303

38

1868

-

Jika dilihat dari tabel tersebut, jumlah rata-rata pengurusan surat masuk dapat dirata-rata sebanyak 155 surat setiap bulan atau sekitar mengirim sekitar 6 surat setiap hari. b.

Pengurusan Tata Kearsipan Pengurusan kearsipan pada sub bagian umum Pengadilan Tinggi Agama Mataram, meliputi kegiatan menerima, menyortir, mencatat persuratan.

c.

Pengelolaan Barang Milik Negara 1) Inventaris tanah dan bangunan a). Tanah Merekap laporan inventaris tanah dan bangunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram

dengan

tanah

seluas

54.559

M2

dengan

nilai

Rp.

37.643.989.092,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam ratus empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah). Untuk tahun 2012, ada mutasi pertambahan nilai sejumlah 8.000 M2 dengan nilai Rp. 1.085.000.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Mutasi tambah tersebut berasal dari pengadaan tanah pada Pengadilan Agama Taliwang. b). Inventaris Bangunan Pada tahun 2012, aset bangunan menjadi 57 unit dengan total luas 42.680 M2 dengan nilai Rp. 66.241.361.303,- (Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Ratus Tiga Rupiah). 115 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


Adapun rekapitulasi inventaris tanah dan bangunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2012, sebagai berikut : TABEL 5.29 REKAPITULASI DATA INVENTARIS TANAH DAN BANGUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 NO .

UNIT KERJA

TANAH LUAS M2

BANGUNAN NILAI Rp

JML

LUAS M2

KET.

NILAI Rp


2

PTA MATARAM

PA MATARAM

3

PA PRAYA

4

PA SELONG

3,821

4,715,254,000

1,444

1,437,760,000

2,500

1,250,000,000

2,680

783,625,000

1,614

512,949,700

1

5,300,488,873

399

1,629,299,400

21,000

5,955,608,000

121

154,900,000

Jl. Catur Warga Mataram

442

511,100,000


22

37,600,000


27

34,755,000

1,190

3,765,785,000

817

921,950,300

4 3

Gedung Kantor

1,967

2 1

Rumah Negara Gedung Kantor Jl. Langko Mataram

Jl. Langko Mataram Gedung Kantor Gedung Kantor (lama) Jl. Prof. Soepomo No. 6 Selong

370

214,177,792

3,984

1,037,683,600

1 1

70

72,700,000

1,320

6,442,347,500

Rumah Negara Gedung Kantor (baru) Jl. Ciptomangunkusumo Selong

5

PA SUMBAWA BESAR

6

PA BIMA

7

PA DOMPU

5 3,681 920

1,481,480,000 582,760,000

2,655,691,000 1

950

4,015,303,040

1 1,224

551,000,000

35

47,500,000

896

2,436,179,090

1 8

PA GIRI MENANG

9

PA TALIWANG

3.410

1,167,777,000

8,000

1,085,000,000

1,643

1,915,542,000

3

2.442

-

-

-

1,045

2,120,462,000

4,838,669,300

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

5



11

PA NEGARA

800

12

PA SINGARAJA

13

PA KARANGASEM

14

PA TABANAN

560,000,000

1,375

1,141,250,000

1,280

6,000,000

3,105

1,977,600,000

4,850

3,010,200,000

600

720,000,000

2,480

3,078,380,000

1,105

763,050,000

1 1

81

32,445,000

1,365

5,594,716,450

3

24,120,500

823

2,805,993,000

1,689

5,565,499,200

150

22,209,000

150

64,500,000

872

5,074,930,600

115

176,100,000

1,000

1,759,326,000

328

303,329,000

1 5 2

2 1 1

15

16

PA BADUNG

PA GIANYAR

17

PA KLUNGKUNG

18

PA BANGLI

1,500

5,326,500,000

180

700,000,000

600

150,000,000

400

1,800,000,000

650

351,000,000

200

234,300,000

1,800

2,765,700,000

500

315,000,000

1,250

10,000,000

1 1 1

Tanah Kosong

1

50

24,997,000

323

347,579,000

10

24,996,000

1,000

1,471,429,000

558

543,005,000

518

981,452,000

100

30,657,050

5

24,996,000

1 1 1 1 1 1 1

JUMLAH

54.559

37,643,989,092

57

Tahap 1

42,680

dalam proses pembangunan

Gedung kantor Musholla Pos Jaga

66,241,361,303

2) Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan hasil rekapitulasi Laporan Barang Milik Negara dari semua satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram: a). Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Selong Tahap II pada tahun 2012,

dengan menyerap anggaran total Rp. 3.625.840.000,- untuk

pelaksanaan pekerjaan fisiknya. b). Rehabilitasi dan Perluasan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Giri Menang Tahap II pada tahun 2012, dengan menyerap anggaran total Rp. 1.909.000.000,- untuk pelaksanaan pekerjaan fisiknya.



c). Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Negara Tahap II pada tahun 2012,

dengan menyerap anggaran total Rp. 2.757.144.000,- untuk

pelaksanaan pekerjaan fisiknya. d). Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Badung pada tahun 2012 ini memasuki tahap I, dengan menyerap anggaran total Rp. 1.494.533.000,untuk pelaksanaan pekerjaan fisiknya. e). Pembangunan gedung Pengadilan Agama Bima pada tahun 2012, dengan menyerap anggaran total Rp. 1.271.000.000,- untuk pelaksanaan pekerjaan fisiknya. f). Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Gianyar pada tahun 2012 ini memasuki tahap I, dengan menyerap anggaran total Rp. 1.151.700.000,untuk pelaksanaan pekerjaan fisiknya. 3) Pengadaan Aset dan Barang Milik Negara Pengadaan aset dan barang milik negara pada tahun 2012, Pengadilan Tinggi Agama Mataram melaksanakan realisasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal fisik lainnya yang terdapat dalam DIPA PTA Mataram secara utuh dan terlaksana sesuai dengan Petunjuk Operasional Anggaran, antara lain : TABEL 5.30 REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 NO.

JENIS PENGADAAN

1


2

Pengadaan Teralis

3

Penataan Halaman dan Pemasangan Paving Blok

4


5

Pengadaan Pagar Rumah Dinas

6

Pengadaan Gorden Rumah Dinas

7

Pengadaan Pos Jaga Rumah Dinas

8


9

Pengadaan Meubleair

10

Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Dinas a. Perencanaan b. Pengawasan

NILAI DIPA

REALISASI

PENCAPAIAN

SISA

Rp.

Rp.

%

Rp.

18,000,000

16,857,000

93.65

1,143,000

30,000,000

26,000,000

86.67

4,000,000

112,500,000

110,255,000

98.00

2,245,000

90,000,000

89,178,000

99.09

822,000

31,500,000

31,420,000

99.75

80,000

90,000,000

72,165,000

80.18

17,835,000

37,500,000

37,400,000

99.73

100,000

75,000,000

74,266,000

99.02

734,000

201,500,000

199,265,000

98.89

2,235,000

25,672,378

21,256,250

82.80

4,416,128

16,852,106

16,650,000

98.80

202,106

KET.



NO.

JENIS PENGADAAN

c. Pelaksanaan Fisik 11

Pengadaan Tower

12

Penambahan Daya JUMLAH

NILAI DIPA

REALISASI

PENCAPAIAN

SISA

Rp.

Rp.

%

Rp.

361,476,143

319,108,000

88.28

42,368,143

85,000,000

84,250,000

99.12

750,000

65,000,000

64,000,000

98.46

1,000,000

1,240,000,627

1,162,070,250

93.72

77,930,377

KET.

4) Pengelolaan perlengkapan perkantoran meliputi pengadaan, penghapusan, inventarisasi aset negara dan laporan barang inventaris, meliputi : a) Mengelola Pengadaan Barang Milik Negara dari DIPA b) Mengelola Penghapusan Barang Milik Negara. c)

Mengelola Inventarisasi Aset Negara antara lain : (1) Melaksanakan Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI); (2) Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang tetap berupa tanah dan bangunan; (3) Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang bergerak berupa kendaraan roda empat dan dua; (4) Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) sebanyak 22 Ruangan; (5) Memasukkan data barang-barang inventaris ke dalam Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); Dari data laporan tahunan SIMAK BMN di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tercatat ada penambahan jumlah Aset Tetap, berupa : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dalam tahun 2011 ini, sebagai berikut : Tanah Saldo Tahun 2011 …………………………………..Rp. 6.153.014.000,Saldo Tahun 2012…………............................Rp. 6.153.014.000,Tidak ada penambahan. Peralatan dan Mesin Saldo Tahun 2011 ……………………………………Rp. 3.333.856.605,Penambahan Saldo Tahun 2012 ……………….Rp.

123.386.999,-

Sehingga Saldo Tahun 2012 ……………............Rp. 3.457.243.604,Gedung dan Bangunan Saldo Tahun 2011 …………………………………….Rp. 6.372.467.873,Penambahan saldo Tahun 2012 ………….Rp. 1.015.871.401,119 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012


Sehingga saldo Tahun 2012 menjadi …………….Rp. 7.388.339.273,(6) Menginventarisasi tanah, bangunan/gedung yang ada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram; (7) Menerbitkan

Surat

Keputusan

Ketua

PTA

Mataram

tentang

Penunjukan Penghunian Rumah Negara/Dinas Tahun 2012. 5) Pengelolaan Rumah Tangga/Keperluan Kantor a) Menyediakan alat tulis kantor dan rumah tangga, baik yang dilaksanakan dengan cara pengadaan barang melalui proses pengadaan barang/jasa maupun dengan cara pembelian langsung; b) Melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa sesuai dengan daftar barang yang tertera dalam verita acara pemeriksaan barang maupun faktur pembelian langsung; c)

Menempatkan barang dalam lemari yanag sudah disiapkan untuk menyimpan barang di gudang ATK;

d) Mengarsipkan fotocopy bukti daftar pengadaan barang maupun faktur pembelian langsung; e) Mengentry data jenis barang yang terdaftar dalam pengadaan maupun dalam faktur pembelian langsung sesuai dengan kodifikasi barang kedalam aplikasi barang persediaan barang alat tulis kantor dan rumah tangga; f)

Membuat form permintaan barang kebutuhan ATK dan rumah tangga sebagai bukti pendistribusian barang yang ditanda tangani oleh penerima dan diparaf oleh petugas pengelola barang kemudian diketahui oleh Kasubag Umum;

g)

Mendistribusikan alat tulis kantor kepada pegawai sesuai kebutuhan kantor;

h) Print out laporan barang persediaan alat tulis kantor dan rumah tangga secara berkala per satu semester; i)

Melaksanakan stock opname fisik barang ATK dan rumah tangga diakhir tahun. Stock opname juga dilakukan pada saat pengadaan barang melalui pembelian langsung maupun pengadaan barang/jasa. Berdasarkan hasil pendataan per-31 Desember 2012 dari seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yaitu rekapitulasi kondisi barang persediaan tahun 2012, sebagai berikut:



TABEL 5.31 REALISASI KONDISI BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 NO.

UNIT KERJA

NILAI PERSEDIAAN (Rp)

KLS

KET.


PTA MATARAM

-

17,996,095

2

PA MATARAM

IA

5,331,487

3

PA PRAYA

IB

15,240,775

4

PA SELONG

IB

6,077,736

5

PA SUMBAWA BESAR

IB

447,500

6

PA BIMA

IB

747,500

7

PA DOMPU

II

13,484,600

8

PA GIRI MENANG

II

2,275,000

9

PA TALIWANG

II

2.232.000

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

IA

5,574,650

11

PA NEGARA

II

3,232,450

12

PA SINGARAJA

II

728,500

13

PA KARANGASEM

II

470,000

14

PA TABANAN

II

2,442,000

15

PA BADUNG

II

2,029,500

16

PA GIANYAR

II

2,025,500

17

PA KLUNGKUNG

II

13,947,301

18

PA BANGLI

II

2,889,900

JUMLAH

94,940,494

6) Mengelola perawatan gedung Berdasarkan pendataan per-31 Desember 2012 dari seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut : TABEL 5.32 REKAPITULASI DATA FISIK BANGUNAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 BANGUNAN NO.

UNIT KERJA

JML

LUAS

NILAI

M2

Rp

STATUS

KET.


PTA MATARAM

8

3,163

7,358,531,273

Hak Pakai

2

PA MATARAM

3

21,612

6,693,963,000

Hak Pakai

3

PA PRAYA

2

1,190

3,765,785,000

Hak Pakai



BANGUNAN NO.

UNIT KERJA

JML

4

PA SELONG

3

5

PA SUMBAWA BESAR

5

6

PA BIMA

1

7

PA DOMPU

2

8

PA GIRI MENANG

3

9

PA TALIWANG

-

LUAS

NILAI

M2

Rp

2,207 -

STATUS

7,436,997,800 2,655,691,000 4,015,303,040

950 931

2,483,679,090

2,442

4,838,669,300

-

-

KET.

Hak Pakai Hak Pakai Hak Pakai Hak Pakai

Satker baru (belum memiliki gedung/masih sewa

PROVINSI BALI 10

PA DENPASAR

5

11

PA NEGARA

3

12

PA SINGARAJA

5

13

PA KARANGASEM

2

14

PA TABANAN

4

15

PA BADUNG

4

16

PA GIANYAR

3

17

PA KLUNGKUNG

1

18

PA BANGLI

3

JUMLAH

57

1,045 1,449 823 1,689 1,287

2,120,462,000

Hak Pakai

5,651,281,950

Hak Pakai

2,805,993,000

Hak Pakai

5,565,499,200

Hak Pakai

5,337,739,600 2,087,652,000

1,378 1,333

1,844,004,000 543,005,000

558 623

1,037,105,050

42,680

66,241,361,303

Dalam Proses Penetapan

Hak Pakai Hak Pakai Hak Pakai Hak Pakai Hak Pakai

7) Mengelola perawatan kendaraan dinas roda 4 dan 2 Berdasarkan pendataan per-31 Desember 2012 dari seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut : TABEL 5.33 MONOGRAFI DATA KENDARAAN RODA 4 DAN 2 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 KENDARAAN DINAS NO.

RODA EMPAT

UNIT KERJA MERK/TYPE

JML

RODA DUA KONDISI

THN B

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PTA 1 MATARAM

Toyota/Altis

1

2002

√

RR

MERK/TYPE

JML

KONDISI

THN

RB

B Suzuki A 100

1

1998

RR

√


RB


KENDARAAN DINAS NO.

RODA EMPAT


JML

RODA DUA KONDISI

THN B

2

3

PA MATARAM

PA PRAYA

Toyota/New Vios

1

2006

Yoyota/Soluna

1

2008

Daihatsu Toyota Kijang Super KF 40 Toyota Kijang KF 83 Toyota Kijang KF Standar Toyota Kijang Innova

1

1996

1

1997

1

2001

1

2002

1

1009

Toyota/New Vios

1

2006

Mitsubishi/L300

1

1985

Toyota Avanza

2

2011

Toyota Avanza G

5

PA SELONG

2001

1

2001

1

2005

1

2008

1

2008

1

2008

Honda Mega PRO

1

2008

Honda/Supr a X125

1

2005

Honda/Supr a X 125R

2

2008

√

Honda/Supr a X 125D

2

2009

Honda/Meg a PRO Honda Supra X 125 NF Honda Supra X 125 FI Honda Mega Pro Honda Supra X 125 R

2

2012

1

2005

√

1

2008

√

1

2008

√

2

2009

√

√ √ √ √ √

√ √

√

2006

√

2

2011

√

Avanza E

1

2010

Avanza E

1

2010

PA SUMBAWA

Innova E

1

2007

BESAR

Avanza 1300-G

2

2011

√

Honda/NF 125 SD

1

2006

√

Honda/NF 125 RTF

3

2008

√

Honda Honda GLMax

3

2009

1

1997

Honda Supra X 125

1

2005

Honda Revo NF-100

1

2007

Honda Revo NF-100

1

2008

Honda Supra X-125

1

2009

√ √

RR √

1

√

1

2006

B Honda M 5/GL Honda Astrea Honda Astrea Honda NF 125 Honda NF 125 Honda NF 125 Honda NF 125

1997

1981

1

KONDISI

THN

1

1

Innova E

JML

RB

√

Mitsubishi Colt T Toyota Kijang Innova E

4

RR

MERK/TYPE

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √


RB


KENDARAAN DINAS NO.

RODA EMPAT


JML

RODA DUA KONDISI

THN B

6

7

PA BIMA

PA DOMPU

Innova E

1

2006

Avanza G

1

2011

Avanza G

1

2011

Mitsubishi L300

1

1985

Innova E

1

2005

RR

MERK/TYPE

B Honda Vario NC.110 Suzuki Econos Spr 100 Honda/NF 125 R Honda/NF 125 D Honda/NF 125 D Honda MegaPro

2009

1

1999

3

2008

√

3

2009

√

1

2007

√

1

2012

√

1

2005

1

1997

2

2008

3

2009

PA GIRI MENANG

Kijang Inova

2

2011

9

PA TALIWANG

-

-

-

Honda

8

2009

Yamaha/Ne w Jupiter

4

2012

2

2012

11

PA NEGARA

√

√ √ √

√

Yamaha/ 4 Langkah SOHC 4 KLEP. PA DENPASAR

RB

√

√

8

RR

√

1

Honda/NF 125 SD Honda/GL Max

√

KONDISI

THN

RB

Honda/NF 125 TD Yamaha/Jup iter MX AT CW

10

JML

√ √

Toyota Vios

1

2007

√

Honda/GL

1

1994

√

Toyota Kijang

1

2001

√

Honda/CG

1

1981

√

Mitsubishi L-300

1

1984

Honda/Supr a 125

1

2006

√

Nissan Grand Livina

2

2011

1

2006

√

1

2008

√

1

2008

√

1

2011

√

1

1985

1

2006

1

2008

Toyota Kijang Innova

1

√ √

2006 √

Honda//Sup ra Fit Honda/VARI O Honda/TIGE R Honda/Supr a 125 YAMAHA/RX 115 SPECIAL HONDA SUPRA HONDA SUPRA

√ √ √



KENDARAAN DINAS NO.

RODA EMPAT


JML

RODA DUA KONDISI

THN B

RR

MERK/TYPE

13

14

15

16

PA SINGARAJA PA KARANGAS EM

PA TABANAN

PA BADUNG

PA GIANYAR

Innova E

1

2007

B

√ Innova E

INOVA E

1

1

Kijang Inova

1

2007

Daihatsu/Xenia

1

2005

Nissan/ Grand Livina

1

2011

√

√ √ √

TOYOTA INOVA

1

2007

√

TOYOTA AVANZA

1

2011

√

2008

√

1

2011

√

1

2006

2

2008

1

2000

1

2008

1

2008

1

2005

1

1998

1

2005

HONDA NF 125 SD

1

2005

HONDA NF 125 SD

2

2007

HONDA NF 100 SLD

2

2007

Honda/ Supra X 125

1

2005

Honda/ Mega Pro

1

2008

1

2005

1

1999

2

2012

1

2005

√

1

2008

√

1

2008

√

1

2008

√

Yamaha RX Spesial Honda Supra NF 125 TRF Honda GL 160 D Honda Supra SUZUKI A 100 X HONDA SUPRA X 125 D

2007

2005

1

Honda/NF 125 SD Yamana Vixion

√

KONDISI

THN

RB HONDA/GLPRO HONDA/SUP RA X

12

JML

Honda/ Kharisma Suzuki/ Shogun Honda Supra X 125 Helm Ink HONDA SUPRA HONDA SUPRA/FITX 100L HONDA SUPRA FITX 100L HONDA SUPRA X 125 TR

RR

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


RB


KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

UNIT KERJA

NO.

MERK/TYPE

JML

RODA DUA KONDISI

THN B

PA KLUNGKU NG

17

18

PA BANGLI

Toyota Kijang Inova E

Toyota Kijang Innova E

JUMLAH

1

1

2008

JML

B Honda/ NF125 TD

1

2005

√

Honda/ NF125 TD

3

2007

√

Honda/ NF125 TD

1

2008

√

1

2005

1

2007

1

2007

Honda/NF 125TRF

1

2008

Honda/NF 125TRF

1

2008

Honda/ NF125 SD Honda/GL 200R Honda/GL 160D

√

41

2

KONDISI

THN

RB

√

2005

45

RR

MERK/TYPE

2

RR

RB

8

8

√ √ √ √ √ 9 4

110

Berdasarkan monografi data kendaraan dinas roda empat dan dua dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut diatas, maka diketahui rekapitulasi data realitas kondisi kendaraan dinas pada tahun 2012, sebagai berikut : TABEL 5.34 REKAPITULASI KONDISI KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DAN DUA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012 KENDARAAN DINAS NO.

RODA EMPAT

UNIT KERJA

KONDISI

JML B

RR

TOTAL KENDARAAN DINAS

RODA DUA KONDISI

JML RB

B

RR

RB


PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

8

√

2

PENGADILAN AGAMA MATARAM

3

√

7

√

2 6

1 3

PENGADILAN AGAMA PRAYA

3

4

PENGADILAN AGAMA SELONG

3

5

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

3

6

PENGADILAN AGAMA BIMA

4

√ √

√ √

1 √

9

√

7

√

10

√

6

√

9

8

√

√

1 PENGADILAN AGAMA DOMPU

1

11 √

5

1

7

17

√

3

13 √

√

8



KENDARAAN DINAS NO.

RODA EMPAT

UNIT KERJA

KONDISI

JML B

RR

KONDISI

JML RB

B 3

RR

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

9

PENGADILAN AGAMA TALIWANG

2

√

RB

√

1 8

TOTAL KENDARAAN DINAS

RODA DUA

√

8

√

10

6

√

6

5

√

12

PROVINSI BALI 10

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

11

PENGADILAN AGAMA NEGARA

4

√

1 1

√ √

2 3

√ √

1

6 √

1

√

12

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

1

√

3

√

13

PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

1

√

3

√

4 5

1 14

PENGADILAN AGAMA TABANAN

1

√

15

PENGADILAN AGAMA BADUNG

2

√

6

√ √

8

1 1

4 √

√ √

1

9 √

1

√

16

PENGADILAN AGAMA GIANYAR

2

√

4

√

6

17

PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

1

√

5

√

6

18

PENGADILAN AGAMA BANGLI

1

√

5

√

6

JUMLAH TOTAL

45

41

110

94

2

2

8

8

155



8) Mengelola kebersihan dan penataan lingkungan hidup 9) Mengelola keamanan kantor dengan menugaskan tenaga kontrak sebagai tenaga keamanan kantor (security). d.

Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan Secara umum, kegiatan kehumasan dan keprotokolan berperan dalam kegiatan kedinasan Pengadilan Tinggi Agama Mataram baik sebagai penyelenggara atau partisipan dalam agenda kegiatan baik di tingkat regional maupun nasional, selama tahun 2012 sebagai berikut : TABEL 5.35 REKAPITULASI KEGIATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2012

NO.

TANGGAL

1

31 Januari 2012

2

16 - 18 Maret 2012

3

16 - 20 April 2012

4

7 - 9 Juni 2012

5

11 - 13 Juni 2012

6

18 Juni 2012

7

3 - 4 Juli 2012

8

10 Agustus 2012

TEMPAT

NAMA KEGIATAN

AULA KANTOR PTA. MATARAM

PELANTIKAN PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

HOTEL JAYAKARTA, SENGGIGI LOMBOK BARAT HOTEL JAYAKARTA, SENGGIGI LOMBOK BARAT

KEGIATAN KONSOLIDASI DAN ASISTENSI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PESERTA/PEJABAT YANG DIUNDANG Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta Karyawan/Karyawati PTA. Mataram Pansek,Wasek, Kasubag/Kaur Keuangan dan Operator

BIMBINGAN TEKNIS DAN UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SE WILAYAH PTA. MATARAM

PNS yang belum memiliki sertifikat Pengadaaan Barang/Jasa

HOTEL JAYAKARTA, SENGGIGI LOMBOK BARAT

BIMBINGAN TEKNIS YUSTISIAL, BIMBINGAN TEKNIS POLA BINDALMIN DAN KEJURUSITAAN PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PTA. MATARAM

Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama se Wilayah PTA. Mataram

HOTEL JAYAKARTA, SENGGIGI LOMBOK BARAT AULA KANTOR PTA. MATARAM

PENYUSUNAN PROGRAM dan ANGGARAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PERTAMA SE NTB dan BALI

Pansek, Wasek, Kasubag/Kaur Keuangan dan Operator

PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional Pejabat Struktural serta Karyawan/Karyawati PTA dan PA. Mataram

TALIWANG, SUMBAWA BARAT

RAPAT KOORDINASI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM DENGAN PENGADILAN AGAMA SE PROPINSI NTB DAN BALI DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI

Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Hakim Tingkat Pertama, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural


PELANTIKAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MATARAM, DENPASAR DAN PRAYA

Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural serta Karyawan/Karyawati PTA. Mataram



NO.

TANGGAL

TEMPAT

NAMA KEGIATAN

PESERTA/PEJABAT YANG DIUNDANG

9

16 Agustus 2012


PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural serta Karyawan/Karyawati PTA. Mataram

10

17 Agustus 2012

HALAMAN DEPAN KANTOR PTA. MATARAM

UPACARA BENDERA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT RI KE 67 DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Hakim Tingkat Pertama, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural serta para Karyawan/Karyawati PTA dan PA. Mataram

11

13 September 2012


PELANTIKAN KETUA PENGADILAN AGAMA DENPASAR, BADUNG, SINGARAJA, BANGLI DAN GIRIMENANG

Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Hakim Tingkat Pertama, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural se Wilayah PTA. Mataram dan Pejabat Struktural se Wilayah PTA. Mataram

12

16 September 2012

HOTEL LOMBOK RAYA, MATARAM

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

13

05 N0vember 2012


PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

14

12 November 2012

HOTEL LOMBOK RAYA,MATARAM

RAPAT KOORDINASI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM DENGAN PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PTA. MATARAM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pansek PTA. Mataram dan Ketua, Pansek PA se wilayah PTA. Mataram

15

26 November 2012

AULA KANTOR PT. MATARAM

MONITORING DAN EVALUASI IT MAHKAMAH AGUNG

16

04 Desember 2012


RAKER PEMBAHASAN SK DIRJEN BADILAG NO: 1207

Wasek dan Staf PTA. Mataram serta Wasek dan Staf Pa. Praya Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural

17

10-12 Desember 2012


PEMBINAAN DAN SUPERVISI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG RI

e.

Hakim Tinggi, Pansek PTA. Mataram, Ketua dan Pansek PA se wilayah PTA. Mataram dan Pejabat Struktural/Fungsional serta Karyawan/Karyawati PTA. Mataram Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional Pejabat Struktural serta Karyawan/Karyawati PTA dan PA. Mataram

Wakil Ketua, Pansek, Wasek dan Wapan Pengadilan Tingkat Bading serta Pengadilan Tingkat Pertama

Perpustakaan Kegiatan pengelolaan aset tetap lainnya/bahan-bahan pustaka di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yaitu pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi : 129



a.

Untuk bahan pustaka yang baru diterima dalam tahun 2012 sebanyak 716 eksemplar berasal dari Dropping Mahkamah Agung R.I dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama R.I, sebanyak 681 eksemplar diantaranya dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama R.I.

b.

Untuk selanjutnya sekitar 503 eksemplar didistribusikan ke Pengadilan Agama sewilayah PTA Mataram, lalu sisanya diperuntukkan bagi internal PTA Mataram sebanyak 90 eksemplar.

c.

Buku-buku tersebut selanjutnya dibubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman

terakhir,

dan

halaman

rahasia,

serta

membubuhi

stempel

inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar. d.

Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru.

e.

Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak perpustakaan.

f.

Melayani tamu yang berkunjung di perpustakaan

g.

Melayani para peminjam buku.


BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN 1. Sektor Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan a. Bidang Pengawasan Internal Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi Agama terhadap Pengadilan Agama se-wilayah PTA Mataram baik dalam bidang administrasi perkara, teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun kepaniteraan telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif. b. Bidang Pengelolaan Administrasi Keperkaraan 1) Penyelesaian perkara tahun 2012 pada Tingkat Banding agak menurun bila dibanding tahun lalu. Dari sisa tahun 2011 sebanyak 7 perkara, ditambah yang diterima tahun 2012 sebanyak 129 perkara,

berhasil diselesaikan

sebanyak 120 perkara (88,23%), sedangkan Tahun 2011 Penyelesaian Perkara

mencapai

94,78%), sisanya sebanyak 16 perkara (11,76 %)

(Tahun 2011 Sisa Perkara mencapai 5,22%). 2) Sedangkan penyelesaian perkara pada

Tingkat

Pertama

cenderung

sama dengan tahun 2011. Dari sisa sebanyak 1.191 perkara pada tahun 2011, ditambah yang diterima tahun 2012 sebanyak 9.895 perkara, jumlah perkara yang berhasil diputus sebanyak 9.589 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah perkara diterima tahun 2012 naik sebanyak 24,29%, sedangkan perkara yang diputus hanya turun 0,06% dari tahun 2011. Maka dari itu masih perlu diupayakan peningkatan penyelesaian perkaranya, karena sisa akhir tahun 2012 masih diatas sepuluh persen, yaitu sebanyak 1497 perkara (13,50 %), hampir sama dengan Sisa Perkara Tahun 2011 sebanyak 13,44 %. 3) Perspektif kuantitas, perkara yang diterima

di tingkat pertama terdapat

penurunan. Pada tahun 2012 perkara yang diterima pada tingkat pertama sebanyak 9.895 perkara, sedang pada perkara,

naik

sebanyak

tahun

1.934 perkara

2011

(24,29%)

sebanyak ---

Hal

7.961 tersebut

menunjukan penurunan penerimaan perkara sebesar 6,03% dibanding tahun 2011, yakni 30,32% kenaikan perkara masuk. Adapun di tingkat banding perspektif kuantitas untuk perkara yang diterima mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 yang diterima 129 perkara, sedang tahun 2011 sebanyak 113 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram – Tahun 2012

131


perkara, naik 16 perkara (14,16 %). Sedangkan tahun 2011, perkara diterima turun sebanyak 24,67% – Hal tersebut menunjukan kenaikan penerimaan perkara sebesar 10,51%. 4) Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama

Mataram

dilaksanakan

dengan

tertib

sesuai dengan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/ SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan. 2. Sektor Administrasi Kesekretariatan a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Masih terdapat kesenjangan kuantitas SDM antara Formasi Realitas, Formasi Sesuai dengan Kebutuhan. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pegawai Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram masih sangat jauh dari jumlah ideal, sehingga banyak pegawai di Pengadilan Agama yang menduduki jabatan rangkap. Prediksi 1 sampai 2 tahun kedepan akan banyak pegawai yang memasuki masa pensiun, sementara dalam

penerimaan

jatah

formasi

CPNS Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapat

yang sangat

sedikit

sehingga

dapat

disimpulkan

penambahan pegawai tidak sebanding dengan pengurangan pegawai yang dimutasi dan pensiun. b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1) pemenuhan penyediaan sarana prasarana gedung sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dil wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram mencapai sekitar 72%. Hal ini menunjukan dari 18 satuan kerja, sebanyak 13 satuan kerja yang memiliki gedung sesuai dengan prototipe Mahkamah Agung RI. Sedangkan ada sejumlah 5 satuan kerja lainnya belum memiliki gedung yang memadai dan sesuai standar ideal (prototype gedung pengadilan) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. 3) Pengadilan melakukan

Tinggi berbagai

Agama kinerja

Mataram

selama

peradilan,

tahun

ditandai

2012

dengan

telah dengan

Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Koordinator Wilayah dalam hal pelaporan keuangan dan barang milik Negara pada pelaksanaan anggaran DIPA-04. 132



c.

Bidang Pengelolaan Keuangan 1) Pengelolaan keuangan yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan dan diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dilaksanakan

tepat

waktu.

Namun demikian masih ada sedikit

kekurangan disana-sini seperti perencanaan anggaran yang perlu di alokasikan waktu yang cukup, pelaksanaan anggaran yang terpola dengan baik serta pelaporan yang cepat, tepat dan akurat; 2) Dalam hal pelaksanaan anggaran ada sedikit kendala, yakni pencairan anggaran bertumpuk di akhir tahun anggaran, sedangkan di awal tahun anggaran realisasi minim sekali, hal ini diantaranya juga disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki Sertifikasi Barang dan Jasa yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ikut melambat.

B. REKOMENDASI 1. Sektor Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan a.

Bidang Pengawasan Internal Mengingat penting dan strategisnya penegakan dan efektivitas penegakan dan penanganan pengaduan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik hukum, agar

diterbitkan Juklak

dan

Juknis serta pelatihan dan pendidikan

peningkatan skill aparatur peradilan penanggung

jawab Penanganan

Pengawasan dan Pengaduan. b.

Bidang Administrasi Keperkaraan 1) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk membuat Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun yang belum diputus. 2) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk meningkatkan alokasi dana untuk penyuluhan hukum bagi masyarakat. 3) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk mengadakan sosialisasi dan pembinaan secara rutin tentang Pola Bindalmin yang telah direvisi. 4) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk meningkatkan alokasi dana untuk pengawasan ke daerah. 5) Mohon kepada Mahkamah Agung untuk meningkatkan alokasi dana bidang Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta operasional persidangan peradilan.


133


2. Sektor Administrasi Kesekretariatan a.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Mohon kepada pimpinan Mahkamah Agung RI untuk mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan memperhatikan Beezeting Formation yang dilaporkan setiap tahun.

b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1) Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. dimohon adanya aturan mengenai pengawasan baku mutu terhadap proyek berjalan, sehingga pengawasan berkala yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembangunan. 2)

Dengan adanya Pengembangan Sistem Informasi Teknologi di Pengadilan Tinggi Agama Mataram beserta seluruh Pengadilan Agama di Jawa Barat hendaknya dibarengi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang Teknologi informasi. Sehingga hendaknya dana

pemeliharan

untuk

pengembangan

IT tersebut agar lebih

diperhatikan. 3) Mohon kepada Mahkamah Agung R.I. untuk mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan ke daerah tentang buku-buku Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Ketatalaksanaan, Kearsipan, dan Keprotokolan. c.

Bidang Pengelolaan Keuangan Mohon

kepada

Mahkamah

Agung

R.I

untuk

lebih

meningkatkan

pembinaan ke daerah tentang Administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari Perencanaan, sampai dengan Pelaporannya, termasuk juga mengenai aturan-aturan yang terbaru tentang keuangan untuk aktif di informasikan kedaerah secara Integral, tertib dan teratur berdasarkan pola-pola yang sudah ada.

134


BAB VII PENUTUP


BAB VII PENUTUP

BAB VII PENUTUP

S

elama tiga tahun terakhir Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memperoleh kenaikan anggaran yang signifikan. Hal ini tentunya difokuskan untuk memperbaiki berbagai peningkatan infrastruktur dan fasilitas terutama kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai tersebut, diperlukan juga system yang berjalan efektif dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram serta badan peradilan dibawahnya yaitu untuk menjadi pengadilan yang bersih, akuntabel, independent, adil yang berjalan oleh sumber daya manusia (SDM) yang cakap, berintregritas, dan profesional. Sepanjang tahun 2012, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berupaya untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Secara bertahap informasi informasi yang disajikan kepada masyarakat tidak hanya mencakup putusan pengadilan saja namun juga informasi mengenai anggaran, biaya serta keuangan perkara. Penyajian informasi yang menggunakan medium website pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik lembaga peradilan. Tidak kalah pentingnya adalah implementasi kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) namum juga aspek pembinaan dan pengelolaan SDM. Laporan tahunan ini berusaha merekam upaya-upaya yang telah di lakukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan pengadilan dibawahnya baik melalui dukungan anggaran rutin DIPA. Perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan tahunan terus dilakukan setiap tahunnya baik dari segi keakuratan data, tampilan lay out yang menarik melalaui grafik, tabel dan foto maupun mekanisme internal pengelolaannya. Masukan ataupun kritikan yang konstruktif dari masyarakat baik atas data-data maupun susunan materi yang tersajikan dalam laporan tahunan ini sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan. Akhir kata, semoga apa yang telah dilakukan selama satu tahun yang lalu, dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha keras lebih baik di tahun yang akan datang. Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2012. Semoga laporan ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT. Amien.


135

Jalan Majapahit No. 58 Mataram Telp. (0370)621876,639395, Fax Website :

Recommend Documents