PENETAPAN PARAMETER DAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIPROVINSI BENGKULU BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang
Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui seimbang dan keluarga berkualitas maka
pertumbuhan penduduk yang
pengendalian angka kelahiran dan
penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya dapat dikelola sesuai arah yang di amanatkan oleh undang-undang tersebut,
dengan demikian penduduk menjadi
sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan pembangunan secara adil dan merata menuju masyarakat adil sejahtera. Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan
kualitas
penduduk
serta
keluarga di Provinsi Bengkulu
ditandai dengan turun tingkat fertilitas dari 3 hasil SDKI tahun 2003 menjadi 2,23 hasil SDKI tahun 2007, tingkat penurunan mortalitas ditandai menurunnya angka kematian ibu 157,49 hasil Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu tahun 2007 menjadi 114,4 pada tahun 2009 dan turunnya Kematian Bayi dari 53 hasil SDKI tahun 2003 menjadi 46 SDKI tahun 2007, sedangkan angka harapan hidup di Provinsi Bengkulu sebesar 69,2. Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu tahun 2010 dari hasil sementara sensus penduduk sebesar 1.713.393 juta, dibandingkan dengan proyeksi menggunakan
1
data dasar sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Provinsi tahun 2010 belum melampaui proyeksi yaitu
Bengkulu
1.784.500,
2. Permasalahan Kependudukan di Provinsi Bengkulu Permasalahan kependudukan berputar pada masalah pokok demografis, yaitu fertilitas (kelahiran), morbiditas (kesakitan), mortalitas (kematian), dan mobilitas (migrasi), permasalahan kependudukan dapat melebar ke berbagai permasalahan sosial ekonomi. Ketenagakerjaan dan kemiskinan adalah dua isu yang sangat erat dan sering dianggap sebagai bagian dari permasalahan kependudukan, arah, isi, dan strategi implementasi kebijakan kependudukan perlu dirumuskan kembali.
a. Masalah Akibat Angka Kelahiran 1. Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Bengkulu hasil SDKI tahun 2007 sebesar 2,23 belum diikuti penurunan dari ASFR pada kelompok umur 15 – 19 secara signifikan, dimana hasil SDKI tahun 2003 ASFR sebesar 54 menjadi 51 SDKI tahun 2007, 2. Unmed Need hasil SDKI tahun 2003 sebesar 9,0 persen turun menjadi 6,1 persen tahun 2007, 3. Usia Kawin Pertama SDKI 2007 sebesar 19,3 dibandingkan SDKI 2004 naik 0,3 dari 19 tahun, 4. CPR Semua cara dari 71 persen hasil SDKI tahun 2003 menjadi 74 persen pada SDKI 2007 namun di dominasi oleh Pasangan Usia Subur (PUS) tua dan medode kontrasepsi Pil dan Suntik. Bila Fertilitas naik akan memberikan dampak sebagai berikut : a)
Fertilitas semakin meningkat maka akan menjadi beban pemerintah dalam hal penyediaan aspek fisik misalnya fasilitas kesehatan, pendidikan ketimbang aspek intelektual.
b)
Fertilitas meningkat
meningkat tinggi
maka
akibatnya
pertumbuhan bagi
suatu
penduduk negara
akan
semakin
berkembang
akan
menunjukkan korelasi negative dengan tingkat kesejahteraan penduduknya.
2
c) ASFR 20- 24 terus meningkat maka akan berdampak kepada investasi SDM yang semakin menurun.
b. Masalah akibat Angka Kematian Kematian Maternal (MMR) di Provinsi Bengkulu hasil profil Kesehatan provinsi Bengkulu tahun 2007 yang dilaporkan sebesar 157,49, kondisi tahun 2009 turun menjadi 114,4 per 100.000 kelahiran, tetapi tidak diikuti oleh turunnya ibu hamil resiko tinggi berdasarkan profil kesehatan Bengkulu tahun 2007 ibu hamil resiko tinggi sebesar
9,4 persen naik menjadi 12,8 persen pada tahun 2009 serta
pertologan kelahiran oleh dukun masih tinggi hasil SDKI tahun 2007 sebesar 25,5 %. Kematian bayi di Provinsi Bengkulu masih tinggi 46 hasil SDKI tahun 2007, terutama kematian dari neonatum 17 hasil SDKI pada tahun 2007. Apabila tingkat mortalitas tinggi akan berdampak terhadap reputasi kesehatan pemerintah Provinsi Bengkulu. c. Masalah Komposisi Jumlah Penduduk Penumpukan jumlah penduduk pada usia muda, yaitu usia 0 -4 tahun, usia 5-9 tahun, 10 -14 tahun dimana pada usia tersebut belum produktif masih tergantung pada orang-orang lain terutama keluarga. Proyeksi Penduduk di Provinsi Bengkulu tahun 2010 berdasarkan data dasar Sensus Penduduk Tahun 2000 sebesar 1.784.500, pada kelompok umur 0 – 14 tahun sebesar 28,22 persen yang harus ditanggulangi oleh pemerintah daerah maupun keluarga. Masalah-masalah yang dapat timbul akibat keadaan demikian adalah : 1) Aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. 2) Aspek pemenuhan gizi. 3) Aspek Pendidikan 4) Lapangan Kerja
3
d. Masalah Kependudukan dan Angkatan Kerja. Kualitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha sehingga banyak tenaga kerja tidak terserap disektor formal. Hasil Susenas tahun 2009 di Provinsi Bengkulu tenaga kerja yang pendidikan tidak sekolah dan belum tamat SD sebesar 24,49 persen, pedidikan tamat SD sebesar 37,37 persen, pendidikan SLTP sebsar 22,95 persen, pendidikan SLTA sebesar 14,62 persen, pendidikan Akademi sebesar 0,07 persen dan pendidikan Sarjana sebesar 0,50 persen. Akibat dari kondisi ini menyebabkan : (a) Produktifitas yang dihasilkan oleh sebagian kecil manusia kemungkinan bisa habis dikonsumsi sebagian besar penduduk. (b) Pendapatan perkapita akan rendah sehingga berpengaruh pada sektor ekonomi masyarakat.
E. Masalah Mobilitas Penduduk di Indonesia Penumpukan penduduk di perkotaan yang tidak diikuti keterampilan sehingga tidak terserap disektor jasa dan ekonomi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerawanan sosial dan tingginya angka kriminiltas. Masalah migrasi penduduk di Indonesia menjadi isu politik kependudukan. 1) Mobilitas Antar Pulau 2) Mobilitas Penduduk antar Pulau Propinsi 3) Mobilitas Penduduk dari Desa ke Kota
4
BAB II KAJIAN PUSTAKA
1. Kerangka Pikir
Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan seperti fertilitas, mortalitas dan mobilitas apabila tidak dkendalikan akan mengakibatkan dampak terhadap masalah sosial ekonomi (kemiskinan, angkatan kerja, ketersediaan infrastruktur), daya dukung dan daya tampung lingkungan(lahan pemukiman, perubahan iklim, pencemaran air, udara, tanah, makanan) dan stabilitas sosial dan politik (ketahanan pangan, partisipasi politik, isu daerah perbatasan). 2. Parameter Demografi Parameter demografi terdiri, fertilitas, mortalitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi terhadap permasalahan penduduk, sehingga perlu diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. a. Total Fertility Rate (TFR ) yaitu Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya.
5
Ukuran tingkat kelahiran yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita, seandainya dia dapat hidup sampai akhir masa reproduksinya (umur 15-49 tahun). b. Mortalitas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. c. Mobilitas Perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi atau batas politik/Negara, Migrasi Risen Migrasi yang dihitung berdasarkan tempat tinggal 5 tahun yang lalu dibandingkan dengan tempat tinggal sekarang. Unit migrasi yang dipakai adalah pindah antar Kabupaten/ Kota. 3. Kuantitas Kuantitas penduduk dipengaruhi oleh jumlah Penduduk dan Persebaran 4. Kualitas di pengaruhi oleh : a. Pendidikan tingkat partisipasi sekolah b. Kesehatan, kesehatan ibu dan anak, umur harapan hidup c. Ekonomi, tingkat angka partisipasi tenaga kerja 5. Keluarga Rentan, menurut Departemen Sosial adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. 6. Kemiskinan Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan” (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Kemiskinan menurut Departemen Sosial tidak hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. 6
BAB III ANALISA HASIL DINAMIKA KEPENDUDUKAN DAN RENCANA TARGET TAHUN 2015 Pencapaian dari penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2015, dapat terwujudnya bila kebijakan lintas sector yang berkaitan dengan kependudukan sinergis, sehingga perlu dilakukan
pengkajian
terhadap
kebijakan-kebijakan
yang
mendukung
masalah
kependudukan. Kebijakan kependudukan pada tingkat tataran wilayah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung Visi dan Misi dari daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
1. VISI DAERAH PROVINSI BENGKULU 2011 – 2015 “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu yang Maju dan Sejahtera” Masyarakat Bengkulu dalam lima tahun ke depan harus maju dan sejahtera yang ditandai dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka pendapatan perkapita serta menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran
MISI DAERAH PROVINSI BENGKULU 2011 – 2015 a. Mewujudkan perekonomian rakyat yang berdaya saing b. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera c. Mengembangkan sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan mitigasi bencana dalam rangka menunjang daya saing perekonomian daerah d. Menyelenggarakan
pemerintahan
yang
profesional
dan
akuntabel serta
mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat
7
2. VISI DAN MISI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA “ Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”. Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate ( NRR ) sebesar 1, Laju Pertumbuhan Penduduk 1,1 Usia Kawin Pertama 21 tahun, ASFR penduduk kelompok umur 15 – 19 sebesar 30
Misi Kependudukan dan Keluarga Berencana “ Mewujudkan Pembangunan yang
Berwawasan Kependudukan dan
Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera “ Dilakukan melalui : 1. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk 2. Penetapan parameter penduduk 3. Peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi 4. Pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan KB 5. Mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan KB
3. HASIL DINAMIKA KEPENDUDUKAN DAN TARGET TAHUN 2015 a. Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran Provinsi Bengkulu No Sasaran
Pencapaian (%)
Sasaran 2015 (%)
1
Pertumbuhan Ekonomi
6,02
7,2
2
PDRB Perkapita ADHB
10,3
15 Juta
3
IPM
73,06
75,3
4
Angka Pengangguran
4,22
2,21
5
Angka Kemiskinan
18,3
14,14
8
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu TAHUN
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PROVIINSI BENGKULU
71.09
71.28
71.57
72.14
72.5
72.82*
73.19*
*NASIONAL
69.6
70.1
70.59
71.7
RANKING NASIONAL
17/33
15.33
11/33
10/33
N o.
In d ik a to r
N A S IO N A L TAH UN 2014
T a rg e t R P JM N u n tu k P ro v . B e n g k u lu T a h u n 2014
1.
P ertu m b u h a n E k o n o m i (% )
7 ,0
6 ,2 -6 ,9
2.
K em isk ina n (% )
8 -1 0
1 2 ,0 3 -1 1 ,9 1
3.
P en g a ng g u ra n (% )
5 -6
1 ,6 -1 ,9
T a rg e t R P JM D U n tu k T a h u n 2 0 1 5
7 ,0 -7 ,2
1 4 ,1 4 -1 3 ,2 6
2 ,2 1 -1 ,8
b. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana No
1
Indikator
Peserta KB Baru diluar KB
Sasaran
Pencapaian Sasaran
KKP 2010
2010(%)
KKP 2011
84.122
115,36
98.469
3.947
75,25
3.529
750
93,07
720
8.600
115,14
10.750
Pria A
IUD
B
MOW
C
Implant
D
Suntikan
36.780
136,86
50.336
E
Pil
34.045
97,32
33.134
9
2
Peserta KB Baru Pria
8.140
109,53
8.916
100
148
148
8.040
109,05
8.768
92.262
114,84
107.385
MOP Kondom 3
Jumlah Peserta KB Baru
No
Indikator
Sasaran
Pencapaian Sasaran
(KKP) 2010
2010(%)
(KKP) 2011
1
PIK Remaja
227
103,96
A
Tahap Tumbuh
173
102,89
204
B
Tahap Tegak
34
111,76
43
C
Tahap Tegar
20
100
23
2
Keluarga memiliki Balita aktif
7.566
118,23
8.729
5.160
BKB 3
Keluarga
memiliki
Remaja
5.139
82,29
Kelompok
UPPKS
478
113,18
215
81,86
84,71%
96,5
100%
100
aktif BKR 4
Jumlah
yang terdaftar pada direktori data basis on line UPPKS 5
Jumlah
kelompok
UPPKS
yang dapat akses modal 6
% PUS keluarga Pra S dan
87,5%
KS I anggota UPPKS Pra S dan
KS
I
yang
menjadi
peserta KB 7
Jumlah
Kabupaten/Kota
penerima DAK yang melapor setiap triwulan
10
c. Kesehatan Ibu dan Anak Variabel
RISKESDAS
Target Tahun
2010 (%)
2015 (%)
Kesehatan Ibu Pemeriksaan kehamilan : a. Pemeriksaan kehamilan ke
78,8 %
100 %
Tenaga Kes b. Pemeriksaan kehamilan ke Nakes
13,3 %
dan Dukun c. Pemeriksaan kehamilan ke dukun
2,8
d. Tidak periksa kehamilan
5,1
Cakupan K1, K4 dari kehamilan anak terakhir : a. K1
92,1
b. K1-nakes
68
c. K4 nakes
55,8
95%
Tempat Bersalin : a. Fasilitas kesehatan b. Polindes/Poskesdas c. Rumah/Lainnya
27,1 0 72,9
Kunjungan Nifas Pertama : a. 0 -1 hr
35,3
b. 2 hr
18,7
c. 3-7 hr
8,4
d. 8 - 42 hr
1,2
e. > 42 hr
0
f. Tidak tahu kapan
4,4
g. Tidak dikunjungi
32
Memiliki KMS Bumil/Buku KIA berdasarkan kehamilan anak terakhir a. Ya diperlihatkan
24 11
b. Ya tidak diperlihatkan
56,8
c. Tidak
19,2
Pemeriksaan kehamilan pertama kali Umur Kandungan : a. Memeriksa kehamilan pertama
15,9
kali 0-1 bln b. Memeriksa kehamilan pertama
21,2
kali 2 bln c. Memeriksa kehamilan pertama
36,4
kali 3 bln d. Memeriksa kehamilanpertama kali
16,7
4+ bln e. Tidak tahu
9,8
Suntikan TT selama kehamilan : a. Suntikan TT selama hamil 1 kali
13,3
b. Suntikan TT selama hamil 2 kali
62,3
c. Suntikan TT selama hamil tidak
19,2
dpt d. Tidak tahu
5,3
Mendapat penjelasan tanda-tanda bahaya kehamilan : a. Penjelasan bahaya kehamilan
39,7
b. Tidak mendapat penjelasan
54,3
c. Tidak tahu
6
Variabel
Status
Gizi
menurut
RISKESDAS
Target Tahun
2010 (%)
2015 (%)
Berat
Badan/Usia Balita Gizi Buruk
4,3
Balita Gizi Kurang
11 12
Balita Gizi Baik
73,7
Balita Gizi Lebih
10,9
Status
Gizi
menurut
Berat
Badan/Tinggi Badan : Balita sangat kurus
9,7
Balita kurus
8,1
Balita normal
66,7
Balita Gemuk
15,5
Jenis imunisasi dasar umur 12-23 bln: 1. BGC
74,2
2. Polio
62,1
3. DPT-HB
51,6
4. Campak
73,3
Kelengkapan Imunisasi Dasar :
46,7
1. Lengkap
36,7
2. Tidak Lengkap
16,7
3. Tidak Imunisasi Frekuensi penimbangan umur 6-59 bl: 1. >4 kali
32,8
2. 1 - 3 kali
20,7
3. Tdk pernah
46,6
Berat Badan baru lahir : Berat < 2500 gr sebesar Berat 2500 – 3999 gr sebesar Berat > 4000 gr sebesar
8,7 81,9 9,4
Kunjungan Neonatus (KN): 1. Lengkap 2. tidak lengkap
23 58,6 13
3. Tidak pernah KN
18,4
Kepemilikan KMS: 1. Dapat menunjukkan
21,3
2. Disimpan di tempat lain
23,2
3. Sudah Hilang
40
4. Tidak pernah memiliki
15,5
Kepemiliki KIA : 1. Dapat menunjukkan
15,6
2. Disimpan di tempat lain
18,8
3. Sudah Hilang
29,2
4. Tidak pernah memiliki
36,4
Proses mulai menyusui : 1. <1 jam
29,6
2. 1 – 6 jam
38,9
3. 7 – 23 jam
3,7
4. 24 – 47 jam 8
14,8
5. 48 jam
13
Perilaku terhadap kolostrom : 1. Diberikan semua
72,5
2. Dibuang sebagian
13,7
3. Dibuang semua
13,7
d. Pendidikan Proyeksi Penduduk Provinsi Bengkulu Usia Sekolah (Data Dasar Sensus Penduduk Tahun 2000) No
Umur
Tahun
Tahun 2015
2011 1
< 15
29,66 %
27,78 %
2
5 – 19
505.400
510.151
3
5–6
66.801(3,66)
68.143(3,48) 14
4
7 – 13
237.165(13,01) 235.637(12,05)
5
14 – 16
101.029(5,54)
102.803(5,26)
6
17 – 19
100.406(5,51)
104.217(5,33)
Variabel dalam memperbaiki mutu pendidikan sebagai berikut :
Variabel
Susenas
Target
Tahun 2009(%)
Tahun 2015(%)
Partisipasi sekolah menurut jalus pendidikan
formal
maupun
non
formal sebagai berikut SD/MI/Paket A
94,98
SMP/MIN/Paket B
69,84
SMA/MAN/Paket C
48,99
Angka Partisipasi Kasar ( APK) SD/MI/Paket A SMP/MIN/Paket B
110,46 84,45
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas
8,2
a. Penduduk laki-laki
8,6
b. Penduduk perempuan
7,8
Angka Melek Huruf penduduk usia
94,90
15 tahun keatas a. Penduduk laki-laki
97,46
b. Penduduk perempuan
92,35
Penduduk diatas 10 tahun menurut pendidikan ditamatkan : a. Tidak Sekolah
26,27
b. Tamat SD
26,92
c. Tamat SLTP
19,06 15
d. Tamat SLTA
21,02
e. Tamat DI/II
0,89
f. Tamat Akademi/DIII
1,28
g. Tamat Universitas
4,57
Penduduk diatas 15 tahun menurut pendidikan ditamatkan : a. Tidak Sekolah
21,31
b. Tamat SD
25,05
c. Tamat SLTP
21,71
d. Tamat SLTA
24,18
e. Tamat DI/II
1,02
f. Tamat Akademi/DIII
1,47
g. Tamat Universitas
5,26
Pencapaian Pada Tahun 2009 No 1
a b c
d
Sasaran
Pencapaian Sasaran 2014 Nasional Bengkulu Nasional Bengkulu Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses PAUD Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dicirikan dengan: Pendidikan Anak 53,7 % 72,9% 60% Usia Dini (PAUD) APK PAUD 12,3 % 85% Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) berpendidikan minimal S-1/D-4 Pendidik PAUD 6% 55 % nonformal diharapkan
16
2
Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Dasar Universal Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berindikasikan sebagai berikut.
a b c
APK SD/MI/Paket A APM SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/ Paket B Angka Putus Sekolah SD Angka Putus Sekolah SMP maksimal Angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B Hasil ujian nasional SD/SDLB dan SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 7 selama 5 tahun berturut-turut;
d e
f
g
117 % 95% 98,3 %
119,1 96 110
1,7 %
0,7%
1,99
1%
90
97%
7
7
95 95
3
Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Menengah Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berindikasikan sebagai berikut.
a b
APK minimal Rasio peserta didik SMA:SMK SMA/SMLB berakreditasi SMK berakreditasi, SMA/SMLB/SMK melaksanakan PuP3B;
c d e
69,6
85 33:67
64,7
95
70 0
90 80
80
17
4
Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat yang berindikasikan sebagai berikut.
Indikator
Pencapaian Nasional
a
Tingkat literasi nasional
Bengkulu
Target Tahun 2015 Nasional
Bengkulu
95
98
95
12
30%
3
30
75,9
90%
40
80%
1,3
25%
penduduk usia ≥ 15 tahun Sekurang-kurangnya anak b
remaja usia16-20 tahun yang putus sekolah atau tidak melanjutkan mengikuti pendidikan kesetaraan dan/atau pendidikan kecakapan hidup;
c
Sekurang-kurangnya program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi;
d
Sekurang-kurangnya kabupaten dan kota memiliki SKB;
e
Sekurang-kurangnya kecamatan memiliki PKBM dan TBM;
f
Sekurang-kurangnya PKBM berakreditasi;
18
e. Mobilitas Migrasi Netto Provinsi Bengkulu Susenas tahun 2009 Umur
Laki-Laki
Perempuan Laki-Laki Perempuan
f.
0-4
3,19
3,19
6,38
5-9
3,43
3,6
7,03
10 - 14
3,09
2,99
6,08
15 - 19
4,69
4,66
9,35
20 - 24
8,14
5,27
13,41
25 - 29
10,66
8,81
19,47
30 - 34
9,03
6,69
15,72
35 - 39
6,23
4,24
10,47
40 - 44
5,16
3,77
8,93
45 - 49
4,2
2,07
6,27
50 - 54
3,91
2,63
6,54
55 - 59
3,05
2,14
5,19
60 - 64
3,35
2
5,35
65 - 69
2,79
2,32
5,11
70 - 74
2,39
2,06
4,45
75
2,57
2,19
4,76
Tenaga Kerja
Variabel
Susenas 2009
Jumlah Angkatan Kerja
867.760
a. Bekerja
821.706 (94,69)
b. Sedang Mencari Kerja
46.054 (5,31)
Tingkat Pendidikan yang bekerja usia 15 tahun ke atas a. Tidak Sekolah/Belum Tamat 24,49 % SD b. Tamat SD
37,37 % 19
c. Tamat SLTP
22,95 %
d. Tamat SLTA
14,62 %
e. Tamat Akademi
0,07 %
f. Tamat Sarjana
0,50 %
Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan : a. Pertanian
63,37 %
b. Pertambangan
1,24 %
c. Industri
3,46 %
d. Listrik/Air Minum
0,10 %
e. Konstruksi
3,75 %
f. Perdagangan
12,60 %
g. Angkutan/Komunikasi
3,90 %
h. Bank dan Lembaga Keuangan 0,77 % i.
Jasa-jasa lainnya
Bukan angkatan kerja :
10,91 %
303.415
a. Sekolah
97.229(32,04 %)
b. Mengurus Rumah Tangga
206.186(67,96 %)
Tingkat Pendidikan a. Tidak Sekolah/Belum Tamat 1.500 (6,06 %) SD b. Tamat SLTP
5.444(22 %)
c. Tamat SLTA
6.775(27,38 %)
d. Tamat Akademi
7.330(29,63 %)
e.
Tamat Sarjana
3.693(14,93 %)
20
g. Dinas Sosial
No Sasaran
Pencapaian Nasional
Sasaran 2014 Bengkulu
Anak Balita Terlantar
3.555
Anak Terlantar
5.125
Anak Jalanan
575
Anak Nakal
2.390
Korban Tindak kekerasan
1.776
Nasional
Bengkulu
Anak Cacat Korban Penyalahgunaan NAPZA
59
Wanita Rawan Sosial EKONOMI
5.508
Wanita Korban Tindak Kekerasan Tuna Susila
178
Penyandang Cacat
5.107
Penyandang Cacat Eks Penyakit Kornis Gelandangan
74
Pengemis
195
Eks Narapidana
875
Lanjut Usia Terlantar
6.673
Lanjut Usia Korban Tindak Kekerasan Keluarga Bermasalah sosial Ekonomi Keluarga Fakir Miskin
47.863
Keluarga yang Tinggal
41.204
dirumah tak layak huni 21
Korban Bencana Alam
8.327
Masyarakat Yang Tinggal di daerah Rawan Bencana Komunitas Adat Terpencil
2.066
Pekerja Migran Terlantar
386
Korban Bencana Sosial/
496
Pengungsi Penyandang HIV/AIDS Keluarga
6
Rentan*)(Depsos)
1.652
h. Lingkungan Hidup Bengkulu Peringkat Nilai Data Umum Luas Wilayah Jumlah Penduduk 1 Kepadatan Penduduk PDRB per Kapita 2
IKLH 2009 4 79,58 19.919 1.667
88 8.411
(km2) (x 1000) (orang/km2) (x Rp. 1000)
1 Tahun 2009 2 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008
PDRB menurut Lapangan Usaha, Tahun 2006 Pertanian 39,69 % Pertambangan 3,20 % Industri Pengolahan 4,08 % Listrik dan Air Bersih 0,44 % Bangunan 2,90 % Perdagangan, Hotel, Restoran 20,27 % Angkutan/Komunikasi 8,54 % Bank/Keuangan/Perumahan 4,70 % Jasa 16,19 % Data Nilai Target Indikator Kualitas Air Sungai TSS (mg/l) 11,8 - 689,3 50,00 -
COD (mg/l)
2,4 - 51,2
25,00
-
DO (mg/l)
0,9 - 3,4
>4
Kualitas Udara SO2 (µg/m3)
6,5 - 24,6
60,00
-
32,7 - 137,4
100,00
NO2 (µg/m3)
Keterangan
PP 82 Tahun 2001 PP 82 Tahun 2001 PP 82 Tahun 2001 PP 41 Tahun 1999 PP 41 Tahun
22
1999 Luas Tutupan Hutan (Ha)
841.606
920.964
SK: 420/KptsII/1999
Masalah-Masalah Lingkungan : 1. Kerusakan Hutan : Masalah utama lingkungan di Propinsi Bengkulu adalah masalah kerusakan hutan. Sebagai contoh di Kabupaten Lebong yang mempunyai hutan seluas 134.834,72 ha yang terdiri dari 20.777,40 ha hutan lindung dan 114.057,72 ha berupa hutan konservasi, sebanyak 7.895,41 ha hutan lindung dan 2.970,37 ha cagar alam telah mengalami kerusakan. Kerusakan hutan di kabupaten/kota lain di Propinsi Bengkulu lebih parah lagi. Pada tahun 2006, hutan di Propinsi Bengkulu hanya tinggal 46%, yang tentu saja semakin menurun pada tahun 2009.
2. Penurunan Keanekaragaman Hayati Kegiatan monokultur dapat menyebabkan sebagian flora, fauna dan mikrobia musnah, kegiatan pembukaan lahan yang kurang ramah lingkungan seperti lahan disemprot dapat menyebabkan telur-telur dan flora lainnya menjadi tidak berkembang. Satwa liar menjadi menurun dan kemudian masuk kriteria dilindungi. Ada delapan jenis kura-kura yang ada di Bengkulu yaitu kura nanas, kura garis hitam, kura patah dada, beiyogo, baning coklat, labi-labi hutan, kura pipi putih dan bulus. Baning coklat berstatus dilindungi dan sudah terancam punah. Flora langka yang ada di Bengkulu adalah Raflesia arnoldi, bunga bangkai dan anggrek pensil. Punahnya ekosistem yang seimbang akan berakibat lebih lanjut berupa ancaman yang tidak terkira seperti rawannya sumber pangan, banjir, produksi oksigen dan lain-lain. Jadi pada akhirnya juga kerusakan ekosistem akan dirasakan oleh manusia itu sendiri.
23
3. Kualitas Air Air yang digunakan oleh PDAM juga terindikasi tercemar batubara. Air sumur di daerah peternakan ayam mengandung banyak E. coli yang sangat tinggi, kerusakan hutan juga dapat menurunkan mutu air sebagai akibat peningkatan zat padat terlarut dan zat padat tersuspensi serta kekeruhan, Kerusakan hutan juga disinyalir sebagai salah satu sebab turunnya volume air di danau Dendam. Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) provinsi Bengkulu tahun 2010, jenis air yang digunakan bersumber dari :
No Sasaran
Pencapaian Riskesdas
Sasaran 2014
Tahun 2010 (%) Nasional
Bengkulu
a. Air Ledeng
16,1
b. Air ledeng membeli
0,8
c. Sumur bor
6,5
d. Sumur terlindungi
41,1
e. Sumur tak terlindungi
22,1
f. Mata air terlindungi
2,6
g. Mata air tak terlindungi
5,4
h. Penampungan air hujan
0,2
i. Air sungai/danau
4,6
j. Lainnya
0,6
Nasional
Bengkulu
Sedang jenis sumber air minum : No Sasaran
Pencapaian Riskesdas
Sasaran 2014
Tahun 2010 (%) Nasional
Bengkulu
a. Air kemasan
1
b. Depot air minum
7,9
c. Air ledeng/Pam
13,2
Nasional
Bengkulu
24
d. Ledeng eceran
0,6
e. Sumur bor/Pompa
7,2
f.
39,6
Sumur gali terlindung
g. Sumur
gali
tak
22,1
terlindung h. Mata air terlindung
0,5
i.
Mata air tak terlindung
2,9
j.
PAh
0,4
k. Air
sungai/danau/
4,1
irigrasi l.
Lainnya
0,5
Akses terhadap air minum “berkualitas” terdiri : a) Kurang baik sebesar 49; b) Baik sebesar 51,1. Kualitas Fisik Air Minum : No Sasaran
Pencapaian Riskesdas
Sasaran 2014
Tahun 2010 (%) Nasional
Bengkulu
a. Keruh
10,3
b. Berwarna
6
c. Berasa
7,8
d. Berbusa
1,3
e. Berbau
3,4
f. Baik
84,1
Nasional
Bengkulu
4. Pengaruh Industri Aktivitas
industri
yang
paling
besar
di
Propinsi
Bengkulu
adalah
penambangan batubara dan indutri pertanian (perkebunan). Penambangan batubara mempengaruhi mutu air di DAS Bengkulu-Lemau, DAS Seluma Atas dan DAS Dikit Seblat. Pengaruh industri batubara antara lain 25
meningkatkan zat padat tersuspensi, zat padat terlarut, kekeruhan, zat besi, sulfat dan ion hidrogen dalam air yang dapat menurunkan pH. Perkebunan di Bengkulu terutama karet dan kelapa sawit. Akibat aktivitas ini terjadi peningkatan senyawa organik pada air, adanya sisa-sisa pestisida di DAS, peningkatan zat pada tersuspensi dan terlarut, peningkatan kadar amonia, peningkatan kadar minyak dan lemak, mempengaruhi pH dll. DAS yang terkena aktivitas ini adalah DAS Dikit Seblat, DAS Bengkulu-Lemau, badan sungai Pisang (Ipuh), sungai Betung (Muko-muko), sungai Simpang Tiga (Tais), sungai Bengkulu, dan sungai Sinaba (Ketahun).
5. Persampahan Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis, sampah cukup menjadi masalah di lokasi-lokasi tertentu seperti pasar, terminal, pertokoan dan tempat-tempat lain yang padat penduduknya. Di Propinsi Bengkulu setiap rumah tangga menghasilkan limbah kira-kira sebanyak 0,8 kg/hari atau 288 kg per tahun. Hasil Riset Kesehatan dasar (RISKESDAS) Provinsi Bengkulu tahun 2010 Cara penanganan sampah a) Kurang Baik sebesar 76,3; b) Baik sebesar 23,7, penangan sampah dilakukan dengan cara : No Sasaran
Pencapaian Riskesdas
Sasaran 2014
Tahun 2010 (%) Nasional
Bengkulu
a. Diangkut petugas
19,7
b. Ditimbun dalam tanah
3
c. Dibuat kompos
0,9
d. Dibakar
53,4
e. Dibuang ke
11,7
Nasional
Bengkulu
kali/parit/laut f. Dibuang sembarang
11,3
26
Penampungan air limbah No Sasaran
Pencapaian Riskesdas
Sasaran 2014
Tahun 2010 (%) Nasional a. Sarana penampungan
Bengkulu
Nasional
Bengkulu
9,6
air limbah b. Penampungan tertutup
5,9
di pekarangan c. Penampungan terbuka
21,1
di pekarangan d. Penampungan diluar
7,4
pekarangan e. Tanpa penampungan
32,9
f. Langsung ke got/sungai
23,1
i . Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada tahun 2009 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Provinsi Bengkulu dalam triliun/rupiah dari sektor Migas sebesar 7,7 dan sektor tanpa migas 7,7, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dari migas 4,04 dan tanpa migas 4,04. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Provinsi Bengkulu tahun 2009 dalam triliun/rupiah dari Migas sebesar 15,5 dan tanpa migas 15,5, sedangka laju pertumbuhan ekonomi dari migas 0,34 dan tanpa migas 0,37. Rata-rata pengeluaran per Kapitan sebulan tahun 2009 secara total 377.419 dan pengeluaran makanan 204.646. Ukuran kemerataan pendapatan melalui Gini Rasio, untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2007 sebesar 0,34, tahun 2008 sebesar 0,33 dan tahun 2009 sebesar 0,30. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 72,55 posisi pada ranking 12 dari 33 provinsi seluruh Indonesia. 27
j. Kemiskinan
No Sasaran Bengkulu 1
Penduduk Miskin
324.900(18,30 %)
A
Perkotaan
117.200(18,75%)
B
Perdesaan
207.700(18,05%)
2
Pendapatan
3
4
a. Perkotaan
Rp. 255.762
b. Perdesaan
Rp. 209.616
Kedalaman kemiskinan
2,75 %
a. Perkotaan
3,16%
b. Perdesaan
2,53%
Keparahan Kemiskinan
0,69%
c. Perkotaan
0,93 %
d. Perdesaan
0,56%
Bengkulu
28
BAB IV PEMBAHASAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. Prioritas RPJMD dan Isu Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu 2011 - 2015
a. PRIORITAS RPJMD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 – 2015 1. Perekonomian rakyat dan iklim investasi 2. Sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, pemuda olahraga, pemberdayaan perempuan-KB) 3. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan 4. Revitalisasi pertanian, ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan 5. Infrastruktur dasar (bina marga, cipta karya, irigasi, perhubungan, telekomunikasi dan energi) 6. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana 7. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi 8. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum
b. Isu-isu strategis daerah 1. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) belum optimal 2. Kualitas SDM & aparatur rendah 3. Sarana dan prasana penunjang ekonomi belum optimal 4. Investasi rendah 5. Produktivitas dan daya saing rendah 6. Ekonomi kerakyatan belum optimal 7. Sarana dan akses kesehatan dan pendidikan belum optimal
29
8. 6 kabupaten masih tertinggal 9. Pengelolaan Sumber Daya Alam belum optimal 10. Pendapatan Aanggaran Daerah rendah 11. Penanggulangan bencana
2. Kebijakan dan Sasaran Strategis Instansi
a. Departemen Kesehatan Visi “ Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” Misi 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaa kesehatan 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2010-2014 pada delapan fokus prioritas, yaitu : 1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan Keluarga Berencana (KB); 2. Perbaikan status gizi masyarakat; 3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; 4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan; 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; 6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. 30
b. Pendidikan Nasional
Visi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014 “Menjadi Organisasi yang Modern, Efektif dan Efisien untuk Mewujudkan Pranata
Pendidikan
Menuju
Terciptanya
Insan
Indonesia
Cerdas
Komprehensif, Kompetitif dan Bermartabat”
Misi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014 1. Memperluas dan memeratakan akses PAUD bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota; 2. Memperluas dan memeratakan akses pendidikan dasar universal bermutu dan berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota; 3. Memperluas dan memeratakan akses pendidikan menengah bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua provinsi, kabupaten, dan kota; 4. Memperluas dan memeratakan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; 5. Memperluas
dan
memeratakan
akses
pendidikan
orang
dewasa
berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; 6. Mewujudkan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan system pengawasan intern yang modern, efektif, dan efisien.
c. Dinas Sosial Visi Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Bengkulu : “Terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat dengan memberikan perhatian utama pada dasar manusia”.
31
Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu adalah: 1. Meningkatkan
aksesibilitas
perlindungan
sosial
untuk
menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS; 2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS; 3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan; 4. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan; 5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin
keberlanjutan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial; 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
KEBIJAKAN 1. Meningkatkan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Meningkatkan pemberdayan fakir miskin dan meningkatkan fasilitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial kepada warga Komunikasi Adat Terpencil dan penyandang masalah sosial lainya. 3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial yg menyeluruh. 4. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial. 5. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, Organisasi Sosial/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. 32
6. Meningkatkan
pemahaman
masyarakat
terhadap
program-program
pembangunan kesejahteraan sosial. 7. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial. 8. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial. 9. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung dalam rangka menunjang pelayanan kesejahteraan sosial yang berbasis panti yang semakin profesional.
d. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL VISI “ Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”. Misi “ Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera “
KEBIJAKAN DI PROVINSI BENGKULU; 1. Penyerasian kebijakan
pembangunan dengan pembangunan dibidang
kependudukan dalam rangka mempercepat terwujudnya penduduk tumbuh seimbang pada th 2015. 2. Peningkatan Akses ,kualitas dan kemitraan: a. Jalur Pemerintah b. Jalur Swasta c. Diwilayah miskin dan Galsitas 3. Peningkatan kesertaan MKJP 4. Peningkatan kesertaan PUSMUDA 5. Peningkatan penggarapan wilayah Unmeet need tinggi 6. Peningkatan integrasi pelayanan KB dan KR (KHIBA dan PMKR) 7. Peningkatan Akses Program PKBR setiap Kecamatan minimal terbentuk satu kelompok PKBR. 8. Pengembangan peta kerja kegiatan ketahanan keluarga balita,anak, lansia dan keluarga rentan 33
9. Pengembangan jejaring kemitraan dalam pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga 10. Peningkatan kualitas pengelola dan mitra kerja pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 11. Peningkatan pembinaan kualitas monitoring dan evaluasi
kegiatan
ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.
e. Departemen Tenaga Kerja Strategi Organisasi. 1.Penciptaan lapangan kerja di dalam dan di luar negeri melalui pengembangan informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, pengembangan wirausaha mandiri bagi angkatan kerja muda dan pengembangan padat karya produktif ; 2.Revitalisasi dan renovasi sarana prasarana dan peningkatan kualitas SDM dan kuantitas instruktur UPT. Pelatihan Kerja serta pendayagunaan Lembaga Pelatihan Swasta untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi ; 3.Mengembangkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja ; 4.Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pengawas ketenagakerjaan untuk peningkatan perlindungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja anak serta petugas fungsional ketenagakerjaan lainnya ; 5.Memperkuat jejaring kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja dan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang ketenagakerjaan. 6.Pemberian peluang kepada penduduk miskin dan penganggur di wilayah asal dalam memperoleh aset tempat tinggal, peluang usaha dan atau kesempatan bekerja secara berkelanjutan; 7.Mendorong pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) pada wilayah strategis dan cepat tumbuh ; 8.Peningkatan SDM dalam pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) di Kabupaten/Kota.
34
F Kementerian Kehutanan
VISI DARI KEMENTERIAN KEHUTANAN “ Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan “ MISI, ditetapkan sebagai berikut: 1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. 2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). 3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. 4. Memelihara dan meningkatkanfungsidandayadukungdaerahaliransungai (DAS). 5. Menyediakanteknologidasardanterapan 6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelolake hutanan Kementerian Kehutanan. 7. Mewujudkan sumber daya manusia kehutanan yang profesional. Enam kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yaitu: (1) Pemantapan kawasan hutan; (2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS; (3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan; (4) Konservasi keanekaragaman hayati; (5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; (6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014
35
BAB V PENUTUP
1. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
36
