BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN. A. oleh Badan. Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A.

oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(KB) adalah gerakan yang dibentuk oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk nasional oleh pemerintah. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Program ini merupakan salah satu usaha BKKBN dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada akhir tahun 1970-an. Nasional diarahkan untuk mengendalikan tingkat kelahiran melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan melalui peningkatan jejaring pelayanan KB kepada seluruh mitra kerja baik pemerintah maupun swasta. Untuk jangka waktu difusi pada tiap periodenya, program ini ditargetkan dapat disebarkan dalam waktu tiga bulan. adalah suatu usaha pembangunan kependudukan menuju kesejahteraan sebagai modal pembangunan nasional. Karena pemerintah meyakini bahwa keberhasilan pembangunan sangat

commit to user 73


digilib.uns.ac.id

ditentukan oleh kualitas penduduk dan bukan hanya oleh ketersediaan sumber daya alam. Penduduk selain sebagai obyek dari pembangunan juga merupakan subyek pembangunan. Pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (people centered development), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan penduduk. Adanya Program Kelua

ini tidak lepas

dari pengaruh pembangunan yang belum sepenuhnya berwawasan kependudukan. Pembangunan

yang

belum

berwawasan

kependudukan

artinya,

bahwa

pembangunan yang ada belum menganggap persoalan kependudukan sebagai permasalahan yang harus segera ditemukan solusinya. Pemerintah lebih mementingkan pembangunan di bidang lainnya dibanding bidang kependudukan. Kuantitas penduduk yang tidak menguntungkan juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk dicanangkannya Progr . Berdasarkan data dari BKKBN tingkat kabupaten Kebumen, dalam hal kuantitas penduduk, Indonesia menduduki posisi keempat dunia setelah Amerika, India, dan China sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat, pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 242 juta jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 1.60% dalam kurun waktu sepuluh tahun. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat dan jumlah penduduk yang besar akan menjadi faktor penghambat pembangunan di berbagai bidang. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini terjadi selama 10 tahun, padahal pada 20 tahun sebelumnya laju pertumbuhan penduduk sempat menurun.

commit to user 74

Selain itu ketika


digilib.uns.ac.id

struktur penduduk yang tidak menguntungkan, kepadatan dan persebaran yang tidak merata akan membuat kesejahteraan penduduk menurun yang imbasnya pada menurunnya taraf ekonomi masyarakat. Pada tahun 2010 persebaran penduduk di Indonesia juga tidak menunjukkan adanya keseimbangan, di mana penduduk paling banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 58% dari total seluruh penduduk Indonesia, walaupun persentasenya menurun dari sepuluh tahun yang lalu, tetapi penurunan tersebut sangat lamban. Sedangkan di daerah-daerah lain penduduknya hanya mencapai rata-rata 10% saja. Masalah

kependudukan

saat

ini

merupakan

aspek

penting

dalam

pembangunan, sebagai dasar pelaksanaan yang terkait dengan dasar kebijakan pembangunan, sekaligus tujuan/sasaran pembangunan. Selain kependudukan, faktor ekonomi juga menjadi salah satu sasaran utama pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Ekonomi selalu berbicara tentang tiga konsep penting yang saling terkait, yaitu keterbatasan sumber daya, pilihan, dan pengambilan keputusan ekonomi,

yang

dapat menyebabkan tercapainya

kesejahteraan rakyat secara optimal. Oleh karena itu kesejahteraan rakyat harus dijadikan perhatian utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan ada artinya tanpa rakyat.

commit to user 75


digilib.uns.ac.id

1. Visi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015 2. Misi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. 3. Kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional a) Penyusunan

regulasi

pengendalian

penduduk

sebagai

pelaksanaan UU 52/2009. b) Perumusan kebijakan pengendalian penduduk yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas. c) Penyediaan parameter kependudukan yang dapat dipergunakan oleh sektor pembangunan. d) Peningkatan PSP keluarga dan masyarakat tentang masalah kependudukan. e) Peningkatan

komitmen

stakeholders

tentang

program

kependudukan melalui kajian analisis dampak. 4. Latar belakang pengembangan kebijakan dan strategi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional a) Amanat Undang-Undang No, 52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

commit to user 76

(pasal 56:


digilib.uns.ac.id

BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana). b) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan kesimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. c) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin (pasal 4). d) PEPRES No. 62/2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. i. BKKBN

mempunyai

tugas

melaksanakan

tugas

pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. ii. BKKBN mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan nasional, penetapan NSPK, pelaksanaan advokasi dan koordinasi dan KIE di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. 5. Kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana dalam RP JMN 2010-2014 Revitalisasi Program KB a) Pengembangan

dan

sosialisasi

penduduk yang responsif gender.

commit to user 77

kebijakan

pengendalian


digilib.uns.ac.id

b) Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana. c) Promosi dan penggerakan masyarakat. d) Peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi. e) Pelatihan,

penelitian

dan

pengembangan

program

kependudukan dan KB. f) Peningkatan kualitas manajemen program. 6. Tujuan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Mewujudkan

keserasian

dan

keseimbangan

kebijakan

kependudukan guna mendukung terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.

Berdasarkan UU 52 Tahun 2009 yang menjadi landasan kebijakan program pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pasal 48 (1) a, b, c, d, dan f mengamanatkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga, dilaksanakan dengan cara : 1. Peningkatan kualitas anak dengan cara pemberian akses informasi, pendidikan,

sosialisasi,

dan

pelayanan

tentang

perawatan,

pengasuhan, dan perkembangan anak. 2. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan,

konseling,

dan

pelayanan

berkeluarga.

commit to user 78

tentang

kehidupan


digilib.uns.ac.id

3. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga. 4. Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya. 5. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga. B. Landasan Filosofis BKKBN Sedangkan yang menjadi landasan filosofis kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh BKKBN dalam menjalankan adalah delapan fungsi keluarga, yaitu : 1. Fungsi Agama Agama adalah kebutuhan dasar manusia, keluarga tempat pertama seseorang mengenal agama. 2. Fungsi Sosial Budaya Keluarga

sebagai

bagian

dari

masyarakat

diharapkan

mampu

mempertahankan dan mengembangkan sosial budaya setempat. 3. Fungsi Cinta dan kasih Sayang Mendapatkan cinta kasih adalah hak anak dan kewajiban orang tua untuk memenuhinya.

commit to user 79


digilib.uns.ac.id

4. Fungsi Perlindungan Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga. 5. Fungsi Reproduksi Salah satu tujuan perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karena itu pengembangan keturunan menjadi tuntutan fitrah manusia. 6. Fungsi Sosialisasi Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. 7. Fungsi Ekonomi Pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan adalah kewajiban setiap orang tua. Dalam fungsi ini ada lima nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan, yaitu: hemat, teliti, disiplin, peduli, dan ulet. 8. Fungsi Lingkungan Kemampuan keluarga dalam pelestarian lingkungan merupakan langkah yang positif. Penempatan diri untuk keluarga sejahtera dalam lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam yang dinamis secara serasi, selaras dan seimbang. Dalam fungsi lingkungan ada dua nilai dasar yang harus dipahami, yaitu bersih dan disiplin.

C. Kondisi Masyarakat Saat Ini Kondisi masyarakat saat ini yang menjadi latar belakang dilaksanakannya , yaitu:

commit to user 80


digilib.uns.ac.id

1. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan balita dan anak, remaja (Survei indikator RPJMN BKKBN Tahun 2011). 2. Program Dua Anak Lebih Baik belum menjadi program prioritas bagi stakeholder dan mitra kerja. 3. Masih adanya peraturan perundangan-undangan dan/atau regulasi yang menghambat peningkatan usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun. 4. Masih rendahnya usia kawin pertama perempuan yaitu 19,8 tahun (SDKI, 2007). 5. Keluarga miskin masih tinggi, ditandai dengan jumlah keluarga PraSejahtera dan KS-1 sebesar 4,7 juta keluarga (48%) dari total jumlah keluarga sebesar 9,8 juta keluarga (Hasil pendataan keluarga 2011) dan masih rendahnya keluarga Pra-Sejahtera dan KS-1 dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif keluarga. 6. Masih kurangnya tenaga pengelola dan kader/pendamping Program , baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 7. Masih kurangnya dukungan data dan informasi berbasis Sistem Informasi Management (SIM) melalui Teknologi Informasi (TI) yang akurat dan terkini.

commit to user 81


digilib.uns.ac.id

D. Kondisi Yang Diinginkan Sedangkan kondisi masyarakat yang diinginkan setelah dilaksanakannya Program , yaitu: 1. Meningkatnya partisipasi keluarga dan masyarakat dalam Program Keluarg

.

2. Meningkatnya komitmen stakeholder dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan

.

3. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun. 4. Menurunnya kasus perilaku seks pranikah, HIV & AIDS, dan penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja. 5. Meningkatnya presentase keluarga Pra-Sejahtera dan KS-1 dalam melakukan usaha ekonomi produktif keluarga. 6. Menurunnya jumlah persentase angka kelahiran. 7. Tersedianya tenaga pengelola Prog , baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

E. Kebijakan Kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan dari Program Keluarga Berencana adalah: 1. Peningkatan akses, kualitas dan kemitraan dalam pembinaan kesertaan KB di klinik KB pemerintah dan swasta. 2. Peningkatan kesertaan KB MKJP terutama di daerah Galciltas, KB-Pria, KHIBA, dan PMKR.

commit to user 82


digilib.uns.ac.id

3. Peningkatan penggunaan alat kontrasepsi baik di klinik KB pemerintah maupun swasta. 4. Peningkatan kemandirian ber-KB.

F. Strategi 1. Peningkatan pembinaan dan kesertaan KB jalur pemerintah melalui: a) Peningkatan kualitas pelayanan KB. b) Pemberdayaan mitra kerja dalam pergerakan, pelayanan, dan pembinaan KB. c) Penguatan jaminan ketesediaan kontrasepsi. d) Penguatan pelayanan KB statis di klinik KB pemerintah. 2. Peningkatan pembinaan dan kesertaan KB jalur swasta melalui: a) Penguatan pelayanan KB statis. b) Promosi sosialisasi dan KIE pelayanan KB mandiri. c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan. 3. Peningkatan pembinaan dan kesertaan KB jalur wilayah dan sasaran khusus melalui penggarapan KB galcitas, perkotaan miskin, KB pria, dan kerjasama dengan mitra kerja. 4. Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui: a) Peningkatan akses dan kualitas KB PP dan PK. b) Peningkatan PKBRS. c) Peningkatan pelayanan KB Jampersal.

commit to user 83


digilib.uns.ac.id

d) Peningkatan promosi PMKR (PMS/HIV AIDS, KAR, infertilitas).

G. Upaya-Upaya Strategis

ak Lebih

1) Menyosialisasikan dan mendesiminaasikan kebijakan dan strategi . 2) Mengembangkan materi dan media . 3) Melakukan advokasi dan KIE Program Keluarga Ber kepada stakeholder, mitra kerja, keluarga, dan masyarakat. 4) Meningkatkan jejaring kerja dengan stakeholder dan dalam

mitra kerja .

5) Mengelola data dan informasi Program Keluarga Bere yang akurat dan terkini. 6) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana. 7) Menumbuhkembangkan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. 8) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola dan Penyuluh . 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan fasilitasi.

commit to user 84


digilib.uns.ac.id

H. Pelaksanaan 10 Langkah Kerja PLKB/PKB 1. Pendekatan Tokoh Formal Menumbuhkan hubungan kerja sama dengan para tokoh formal seperti Camat,

Kepala

Desa/Kelurahan,

untuk

mendapatkan

dukungan

operasional sesuai dengan peran masing-masing. 2. Pendataan dan Pemetaan Suatu

proses

kehiatan

pengumpulan,

pencatatan,

pengolahan,

penganalisaaan dan penyajian data yang bertujuan mengetahui situasi wilayah kerja sebagai bahan perencanaan penggarapan Kegiatan KB. 3. Pendekatan Tokoh Informal Melakukan hubungan kerja sama dengan tokoh informal seperti Tokoh Agama, Adat & Tokoh Pemuda agar mereka dapat memberikan komitmen, dukungan operasional & Peran aktif dalam pelaksanaan Program KB Nasional. 4. Pembentukan Kesepakatan Suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai kesepakatan

politis

dan

teknis

penggarapan

Program Keluarga

nasional dari para tokoh formal dan informal. 5. Pemantapan Kesepakatan Suatu proses untuk memantapkan tokoh formal dan informal agar berperan aktif sesuai dengan hasil kesepakatan dan rencana yang telah diputuskan bersama dalam rakor KB.

commit to user 85


digilib.uns.ac.id

6. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi oleh Tokoh Masyarakat Mempersiapkan

tokoh

masyarakat

dalam

rangka

menanamkan

pengertian dan peningkatan pengetahuan, ketrampilan agar mampu melaksanakan nasional sesuai dengan kondisi daerah. 7. Penteladanan/Pembentukan Grup Pelopor Suatu kegiatan menseleksi dan memotivasi keluarga agar menjadi teladan atau kader dan berperan aktif dalam pengelolaan Program nasional. 8. Pelayanan KB Suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam mempersiapkan pelayanan teknis kepada sasaran, sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan yang dibutuhkan oleh keluarga baik yang menyangkut kegiatan PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 9. Pembinaan Keluarga Pembinaan keluarga melalui kegiatan membimbing, mengarahkan, mengaktifkan serta mengembangkan keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga melalui pembinaan kepada Tokoh Masyarakat dan Institusi Masyarakat.

commit to user 86


digilib.uns.ac.id

10. Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi Kegiatan mencatat, melaporkan, dan mengevaluasi hasil-hasil, kegiatan yang telah dilaksanakan disetiap wilayah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

I. Pembinaan Keluarga oleh Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Dalam kaitannya dengan pemerataan keberhasilan IMP, maka pembinaan keluarga yang dilakukan oleh IMP dilakukan melalui lima pola pembinaan keluarga, yaitu: 1. Pola Pertama Pembinaan dari PPKBD langsung kepada keluarga. 2. Pola Kedua Pembinaan dari Sub. PPKBD langsung kepada keluarga. 3. Pola Ketiga Pembinaan dari kelompok KB langsung kepada keluarga. 4. Pola Keempat Pembinaan dari Dasa Wisma kepada keluarga. 5. Pola Kelima Pembinaan dari keluarga kepada anggota keluarga.

commit to user 87


digilib.uns.ac.id

J. Data Informan 1.

Kepala UPTB PPKB Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen UPTB PPKB Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen adalah motor penggerak dari adanya di Desa Wonoharjo, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen. Program yang berasal dari BKKBN pusat ini didifusikan di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia dan dikelola oleh UPTB PPKB di tingkat kecamatan. ini telah ada di Desa Wonoharjo selama kurang lebih 43 tahun. Pihak UPTB PPKB Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen tetap berperan aktif hingga sekarang menjadi komunikator dalam difusi Program Keluarga Berencana . Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah : 1. Mukhtadi selaku Kepala UPTB PPKB Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen. 2. Sri Kuatni selaku petugas lapangan UPTB PPKB Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen yang bertugas di Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen.

2.

Pemerintah Desa Wonoharjo Dalam proses difusi ini, fungsi pemerintahan desa adalah sebagai fasilitator dan pendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan Program Keluarga Bere

, mereka juga ikut berperan

commit to user 88


digilib.uns.ac.id

aktif sebagai komunikator dalam difusi program ini. Peneliti mencari informasi melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, yaitu Sukarto.

3.

Masyarakat Desa Wonoharjo Sasaran dari Program Keluarga Ber

ini

adalah masyarakat. Jadi peran masyarakat di sini sangatlah penting. Karena, program ini memang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam penelitian ini, ada 10 orang dari warga Desa Wonoharjo yang mewakili masyarakat, mereka adalah : 1. Suswati (24 tahun) 2. Wati (37 tahun) 3. Yusem (39 tahun) 4. Sutini (30 tahun) 5. Siti (29 tahun) 6. Siti Rohyatun (31 tahun) 7. Sri Sumiyati (35 tahun) 8. Mutiatun (42 tahun) 9. Sri Mulyani (30) 10. Siti Hasanah (36 tahun) 11. Endarwati (30 tahun) 12. Warsiti (28 tahun)

commit to user 89


digilib.uns.ac.id

K. Deskripsi Lokasi Desa Wonoharjo 1. Geografis Desa Wonoharjo merupakan salah satu dari sebelas desa di Kecamatan Rowokele. Desa ini secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Banyumas di sebelah barat dan Kabupaten Banjarnegara di sebelah utara. Wilayah Desa Wonoharjo terbagi menjadi sembilan dukuh, yaitu Dukuh Beji, Dukuh Padasan, Dukuh Temetes, Dukuh Lokarsa, Dukuh Wanasari, Dukuh Lemungsur, Dukuh Slirap, Dukuh Sawangan, dan Dukuh Luwung. Sebagian wilayah Wonoharjo merupakan perbukitan dan lainnya merupakan daratan. Jumlah luas wilayah 919,654 Ha terdiri dari sawah 100,3 Ha dan tanah kering 719,3 Ha. Bentang wilayah di Wonoharjo terdiri dari wilayah datar, berbukit, dan lereng gunung. 1) Letak 7-8 derajat lintang selatan 105-110 derajat bujur timur 2) Batas Wilayah Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara Sebelah timur berbatasan dengan Desa Giyanti Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jatiluhur Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas 3) Luas Wilayah Tanah sawah

: 100,3 Ha

Tanah kering

: 719,3 Ha

commit to user 90


digilib.uns.ac.id

Tanah fasilitas umum

: 7,8 Ha

Tanah hutan produksi

: 92,482 Ha

4) Iklim Curah hujan

: 164 Mm

Jumlah bulan hujan

: 7 bulan

Suhu rata-rata harian

: 27 derajat Celcius

Tinggi tempat

: 35 mdl

Desa Wonoharjo memiliki tipologi berupa desa sekitar hutan dan desa perbatasan dengan kabupaten lain. Jarak tempuh yang dibutuhkan untuk menuju ibukota kecamatan kira-kira tiga puluh menit dengan jarak tujuh kilometer. Kendaraan umum yang melintasi desa ini hanya mini bus. Sedangkan jarak tempuh menuju ke ibu kota kabupaten kira-kira satu jam dengan jarak tiga puluh kilometer. Kendaraan umum yang dapat digunakan untuk menuju ibukota adalah bus dan angkutan kota. 2. Pertanian Hasil pertanian yang utama di Desa Wonoharjo adalah kacang tanah sebanyak 3,7 ton/ha. Selain itu hasil pertanian yang lain adalah jagung (1 ton/ha), dan kacang hijau (0,56 ton/ha). Sebanyak 977 rumah tangga di desa ini memiliki tanah pertanian sendiri. Hanya 60 rumah tangga saja yang tidak memiliki tanah pertanian. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan di sini adalah jeruk, mangga, rambutan, manggis, salak, duku, dan pisang. Pisang merupakan komoditas buah-buahan utama di desa ini dengan hasil 10 ton/ha.

commit to user 91


digilib.uns.ac.id

Tanaman obat yang dibudidayakan oleh masyarakat Wonoharjo adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Rata-rata hasil panen tanaman obat tiap tahunnya adalah 1,3 ton/ha. Untuk komoditas perkebunan, Desa Wonoharjo paling cocok ditanami pohon kelapa. Itulah mengapa perkebunan kelapa di daerah ini merupakan kebun terluas dibandingkan kopi, vanili, dan cengkeh. Kepemilikan lahan perkebunan sepenuhnya ada di tangan warga Wonoharjo. Pemerintah tidak memiliki lahan perkebunan untuk diolah di desa ini. 3. Kehutanan Luas total hutan yang masih dikelola adalah 224 hektar. Hutan ini adalah sepenuhnya dikelola dan dimiliki pihak Perhutani. Hasil utama yang dapat diambil dari hutan ini adalah getah pines. Total hasil hutan yang dapat diambil per tahunnya adalah sebanyak 20 ton/ha. Kondisi hutan milik Perhutani berada dalam kondisi baik dan terawat. 4. Peternakan Populasi ternak yang dibudidayakan di Wonoharjo adalah sapi (13 ekor), kerbau (7 ekor), ayam (5198 ekor), bebek (95 ekor), dan kambing (2164 ekor). Untuk ketersediaan hijauan pakan ternak terdapat 0,50 hektar luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll). Sedangkan untuk luas lahan gembalaan adalah 2,05 hektar.

commit to user 92


digilib.uns.ac.id

5. Sumber Daya Air Sumber daya air di Desa Wonoharjo berupa sungai dengan debit air 50 M3/dt dan mata air dengan debit 21 M3/dt. Sebagai sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Wonoharjo memanfaatkan mata air (5 unit), sumur gali (26 unit), sumur pompa (12 unit), pipa air (3 unit), dan sungai (4 aliran sungai). Mata air menjadi sumber daya air yang paling banyak dimanfaatkan. Sebanyak 698 kepala keluarga (KK) memanfaatkan mata air sebagai sumber daya air. Sedangkan sumur gali dimanfaatkan oleh 78 KK, sumur pompa dimanfaatkan oleh 36 KK, pipa air dimanfaatkan oleh 619 KK, sungai dimanfaatkan oleh 173 KK. Sungai yang mengalir di Desa Wonoharjo adalah Sungai Luwung, Sungai Srengseng, dan Sungai Lirap. Tetapi hanya Sungai Lirap dan Sungai Luwung saja yang masih dapat dimanfaatkan, karena belum tercemar dan tidak keruh. Sedangkan Sungai Srengseng sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan, karena sudah tercemar, keruh, dan mengalami pendangkalan. 6. Potensi Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk di Desa Wonoharjo adalah sebesar 10942 jiwa. Dari 10942 jiwa tersebut, 5513 jiwa adalah laki-laki dan 5429 jiwa adalah perempuan.

commit to user 93


digilib.uns.ac.id

Umur 0

Jumlah (Jiwa)

4 Tahun

859

5 - 9 Tahun

816

10 - 14 Tahun

1339

15

19 Tahun

832

20

24 Tahun

929

25

29 Tahun

1075

30

34 Tahun

709

35

39 Tahun

981

40

44 Tahun

704

45

49 Tahun

724

50

54 Tahun

709

55 -58 Tahun

597

Lebih dari 59 Tahun

965

Total

10942

Gambar 7. Data Penduduk Desa Wonoharjo Berdasarkan Umur

Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Wonoharjo hanya sampai jenjang sekolah dasar (SD)/sederajat. Sedangkan masyarakat yang tidak tamat sekolah dasar jumlahnya lebih banyak. Jumlah masyarakat yang menyelesaikan jenjang sekolah dasar sebanyak 557 orang. Jumlah yang tidak menyelesaikan sekolah dasar sebanyak 325 orang. Untuk SLTP

commit to user 94


digilib.uns.ac.id

192 orang, SLTA 74 orang, D-1 2 orang, D-2 19 orang, D-3 2 orang, S-1 4 orang, dan S-2 2 orang. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Wonoharjo adalah petani. Bagi yang tidak memiliki lahan pertanian, mereka bekerja sebagai buruh tani atau bisa dengan menyewa lahan pertanian milik warga lain untuk digarap. Berikut ini adalah rincian daftar mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat Desa Wonoharjo : Mata Pencaharian

Jumlah Jiwa

Petani

783

Buruh tani

1314

Buruh/swasta

392

Pegawai negeri

23

Pengrajin

41

Pedagang

33

Peternak

659

Pensiunan

9

Perangkat desa

18

Pembuat bata

16

Gambar 8. Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Wonoharjo Agama yang paling banyak dianut masyarakat desa yang semua penduduknya adalah berasal dari etnis Jawa ini adalah Islam. sedangkan agama lain yang dianut masyarakat adalah Katholik dan Buddha. Penganut

commit to user 95


digilib.uns.ac.id

agama Islam sebanyak 9325 jiwa, penganut agama Katholik sebanyak 628 jiwa, dan penganut agama Buddha sebanyak 989 jiwa. Di Desa Wonoharjo sedikitnya terdapat total 77 warga yang mengalami cacat mental dan fisik. 7. Potensi Kelembagaan Desa Wonoharjo Lembaga pemerintahan yang terdapat di Desa Wonoharjo ada dua, yaitu Lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa. Jumlah aparat yang bekerja di Lembaga Pemerintahan Desa ada 18 orang dan dikepalai oleh kepala desa yang berpendidikan terakhir SLTA. Kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris desa yang juga berpendidikan SLTA. Jumlah RW dan RT di Desa Wonohrjo ada 15 RW dan 35 RT. Untuk badan perwakilan desa jumlah anggotanya ada 13 orang dengan pendidikan terakhir SLTA. Lembaga kemasyarakatan yang beroperasi di Desa Wonoharjo antara lain, PKK, Organisasi Pemuda, Organisasi Karangtaruna, Organisasi Profesi (Petani), Organisasi Bapak-Bapak, LKMD/LKMK, dan Kelompok Perikanan. Sedangkan kelembagaan politik yang terdapat di Desa Wonoharjo adalah kelembagaan politik milik partai PDI-P, GOLKAR, PKB, PKS, dan PAN. 8. Kelembagaan Ekonomi Kelembagaan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di dalam Desa Wonoharjo adalah industri kerajinan, industri makanan, industri bahan bangunan,

warung kelontong, usaha angkutan, pasar, pedagang

pengumpul/tengkulak, usaha peternakan, usaha perikanan, dan kelompok simpan pinjam.

commit to user 96


digilib.uns.ac.id

Kelembagaan ekonomi yang paling banyak terdapat di desa ini adalah usaha peternakan sejumlah 163 lembaga ekonomi. Kemudian usaha berikutnya adalah usaha perikanan sejumlah 45 lembaga ekonomi. Sedangkan usaha yang paling sedikit adalah usaha jasa angkutan, hanya terdapat satu lembaga ekonomi saja. Itulah mengapa Desa Wonoharjo termasuk dalam salah satu desa yang sulit untuk diakses menggunakan angkutan. Selain karena sedikitnya angkutan desa yang ada juga karena akses jalan yang harus dilalui masih sulit. 9. Lembaga Pendidikan Desa Wonoharjo tidak memiliki lembaga pendidikan setingkat SLTA dan juga tidak memiliki Lembaga Pendidikan Agama. Desa ini hanya memiliki lembaga pendidikan taman kanak-kanak, lembaga pendidikan sekolah dasar/sederajat, lembaga pendidikan SLTP. Jumlah lembaga pendidikan taman kanak-kanak ada satu dengan jumlah murid total 31 siswa dan guru 2 orang. Lembaga pendidikan sekolah dasar ada empat dengan jumlah murid total 635 siswa dan jumlah guru 25 orang. Lembaga pendidikan SLTP ada satu dengan jumlah murid total 160 siswa dan jumlah guru 8 orang. 10. Lembaga Keamanan Lembaga keamanan yang ada berupa pos kamling dengan jumlah total 26 unit. Sedangkan jumlah hansip/sejenisnya ada 31 orang. Bentuk partisipasi masyarakat dalam kamling dinilai baik.

commit to user 97


digilib.uns.ac.id

11. Potensi Prasarana dan Sarana a) Prasarana dan Sarana Transportasi 1) Prasarana transportasi darat Prasarana transportasi darat di Desa Wonoharjo berupa jalan aspal sepanjang 4 kilometer dengan kondisi rusak sepanjang 1 kilometer. Jalan makadam sepanjang 7 kilometer dengan kondisi baik, tidak ada yang rusak. Sedangkan jalan tanah yang ada sepanjang 5 kilometer dengan kondisi rusak sepanjang 2 kilometer. Sebagai prasarana transportasi darat yang menghubungkan antar desa/kecamatan terdapat jalan aspal sepanjang 2 kilometer dengan kondisi baik, tidak mengalami kerusakan. Jalan makadam sepanjang 1 kilometer dengan kondisi baik, tidak mengalami kerusakan. Ada juga jalan tanah sepanjang 1 kilometer dengan kondisi baik, tidak mengalami kerusakan. Hanya saja ketika hujan, jalan ini menjadi tergenang air. Desa Wonoharjo memiliki 7 jembatan beton dan 2 jembatan besi. Hanya jembatan beton saja yang mengalami kerusakan. Jumlah jembatan beton yang mengalami kerusakan ada 2. Sebagai penghubung antar desa digunakan 2 jembatan beton yang mana dalam keadaan baik semua, tidak mengalami kerusakan satupun. Selain jembatan dan jalan, di desa ini juga terdapat 2 pangkalan ojek sebagai prasarana transportasi.

commit to user 98


digilib.uns.ac.id

2) Sarana transportasi darat Sarana transportasi darat yang ada di Desa Wonoharjo hanya truk umum

dan

ojek

saja.

Bus

umum,

angkutan

pedesaan,

delman/bendi/cidomo, dan becak. Sedangkan jalur kereta api tidak ada di desa ini. b) Prasarana Komunikasi Desa Wonoharjo tidak memiliki telepon umum, wartel, dan warnet. Akan tetapi, masyarakat Desa Wonoharjo sudah banyak yang menggunakan telepon genggam sehingga ketiadaan sarana telepon umum/wartel tidak begitu masalah. Kantor pos ataupun kantor pos pembantu juga tidak terdapat di desa ini. Masyarakat yang hendak mengirim surat atau menerima wesel harus mendatangi kantor pos pembantu di Desa Rowokele sejauh 10 kilometer. Sarana komunikasi yang ada selain telepon genggam hanya radio dan televisi saja. c) Prasarana Air Bersih Prasarana air bersih yang terdapat di Desa Wonoharjo yaitu, sumur pompa 12 unit, sumur gali 26 unit, mata air 5 unit, dan hidran umum 1 unit. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan mata air sebagai sumber air bersih. Lainnya menggunakan sumur gali dan sumur pompa. Hanya sebagian kecil saja yang menggunakan hidran umum sebagai sumber mata air bersih.

commit to user 99


digilib.uns.ac.id

d) Prasarana Irigasi Sebagai prasarana irigasi masyarakat Desa Wonoharjo menggunakan prasarana irigasi saluran tersier sepanjang 1851 meter dengan jumlah pintu sadap 4 unit dan pintu pembagi air 9 unit. Kondisi saluran irigasi tersier Desa Wonoharjo tidak berada dalam kondisi sempurna/baik. Sepanjang 252 meter saluran irigasi tersier di Desa Wonoharjo mengalami kerusakan. Pintu sadap dan pintu pembagi airnya pun mengalami kerusakan. Jumlah pintu sadap yang mengalami kerusakan ada 3 unit. Sedangkan pintu pembagi air yang mengalami kerusakan ada 1 unit. e) Prasarana Pemerintahan Untuk prasarana pemerintahan, Desa Wonoharjo memiliki balai desa, balai dusun, dan kantor BPD. Semuanya dalam kondisi baik. Sebagai penunjang prasarana pemerintahan terdapat kendaraan dinas 1 unit, mesin ketik 3 buah, meja 14 buah, kursi 150 buah, dan almari arsip 7 buah. f) Prasarana Peribadatan Karena sebagian besar penduduk Desa Wonoharjo penganut agama Islam, tidak heran jikalau banyak terdapat masjid dan mushola di desa ini. Selain itu juga terdapat wihara bagi penganut agama Buddha. Jumlah masjid yang ada di desa ini adalah 2 unit, semuanya dalam kondisi baik. Jumlah musahola/langgar/surau ada 25 unit, 14 unit

commit to user 100


digilib.uns.ac.id

diantaranya dalam kondisi rusak. Sedangkan untuk wihara terdapat 3 unit, tetapi hanya 1 saja yang dalam kondisi baik. g) Prasarana Olahraga Untuk prasarana olahraga, Desa Wonoharjo hanya memiliki satu lapangan sepakbola dan satu meja pingpong saja. Lapangan bulu tangkis, lapangan voli, atau lapangan basket tidak dimiliki oleh desa ini. h) Prasarana Kesehatan Desa Wonoharjo memiliki poliklinik/balai pengobatan dan Posyandu sebagai prasarana kesehatan masyarakat. Jumlah poliklinik yang ada yaitu tujuh unit dan jumlah Posyandu ada sembilan unit. Semuanya berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan. i) Sarana Kesehatan Desa Wonoharjo tidak memiliki dokter umum atau dokter spesialis lainnya, tetapi di desa ini jumlah dukun yang ada melebihi jumlah dokter. Sebagai sarana kesehatan, desa ini memiliki empat orang dukun terlatih, satu orang paramedis, dan satu orang bidan desa. j) Prasarana Pendidikan Prasarana pendidikan yang ada di Desa Wonoharjo yaitu, satu unit Sekolah Lnjutan Tingkat Pertama (SLTP), empat unit Sekolah Dasar (SD), dan satu unit Taman Kanak-Kanak (TK). Semuanya dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan.

commit to user 101


digilib.uns.ac.id

k) Prasarana Penerangan Jumlah masyarakat pengguna lampu minyak di Desa Wonoharjo hampir dua kali lipat dibanding jumlah masyarakat pengguna jasa listrik dari PLN. Jumlah masyarakat pengguna lampu minyak ada 1013 KK, sedangkan jumlah pengguna jasa listrik PLN ada 591 KK.

commit to user 102

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN. A. oleh Badan. Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Recommend Documents