ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SEMESTER II TAHUN 2013

ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEMESTER II TAHUN 2013

i BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK JAKARTA, 2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Laporan Analisis dan Penilaian Multi Indikator Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sampai dengan Semester II tahun 2013 telah dapat diselesaikan. Laporan analisis dan penilaian ini menyajikan hasil pelaksanaan program sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013. Sumber data yang dipakai sebagian besar dari hasil sistem pencatatan dan pelaporan (R/R) BKKBN. Penilaian ini dilakukan seobyektif mungkin sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam buku petunjuk tentang Analisis dan Penilaian Multi Indikator Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah dibakukan. Dari hasil Analisis dan penilaian ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang bermanfaat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pengelolaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selanjutnya. Disadari sepenuhnya dalam analisis dan penilaian multi indikator Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sampai dengan Semester II tahun 2013 ini masih belum sempurna karena berbagai keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, diharapkan masukan serta saran para pembaca yang akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan analisis dan penilaian multi indikator Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selanjutnya. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan berpartisipasi dalam menyusun Analisis dan Penilaian Multi Indikator Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sampai dengan Semester II tahun 2013 ini.

Jakarta, Maret 2014 Direktur Pelaporan dan Statistik

Drs. Bambang Marsudi, MM

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................................... A. Latar Belakang .......................................................................................... B. Tujuan .......................................................................................................... C. Ruang Lingkup..........................................................................................

1 1 2 2

BAB II

JENIS INDIKATOR DAN CARA PENILAIAN ............................................ 3 A. Jenis Indikator .......................................................................................... 3 B. Cara Penilaian ........................................................................................... 5

BAB III

ULASAN HASIL PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDIKATOR ...... A. Nilai Indikator Input .............................................................................. B. Nilai Indikator Proses ............................................................................ C. Nilai Indikator Output ........................................................................... D. Nilai Indikator Dampak .........................................................................

BAB IV

ULASAN HASIL RASIO ANTAR INDIKATOR DAN KINERJA DAERAH ............................................................................................ 22 A. Rasio Antar Indikator ............................................................................ 22 B. Tingkat Perkembangan Program ...................................................... 23

BAB V

KESIMPULAN .................................................................................................... 25

8 8 11 14 19

LAMPIRAN

ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang kehidupan lainnya, program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) nasional juga mengalami perubahan. Perubahan paling mencolok adalah diserahkannya sebagian besar wewenang penyelenggaraan program KKB nasional dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten dan kota. Dengan demikian, pelaksanaan program KKB nasional di daerah sangat tergantung kepada kebijakan strategis para pemangku jabatan yang ada di daerah. Dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang terjadi dan sejalan dengan upaya revitalisasi program KKB nasional telah dirumuskan Visi, Misi, dan Strategi Dasar program KKB nasional yang baru. Reformulasi arah kebijakan program ke depan ini diperlukan dalam rangka membangun kembali sendi-sendi program yang melemah pasca desentralisasi. Visi, misi, dan strategi dasar program yang baru ini, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, merupakan arah, acuan, dan rujukan bagi petugas BKKBN maupun pengelola program lainnya dalam menetapkan kebijakan program KKB nasional. Dengan ruang lingkup dan dimensi yang semakin luas serta semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi menuntut upaya pengerahan seluruh potensi yang dimiliki, baik berupa daya, dana, sarana, maupun kemampuan manajemen yang dapat mengarahkan segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien. Untuk itu mutlak diperlukan dukungan maksimal dari unsur-unsur penunjang yang salah satu diantaranya adalah kegiatan analisis dan evaluasi program. Sebagai salah satu bagian integral manajemen program KKB nasional, kegiatan analisis dan evaluasi program, dalam hal ini Analisis dan Penilaian Multi Indikator, selalu berusaha menyajikan informasi terpilih secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan tuntutan perkembangan program; mengidentifikasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi; serta memberikan masukan bagi solusi pemecahannya. Dengan cara ini diharapkan hasil analisis dan penilaian multi indikator dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Data dasar yang digunakan untuk analisis dan penilaian multi indikator umumnya bersumber dari statistik rutin R/R (pelayanan kontrasepsi, pengendalian lapangan, dan pendataan keluarga) dari masing-masing provinsi pada periode tertentu. Analisis dan penilaian multi indikator dilakukan dua kali, yaitu pada Semester I (Januari-Juni) dan Semester II (Januari-Desember). Setelah dilakukan 1

pengolahan dan pengukuran, hasil analisis dan penilaian disajikan dalam bentuk narasi dan lampiran data, sehingga memudahkan bagi siapapun yang membaca dan mencermati laporannya. Selain itu periode pelaksanaan dimaksudkan juga untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program KKB nasional pada suatu periode. Dengan demikian para pimpinan di masing-masing tingkatan wilayah dapat menentukan langkah kebijakan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga pada periode berikutnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional program KKB nasional dapat lebih ditingkatkan. B. TUJUAN Analisis dan penilaian multi indikator dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program KKB Nasional Semester II tahun 2013 terhadap berbagai aspek manajemen Program KKB Nasional yang meliputi input, proses, output dan dampak. C. RUANG LINGKUP 1. Sasaran Berbagai variabel strategis yang menggambarkan input, proses, dan output Program KKB Nasional dengan berbagai cara penilaian yang rinci mencakup penyiapan data, pengukuran variabel, pemberian nilai, pengukuran rasio beserta analisisnya. 2. Jangkauan Jangkauan wilayah analisis dan penilaian multi indikator meliputi semua provinsi untuk penilaian di tingkat pusat, kabupaten/kota bagi penilaian di tingkat provinsi, dan kecamatan untuk penilaian di tingkat kabupaten/kota. 3. Sumber Data Data yang digunakan untuk menyusun penilaian Multi Indikator periode Januari s/d Desember 2013 ini bersumber dari Rek.Prov.K/0/Kec-Dal/10, Rek.Prov.F/I/Dal/10, Rek.Prov.F/II/KB/10, Pendataan Keluarga tahun 2013, Rakernas dan Review tahun 2013.

2

BAB II JENIS INDIKATOR DAN CARA PENILAIAN Analisis dan Penilaian Multi Indikator Program KKB Nasional Semester II tahun 2013 ini merupakan penilaian terhadap pengelolaan Program KKB Nasional selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2013. Jenis indikator dan tata cara yang digunakan dalam penilaian didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. A. JENIS INDIKATOR Penilaian Multi Indikator Semester II tahun 2013 ini mencakup 4 indikator, yaitu input, proses, output dan dampak. Tiap-tiap indikator memiliki sejumlah variabel. Selain pertimbangan kegiatan yang strategis, pemilihan variabel didasarkan atas tersedianya data dan kontinuitas kegiatannya. Indikator input terdiri dari sumber dana, daya, dan sarana yang meliputi 9 variabel. Indikator proses yang merupakan variabel kegiatan atau proses pemanfaatan input terdiri dari 10 variabel, indikator output terdiri dari 20 variabel yang umumnya merupakan variabel sasaran program dan yang terakhir adalah indikator dampak terdiri dari 4 variabel. Secara rinci variabel-variabel pada setiap indikator adalah sebagai berikut : 1.

INDIKATOR INPUT a. Rasio Petugas Lapangan (PLKB/PKB) Terhadap Desa/Kelurahan b. Rasio PPKBD Terhadap Desa/Kelurahan c. Rasio PUS Terhadap Tempat Pelayanan KB (Klinik KB Pemerintah + Klinik KB Swasta + Dokter dan Bidan Praktek Swasta). d. Persentase PLKB/PKB Yang Sudah Dilatih KIE Terhadap PLKB/PKB e. Persentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) Yang Menjadi Anggota UPPKS Terhadap KPS dan KS I. f.

Rata-Rata Anggaran per Keluarga

g. Rasio Kelompok BKB Terhadap Desa/Kelurahan h. Rasio Kelompok BKR Terhadap Desa/Kelurahan i.

Rasio Kelompok BKL Terhadap Desa/Kelurahan

3

2.

INDIKATOR PROSES a. Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Aktif b. Persentase Keluarga Aktif BKB c. Persentase Keluarga Aktif BKR d. Persentase Keluarga Aktif BKL e. Persentase Toga/Toma Aktif KIE f. Rata-Rata Kegiatan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) Kecamatan ke Desa/Kelurahan. g. Rata-Rata Kegiatan TKBK Kabupaten dan kota ke Kecamatan h. Rata-Rata Rapat Koordinasi Program (Rakor)KB tingkat Kecamatan

3.

i.

Rata-rata Rakor KB tingkat Desa/Kelurahan

j.

Rata-rata Penyuluhan KB terhadap PLKB/PKB

INDIKATOR OUTPUT a. Persentase Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Terhadap PPM-PB b. Persentase Pencapaian PB MKJP Terhadap Total PB c. Persentase Pencapaian PB Pria Terhadap Total PB d. Persentase Pencapaian PB Pelayanan Swasta (Klinik KB Swasta, Dokter dan Bidan Praktek Swasta) Terhadap Total PB. e. Persentase Pencapaian PB KPS dan KS I Terhadap PPM - PB KPS dan KS I f. Persentase Pencapaian PB KPS dan KS I Terhadap Total PB g. Persentase Pencapaian PB MKJP KPS dan KS I Terhadap Total PB h. Persentase Pencapaian PB Pria KPS dan KS I Terhadap Total PB i.

Persentase Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Terhadap PPM-PA

j.

Persentase Pencapaian PA MKJP Terhadap Total PA

k. Persentase Pencapaian PA Pria terhadap Total PA l.

Persentase Pencapaian PA Swasta terhadap Total PA

4

m. Persentase Pencapaian PA KPS dan KS I Terhadap PPM PA KPS dan KS I n. Persentase Pencapaian PA KPS dan KS I Terhadap Total PA o. Persentase Pencapaian PA MKJP KPS dan KS I Terhadap Total PA p. Persentase Pencapaian PA Pria KPS dan KS I Terhadap Total PA q. Persentase Pencapaian PA Terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) r. Persentase Unmet Need (PUS bukan peserta KB Ingin Anak Tapi Ditunda dan Bukan Peserta KB Tidak Ingin Anak Lagi) Terhadap PUS. s. Persentase Pencapaian PUS Anggota BKB Yang Ikut KB t. Persentase Pencapaian PUS Anggota UPPKS Yang Ikut KB

4.

INDIKATOR DAMPAK a. Persentase KPS dan KS-I Terhadap Keluarga b. Persentase PUS Yang Istrinya Berusia Di Bawah 20 Tahun Terhadap PUS c. Child Woman Ratio (CWR) d. Total Fertility Rate (TFR)

B. CARA PENILAIAN Penilaian multi indikator dilakukan dengan empat tahapan kegiatan yaitu (1) pengukuran variabel, (2) pemberian nilai, (3) pengukuran rasio dan (4) pengukuran tingkat kemajuan perkembangan program. 1. PENGUKURAN VARIABEL Pengukuran variabel dimaksudkan untuk menghitung atau menentukan besaran nilai untuk setiap variabel pada masing-masing indikator. Pengukuran variabel dilakukan dengan membagi data variabel dengan data pembandingnya guna memperoleh besaran nilai yang layak untuk membuat perbandingan antar wilayah. 2. PEMBERIAN NILAI Setelah pengukuran terhadap seluruh variabel dikerjakan, langkah selanjutnya adalah pemberian nilai. Besaran angka hasil pengukuran dari variabel-variabel; baik yang terdapat di indikator Input, Proses, Output, maupun Dampak; mempunyai satuan (unit) yang tidak selalu sama. Misalnya nilai 5

variabel anggaran menyajikan satuan ukuran “rupiah”, sedangkan nilai variabel peserta KB menggunakan satuan ukuran “persentase”, sehingga kedua variabel yang mempunyai satuan ukuran yang berbeda ini tidak dapat dijumlahkan secara langsung. Agar nilai variabel dapat dijumlahkan, maka angka yang diperoleh sebagai hasil pengukuran variabel harus dikonversi menjadi satuan ukuran yang sama dan berlaku sama untuk semua unit wilayah penilaian. Berdasarkan semua nilai yang telah diberikan untuk setiap variabel, dapat diperoleh nilai untuk setiap indikator. a. Pemberian Nilai 10 Bagi Angka Hasil Pengukuran Terbesar Langkah pertama yang ditempuh dalam pemberian nilai, sebagai upaya penyamaaan satuan ukuran, adalah mencari dan menemukan angka yang tertinggi atau terbesar dari suatu variabel yang telah diukur diantara unit wilayah yang dinilai. Untuk penilaian yang dilaksanakan di tingkat pusat, unit wilayah penilaiannya adalah provinsi; untuk tingkat provinsi, unit wilayah penilaiannya adalah kabupaten/kota; sedangkan tingkat kabupaten/kota, unit wilayah penilaiannya adalah kecamatan. Langkah selanjutnya adalah wilayah yang memiliki angka tertinggi atau terbesar dalam suatu variabel tertentu diberi nilai 10. Selanjutnya pemberian nilai untuk wilayah lain pada variabel bersangkutan disesuaikan secara proporsional terhadap wilayah yang memiliki angka tertinggi tersebut. b. Pemberian Nilai 10 Bagi Angka Hasil Pengukuran Terkecil Secara umum dapat dikatakan bahwa prinsip pemberian nilai 10 berlaku untuk seluruh variabel kecuali variabel Rasio PUS terhadap tempat pelayanan KB; Unmet need; Persentase KPS dan KS I terhadap jumlah keluarga; Child Women Ratio; Persentase PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun, dan TFR. Pada variabel-variabel tersebut berlaku prinsip penilaian yang terbalik, yakni wilayah yang mempunyai angka pencapaian yang terendah atau terkecil diberi nilai 10. 3. PENGUKURAN RASIO Berdasarkan nilai yang telah ada pada setiap indikator, selanjutnya diukur rasio antara nilai indikator output dengan input, antara nilai indikator output dengan proses, dan antara nilai indikator dampak dengan output pada setiap wilayah yang dinilai. 4. PENGUKURAN TINGKAT KEMAJUAN PERKEMBANGAN PROGRAM Untuk melihat tingkat kemajuan program secara total di tahun 2013 pada masing-masing unit wilayah penilaian, dilakukan dengan menjumlahkan tiga nilai rasio yaitu rasio indikator output terhadap indikator input (O/I), rasio 6

indikator output terhadap indikator proses (O/P), dan rasio indikator dampak terhadap indikator output (D/O), dengan ketentuan : a. Unit wilayah penilaian yang mempunyai total nilai dari tiga rasio ≥ 3,00 mendapat nilai Efisien dan Efektif, dengan ketentuan baik nilai O/I ataupun O/P ataupun D/O tidak < 1. b. Unit wilayah penilaian yang mempunyai total nilai dari tiga rasio ≥ 3,00 dimana O/I < 1, O/P ≥ 1, dan D/O ≥ 1 mendapat nilai Kurang Efisien tapi Efektif. c. Unit wilayah penilaian yang mempunyai total nilai dari tiga rasio ≥ 3,00 dimana O/I ≥ 1, O/P ≥ 1, dan D/O < 1; atau O/I ≥ 1, O/P < 1, dan D/O ≥ 1; atau O/I ≥ 1, O/P < 1, dan D/O < 1 mendapat nilai Efisien tapi Kurang Efektif. d. Unit wilayah penilaian yang mempunyai total nilai dari tiga rasio ≥ 3,00 dimana O/I < 1, O/P ≥ 1, dan D/O < 1; atau O/I < 1, O/P < 1, dan D/O ≥ 1 mendapat nilai Kurang Efisien dan Kurang Efektif. e. Unit wilayah penilaian yang mempunyai total nilai dari tiga rasio < 3,00 mendapat nilai Kurang Efisien dan Kurang Efektif, walaupun salah satu dari nilai O/I atau O/P atau D/O ≥ 1.

7

BAB III ULASAN HASIL PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDIKATOR Nilai indikator adalah hasil penjumlahan dari nilai variabel-variabel yang telah dikonversi ke dalam satuan ukuran yang sama. Besarnya nilai indikator setiap provinsi dapat mempengaruhi penilaian efisiensi atau efektifitas serta penilaian performance provinsi yang bersangkutan. Pada penilaian Multi Indikator Semester II terdapat empat indikator yang harus dinilai yaitu indikator input, indikator proses, indikator output dan indicator dampak. A. NILAI INDIKATOR INPUT 1. Rasio Petugas Lapangan (PLKB/PKB) Terhadap Desa/Kelurahan Secara nasional hasil pengukuran rasio PLKB/PKB terhadap desa/kelurahan adalah 0,4 yang berarti setiap 10 desa/kelurahan dibina oleh 4-5 orang PLKB/PKB. Pada variabel ini, semakin besar hasil pengukuran semakin besar nilai yang diperoleh. Hasil penilaian untuk variabel ini adalah 2,6 yang merupakan konversi dari hasil pengukuran sebesar 0,4. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi pertama adalah DKI Jakarta diikuti Sumatera Barat, Bali, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Papua diikuti Papua Barat, Riau, Banten dan Bengkulu. 2. Rasio PPKBD Terhadap Desa/Kelurahan Hasil pengukuran variabel Rasio PPKBD Terhadap Desa/Kelurahan adalah 1,0 yang berarti di setiap 1 desa/kelurahan terdapat 1 PPKBD. Pada variabel ini semakin besar rasio hasil pengukuran menunjukkan jumlah PPKBD yang dapat melayani keluarga semakin banyak. Untuk hasil penilaian, setelah hasil pengukuran dikonversi angkanya secara nasional adalah 1,0. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi pertama adalah DKI Jakarta, diikuti Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan hasil penilaian terkecil pertama adalah Papua dan seterusnya adalah Papua Barat dan Kepulauan Riau. 3. Rasio PUS Terhadap Tempat Pelayanan KB (Klinik KB Pemerintah + Klinik KB Swasta + Dokter dan Bidan Praktek Swasta). Secara nasional hasil pengukuran rasio tempat pelayanan KB terhadap PUS sebesar 1.755 yang berarti ada 1 tempat pelayanan KB untuk melayani 1.755 PUS. Pada variabel ini semakin besar hasil pengukuran menunjukkan tempat pelayanan yang dapat melayani PUS semakin banyak. Sementara itu, secara nasional hasil penilaian rasio tempat pelayanan KB terhadap PUS sebesar 0,3. Angka ini merupakan konversi dari hasil pengukuran.

8

Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima terbesar secara berturut-turut adalah Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan. Sedangkan hasil penilaian terkecil secara berturut-turut adalah Papua Barat, Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah dan Maluku. 4. Persentase PLKB/PKB Yang Sudah Dilatih KIE Terhadap PLKB/PKB Hasil pengukuran variabel ini secara nasional angkanya sebesar 35,9% yang berarti dari seluruh PKB/PLKB yang ada yang sudah dilatih baru 35,9%. Pada variabel ini semakin besar hasil pengukurannya menunjukkan semakin banyak PLKB/PKB yang sudah dilatih. Sementara itu, untuk hasil penilaian angkanya secara nasional adalah 4,0. Angka tersebut merupakan konversi dari hasil pengukuran. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Maluku Utara, Banten, Aceh, Sulawesi Utara dan Gorontalo. 5. Persentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) Yang Menjadi Anggota UPPKS Terhadap KPS dan KS I. Hasil pengukuran variabel persentase KPS dan KS-I menjadi anggota kelompok UPPKS secara nasional angkanya hanya sebesar 4,5%. Secara nasional, hasil penilaian KPS dan KS.I menjadi anggota kelompok UPPKS angkanya sebesar 3,2 dan angka ini merupakan konversi dari angka hasil pengukuran variabel tersebut. Pada tingkat provinsi hasil penilaian terbesar secara berturut-turut adalah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat. Sedangkan hasil penilaian terkecil secara berturut-turut adalah Papua Barat, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Banten. 6. Rata-Rata Anggaran per Keluarga Secara nasional rata-rata jumlah anggaran yang tersedia untuk setiap kepala keluarga pada tahun 2012 sebesar Rp 18.394,-. Setelah dikonversi, nilai variabel rata-rata anggaran per keluarga adalah sebesar 2,0. Pada variabel ini semakin besar hasil penilaian menunjukkan rata-rata anggaran per keluarga semakin tinggi. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah Papua Barat, Maluku Utara, Papua, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. 7. Rasio Kelompok BKB Terhadap Desa/Kelurahan Hasil pengukuran variabel Rasio Kelompok BKB Terhadap Desa/Kelurahan adalah 1,1 yang berarti di setiap 1 desa/kelurahan terdapat 1-2 kelompok BKB. Pada variabel ini semakin besar rasio hasil pengukuran menunjukkan jumlah kelompok BKB yang terdapat di Desa/Kelurahan semakin 9

banyak. Untuk hasil penilaian, setelah hasil pengukuran dikonversi angkanya secara nasional adalah 1,9. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi pertama adalah DKI Jakarta, diikuti DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan hasil penilaian terkecil pertama adalah Papua dan seterusnya adalah Papua Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur. 8. Rasio Kelompok BKR Terhadap Desa/Kelurahan Hasil pengukuran variabel Rasio Kelompok BKR Terhadap Desa/Kelurahan adalah 0,5 yang berarti di setiap 1 desa/kelurahan terdapat 0-1 kelompok BKR. Pada variabel ini semakin besar rasio hasil pengukuran menunjukkan jumlah kelompok BKR yang terdapat di Desa/Kelurahan semakin banyak. Untuk hasil penilaian, setelah hasil pengukuran dikonversi angkanya secara nasional adalah 3,8. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi pertama adalah DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan DKI Jakarta. Sedangkan hasil penilaian terkecil pertama adalah Papua dan seterusnya adalah Kalimantan Timur, Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah. 9. Rasio Kelompok BKL Terhadap Desa/Kelurahan Hasil pengukuran variabel Rasio Kelompok BKL Terhadap Desa/Kelurahan adalah 0,6 yang berarti di setiap 1 desa/kelurahan terdapat 0-1 kelompok BKL. Pada variabel ini semakin besar rasio hasil pengukuran menunjukkan jumlah kelompok BKL yang terdapat di Desa/Kelurahan semakin banyak. Untuk hasil penilaian, setelah hasil pengukuran dikonversi angkanya secara nasional adalah 2,1. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi pertama adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali. Sedangkan hasil penilaian terkecil pertama adalah Papua dan seterusnya adalah Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Timur dan Aceh. Informasi lebih lengkap tentang hasil pengukuran dan penilaian semua variabel indikator input dari tiap provinsi secara rinci dapat dilihat pada lampiran MULDIK/2013/S-II/LK-II/I (Lembar Kerja II) dan lampiran MULDIK/2013/SII/LK-III/I (Lembar Kerja III). Secara nasional nilai indikator input sebesar 2,3 (lihat Lembar Kerja IV). Apabila dilihat persebarannya pada tingkat provinsi, nilai tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebesar 6,5. Hampir seluruh variabel yang ada pada indikator input mempengaruhi tingginya nilai indikator input pada DKI Jakarta kecuali rasio PUS terhadap tempat pelayanan KB (Pemerintah dan Swasta) dan persentase KPS dan KS I yang menjadi anggota UPPKS terhadap jumlah KPS dan KS I. Sementara itu, nilai terendah berada di Kalimantan Timur sebesar 1,2.

10

B. NILAI INDIKATOR PROSES 1. Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Aktif Secara nasional hasil penilaian persentasi PIK-R yang aktif sebesar 8,7. Angka ini merupakan konversi dari hasil pengukuran sebesar 86,8% yang berarti dari seluruh jumlah PIK-R sebesar 18.024 kelompok, terdapat 86,8% PIK-R yang aktif. Pada variabel ini semakin besar hasil penilaian berarti PIK-R yang aktif semakin banyak. Pada tingkat provinsi hasil penilaian terbesar secara berturut-turut antara lain adalah DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung. Di sisi lain hasil penilaian terkecil secara berturutturut adalah Papua Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. 2. Persentase Keluarga Aktif BKB Hasil pengukuran variabel ini secara nasional adalah 80,1% atau dari sekitar 3,9 juta keluarga yang menjadi anggota BKB, hanya 3,2 juta diantaranya yang menghadiri pertemuan kelompok BKB. Angka hasil pengukuran tersebut kemudian dikonversi dan diperoleh nilai sebesar 8,6. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin banyak keluarga menjadi anggota BKB yang menghadiri pertemuan. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah Sulawesi Barat, Gorontalo, Bali, DI. Yogyakarta dan Lampung. Sedangkan hasil penilaian lima provinsi terkecil adalah Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Maluku dan Banten. 3. Persentase Keluarga Aktif BKR Secara nasional hasil penilaian keluarga aktif BKR sebesar 8,4. Angka ini merupakan hasil konversi dari hasil pengukuran 74,9%, yang berarti dari jumlah keluarga sekitar 2,1 juta yang menjadi anggota kelompok BKR, hanya 74,9% diantaranya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKR. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin banyak keluarga yang menjadi anggota BKR yang menghadiri pertemuan. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah Gorontalo, Lampung, DI. Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Sedangkan hasil penilaian lima terkecil adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua Barat, Bangka Belitung dan Sumatera Utara. 4. Persentase Keluarga Aktif BKL Secara nasional hasil penilaian keluarga aktif BKL sebesar 8,1. Angka ini merupakan hasil konversi dari hasil pengukuran 74,3%, yang berarti dari jumlah keluarga sekitar 1,8 juta yang menjadi anggota kelompok BKL, hanya 74,3% diantaranya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKL. Pada variabel ini,

11

semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin banyak keluarga yang menjadi anggota BKL yang menghadiri pertemuan. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah Gorontalo, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Bali dan Jambi. Sedangkan hasil penilaian lima terkecil adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. 5. Persentase Toga/Toma Aktif KIE Hasil pengukuran variabel ini secara nasional adalah 31,3% atau dari sekitar 209 ribu Toma/Toga yang ada, hanya 65 ribu diantaranya yang aktif melakukan KIE KKB. Angka hasil pengukuran tersebut kemudian dikonversi dan diperoleh nilai sebesar 5,1. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin banyak Toma/Toga yang aktif melakukan KIE program KKB Nasional. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah Nusa Tenggara Barat diikuti secara berturut-turut Bali, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Kepulauan Riau, Maluku, Papua Barat, Kalimantan Timur dan Riau 6. Rata-Rata Kegiatan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) Kecamatan ke Desa/Kelurahan. Secara nasional hasil penilaian rata-rata gerak TKBK kecamatan ke desa/kelurahan sebesar 2,5. Angka ini merupakan konversi dari hasil pengukuran sebesar 0,7 yang berarti dari sekitar 81 ribu desa/kelurahan yang ada kegiatan TKBK yang dilaksanakan hanya sekitar 57 ribu kali atau rata-rata pada setiap 10 desa/kelurahan terdapat 7 kunjungan TKBK kecamatan ke desa/kelurahan. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin sering rata-rata gerak TKBK kecamatan ke desa/kelurahan. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Papua Barat, Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. 7. Rata-Rata Kegiatan TKBK Kabupaten dan kota ke Kecamatan Secara nasional hasil penilaian rata-rata gerak TKBK kabupaten/kota ke kecamatan sebesar 4,2. Angka ini merupakan konversi hasil pengukuran sebesar 0,3 yang berarti dari sekitar hampir 7 ribu kecamatan yang ada, kegiatan TKBK yang dilaksanakan hanya 1.753 kali atau pada setiap 10 kecamatan hanya ada 3 kunjungan TKBK kabupaten/kota. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan bahwa frekuensi gerak TKBK kabupaten/kota ke kecamatan semakin sering. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah Banten, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan.

12

Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Papua Barat. 8. Rata-Rata Rapat Koordinasi Program (Rakor)KB tingkat Kecamatan Secara nasional hasil penilaian rata-rata rapat koordinasi Program (Rakor) KB tingkat kecamatan sebesar 6,9. Angka ini merupakan konversi hasil pengukuran sebesar 0,7 yang berarti dari sekitar hampir 7 ribu kecamatan yang ada, kegiatan Rakor KB yang dilaksanakan hanya 4.746 kali atau pada setiap 10 kecamatan hanya ada 7 Rakor KB tingkat kecamatan. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan bahwa frekuensi rakor KB tingkat kecamatan semakin sering. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Papua Barat, Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Maluku. 9. Rata-rata Rakor KB tingkat Desa/Kelurahan Secara nasional hasil penilaian rata-rata rapat koordinasi Program (Rakor) KB tingkat desa/kelurahan sebesar 5,5. Angka ini merupakan konversi hasil pengukuran sebesar 0,6 yang berarti dari sekitar hampir 81 ribu desa/kelurahan yang ada, kegiatan Rakor KB yang dilaksanakan hanya 44.671 kali atau pada setiap 10 kecamatan hanya ada 5 Rakor KB tingkat desa/kelurahan. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan bahwa frekuensi rakor KB tingkat desa/kelurahan semakin sering. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Bali. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Papua Barat, Papua, Maluku, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tengah. 10. Rata-rata Penyuluhan KB terhadap PLKB/PKB Secara nasional hasil penilaian rata-rata penyuluhan KB terhadap jumlah PLKB/PKB sebesar 1,1. Angka ini merupakan konversi hasil pengukuran sebesar 3,4 yang berarti rata-rata pelaksanaan penyuluhan KB oleh PLKB/PKB sebanyak 3,4 kali. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan bahwa frekuensi PLKB/PKB melakukan penyuluhan KB semakin sering. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah DKI Jakarta, Papua, DI Yogyakarta, Banten dan Jawa Barat. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Maluku, Papua Barat, Aceh, Sulawesi Barat dan Kepulauan Riau. Informasi lebih lengkap tentang hasil pengukuran dan penilaian semua variabel indikator proses dari tiap provinsi secara rinci dapat dilihat pada lampiran MULDIK/2012/S-II/LK-II/II (Lembar Kerja II) dan lampiran MULDIK/2012/SII/LK-III/II (Lembar Kerja III).

13

Secara nasional nilai indikator proses sebesar 5,9 (lihat Lembar Kerja IV). Apabila dilihat persebarannya pada tingkat provinsi, nilai tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebesar 8,4. Hampir seluruh variabel yang ada pada indikator input mempengaruhi tingginya nilai indikator proses pada DKI Jakarta kecuali rata-rata kegiatan TKBK Kecamatan ke Desa/Kelurahan. Sementara itu, nilai terendah berada di Papua Barat sebesar 2,5. C. NILAI INDIKATOR OUTPUT 1. Persentase Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Terhadap PPM-PB Realisasi pencapaian peserta KB baru yang telah dilayani sampai dengan semester II sebanyak 8,500,247 dengan PPM PB sebanyak 7.504.820 atau 113,3%. Jika persentase pencapaian PB terhadap PPM PB dikonversikan maka didapat hasil penilaian sebesar 7,5. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PB terhadap PPMPB. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Kepulauan Riau, Papua, Banten, Maluku dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah dan Jambi. 2. Persentase Pencapaian PB MKJP Terhadap Total PB Realisasi pencapaian PB MKJP yang telah dilayani sampai dengan semester II sebanyak 1.593.014 dari total PB sebanyak 8.500.247 atau 18,7%. Jika persentase pencapaian PB MKJP terhadap total PB dikonversikan maka didapat hasil penilaian sebesar 4,4. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PB MKJP terhadap total PB. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Aceh, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat. 3. Persentase Pencapaian PB Pria Terhadap Total PB Hasil penilaian persentase pencapaian PB Pria terhadap total PB sebesar 2,0. Nilai tersebut didapat dari hasil pencapaian PB Pria yang telah dilayani sampai dengan semester II sebanyak 539.012 dari total PB sebanyak 8.500.247 atau 6,3%. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PB Pria terhadap total PB. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Papua, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Maluku dan Sumatera Barat. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Jawa Barat, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

14

4. Persentase Pencapaian PB Pelayanan Swasta (Klinik KB Swasta, Dokter dan Bidan Praktek Swasta) Terhadap Total PB. Realisasi pencapaian PB Pelayanan Swasta yang telah dilayani sampai dengan semester II sebanyak 2.855.784 dari total PB sebanyak 8.500.247 atau 33,6%. Jika persentase pencapaian PB Pelayanan Swasta terhadap total PB dikonversikan maka didapat hasil penilaian sebesar 5,4. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PB Pelayanan Swasta terhadap total PB. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau dan Jawa Tengah. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Barat. 5. Persentase Pencapaian PB KPS dan KS I Terhadap PPM - PB KPS dan KS I Hasil penilaian persentase pencapaian PB KPS dan KS I terhadap PPM PB KPS dan KS I sebesar 5,0. Nilai tersebut didapat dari hasil pencapaian PB KPS dan KS I yang telah dilayani sampai dengan semester II sebanyak 3.684.790 dari PPM PB KPS dan KS I sebanyak 3.973.709 atau 92,7%. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PB KPS dan KS I terhadap PPM PB KPS dan KS I. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Banten dan Maluku. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Kepulauan Riau, DI. Yogyakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. 6. Persentase Pencapaian PB KPS dan KS I Terhadap Total PB Realisasi pencapaian PB KPS dan KS I yang telah dilayani sampai dengan semester II sebanyak 3.684.790 dari total PB sebanyak 8.500.247 atau 43,3%. Jika persentase pencapaian PB KPS dan KS I terhadap total PB dikonversikan maka didapat hasil penilaian sebesar 5,3. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PB KPS dan KS I terhadap total PB. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Papua Barat, Papua, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Bali dan Kalimantan Tengah. 7. Persentase Pencapaian PB MKJP KPS dan KS I Terhadap Total PB Realisasi pencapaian PB MKJP KPS dan KS I yang telah dilayani sampai dengan semester II sebanyak 857.668 dari total PB sebanyak 8.500.247 atau 10,1%. Jika persentase pencapaian PB MKJP KPS dan KS I terhadap total PB dikonversikan maka didapat hasil penilaian sebesar 4,2. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PB MKJP KPS dan KS I terhadap total PB. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Bali dan Maluku Utara. Sedangkan 15

hasil penilaian terkecil adalah Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh dan Sulawesi Selatan. 8. Persentase Pencapaian PB Pria KPS dan KS I Terhadap Total PB Realisasi pencapaian PB Pria KPS dan KS I yang telah dilayani sampai dengan semester II sebanyak 237.286 dari total PB sebanyak 8.500.247 atau 2,8%. Jika persentase pencapaian PB Pria KPS dan KS I terhadap total PB dikonversikan maka didapat hasil penilaian sebesar 1,0. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PB Pria KPS dan KS I terhadap total PB. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Papua, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jambi, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat 9. Persentase Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Terhadap PPM-PA Realisasi pencapaian peserta KB aktif sampai dengan semester II sebanyak 35.276.105 dengan PPM PA sebanyak 29.044.660 atau 121,5%. Jika persentase pencapaian PA terhadap PPM PA dikonversikan maka didapat hasil penilaian sebesar 8,3. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PA terhadap PPM-PA. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Bangka Belitung dan Maluku. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Papua Barat, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. 10. Persentase Pencapaian PA MKJP Terhadap Total PA Realisasi pencapaian PA MKJP sampai dengan semester II sebanyak 8.950.979 dari total PA sebanyak 35.276.105 atau 25,4%. Jika persentase pencapaian PA MKJP terhadap total PA dikonversikan maka didapat hasil penilaian sebesar 4,8. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PA MKJP terhadap total PA. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Bali, DI Yogyakarta, Gorontalo, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Aceh, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua. 11. Persentase Pencapaian PA Pria terhadap Total PA Hasil penilaian persentase pencapaian PA Pria terhadap total PA sebesar 1,0. Nilai tersebut didapat dari hasil pencapaian PA Pria sampai dengan semester II sebanyak 1.380.936 dari total PA sebanyak 35.276.105 atau 3,9%. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PA Pria terhadap total PA. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Papua Barat, Papua, Sulawesi Barat, Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan hasil penilaian terkecil

16

adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 12. Persentase Pencapaian PA Swasta terhadap Total PA Realisasi pencapaian PA Swasta sampai dengan semester II sebanyak 15.395.826 dari total PA sebanyak 35.276.105 atau 43,6%. Jika persentase pencapaian PA Swasta terhadap total PA dikonversikan maka didapat hasil penilaian sebesar 5,0. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PA Swasta terhadap total PA. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Papua Barat, Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku dan Sulawesi Tengah. 13. Persentase Pencapaian PA KPS dan KS I Terhadap PPM PA KPS dan KS I Hasil penilaian persentase pencapaian PA KPS dan KS I terhadap PPM PA KPS dan KS I sebesar 5,1. Nilai tersebut didapat dari hasil pencapaian PA KPS dan KS I sampai dengan semester II sebanyak 14.233.174 dari PPM PA KPS dan KS I sebanyak 12.800.020 atau 111,2%. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PA KPS dan KS I terhadap PPM PA KPS dan KS I. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Papua Barat, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Bali dan Bangka Belitung. 14. Persentase Pencapaian PA KPS dan KS I Terhadap Total PA Realisasi pencapaian PA KPS dan KS I sampai dengan semester II sebanyak 14.233.174 dari total PA sebanyak 35.276.105 atau 40,3%. Jika persentase pencapaian PA KPS dan KS I terhadap total PA dikonversikan maka didapat hasil penilaian sebesar 4,0. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PA KPS dan KS I terhadap total PA. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Bangka Belitung, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Riau. 15. Persentase Pencapaian PA MKJP KPS dan KS I Terhadap Total PA Realisasi pencapaian PA MKJP KPS dan KS I sampai dengan semester II sebanyak 3.840.324. dari total PA sebanyak 35.276.105 atau 10,9%. Jika persentase pencapaian PA MKJP KPS dan KS I terhadap total PA dikonversikan maka didapat hasil penilaian sebesar 4,5. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PA MKJP KPS dan KS I terhadap total PA. 17

Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Lampung dan Sulawesi Utara. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Aceh, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. 16. Persentase Pencapaian PA Pria KPS dan KS I Terhadap Total PA Hasil penilaian persentase pencapaian PA Pria KPS dan KS I terhadap total PA sebesar 0,4. Nilai tersebut didapat dari hasil pencapaian PA Pria KPS dan KS I sampai dengan semester II sebanyak 567.385 dari total PA sebanyak 35.276.105 atau 1,6%. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PA Pria KPS dan KS I terhadap total PA. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Papua Barat, Papua, Sulawesi Barat, Maluku dan Aceh. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Kalimantan Timur, Bali, Bangka Belitung, Jambi dan Jawa Timur. 17. Persentase Pencapaian PA Terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) Secara nasional hasil penilaian variabel ini sebesar 8,7. Angka ini merupakan konversi dari hasil pengukuran sebesar 75,9% yang berarti dari jumlah PUS sekitar 68,7 juta pasangan, 75,9% merupakan peserta yang aktif menggunakan alat kontrasepsi. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian maka semakin tinggi pencapaian PA terhadap jumlah PUS. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah Bengkulu diikuti secara berturut-turut Bali, Gorontalo, Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Papua, Sumatera Utara, Banten, Lampung dan Sulawesi Barat. 18. Persentase Unmet Need (PUS bukan peserta KB Ingin Anak Tapi Ditunda dan Bukan Peserta KB Tidak Ingin Anak Lagi) Terhadap PUS. Secara nasional hasil penilaian unmet need terhadap PUS sebesar 3,1. Angka tersebut merupakan konversi dari hasil pengukuran sebesar 12,8% yang berarti dari jumlah PUS sekitar 68,7 juta pasangan, 12,8% adalah PUS yang tidak ber KB dengan alasan ingin anak tapi tunda dan tidak ingin anak lagi. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin rendah persentase unmet need terhadap PUS. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian terbesar adalah Bali diikuti secara berturut-turut Bengkulu, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta dan Gorontalo. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Papua, diikuti secara berturut-turut Banten, Lampung, Maluku Utara dan Maluku. 19. Persentase Pencapaian PUS Anggota BKB Yang Ikut KB Hasil penilaian persentase pencapaian PUS anggota BKB yang ikut KB sebesar 8,3. Nilai tersebut didapat dari hasil pencapaian PUS anggota BKB yang ikut KB sampai dengan semester II sebanyak 1.271.160 dari rata-rata PUS anggota BKB sebanyak 1.660.930 atau 76,5%. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PUS anggota BKB yang ikut KB. 18

Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat dan Bangka Belitung. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Papua, Maluku, Sumatera Utara, Jawa Barat dan DKI Jakarta. 20. Persentase Pencapaian PUS Anggota UPPKS Yang Ikut KB Hasil penilaian persentase pencapaian PUS anggota UPPKS yang ikut KB sebesar 8,5. Nilai tersebut didapat dari hasil pencapaian PUS anggota UPPKS yang ikut KB sampai dengan semester II sebanyak 1.296.422 dari rata-rata PUS anggota UPPKS sebanyak 1.533.751 atau 83,4%. Pada variabel ini, semakin besar hasil penilaian menunjukkan semakin tinggi persentase pencapaian PUS anggota UPPKS yang ikut KB. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian tertinggi adalah Gorontalo, Aceh, Kalimantan Timur, Bali dan Kepulauan Riau. Sedangkan hasil penilaian terkecil adalah Riau, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua dan Sumatera Utara. Informasi lebih lengkap tentang hasil pengukuran dan penilaian semua variabel indikator output dari tiap provinsi secara rinci dapat dilihat pada lampiran MULDIK/2013/S-II/LK-II/III (Lembar Kerja II) dan lampiran MULDIK/2013/SII/LK-III/III (Lembar Kerja III). Secara nasional nilai indikator output sebesar 4,8 (lihat Lembar Kerja IV). Apabila dilihat persebarannya pada tingkat provinsi, nilai tertinggi terdapat di Bali sebesar 5,7. Sekitar 75% dari variabel yang ada pada indikator output mempengaruhi tingginya nilai indikator output pada Bali kecuali persentase PB Pria terhadap total PB, persentase PB Pria KPS dan KS I terhadap total PB, persentase PA Pria terhadap total PA, persentase PA KPS dan KS I terhadap PPM-PA KPS dan KS I, persentase PA KSP dan KS I terhadap total PA, persentase PA Pria KPS dan KS I terhadap total PA . Sementara itu, nilai terendah berada di provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai sebesar 3,9. D. NILAI INDIKATOR DAMPAK 1. Persentase KPS dan KS-I Terhadap Keluarga Keluarga dengan kategori Pra-S dan KS I (KPS dan KS I) dapat dikatakan sebagai keluarga miskin. Secara nasional hasil penilaian variabel ini sebesar 1,7. Angka ini merupakan konversi hasil pengukuran dari persentase KPS dan KS I terhadap Keluarga sebesar 21,5% yang berarti jumlah keluarga pada tahapan Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I masih cukup tinggi. Pada variabel ini, makin besar penilaian menunjukkan makin rendah persentase KPS dan KS I terhadap keluarga. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah Papua Barat, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Bali dan DKI Jakarta. Sementara itu 19

hasil penilaian lima provinsi terkecil adalah Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan Sulawesi Tengah. 2. Persentase PUS Yang Istrinya Berusia Di Bawah 20 Tahun Terhadap PUS Persentase PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun memberikan gambaran yang berkaitan dengan upaya pendewasaan usia perkawinan. Secara nasional hasil penilaian PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun sebesar 2,5. Angka ini merupakan konversi hasil pengukuran sebesar 3,9%, yang berarti dari total PUS yang ada, 3,9% adalah PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun. Pada variabel ini makin besar hasil penilaian menunjukkan persentase PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun makin rendah. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali dan Sulawesi Utara. Sedangkan hasil penilaian lima provinsi terkecil adalah Papua Barat, Papua, Kalimantan Barat, Maluku dan Kepulauan Riau. 3. Child Woman Ratio (CWR) Child Woman Ratio atau rasio anak terhadap wanita usia subur adalah banyaknya anak umur di bawah 5 tahun (balita) per 1000 wanita dalam umur reproduksi (15-49 th) pada suatu waktu tertentu. Secara nasional hasil penilaian variabel ini sebesar 8,6, yang merupakan konversi hasil pengukuran sebesar 257, yang berarti pada 1000 wanita dalam umur reproduksi terdapat 257 anak (laki-laki dan perempuan) umur di bawah 5 tahun. Pada variabel ini makin besar hasil penilaian menunjukkan angka rasio anak umur di bawah 5 tahun terhadap wanita usia subur makin kecil. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima terbesar adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah. Sebaliknya hasil penilaian lima terkecil adalah Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Sulawesi Barat. 4. Total Fertility Rate (TFR) Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka TFR secara nasional sebesar 2,6. Hal itu berarti pada kurun waktu tersebut rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai masa akhir reproduksinya sebanyak 2-3 anak. Secara nasional hasil penilaian dari variabel TFR sebesar 8,1, yang merupakan konversi hasil pengukuran pada variabel TFR sebesar 2,6. Pada variabel ini semakin besar hasil penilaian menunjukkan angka TFR semakin kecil. Pada tingkat provinsi, hasil penilaian lima provinsi terbesar yaitu DI Yogyakarta, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sebaliknya hasil penilaian lima provinsi terkecil yaitu Papua Barat, Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

20

Informasi lebih lengkap tentang hasil pengukuran dan penilaian semua variabel indikator dampak dari tiap provinsi secara rinci dapat dilihat pada lampiran MULDIK/2013/S-II/LK-II/V (Lembar Kerja II) dan lampiran MULDIK/2013/SII/LK-III/V (Lembar Kerja III). Secara nasional nilai indikator dampak sebesar 5,2 (lihat Lembar Kerja IV). Apabila dilihat persebarannya pada tingkat provinsi, nilai tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebesar 8,81. Hampir seluruh dari variabel yang ada pada indikator dampak mempengaruhi tingginya nilai indikator dampak pada provinsi DKI Jakarta kecuali persentase KPS dan KS I terhadap keluarga dan persentase PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun terhadap PUS. Sementara itu, nilai terendah berada di provinsi Maluku dengan nilai sebesar 3,7.

21

BAB IV ULASAN HASIL RASIO ANTAR INDIKATOR DAN KINERJA DAERAH Sebagaimana disebutkan pada bab II bahwa penilaian multi indikator dilakukan melalui 4 tahapan kegiatan yaitu pengukuran variabel, pemberian nilai, pengukuran rasio, dan pengukuran tingkat perkembangan (performance) program. Berdasarkan data dasar yang berasal dari 33 provinsi dan dengan melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh angka-angka sebagai bahan penilaian setiap provinsi. A. RASIO ANTAR INDIKATOR 1. Rasio Nilai Indikator Output terhadap Nilai Indikator Input Pengukuran rasio antara nilai indikator output dengan nilai indikator input menggambarkan tingkat efisiensi pemanfaatan input untuk mendapatkan output. Suatu provinsi berada pada kategori "efisien" manakala mempunyai nilai rasio sama atau di atas 1. Sebaliknya, jika suatu provinsi mempunyai nilai rasio kurang dari 1, maka akan berada pada kategori "kurang efisien". Berdasarkan ketentuan ini, dengan nilai rasio nasional sebesar 2,0, maka dapat dikatakan bahwa secara nasional input yang tersedia telah dapat menghasilkan output secara ”Efisien”. Pada tingkat provinsi, untuk rasio nilai indikator output terhadap nilai indikator input, sebanyak 32 (tiga puluh dua) provinsi telah mendapatkan output secara ”Efisien” dan 1 (satu) provinsi mendapat output secara ”Kurang Efisien” yaitu DKI Jakarta (0,7). Lihat Lampiran Lembar Kerja IV. 2. Rasio Nilai Indikator Output terhadap Nilai Indikator Proses Nilai rasio antara rata-rata nilai indikator output dengan rata-rata nilai indikator proses mencerminkan tingkat efektifitas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan (proses) untuk mendapatkan output selama periode penilaian. Suatu provinsi masuk dalam kategori "Efektif" jika mempunyai nilai rasio sama atau di atas 1. Sebaliknya, jika suatu provinsi mempunyai nilai rasio kurang dari 1, maka akan masuk dalam kategori "Kurang Efektif". Berdasarkan data yang ada dan hasil pengukuran sampai dengan pemberian nilai maka diperoleh nilai rasio indikator output terhadap nilai indikator proses secara nasional sebesar 0,8 yang menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ”Kurang Efektif” dalam mendapatkan output. Pada tingkat provinsi terdapat 25 provinsi yang mempunyai nilai rasio indikator output terhadap nilai indikator proses kurang dari 1 dan sisanya 8 mempunyai 22

nilai rasio indikator output terhadap nilai indikator proses lebih dari 1 . Banyaknya provinsi yang masuk kategori ”Kurang Efektif” disebabkan nilai indikator output lebih rendah dari nilai indikator proses. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran Lembar Kerja IV. 3. Rasio Nilai Indikator Dampak terhadap Nilai Indikator Output Nilai rasio antara rata-rata nilai indikator dampak dengan rata-rata nilai indikator output mencerminkan tingkat efektifitas dari output yang dihasilkan untuk dapat memperoleh dampak. Suatu provinsi masuk dalam kategori ”Efektif” jika mempunyai nilai rasio sama atau di atas 1. Sebaliknya, jika suatu provinsi mempunyai nilai rasio kurang dari 1, maka akan masuk dalam kategori ”Kurang Efektif”. Nilai rasio indikator dampak terhadap nilai indikator output secara nasional sebesar 1,1 yang menunjukkan bahwa output yang dicapai selama tahun 2013 telah menghasilkan dampak secara ”Efektif”. Kalau secara nasional output yang dicapai telah menghasilkan dampak secara ”Efektif”, hal itu tidak diikuti jika dilihat per provinsi, sebanyak 11 provinsi masih mempunyai nilai rasio kurang dari 1, yaitu Sumatera Selatan (1,0), Lampung (0,9), Nusa Tenggara Barat (0,9), Gorontalo (0,9), Sulawesi Barat (0,8), Nusa Tenggara Timur (0,7) Sulawesi Tenggara (0,97), Maluku (0,7), Maluku Utara (0,9), Papua (0,8) dan Papua (0,98) . Lihat Lampiran Lembar kerja IV. B. TINGKAT PERKEMBANGAN (PERFORMANCE) PROGRAM Untuk melihat tingkat kemajuan program secara total di masing-masing unit wilayah penilaian, untuk semester II dilakukan dengan menjumlahkan tiga nilai rasio, yaitu rasio indikator output terhadap rasio indikator input (O/I); rasio indikator output dengan rasio indikator proses (O/P); dan rasio indikator dampak terhadap rasio indikator output (D/O). Sampai dengan Semester II tahun 2013, total nilai rasio (performance) sebesar 4,0. Jika dilihat rasio antar indikator dimana rasio indikator output terhadap input (O/I) mempunyai nilai diatas 1 yaitu sebesar 2,0, rasio indikator output terhadap proses (O/P) mempunyai nilai diatas 1 yaitu sebesar 1,1 dan rasio indikator dampak dengan output (D/O) mempunyai nilai di atas 1 yaitu sebesar 1,0, maka dapat dikatakan secara nasional tingkat perkembangan program sampai dengan semester II tahun 2012 ”Efisien dan Efektif”. (Lihat Lampiran Lembar Kerja IV dan Rekapitulasi Hasil). Dilihat per provinsi, berdasarkan tabel Rekapitulasi Hasil Tingkat Perkembangan Program hanya terdapat 3 dari 4 kategori yang sudah ditentukan, yaitu : 1. Kategori ”Efisien” dan ”Efektif” ada 4 provinsi 2. Kategori ”Efisien” tapi ”Kurang efektif” ada 28 provinsi 3. Kategori ”Kurang Efisien” dan ”Kurang Efektif” ada 1 provinsi. 23

Berikut adalah Tabel Rekapitulasi Hasil Tingkat Perkembangan Program KKB Nasional Tahun 2013 : RASIO INDIKATOR NO

KABUPATEN/ KOTA

OUTPUT INPUT (O/I)

KETERANGAN

OUTPUT PROSES (O/P)

KETERANGAN

TOTAL NILAI RASIO (PERFORMANCE) DAMPAK OUTPUT (D/O)

KETERANGAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

7

8

1 DKI JAKARTA

0.7

Kurang Efisien

0.5

Kurang Efektif

1.8

Efektif

3.0

Kurang Efisien dan Kurang Efektif

2 JAWA BARAT

1.4

Efisien

0.6

Kurang Efektif

1.2

Efektif

3.2

Efisien tapi Kurang Efektif

3 JAWA TENGAH

1.2

Efisien

0.6

Kurang Efektif

1.1

Efektif

3.0


4 DI YOGYAKARTA

1.0

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.3

Efektif

3.2


5 JAWA TIMUR

1.8

Efisien

0.7

Kurang Efektif

1.2

Efektif

3.7


6 BANTEN

3.2

Efisien

0.7

Kurang Efektif

1.0

Efektif

5.0


7 BALI

1.3

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.3

Efektif

3.4


8 ACEH

2.7

Efisien

1.0

Efektif

1.1

Efektif

4.8

Efisien dan Efektif

9 SUMATERA UTARA

2.6

Efisien

0.9

Kurang Efektif

1.1

Efektif

4.6


10 SUMATERA BARAT

2.0

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.2

Efektif

3.9


11 SUMATERA SELATAN

2.1

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.0

Kurang Efektif

3.8


12 LAMPUNG

2.0

Efisien

0.8

Kurang Efektif

0.9

Kurang Efektif

3.7


13 BANGKA BELITUNG

2.0

Efisien

0.7

Kurang Efektif

1.4

Efektif

4.1


14 NUSA TENGGARA BARAT

3.2

Efisien

0.9

Kurang Efektif

0.9

Kurang Efektif

5.0


15 KALIMANTAN BARAT

2.6

Efisien

1.4

Efektif

1.1

Efektif

5.0

Efisien dan Efektif

16 KALIMANTAN SELATAN

1.8

Efisien

0.6

Kurang Efektif

1.3

Efektif

3.7


17 SULAWESI UTARA

2.6

Efisien

0.9

Kurang Efektif

1.3

Efektif

4.7


18 SULAWESI SELATAN

1.8

Efisien

0.7

Kurang Efektif

1.3

Efektif

3.8


19 GORONTALO

2.5

Efisien

0.9

Kurang Efektif

0.9

Kurang Efektif

4.3


20 SULAWESI BARAT

2.4

Efisien

1.0

Kurang Efektif

0.8

Kurang Efektif

4.1


21 RIAU

2.9

Efisien

0.9

Kurang Efektif

1.2

Efektif

5.1


22 JAMBI

1.9

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.2

Efektif

3.9


23 BENGKULU

2.3

Efisien

1.0

Kurang Efektif

1.2

Efektif

4.4


24 KEPULAUAN RIAU

2.0

Efisien

1.1

Efektif

1.1

Efektif

4.1

Efisien dan Efektif

25 NUSA TENGGARA TIMUR

3.5

Efisien

1.1

Efektif

0.7

Kurang Efektif

5.3


26 KALIMANTAN TENGAH

2.0

Efisien

1.0

Kurang Efektif

1.3

Efektif

4.2


27 KALIMANTAN TIMUR

3.3

Efisien

1.0

Kurang Efektif

1.4

Efektif

5.7


28 SULAWESI TENGAH

2.6

Efisien

1.0

Efektif

1.0

Efektif

4.6

Efisien dan Efektif

29 SULAWESI TENGGARA

2.8

Efisien

0.8

Kurang Efektif

0.97

Kurang Efektif

4.6


30 MALUKU

2.3

Efisien

1.5

Efektif

0.7

Kurang Efektif

4.5


31 MALUKU UTARA

2.9

Efisien

1.0

Kurang Efektif

0.9

Kurang Efektif

4.8


32 PAPUA

4.1

Efisien

1.3

Efektif

0.8

Kurang Efektif

6.2


33 PAPUA BARAT

1.9

Efisien

2.2

Efektif

0.98

Kurang Efektif

5.1


2.1

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.1

Efektif

4.0


INDONESIA

6

NILAI

Keterangan Kolom 8 :

Performance ≥ 3 dengan O/I & O/P & D/O masing-masing ≥ 1 = Efisien dan Efektif Performance ≥ 3 dengan O/I < 1 & O/P ≥ 1 & D/O ≥ 1 = Kurang Efisien tapi Efektif Performance ≥ 3 dengan O/I ≥ 1 & O/P ≥ 1 & D/O < 1 atau O/I ≥ 1 & O/P < 1 & D/O ≥ 1 atau O/I ≥ 1 & O/P < 1 & D/O < 1 = Efisien tapi Kurang Efektif Performance ≥ 3 dengan O/I < 1 & O/P ≥ 1 & D/O < 1 atau O/I < 1 & O/P < 1 & D/O ≥ 1 = Kurang Efisien dan Kurang Efektif Performance < 3 walaupun salah satu dari O/I, atau O/P, atau D/O ≥ 1 = Kurang Efisien dan Kurang Efektif

24

BAB V KESIMPULAN Analisis dan penilaian multi indikator dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terhadap berbagai aspek manajemen Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang meliputi input, proses, output dan dampak. Analisis dan penilaian multi indikator didasarkan pada data yang umumnya berasal dari statistik rutin R/R (pelayanan kontrasepsi, pengendalian lapangan, dan pendataan keluarga) dari masing-masing provinsi pada periode tertentu. Pelaksanaan kegiatan analisis dan penilaian multi indikator dilaksanakan 2 kali setahun, yaitu pada semester I dan semester II. Analisis dan penilaian multi indikator pada semester II tahun 2013 dilakukan melalui 4 tahapan kegiatan, yaitu pengukuran variabel; pemberian nilai; pengukuran rasio; dan pengukuran tingkat kemajuan perkembangan program. Berdasarkan data dasar yang berasal dari statistik rutin dan dengan melalui tahapan-tahapan di atas maka dapat diperoleh angka-angka sebagai bahan penilaian setiap provinsi. Secara nasional nilai indikator input sebesar 2,3. Apabila dilihat persebarannya pada tingkat provinsi, nilai tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebesar 6,5. Hampir seluruh variabel yang ada pada indikator input mempengaruhi tingginya nilai indikator input pada DKI Jakarta kecuali rasio PUS terhadap tempat pelayanan KB (Pemerintah dan Swasta) dan persentase KPS dan KS I yang menjadi anggota UPPKS terhadap jumlah KPS dan KS I. Sementara itu, nilai terendah berada di Kalimantan Timur sebesar 1,2. Untuk indikator proses sebesar 5,9. Apabila dilihat persebarannya pada tingkat provinsi, nilai tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebesar 8,4. Hampir seluruh variabel yang ada pada indikator input mempengaruhi tingginya nilai indikator proses pada DKI Jakarta kecuali rata-rata kegiatan TKBK Kecamatan ke Desa/Kelurahan. Sementara itu, nilai terendah berada di Papua Barat sebesar 2,5. Selain itu, untuk indikator output sebesar 4,8. Apabila dilihat persebarannya pada tingkat provinsi, nilai tertinggi terdapat di Bali sebesar 5,7. Sekitar 75% dari variabel yang ada pada indikator output mempengaruhi tingginya nilai indikator output pada Bali kecuali persentase PB Pria terhadap total PB, persentase PB Pria KPS dan KS I terhadap total PB, persentase PA Pria terhadap total PA, persentase PA KPS dan KS I terhadap PPM-PA KPS dan KS I, persentase PA KSP dan KS I terhadap total PA, persentase PA Pria KPS dan KS I terhadap total PA . Sementara itu, nilai terendah berada di provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai sebesar 3,9. 25

Terakhir untuk nilai indikator dampak sebesar 5,2. Apabila dilihat persebarannya pada tingkat provinsi, nilai tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebesar 8,81. Hampir seluruh dari variabel yang ada pada indikator dampak mempengaruhi tingginya nilai indikator dampak pada provinsi DKI Jakarta kecuali persentase KPS dan KS I terhadap keluarga dan persentase PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun terhadap PUS. Sementara itu, nilai terendah berada di provinsi Maluku dengan nilai sebesar 3,7. Adapun rasio antar indikator penilaian multi indikator semester II tahun 2013 ini terdiri dari: 1. Rasio Nilai Indikator Output terhadap Nilai Indikator Input Pengukuran rasio antara nilai indikator output dengan nilai indikator input menggambarkan tingkat efisiensi pemanfaatan input untuk mendapatkan output. Suatu provinsi berada pada kategori "efisien" manakala mempunyai nilai rasio sama atau di atas 1. Sebaliknya, jika suatu provinsi mempunyai nilai rasio kurang dari 1, maka akan berada pada kategori "kurang efisien". Berdasarkan ketentuan ini, dengan nilai rasio nasional sebesar 2,0, maka dapat dikatakan bahwa secara nasional input yang tersedia telah dapat menghasilkan output secara ”Efisien”. Pada tingkat provinsi, untuk rasio nilai indikator output terhadap nilai indikator input, sebanyak 32 (tiga puluh dua) provinsi telah mendapatkan output secara ”Efisien” dan 1 (satu) provinsi mendapat output secara ”Kurang Efisien” yaitu DKI Jakarta (0,7). 2. Rasio Nilai Indikator Output terhadap Nilai Indikator Proses Nilai rasio antara rata-rata nilai indikator output dengan rata-rata nilai indikator proses mencerminkan tingkat efektifitas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan (proses) untuk mendapatkan output selama periode penilaian. Suatu provinsi masuk dalam kategori "Efektif" jika mempunyai nilai rasio sama atau di atas 1. Sebaliknya, jika suatu provinsi mempunyai nilai rasio kurang dari 1, maka akan masuk dalam kategori "Kurang Efektif". Berdasarkan data yang ada dan hasil pengukuran sampai dengan pemberian nilai maka diperoleh nilai rasio indikator output terhadap nilai indikator proses secara nasional sebesar 0,8 yang menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ”Kurang Efektif” dalam mendapatkan output. Pada tingkat provinsi terdapat 25 provinsi yang mempunyai nilai rasio indikator output terhadap nilai indikator proses kurang dari 1 dan sisanya 8 mempunyai nilai rasio indikator output terhadap nilai indikator proses lebih dari 1 . Banyaknya provinsi yang masuk kategori ”Kurang Efektif” disebabkan nilai indikator output lebih rendah dari nilai indikator proses. 26

3. Rasio Nilai Indikator Dampak terhadap Nilai Indikator Output Nilai rasio antara rata-rata nilai indikator dampak dengan rata-rata nilai indikator output mencerminkan tingkat efektifitas dari output yang dihasilkan untuk dapat memperoleh dampak. Suatu provinsi masuk dalam kategori ”Efektif” jika mempunyai nilai rasio sama atau di atas 1. Sebaliknya, jika suatu provinsi mempunyai nilai rasio kurang dari 1, maka akan masuk dalam kategori ”Kurang Efektif”. Nilai rasio indikator dampak terhadap nilai indikator output secara nasional sebesar 1,1 yang menunjukkan bahwa output yang dicapai selama tahun 2013 telah menghasilkan dampak secara ”Efektif”. Kalau secara nasional output yang dicapai telah menghasilkan dampak secara ”Efektif”, hal itu tidak diikuti jika dilihat per provinsi, sebanyak 11 provinsi masih mempunyai nilai rasio kurang dari 1, yaitu Sumatera Selatan (1,0), Lampung (0,9), Nusa Tenggara Barat (0,9), Gorontalo (0,9), Sulawesi Barat (0,8), Nusa Tenggara Timur (0,7) Sulawesi Tenggara (0,97), Maluku (0,7), Maluku Utara (0,9), Papua (0,8) dan Papua (0,98). Sampai dengan Semester II tahun 2013, total nilai rasio (performance) adalah sebesar 4,0. Jika dilihat rasio antar indikator dimana rasio indikator output terhadap input (O/I) mempunyai nilai diatas 1 yaitu sebesar 2,1, rasio indikator output terhadap proses (O/P) mempunyai nilai diatas 1 yaitu sebesar 0,8 dan rasio indikator dampak dengan output (D/O) mempunyai nilai di atas 1 yaitu sebesar 1,1, maka dapat dikatakan secara nasional tingkat perkembangan program sampai dengan semester II tahun 2013 itu ”Efisien tapi kurang Efektif”.

27

LAMPIRAN

28

MULDIK/2013/S-II/LK-I/I

LEMBAR KERJA I

DATA DASAR VARIABEL ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

NO

PROVINSI

JUMLAH PKB/PLKB

JUMLAH JUMLAH DESA/ KECAMATAN KELURAHAN

JUMLAH PPKBD

K/0/Kec-Dal/10 K/0/Kec-Dal/10 K/0/Kec-Dal/10 K/0/Kec-Dal/10

JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB (PEMERINTAH + SWASTA) K/0/KB/11

PUS

Rata-Rata PUS ANGGOTA BKB

Rata-Rata PUS ANGGOTA BKB Yang Ikut KB

Rata-Rata PUS ANGGOTA UPPKS

Rata-Rata PUS ANGGOTA UPPKS Yang Ikut KB

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

1 DKI JAKARTA

428

267

44

2,700

516

1,331,804

23,658

17,169

4,783

3,818

2 JAWA BARAT

3,343

5,957

626

7,767

3,547

9,445,909

363,501

262,544

129,258

103,502

3 JAWA TENGAH

3,584

8,577

573

8,741

1,787

6,774,113

352,376

273,952

851,638

706,518

247

438

78

438

314

554,736

22,437

19,152

53,183

46,995

4,139

8,507

664

8,792

3,903

7,988,403

296,055

233,327

180,665

153,811

6 BANTEN

278

1,547

155

1,558

754

2,076,313

39,011

29,424

11,907

9,211

7 BALI

614

716

57

716

589

685,324

22,966

19,341

57,770

51,310

8 ACEH

3,542

6,734

289

6,643

832

853,035

47,329

38,239

17,766

16,066

9 SUMATERA UTARA

2,476

6,055

440

5,846

1,529

2,100,899

44,734

30,899

20,580

15,755

10 SUMATERA BARAT

1,017

1,150

180

2,629

791

831,798

21,277

15,533

15,208

11,874

11 SUMATERA SELATAN

1,276

3,263

232

3,297

1,312

1,814,961

56,864

42,466

31,195

26,404

12 LAMPUNG

1,120

2,595

225

2,564

994

1,701,357

76,064

60,285

45,274

39,460

13 BANGKA BELITUNG

111

398

47

397

247

272,808

6,864

5,925

1,369

1,114


795

1,161

116

1,135

1,092

1,059,220

30,619

24,741

17,086

14,144

15 KALIMANTAN BARAT

410

1,846

174

1,620

409

698,882

7,839

5,940

6,491

5,248


566

1,986

151

2,002

394

806,959

24,813

19,941

13,807

12,051

17 SULAWESI UTARA

1,055

1,819

176

1,636

357

451,800

10,261

7,627

8,441

7,076

18 SULAWESI SELATAN

1,681

3,043

306

3,072

806

1,367,111

42,038

31,092

22,837

18,060

19 GORONTALO

565

740

77

726

151

194,283

6,799

6,161

2,036

1,998

20 SULAWESI BARAT

462

647

69

647

163

206,476

7,597

6,580

4,488

3,922

21 RIAU

298

1,808

163

1,492

474

873,889

8,746

6,635

3,220

2,256

22 JAMBI

701

1,551

138

1,457

811

677,522

24,414

18,175

9,326

8,082

23 BENGKULU

360

1,637

127

1,602

370

344,763

5,183

3,792

6,478

5,730

24 KEPULAUAN RIAU

282

401

66

251

208

305,603

5,345

4,298

4,497

3,979

1,488

3,377

306

3,114

567

705,247

31,614

24,671

6,877

5,820


353

1,532

136

1,290

712

461,680

11,209

9,711

4,483

3,517

27 KALIMANTAN TIMUR

349

1,445

146

1,267

538

450,296

3,012

2,793

3,751

3,345

28 SULAWESI TENGAH

833

2,063

170

1,945

944

523,643

27,783

21,247

4,776

4,181


623

2,285

219

2,036

377

392,536

29,945

22,519

10,557

7,834

30 MALUKU

356

1,013

93

735

333

236,647

4,796

3,248

935

797

31 MALUKU UTARA

253

1,079

114

769

142

178,343

2,936

2,285

1,908

1,667

18

3,828

355

452

363

114,199

2,825

1,433

1,153

871

160

1,451

195

598

167

8,855

20

15

8

6

33,783

80,916

6,907

79,934

26,493 46,489,414

1,660,930

1,271,160

1,553,751

1,296,422

4 DI YOGYAKARTA 5 JAWA TIMUR


32 PAPUA 33 PAPUA BARAT INDONESIA

29

MULDIK/2013/S-II/LK-I/II

LEMBAR KERJA I


NO

PROVINSI

JUMLAH PKB/PLKB YANG SUDAH DILATIH KIE

JUMLAH KPS DAN KS I

K/0/Kec-Dal/10 Pendataan Keluarga

RATA-RATA RATA-RATA JUMLAH RATA-RATA RATA-RATA RATA-RATA JUMLAH KELUARGA PUNYA JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH KELUARGA PUNYA BALITA YANG MENJADI KELUARGA PUNYA JUMLAH ANGGARAN KELOMPOK KELOMPOK KELUARGA / KK ANAK BALITA ANGGOTA BKB YANG REMAJA YANG BKB YANG BKR YANG YANG MENJADI HADIR DALAM MENJADI ADA ADA ANGGOTA BKB PERTEMUAN ANGGOTA BKR Lap. Keuangan/ DIPA

Pendataan Keluarga

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

1 DKI JAKARTA

370

262,704

13,048,576,000

1,800,128

1,491

65,409

49,631

235

5,538

2 JAWA BARAT

1,413

6,131,161

96,999,900,000

12,577,407

16,913

840,664

645,575

7,336

529,323

3 JAWA TENGAH

2,227

4,728,288

111,276,004,000

10,024,478

18,745

815,888

658,213

8,333

410,748

4 DI YOGYAKARTA

223

337,917

24,384,229,000

973,767

1,747

55,504

49,065

581

20,166

2,323

4,781,323

106,970,679,000

11,436,508

13,519

777,619

669,052

5,608

312,475

5 JAWA TIMUR 6 BANTEN

24

993,756

31,560,688,000

2,649,862

1,540

78,356

54,596

813

48,019

7 BALI

336

166,265

25,700,631,000

968,247

2,656

137,378

124,982

651

46,267

8 ACEH

326

607,547

52,305,669,000

1,191,518

2,746

89,230

67,989

1,257

36,882

9 SUMATERA UTARA

828

1,111,883

72,331,595,000

3,254,011

3,284

121,773

69,750

2,452

87,377

10 SUMATERA BARAT

192

341,108

40,680,448,000

1,233,868

1,475

66,468

52,619

355

16,083

11 SUMATERA SELATAN

420

722,988

42,330,146,000

2,098,799

2,698

121,546

102,696

2,300

87,682

12 LAMPUNG

458

1,270,436

39,464,458,000

2,141,806

2,434

145,327

128,315

2,081

91,485

13

39,154

16,630,713,000

371,242

452

25,142

19,581

137

28,149


111

961,566

27,407,421,000

1,496,462

889

63,867

48,766

367

24,710

15 KALIMANTAN BARAT

164

409,919

31,290,919,000

1,221,779

641

17,925

9,359

357

9,651


390

313,972

30,446,275,000

1,088,625

1,642

67,353

57,314

618

26,246

13 BANGKA BELITUNG

17 SULAWESI UTARA

99

244,361

27,934,055,000

656,903

908

25,676

18,273

440

18,571

577

770,205

49,024,469,000

2,042,638

3,144

102,845

76,021

1,474

57,147

19 GORONTALO

64

144,916

17,593,042,000

288,349

289

11,266

10,278

271

9,677

20 SULAWESI BARAT

63

159,315

17,554,713,000

293,552

291

10,809

10,023

123

5,815

21 RIAU

92

372,960

27,571,582,000

1,336,073

831

25,286

18,583

395

7,374

22 JAMBI

178

227,534

27,416,821,000

852,130

1,488

74,279

61,272

903

60,949

23 BENGKULU

107

160,732

25,505,581,000

464,549

633

13,476

9,955

505

8,526

87

125,459

19,357,459,000

443,038

255

12,460

10,200

75

4,378


421

920,034

39,495,999,000

1,124,120

1,197

45,670

34,893

575

13,300


167

201,237

28,007,595,000

587,569

844

31,861

21,130

258

27,453

27 KALIMANTAN TIMUR

41

197,204

27,768,649,000

818,302

534

12,400

10,408

166

4,159

28 SULAWESI TENGAH

155

344,332

26,561,255,000

707,526

1,008

50,696

43,008

520

33,462


102

324,329

26,353,391,000

587,611

1,394

48,788

36,176

374

14,823

30 MALUKU

100

176,472

21,419,243,000

392,671

549

8,222

5,474

502

5,360

18

136,460

19,067,838,000

280,478

415

7,351

5,927

209

4,324

4

444,005

36,130,430,000

567,548

264

4,846

4,148

208

1,934

43

127,195

17,452,458,000

192,174

348

48

40

191

28

28,256,737 1,217,042,931,000

66,163,738

87,264

3,975,428

3,183,312

40,670

2,058,081

18 SULAWESI SELATAN

24 KEPULAUAN RIAU

31 MALUKU UTARA 32 PAPUA 33 PAPUA BARAT INDONESIA

12,136

30

MULDIK/2013/S-II/LK-I/III

LEMBAR KERJA I


NO

PROVINSI

RATA-RATA JUMLAH KELUARGA PUNYA REMAJA YANG MENJADI ANGGOTA BKR YANG HADIR DALAM PERTEMUAN F/I/Dal/10

RATA-RATA RATA-RATA JUMLAH RATA-RATA RATA-RATA RATA-RATA JUMLAH KELUARGA PUNYA JUMLAH JUMLAH RATA-RATA JUMLAH KPS JUMLAH JUMLAH KELUARGA PUNYA LANSIA YANG KELOMPOK PIK-R JUMLAH PIK-R DAN KS I TOGA/TOMA TOGA/TOMA LANSIA YANG MENJADI ANGGOTA BKL YANG YANG ADA YANG LAPOR ANGGOTA YANG ADA YANG AKTIF MENJADI BKL YANG HADIR ADA UPPKS KIE ANGGOTA BKL DALAM PERTEMUAN F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

1 DKI JAKARTA

4,164

760

25,158

18,529

267

267

3,909

2,680

2 JAWA BARAT

397,783

8,193

396,903

284,397

2,128

1,957

124,500

26,085

9,324

3 JAWA TENGAH

314,151

10,839

455,246

339,458

1,581

1,475

674,804

38,431

16,527

4 DI YOGYAKARTA

1,160

17,299

666

25,765

20,474

288

263

40,350

4,615

1,140

251,558

7,205

358,355

282,954

2,304

2,117

167,837

34,998

12,931

6 BANTEN

27,825

1,110

36,210

24,593

368

313

9,294

2,575

587

7 BALI

33,241

693

44,119

37,631

149

141

15,125

5,077

2,517

8 ACEH

28,427

1,053

23,639

15,416

598

538

17,242

17,725

2,613

9 SUMATERA UTARA

50,249

2,098

63,217

38,685

842

741

18,318

6,910

1,649

10 SUMATERA BARAT

12,178

558

25,592

19,745

519

466

13,061

3,187

777

11 SUMATERA SELATAN

72,050

2,479

66,456

54,606

828

696

26,615

4,594

1,440

12 LAMPUNG

79,536

1,836

53,526

43,822

619

587

45,950

11,658

2,838

13 BANGKA BELITUNG

15,471

202

10,875

7,698

212

205

1,623

598

241


18,166

398

18,779

12,187

310

297

16,540

2,879

1,772

3,482

844

6,584

3,552

271

155

4,489

2,791

257


19,514

725

24,605

19,436

372

362

10,912

2,441

1,170

17 SULAWESI UTARA

14,687

512

16,261

11,852

521

242

6,311

3,459

802

18 SULAWESI SELATAN

38,357

1,762

51,137

35,065

804

738

19,800

9,690

2,779

19 GORONTALO

8,593

276

9,717

8,868

140

126

2,085

1,034

337

20 SULAWESI BARAT

4,820

179

5,140

4,435

164

164

4,303

1,065

124

21 RIAU

5,160

486

9,346

5,983

411

292

5,478

3,367

297

22 JAMBI

47,360

710

34,796

28,610

406

371

7,197

4,017

771

23 BENGKULU

6,999

432

6,879

5,369

399

317

5,026

1,638

428

24 KEPULAUAN RIAU

3,004

127

4,946

3,995

271

260

3,368

147

5


9,557

754

18,693

13,472

694

631

7,596

4,156

1,070


8,853

370

18,076

8,418

227

188

3,552

1,433

502

27 KALIMANTAN TIMUR

3,457

225

3,485

3,040

372

253

2,141

2,077

139

28 SULAWESI TENGAH

28,285

655

23,366

17,600

453

283

5,577

2,422

369


8,583

367

15,413

7,718

419

419

8,901

3,402

894

30 MALUKU

3,234

579

4,738

3,098

175

90

845

2,949

121

31 MALUKU UTARA

3,276

149

2,573

1,874

164

113

1,416

983

126

32 PAPUA

1,251

160

549

384

544

517

1,427

273

48

13

81

41

22

204

56

10

501

25

1,540,583

47,483

1,860,185

1,382,986

18,024

15,640

1,275,602

209,857

65,780

5 JAWA TIMUR

15 KALIMANTAN BARAT

33 PAPUA BARAT INDONESIA

31

MULDIK/2013/S-II/LK-I/IV

LEMBAR KERJA I


NO

PROVINSI

RATA-RATA RATA-RATA RATA-RATA JUMLAH JUMLAH JUMLAH KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN TKBK RAKOR KB TKBK KABUPATEN TINGKAT KECAMATAN DAN KOTA KECAMATAN F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

RATA-RATA JUMLAH KEGIATAN RAKOR KB TINGKAT DESA

RATA-RATA JUMLAH PENYULUHAN KB

PPM-PB

PB

PB MKJP

PB PRIA

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

RAKERNAS/ RAKERDA

F/II/KB/11

F/II/KB/11

F/II/KB/11

1 DKI JAKARTA

24

262

44

263

12,546

364,916

451,172

82,272

32,839

2 JAWA BARAT

180

16,662

624

5,874

21,543

1,540,859

1,545,118

259,989

44,302

3 JAWA TENGAH

281

19,814

567

8,223

19,544

927,911

1,015,041

254,320

47,913

3

316

78

437

2,047

56,867

60,158

25,420

5,177

137

7,645

617

7,603

15,696

1,031,375

1,169,731

257,419

45,580

6 BANTEN

93

1,108

148

1,040

2,111

273,284

382,625

57,640

28,566

7 BALI

21

148

52

681

3,712

64,042

75,863

30,656

5,757

8 ACEH

48

464

133

1,418

2,082

150,818

177,694

11,125

18,176

4 DI YOGYAKARTA 5 JAWA TIMUR

9 SUMATERA UTARA

129

1,047

301

2,663

4,468

343,296

450,688

97,571

65,620

10 SUMATERA BARAT

101

425

126

611

1,438

131,483

168,568

39,147

17,722

11 SUMATERA SELATAN

108

1,054

211

2,152

2,412

378,429

408,028

59,942

40,036

12 LAMPUNG

102

981

193

1,680

2,449

346,653

376,012

69,819

28,226

18

53

34

194

253

42,043

40,976

5,377

2,704


7

905

106

933

2,977

157,287

191,408

51,728

7,951

15 KALIMANTAN BARAT

1

45

68

299

885

132,052

155,532

23,948

11,253


61

424

117

1,167

2,164

147,438

159,748

11,688

6,312

17 SULAWESI UTARA

43

692

125

1,079

1,440

83,492

105,031

20,584

5,854

18 SULAWESI SELATAN

47

1,195

259

2,195

5,238

282,405

335,868

35,639

30,715 2,353

13 BANGKA BELITUNG

19 GORONTALO

0

386

60

415

502

37,859

45,904

12,291

20 SULAWESI BARAT

10

80

55

127

275

31,752

40,280

4,249

3,518

21 RIAU

72

156

48

266

598

181,363

205,080

25,741

12,890

22 JAMBI

25

221

92

687

1,419

125,254

132,078

15,684

4,906

23 BENGKULU

8

200

72

668

736

81,888

104,318

21,186

7,436

24 KEPULAUAN RIAU

1

8

12

41

197

40,862

61,373

5,635

9,085


20

566

193

1,376

3,170

98,818

106,865

36,996

5,798


32

202

55

316

639

92,696

94,119

8,667

5,125

27 KALIMANTAN TIMUR

0

29

31

213

435

95,932

91,114

10,841

4,819

28 SULAWESI TENGAH

32

179

63

231

937

77,206

98,314

17,687

6,251


55

945

147

1,363

978

62,674

84,298

13,100

6,703

30 MALUKU

21

51

25

68

95

46,460

64,143

8,344

8,707

31 MALUKU UTARA

36

216

54

275

220

32,697

43,969

11,582

1,967

32 PAPUA

30

50

32

98

212

28,736

42,200

4,862

13,555

16,931

1,865

1,196

8,500,247 1,593,014

539,012


7

6

4

15

58

15,973

1753

56,535

4,746

44,671

113,476

7,504,820

32

MULDIK/2013/S-II/LK-I/V

LEMBAR KERJA I


NO

PROVINSI

PB SWASTA

PPM PB KPS & KS I

PB KPS & KS I

PB MKJP KPS & KS I

PB PRIA KPS & KS I

PPM-PA

PA

PA SWASTA

PA MKJP

F/II/KB/11

RAKERNAS/ RAKERDA

F/II/KB/11

F/II/KB/11

F/II/KB/11

RAKERNAS/ RAKERDA

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

1 DKI JAKARTA

270,187

109,181

111,534

28,268

8,177

1,019,400

1,050,086

589,468

361,110

2 JAWA BARAT

571,899

806,933

769,510

164,936

24,430

5,492,480

7,071,978

3,375,744

1,435,982

3 JAWA TENGAH

464,202

526,215

411,290

134,976

19,839

4,280,530

5,388,214

2,917,495

1,413,816

34,343

38,232

19,771

10,405

1,373

403,410

445,006

259,016

160,311

5 JAWA TIMUR

389,887

540,833

498,586

153,381

19,599

4,915,940

6,113,945

3,152,274

1,825,883

6 BANTEN

4 DI YOGYAKARTA

150,712

129,022

172,677

34,437

13,217

1,192,960

1,441,796

697,467

338,851

7 BALI

46,924

31,607

21,814

10,490

2,250

555,010

583,279

379,959

311,512

8 ACEH

62,447

91,499

99,111

6,358

10,250

476,940

671,861

193,644

50,129

9 SUMATERA UTARA

85,678

167,940

200,111

46,917

29,653

1,361,120

1,454,090

466,335

421,001

10 SUMATERA BARAT

53,544

65,977

68,980

21,268

5,951

541,830

620,932

315,347

171,452

126,246

199,129

193,596

30,520

19,052

959,360

1,400,871

438,164

407,454

12 LAMPUNG

82,377

250,149

211,686

47,332

16,972

1,055,530

1,189,577

398,774

379,173

13 BANGKA BELITUNG

10,738

17,213

17,975

2,637

1,142

157,830

221,259

69,455

39,170


14,702

121,410

116,831

34,086

5,090

547,850

787,933

145,925

256,490

15 KALIMANTAN BARAT

46,656

43,223

46,558

9,839

2,583

527,750

516,631

131,002

89,615


63,393

67,615

58,257

5,637

2,767

529,570

641,112

312,108

69,540

17 SULAWESI UTARA

28,410

46,240

27,879

6,195

973

312,300

342,808

142,572

111,549

18 SULAWESI SELATAN

11 SUMATERA SELATAN

49,878

142,334

115,601

13,296

10,046

837,450

997,109

246,126

175,203

19 GORONTALO

8,580

24,771

20,468

5,768

979

148,570

161,631

37,368

57,964

20 SULAWESI BARAT

5,104

15,991

29,621

2,946

2,561

118,250

146,657

25,689

25,030

21 RIAU

79,287

83,256

67,626

8,311

5,479

535,910

669,196

271,264

108,666

22 JAMBI

48,707

52,866

44,484

6,655

1,673

406,480

543,086

231,349

118,892

23 BENGKULU

27,357

40,698

37,993

7,846

2,304

245,120

302,364

74,920

85,861

24 KEPULAUAN RIAU

32,488

14,039

5,982

949

299

193,330

225,189

99,759

38,214

3,978

84,060

74,203

25,864

3,928

493,220

503,405

17,257

169,974


28,770

45,746

27,939

3,250

1,902

307,180

355,496

96,465

50,261

27 KALIMANTAN TIMUR

35,249

30,562

28,211

4,192

1,587

396,520

324,293

153,489

58,730

28 SULAWESI TENGAH

11,673

60,770

41,135

7,735

1,376

349,690

421,643

70,378

81,237


4,682

47,744

42,416

7,229

3,081

246,980

298,236

24,212

62,377

30 MALUKU

7,487

27,510

36,195

4,921

4,606

128,920

175,095

21,948

35,101

31 MALUKU UTARA

6,161

19,980

21,105

5,884

942

112,230

127,633

27,471

28,478

32 PAPUA

2,828

21,142

31,860

3,660

12,186

128,300

76,683

7,242

11,418

33 PAPUA BARAT

1,210

9,822

13,785

1,480

1,019

66,700

7,011

6,140

535

2,855,784

3,973,709

3,684,790

857,668

237,286

29,044,660

35,276,105

15,395,826

8,950,979


INDONESIA

33

MULDIK/2013/S-II/LK-I/VI

LEMBAR KERJA I (LANJUTAN)


PA PRIA NO

PROVINSI

F/I/Dal/10

JUMLAH PUS PPM PA PA MKJP PA PRIA KPS YANG ISTRI-NYA PA KPS dan KPS dan KS I KPS dan KS I dan KS I BERUMUR < 20 KS I TAHUN RAKERNAS/ RAKERDA

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

F/I/Dal/10

Pendataan Keluarga

JUMLAH

UNMET NEED

JUMLAH PEREMPUAN ANAK USIA USIA 15-49 0-4 TAHUN

TFR

TAHUN

F/I/Dal/10

Pendataan Keluarga

Pendataan Keluarga

SDKI/SUPAS/ SENSUS

1 DKI JAKARTA

56,418

424,210

170,114

66,397

12,425

13,222

171,324

485,409

2,097,782

2.3

2 JAWA BARAT

163,805

2,420,630

3,242,081

719,032

89,575

355,154

1,279,467

2,909,268

13,016,125

2.5

3 JAWA TENGAH

178,885

1,900,480

2,389,891

649,401

74,920

174,102

705,992

2,500,314

9,685,783

2.5

4 DI YOGYAKARTA

32,261

165,500

153,943

57,635

9,333

5,911

42,533

214,840

847,908

2.1

134,767

2,163,360

2,387,990

793,907

53,770

270,239

866,675

2,391,909

10,860,169

2.3

6 BANTEN

59,246

526,780

541,504

136,198

24,019

115,352

423,376

832,860

2,943,148

2.5

7 BALI

23,333

203,650

86,334

42,740

4,547

11,167

27,349

227,813

1,008,799

2.3

8 ACEH

61,368

219,730

262,004

16,159

24,018

29,398

96,109

346,677

1,278,595

2.8

9 SUMATERA UTARA

119,197

603,930

384,240

120,667

36,591

75,516

344,064

1,127,262

3,716,810

3.0

10 SUMATERA BARAT

33,740

238,370

202,103

72,925

13,139

12,111

99,962

399,105

1,296,441

2.8

11 SUMATERA SELATAN

95,101

435,190

573,095

182,690

41,070

82,908

213,630

611,537

2,449,148

2.8

12 LAMPUNG

47,268

462,130

697,292

222,806

27,179

74,828

304,967

649,628

2,400,080

2.7

8,952

71,970

31,081

6,711

1,756

12,230

29,588

107,289

392,126

2.6


25,157

239,370

524,742

172,437

17,135

39,565

142,117

427,550

1,542,035

2.8

15 KALIMANTAN BARAT

20,708

235,860

166,529

25,699

6,530

72,681

101,423

401,352

1,296,944

3.1


16,116

243,730

203,348

32,117

7,131

33,346

91,099

274,776

1,095,945

2.5

17 SULAWESI UTARA

13,620

135,710

127,402

45,728

4,784

10,495

31,717

156,458

649,704

2.6

18 SULAWESI SELATAN

70,375

378,880

339,954

62,378

21,228

53,611

200,871

593,090

2,177,974

2.6

7,203

64,150

102,130

37,327

4,606

6,552

17,949

91,126

294,704

2.6

20 SULAWESI BARAT

14,493

53,620

82,183

13,355

7,854

10,689

32,271

106,572

318,398

3.6

21 RIAU

27,145

239,360

134,016

23,039

6,063

60,890

129,037

462,652

1,480,762

2.9

22 JAMBI

13,503

187,930

161,183

40,356

4,473

41,796

70,426

234,844

936,129

2.3

23 BENGKULU

14,011

109,800

92,278

29,076

4,199

19,087

21,857

127,525

515,025

2.2

24 KEPULAUAN RIAU

15,966

87,330

49,563

9,004

2,797

24,779

46,840

166,685

413,298

2.6


20,484

214,660

377,302

122,646

11,231

26,987

110,911

457,257

1,200,496

3.3


11,046

128,690

113,456

19,008

3,543

31,004

59,041

150,334

640,350

2.8

27 KALIMANTAN TIMUR

11,132

175,520

64,557

11,653

2,348

23,440

72,738

229,511

898,069

2.8

28 SULAWESI TENGAH

26,552

157,510

201,825

40,461

13,898

18,650

59,675

202,915

726,723

3.2


17,476

112,820

159,546

30,219

8,756

19,901

60,604

197,956

643,714

3.0

30 MALUKU

12,622

58,590

102,528

20,267

7,208

21,883

41,490

167,483

424,276

3.2

5 JAWA TIMUR

13 BANGKA BELITUNG

19 GORONTALO

31 MALUKU UTARA 32 PAPUA 33 PAPUA BARAT INDONESIA

9,316

51,250

44,121

9,710

4,394

12,704

31,458

103,944

317,478

3.1

17,035

58,360

57,828

8,041

14,230

44,208

24,884

246,108

911,495

3.5

2,635

30,950

7,011

535

2,635

21,726

1,235

78,287

209,363

3.7

1,380,936

12,800,020

14,233,174

3,840,324

567,385

1,826,132

5,952,679

17,680,336

68,685,796

2.6

34

LEMBAR KERJA II

MULDIK/2013/S-II/LK-II/I

HASIL PENGUKURAN INDIKATOR INPUT ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

No

Kabupaten/ Kota

Rasio PKB/PLKB Terhadap Desa/ Kelurahan

Rasio PPKBD Terhadap Desa/ Kelurahan

Rasio PUS Terhadap Tempat Pelayanan KB (Pemerintah + Swasta)

Persentase PKB/PLKBYang Sudah Dilatih KIE Terhadap PKB/PLKB

Persentase KPS & KS I Anggota UPPKS Terhadap KPS & KS I

Rata-Rata Anggaran per Keluarga

Rasio Jumlah Kelompok BKB terhadap Desa/ Kelurahan

Rasio Jumlah Kelompok BKR terhadap Desa/ Kelurahan

Rasio Jumlah Kelompok BKL terhadap Desa/ Kelurahan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 DKI JAKARTA

1.6

10.1

2,581

86.4

1.5

7,249

5.6

0.9

2.8

2 JAWA BARAT

0.6

1.3

2,663

42.3

2.0

7,712

2.8

1.2

1.4

3 JAWA TENGAH

0.4

1.0

3,791

62.1

14.3

11,100

2.2

1.0

1.3

4 DI YOGYAKARTA

0.6

1.0

1,767

90.3

11.9

25,041

4.0

1.3

1.5

5 JAWA TIMUR

0.5

1.0

2,047

56.1

3.5

9,353

1.6

0.7

0.8

6 BANTEN

0.2

1.0

2,754

8.6

0.9

11,910

1.0

0.5

0.7

7 BALI

0.9

1.0

1,164

54.7

9.1

26,543

3.7

0.9

1.0

8 ACEH

0.5

1.0

1,025

9.2

2.8

43,898

0.4

0.2

0.2

9 SUMATERA UTARA

0.4

1.0

1,374

33.4

1.6

22,228

0.5

0.4

0.3

10 SUMATERA BARAT

0.9

2.3

1,052

18.9

3.8

32,970

1.3

0.3

0.5

11 SUMATERA SELATAN

0.4

1.0

1,383

32.9

3.7

20,169

0.8

0.7

0.8

12 LAMPUNG

0.4

1.0

1,712

40.9

3.6

18,426

0.9

0.8

0.7

13 BANGKA BELITUNG

0.3

1.0

1,104

11.7

4.1

44,797

1.1

0.3

0.5


0.7

1.0

970

14.0

1.7

18,315

0.8

0.3

0.3

15 KALIMANTAN BARAT

0.2

0.9

1,709

40.0

1.1

25,611

0.3

0.2

0.5


0.3

1.0

2,048

68.9

3.5

27,968

0.8

0.3

0.4

17 SULAWESI UTARA

0.6

0.9

1,266

9.4

2.6

42,524

0.5

0.2

0.3

18 SULAWESI SELATAN

0.6

1.0

1,696

34.3

2.6

24,001

1.0

0.5

0.6

19 GORONTALO

0.8

1.0

1,287

11.3

1.4

61,013

0.4

0.4

0.4

20 SULAWESI BARAT

0.7

1.0

1,267

13.6

2.7

59,801

0.4

0.2

0.3

21 RIAU

0.2

0.8

1,844

30.9

1.5

20,636

0.5

0.2

0.3

22 JAMBI

0.5

0.9

835

25.4

3.2

32,174

1.0

0.6

0.5

23 BENGKULU

0.2

1.0

932

29.7

3.1

54,904

0.4

0.3

0.3

24 KEPULAUAN RIAU

0.7

0.6

1,469

30.9

2.7

43,693

0.6

0.2

0.3


0.4

0.9

1,244

28.3

0.8

35,135

0.4

0.2

0.2


0.2

0.8

648

47.3

1.8

47,667

0.6

0.2

0.2

27 KALIMANTAN TIMUR

0.2

0.9

837

11.7

1.1

33,934

0.4

0.1

0.2

28 SULAWESI TENGAH

0.4

0.9

555

18.6

1.6

37,541

0.5

0.3

0.3


0.3

0.9

1,041

16.4

2.7

44,848

0.6

0.2

0.2

30 MALUKU

0.4

0.7

711

28.1

0.5

54,548

0.5

0.5

0.6

31 MALUKU UTARA

0.2

0.7

1,256

7.1

1.0

67,983

0.4

0.2

0.1

32 PAPUA

0.0

0.1

315

22.2

0.3

63,661

0.1

0.1

0.0

33 PAPUA BARAT

0.1

0.4

53

26.9

0.0

90,816

0.2

0.1

0.1

0.4

1.0

1,755

35.9

4.5

18,394

1.1

0.5

0.6

INDONESIA

35

LEMBAR KERJA II (LANJUTAN)

MULDIK/2013/S-II/LK-II/II

HASIL PENGUKURAN INDIKATOR PROSES ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

No

Kabupaten/ Kota

Persentase Pusat Persentase Persentase Persentase Informasi dan Keluarga Aktif Keluarga Aktif Keluarga Aktif Konseling Remaja BKB BKR BKL (PIK-R) Aktif

Persentase Toga/Toma Aktif KIE

Rata-Rata Rata-Rata Kegiatan TKBK Rata-rata Rakor KB Rata-rata Kegiatan TKBK Rata-rata Rakor KB Kabupaten dan tingkat Penyuluhan KB Kecamatan ke tingkat Kecamatan kota ke Desa/Kelurahan terhadap PKB/PLKB Desa/Kelurahan Kecamatan

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 DKI JAKARTA

100.0

75.9

75.2

73.7

43.3

0.5

1.0

1.0

1.0

29.3

2 JAWA BARAT

92.0

76.8

75.1

71.7

35.7

0.3

2.8

1.0

1.0

6.4

3 JAWA TENGAH

93.3

80.7

76.5

74.6

43.0

0.5

2.3

1.0

1.0

5.5

4 DI YOGYAKARTA

91.3

88.4

85.8

79.5

24.7

0.0

0.7

1.0

1.0

8.3

5 JAWA TIMUR

91.9

86.0

80.5

79.0

36.9

0.2

0.9

0.9

0.9

3.8

6 BANTEN

85.1

69.7

57.9

67.9

22.8

0.6

0.7

1.0

0.7

7.6

7 BALI

94.6

91.0

71.8

85.3

49.6

0.4

0.2

0.9

1.0

6.0

8 ACEH

90.0

76.2

77.1

65.2

14.7

0.2

0.1

0.5

0.2

0.6

9 SUMATERA UTARA

88.0

57.3

57.5

61.2

23.9

0.3

0.2

0.7

0.4

1.8

10 SUMATERA BARAT

89.8

79.2

75.7

77.2

24.4

0.6

0.4

0.7

0.5

1.4

11 SUMATERA SELATAN

84.1

84.5

82.2

82.2

31.3

0.5

0.3

0.9

0.7

1.9

12 LAMPUNG

94.8

88.3

86.9

81.9

24.3

0.5

0.4

0.9

0.6

2.2

13 BANGKA BELITUNG

96.7

77.9

55.0

70.8

40.3

0.4

0.1

0.7

0.5

2.3


95.8

76.4

73.5

64.9

61.5

0.1

0.8

0.9

0.8

3.7

15 KALIMANTAN BARAT

57.2

52.2

36.1

53.9

9.2

0.0

0.0

0.4

0.2

2.2


97.3

85.1

74.4

79.0

47.9

0.4

0.2

0.8

0.6

3.8

17 SULAWESI UTARA

46.4

71.2

79.1

72.9

23.2

0.2

0.4

0.7

0.6

1.4

18 SULAWESI SELATAN

91.8

73.9

67.1

68.6

28.7

0.2

0.4

0.8

0.7

3.1

19 GORONTALO

90.0

91.2

88.8

91.3

32.6

0.0

0.5

0.8

0.6

0.9

20 SULAWESI BARAT

100.0

92.7

82.9

86.3

11.6

0.1

0.1

0.8

0.2

0.6

21 RIAU

71.0

73.5

70.0

64.0

8.8

0.4

0.1

0.3

0.1

2.0

22 JAMBI

91.4

82.5

77.7

82.2

19.2

0.2

0.1

0.7

0.4

2.0

23 BENGKULU

79.4

73.9

82.1

78.0

26.1

0.1

0.1

0.6

0.4

2.0

24 KEPULAUAN RIAU

95.9

81.9

68.6

80.8

3.4

0.0

0.0

0.2

0.1

0.7


90.9

76.4

71.9

72.1

25.7

0.1

0.2

0.6

0.4

2.1


82.8

66.3

32.2

46.6

35.0

0.2

0.1

0.4

0.2

1.8

27 KALIMANTAN TIMUR

68.0

83.9

83.1

87.2

6.7

0.0

0.0

0.2

0.1

1.2

28 SULAWESI TENGAH

62.5

84.8

84.5

75.3

15.2

0.2

0.1

0.4

0.1

1.1


100.0

74.1

57.9

50.1

26.3

0.3

0.4

0.7

0.6

1.6

30 MALUKU

51.4

66.6

60.3

65.4

4.1

0.2

0.1

0.3

0.1

0.3

31 MALUKU UTARA

68.9

80.6

75.8

72.8

12.8

0.3

0.2

0.5

0.3

0.9

32 PAPUA

95.0

85.6

64.7

69.9

17.6

0.1

0.0

0.1

0.0

11.8

33 PAPUA BARAT

27.5

83.3

46.4

53.7

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

86.8

80.1

74.9

74.3

31.3

0.3

0.7

0.7

0.6

3.4

INDONESIA

36


MULDIK/2013/S-II/LK-II/III

HASIL PENGUKURAN INDIKATOR OUTPUT ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

No

Kabupaten/ Kota

Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Pencapaian PB Pencapaian PB Persentase Pencapaian PB Pencapaian PB Pencapaian PB Pencapaian PB Pencapaian PB Pencapaian PA Pencapaian PB Swasta KPS & KS I Pencapaian PA MKJP Terhadap Pria Terhadap KPS & KS I MKJP KPS & KS I Pria KPS & KS I MKJP Terhadap Terhadap PPM-PB Terhadap Total Terhadap PPM-PB Terhadap PPM-PA Total PB Total PB Terhadap Total PB Terhadap Total PB Terhadap Total PB Total PA PB KPS & KS I

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1 DKI JAKARTA

123.6

18.2

7.3

59.9

102.2

24.7

6.3

1.8

103.0

34.4

2 JAWA BARAT

100.3

16.8

2.9

37.0

95.4

49.8

10.7

1.6

128.8

20.3

3 JAWA TENGAH

109.4

25.1

4.7

45.7

78.2

40.5

13.3

2.0

125.9

26.2

4 DI YOGYAKARTA

105.8

42.3

8.6

57.1

51.7

32.9

17.3

2.3

110.3

36.0

5 JAWA TIMUR

113.4

22.0

3.9

33.3

92.2

42.6

13.1

1.7

124.4

29.9

6 BANTEN

140.0

15.1

7.5

39.4

133.8

45.1

9.0

3.5

120.9

23.5

7 BALI

118.5

40.4

7.6

61.9

69.0

28.8

13.8

3.0

105.1

53.4

8 ACEH

117.8

6.3

10.2

35.1

108.3

55.8

3.6

5.8

140.9

7.5

9 SUMATERA UTARA

131.3

21.6

14.6

19.0

119.2

44.4

10.4

6.6

106.8

29.0

10 SUMATERA BARAT

128.2

23.2

10.5

31.8

104.6

40.9

12.6

3.5

114.6

27.6

11 SUMATERA SELATAN

107.8

14.7

9.8

30.9

97.2

47.4

7.5

4.7

146.0

29.1

12 LAMPUNG

108.5

18.6

7.5

21.9

84.6

56.3

12.6

4.5

112.7

31.9

13 BANGKA BELITUNG

97.5

13.1

6.6

26.2

104.4

43.9

6.4

2.8

140.2

17.7


121.7

27.0

4.2

7.7

96.2

61.0

17.8

2.7

143.8

32.6

15 KALIMANTAN BARAT

117.8

15.4

7.2

30.0

107.7

29.9

6.3

1.7

97.9

17.3


108.3

7.3

4.0

39.7

86.2

36.5

3.5

1.7

121.1

10.8

17 SULAWESI UTARA

125.8

19.6

5.6

27.0

60.3

26.5

5.9

0.9

109.8

32.5

18 SULAWESI SELATAN

118.9

10.6

9.1

14.9

81.2

34.4

4.0

3.0

119.1

17.6

19 GORONTALO

121.2

26.8

5.1

18.7

82.6

44.6

12.6

2.1

108.8

35.9

20 SULAWESI BARAT

126.9

10.5

8.7

12.7

185.2

73.5

7.3

6.4

124.0

17.1

21 RIAU

113.1

12.6

6.3

38.7

81.2

33.0

4.1

2.7

124.9

16.2

22 JAMBI

105.4

11.9

3.7

36.9

84.1

33.7

5.0

1.3

133.6

21.9

23 BENGKULU

127.4

20.3

7.1

26.2

93.4

36.4

7.5

2.2

123.4

28.4

24 KEPULAUAN RIAU

150.2

9.2

14.8

52.9

42.6

9.7

1.5

0.5

116.5

17.0


108.1

34.6

5.4

3.7

88.3

69.4

24.2

3.7

102.1

33.8


101.5

9.2

5.4

30.6

61.1

29.7

3.5

2.0

115.7

14.1

27 KALIMANTAN TIMUR

95.0

11.9

5.3

38.7

92.3

31.0

4.6

1.7

81.8

18.1

28 SULAWESI TENGAH

127.3

18.0

6.4

11.9

67.7

41.8

7.9

1.4

120.6

19.3


134.5

15.5

8.0

5.6

88.8

50.3

8.6

3.7

120.8

20.9

30 MALUKU

138.1

13.0

13.6

11.7

131.6

56.4

7.7

7.2

135.8

20.0

31 MALUKU UTARA

134.5

26.3

4.5

14.0

105.6

48.0

13.4

2.1

113.7

22.3

32 PAPUA

146.9

11.5

32.1

6.7

150.7

75.5

8.7

28.9

59.8

14.9

33 PAPUA BARAT

106.0

11.0

7.1

7.1

140.3

81.4

8.7

6.0

10.5

7.6

113.3

18.7

6.3

33.6

92.7

43.3

10.1

2.8

121.5

25.4

INDONESIA

37


MULDIK/2013/S-II/LK-II/IV

HASIL PENGUKURAN INDIKATOR OUTPUT ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

No

Kabupaten/ Kota

Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Pencapaian PA Pencapaian PA Persentase Persentase Pencapaian Pencapaian Pencapaian PA Pencapaian PA Pencapaian PA Pencapaian PA Swasta KPS & KS I PA Terhadap Unmet Need PUS Anggota PUS Anggota Pria Terhadap KPS & KS I MKJP KPS & KS I Pria KPS & KS I Terhadap Total Terhadap PPM-PA PUS Terhadap PUS BKB Yang Ikut UPPKS Yang Total PA Terhadap Total PA Terhadap Total PA Terhadap Total PA PA KPS & KS I KB Ikut KB

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1 DKI JAKARTA

5.4

56.1

40.1

16.2

6.3

1.2

78.8

12.9

72.6

79.8

2 JAWA BARAT

2.3

47.7

133.9

45.8

10.2

1.3

74.9

13.5

72.2

80.1

3 JAWA TENGAH

3.3

54.1

125.8

44.4

12.1

1.4

79.5

10.4

77.7

83.0

4 DI YOGYAKARTA

7.2

58.2

93.0

34.6

13.0

2.1

80.2

7.7

85.4

88.4

5 JAWA TIMUR

2.2

51.6

110.4

39.1

13.0

0.9

76.5

10.8

78.8

85.1

6 BANTEN

4.1

48.4

102.8

37.6

9.4

1.7

69.4

20.4

75.4

77.4

7 BALI

4.0

65.1

42.4

14.8

7.3

0.8

85.1

4.0

84.2

88.8

8 ACEH

9.1

28.8

119.2

39.0

2.4

3.6

78.8

11.3

80.8

90.4

9 SUMATERA UTARA

8.2

32.1

63.6

26.4

8.3

2.5

69.2

16.4

69.1

76.6

10 SUMATERA BARAT

5.4

50.8

84.8

32.5

11.7

2.1

74.6

12.0

73.0

78.1

11 SUMATERA SELATAN

6.8

31.3

131.7

40.9

13.0

2.9

77.2

11.8

74.7

84.6

12 LAMPUNG

4.0

33.5

150.9

58.6

18.7

2.3

69.9

17.9

79.3

87.2

13 BANGKA BELITUNG

4.0

31.4

43.2

14.0

3.0

0.8

81.1

10.8

86.3

81.4


3.2

18.5

219.2

66.6

21.9

2.2

74.4

13.4

80.8

82.8

15 KALIMANTAN BARAT

4.0

25.4

70.6

32.2

5.0

1.3

73.9

14.5

75.8

80.9


2.5

48.7

83.4

31.7

5.0

1.1

79.4

11.3

80.4

87.3

17 SULAWESI UTARA

4.0

41.6

93.9

37.2

13.3

1.4

75.9

7.0

74.3

83.8

18 SULAWESI SELATAN

7.1

24.7

89.7

34.1

6.3

2.1

72.9

14.7

74.0

79.1

19 GORONTALO

4.5

23.1

159.2

63.2

23.1

2.8

83.2

9.2

90.6

98.1

20 SULAWESI BARAT

9.9

17.5

153.3

56.0

9.1

5.4

71.0

15.6

86.6

87.4

21 RIAU

4.1

40.5

56.0

20.0

3.4

0.9

76.6

14.8

75.9

70.1

22 JAMBI

2.5

42.6

85.8

29.7

7.4

0.8

80.2

10.4

74.4

86.7

23 BENGKULU

4.6

24.8

84.0

30.5

9.6

1.4

87.7

6.3

73.2

88.5

24 KEPULAUAN RIAU

7.1

44.3

56.8

22.0

4.0

1.2

73.7

15.3

80.4

88.5


4.1

3.4

175.8

74.9

24.4

2.2

71.4

15.7

78.0

84.6


3.1

27.1

88.2

31.9

5.3

1.0

77.0

12.8

86.6

78.5

27 KALIMANTAN TIMUR

3.4

47.3

36.8

19.9

3.6

0.7

72.0

16.2

92.7

89.2

28 SULAWESI TENGAH

6.3

16.7

128.1

47.9

9.6

3.3

80.5

11.4

76.5

87.5


5.9

8.1

141.4

53.5

10.1

2.9

76.0

15.4

75.2

74.2

30 MALUKU

7.2

12.5

175.0

58.6

11.6

4.1

74.0

17.5

67.7

85.2

31 MALUKU UTARA

7.3

21.5

86.1

34.6

7.6

3.4

71.6

17.6

77.8

87.4

32 PAPUA

22.2

9.4

99.1

75.4

10.5

18.6

67.1

21.8

50.7

75.5

33 PAPUA BARAT

37.6

87.6

22.7

100.0

7.6

37.6

79.2

13.9

75.0

75.0

3.9

43.6

111.2

40.3

10.9

1.6

75.9

12.8

76.5

83.4

INDONESIA

38


MULDIK/2013/S-II/LK-II/V

HASIL PENGUKURAN INDIKATOR DAMPAK ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

No

Kabupaten/ Kota

Persentase KPS dan KS-I Terhadap Seluruh Keluarga

Persentase PUS Yang Istrinya Berusia < 20 Tahun Terhadap PUS

Child Woman Ratio (CWR)

Total Fertility Rate (TFR)

40

41

42

43

1

DKI JAKARTA

9.5

1.0

231

2.3

2

JAWA BARAT

25.8

3.8

224

2.5

3

JAWA TENGAH

23.8

2.6

258

2.5

4

DI YOGYAKARTA

15.8

1.1

253

2.1

5

JAWA TIMUR

20.9

3.4

220

2.3

6

BANTEN

20.4

5.6

283

2.5

7

BALI

8.9

1.6

226

2.3

8

ACEH

22.0

3.4

271

2.8

9

SUMATERA UTARA

11.8

3.6

303

3.0

10 SUMATERA BARAT

16.4

1.5

308

2.8

11 SUMATERA SELATAN

27.3

4.6

250

2.8

12 LAMPUNG

32.6

4.4

271

2.7

8.4

4.5

274

2.6


35.1

3.7

277

2.8

15 KALIMANTAN BARAT

13.6

10.4

309

3.1


18.7

4.1

251

2.5

17 SULAWESI UTARA

19.4

2.3

241

2.6

18 SULAWESI SELATAN

16.6

3.9

272

2.6

19 GORONTALO

35.4

3.4

309

2.6

20 SULAWESI BARAT

28.0

5.2

335

3.6

21 RIAU

10.0

7.0

312

2.9

22 JAMBI

18.9

6.2

251

2.3

23 BENGKULU

19.9

5.5

248

2.2

24 KEPULAUAN RIAU

11.2

8.1

403

2.6


33.6

3.8

381

3.3


19.3

6.7

235

2.8

7.9

5.2

256

2.8

28 SULAWESI TENGAH

28.5

3.6

279

3.2


27.2

5.1

308

3.0

30 MALUKU

26.1

9.2

395

3.2

31 MALUKU UTARA

15.7

7.1

327

3.1

32 PAPUA

10.2

38.7

270

3.5

3.6

245.4

374

3.7

21.5

3.9

257

2.6

13 BANGKA BELITUNG

27 KALIMANTAN TIMUR


39

LEMBAR KERJA III

MULDIK/2013/S-II/LK-III/I

HASIL PENILAIAN INDIKATOR INPUT ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

No

Kabupaten/ Kota

Rasio PUS Persentase KPS & Terhadap Rata-Rata Rasio PKB/PLKB Rasio PPKBD Persentase PKB/PLKBYang KS I Yang Menjadi Tempat Anggaran Terhadap Desa/ Terhadap Sudah Dilatih KIE Terhadap Anggota UPPKS Pelayanan KB per Kelurahan Desa/Kelurahan PKB/PLKB Terhadap KPS & KS (Pemerintah + Keluarga I Swasta)

Rasio Jumlah Kelompok BKB terhadap Desa/Kelurahan

Rasio Jumlah Kelompok BKR terhadap Desa/Kelurahan

Rasio Jumlah Kelompok BKL terhadap Desa/Kelurahan

(I-1)

(I-2)

(I-3)

(I-4)

(I-5)

(I-6)

(I-7)

(I-8)

(I-9)

1 DKI JAKARTA

10.0

10.0

0.2

9.6

1.0

0.8

10.0

6.6

10.0

2 JAWA BARAT

3.5

1.3

0.2

4.7

1.4

0.8

5.1

9.3

4.8

3 JAWA TENGAH

2.6

1.0

0.1

6.9

10.0

1.2

3.9

7.3

4.4

4 DI YOGYAKARTA

3.5

1.0

0.3

10.0

8.4

2.8

7.1

10.0

5.3

5 JAWA TIMUR

3.0

1.0

0.3

6.2

2.5

1.0

2.8

5.0

3.0

6 BANTEN

1.1

1.0

0.2

1.0

0.7

1.3

1.8

4.0

2.5

7 BALI

5.3

1.0

0.5

6.1

6.4

2.9

6.6

6.9

3.4

8 ACEH

3.3

1.0

0.5

1.0

2.0

4.8

0.7

1.4

0.5

9 SUMATERA UTARA

2.6

1.0

0.4

3.7

1.2

2.4

1.0

3.1

1.2

10 SUMATERA BARAT

5.5

2.3

0.5

2.1

2.7

3.6

2.3

2.3

1.7

11 SUMATERA SELATAN

2.4

1.0

0.4

3.6

2.6

2.2

1.5

5.3

2.7

12 LAMPUNG

2.7

1.0

0.3

4.5

2.5

2.0

1.7

6.0

2.5

13 BANGKA BELITUNG

1.7

1.0

0.5

1.3

2.9

4.9

2.0

2.6

1.8


4.3

1.0

0.5

1.5

1.2

2.0

1.4

2.4

1.2

15 KALIMANTAN BARAT

1.4

0.9

0.3

4.4

0.8

2.8

0.6

1.5

1.6


1.8

1.0

0.3

7.6

2.4

3.1

1.5

2.3

1.3

17 SULAWESI UTARA

3.6

0.9

0.4

1.0

1.8

4.7

0.9

1.8

1.0

18 SULAWESI SELATAN

3.4

1.0

0.3

3.8

1.8

2.6

1.9

3.7

2.0

19 GORONTALO

4.8

1.0

0.4

1.3

1.0

6.7

0.7

2.8

1.3

20 SULAWESI BARAT

4.5

1.0

0.4

1.5

1.9

6.6

0.8

1.4

1.0

21 RIAU

1.0

0.8

0.3

3.4

1.0

2.3

0.8

1.6

0.9

22 JAMBI

2.8

0.9

0.6

2.8

2.2

3.5

1.7

4.4

1.6

23 BENGKULU

1.4

1.0

0.6

3.3

2.2

6.0

0.7

2.3

0.9

24 KEPULAUAN RIAU

4.4

0.6

0.4

3.4

1.9

4.8

1.1

1.4

1.1


2.7

0.9

0.4

3.1

0.6

3.9

0.6

1.3

0.8


1.4

0.8

0.8

5.2

1.2

5.2

1.0

1.3

0.8

27 KALIMANTAN TIMUR

1.5

0.9

0.6

1.3

0.8

3.7

0.7

0.9

0.5

28 SULAWESI TENGAH

2.5

0.9

1.0

2.1

1.1

4.1

0.9

1.9

1.1


1.7

0.9

0.5

1.8

1.9

4.9

1.1

1.2

0.6

30 MALUKU

2.2

0.7

0.7

3.1

0.3

6.0

1.0

3.7

2.0

31 MALUKU UTARA

1.5

0.7

0.4

0.8

0.7

7.5

0.7

1.5

0.5

32 PAPUA

0.0

0.1

1.7

2.5

0.2

7.0

0.1

0.4

0.1

33 PAPUA BARAT

0.7

0.4

10.0

3.0

0.0

10.0

0.4

1.0

0.2

2.6

1.0

0.3

4.0

3.2

2.0

1.9

3.8

2.1

INDONESIA

40

LEMBAR KERJA III (LANJUTAN)

MULDIK/2013/S-II/LK-III/II

HASIL PENILAIAN INDIKATOR PROSES ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

No

Kabupaten/ Kota

Persentase Pusat persentase persentase persentase Informasi dan Keluarga Aktif Keluarga Aktif Keluarga Aktif Konseling Remaja BKB BKR BKL (PIK-R) Aktif

Persentase Toga/Toma Aktif KIE

Rata-Rata Rata-Rata Kegiatan TKBK Kegiatan TKBK Kabupaten dan Kecamatan ke kota ke Desa/Kelurahan Kecamatan

Rata-Rata Rakor Rata-Rata Rakor KB KB tingkat Rata-Rata tingkat Desa Kecamatan Penyuluhan KB terhadap terhadap terhadap PKB/PLKB Desa/Kelurahan Kecamatan

(P-1)

(P-2)

(P-3)

(P-4)

(P-5)

(P-6)

(P-7)

(P-8)

(P-9)

(P-10)

1 DKI JAKARTA

10.0

8.2

8.5

8.1

7.0

9.1

3.5

10.0

9.9

10.0

2 JAWA BARAT

9.2

8.3

8.5

7.9

5.8

4.8

10.0

10.0

9.9

2.2

3 JAWA TENGAH

9.3

8.7

8.6

8.2

7.0

8.2

8.3

9.9

9.6

1.9

4 DI YOGYAKARTA

9.1

9.5

9.7

8.7

4.0

0.6

2.6

10.0

10.0

2.8

5 JAWA TIMUR

9.2

9.3

9.1

8.7

6.0

3.4

3.2

9.3

9.0

1.3

6 BANTEN

8.5

7.5

6.5

7.4

3.7

10.0

2.6

9.5

6.7

2.6

7 BALI

9.5

9.8

8.1

9.3

8.1

6.1

0.7

9.1

9.5

2.1

8 ACEH

9.0

8.2

8.7

7.1

2.4

2.8

0.2

4.6

2.1

0.2

9 SUMATERA UTARA

8.8

6.2

6.5

6.7

3.9

4.9

0.6

6.8

4.4

0.6

10 SUMATERA BARAT

9.0

8.5

8.5

8.5

4.0

9.4

1.3

7.0

5.3

0.5

11 SUMATERA SELATAN

8.4

9.1

9.3

9.0

5.1

7.8

1.2

9.1

6.6

0.6

12 LAMPUNG

9.5

9.5

9.8

9.0

4.0

7.6

1.4

8.6

6.5

0.7

13 BANGKA BELITUNG

9.7

8.4

6.2

7.8

6.5

6.4

0.5

7.2

4.9

0.8


9.6

8.2

8.3

7.1

10.0

1.0

2.8

9.1

8.1

1.3

15 KALIMANTAN BARAT

5.7

5.6

4.1

5.9

1.5

0.1

0.1

3.9

1.6

0.7


9.7

9.2

8.4

8.7

7.8

6.7

0.8

7.7

5.9

1.3

17 SULAWESI UTARA

4.6

7.7

8.9

8.0

3.8

4.1

1.4

7.1

5.9

0.5

18 SULAWESI SELATAN

9.2

8.0

7.6

7.5

4.7

2.6

1.4

8.5

7.2

1.1

19 GORONTALO

9.0

9.8

10.0

10.0

5.3

0.0

1.9

7.8

5.6

0.3

20 SULAWESI BARAT

10.0

10.0

9.3

9.5

1.9

2.4

0.4

8.0

2.0

0.2

21 RIAU

7.1

7.9

7.9

7.0

1.4

7.4

0.3

2.9

1.5

0.7

22 JAMBI

9.1

8.9

8.8

9.0

3.1

3.0

0.5

6.7

4.4

0.7

23 BENGKULU

7.9

8.0

9.2

8.6

4.2

1.0

0.4

5.7

4.1

0.7

24 KEPULAUAN RIAU

9.6

8.8

7.7

8.9

0.6

0.3

0.1

1.8

1.0

0.2


9.1

8.2

8.1

7.9

4.2

1.1

0.6

6.3

4.1

0.7


8.3

7.2

3.6

5.1

5.7

3.9

0.5

4.0

2.1

0.6

27 KALIMANTAN TIMUR

6.8

9.1

9.4

9.6

1.1

0.0

0.1

2.1

1.5

0.4

28 SULAWESI TENGAH

6.2

9.1

9.5

8.3

2.5

3.1

0.3

3.7

1.1

0.4


10.0

8.0

6.5

5.5

4.3

4.2

1.5

6.7

6.0

0.5

30 MALUKU

5.1

7.2

6.8

7.2

0.7

3.8

0.2

2.7

0.7

0.1

31 MALUKU UTARA

6.9

8.7

8.5

8.0

2.1

5.3

0.7

4.7

2.6

0.3

32 PAPUA

9.5

9.2

7.3

7.7

2.9

1.4

0.0

0.9

0.3

4.0

33 PAPUA BARAT

2.7

9.0

5.2

5.9

0.8

0.6

0.0

0.2

0.1

0.1

8.7

8.6

8.4

8.1

5.1

4.2

2.5

6.9

5.5

1.1

INDONESIA

41


MULDIK/2013/S-II/LK-III/III

HASIL PENILAIAN INDIKATOR OUTPUT ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

No

Kabupaten/ Kota

Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Pencapaian PB Pencapaian PB Pencapaian PB Pencapaian PB Persentase Pencapaian PB Pencapaian PB Pencapaian PB Pencapaian PA Pencapaian PB Swasta KPS & KS I MKJP KPS & KS I Pria KPS & KS I Pencapaian PA MKJP Terhadap Pria Terhadap KPS & KS I MKJP Terhadap Terhadap PPM-PB Terhadap Total Terhadap PPM-PB Terhadap Total PB Terhadap Total PB Terhadap PPM-PA Total PB Total PB Terhadap Total PB Total PA PB KPS & KS I KPS & KS I KPS & KS I (O-1)

(O-2)

(O-3)

(O-4)

(O-5)

(O-6)

(O-7)

(O-8)

(O-9)

(O-10)

1 DKI JAKARTA

8.2

4.3

2.3

9.7

5.5

3.0

2.6

0.6

7.1

6.4

2 JAWA BARAT

6.7

4.0

0.9

6.0

5.1

6.1

4.4

0.5

8.8

3.8

3 JAWA TENGAH

7.3

5.9

1.5

7.4

4.2

5.0

5.5

0.7

8.6

4.9

4 DI YOGYAKARTA

7.0

10.0

2.7

9.2

2.8

4.0

7.1

0.8

7.6

6.7

5 JAWA TIMUR

7.6

5.2

1.2

5.4

5.0

5.2

5.4

0.6

8.5

5.6

6 BANTEN

9.3

3.6

2.3

6.4

7.2

5.5

3.7

1.2

8.3

4.4

7 BALI

7.9

9.6

2.4

10.0

3.7

3.5

5.7

1.0

7.2

10.0

8 ACEH

7.8

1.5

3.2

5.7

5.8

6.9

1.5

2.0

9.6

1.4

9 SUMATERA UTARA

8.7

5.1

4.5

3.1

6.4

5.5

4.3

2.3

7.3

5.4

10 SUMATERA BARAT

8.5

5.5

3.3

5.1

5.6

5.0

5.2

1.2

7.8

5.2

11 SUMATERA SELATAN

7.2

3.5

3.1

5.0

5.2

5.8

3.1

1.6

10.0

5.4

12 LAMPUNG

7.2

4.4

2.3

3.5

4.6

6.9

5.2

1.6

7.7

6.0

13 BANGKA BELITUNG

6.5

3.1

2.1

4.2

5.6

5.4

2.7

1.0

9.6

3.3


8.1

6.4

1.3

1.2

5.2

7.5

7.4

0.9

9.8

6.1

15 KALIMANTAN BARAT

7.8

3.6

2.3

4.8

5.8

3.7

2.6

0.6

6.7

3.2


7.2

1.7

1.2

6.4

4.7

4.5

1.5

0.6

8.3

2.0

17 SULAWESI UTARA

8.4

4.6

1.7

4.4

3.3

3.3

2.4

0.3

7.5

6.1

18 SULAWESI SELATAN

7.9

2.5

2.8

2.4

4.4

4.2

1.6

1.0

8.2

3.3

19 GORONTALO

8.1

6.3

1.6

3.0

4.5

5.5

5.2

0.7

7.5

6.7

20 SULAWESI BARAT

8.4

2.5

2.7

2.0

10.0

9.0

3.0

2.2

8.5

3.2

21 RIAU

7.5

3.0

2.0

6.3

4.4

4.1

1.7

0.9

8.6

3.0

22 JAMBI

7.0

2.8

1.2

6.0

4.5

4.1

2.1

0.4

9.1

4.1

23 BENGKULU

8.5

4.8

2.2

4.2

5.0

4.5

3.1

0.8

8.4

5.3

24 KEPULAUAN RIAU

10.0

2.2

4.6

8.6

2.3

1.2

0.6

0.2

8.0

3.2


7.2

8.2

1.7

0.6

4.8

8.5

10.0

1.3

7.0

6.3


6.8

2.2

1.7

4.9

3.3

3.6

1.4

0.7

7.9

2.6

27 KALIMANTAN TIMUR

6.3

2.8

1.6

6.3

5.0

3.8

1.9

0.6

5.6

3.4

28 SULAWESI TENGAH

8.5

4.3

2.0

1.9

3.7

5.1

3.3

0.5

8.3

3.6


9.0

3.7

2.5

0.9

4.8

6.2

3.5

1.3

8.3

3.9

30 MALUKU

9.2

3.1

4.2

1.9

7.1

6.9

3.2

2.5

9.3

3.8

31 MALUKU UTARA

9.0

6.2

1.4

2.3

5.7

5.9

5.5

0.7

7.8

4.2

32 PAPUA

9.8

2.7

10.0

1.1

8.1

9.3

3.6

10.0

4.1

2.8

33 PAPUA BARAT

7.1

2.6

2.2

1.2

7.6

10.0

3.6

2.1

0.7

1.4

7.5

4.4

2.0

5.4

5.0

5.3

4.2

1.0

8.3

4.8

INDONESIA

42


MULDIK/2013/S-II/LK-III/IV

HASIL PENILAIAN INDIKATOR OUTPUT ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

No

Kabupaten/ Kota

Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Pencapaian PA Pencapaian PA Persentase Persentase Pencapaian Pencapaian Pencapaian PA Pencapaian PA Pencapaian PA Pencapaian PA Swasta KPS & KS I PA Terhadap Unmet Need PUS Anggota PUS Anggota Pria Terhadap KPS & KS I MKJP KPS & KS I Pria KPS & KS I Terhadap Total Terhadap PPM-PA PUS Terhadap PUS BKB Yang Ikut UPPKS Yang Total PA Terhadap Total PA Terhadap Total PA Terhadap Total PA PA KPS & KS I KB Ikut KB (O-11)

(O-12)

(O-13)

(O-14)

(O-15)

(O-16)

(O-17)

(O-18)

(O-19)

(O-20)

1 DKI JAKARTA

1.4

6.4

1.8

1.6

2.6

0.3

9.0

3.1

7.8

8.1

2 JAWA BARAT

0.6

5.5

6.1

4.6

4.2

0.3

8.5

2.9

7.8

8.2

3 JAWA TENGAH

0.9

6.2

5.7

4.4

4.9

0.4

9.1

3.8

8.4

8.5

4 DI YOGYAKARTA

1.9

6.6

4.2

3.5

5.3

0.6

9.1

5.2

9.2

9.0

5 JAWA TIMUR

0.6

5.9

5.0

3.9

5.3

0.2

8.7

3.7

8.5

8.7

6 BANTEN

1.1

5.5

4.7

3.8

3.9

0.4

7.9

2.0

8.1

7.9

7 BALI

1.1

7.4

1.9

1.5

3.0

0.2

9.7

10.0

9.1

9.1

8 ACEH

2.4

3.3

5.4

3.9

1.0

1.0

9.0

3.5

8.7

9.2

9 SUMATERA UTARA

2.2

3.7

2.9

2.6

3.4

0.7

7.9

2.4

7.4

7.8

10 SUMATERA BARAT

1.4

5.8

3.9

3.3

4.8

0.6

8.5

3.3

7.9

8.0

11 SUMATERA SELATAN

1.8

3.6

6.0

4.1

5.4

0.8

8.8

3.4

8.1

8.6

12 LAMPUNG

1.1

3.8

6.9

5.9

7.7

0.6

8.0

2.2

8.5

8.9

13 BANGKA BELITUNG

1.1

3.6

2.0

1.4

1.2

0.2

9.2

3.7

9.3

8.3


0.8

2.1

10.0

6.7

9.0

0.6

8.5

3.0

8.7

8.4

15 KALIMANTAN BARAT

1.1

2.9

3.2

3.2

2.0

0.3

8.4

2.7

8.2

8.2


0.7

5.6

3.8

3.2

2.1

0.3

9.1

3.5

8.7

8.9

17 SULAWESI UTARA

1.1

4.7

4.3

3.7

5.5

0.4

8.7

5.7

8.0

8.5

18 SULAWESI SELATAN

1.9

2.8

4.1

3.4

2.6

0.6

8.3

2.7

8.0

8.1

19 GORONTALO

1.2

2.6

7.3

6.3

9.5

0.8

9.5

4.3

9.8

10.0

20 SULAWESI BARAT

2.6

2.0

7.0

5.6

3.7

1.4

8.1

2.6

9.3

8.9

21 RIAU

1.1

4.6

2.6

2.0

1.4

0.2

8.7

2.7

8.2

7.1

22 JAMBI

0.7

4.9

3.9

3.0

3.1

0.2

9.1

3.8

8.0

8.8

23 BENGKULU

1.2

2.8

3.8

3.1

3.9

0.4

10.0

6.3

7.9

9.0

24 KEPULAUAN RIAU

1.9

5.1

2.6

2.2

1.6

0.3

8.4

2.6

8.7

9.0


1.1

0.4

8.0

7.5

10.0

0.6

8.1

2.5

8.4

8.6


0.8

3.1

4.0

3.2

2.2

0.3

8.8

3.1

9.3

8.0

27 KALIMANTAN TIMUR

0.9

5.4

1.7

2.0

1.5

0.2

8.2

2.5

10.0

9.1

28 SULAWESI TENGAH

1.7

1.9

5.8

4.8

3.9

0.9

9.2

3.5

8.2

8.9


1.6

0.9

6.5

5.3

4.2

0.8

8.7

2.6

8.1

7.6

30 MALUKU

1.9

1.4

8.0

5.9

4.8

1.1

8.4

2.3

7.3

8.7

31 MALUKU UTARA

1.9

2.5

3.9

3.5

3.1

0.9

8.2

2.3

8.4

8.9

32 PAPUA

5.9

1.1

4.5

7.5

4.3

4.9

7.7

1.8

5.5

7.7

33 PAPUA BARAT

10.0

10.0

1.0

10.0

3.1

10.0

9.0

2.9

8.1

7.6

1.0

5.0

5.1

4.0

4.5

0.4

8.7

3.1

8.3

8.5

INDONESIA

43


MULDIK/2013/S-II/LK-III/V

HASIL PENILAIAN INDIKATOR DAMPAK ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

No

Kabupaten/ Kota

Persentase KPS dan KS-I Terhadap Seluruh Keluarga

Persentase PUS Yang Istrinya Child Woman Ratio Berusia < 20 (CWR) Tahun Terhadap PUS

Total Fertility Rate (TFR)

(D-1)

(D-2)

(D-3)

(D-4)

1

DKI JAKARTA

3.9

10.0

9.5

9.1

2

JAWA BARAT

1.4

2.6

9.9

8.4

3

JAWA TENGAH

1.5

3.9

8.5

8.4

4

DI YOGYAKARTA

2.3

9.3

8.7

10.0

5

JAWA TIMUR

1.7

2.9

10.0

9.1

6

BANTEN

1.8

1.8

7.8

8.4

7

BALI

4.1

6.1

9.8

9.1

8

ACEH

1.7

2.9

8.1

7.5

9

SUMATERA UTARA

3.1

2.8

7.3

7.0

10 SUMATERA BARAT

2.2

6.8

7.2

7.5

11 SUMATERA SELATAN

1.3

2.2

8.8

7.5

12 LAMPUNG

1.1

2.3

8.1

7.8

13 BANGKA BELITUNG

4.4

2.2

8.0

8.1


1.0

2.7

7.9

7.5

15 KALIMANTAN BARAT

2.7

1.0

7.1

6.8


2.0

2.4

8.8

8.4

17 SULAWESI UTARA

1.9

4.3

9.1

8.1

18 SULAWESI SELATAN

2.2

2.5

8.1

8.1

19 GORONTALO

1.0

2.9

7.1

8.1

20 SULAWESI BARAT

1.3

1.9

6.6

5.8

21 RIAU

3.6

1.4

7.0

7.2

22 JAMBI

1.9

1.6

8.8

9.1

23 BENGKULU

1.8

1.8

8.9

9.5

24 KEPULAUAN RIAU

3.3

1.2

5.5

8.1


1.1

2.6

5.8

6.4


1.9

1.5

9.4

7.5

27 KALIMANTAN TIMUR

4.6

1.9

8.6

7.5

28 SULAWESI TENGAH

1.3

2.8

7.9

6.6


1.3

2.0

7.2

7.0

30 MALUKU

1.4

1.1

5.6

6.6

31 MALUKU UTARA

2.3

1.4

6.7

6.8

32 PAPUA

3.6

0.3

8.2

6.0

10.0

0.0

5.9

5.7

1.7

2.5

8.6

8.1


44

LEMBAR KERJA IV

MULDIK/2013/S-II/LK-IV/I

RASIO ANTAR INDIKATOR & PERFORMANCE DAERAH ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013

NILAI INDIKATOR NO

KABUPATEN/ KOTA

INPUT

PROSES

OUTPUT

RASIO INDIKATOR DAMPAK

OUTPUT INPUT

OUTPUT PROSES

DAMPAK OUTPUT

TOTAL NILAI RASIO (PERFORMANCE)

1

2

3

4

5=3:1

6=(3:2)

7=(4:3)

8=(5+6+7)

1 DKI JAKARTA

6.5

8.4

4.6

8.1

0.7

0.5

1.8

3.0

2 JAWA BARAT

3.5

7.6

4.8

5.6

1.4

0.6

1.2

3.2

3 JAWA TENGAH

4.2

8.0

5.2

5.6

1.2

0.6

1.1

3.0

4 DI YOGYAKARTA

5.4

6.7

5.6

7.6

1.0

0.8

1.3

3.2

5 JAWA TIMUR

2.8

6.8

5.0

6.0

1.8

0.7

1.2

3.7

6 BANTEN

1.5

6.5

4.9

4.9

3.2

0.7

1.0

5.0

7 BALI

4.3

7.2

5.7

7.3

1.3

0.8

1.3

3.4

8 ACEH

1.7

4.5

4.6

5.0

2.7

1.0

1.1

4.8

9 SUMATERA UTARA

1.8

4.9

4.7

5.0

2.6

0.9

1.1

4.6

10 SUMATERA BARAT

2.6

6.2

5.0

5.9

2.0

0.8

1.2

3.9

11 SUMATERA SELATAN

2.4

6.6

5.0

5.0

2.1

0.8

1.0

3.8

12 LAMPUNG

2.6

6.6

5.1

4.8

2.0

0.8

0.9

3.7

13 BANGKA BELITUNG

2.1

5.8

4.2

5.7

2.0

0.7

1.4

4.1


1.7

6.5

5.6

4.8

3.2

0.9

0.9

5.0

15 KALIMANTAN BARAT

1.6

2.9

4.1

4.4

2.6

1.4

1.1

5.0


2.4

6.6

4.2

5.4

1.8

0.6

1.3

3.7

17 SULAWESI UTARA

1.8

5.2

4.6

5.8

2.6

0.9

1.3

4.7

18 SULAWESI SELATAN

2.3

5.8

4.0

5.2

1.8

0.7

1.3

3.8

19 GORONTALO

2.2

6.0

5.5

4.8

2.5

0.9

0.9

4.3

20 SULAWESI BARAT

2.1

5.4

5.1

3.9

2.4

1.0

0.8

4.1

21 RIAU

1.4

4.4

4.0

4.8

2.9

0.9

1.2

5.1

22 JAMBI

2.3

5.4

4.3

5.4

1.9

0.8

1.2

3.9

23 BENGKULU

2.0

5.0

4.8

5.5

2.3

1.0

1.2

4.4

24 KEPULAUAN RIAU

2.1

3.9

4.2

4.5

2.0

1.1

1.1

4.1


1.6

5.0

5.5

4.0

3.5

1.1

0.7

5.3


2.0

4.1

3.9

5.1

2.0

1.0

1.3

4.2

27 KALIMANTAN TIMUR

1.2

4.0

3.9

5.7

3.3

1.0

1.4

5.7

28 SULAWESI TENGAH

1.7

4.4

4.5

4.6

2.6

1.0

1.0

4.6


1.6

5.3

4.5

4.4

2.8

0.8

1.0

4.6

30 MALUKU

2.2

3.4

5.0

3.7

2.3

1.5

0.7

4.5

31 MALUKU UTARA

1.6

4.8

4.6

4.3

2.9

1.0

0.9

4.8

32 PAPUA

1.4

4.3

5.6

4.5

4.1

1.3

0.8

6.2

33 PAPUA BARAT

2.9

2.5

5.5

5.4

1.9

2.2

1.0

5.1

2.3

5.9

4.8

5.2

2.1

0.8

1.1

4.0

INDONESIA

45

REKAPITULASI HASIL

MULDIK/2013/S-II/RH/I

ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR INDONESIA PERIODE PENILAIAN : SEMESTER II, TAHUN 2013 RASIO INDIKATOR NO

KABUPATEN/ KOTA

OUTPUT INPUT (O/I)

KETERANGAN

OUTPUT PROSES (O/P)

KETERANGAN

TOTAL NILAI RASIO (PERFORMANCE) DAMPAK OUTPUT (D/O)

KETERANGAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

7

8

1 DKI JAKARTA

0.7

Kurang Efisien

0.5

Kurang Efektif

1.8

Efektif

3.0

Kurang Efisien dan Kurang Efektif

2 JAWA BARAT

1.4

Efisien

0.6

Kurang Efektif

1.2

Efektif

3.2


3 JAWA TENGAH

1.2

Efisien

0.6

Kurang Efektif

1.1

Efektif

3.0


4 DI YOGYAKARTA

1.0

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.3

Efektif

3.2


5 JAWA TIMUR

1.8

Efisien

0.7

Kurang Efektif

1.2

Efektif

3.7


6 BANTEN

3.2

Efisien

0.7

Kurang Efektif

1.0

Efektif

5.0


7 BALI

1.3

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.3

Efektif

3.4


8 ACEH

2.7

Efisien

1.0

Efektif

1.1

Efektif

4.8

Efisien dan Efektif

9 SUMATERA UTARA

2.6

Efisien

0.9

Kurang Efektif

1.1

Efektif

4.6


10 SUMATERA BARAT

2.0

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.2

Efektif

3.9


11 SUMATERA SELATAN

2.1

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.0

Kurang Efektif

3.8


12 LAMPUNG

2.0

Efisien

0.8

Kurang Efektif

0.9

Kurang Efektif

3.7


13 BANGKA BELITUNG

2.0

Efisien

0.7

Kurang Efektif

1.4

Efektif

4.1



3.2

Efisien

0.9

Kurang Efektif

0.9

Kurang Efektif

5.0


15 KALIMANTAN BARAT

2.6

Efisien

1.4

Efektif

1.1

Efektif

5.0

Efisien dan Efektif


1.8

Efisien

0.6

Kurang Efektif

1.3

Efektif

3.7


17 SULAWESI UTARA

2.6

Efisien

0.9

Kurang Efektif

1.3

Efektif

4.7


18 SULAWESI SELATAN

1.8

Efisien

0.7

Kurang Efektif

1.3

Efektif

3.8


19 GORONTALO

2.5

Efisien

0.9

Kurang Efektif

0.9

Kurang Efektif

4.3


20 SULAWESI BARAT

2.4

Efisien

1.0

Kurang Efektif

0.8

Kurang Efektif

4.1


21 RIAU

2.9

Efisien

0.9

Kurang Efektif

1.2

Efektif

5.1


22 JAMBI

1.9

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.2

Efektif

3.9


23 BENGKULU

2.3

Efisien

1.0

Kurang Efektif

1.2

Efektif

4.4


24 KEPULAUAN RIAU

2.0

Efisien

1.1

Efektif

1.1

Efektif

4.1

Efisien dan Efektif


3.5

Efisien

1.1

Efektif

0.7

Kurang Efektif

5.3



2.0

Efisien

1.0

Kurang Efektif

1.3

Efektif

4.2


27 KALIMANTAN TIMUR

3.3

Efisien

1.0

Kurang Efektif

1.4

Efektif

5.7


28 SULAWESI TENGAH

2.6

Efisien

1.0

Efektif

1.0

Efektif

4.6

Efisien dan Efektif


2.8

Efisien

0.8

Kurang Efektif

0.97

Kurang Efektif

4.6


30 MALUKU

2.3

Efisien

1.5

Efektif

0.7

Kurang Efektif

4.5


31 MALUKU UTARA

2.9

Efisien

1.0

Kurang Efektif

0.9

Kurang Efektif

4.8


32 PAPUA

4.1

Efisien

1.3

Efektif

0.8

Kurang Efektif

6.2


33 PAPUA BARAT

1.9

Efisien

2.2

Efektif

0.98

Kurang Efektif

5.1


2.1

Efisien

0.8

Kurang Efektif

1.1

Efektif

4.0


INDONESIA

6

NILAI

Keterangan Kolom 8 :

Performance ≥ 3 dengan O/I & O/P & D/O masing-masing ≥ 1 = Efisien dan Efektif Performance ≥ 3 dengan O/I < 1 & O/P ≥ 1 & D/O ≥ 1 = Kurang Efisien tapi Efektif Performance ≥ 3 dengan O/I ≥ 1 & O/P ≥ 1 & D/O < 1 atau O/I ≥ 1 & O/P < 1 & D/O ≥ 1 atau O/I ≥ 1 & O/P < 1 & D/O < 1 = Efisien tapi Kurang Efektif Performance ≥ 3 dengan O/I < 1 & O/P ≥ 1 & D/O < 1 atau O/I < 1 & O/P < 1 & D/O ≥ 1 = Kurang Efisien dan Kurang Efektif Performance < 3 walaupun salah satu dari O/I, atau O/P, atau D/O ≥ 1 = Kurang Efisien dan Kurang Efektif

46

ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SEMESTER II TAHUN 2013

Recommend Documents