PENERIMAAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN LAPANGAN KERJA DAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI DKI JAKARTA Oleh: H. Syahrial Yusuf* ABSTRACT Analysis on Factors which Affect the Growth of Zakat (Islamic Personal Donation) Collection and Its Contribution on the Economic Development from Zakat Sector and Its Implication to the Escalation of Job Opportunity and the Diminution of Poorness in DKI Jakarta Province, supervised by M. Sidik Priadana and Arief Djamaludin (Alm) and replaced by Sudarsono. The purpose of this dissertation is to get the empirical proofs and their conclusion on the Effect of the Growth of Zakat (Islamic Personal Donation) Collection and Its Contribution on the Economic Development from Zakat Sector and Its Implication to the Escalation of Job Opportunity and the Diminution of Poorness in DKI Jakarta Province. This dissertation hopefully gives contribution to the development of economy as a science, especially to the institution which manages the zakat and its management in order to accumulate people’s money for the development of the country adjacent to taxes which have existed. The management of zakat is expected to be able to play a role in the economic development from zakat sector and its implication to the escalation of job opportunity and the diminution of poorness in DKI Jakarta Province. The research was conducted in descriptive and inductive methods. It applied the analysis of row. At the end, the research concludes several points as follow: Zakat potential in DKI Jakarta province is definitely high. In the future, zakat in DKI Jakarta will become one source for money beside taxes for the development growth There are significant correlations collectively between the following each variables: regulation, structure and infrastructure development, management, human resources, supervision on zakat distribution in DKI Jakarta, that is 75,60% The augmentation on the zakat collection significantly has an effect on the rise of the development on zakat sector, that is 78,10%; in the same time, the development on zakat sector influences to the job opportunity, that is 56,61%; as well as, the development on zakat sector gives the influence to the reduction of poorness, that is 43,51%. The result of this research recommends that the zakat development must be people’s commitment which has to be continued simultaneously in order to give more job opportunity and the reduction of poorness. Keyword: zakat, Job Opportunity,Poorness LATAR BELAKANG Perkembangan zakat di DKI Jakarta menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Selama tahun 2004, BAZIS DKI memperoleh dana zakat hampir mencapai Rp. 8,3 miliar, sedangkan dana infaq dan shadaqah terkumpul Rp. 7,9 miliar. Dana sebesar Rp 8,8 miliar dari dana zakat telah didayagunakan untuk asnaf. Selain itu, telah dikeluarkan pula dana sebesar Rp 5,4 miliar dari dana infaq dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan. Dengan demikian, untuk tahun 2004 tersisa dana sebesar Rp. 1,9 miliar (2008). Sementara itu Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2007, berhasil * Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia
umpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat sekitar Rp. 26 miliar sampai Rp. 27 miliar. Angka Ini berarti sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu Rp. 25 miliar. Pendapatan infaq dan shadaqah tahun 2007 sekitar Rp. 26 miliar sampai Rp. 27 miliar. (Harian Umum Pelita; 2008). Sementara itu pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta selama 10 tahun terakhir ini meningkat pesat. Namun pertumbuhan menggembirakan tersebut belum mampu menyentuh masyarakat miskin secara keseluruhan sehingga melahirkan disparitas/perbedaan antara kelompok berkecukupan dengan kelompok kekurangan yang tentu saja dikhawatirkan akan membawa dampak meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat. Badan Pusat Sta 1
tistik (Agustus 2006) mencatat, angka kemiskinan di Indonesia sekitar 40 juta jiwa dan tingkat pengangguran mencapai 11 juta orang. Sebaliknya, hasil survei terbaru Capgemini SA and Merrill Lynch & Co yang dirilis 24 Juni 2008, menyebutkan tahun 2007 jumlah orang superkaya Indonesia yang memiliki aset finansial 1 juta dollar AS atau lebih melonjak 16,8% menjadi 23.000 orang. Angka penambahan kaum kaya di negeri kita juga jauh di atas angka pertumbuhan seluruh dunia. Pertumbuhan orang kaya Indonesia melampaui pertumbuhan orang kaya Singapura yang tumbuh hanya 15,3%. Sebagai catatan, batasan aset itu tidak mencakup harta tetap seperti rumah atau mobil. Lonjakan jumlah orang superkaya di Indonesia itu merupakan yang tertinggi kelima di dunia. Pertumbuhan orang superkaya di Indonesia hanya kalah dari India, China, Brasil, dan Korea Selatan. (Komnas HAM: 2008). Pada saat yang sama jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) terus bertambah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2006, pada bulan Maret 2006 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 39,05 juta (17,75%), sebelumnya pada bulan Februari 2005 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 35,10 juta (15,97%). Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 3,95 juta. Sementara itu, persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41%) penduduk miskin berada di daerah perdesaan. (BPS, September 2006). Selain kemiskinan, masalah pengangguran merupakan salah satu masalah serius yang belum terpecahkan hingga saat ini. Data dari BPS menunjukkan, penambahan jumlah lapangan kerja baru yang lebih kecil dibanding pertambahan angkatan kerja baru, menyebabkan terjadi penambahan jumlah pengangguran baru sebesar 600 ribu orang pada tahun 2005. Dengan penambahan ini tingkat pengangguran (open unemployment) meningkat menjadi 10,3 % dibanding keadaan pada bulan Agustus 2004 sebesar 9,9%. Sementara jumlah penduduk yang bekerja tidak penuh (di awah 35 jam per minggu) atau disebut underemployment, pada Februari 2005 mencapai 29,6 juta orang, terdiri 2
dari bekerja tidak penuh tetapi tidak berusaha mencari pekerjaan lain (voluntary underemployment sebesar 15,3 juta orang dan bekerja tidak penuh tetapi masih mencari pekerjaan lain (unvoluntary underemployment) sebesar 14,3 juta orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja keseluruhan sebesar 94,9 juta orang, tingkat underemployment mencapai 31,2%, yang berarti lebih tinggi dibanding keadaan pada bulan Agustus 2004 sebesar 29,8%. (Laporan BPS, Situasi Ketenagakerjaan Indonesia, Februari 2005). Upaya pemerintah melalui Undangundang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undangundang No. 38 tahun 1999 secara keseluruhan. Rochmatin (2008) mengatakan bahwa tidak kunjung berkembangnya zakat di Indonesia adalah karena faktor belum optimalnya tata kelola zakat. Begitu pula yang ditulis oleh IKADI (2007) bahwa tata kelola merupakan faktor penting membangun zakat. Menurut Hafidhuddin dalam Beik (2007) dinyatakan, bahwa pengawasan adalah faktor penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Departeman Agama, pada masa kepemimpinan Said Agil Munawwar, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 7 triliun per tahun. Sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh PIRAC pada tahun 2004, potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp. 9 triliun. TINJAUAN PUSTAKA Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: إّ ا ـــء وا وا وا ـ ـ !"ـ# $% ى ـب وا & وا ا#و ” )ا) واSesungguhnya shadaqah (zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. AtTaubah:60). Investasi zakat secara professional mampu menciptakan peluang/kesempatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Menurut ILO dalam laporan Global Employment Trends for Youth menyebutkan, jumlah penganggur berusia 15 hingga 24 tahun meningkat tajam dan peningkatan tertinggi selama satu dekade yang lalu terjadi di Asia Tenggara (85%), disusul Sub-Afrika Sahara (34%), Amerika Latin (23%), Timur Tengah (18 %), dan Asia Selatan (16%). Untuk di Indonesia, menurut data BPS menunjukkan bahwa, penambahan jumlah lapangan kerja baru yang lebih kecil dibanding pertambahan angkatan kerja baru. Hal ini berdampak pada penambahan jumlah pengangguran baru sebesar 600 ribu orang pada tahun 2005. Dengan penambahan ini tingkat pengangguran (open unemployment) meningkat menjadi 10,3% dibanding keadaan pada bulan Agustsus 2004 sebesar 9,9%. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja tidak penuh (di bawah 35 jam per minggu) atau disebut under employment, pada Februari 2005 mencapai 29,6 juta orang, terdiri dari bekerja tidak penuh tetapi tidak berusaha mencari pekerja lain (voluntary underemployment sebesar 15,3 juta orang dan bekerja tidak penuh tetapi masih mencari pekerjaan lain (unvoluntary underemployment) sebesar 14,3 juta orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja keseluruhan sebesar 94,9 juta orang, tingkat under employment mencapai 31,2%, yang berarti lebih tinggi dibanding keadaan pada bulan Agustus 2004 sebesar 29,8%. Kriteria yang digunakan oleh BPS untuk mengukur garis kemiskinan adalah dengan ukuran pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Kebutuhan minimum untuk keperluan hidup ini diukur dengan pengeluaran untuk makanan setara 2.100 kalori per kapital perhari ditambah pengeluaran untuk kebutuhan non makanan
yang meliputi perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian dan barang-barang tahan lama. Mengatasi kemiskinan di Indonesia diukur melalui dinamisasi Nexus, yaitu mengatasi kemiskinan dengan melihat pada faktor pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Kemiskinan adalah sebuah penyakit sosial yang lazim terjadi dalam setiap negara yang melaksanakan program pembangunannya. Meskipun telah sering diulas, namun pemahaman tentang kemiskinan sendiri sering diartikulasikan dalam beberapa pengertian dan ukuran kemiskinan pun beragam. Namun, satu hal yang jelas esensi kemiskinan adalah menyangkut kondisi kekurangan (deprivation) dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan (income). Walaupun sering diasosiasikan sebagai masalah bagi negara-negara berkembang, namun sebenarnya kemiskinan juga telah pernah dialami oleh negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. (Rajasa:2007) World Bank mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yaitu aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ketrampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya) dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Tidak adanya akses dari satu atau lebih dari aset-aset tersebut di atas adalah penyebab seseorang jatuh ke dalam kemiskinan. Dari perspektif lapangan kerja, maka gambaran umum solusi masalah kemiskinan adalah dengan membuka akses bagi individu pada seluruh sumber daya di atas. Misalnya, dengan memberikan akses bagi individu miskin pada ketersediaan lahan olahan ditambah dengan skema pinjaman yang menarik dan ketersediaan infrastruktur yang diperlukan, akan memungkinkan individu miskin tersebut untuk meningkatkan produktifitasnya sehingga dalam waktu tertentu dapat diharapkan individu miskin tersebut akan sanggup memenuhi kebutuhannya yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidupnya. 3
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode survei melalui pendekatan analisis jalur (path analysis). Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor regulasi, pembangunan sarana dan prasarana, tata kelola, sumber daya manusia, pengawasan terhadap pengembangan penerimaan zakat dan implikasinya pada peningkatan pembangunan perekonomian dari sektor zakat, serta peningkatan
lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sampel ditetapkan secara proporsional random sampling dengan jumlah responden sebanyak 224 orang yang mewakili lima wilayah Provinsi DKI Jakarta. Model Persamaan Analisa Jalur. Berdasarkan pada paradigma penelitian, hubungan struktural antar variabel dapat digambarkan seperti berikut :
Gambar Hubungan Struktur Antara Variabel
Uraian perincian persamaan jalur penelitian ini, terdiri dari empat model substructural, sebagai berikut : Model Substruktural-1 Y1 = f (X1, X2, X3, X4, X5) Y1 = ρY1X1 X1 + ρY1X2X2 + ρY1X3X3 + ρY1X4X4 + ρY1X5X5 + Є 1 Keterangan: X 1. = Faktor Regulasi X2 = Faktor Pembangunan sarana dan prasarana X 3 = Faktor Tata Kelola X 4 = Faktor SDM X 5 = Faktor Pengawasan Y = Pengembangan penerimaan zakat ρ Y X i = Koefisien jalur untuk masing-masing variabel X terhadap Y Є1 = Pengaruh lain di luar model untuk variabel X terhadap variabel Y Model Substruktural-2 Z1=f(Y) Z1=ρZ1YY1+Є2 Dimana: Y = Pengembangan penerimaan zakat 4
Z 1 = Peningkatan pembangunan perekonomian dari sektor zakat ρ Z1Y = Koefisien jalur variabel Y terhadap variabel Z 1 Є 2 = Pengaruh variabel lain di luar variabel Y Model Substruktural-3 Z2=f(Z1) Z 2 = ρ Z 2 Z1 Z 1 + Є 3 Dimana: Z 1 = Peningkatan pembangunan perekonomian dari sektor zakat Z 2 = Penciptaan Lapangan Pekerjaan ρ Z2 Z1 = Koefisien jalur variabel bebas terhadap variabel terikat Є 4 = Pengaruh variabel lain di luar model Model Substruktural-4 Z3=f(Z1) Z 3 = ρ Z 3 Z1 Z 1 + Є 4 Dimana : Z 1 = Peningkatan pembangunan perekonomian dari sektor zakat Z 3 = Pengurangan kemiskinan ρ Z3 Z1 = Koefisien jalur variabel bebas terha
dap variabel terikat Є 4 = Pengaruh variabel lain di luar model Pengujian Hipotesa Pengujian hipotesa pertama untuk uji parsial: 1) H0: (ρyx1 )2 = 0 H1: (ρyx1 )2 ≠ 0 2 2.) H0 :(ρyx2 ) = 0 H1 : ( ρyx2) 2 ≠ 0 3) H0 : (ρyx3 )2 = 0 H1 : ( ρ yx3 ) 2 ≠ 0 4) H0 : (ρyx4 ) 2 = 0 H1 : ( ρ yx4) 2 ≠ 0 5) H0 : (ρyx5 ) 2 = 0 H1 : ( ρyx5 ) 2 ≠ 0 Pengujian hipotesa pertama untuk uji simultan: H0 : ( ρy1x1 = ρy1x2 = ρy1x3 = ρy1x4 = ρy1x5 ) 2 = 0 H1 : Salah satu pasangan tidak sama Pengujian hipotesa kedua, pengaruh variabel Y terhadap Variabel Z1 H0 : (ρz1 y ) 2 = 0 H1 : ( ρz1 y ) 2 ≠ 0 Pengujian hipotesa ketiga, pengaruh variabel Z1 terhadap Variabel Z2 H0 : (ρz2 z1) 2 = 0 H1 : ( ρz2z1 ) 2 ≠ 0 Pengujian Hipotesa keempat, pengaruh variabel Z1 terhadap Variabel Z3 H0 : (ρz2Z1 ) 2 = 0 H1 : ( ρz3Z1 ) 2 ≠ 0 HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data BPS tahun 2003 sebesar 8.603.776 dengan rincian 4.312.158 orang penduduk laki-laki, 4.291.618 orang penduduk perempuan, yang tersebar di 5 Kotamadya dan 1 Kabupaten, 44 Kecamatan, 267 Kelurahan, 2.657 Rukun Warga, dan Rukun Tetangga 29.769 serta Rukun Warga Kumuh (slum areas) berjumlah 561. Dengan pertumbuhan penduduk 1.26 % per tahun maka tingkat kepadatannya 13.006 orang per km2 lahan. Luas lahan di Provinsi DKI Jakarta seluas 66.152 Ha dan penggunaannya di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan untuk perumahan 10.431,35 Ha, industri 236,08 Ha, perkantoran dan pergudangan 1.568,05 Ha,
taman 179,24 Ha, lainnya 2.158,26 Ha, dari lahan seluas 14.573 Ha. Sementara itu di wilayah Kotamadya Jakarta Timur penggunaan lahan untuk perumahan seluas 13.445,22 Ha, industri 1.233,38 Ha, perkantoran dan pergudangan 1.473,68 Ha, taman 277,84 Ha, Lainnya 2.342,87 dari total lahan seluas 18.773 Ha. Untuk Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat lahan yang digunakan untuk perumahan seluas 3.097,69 Ha, industri 54,13 Ha, perkantoran dan pergudangan 971,41 Ha, taman 138,91 Ha, lainnya 527,85 Ha dari total lahan seluas 4.790 Ha. Sedangkan untuk Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, lahan yang digunakan untuk perumahan seluas 8.559,27 Ha, industri 495,77 Ha, perkantoran dan pergudangan 1.451,98 Ha, taman 127,41 Ha, lainnya 1.980,55 Ha dari total lahan seluas 12.615 Ha. Selanjutnya untuk wilayah Kotamadya Jakarta Utara, lahan yang dipergunakan untuk perumahan 10.431,35 Ha, industri 1.714,13 Ha, perkantoran dan pergudangan 1.436,91 Ha, taman 463,57 Ha, lainnya 3.639,25 Ha dari total lahan seluas 15.401 Ha. Pengembangan Zakat Berdasarkan hasil penelitian didapat skor empirik terendah 54 dan tertinggi 135. Dengan demikian diperoleh rentang skor 81, sedangkan rentang skor teoritik yaitu antara 32 sampai 160. Perhitungan statistik deskriptif diperoleh skor rata-rata sebesar 104.72; Simpangan Baku sebesar 13.547; Median sebesar 105.00; Mode sebesar 104. Gambaran ini menunjukkan data hasil berdistribusi normal. Peningkatan Pembangunan Data distribusi frekuensi peningkatan pembangunan dari hasil perhitungan, diperoleh skor empirik terendah 75 dan tertinggi 162. Perhitungan statistik deskriptif diperoleh skor rata-rata sebesar 125.72; Simpangan Baku sebesar 16.439; Median sebesar 127.00; Mode sebesar 116. Peningkatan Lapangan Kerja Berdasarkan hasil penelitian didapat skor empirik terendah 23 dan tertinggi 73, sedangkan rentang skor teoritik yaitu antara 18 sampai 90. Perhitungan statistik deskriptif diperoleh skor rata-rata sebesar 56.53; Simpangan Baku sebesar 9.758; Median sebesar 5
57.00; Mode sebesar 54. Pengurangan Kemiskinan Hasil penelitian didapat skor empirik terendah 40 dan tertinggi 113. Perhitungan statistik deskriptif diperoleh skor rata-rata sebesar 82.96; Simpangan Baku sebesar 14.987; Median sebesar 84.00; Mode sebesar 90. Secara umum analisa jalur Variabel Regulasi (X1), Pembangunan Sarana dan Prasarana (X2), Tata Kelola (X3), SDM (X4), Pengawasan (X5) terhadap Variabel Pengembangan Penerimaan Zakat ( Y ) di DKI Jakarta dapat dilukiskan dalam gambar 1. di bawah ini:
Hasil Perhitungan Analisa Jalur
Variabel
Regulasi (X1), Pembangunan Sarana dan Prasarana (X2), Tata Kelola (X3), Sumber Daya Manusia (X4), Pengawasan (X5)
Koefisien Jalur
0,320 0,131 0,240 0,173 0,098
Sumber : Hasil perhitungan statistic 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Pengurangan Kemiskinan
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Pengembangan Zakat
Gambar 2 Pengaruh Bersamaan dan Parsial Variabel Regulasi terhadap Variabel Pengembangan Penerimaan Zakat ( Y ). Dari gambar 2. tersebut di atas, maka dapat ditetapkan besaran koefisien jalur variabel bebas terhadap variabel terikat, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2. sebagai berikut :
6
Dari tabel tersebut dapat diperoleh, bahwa Tata Kelola mempunyai koefisien jalur tertinggi dibandingkan dengan Variabel Regulasi, Pembangunan Sarana dan Prasarana, SDM, dan Pengawasan. Dengan memperhatikan tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan jalur, yaitu : Y = 0,320 X1 + 0,131 X2 + 0,240 X2 + 0,173 X4 + 0,098 X5 + ε 1 Dari persamaan di atas dapat diartikan bahwa : 1. Adanya hubungan asosiatif antara Regulasi dengan Pengembangan Penerimaan Zakat yang besarannya sebesar 0,320 (ρYX1). 2. Adanya hubungan asosiatif antara Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan Pengembangan Penerimaan Zakat yang besarannya sebesar 0,131 (ρYX2). 3. Adanya hubungan asosiatif antara Tata Kelola dengan Pengembangan Penerimaan Zakat yang besarannya sebesar 0,240 (ρYX3). 4. Adanya hubungan asosiatif antara SDM dengan Pengembangan Penerimaan Zakat yang besarannya sebesar 0,173 (ρYX4). 5. Adanya hubungan asosiatif antara Pengawasan dengan Pengembangan Penerimaan Zakat yang besarannya sebesar 0,098 (ρYX5). Hasil Penelitian Besaran Pengaruh Langsung : 1. Variabel Regulasi (X1) mempunyai pengaruh langsung terhadap Pengembangan penerimaan zakat (Y) sebesar 10,20 % (R2 yx1),
2. Variabel Pembangunan Sarana dan Prasarana (X2) mempunyai pengaruh langsung terhadap Pengembangan Penerimaan Zakat (Y) sebesar 1,70 % (R2 yx2), 3. Variabel Tata Kelola (X3) mempunyai pengaruh langsung terhadap Pengembangan Penerimaan Zakat (Y) sebesar 5,80 % (R2 yx3), 4. Variabel SDM (X4) mempunyai pengaruh langsung terhadap Pengembangan Penerimaan Zakat (Y) sebesar 3,00 % (R2 yx4), 5. Variabel Pengawasan (X5) mempunyai pengaruh langsung terhadap Pengembangan Penerimaan Zakat (Y) sebesar 1,00 % (R2 yx5). Besaran Pengaruh Tidak langsung Adapun besaran masing-masing pengaruh tidak langsung dari variabel X1 ,X2 ,X3, X4, X5 sebagai berikut : 1. Total pengaruh tidak langsung Variabel Regulasi (X1) terhadap Pengembangan Penerimaan Zakat (Y) sebesar 10,20 % (R2 yx1), 2. Total pengaruh tidak langsung Variabel Pembangunan Sarana dan Prasarana (X2)
Variabel
terhadap Pengembangan Penerimaan Zakat (Y) sebesar 7,00 % (R2 yx2), 3. Total pengaruh tidak langsung Variabel Tata Kelola (X3) terhadap Pengembangan Penerimaan Zakat (Y) sebesar 15,70 % (R2 yx3), 4. Total pengaruh tidak langsung Variabel SDM (X4) terhadap Pengembangan Penerimaan Zakat (Y) sebesar 8,80 % (R2 yx4), 5. Total pengaruh tidak langsung Variabel Pengawasan (X5) terhadap Pengembangan penerimaan zakat (Y) sebesar 12,30 % (R2 yx5). Dengan demikian total pengaruh tidak langsung untuk X1 ,X2 ,X3, X4, X5 terhadap Variabel Y sebesar 53,30%. Adapun besaran pengaruh total (koefisien determinasi) dari variabel bebas; Regulasi, Sarana dan Prasarana, Tata Kelola, SDM, dan Pengawasan terhadap variabel Pengembangan Penerimaan Zakat dinyatakan oleh besaran koefisien determinasi (RYX2) yang besarnya adalah sebesar 75,60% sedangkan pengaruh variabel lain di luar model adalah sebesar 24,40%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel 4.39. di bawah ini : Tabel 2. Pengaruh langsung dan tidak langsung X1 ,X2 ,X3, X4, X5 terhadap variabel Y
Total Pengaruh Tdk langsung
Pengaruh Tidak Langsung
Pengaruh Langsung X1
Sub. Total pengaruh
X2
X3
X4
X5
0.03 2
0.04 6
0.01 2
0.012
0.102
0.204
0.00 9
0.01 2
0.016
0.070
0.087
0.03 5
0.067
0.157
0.215
0.029
0.088
0.118
0.123
0.133
X1
0.102
X2
0.017
0.03 2
X3
0.058
0.04 6
0.00 9
X4
0.030
0.01 2
0.01 2
0.03 5
X5
0.010
0.01 2
0.01 6
0.06 7
0.02 9
TOTAL PENGARUH
0.756
Sumber: Data diolah dari tabel sebelumnya
7
a. Pengaruh Pengembangan Zakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Dari hasil pengolahan data penelitian dengan bantuan perhitungan komputer program Amos versi 5, diperoleh nilai t hitung sebesar 28,165 sedangkan besarnya t tabel sebesar 1,980. Dengan ini terbukti t hitung > t tabel dapat dinyatakan bahwa pengembangan zakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pembangunan di DKI Jakarta. Besarnya pengaruh pengembangan zakat terhadap peningkatan pembangunan di DKI Jakarta sebesar 78,00% sedangkan sisanya sebesar 22,00% disebabkan oleh faktor lain. Persamaan regresi parsial keenam merupakan model persamaan regresi untuk melihat pengaruh variabel pengembangan zakat terhadap variabel peningkatan pembangunan adalah Z1 = 0.8840 Y + ε. Persamaan ini sekaligus menggambarkan semakin baik pengembangan zakat maka semakin baik pula peningkatan pembangunan di DKI Jakarta.Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif untuk pengembangan zakat diperoleh skor rata-rata (M) sebesar 104.72 dan Median (Me) sebesar 105.00. Berdasarkan nilai ini maka skor rata-rata (M) berada di bawah skor median. Hal ini menggambarkan bahwa pengembangan zakat masih kurang baik. b. Pengaruh Peningkatan Pembangunan terhadap Penciptaan Lapangan Pekerjaan Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dengan bantuan perhitungan komputer program Amos versi 5, diperoleh nilai t hitung sebesar 17,077 sedangkan besarnya t tabel sebesar 1,960. Dengan ini terbukti t hitung > t tabel dapat dinyatakan bahwa peningkatan pembangunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di DKI Jakarta. Besarnya pengaruh peningkatan pembangunan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 56,6 % sedangkan sisanya sebesar 43,4 % disebabkan oleh faktor lain. Persamaan jalur kedelapan merupakan model persamaan regresi untuk melihat pengaruh variabel peningkatan pembangunan terhadap variabel penciptaan lapangan pekerjaan adalah : Z2 = 0,754 Z1 + ε 3 Persamaan jalur ini sekaligus menggam 8
barkan semakin baik peningkatan pembangunan maka semakin baik pula penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif untuk peningkatan pembangunan diperoleh skor rata-rata (M) sebesar 125.72 dan Median (Me) sebesar 127.00. Berdasarkan nilai ini maka skor rata-rata (M) berada di bawah skor median. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan pembangunan masih kurang baik. Sementara berdasarkan perhitungan statistik deskriptif untuk penciptaan lapangan pekerjaan diperoleh skor rata-rata (M) sebesar 56.53 dan Median (Me) sebesar 57.00. Berdasarkan nilai ini maka skor ratarata (M) berada di bawah skor median. Hal ini menggambarkan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan di DKI Jakarta kurang baik. c. Pengaruh Peningkatan pembangunan terhadap Pengurangan Kemiskinan Dari hasil pengolahan data penelitian dengan bantuan perhitungan komputer program Amos versi 5, diperoleh nilai t hitung sebesar 13,075 sedangkan besarnya t tabel sebesar 1,980. Dengan ini terbukti t hitung > t tabel dapat dinyatakan bahwa peningkatan pembangunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di DKI Jakarta. Besarnya pengaruh peningkatan pembangunan terhadap pengurangan kemiskinan di DKI Jakarta sebesar 43,5 % sedangkan sisanya sebesar 53,4 % disebabkan oleh faktor lain. Persamaan jalur kesembilan merupakan model persamaan jalur untuk melihat pengaruh variabel peningkatan pembangunan terhadap variabel pengurangan kemiskinan adalah: Z3 = 0,660 Z1 + ε 4. Persamaan menggambarkan semakin baik peningkatan pembangunan maka semakin baik pula pengurangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif untuk pengurangan kemiskinan diperoleh skor rata-rata (M) sebesar 82.96 dan Median (Me) sebesar 84.00. Berdasarkan nilai ini maka skor rata-rata (M) berada di bawah skor median. Hal ini menggambarkan bahwa pengurangan kemiskinan di DKI Jakarta masih kurang baik. Setelah menganalisa data dan melakukan pengujian setiap hipotesa yang telah ditetapkan dalam peneli
tian, berdasarkan analisa statistik yang telah dilakukan tersebut di atas, maka hasil analisa
X
akhir dapat dirangkum dalam model analisa jalur secara gabungan sebagai berikut :
0,475
0,211 0,146
X1 X2 X3 X4
Z2 0,652
Y
Z1 Z3 0,622
0,760
X5 0,764
0,634
Z1=8,279+1,121Y + ε7 = 15,787+0,738X1.+ ε1
Z 2 = 2,437+ 0,430 Z1. + ε8
Z3 = 4,693 + 0,622 Z1. + ε9
= 40,548+0,594X2 + ε2 =22,084+0,652 X3. + ε3 =17,201+0,760X4. + ε4 =18,998+0,764X5. + ε5 =4,650+0,260X1+0,026x2 +0,250X3.+0,210X4+ 0,172X5.+ ε6
Gambar 2. Model Analisa Jalur Secara Gabungan
9
SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Hasil penghitungan analisis jalur dan pengujian hipotesa disimpulkan sebagai berikut : 1. Terdapat pengaruh dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y, dengan perincian sebagai berikut : 2. Faktor regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan zakat dengan besaran koefisien jalur terbesar pertama dari lima variabel bebas penelitian. 3. Faktor pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan zakat dengan besaran koefisien jalur terbesar keempat dari lima variabel bebas penelitian. 4. Faktor tata kelola berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan zakat dengan besaran koefisien jalur terbesar kedua dari lima variabel bebas penelitian. 5. Faktor SDM berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan zakat dengan besaran koefisien jalur terbesar ketiga dari lima variabel bebas penelitian. 6. Faktor pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan zakat dengan besaran koefisien jalur terkecil dari lima variabel bebas penelitian. 7. Variabel Regulasi, pembangunan sarana dan prasarana, tata kelola, SDM, dan pengawasan secara bersamaan berpengaruh terhadap pengembangan zakat di DKI Jakarta dengan besaran pengaruhnya sebesar 75,60 %. Adapun pengaruh variabel lain di luar model, besaran pengaruhnya kecil yaitu sebesar 24,40 %, hal ini mengartikan bahwa kelima variabel tersebut merupakan variabel yang dominan dalam pengembangan penerimaan zakat. 8. Pengembangan penerimaan zakat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pembangunan dari sektor zakat dengan besaran pengaruhnya sebesar 78,10 %. 9. Peningkatan pembangunan dari sektor zakat berpengaruh secara signifikan terhadap penciptaan lapangan dengan besaran pengaruhnya sebanyak 56,61 %. 2. Peningkatan pembangunan dari sektor zakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dengan besaran pengaruhnya sebesar 43,51 %. 10
Saran - saran 1. Perlu adanya kebijakan dan regulasi yang lebih lengkap dan cakupannya lebih luas serta bersifat insentif yang memberikan kemudahan terhadap aksesibilitas dengan berbagai pihak yang mempunyai potensi untuk membayar zakat. 2. Kelembagaan zakat yang lengkap dan permanen, terdiri dari : • Badan Pengelola Zakat yang berfungsi sebagai Regulator • Lembaga Amil Zakat yang berfungsi sebagai Eksekutor • Unit Pengelola Zakat yang berfungsi sebagai pelaksana teknisnya. 3. Adanya kemudahan dalam kompensasi pembayaran zakat dengan pembayaran pajak yang harus dibayarnya, selanjutnya harus ada penghargaan terhadap pembayar zakat yang disiplin, jujur dan pembayar terbesar. 4. Untuk lebih meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia, perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, guna menunjang pemahaman tentang strategi peningkatan pengembangan zakat nasional maupun daerah, baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri. DAFTAR PUSTAKA Al Ba’ly, Abdul Al-Hamid Mahmud (2006), “Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah,” Raja Grafindo Persada, Yakarta. Barro, Robert J dan Xavier Salai-Martin.1995 ‘Economic Growth”. McGraw Hill, Singapore. Badan Amil Zakat (2007), “Visi dan Misi dan Program Organisasi Pengelolaan Zakat” Badan Pusat Statistik, 2004, ”Statistik Kesejahteraan Rakyat”, Jakarta. -------, 2005, ”Statistik Ekspor dan impor” Jilid II -------, 2006, ”Data Basis Untuk Analisis Indeks Pembanguan Manusia”. -------, 2008, Juni, ”Buletin Statistik, Indikator Jumlah Ekonomi” Bank Indonesia,”Laporan Perekonomian Indonesia 2005”, Jakarta. Brata, A.G. 2002. “Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia”.
Dr.
Ket STIA Yusu Lahi 1963 ekon jaran ter O tion, Mag vers 1998 vers
Vol 7, No. 2. Boediono, 2004. “Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya”. Dalam Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat, eds, Kebijakan Fiskal, Penerbit Buku Kompas Datuk. Syed Othman Alhabshi, 2001, “Presiden Persatuan Ekonomi dan Pengurusan Islam Malaysia”, (IEMAM).Kuala lumpur, Malaysia. Ginanjar Kartasasmita, 1997, “Pembangunan Ekonomi Kerakyatan”, Cides Irawan, Suparmoko, 1992, ”Ekonomi Pemba ngunan”, edisi kedua. Hasibuan, S.P Malayu, 1990;2001, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Bumi Aksara, Jakarta. Kahf, Monzer, 1999, “The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah.Iqtisad”, Journal of Islamic Economics. Kaplan, Roberts S., and David P. Norton, 2001. “The Strategy – Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in The New Business Environment,” Harvard Business School Press,Boston. Karim Adiwarman, 2002, “Ekonomi Makro Islam”, The International Institute of Islamic Thought ( IIIT ), Jakarta Indonesia. -------, 2007. “Ekonomi Makro Islami”, Raja Grafindo Persada, Jakarta. -------, 2002, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, The International Institute of Islamic Thought ( IIIT ), Jakarta Indonesia. Kunarjo, 1999, “Perencana dan Pembiayaan Pembangunan”, Penerbit Universitas Indonesia,Jakarta Siagian. Kurnia, H. Hikmat & Hidayat, H.A. Lc. 2008, “Panduan Pintar Zakat, Harta Berkah, Pahala Bertambah, Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat”, Qultum Media, Jakarta. .Lembaga Amil Zakat (LAZ), 2006, “Visi, Misi dan Strategi Lembaga Zakat” Mark Skousen , 1991, “Economic on Trial: Lies, Myths and Reality”, Business One Irwin, USA, Mustafa E.Nasution. 2002,2007 “Wakaf Tunai Zakat: Strategi Untuk Mensejahterakan dan Melepas Ketergantungan Ekonomi. Kertas Kerja Pemberdayaan Ekonomi
Umat Melalui zakat dan Wakaf Produktif”, IIIT, Ditjen Bimas Islam dan Penyelengaraan haji, Departemen Agama RI . Munawar Iqbal 1988, “Distributive Justice and Need Fulfilment In An Islamic Economy”, Islamic Economics Series-13, International Institute of Islamic Economics, Leicester, UK, , Muhammad Anas Zarqa, 1988, “Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy”, University, Islamabad and The Islamic Foundation Leicester, U.K. Mujahidin Akhmad, 2007, “Ekonomi Islam”. Rajawali Press, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ranis G., Stewart F, and Ramirez A., 2000, “Working Paper Number 32, Strategies for Success in Human Development”, QEH Working Paper SeriesQEHWPS32. Sadono Sukirno, 1982, “Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan dasar kebijaksanaan,” Bina-BG Grafika. -------, 2000, “Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru”, Cetakan Pertama. Yogyakarta; UGM. Simamora, Henry, 001, ”Manajemen Sumber Daya Manusia”, Edisi Kedua, Yogyakarta: STIE-YKPN. Singarimbun dan Effendi., 1995., “Metode Penelitian Survey”, Edisi Revisi, LP3S., Jakarta. Syed Khalid Rashid (Prof. Dr,). 2004. Certain Problems In The Administration Of Awqaf And What Syed Othman Alhabshi, 2006, “Presiden Persatuan Ekonomi dan Pengurusan Islam” Kuala Lumpur, Malaysia . Sondang P., 2002, “Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja”, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta. Taliziduhu Ndaha., 1999, “Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia”, Rineka Cipta, Jakarta. Todaro .P.Michael, 1998, “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”, jilid I dan 2 edisi ke enam, Penerbit Erlangga. Zubair Hasan, 1988, “Distributional Equity In Islam dalam buku Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy”, Islamabad and The Islamic 11
Foundation, Leicester, U.K. II. KitabSuci, Undang-undang, Peraturan , Kebijakan dan Buku Pedoman. Al Qur’an,sebagai sumber pokok dari ekonomi islam dan pelaksanaan operasionalisasi Zakat Al Hadis, sebagai sumber Ekonomi Islam,khususnya Manajemen Zakat dan pelaksanaan operasional pengembangan Zakat. Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: Sinar Grafika. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 38 tahun 1999, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. 2005. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.
12
