BPS PROVINSI DKI JAKARTA No. 28/07/31/Th.XIII, 1 Juli 2011
TINGKAT KEMISKINAN DI DKI JAKARTA TAHUN 2011 RINGKASAN ; Garis Kemisknan (GK) tahun 2011 sebesar Rp 355.480 per kapita per bulan, lebih tinggi dibanding GK tahun 2010 yang sebesar Rp 331.169 per kapita per bulan. Kenaikan ini disebabkan kenaikan laju inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi tahunan pada bulan Maret 2010 sebesar 3,49 persen menjadi 5,95 persen pada bulan Maret 2011 ; Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di DKI Jakarta pada bulan Maret 2011 sebesar 363,42 ribu (3,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2010 yang berjumlah 312,18 ribu (3,48 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik sebesar 51,24 ribu. ; Komposisi Garis Kemiskinan menunjukkan bahwa Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 229.147 (64,46 persen) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan sebesar Rp 126.333 (35,54 persen). ; Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras dan telur ayam ras. Komoditi Non-Makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan dan listrik, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan. ; Keadaan tahun 2011 dibanding dengan keadaan tahun 2010 a. b. c.
Angka kemiskinan (P0) naik 0,26 poin dari 3,48 persen menjadi 3,75 persen. Rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) sedikit mengalami kenaikan dari 0,45 menjadi 0,60. Ketimpangan pengeluaran penduduk miskin (P2) relatif tidak berubah yaitu dari 0,11 menjadi 0,15.
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 28/07/31/Th. XIII, 1 Juli 2011
1
1.
Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2010-Maret 2011 Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama Maret 2010-Maret 2011, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,34 persen, yaitu dari Rp 331.169 per kapita per bulan pada Maret 2010 menjadi Rp 355.480 per kapita per bulan pada Maret 2011. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Namun demikian, selama periode Maret 2010 - Maret 2011, sumbangan GKM terhadap GK tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 64,46 persen. Perubahan GK ini disebabkan kenaikan laju inflasi tahunan dari 3,49 persen pada bulan Maret 2010 menjadi 5,95 persen pada Maret 2011. Apabila dilihat perkomoditi, laju inflasi tahunan komoditi bahan makanan pada Maret 2011 adalah yang terbesar yaitu 11,96 persen diikuti oleh komoditi sandang sebesar 8,83 persen. Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2011, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan sebesar 27,06 persen. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah rokok kretek filter (13,48 persen), telur ayam ras (6,39 persen), daging ayam ras (6,06 persen), mie instan (4,20 persen), tempe (3,22 persen), susu kental manis (3,16 persen) dan cabai merah (2,94 persen). Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Non-Makanan yaitu 36,31 persen. Biaya angkutan, pendidikan dan listrik mempunyai pengaruh yang cukup besar, yaitu masing-masing sebesar 13,74 persen; 10,40 persen dan 10,36 persen.
2.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2010-Maret 2011 Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2011 sebesar 363,42 ribu orang (3,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 sebesar 312,18 ribu orang (3,48 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik sebesar 51,24 ribu. –
2
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 28/07/31/Th. XIII, 1 Juli 2011
Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di DKI Jakarta Maret 2010-Maret 2011
Makanan
Bukan Makanan
Total
Jumlah penduduk miskin (000)
(2)
(3)
(4)
(5)
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Tahun (1)
Persentase penduduk miskin (6)
Maret 2010
213.487 (64,46 %)
117.682 (35,54 %)
331.169 (100,00 %)
312,18
3,48
Maret 2011
229.147 (64,46 %)
126.333 (35,54 %)
355.480 (100,00 %)
363,42
3,75
Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2010 dan Maret 2011
3.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2010-Maret 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami sedikit peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,45 pada keadaan 2010 menjadi 0,60 pada keadaaan 2011. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,11 menjadi 0,15 pada periode yang sama (Tabel 2). Kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menurun dan sedikit menjauhi garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga relatif stabil meskipun ada sedikit perubahan.
Tabel 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta, Maret 2010- Maret 2011 Tahun
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)
(2)
(3)
Maret 2010 Maret 2011
0,45 0,60
0,11 0,15
Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2010 dan Maret 2011
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 28/07/31/Th. XIII, 1 Juli 2011
3
4.
4
Penjelasan Teknis dan Sumber Data a.
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
b.
Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan, kecuali untuk DKI Jakarta yang seluruh wilayahnya merupakan daerah perkotaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
c.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).
d.
Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar NonMakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
e.
Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2011 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Modul Konsumsi bulan Maret 2011. Jumlah sampel Susenas di DKI Jakarta 3.072 rumah tangga sehingga data kemiskinan dapat disajikan hingga tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 28/07/31/Th. XIII, 1 Juli 2011
BPS PROVINSI DKI JAKARTA Informasi lebih lanjut hubungi : Ir. Sri Santo Budi M, MA Kepala Bidang Statistik Sosial Telepon Fax e-mail Homepage
: 021-42877301 ext 4010-4013 : 021-42877350 :
[email protected] : http://jakarta.bps.go.id
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 28/07/31/Th. XIII, 1 Juli 2011
5