PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN MUTU PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK JAMALUDIN, ARIA, SUKIMTO & REKAN Kevin Muhammad Rizka, Hidayatullah Amri Universitas Bina Nusantara Jl. K. H. Syahdan No. 9 Kemanggisan/Palmerah Jakarta Barat 11480 Phone +62.21 534 5830 - +62.21 535 0660 Fax +62.21 530 0244
[email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah menetapkan peraturan dan prosedur untuk sistem pengendalian mutu serta praktek atas peraturan dan prosedur sistem pengendalian mutu sebagaimana yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang terdiri atas sembilan (9) unsur yaitu independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien dan inspeksi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah menetapkan peraturan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam SPAP, kecuali untuk unsur inspeksi. Penyebaran kuesioner, wawancara dengan staf profesional auditor dan juga me-review working papers telah dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas dari penetapan peraturan dan prosedur atas pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Hasil dari penyebaran kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian mutu terkait unsur pemekerjaan masih diperlukan perbaikan dan peningkatan. Hasil dari review working papers juga menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan terhadap unsur pengendalian mutu untuk supervisi. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan sudah baik, meskipun masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Kata kunci: Sistem Pengendalian Mutu, Unsur SPM Pada KAP, SPAP, Peraturan dan Prosedur, Kantor Akuntan Publik.
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa assurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan Publik mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik. Meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Pubik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Kantor Akuntan Publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik” pasal 18 ayat (2) huruf d, mengatur tentang Sistem Pengendalian Mutu (SPM) bagi Kantor Akuntan Publik (KAP). Pasal 18 ayat (2) huruf d, mengharuskan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memiliki dan melampirkan Rancangan Sistem Pengendalian Mutu (RSPM) KAP yang memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sekurang-kurangnya mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu. Menurut Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) per 31 Maret 2011, SPM dan KAP merupakan perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian yang mencakup: Independensi, Penugasan Personel, Konsultasi, Supervisi, Pemekerjaan (Hiring), Pengembangan Profesional, Promosi (Advancement), Penerimaan dan Keberlanjutan Klien dan Inspeksi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memilih topik penelitian Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan.
1.2 Kajian Pustaka Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kasfiana (2004) mengenai “Penerapan Sistem Pengendalian Mutu pada Kantor Akuntan Publik PJ & Rekan”. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa KAP PJ & Rekan telah menetapkan kebijakan dan prosedur SPM sebagaimana ditetapkan oleh SPAP. Namun yang menjadi kelemahan terhadap penelitian terdahulu adalah tidak dilakukannya pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur sistem pengendalian mutu terhadap KAP PJ & Rekan terkait dengan penerapannya. Hasil penelitian hanya berdasarkan wawancara dan hasil analisis perbandingan antara kebijakan dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh SPAP dengan buku pedoman sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP PJ & Rekan, sehingga penelitian tersebut dianggap kurang valid dan kurang mempresentatifkan penerapan sistem pengendalian mutu yang dilakukan oleh KAP PJ & Rekan. Analisis pengujian kepatuhan KAP terhadap prosedur Sistem Pengendalian Mutu KAP, landasan teori terbaru yang digunakan, ruang lingkup objek penelitian, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data merupakan pembeda yang dilakukan oleh peneliti dan tidak dilakukan oleh peneliti terdahulu.
1.3 Identifikasi Masalah Identifikasi masalah yang terjadi serta permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Apakah Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah menetapkan atau memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan profesi dan badan pengatur? 2. Apakah Sistem Pengendalian Mutu untuk praktik audit Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah memenuhi tujuan Standar Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh IAPI? 3. Apakah kebijakan dan prosedur pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah dipatuhi, sehingga memberikan keyakinan memadai bagi Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut telah sesuai dengan standar profesional?
1.4 Tujuan Penelitian Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan, apakah telah sesuai dengan yang diharuskan oleh ketentuan Menteri Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia; 2. Untuk memberikan saran-saran perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dalam kaitannya dengan penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik.
2. METODE PENELITIAN 2.1 Pemilihan Objek Penelitian Penelitian dilakukan pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan, yang berlokasi di Jakarta. Lingkup penelitian hanya dibatasi pada KAP pusat dan workshop yang berlokasi di Jakarta. Dari segi personel auditor, pengumpulan data diambil dari staf profesional auditor dengan posisi dari Partner sampai dengan Junior Auditor. Sedangkan untuk kebutuhan review akan ketaatan dalam pelaksanaan field work audit, penulis memilih objek review atas kertas kerja pemeriksaannya adalah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang sebagai berikut: Industri (2 Klien), Jasa (2 Klien), Perdagangan (2 Klien), Yayasan (2 Klien), Real Estate (2 Klien).
2.2 Teknik Pengumpulan Data Dalam melakukan penelitian pada KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran teoritis tentang permasalahan yang akan dibahas. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Pengumpulan data dengan teknik penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung pada Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian lapangan ini digunakan beberapa cara yaitu: a. Wawancara (Interview) Wawancara tidak hanya dilakukan kepada Partner (pimpinan) kantor akuntan, tetapi juga pada jenjang Audit Manager, Audit Supervisor, Senior dan Junior Auditor. b. Kuesioner Pengajuan daftar pertanyaan secara tertulis diberikan kepada Manager, Supervisor, Senior Auditor dan Junior Auditor.
Penerapan sistem pengendalian mutu KAP bersifat subjektif dan tidak bisa diukur secara langsung karena merupakan aspek mental. Oleh karena itu, digunakan suatu skala untuk bisa mengukur penerapan pengendalian mutu tersebut yaitu dengan cara memberikan skor untuk setiap jenis jawaban dari kuesioner dengan menggunakan skala Likert.
Tingkat Penerapan
Skor
Tidak Tahu
0
TidakPernah
1
Jarang
2
Sering
3
Selalu
4
Untuk mengambil kesimpulan apakah penerapan setiap unsur SPM KAP cukup baik ataupun tidak, ditentukan dari besar persentase total jawaban positif, yakni jawaban “sering” (skor 3) dan jawaban “selalu” (skor 4). c. Review Untuk menguji apakah hasil wawancara dan kuesioner telah mencerminkan penerapan Sistem Pengendalian Mutu, penelitian juga dilakukan dengan melakukan review atas sejumlah Audit Working Paper, yang mencakup Audit Planning Memorandum, Audit Program dan Audit Procedures yang dilakukan dalam pemberian jasa profesi serta Laporan Auditor Independen. Hasil review dimaksudkan untuk melihat apakah Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik, terutama yang menyangkut unsur supervisi dan konsultasi serta penugasan staf sudah diterapkan secara memadai yang menjamin bahwa perikatan audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Aturan Etika Akuntan Publik, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh badan pengatur.
2.3 Teknik Pengolahan Data Dalam melakukan penelitian pada KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan, maka teknik pengolahan data yang digunakan adalah: a. Manual Dengan melakukan rekapitulasi data secara tradisional yaitu dengan perhitungan langsung dan juga dengan menggunakan kemampuan analisa serta pertimbangan pribadi untuk aspek-aspek yang bersifat kuantitatif. b. Program Komputer Untuk pengolahan data kuantitatif yang diperoleh penulis, misalnya hasil kuesioner, penulis memilih menggunakan program Microsoft Excel dimana outputnya akan berupa table, grafik/chart dan angka.
3. HASIL DAN BAHASAN 3.1 Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu KAP Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil pertemuan pendahuluan antara penulis dengan pihak pimpinan KAP, ditemukan fakta bahwa KAP telah menetapkan pengendalian intern atas operasi kantor, yang terdiri atas pengendalian intern aspek profesional praktik akuntansi dan audit KAP; dan aspek bisnis praktik, yang terdiri atas prosedur-prosedur akuntansi dan keuangan perusahaan. Pengendalian intern tersebut tercantum dalam Pedoman Operasi Kantor Akuntan Publik
Jamaudin, Aria,Sukimto & Rekan. Sedangkan atas profesional praktik akuntansi dan audit tertuang dalam pedoman audit yang berisikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP. Sistem Pengendalian Mutu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan Standar Profesional Akuntan Publik. Sistem Pengendalian Mutu sebagaimana yang tersebut diatas mencakup atas unsur: 1) Independensi, 2) Penugasan Personel, 3) Konsultasi, 4) Supervisi, 5) Pemekerjaan, 6) Pengembangan Profesional, 7) Promosi, 8) Penerimaan dan Keberlanjutan Klien. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil pembicaraan dengan top manajemen KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan sebagaimana tersebut pada bab 3, dapat disimpulkan bahwa KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah memiliki dan menetapkan kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu KAP yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa dalam menjalankan profesinya KAP telah memenuhi Standar Profesional dan ketentuan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh IAPI dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Berkaitan dengan tidak ditetapkannya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berkaitan dengan inspeksi, penulis melakukan konfirmasi secara langsung kepada pimpinan KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan dan diperoleh penegasan bahwa KAP memang tidak menetapkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan inspeksi karena dianggap tidak praktis dan KAP tidak membutuhkan kebijakan dan prosedur tersebut, mengingat skala KAP masih berada pada klasifikasi menengah. Sebagai prosedur alternatif pengganti kebijakan inspeksi, KAP menetapkan review silang atau review langsung oleh partner atas perikatan audit tertentu yang memiliki kekhususan tertentu atau dengan tingkat resiko diatas rata-rata.
3.2 Pengujian Kepatuhan Terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP Pengujian kepatuhan dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner dengan 58 pertanyaan yang berkaitan dengan delapan variabel penentu penerapan sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan. Dengan perincian sebagai berikut:
No.
Variabel
Jumlah Pertanyaan
1
Independensi
6
2
Penugasan Personel
7
3
Konsultasi
2
4
Supervisi
7
5
Pemekerjaan
17
6
Pengembangan Profesional
7
7
Promosi
8 Penerimaan & Keberlanjutan Klien Total Pertanyaan
7 5 58
Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mengadakan wawancara personal dengan beberapa responden pada bulan Mei 2012. Responden dalam penelitian ini dibatasi hanya staf profesional auditor yang berada pada kantor pusat (Jakarta) dan workshop dari tingkatan junior sampai tingkatan manager. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 27 set. Pada bulan yang sama semua kuesioner telah diisi lengkap dan dikembalikan sebanyak 27 set.
3.3 Klasifikasi Penilaian Analisis Kepatuhan Staf Auditor terhadap Prosedur Sistem Pengendalian Mutu KAP Untuk mengetahui klasifikasi penilaian terhadap unsur pengendalian mutu yang telah dilakukan oleh KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan, maka penulis mengklasifikasikan penilaian dengan perincian sebagai berikut:
Tingkat Penerapan Tidak Tahu Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
Skor
Persentase Penilaian
Klasifikasi Penilaian
0
0% - 20%
Sangat Buruk
1 2 3 4
21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81%-100%
Buruk Kurang Baik Cukup Baik Baik
Penilaian terhadap unsur Sistem Pengendalian Mutu KAP tidak memiliki standar khusus yang ditetapkan oleh badan pengatur, sehingga penetapan persentase penilaian pada tabel diatas diklasifikasikan berdasarkan bobot skor nilai yang ada pada opsi kuesioner sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Penerapan unsur SPM untuk KAP tersebut disimpulkan sudah cukup baik apabila total jawaban positif diatas 61%. Apabila total jawaban positif kurang dari 61%, maka penerapan SPM KAP untuk unsur terkait tersebut disimpulkan masih kurang baik.
3.4 Analisis Kepatuhan Staf Auditor terhadap Prosedur Sistem Pengendalian Mutu KAP Untuk mengetahui dan menguji kesesuaian SPM KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan dengan standar profesional dan kepatuhan personel KAP dengan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP, penulis telah menganalisa dan merekapitulasi hasil kuesioner dalam bentuk chart sebagaimana berikut: a. Independensi
Pie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Independensi
Dari pie chart independensi, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian mutu pada KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan ditinjau dari unsur independensi sudah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari 66,7% responden menyatakan selalu diterapkan dan 18,5% responden menyatakan sering diterapkan (85,2% responden memberikan jawaban positif ). Hampir seluruh staf profesional KAP telah memahami akan pentingnya sikap independensi dalam menjalankan pekerjaannya dan melakukan perikatan audit. Partner dan Manajer Audit juga senantiasa mengingatkan para staf profesional auditor dalam setiap kesempatan yang ada, terutama sekali pada saat pelaksanaan supervisi dan konsultasi. Dari hasil wawancara dengan top manajemen KAP, untuk lebih menjaga independensi para staf profesional, penugasan para staf profesional dibatasi dan dilakukan rotasi maksimum tiga tahun buku. Artinya para staf profesional hanya ditugaskan pada klien yang sama maksimum tiga tahun buku secara berturut-turut. Dari hasil wawancara dengan beberapa staf profesional auditor yang bekerja dilapangan, tidak ada diantara mereka yang memegang klien selama lebih dari tiga tahun.
b. Penugasan Personel
Pie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Penugasan Personel
Dari pie chart penugasan personel, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian mutu KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan ditinjau dari segi penugasan personel sudah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari 51,85% responden menyatakan selalu diterapkan dan 25,93% responden menyatakan sering diterapkan (77,78% responden memberikan jawaban positif). Penugasan personel dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan akan dilakukan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan tersebut. Dari komposisi tim audit yang ditugaskan yang tercermin dalam Surat Penugasan yang ditandatangani oleh Partner In Charge, tim audit selalu terdiri atas seorang manajer yang bertanggung jawab atas penugasan tersebut dan seorang supervisor yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Sedangkan senior auditor yang sehari-hari secara penuh bertanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan minimum berpendidikan formal sarjana (Strata 1) bidang akuntansi dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan. Misalnya untuk melakukan audit atas perusahaan manufaktur, senior auditor harus sudah memiliki pengalaman minimal tiga tahun dalam melakukan audit pada perusahaan yang sejenis. Demikian halnya untuk klien dengan jenis kegiatan karakteristik khusus seperti entitas yang mengerahkan dana masyarakat. Selain itu, terkadang senior auditor juga dipersyaratkan sudah mengikuti pendidikan khusus atau pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh badan pengatur. Dari hasil wawancara dengan staf profesional auditor, didapat keterangan bahwa dalam prakteknya terkadang tidak dilakukan identifikasi khusus atas keahlian setiap personel terlebih dahulu dalam penugasan audit dan penetapan person in charge nya, namun dikaitkan dengan faktor-faktor judgement pribadi dari top manajemen KAP sendiri terhadap karyawan tertentu. Hal ini mengidentifikasikan kurangnya pemerataan penugasan dalam KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan. Dalam kaitannya dengan penugasan personel, untuk menjamin bahwa staf auditor di lapangan melakukan pekerjaan audit secara terarah, sebelum mereka melakukan pemeriksaan lapangan, staf auditor selalu berpedoman kepada audit program yang berisi audit objective dan audit procedures. Selain itu mereka juga dibekali dengan audit memorandum yang dirancang oleh supervisor. Untuk dapat tetap bekerja dalam waktu yang sudah ditentukan, audit memorandum juga berisi skedul pelaksanaan pekerjaan. Skedul memang selalu ditetapkan di awal penugasan, namun dari hasil wawancara didapat keterangan bahwa sering kali terjadinya perpanjangan waktu dalam penugasan audit. Untuk mengawasi aktivitas auditor dalam melaksanakan pekerjaan lapangan, auditor juga diwajibkan untuk mengisi time sheet setiap minggu, yang menggambarkan pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh auditor secara rinci setiap hari.
c. Konsultasi
Pie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Konsultasi
Dari pie chart konsultasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian mutu pada KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan ditinjau dari segi konsultasi sudah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari 55,56% responden menyatakan selalu diterapkan dan 22,22% responden menyatakan sering diterapkan (77,78% responden memberikan jawaban positif). Dari hasil rekapitulasi kuesioner dalam kaitannya dengan apakah konsultasi dilakukan secara berjenjang, 7,4% menyatakan tidak pernah, 18,5% menyatakan sering dan 62,9% menyatakan selalu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsultasi dalam KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan umumnya sudah dilakukan secara berjenjang, dalam hal auditor menghadapi masalah yang aturannya belum jelas atau belum diatur secara jelas, baik yang menyangkut praktik akuntansi maupun praktik auditing. Dalam konsultasi secara tertulis, dari menelusuri arsip-arsip administratif, penulis mendapatkan informasi bahwa KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah memiliki internal memo untuk konsultasi. d. Supervisi
Pie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Supervisi
Dari pie chart supervisi, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian mutu pada KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan sudah diterapkan dengan cukup baik namun kurang efektif. Hal ini terlihat dari 37,04% responden menyatakan selalu diterapkan dan 29,63% responden menyatakan sering diterapkan (66,67% responden memberikan jawaban positif). Pelaksanaan penelitian atas unsur supervisi dilakukan melalui review atas time sheet dan working paper. Uraian terinci atas pelaksanaan supervisi disajikan pada sub bab selanjutnya yaitu “Hasil Review atas Perikatan Terpilih”.
e. Pemekerjaan (Hiring)
Pie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Pemekerjaan (Hiring)
Dari pie chart pemekerjaan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian mutu KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan ditinjau dari unsur pemekerjaan sudah diterapkan dengan cukup baik namun kurang efektif. Hal ini terlihat dari 48,15% responden menyatakan selalu diterapkan dan 22,22% responden menyatakan sering diterapkan (70,37% responden memberikan jawaban positif). Dari hasil rekapitulasi kuesioner, didapatkan data yang berkaitan dengan apakah KAP menyusun perencanaan kebutuhan personel, terdapat 40,7% yang menyatakan tidak pernah; 29,6% menyatakan jarang; 18,5% menyatakan sering; dan hanya 11,1% yang menyatakan selalu. Dari hal ini dapat diindikasikan bahwa KAP jarang menyusun perencanaan kebutuhan personel. Dari hasil wawancara dengan staf auditor, didapatkan keterangan bahwa tidak dilakukannya perencanaan kebutuhan personel tersebut menyebabkan kurangnya jumlah tenaga auditor jika dibandingkan dengan jumlah klien yang ditangani (komposisi auditor yang tidak sesuai dengan jumlah klien) terutama di peak seasons. Hal ini tentunya membuat staf auditor menurun kinerjanya, karena harus menyelesaikan pekerjaan audit untuk beberapa klien sekaligus pada periode waktu yang sama. Berdasarkan penelitian arsip administrasi proses rekruitmen pegawai dilakukan secara umum telah memenuhi ketentuan yang ada. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban calon pegawai untuk menyerahkan surat lamaran, menjalani test tertulis dan wawancara untuk memastikan bahwa KAP hanya melakukan rekruitmen atas karyawan yang memang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh KAP. Namun ditemukan pula beberapa karyawan (14,8%) yang tidak menjalani tes tertulis tersebut dan langsung dipekerjakan. Dalam kaitannya dengan apakah KAP melakukan program orientasi bagi personel yang baru diterima, terdapat 11,1% yang menyatakan tidak pernah; 18,5% yang menyatakan jarang. Hal ini mengindikasikan bahwa di KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan, ada beberapa personel auditornya yang tidak mengalami masa orientasi saat mulai bekerja. f. Pengembangan Profesional
Pie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Pengembangan Profesional
Dari pie chart pengembangan profesional, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian mutu KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan ditinjau dari unsur pengembangan profesional sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari 59,26% responden menyatakan selalu diterapkan dan 18,5% responden menyatakan sering diterapkan (77,76% responden memberikan jawaban positif). Dalam kaitannya dengan apakah KAP menyediakan bagi personel literatur profesional mengenai perkembangan terkini dalam standar profesional, dari hasil rekapitulasi kuesioner didapatkan data bahwa 3,7% menyatakan tidak pernah; 25,9% menyatakan jarang; 40,7% menyatakan sering dan 29,6% menyatakan selalu. Dari data tersebut dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa KAP sudah melakukan sosialisasi atas perkembangan terkini dalam standar profesional yang penting sebagai sarana bagi staf profesional auditor untuk pengembangan diri dan profesi. Dari hasil wawancara dengan top manajemen KAP, literatur profesional sudah disediakan dengan memadai oleh kantor, di samping itu, KAP berlangganan cukup banyak majalah maupun tabloid profesi yang bisa dibaca oleh setiap karyawan KAP dengan bebas. Top manajemen juga menambahkan selain akses akan literatur profesional, para staf profesional juga memiliki kesempatan secara mudah untuk mengakses buku-buku (text book), panduan atau peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh badan pengatur. Sarana buku-buku dan kumpulan peraturan sebagaimana tersebut diatas telah dimiliki oleh KAP secara memadai. Satu hal yang menjadi kekurangan KAP adalah KAP tidak memiliki ruang khusus untuk kumpulan pustaka profesi KAP yang dapat dimanfaatkan oleh staf profesional auditor untuk melakukan studi literatur. Buku-buku dan pedoman serta peraturan dan panduan yang dimiliki KAP disimpan dalam ruang kerja manajer dan partner dengan susunan yang tidak teratur (tidak ada penomoran dan tindakan inventarisir) sehingga bagi staf profesional auditor terkadang tidaklah mudah untuk mencari buku atau literatur tertentu. Dalam kaitannya dengan pelatihan staf profesional auditor, selama tahun 2011, KAP telah mendorong staf profesionalnya untuk melakukan pengembangan profesional baik melalui Pendidikan Profesi Formal ataupun Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) yang diselenggarakan oleh IAPI dan badan pengatur lainnya.. Beberapa seminar dan workshop yang diikuti oleh staf profesional KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Indonesia, pendidikan untuk memperoleh gelar akuntan dan register negara akuntan. 2. Pendidikan Brevet Perpajakan A, B dan C. 3. Tinjauan Hukum & Penerapan Akuntansi pada Special Purpose Vehicle di Indonesia, IAPI. 4. Workshop Profesi Penunjang untuk Akuntan Pasar Modal, BAPEPAM & IAPI. 5. Review Materi Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). Berdasarkan hasil review atas berkas administrasi dan juga wawancara dengan staf auditor mengenai Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) sebagaimana tersebut diatas, didapatkan informasi bahwa PPL tersebut sudah diikuti oleh personel profesional hampir secara merata. Hal ini terlihat dari hampir seluruh personel profesional pernah mengikuti PPL, bahkan ada satu orang personel yang mengikuti seminar PPL sampai 3 kali. Hanya 3,7% saja personel profesional yang tidak pernah mengikuti PPL selama tahun 2011. g. Promosi
Pie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Penugasan Personel
Dari pie chart promosi, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian mutu pada KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan ditinjau dari unsur promosi sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner dimana 51,85% responden memberikan jawaban selalu dan 25,93% responden memberikan jawaban sering (77,78% responden memberikan jawaban positif). Selama tahun 2011, KAP tidak melakukan promosi atas jabatan auditor baik dari junior menjadi senior, maupun dari senior menjadi supervisor. Menurut penjelasan dari top manajemen KAP, promosi seharusnya diadakan setahun sekali dengan melihat dan mempertimbangkan atas aspek aspek pengetahuan teknis, kemampuan analisis dan judgment, kemahiran berkomunikasi, kemahiran memimpin, sikap mental pribadi (integritas, intelegensi, motivasi) dan jumlah pengalaman kerja. Namun tidak dilakukannya promosi atas jabatan auditor disebabkan karena jumlah pengalaman kerja (yang diukur dalam satuan waktu) belum ada yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukannya promosi jabatan. Berdasarkan dari data hasil penelitian sampai tanggal 31 Mei 2012, KAP telah melakukan promosi atas jabatan auditor (junior auditor menjadi senior auditor) yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2011. h. Penerimaan & Keberlanjutan Klien
Pie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Penerimaan & Keberlanjutan Klien
Dari pie chart penerimaan & keberlanjutan klien, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian mutu pada KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan ditinjau dari unsur penerimaan & keberlanjutan klien sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat diihat dari 62,96% responden menyatakan selalu diterapkan dan 22,22 responden menyatakan sering diterapkan (85,18% - lebih dari 75% jawaban positif). Dari hasil penelitian terhadap arsip administrasi, diperoleh data bahwa selama tahun 2011, KAP telah menerima tambahan penugasan (perikatan) atas klien baru sebanyak 21 perusahaan klien dari permintaan perikatan sebanyak 25 klien. KAP menolak perikatan atas empat calon klien tersebut dengan alasan skedul audit yang terlalu ketat (1 klien), audit fee yang terlalu rendah (2 klien) dan integritas manajemen yang diragukan (1 klien). Sedangkan atas 21 perusahaan yang diterima penugasannya, telah dilakukan prosedur evaluasi independensi dan kemampuan KAP untuk menyediakan jasa bagi calon klien. Dalam evalusi kemampuan KAP, telah dipertimbangkan kebutuhan akan keahlian teknis, pengetahuan industri dan personal. Pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dilakukan berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh KAP. Survei pendahuluan atau initial meeting biasanya langsung ditangani oleh partner dan melibatkan audit manager. Untuk perusahaan yang berjenis group, maka initial meeting juga melibatkan audit manager ataupun supervisor. Hasil survei pendahuluan dituangkan dalam kertas kerja survei pendahuluan yang merupakan bahan utama dalam penyusunan audit memorandum. Hal berikutnya yang dilakukan oleh KAP adalah menyusun audit proposal yang berisi tentang ruang lingkup penugasan, pemisahan tanggung jawab antara auditor dengan manajemen, skedul audit, jenis laporan, besarnya fee perikatan dan hal lain yang relevan. Jika klien menyetujui proposal tersebut, maka proposal tersebut berfungsi sebagai engagement letter. Komunikasi dengan auditor terdahulu juga dilakukan dengan secara tertulis untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang klien dan informasi tentang kemungkinan adanya kewajiban hukum terhadap pihak ketiga.
3.4 Hasil Review atas Perikatan Yang Dipilih Untuk kebutuhan review akan ketaatan dalam pelaksanaan field work audit, perikatan yang dipilih untuk menjadi objek review adalah perusahaan yang bergerak di bidang sebagai berikut : - Audit atas perusahaan industri : 2 Klien - Audit atas perusahaan jasa : 2 Klien - Audit atas perusahaan perdagangan : 2 Klien - Audit atas yayasan : 2 Klien - Audit atas perusahaan Real Estate : 2 Klien Objek yang di review adalah sejumlah Audit Working Paper yang mencakup Audit Planning Memorandum, Audit Program, top schedules, supporting schedules dan Audit Procedures yang dilakukan dalam pemberian jasa profesi. Beberapa kelemahan yang ditemukan dari hasil review terhadap perikatan terpilih adalah sebagai berikut: 1. Tidak mencantumkan cross index pada Working Paper. (2 Sampel) 2. Penomoran Working Paper yang tidak konsisten. (3 Sampel) 3. Tidak mencantumkan nama pembuat dan tanggal pembuatan pada supporting schedule dan top schedule. (2 Sampel) 4. Skedul utama yang tidak menunjukkan adanya jejak supervisi, baik oleh supervisor ataupun manajer. (4 Sampel) 5. Usulan jurnal koreksi yang tidak menjelaskan dasar pertimbangan diajukan jurnal tersebut beserta perhitungannya. (2 Sampel) Dari hasil wawancara dengan staf auditor, didapatkan keterangan bahwa penyebab prosedur supervisi atas working papers belum dapat diterapkan dengan efektif terutama karena kurangnya tenaga supervisor jika dibandingkan dengan jumlah senior auditor dan junior auditor. Berdasarkan analisis kepatuhan staf auditor terhadap Prosedur Sistem Pengendalian Mutu KAP, telah didapat penilaian baik terhadap unsur independensi serta penerimaan dan keberlanjutan klien. Untuk unsur penugasan personel, konsultasi, pengembangan profesional dan promosi, KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan mendapat penilaian cukup baik. Sedangkan untuk unsur pemekerjaan dan supervisi, KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan mendapat penilaian cukup baik namun kurang efektif. Penilaian kurang efektif terkait unsur pemekerjaan dan supervisi dalam penerapan sistem pengendalian mutu pada KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan didasari oleh hasil wawancara dengan staf profesional auditor dengan pertanyaan yang diambil dari kuesioner yang memiiki nilai negatif dengan jumlah yang signifikan. Berdasarkan hasil penilaian atas setiap unsur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan memiliki penilaian cukup baik atas Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik.
4. SIMPULAN DAN SARAN 4.1 Simpulan 1. KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah menetapkan dan memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP sebagaimana yang telah ditetapkan dan diharuskan oleh ketentuan profesi dan badan pengatur dengan menetapkan prosedur SPM untuk setiap unsur SPM sesuai dengan SPAP, kecuali unsur inspeksi. 2. KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan tidak menetapkan prosedur SPM untuk unsur inspeksi dikarenakan hal ini dianggap tidak praktis dan KAP belum membutuhkan prosedur tersebut mengingat skala KAP masih berada pada klasifikasi KAP menengah kebawah. Sebagai prosedur alternatif, pengganti kebijakan inspeksi, KAP menetapkan prosedur silang atau review langsung oleh partner atas perikatan audit tertentu yang memiliki kekhususan tertentu atau dengan tingkat resiko diatas rata-rata. 3. Berdasarkan hasil rekap kuesioner dan hasil review arsip administrasi serta dokumen lainnya yang terkait dengan penerapan sistem pengendalian mutu, dapat disimpulkan Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan memiliki penilaian sebagai berikut : a. Sistem pengendalian mutu untuk praktik audit KAP terkait dengan unsur independensi serta
penerimaan & keberlanjutan klien, KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan dinilai baik dan telah memenuhi tujuan standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh IAPI. b. Sistem pengendalian mutu untuk praktik audit KAP terkait dengan unsur penugasan personel, konsultasi, pengembangan profesional dan promosi, KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan dinilai cukup baik dan telah memenuhi tujuan standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh IAPI. c. Sistem pengendalian mutu untuk praktik audit KAP terkait dengan unsur pemekerjaan dan supervisi, KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan dinilai cukup baik namun kurang efektif walaupun telah memenuhi tujuan standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh IAPI. 4. Penerapan SPM KAP terkait unsur pemekerjaan (hiring) masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner dengan jawaban positif hanya 70,37%. KAP jarang melakukan perencanaan kebutuhan personel yang mengakibatkan turunnya kinerja staf profesional auditor terutama pada peak seasons. Disamping itu adanya personel yangditerima bekerja tanpa mengikuti tes tertulis dan juga adanya indikasi tidak dilakukannya orientasi kepada pegawai baru. 5. Berdasarkan hasil review working paper atas perikatan terpilih, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPM pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan terkait unsur supervisi masih kurang efektif (lack of supervision) dan perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah tenaga supervisor dibandingkan dengan jumlah senior dan junior auditor.
4.2 Saran 1. Terkait dengan unsur pemekerjaan (hiring), KAP disarankan untuk : a. Membuat perencanaan atas kebutuhan personel dan lebih intensif dalam melakukan recruitment pegawai sebagai staf profesional auditor ataupun asisten staf auditor dengan status magang dengan kualifikasi tertentu misalnya dengan memenuhi Indeks Prestasi yang telah ditetapkan, mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik dan mampu berbicara dengan bahasa Inggris dengan lancar. b. Membuat ketegasan bagi calon staf profesional auditor untuk mengikuti tes tertulis untuk mengukur dan mengetahui kemampuan atas calon karyawan. c. Membuat program orientasi bagi personel yang baru diterima sebagai staf profesional auditor. 2. Terkait dengan unsur supervisi atas hasil review working paper, KAP disarankan untuk : a. Meningkatkan jumlah supervisor dengan cara melakukan promosi jabatan atas senior auditor yang telah memenuhi syarat menjadi supervisor. Dengan meningkatnya jumlah supervisor, diharapkan akan meningkatkan mutu review atas working papers. Peningkatan mutu atas review working papers akan membuat working papers dapat berfungsi secara lebih memadai sebagai dasar penetapan opini dalam Laporan Auditor Independen dan sebagai bukti autentik bahwa pelaksanaan perikatan telah dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). b. Menetapkan pedoman baku dan template untuk penomoran working papers dan mensosialisasikan pedoman baku tersebut kepada seluruh staf profesional auditor. Hal ini berguna untuk pembuatan working papers yang lebih teratur dan mempermudah jenjang supervisi (tingkatan manajemen) dalam melakukan review. 3. Terkait dengan unsur pengembangan profesional, KAP disarankan untuk : a. Membuat sebuah perpustakan kecil untuk menyimpan semua buku dan literatur, majalah profesi akuntansi, ataupun ketetapan badan pengatur lainnya. Hal ini berguna untuk mempermudah bagi staf profesional auditor untuk membaca dan mengakses buku dan literatur tersebut. Penomoran buku atau pemberian kode pada buku juga diperlukan untuk mempermudah dalam pencarian. b. Mengadakan sosialisasi secara periodik terkait dengan perubahan aturan-aturan yang berlaku untuk memberikan pengetahuan yang up-to-date kepada staf profesional auditor.
REFERENSI Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S. (2012). Auditing and Assurance Service An Integrated Approach, 14th Global Edition.
Institut Akuntan Publik Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Auditing No. 1, Standar Auditing Seksi 150. Per 31 Maret 2011, Salemba Empat, Jakarta. -------------------------, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Auditing No. 1, Standar Auditing Seksi 161. Per 31 Maret 2011, Salemba Empat, Jakarta. -------------------------, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Auditing No. 4, Standar Auditing Seksi 220. Per 31 Maret 2011, Salemba Empat, Jakarta. -------------------------, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Pengendalian Mutu No.1, Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Seksi 100. Per 31 Maret 2011, Salemba Empat, Jakarta. -------------------------, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Pengendalian Mutu No.2, Perumusan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu Seksi 200. Per 31 Maret 2011, Salemba Empat, Jakarta. -------------------------, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pernyataan Standar Pengendalian Mutu No.3, Standar Pelaksanaan dan Review Mutu Seksi 300. Per 31 Maret 2011, Salemba Empat, Jakarta. Konrath, L.F. (2002). Auditing A Risk Analysis Approach 5th Edition. South-Western, Thomson Learning, Canada. Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang “Akuntan Publik”. Whittington, O. R., Pany, K. (2008). Principles of Auditing & Other Assurance Services, 16th Edition.
RIWAYAT PENULIS Kevin Muhammad Rizka, lahir di kota Jakarta pada 6 Mei 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Ekonomi Akuntansi pada 2012. Saat ini bekerja sebagai Auditor di KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan.
