PENERAPAN PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT BUMI SARANA BETON MAX MILIAN MAUWA POLITEKNIK NEGERI AMBON
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan untuk mengetahui jenis pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran oleh perusahaan, serta untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang No. 18 Tahun 2000. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode komparatif yaitu dengan cara membandingkan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan dengan penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 khususnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bumi Sarana Beton. Perusahaan sudah sepenuhnya melakukan kewajiban perpajakannya baik itu penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau pembelian Barang Kena Pajak (BKP) sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 18 Tahun 2000. Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Unfang No.18 Thn 2000 PENDAHULUAN Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum kepada masyarakat, dan penyelenggaraan pembangunan nasional yang semakin meningkat, maka pemerintah mengharapkan adanya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya, tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam upaya mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat, maka atas penyerahan atau atas impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan/ atau penyerahan jasa yang terutang. Penelitian ini mengambil studi kasus pada PT Bumi Sarana Beton. PT Bumi Sarana Beton adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang
memperdagangkan beton siap pakai (ready mix). Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mengambil judul “Penerapan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Bumi Sarana Beton”. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas maka, yang menjadi pokok masalah adalah “Apakah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2000”. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui apakah penerapan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000. b. Untuk mengetahui jenis pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran oleh perusahaan. c. Untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang No. 18 Tahun 2000. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional. Merupakan kewajiban warga negara membayar pajak ke kas negara didasarkan atas penghasilan yang diterima oleh warga negara dari kegiatan usahanya, dimana besarnya kewajiban warga negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Definisi pajak dikemukakan oleh Mardiasmo (2008 : 1 ) sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengelompokkan Pajak Menurut golongannya a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Menurut sifatnya a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPH). b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Menurut lembaga pemungutnya a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah negara. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : Pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Pertambahan Nilai Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri. Dari definisi tersebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas: a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. b. Impor barang kena pajak. c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Keputusan Menteri Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Keputusan Direktur Jenderal Pajak berkaitan dengan pelaksanaan Undnag-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Barang dan/atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 pasal 1 didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut : 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeborang, yang diambil langsung dari sumbernya seperti : minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, dan biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak serta biji bauksit. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. 4. Uang, emas, logam, dan surat-surat berharga. Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 pasal 5 didasarkan atas kelompokkelompok jasa sebagai berikut : 1. Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik seperti : jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, ; dokter hewan ; jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi ; jasa kebidanan dan dukun bayi ; jasa paramedis dan perawat ; dan jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. 2. Jasa dibidang pelayanan sosial seperti : jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo ; jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersil ; jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan ; jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersil ; jasa pemakaman yang termasuk krematorium ; dan jasa dibidang olahraga kecuali yang bersifat komersil. 3. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko. 4. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. 5. Jasa dibidang keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah sakit, jasa pemberian khotbah, atau dakwah, dan jasa lainnya dibidang keagamaan. 6. Jasa dibidang pendidikan, seperti : jasa penyelenggaraaan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan professional ; jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus. 7. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma. 8. Jasa dibidang penyiaran yang buka bersifat iklan. 9. Jasa dibidang angkutan umum. 10. Jasa dibidang tenaga kerja. 11. Jasa dibidang perhotelan. 12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Subyek dan Obyek Pajak Pertambahan Nilai Subyek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, menurut Pasal 3 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 8 Tahun 1984, yaitu : 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Termasuk dalam kelompok ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a yaitu menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP), Pasal 4 huruf c yaitu menyerahkan Jasa Kena Pajak (JKP), dan Pasal 4 huruf f UU PPN 1984 yaitu mengekspor barang kena pajak (BKP), serta bentuk kerjasama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. 2. Bukan Pengusaha Kena Pajak Subyek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak pun dapat menjadi subyek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b UU PPN 1984 yaitu siapa pun yang mengimpor barang kena pajak, Pasal 4 huruf d dan huruf e UU PPN 1984 yaitu siapa pun yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, serta Pasal 16C UU PPN 1984 yaitu siapa pun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Obyek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 yaitu :
a. Yang diatur dalam Pasal 4 huruf a yaitu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. b. Pasal 4 huruf b yaitu impor barang kena pajak. c. Pasal 4 huruf c yaitu penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. d. Pasal 4 huruf d yaitu pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. e. Pasal 4 huruf e yaitu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. f. Pasal 4 huruf f yaitu ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. g. Pasal 16C yaitu membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan oleh orang pribadi/badan. h. Pasal 16D yaitu penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dasar Pengenaan Pajak Pasal 1 angka 17 UU PPN No 8 Tahun 1984 merumuskan :”Dasar Pengenanaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk pajak yang dipungut berdasarkan Undnag-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juni 2002, yaitu: 1. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian, setelah dikurangi laba kotor. 2. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian, setelah dikurangi laba kotor. 3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. 4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. 5. Untuk persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
6.
Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar. 7. Untuk kendaraan motor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual. 8. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual. 9. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. 10. Untuk jasa anjak piutang adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon. 11. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. 12. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang. a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1984 sebagai berikut : Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10 % (sepuluh persen). Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen). Dengan peraturan pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Saat Terutangnya Pajak. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak (credit method) serta metode faktur pajak (invoice method). Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak). Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digambarkan sebagai berikut : Pada saat membeli/memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Pada saat menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pihak lain, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Kredit Pajak Dalam pasal 9 UU PPN dan PPnBM telah diatur bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Kemungkinan pajak keluaran dalam suatu masa pajak belum ada, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar pengusaha kena pajak, demikian pula sebaliknya. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP). Pajak keluaran adalah pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP). Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas negara. Dan apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas negara, terlebih dahulu wajib pajak harus mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. 1. 2. 3. 4.
5. 6.
Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak masukan atas : Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang bukti pemungutannya pajaknya berupa Faktur Pajak Sederhana. Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan tentang kewajiban mencantumkan keterangan penyerahan BKP atau JKP yang meliputi : nama dan alamat, macam dan jenis potongan, PPN yang dipungut, PPnBM yang dipungut, tanggal penyerahan dan tanggal pembuatan faktur pajak serta nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
7.
8. 9.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan melengkapi dokumen-dokumen tertentu sebagai faktur pajak. Perolehan BKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
Hipotesis Berdasarkan pada masalah pokok yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :“Diduga bahwa penghitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai”. METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian Dalam rangka mengadakan penelitian ini, maka penulis mengambil daerah penelitian yaitu pada PT Bumi Sarana Beton, Wisma Kalla lt 10 di jalan Dr Sam Ratulangi No 8 Makassar dan waktu yang diperlukan dalam penelitian ini selama 45 hari dari 26 April 2010 sampai dengan 9 Juni 2010. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode komparatif yaitu dengan cara membandingkan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan dengan penerapan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 khususnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bumi Sarana Beton. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kegiatan Usaha PT. Bumi Sarana Beton PT Bumi Sarana Beton merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi yang memperdagangkan beton siap pakai (ready mix). Bidang usaha perusahaan adalah membuat dan menjual beton kepada customernya baik itu perusahaan-perusahaan atau pun kepada individu. Dalam hal pembelian bahan baku beton dalam hal ini semen, perusahaan bekerjasama dengan beberapa perusahaan penyedia semen yaitu PT Cahaya Semen, PT Semen Bosowa dan CV Gajaco Utama. Dan dalam penjualan beton siap pakai (ready mix), perusahaan memproduksi beberapa tipe beton yakni ready mix K-125, ready mix K-175, ready mix K-225, ready mix K-250, ready mix K-275, ready mix K-300, ready mix K-350, ready mix K-400, ready mix K-500, FC 25 & 35, BO dan Mortar. Yang membedakan di antara tipe-tipe beton tersebut yaitu mutu dari setiap tipe beton atau penggunaan bahan baku semen dalam pembuatan beton tersebut. Sehubungan dengan kegiatan usahanya yang dilakukan yakni membuat dan menjual beton siap pakai, maka jasa yang ditawarkan oleh perusahaan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai dan perusahaan juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka selayaklah perusahaan melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada PT. Bumi Sarana Beton. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha membuat dan menjual beton siap pakai (ready mix), tentunya mengharapkan laba yang maksimal dari kegiatan usahanya. Laba maksimal dapat dicapai dengan cara meningkatkan volume penjualan dan menciptakan efisiensi biaya.
Volume penjualan dapat ditingkatkan dengan melakukan sejumlah promosi agar jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada masyarakat lebih dikenal demikian pula keberadaan perusahaan dapat lebih dikenal. Kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semakin besar volume penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin besar pula kewajiban perusahaan kepada pemerintah untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehubungan dengan kegiatan perusahaan tersebut, dimana perusahaan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas jasa yang diberikan kepada konsumen yaitu memungut PPN Keluaran.
Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan adalah : Penjualan Beton Siap Pakai (ready mix) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yaitu membuat dan menjual beton baik itu kepada perusahaan-perusahaan atau pun kepada individu-individu. Menjual beton siap pakai (ready mix) merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena menjual beton siap pakai (ready mix) merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, maka perusahaan sebagai pengusaha kena pajak, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan beton siap pakai (ready mix) kepada konsumen. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 18 Tahun 2000 adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Data penjualan yang diperoleh dari PT. Bumi Sarana Beton selama setahun yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 ditunjukkan dalam Tabel 1 sebagai berikut: Tabel 1. PT. Bumi Sarana Beton Rekap Data Penjualan Ready Mix Periode 1 Januari – 31 Desember 2009 (dalam rupiah) BULAN
JANUARI
JUMLAH (Rp) 267,472,000.00
FEBRUARI
1,507,612,000.00
MARET
4,165,276,500.00
APRIL
8,011,592,600.00
MEI
4,701,567,000.00
JUNI
5,070,187,500.00
JULI
2,884,624,000.00
AGUSTUS
1,215,605,100.00
SEPTEMBER
450,588,525.00
OKTOBER
1,045,226,600.00
NOVEMBER
1,405,894,000.00
DESEMBER
1,204,384,500.00
Sumber : PT. Bumi Sarana Beton Dari data yang diperoleh dari PT. Bumi Sarana Beton dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yaitu sebesar 10% dari Nilai Dasar Pengenaan Pajak (NDPP) yaitu harga jualnya. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya pada Bab II di atas harga jual yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
Setiap melakukan transaksi penjualan ready mix PT Bumi Sarana Beton mengenakan dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 18 Tahun 2000 kepada setiap customernya. Data dari tiap transaksi penjualan ready mix tiap bulan dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) sebagai berikut: Bulan Januari, transaksi tanggal 9 januari 2009 dengan nomor bukti ACO043 dijual ready mix tipe K-275 29 m3 @Rp. 550.000 kepada Binaraya sebesar Rp. 15. 950.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 15.950.000 yaitu Rp. 1.595.000. Bulan Februari, transaksi tanggal 13 februari 2009 dengan nomor bukti ACO045 dijual ready mix tipe K-500 6,5 m3 @Rp. 730.000 kepada Indotrack sebesar Rp. 4.745.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 4.745.000 yaitu Rp. 474.500. Bulan Maret, transaksi tanggal 16 maret 2009 dengan nomor bukti ACO050 dijual ready mix tipe K-175 10 m3 @Rp. 540.000 kepada Mutiara Abadi sebesar Rp5.400.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 5.400.000 yaitu Rp. 540.000. Bulan April, transaksi tanggal 3 april 2009 dengan nomor bukti ACO014 dijual ready mix tipe K-225 50 m3 @Rp. 590.000 kepada Waskita Karya sebesar Rp 29.500.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 29.500.000 yaitu Rp. 2.950.000 Bulan Mei, transaksi tanggal 31 mei 2009 dengan nomor bukti ACM005 dijual ready mix tipe K-400 65 m3 @Rp. 710.000 kepada Adhi Karya-Losari sebesar Rp 46.150.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 46.150.000 yaitu Rp. 4.615.000. Bulan Juni, transaksi tanggal 3 juni 2009 dengan nomor bukti ACO022 dijual ready mix tipe K-350 6 m3 @Rp. 670.000 kepada Latanindo sebesar Rp.4.020.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 4.020.000 yaitu Rp. 402.000. Bulan Juli, transaksi tanggal 18 juli 2009 dengan nomor bukti ACO092 dijual ready mix tipe K-350 5 m3 @Rp. 660.000 kepada Tjiptoning Sejati sebesar Rp.3.300.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 3.300.000 yaitu Rp. 330.000. Bulan Agustus, transaksi tanggal 6 agustus 2009 dengan nomor bukti ACO037 dijual ready mix tipe K-225 17 m3 @Rp. 590.000 kepada PT. Kalla Inti Karsa sebesar Rp.10.030.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 10.030.000 yaitu Rp. 1.003.000. Bulan September, transaksi tanggal 2 september 2009 dengan nomor bukti ACO058 dijual ready mix tipe K-350 10 m3 @Rp. 650.000 kepada Duta Graha sebesar Rp.6.500.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 6.500.000 yaitu Rp. 650.000.
Bulan Oktober, transaksi tanggal 31 oktober 2009 dengan nomor bukti ACP023 dijual ready mix tipe K-350 276,52 m3 @Rp. 650.000 kepada PT. Nindya sebesar Rp.179.738.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 179.738.000 yaitu Rp. 17.973.800. Bulan November, transaksi tanggal 30 november 2009 dengan nomor bukti ACP002 dijual ready mix tipe K-225 14 m3 @Rp. 570.000 kepada UD. Sungai Mas sebesar Rp.7.980.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 7.980.000 yaitu Rp. 798.000. Bulan Desember, transaksi tanggal 22 desember 2009 dengan nomor bukti ACO142 dijual ready mix tipe K-400 637 m3 @Rp. 700.000 kepada PT. Istaka Karya sebesar Rp.445.900.000. (belum termasuk PPN 10%). Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar 10% dari Rp. 445.900.000 yaitu Rp. 44.590.000. Setelah dihitung Pajak Pertambahan Nilainya dari data penjualan ready mix yang diperoleh selama setahun dan mencocokkan dengan data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Bumi Sarana Beton maka dapat disimpulkan bahwa PT. Bumi Sarana Beton telah menerapkan Undang-Undang Perpajakan No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam penjualan Barang Kena Pajak (BKP). Berikut rekap data PPN Keluaran setelah dihitung selama tahun 2009 yang diperlihatkan dalam tabel 2. Tabel 2. PT. Bumi Sarana Beton Rekap Data PPN Keluaran Periode 1 Januari 31 Desember 2009 (dalam rupiah) BULAN
JUMLAH (Rp)
JANUARI
26,747,200.00
FEBRUARI
150,761,200.00
MARET
416,527,650.00
APRIL
801,159,260.00
MEI
470,156,700.00
JUNI
507,018,750.00
JULI
288,462,400.00
AGUSTUS
121,560,510.00
SEPTEMBER
45,058,852.50
OKTOBER
104,522,660.00
NOVEMBER
140,589,400.00
DESEMBER
120,438,450.00
Sumber : PT. Bumi Sarana Beton (data diolah) Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan pada PT. Bumi Sarana Beton Penjualan beton siap pakai (ready mix) merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut perusahaan juga memperoleh faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan yang diperoleh perusahaan dari beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana perusahaan melakukan pembelian bahan baku dalam hal ini semen.
Khusus untuk faktur pajak masukan yang diperoleh dari pembelian bahan baku, dimana setiap kali perusahaan melakukan pembelian bahan baku (semen), perusahaan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh penjual sebesar 10 % yang merupakan pajak masukan bagi perusahaan. Pajak masukan yang telah dibayar oleh perusahaan dapat dikreditkan apabila perusahaan memperoleh Faktur Pajak Standar dari penjual dan Faktur Pajak Standar tersebut tidak cacat menurut Undang-Undang Perpajakan No. 18 Tahun 2000. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian (PPN Masukan) sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarana Beton adalah: Pembelian bahan baku Kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan pembelian bahan baku yaitu semen, chipping, split dan abubatu merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai masukan. Karena merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai masukan, maka perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan harus membayar Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian bahan baku (semen) kepada penjual. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 18 Tahun 2000 adalah sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Data pembelian bahan baku dalam hal ini semen yang diperoleh dari PT. Bumi Sarana Beton selama setahun yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3. PT. Bumi Sarana Beton Rekap Data Pembelian Bahan Baku (semen) Periode 1 Januari 31 Desember 2009 (dalam rupiah) BULAN JANUARI FEBRUARI
JUMLAH (Rp) 1,078,602,750.00 999,730,015.20
MARET
1,396,155,723.60
APRIL
3,737,487,509.00
MEI
2,054,516,833.00
JUNI
1,896,120,098.00
JULI
1,520,622,126.00
AGUSTUS
1,439,891,938.00
SEPTEMBER
1,009,700,709.00
OKTOBER
1,068,652,456.00
NOVEMBER
1,637,604,957.00 2,180,553,355.50
DESEMBER
Sumber : PT. Bumi Sarana Beton Dari data yang diperoleh dari PT. Bumi Sarana Beton dapat dihitung PPN Masukannya berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yaitu sebesar 10% dari Nilai Dasar Pengenaan Pajak (NDPP) yaitu harga jualnya. Setiap melakukan transaksi pembelian bahan baku dalam hal ini semen PT Bumi Sarana Beton harus membayar Pajak Pertambahan Nilainya sebesar 10% berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 18 Tahun 2000. Data dari
tiap transaksi pembelian bahan baku (semen) tiap bulan dihitung Pajak Pertambahan Nilainya sebagai berikut: Bulan Januari, transaksi tanggal 31 januari 2009 dibeli semen dari PT Cahaya Semen sebanyak 699,65 ton @Rp 675.000 sebesar Rp 472.263.750 dengan nomor bukti ACL003. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 472.263.750 yaitu Rp. 47.226.375. Bulan Februari, transaksi tanggal 28 februari 2009 dibeli semen dari CV Gajaco Utama sebanyak 853,26 ton @Rp 613.640 sebesar Rp 523.594.466,40 dengan nomor bukti ACL002. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 523.594.466,40 yaitu Rp. 52.359.446,60. Bulan Maret, transaksi tanggal 31 maret 2009 dibeli semen dari PT. Semen Bosowa sebanyak 29,4 ton @Rp 612.250 sebesar Rp 18.000.150 dengan nomor bukti ACL001. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 18.000.150 yaitu Rp. 1.800.015. Bulan April, transaksi tanggal 30 april 2009 dibeli semen dari CV. Gajaco Utama sebanyak 20,2 ton @Rp 704.550 sebesar Rp 14.231.910 dengan nomor bukti ACT001. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 14.231.910 yaitu Rp. 1.423.191. Bulan Mei, transaksi tanggal 31 mei 2009 dibeli semen dari PT. Cahaya Semen sebanyak 121,7 ton @Rp 675.000 sebesar Rp 82.147.500 dengan nomor bukti ACG003. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 82.147.500 yaitu Rp. 8.214.750. Bulan Juni, transaksi tanggal 30 juni 2009 dibeli semen dari CV. Gajaco Utama sebanyak 63,7 ton @Rp 725.000 sebesar Rp 46.182.500 dengan nomor bukti ACG002. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 46.182.500 yaitu Rp. 4.618.250 Bulan Juli, transaksi tanggal 31 juli 2009 dibeli semen dari CV. Gajaco Utama sebanyak 66,7 ton @Rp 725.000 sebesar Rp 48.357.500 dengan nomor bukti ACT002. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 48.357.500 yaitu Rp. 4.835.750. Bulan Agustus, transaksi tanggal 14 agustus 2009 dibeli semen dari CV. Gajaco Utama sebanyak 1.400 zak @Rp 47.500 sebesar Rp 66.500.000 dengan nomor bukti ACS048. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 66.500.000 yaitu Rp. 6.650.000. Bulan September, transaksi tanggal 30 september 2009 dibeli semen dari PT. Cahaya Semen sebanyak 174,6 ton @Rp 685.000 sebesar Rp 119.601.000 dengan nomor bukti ACG003. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 119.601.000 yaitu Rp. 11.960.100. Bulan Oktober, transaksi tanggal 31 oktober 2009 dibeli semen dari PT. Cahaya Semen sebanyak 183,2 ton @Rp 622.730 sebesar Rp 114.084.136 dengan nomor bukti ACG003. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 114.084.136 yaitu Rp. 11.408.413,6 Bulan November, transaksi tanggal 30 november 2009 dibeli semen dari PT. Semen Bosowa sebanyak 202 m3 @Rp 95.000 sebesar Rp 19.190.000 dengan nomor bukti ACG005. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 19.190.000 yaitu Rp. 1.919.000 Bulan Desember, transaksi tanggal 31 desember 2009 dibeli semen dari PT. Cahaya Semen sebanyak 797,1 ton @Rp 705.000 sebesar Rp 561.955.500 dengan nomor bukti ACG003. Dapat dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan sebesar 10% dari Rp 561.955.500 yaitu Rp 56.195.550.
Setelah dihitung Pajak Pertambahan Nilainya dari data pembelian bahan baku (semen) yang diperoleh selama setahun dan mencocokkan dengan data yang diterima dari PT. Bumi Sarana Beton maka dapat disimpulkan bahwa PT. Bumi Sarana Beton telah menerapkan Undang-Undang Perpajakan No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam pembelian Barang Kena Pajak (BKP). Berikut rekap data PPN Masukan setelah dihitung selama tahun 2009 yang diperlihatkan dalam tabel 4. Tabel 4. PT. Bumi Sarana Beton Rekap Data PPN Masukan Periode 1 Januari 31 Desember 2009 (dalam rupiah) BULAN
JUMLAH (Rp)
JANUARI FEBRUARI
107,860,275.00 99,973,001.40
MARET
139,615,572.30
APRIL
337,348,750.90
MEI
205,451,692.30
JUNI
189,612,009.80
JULI
150,062,212.60
AGUSTUS
143,989,193.80
SEPTEMBER
100,970,070.90
OKTOBER
106,865,245.60
NOVEMBER
163,760,495.70
DESEMBER
218,055,335.60
Sumber : PT. Bumi Sarana Beton (Data Diolah) Pencacatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dari transaksi yang terjadi baik dalam hal penjualan beton siap pakai maupun pembelian bahan baku dalam pembuatan beton siap pakai maka PPN Keluaran dan PPN Masukan dapat dijurnal sebagai berikut : Transaksi penjualan beton siap pakai (ready mix): Transaksi tanggal 9 januari 2009 dengan nomor bukti ACO043 dijual ready mix K275 29 m3 @ Rp. 550.000 kepada Binaraya sebesar Rp. 15.950.000. (belum termasuk PPN 10%). Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) keluaran sebesar Rp. 1.595.000. Kas Rp. 17.545.000 - Penjualan Rp. 15.950.000 - PPN Keluaran Rp. 1.595.000 Transaksi pembelian bahan baku : Transaksi tanggal 31 Januari 2009 dibeli semen dari PT Cahaya Semen sebanyak 699,65 ton @Rp. 675.000 sebesar Rp. 472.263.750 dengan nomor bukti ACL003. Pajak pertambahan nilai (PPN) masukan yaitu Rp. 47.226.375. Pembelian Rp. 472.263.750 PPN Masukan Rp. 47.226.375 - Kas Rp. 519.490.125 Laporan PPN Keluaran dan PPN Masukan
Dari data penjualan ready mix dan data pembelian bahan baku semen yang diperoleh dari PT. Bumi Sarana Beton maka dapat dibuatkan laporannya setelah dihitung PPN Keluaran dan PPN Masukannya selama setahun yaitu dari Januari – Desember. Berikut laporan yang memperlihatkan jumlah PPN Keluaran dan PPN Masukan setiap bulannya dari Januari – Desember dalam tabel 5 berikut : Tabel 5. PT. Bumi Sarana Beton Laporan Data PPN Keluaran dan PPN Masukan Periode 1 Januari 31 Desember 2009 (dalam rupiah) Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH
PPN Keluaran 26,747,200.00 150,761,200.00 416,527,650.00 801,159,260.00 470,156,700.00 507,018,750.00 288,462,400.00 121,560,510.00 45,058,852.50 104,522,660.00 140,589,400.00 120,438,450.00 3,193,003,033.00
PPN Masukan 107,860,275.00 99,973,001.44 139,615,572.30 337,348,750.90 205,451,692.30 189,612,009.80 152,062,212.60 143,989,193.80 100,970,070.90 106,865,245.60 163,760,495.70 218,055,335.60 1,965,563,856.00
Kurang Bayar/ (Lebih Bayar) (81,113,075.00) (30,324,876.44) 246,587,201.30 463,810,509.10 264,705,007.70 317,406,740.20 136,400,187.40 (22,428,683.80) (78,339,902.20) (80,682,487.80) (103,853,583.50) (201,470,469.10)
Kompensasi 81,113,075.00 30,324,876.44 22,428,683.80 78,339,902.20 80,682,487.80 103,853,583.50 201,470,469.10
Tanggal Pelaporan 20-02-2009 20-03-2009 20-04-2009 20-05-2009 20-06-2009 20-07-2009 20-08-2009 20-09-2009 20-10-2009 20-11-2009 20-12-2009 20-01-2010
Sumber : PT. Bumi Sarana Beton (Data diolah) KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis pada bab pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1.
2. 3. 4. 5.
Perusahaan sudah sepenuhnya melakukan kewajiban perpajakannya baik itu penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau pembelian Barang Kena Pajak (BKP) sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 18 Tahun 2000. Jumlah penjualan beton siap pakai selama tahun 2009 sebesar Rp. 31,930,030,325.00. Jumlah pembelian bahan baku selama tahun 2009 sebesar Rp. 20,019,638,470.30. Jumlah PPN Keluaran selama tahun 2009 sebesar Rp. 3.193,003,032.50. Jumlah PPN Masukan selama tahun 2009 sebesar Rp. 1,965,563,856.00. DAFTAR PUSTAKA
Boediono. 2000. Perpajakan Indonesia. Diadit Media. Jakarta. Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Andi Offset. Yogyakarta. Purnawan H. 2001. Undang-Undang Perpajakan 2000 Gabungan Pasal-pasal yang Berubah dengan Pasal yang Tidak Berubah Serta Penjelasannya Dilengkapi dengan Peraturan dan Keputusan dalam Pelaksanaan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000. PT Erlangga. Jakarta. Rahayu SK, Suhayati E. 2009. Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan. Graha Ilmu. Yokyakarta. Sri SV, Suryo A. 2003. Perpajakan Indonesia. UPP AMP YKPN. Yokyakarta. Sukardji,Untung. 2009. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Supramono, Damayanti. 2005. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Andi Offset. Yokyakarta. Tjahjono A, Wahyudi T. 2005. Perpajakan Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Waluyo. 2009. Perpajakan Di Indonesia. PT. Salemba Empat. Jakarta.
http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5176%3Apajakpertambahan-nilai-&catid=236%3APPN. Pajak Pertambahan Nilai. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses : 19 Maret 2010 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak. Pajak Pertambahan Nilai. Diakses : 19 Maret 2010 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak. Pengertian Pajak. Diakses : 19 Maret 2010 http://www.pajakonline.com/engine/learning. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPN : Diakses : 11 Mei 2010
