PENENTUAN KLASIFIKASI FUNGSI JARINGAN JALAN PERKOTAAN STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH Adnal Shafir Jurusan Teknik Sipil, FTSP, Universitas Gunadarma
ABSTRAK Pada kenyataannya, terutama di kota-kota besar di Indonesia pembinaan dan pengelolaan jalan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditandai dengan adanya kemacetan lalu lintas akibat pertumbuhan lalu lintas yang pesat dan terbaurnya peranan arteri, kolektor, dan lokal pada ruas-ruas jalan yang ada. Hal ini menunjukkan belum adanya kesesuaian persepsi dalam penentuan peranan dan fungsi serta administrasi jalan di wilayah perkotaan. Setidaknya ada tiga Peta Jaringan Jalan existing di Kota Banda Aceh. Pertama, Peta Jaringan Jalan Departemen PU Tahun 1996. Kedua, Peta Jaringan Jalan SK Mendagri Tahun 2000. Ketiga, Peta Jaringan Jalan Dinas Prasarana Wilayah Kota Banda Aceh. Ketiga Peta Jaringan Jalan existing tersebut mempunyai penekanan yang berbeda-beda. Dengan kata lain peta-peta tersebut belum secara lengkap mengungkapkan sistem jaringan jalan sesuai dengan persyaratan dan kriteria penentuan klasifikasi fungsi jalan di kawasan perkotaan. Hasil studi dalam bentuk Peta mengenai penentuan klasifikasi fungsi jaringan jalan di kawasan perkotaan dengan studi kasus Kota Banda Aceh ini telah sesuai dengan Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan. Kata Kunci : Kemacetan lalu lintas, sistem jaringan jalan, klasifikasi fungsi jalan.
PENDAHULUAN Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Perpindahan/pergerakan manusia merupakan hal yang penting dipikirkan khususnya di daerah perkotaan, sedangkan angkutan barang sangat penting untuk menunjang kehidupan perekonomian. Transportasi mempunyai karakteristik dan atribut yang menunjukkan arti dan fungsi spesifiknya. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan manusia dengan tata guna lahan. Pada kenyataannya, terutama di kota-kota besar di Indonesia pembinaan dan pengelolaan jalan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditandai dengan adanya kemacetan lalu lintas akibat pertumbuhan lalu lintas yang pesat dan terbaurnya peranan arteri, kolektor dan lokal pada ruas-ruas jalan yang ada, sehingga mempercepat penurunan kondisi dan pelayanan perjalanan. Hal ini menunjukkan belum adanya kesesuaian persepsi dalam penentuan peranan dan fungsi serta administrasi
1
jalan di wilayah perkotaan, yang berakibat pada inefisiensi penggunaan dan pembinaan jalan dalam hal ini adalah jalan perkotaan. Maksud paper ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem jaringan jalan di wilayah kota dibina, direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan kriteria penentuan klasifikasi jalan yang telah ada. Tujuan akhir yang akan dicapai adalah menghasilkan sebuah peta jaringan jalan di Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu alternatif informasi penentuan klasifikasi fungsi jaringan jalan yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Sistem Jaringan Jalan Indonesia – Tinjauan Normatif Berdasarkan Undang-undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undangundang RI No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan, antara lain menyatakan bahwa klasifikasi jalan dapat dibagi berdasarkan sistem jaringan, peranan, dan wewenang pembinaannya. Klasifikasi Jalan Berdasarkan Sistem Jaringan Jalan dan Peran Berdasarkan sistem jaringannya, jalan dikelompokkan ke dalam jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder, sedangkan berdasarkan peranannya, jalan dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. a. Sistem Jaringan Jalan Primer Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan yang disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi [PP RI No. 26 Tahun 1985]”. Simpul-simpul Jasa Distribusi adalah pusat-pusat kegiatan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal. “Jaringan Jalan Primer yaitu jaringan jalan yang menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, dan pusat kegiatan di bawahnya sampai ke persil dalam satu satuan wilayah pengembangan. ”[Pedoman Konstruksi dan Bangunan Pd T-18-2004-B]. Adapun jenis-jenis dari Sistem Jaringan Jalan Primer adalah : 1). Jalan Arteri Primer yaitu jalan yang secara efisien menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
2
2). Jalan Kolektor Primer yaitu jalan yang secara efisien menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah atau menghubungkan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 3). Jalan Lokal Primer yaitu jalan yang secara efisien menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan persil atau pusat kegiatan wilayah dengan persil atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lokal, pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan di bawahnya, pusat kegiatan lokal dengan persil, atau pusat kegiatan di bawahnya sampai persil. b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan yang disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasankawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.” [PP RI No. 26 Tahun 1985]. Adapun jenis-jenis dari Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah: 1). Jalan Arteri Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. 2). Jalan Kolektor Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 3). Jalan Lokal Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan Secara konsep kegiatan, skema jaringan jalan antar kota dan dalam kota (perkotaan) terdapat kesamaan. Hierarki pusat-pusat kegiatan pada jaringan jalan antar kota berupa kegiatan kota berjenjang, sedangkan pusat-pusat kegiatan pada jaringan jalan perkotaan berupa kegiatan yang bersifat lokal. Klasifikasi Jalan Berdasarkan Kewenangan Pembinaan Berdasarkan kewenangan pembinaannya, jalan dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Propinsi, dan Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Khusus. [UU RI No.38/ 2004].
3
a. Jalan Nasional Jalan yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional, yaitu ruas jalan yang karena tingkat kepentingan kewenangan pembinaannya berada pada Pemerintah Pusat. Ruas jalan yang termasuk ke dalam klasifikasi ini adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri; jalan arteri primer, dan jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi. b. Jalan Propinsi Yang termasuk
dalam Klasifikasi Jalan Propinsi, yaitu jalan umum
yang
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah; jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kotamadya; jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kotamadya; jalan yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan propinsi; dan jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali yang termasuk dalam jalan nasional. c. Jalan Kabupaten Yang termasuk dalam Klasifikasi Jalan Kabupaten, yaitu jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan propinsi; jalan lokal primer; jalan sekunder lain selain jalan nasional dan propinsi; dan jalan yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan kabupaten. d. Jalan Kota Jaringan Jalan Sekunder di dalam kota. e. Jalan Desa Jaringan Jalan Sekunder di dalam desa. f.
Jalan Khusus Jalan yang pembinaannya tidak dilakukan oleh Menteri maupun Pemerintah Daerah, tetapi dapat oleh instansi, badan hukum, atau perorangan yang bersangkutan
Wewenang yang dimaksud meliputi wewenang kegiatan pembinaan jalan dan kegiatan pengadaan. Kegiatan pembinaan jalan meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah, penyusunan program, pengadaan, dan pemeliharaan. Kegiatan pengadaan meliputi perencanaan teknik, pembangunan, penerimaan, penyerahan, dan pengambil-alihan. Struktur Hierarki Perkotaan dan Sistem Jaringan Jalan Primer Dilihat dari pusat pertumbuhan dan fungsi kota, terdapat pengelompokan kota berdasarkan Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal.
4
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diklasifikasikan berdasarkan :
Pusat yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya.
Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani nasional atau melayani beberapa propinsi.
Pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau meliputi beberapa propinsi.
Simpul transportasi secara nasional atau meliputi beberapa propinsi.
Pusat jasa pemerintahan untuk nasional atau meliputi beberapa propinsi.
Pusat jasa-jasa publik yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa propinsi.
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) diklasifikasikan berdasarkan :
Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani propinsi atau beberapa kabupaten.
Pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani propinsi atau beberapa kabupaten.
Simpul transportasi untuk satu propinsi atau beberapa kabupaten.
Pusat jasa pemerintahan untuk satu propinsi atau beberapa kabupaten.
Pusat jasa-jasa yang lain untuk satu propinsi atau beberapa kabupaten.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diklasifikasikan berdasarkan :
Pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
Pusat pengolahan/pengumpul barang untuk satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
Simpul transportasi untuk satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
Pusat pemerintahan untuk satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
Bersifat khusus karena mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya di wilayah kabupaten.
Kota di bawah Pusat Kegiatan Lokal (PK < PKL) Kota
yang
berperan
melayani
sebagian
dari
satuan
wilayah
pengembangannya, dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari pusat kegiatan lokal dan terikat jangkauan serta orientasi yang mengikuti prinsip-prinsip di atas.” [PP RI No. 47 Tahun 1997]. Menurut Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Kawasan Perkotaan Tahun 2004, hubungan antara hierarki perkotaan dengan peranan ruas jalan penghubungnya dalam sistem jaringan jalan primer diberikan dalam bentuk matriks pada Tabel 1. dan dalam bentuk diagram Gambar 1.
5
Tabel 1. Hubungan Antara Hierarki Kota dengan Peranan Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Primer PERKOTAAN
PKN
PKW
PKL
PK
PERSIL
PKN
Arteri
Arteri
Lokal
Lokal
Lokal
PKW
Arteri
Kolektor
Kolektor
Lokal
Lokal
PKL
Lokal
Kolektor
Lokal
Lokal
Lokal
PK< PKL
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
PERSIL
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Sumber : Pedoman Konstruksi dan Bangunan Pd T-18-2004-B
Sumber : Pedoman Konstruksi dan Bangunan Pd T-18-2004-B Gambar 1. Sistem Jaringan Jalan Primer Struktur Kawasan Perkotaan dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder Menurut Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Kawasan Perkotaan Tahun 2004, struktur kawasan perkotaan dapat dibagi dalam beberapa kawasan berdasarkan fungsi dan hierarkinya, antara lain; Kawasan Primer, Sekunder dan Perumahan. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan Primer adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi primer; fungsi primer sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang
6
lebih berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal; fungsi primer dan fungsi sekunder harus tersusun teratur dan tidak terbaurkan; fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya terikat dalam satu hubungan hierarki. Kawasan Sekunder adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder; fungsi sekunder sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang lebih berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal; fungsi ini dapat mengandung fungsi yang terkait pada pelayanan jasa yang bersifat pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut fungsi sekunder yang bersifat khusus; fungsi primer dan fungsi sekunder harus tersusun teratur dan tidak terbaurkan; fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya terikat dalam satu hubungan hierarki. Fungsi Primer adalah fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan
pelayanan kota, dan
wilayah
pengembangannya. Fungsi Sekunder adalah fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan penduduk kota itu sendiri. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait pada yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.” [Undang-undang RI No. 24 Tahun 1992]. Hubungan antara kawasan perkotaan dengan peranan ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder diberikan pada Tabel 2. dan Gambar 2. Tabel 2. disajikan dalam bentuk matriks dan Gambar 4. disajikan dalam bentuk diagram. Tabel 2. Hubungan Antara Kawasan Perkotaan dengan Peranan Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder PRIMER KAWASAN
PRIMER (F1) SEKUNDER (F2.1) SEKUNDER (F2.2) SEKUNDER (F2.3) PERUMAHAN
SEKUNDER
SEKUNDER
SEKUNDER
I
II
III
(F1)
(F2.1)
(F2.2)
(F2.3)
--
Arteri
--
--
--
Arteri
Arteri
Arteri
--
Lokal
--
Arteri
Kolektor
Kolektor
Lokal
--
--
Kolektor
Kolektor
Lokal
--
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Sumber : Pedoman Konstruksi dan Bangunan Pd T-18-2004
7
PERUMAHAN
Sumber : Pedoman Konstruksi dan Bangunan Pd T-18-2004-B Gambar 2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder Kriteria Penetapan Klasifikasi Fungsi Jalan Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Kawasan Perkotaan No. Pd T18-2004-B Tahun 2004 telah menetapkan kriteria dalam menentukan klasifikasi fungsi jalan di perkotaan berdasarkan sistem jaringan dan peran jalan secara nasional. Kriteria ini dimaksudkan sebagai ciri-ciri umum yang diharapkan pada masing-masing fungsi jalan dan merupakan arahan yang perlu dipenuhi atau didekati oleh setiap wilayah perkotaan dalam menentukan klasifikasi fungsi jalan di wilayahnya. Sketsa hipotesis hierarki jalan kota dapat dilihat pada Gambar 3.
Sumber : Pedoman Konstruksi dan Bangunan Pd T-18-2004-B Gambar 3. Sketsa Hipotesis Hierarki Jalan Perkotaan
8
Sistem Jaringan Jalan Primer Berdasarkan peran jalan, Sistem Jaringan Jalan Primer mempunyai hierarki Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer dan Lokal Primer. a. Jalan Arteri Primer Untuk penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan Arteri Primer harus memenuhi persyaratan kriteria sebagai berikut : 1). Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/h. 2). Lebar badan jalan arteri primer paling rendah 11 m. 3). Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien; jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 m. 4). Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya. 5). Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 6). Besarnya volume lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang lain. 7). Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain. 8). Jalur khusus seharusnya disediakan, yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya. 9). Jalan arteri primer seharusnya dilengkapi dengan median jalan. Ciri-ciri Jalan Arteri Primer terdiri atas : 1). Jalan arteri primer dalam kota merupakan terusan jalan arteri primer luar kota. 2). Jalan arteri primer melalui atau menuju kawasan primer. 3). Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu lintas regional; untuk itu, lalu lintas tersebut tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lokal, dari kegiatan lokal. 4). Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diijinkan melalui jalan ini. 5). Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan tidak diijinkan. 6). Jalan arteri primer dilengkapi dengan tempat istirahat pada setiap jarak 25 km. b. Jalan Kolektor Primer Untuk penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan Kolektor Primer harus memenuhi persyaratan kriteria sebagai berikut : 1). Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/h. 2). Lebar badan jalan kolektor primer paling rendah 9 m.
9
3). Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien; jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 m. 4). Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya. 5). Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 6). Besarnya volume lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri primer. 7). Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, dan lampu penerangan jalan. Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya. Ciri-ciri Jalan Kolektor Primer terdiri atas : 1). Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota. 2). Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer. 3). Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diijinkan melalui jalan ini. 4). Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diijinkan pada jam sibuk. c. Jalan Lokal Primer Untuk penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan Lokal Primer harus memenuhi persyaratan kriteria sebagai berikut : 1). Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/h. 2). Lebar badan jalan lokal primer paling rendah 6,5 m. 3). Besarnya volume lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah pada sistem primer. Ciri-ciri Jalan Lokal Primer terdiri atas : 1). Jalan lokal primer dalam kota merupakan terusan jalan lokal primer luar kota. 2). Jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya. 3). Kendaraan angkutan barang dan kendaraan umum bus dapat diijinkan melalui jalan ini.
10
Sistem Jaringan Jalan Sekunder Berdasarkan peran jalan, Sistem Jaringan Jalan Primer mempunyai hierarki Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer dan Lokal Primer. a. Jalan Arteri Sekunder Untuk penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan Arteri Sekunder harus memenuhi persyaratan kriteria sebagai berikut : 1). Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km/h. 2). Lebar badan jalan arteri sekunder paling rendah 11 m. 3). Akses langsung dibatasi tidak boleh lebih pendek dari 250 m. 4). Persimpangan pada jalan arteri sekunder diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya. 5). Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 6). Besarnya volume lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling besar dari sistem jalan sekunder yang lain. 7). Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, dan lampu penerangan jalan dan lain-lain. 8). Dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya. 9). Jarak selang dengan kelas jalan yang sejenis lebih besar dari jarak selang dengan kelas jalan yang lebih rendah. Ciri-ciri Jalan Arteri Sekunder terdiri atas : 1). Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatul; antar kawasan sekunder kesatu; kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua; jalan arteri/kolektor primer dengan kawasan sekunder kesatu. 2). Lalu lintas cepat pada jalan arteri sekunder tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. 3). Kendaraan angkutan barang ringan dan kendaraan umum bus untuk pelayanan kota dapat diijinkan melalui jalan ini. 4). Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diijinkan pada jam sibuk. b. Jalan Kolektor Sekunder Untuk penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan Kolektor Sekunder harus memenuhi persyaratan kriteria sebagai berikut :
11
1). Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/h. 2). Lebar badan jalan kolektor sekunder paling rendah 9 m. 3). Besarnya volume lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari sistem primer dan arteri sekunder. 4). Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup. Ciri-ciri Jalan Kolektor Sekunder terdiri atas : 1). Jalan kolektor sekunder menghubungkan antar kawasan sekunder kedua; kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga; kendaraan angkutan barang berat tidak diijinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman. 2). Lokasi parkir pada badan jalan dibatasi. c. Jalan Lokal Sekunder Untuk penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan Lokal Sekunder harus memenuhi persyaratan kriteria sebagai berikut : 1). Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km/h. 2). Lebar badan jalan lokal sekunder paling rendah 6,5 m. 3). Besarnya volume lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah dibandingkan dengan fungsi jalan lain. Ciri-ciri Jalan Lokal Sekunder terdiri atas : 1). Jalan lokal sekunder menghubungkan antar kawasan sekunder ketiga atau dibawahnya; kawasan sekunder dengan perumahan. 2). Kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diijinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman. Data-data yang Diperlukan Data-data
yang
dimaksud meliputi data-data
yang bersifat peraturan
perundangan yang berlaku, keputusan-keputusan menteri terkait, buku pedoman dan data-data umum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kota Banda Aceh, RTRW Kota Banda Aceh dan data-data teknis jalan existing. Peraturan perundang-undangan yang mengatur jalan, adalah : a) Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. b) Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. c) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. d) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
12
e) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selain peraturan perundangan, juga direview literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penetapan peran dan status ruas jalan seperti Panduan Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Wilayah Perkotaan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga No. 010/T/BNKT/1990 dan kemudian disempurnakan dalam bentuk Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Kawasan Perkotaan yang dikeluarkan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. Pd T-18-2004-B. Data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian lapangan (data primer), yaitu : Data-data teknis jalan, seperti Lebar Perkerasan Jalan, Kecepatan Perjalanan, dan Volume Lalu lintas. Penetapan Hierarki Kota di Kawasan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Langkah awal dalam penentuan klasifikasi fungsi jalan adalah melihat secara makro wilayah (Nasional), dimana hubungan antara kota dengan kota yang lain. Hal ini sangat berguna untuk menentukan klasifikasi fungsi jalan primer. Kemudian diasumsikan bahwa hierarki kota dalam suatu wilayah telah ditentukan, misalnya melalui RTRWN, RTRW Propinsi atau Kabupaten/Kota. Di dalam RTRW (Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota), telah ditentukan atau diidentifikasikan hierarki dan fungsi dari kota-kota yang terkait. Penentuan ini didasarkan pada berbagai aspek pertimbangan, strategi dan kebijakan pengembangan dan pembangunan, pemanfaatan lahan (land use) saat ini, potensi yang ada dan lain-lain. Kebijakan Pemerintah berpengaruh besar terhadap sistem hierarki kota, kebijakan otonomi daerah, dan strategi pengembangan ekonomi akan mempengaruhi fungsi kota-kota, perubahan kebijakan dalam arah perkembangan wilayah juga akan mengubah fungsi kota dan prasarana jalan pendukungnya. Awal dari penentuan klasifikasi fungsi jalan ini dimaksudkan untuk melakukan klasifikasi jalan primer yang melalui perkotaan (menerus), dimana penentuan ini berdasarkan hierarki antar kota, sedangkan untuk penentuan klasifikasi jalan pada sistem primer antar kota ditentukan dengan pedoman lain. Secara garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : a. Review RTRWN, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. b. Indikasikan pembagian Satuan Pengembangan Wilayah (SPW) dan strateginya. c.
Indikasikan klasifikasi/hierarki kota dalam satuan wilayah terkait.
d. Indikasikan apakah prasarana jalan yang menghubungkan kota tersebut dengan kota lainnya masuk kategori/klasifikasi sistem primer yang mana. e. Indikasikan lintasan sistem primer yang masuk dalam perkotaan.
13
Hierarki Sistem Pusat Kegiatan dalam Sistem Primer Dengan telah ditentukannya RTRWN/RTRW Propinsi/RTRW Kabupaten/Kota, maka dapat diindikasikan hierarki kota-kota dalam suatu wilayah (misalnya : PKN, PKW, PKL atau PK < PKL). Perubahan fungsi kota dan hierarkinya, akan merubah prasarana jalan yang melayaninya. Secara garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : a. Indikasikan pusat-pusat kegiatan masyarakat dalam sistem primer. b. Review kondisi saat ini dan kemungkinan perkembangan pada masa datang. c.
Perkirakan rencana perubahan pusat-pusat kegiatan masyarakat di masa datang berdasarkan potensi yang ada dalam sistem primer.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Setelah melihat wilayah di luar kawasan perkotaan, khususnya berkaitan dengan sistem primer, maka selanjutnya melihat wilayah perkotaan sendiri (kaitannya dalam sistem sekunder). Pemahaman ini dapat dilihat melalui RTRW Kota dan dikaitkan dengan sistem jaringan jalan perkotaan (sekunder). Secara garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : a. Review RTRW kota setempat yang telah ditetapkan. b. Pelajari strategi dan kebijakan pengembangan kota. c.
Indikasikan pembagian Satuan Pengembangan Wilayah (SPW).
d. Indikasikan pusat-pusat kegiatan masyarakat dan hierarki masing-masing kawasan dalam kota tersebut. Struktur Hierarki dan Fungsi Kawasan Primer dan Sekunder di Kawasan Perkotaan Dengan memperhatikan RTRW Kota, maka dapat diindikasikan hierarki dan fungsi kawasan-kawasan perkotaan. Hal ini akan menentukan hierarki klasifikasi fungsi jalan perkotaan. Dalam hal ini telah diasumsikan bahwa hierarki kawasan perkotaan dalam suatu wilayah kota telah ditentukan. Dalam RTRW Kota, telah ditentukan atau diidentifikasikan hierarki dan fungsi kawasan-kawasan kota. Penentuan ini didasarkan pada berbagai aspek pertimbangan, strategi dan kebijakan pengembangan dan pembangunan, pemanfaatan lahan (land use) saat ini, potensi yang ada dan lain-lain. Kebijakan Pemerintah berpengaruh besar terhadap sistem hierarki kota, kebijakan kawasan prioritas dan strategi pengembangan ekonomi akan mempengaruhi fungsi kawasan perkotaan, perubahan kebijakan dalam arah perkembangan wilayah juga akan mengubah fungsi kawasan perkotaan dan prasarana jalan pendukungnya. Secara garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : a. Indikasikan pusat-pusat kegiatan masyarakat dalam sistem sekunder. b. Review kondisi saat ini dan kemungkinan perkembangan pada masa datang.
14
c.
Perkirakan rencana perubahan pusat-pusat kegiatan masyarakat di masa datang berdasarkan potensi kawasan yang ada dalam sistem sekunder.
Karakteristik Existing (Lapangan) Dengan mengetahui hierarki kawasan perkotaan dan jaringan jalan yang ada, maka perlu diidentifikasikan di lapangan, jaringan jalan yang tepat atau mendekati dengan kriteria dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan, untuk penilaian terhadap kesesuaian dalam menentukan klasifikasi fungsi jalan di kawasan perkotaan dan rekomendasi yang diperlukan. Secara garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : a. Lakukan pengecekan di lapangan berdasarkan indikasi dalam RTRW yang ada. b. Bila dalam indikasi hubungan antar hierarki kota atau kawasan terdapat lebih dari satu alternatif jalan, maka indikasikan rute-rute alternatif tersebut dan lakukan pengecekan di lapangan. c.
Cek kondisi geometri masing-masing rute alternatif.
d. Amati kondisi atau karakteristik lalu lintas yang lewat pada jalan tersebut. e. Survey kondisi fisik jalannya. Penentuan dan Rekomendasi Penetapan Klasifikasi Fungsi Jalan Dengan telah ditentukan fungsi dan hierarki kawasan perkotaan, maka berdasarkan pengertian klasifikasi fungsi jalan, kriteria dan ciri-ciri jalan, serta hasil pengamatan di lapangan, maka dapat ditentukan klasifikasi fungsi jalan yang ada serta rekomendasi yang diperlukan. Pengertian klasifikasi fungsi jalan dapat dipahami melalui hubungan antar kawasan dalam perkotaan dengan fungsi jalan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka dapat ditentukan salah satu ruas jalan dari beberapa alternatif ruas jalan yang ada untuk ditentukan klasifikasi fungsi jalannya, dimana dipilih ruas jalan yang mendekati kriteria yang telah ditetapkan. Rekomendasi dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada instansi yang berwenang dalam penetapan klasifikasi fungsi jalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : a. Pelajari pengertian tentang klasifikasi jalan yang ada, berdasarkan peraturan yang berlaku. b. Dipahami betul-betul kriteria dalam klasifikasi fungsi jalan, baik primer maupun sekunder. c.
Tentukan dulu sistem primernya yang melintas dalam kota tersebut, berdasarkan pengertian dan kriteria klasifikasi jalan primer, hierarki kota dalam sistem primer, serta hasil pengamatan di lapangan.
15
d. Tentukan sistem sekunder berdasarkan pengertian dan kriteria klasifikasi fungsi jalan, hierarki kawasan kota dalam sistem sekunder serta hasil pengamatan di lapangan, pilih mana yang paling mendekati kriteria yang ada. e. Lakukan program perbaikan/penyempurnaan jalan tersebut agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sistem Jaringan Jalan Primer Kota Banda Aceh Tabel 3. Pola Pengembangan Kawasan Propinsi NAD No
Nama Kota
Hierarki Kota
1
Banda Aceh
PKW
2
Lhokseumawe
PKW
3
Sabang
PKL
4
Sigli
PKL
5
Meulaboh
PKL
6
Blangpidi
PKL
7
Labuhan Haji
PKL
8
Tapaktuan
PKL
9
Singkil
PKL
10
Subulussalam
PKL
11
Kutacane
PKL
12
Langsa
PKL
13
Idi Rayeuk
PKL
14
Takengon
PKL
Jalan Arteri Pimer Setidaknya terdapat dua klasifikasi fungsi dan peran jalan arteri primer di dalam Kota Banda Aceh, yaitu : 1. Ruas-ruas jalan yang berasal dari terusan lintasan arah Medan (PKN) masuk menuju pusat kegiatan perdagangan atau pusat pasar di dalam Kota Banda Aceh (PKW). Ruas-ruas jalan tersebut dikenal dengan nama Jalan Tengku Imum Leung Bata Jalan Tengku Cik Ditiro - Kawasan pusat kota. 2. Ruas-ruas jalan yang berasal dari terusan lintasan arah Pelabuhan Krueng Raya masuk melalui pusat pemerintahan (Kantor Gubernur Propinsi NAD) menuju pusat kegiatan perdagangan atau pusat pasar di dalam Kota Banda Aceh (PKW). Ruasruas jalan tersebut dikenal dengan nama Jalan Laksamana Malahayati - Jalan Tengku Nyak Arief - Jalan Moh. Daud Beureuh - Kawasan pusat kota.
16
Tabel 4. Ruas-ruas Jalan Arteri Primer No
Nama Ruas Jalan
Hubungan
Lebar Perkerasan
Kecepatan
Hierarki
(m)
Rencana
Kota
(km/jam)
1
Tgk. Imum Leung Bata
PKN-PKW
7
28
2
Tgk. Cik Dik Tiro
Terusan
7
28
3
Laks. Malahayati
Pelabuhan
7
40
4
Tgk. Nyak Arief
Terusan
7
40
5
Moh. Daud Beurueuh
Terusan
7
40
Jalan Kolektor Primer Ruas-ruas jalan di dalam Kota Banda Aceh yang dapat diklasifikasikan fungsinya menjadi jalan kolektor primer adalah : 1. Ruas-ruas
jalan
terusan
lintasan
Kota
Sabang
(PKL)
melalui
pelabuhan
penyeberangan lama Ulee Lheue menuju pusat kegiatan perdagangan atau pusat pasar di dalam Kota Banda Aceh (PKW). Ruas-ruas jalan tersebut dikenal dengan nama Jalan Sultan Iskandar Muda - Sp. Jalan Sultan Aladin - Kawasan pusat kota. 2. Ruas-ruas jalan yang berasal dari terusan lintasan arah Bandara Blang Bintang di Kabupaten Aceh Besar masuk menuju pusat kegiatan perdagangan atau pusat pasar di dalam Kota Banda Aceh (PKW). Ruas-ruas jalan tersebut dikenal dengan nama Jalan Lamgapang - Jalan Tengku Iskandar - Sp. Jalan Tengku Hasan Dek - Sp. Jalan Tengku Cik Ditiro - Kawasan pusat kota. 3. Ruas-ruas jalan yang berasal dari terusan lintasan arah Meulaboh (PKL) masuk menuju pusat kegiatan perdagangan atau pusat pasar di dalam Kota Banda Aceh (PKW). Ruas-ruas jalan tersebut dikenal dengan nama Jalan Tjut Nyak Dhien - Jalan Teuku Umar - Jalan Sultan Aladin - Kawasan pusat kota. 4. Ruas-ruas jalan terusan arah Lampeuneurut di Kabupaten Aceh Besar masuk ke Kota Banda Aceh (PKW) melalui jalan arteri primer menuju pusat kegiatan perdagangan atau pusat pasar di dalam Kota Banda Aceh (PKW), ditetapkan sebagai jalan kolektor primer. Ruas
jalan ini dikenal dengan nama Jalan Sultan
Malikul Saleh - Jalan Sultan Saladin - Sp. Teuku Umar - Sp. Sultan Aladin - Kawasan pusat kota. 5. Ruas-ruas jalan terusan arah kota kecamatan Peukan Bada di Kabupaten Aceh Besar masuk ke Kota Banda Aceh (PKW) menuju Pelabuhan Ulee Lheue dan melalui Jalan Sultan Iskandar Muda menuju pusat kegiatan perdagangan atau pusat pasar di dalam Kota Banda Aceh (PKW), ditetapkan sebagai jalan kolektor primer. Ruas jalan ini dikenal dengan nama Jalan Lhok Nga. 6. Ruas-ruas jalan terusan arah kota kecamatan Ingin Jaya di Kabupaten Aceh Besar masuk ke Kota Banda Aceh (PKW) melalui jalan arteri primer menuju pusat kegiatan
17
perdagangan atau pusat pasar di dalam Kota Banda Aceh (PKW), ditetapkan sebagai jalan kolektor primer. Ruas jalan ini dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta. 7. Ruas-ruas jalan terusan yang berasal dari terusan lintasan kota Kecamatan Darussalam melalui Kampus Unsyiah masuk ke Kota Banda Aceh (PKW), ditetapkan sebagai jalan kolektor primer. Ruas jalan ini dikenal dengan nama Jalan Utama. Ruas-ruas jalan kolektor primer tersebut di atas beserta persyaratan lebar perkerasan jalan dan kecepatan rencana perjalanan dapat dilihat pada Tabel 5. di bawah ini. Tabel 5. Ruas-ruas Jalan Kolektor Primer No
Nama Ruas Jalan
Hubungan
Lebar
Kecepatan
Hierarki
Perkerasan
Rencana
Kota
(m)
(km/jam)
1
Sultan Iskandar Muda
PKL-PKW
-
40
2
Lamgapang
PKW-PKW
-
40
3
Tengku Iskandar
Terusan
7
40
4
Sultan Malikul Saleh
PKL-PKW
5,5 – 7
-
5
Sultan Saladin
Terusan
5,5 – 7
-
6
Lhok Nga
Terusan
-
40
7
Soekarno Hatta
Terusan
-
40
8
Tgk. A.Rahman Meunasah
9
Cut Nyak Dhien
10
Terusan
-
-
PKW-PKW
7
28
Teuku Umar
Terusan
7
28
11
St. Aladin Mahmudsyah
Terusan
7
40
12
Jalan Utama
Terusan
-
-
Ket : - = Data tidak diperoleh Sistem Jaringan Jalan Sekunder di Kota Banda Aceh Jalan Arteri Sekunder Ruas jalan yang termasuk ke dalam jalan arteri sekunder dapat dilihat pada Tabel 6. di bawah ini. Tabel 6. Ruas-ruas Jalan Arteri Sekunder No
Nama Ruas Jalan
Hubungan
Lebar
Kecepatan
Hierarki
Perkerasan
Rencana
Kota
(m)
(km/jam)
1
Hasan Dek
F 22 – F 22
7
40
2
Syiah Kuala
F 22 – F 22
7
40
3
Panglima Polim
F 21 – F 22
7
-
4
Tgk Nyak Makam
F 21 – F 21
7
-
5
Ulee Kareng Prana
F 21 – F 21
7
-
18
Jalan Kolektor Sekunder Memperhatikan hierarki kawasan kota, persyaratan kriteria dan ciri jalan kolektor sekunder, maka ruas-ruas jalan yang memenuhi klasifikasi fungsi dan peranan jalan kolektor sekunder dapat dilihat pada Tabel 7. di bawah ini. Tabel 7. Ruas-ruas Jalan Kolektor Sekunder No
Nama Ruas Jalan
Hubungan
Lebar
Kecepatan
Hierarki
Perkerasan
Rencana
Kota
(m)
(km/jam)
1
KH Achmad Dahlan
F22-F23
-
-
2
Pocut Besar
F22-F23
7
-
3
W.R. Supratman
F22-F23
-
-
4
Habib Abd. Rahman
F22-F23
7
-
5
Prof. A. Madjid Ibrahim
F22-F23
-
-
6
Jenderal Sudirman
F22-F23
-
-
7
Muhamad Jam
F22-F23
7
-
8
Wedana
F22-F23
5,5
-
9
Diponegoro
F22-F23
7
-
10
Tgk. Cik Di Pineng
F22-Persil
7
-
Ket : - = Data tidak diperoleh. Penutup Dengan data-data yang diperoleh dan kemudian di analisis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : a. Pengembangan jaringan jalan di Kota Banda Aceh mengikuti pola yang sudah ada, yaitu membentuk pola ”linier dan radial” atau bersifat ”radial simetris” sesuai dengan bentuk dan morfologi lahan, efisiensi pemanfaatan lahan, kemudahan dalam sistem utilitas, dan aksesibilitas yang ditimbulkannya. b. Berdasarkan hierarki pusat kegiatan dan kawasan perkotaan, sistem jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Kota Banda Aceh terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sekunder. c.
Sistem jaringan jalan primer di kawasan perkotaan Kota Banda Aceh merupakan terusan sistem jaringan jalan antara kota yang secara menerus masuk ke dalam kota Banda Aceh menuju kawasan Pusat Kota.
d. Terdapat dua lintasan jaringan jalan di dalam Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai jalan arteri primer. e. Terdapat tujuh lintasan jaringan jalan di dalam Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer.
19
f.
Ruas-ruas jalan di dalam Kota Banda Aceh yang dapat diklasifikasikan fungsinya menjadi jalan lokal primer, yaitu Jalan Rama Setia, Jalan Mesjid Ulee Kareng Prana, Jalan Mesjid Tuha, Jalan Teuku Cik Dik Pineng, dan Jalan Tengku Yusuf.
g. Sistem jaringan jalan sekunder di kawasan perkotaan Kota Banda Aceh ditentukan berdasarkan struktur hierarki kawasan kota, terdiri dari jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal sekunder. h. Terdapat lima ruas jalan di dalam Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai jalan arteri sekunder, yaitu Jalan Hasan Dek, Jalan Syiah Kuala, Jalan Panglima Polim, Jalan Tengku Nyak Makam, dan Jalan Ulee Kareng Prana. i.
Jalan kolektor sekunder terdapat pada ruas-ruas jalan KH. Achmad Dahlan, Jalan Pocut Besar, Jalan WR. Supratman, Jalan Habib Abdurrahman, Jalan Diponegoro, Jalan Prof. A. Mahmud Ibrahim, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Muhamad Jam, dan Jalan Wedana.
j.
Penetapan kecepatan perjalanan yang ditetapkan dalam Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan tidak dapat diterapkan pada sistem jaringan jalan perkotaan di Kota Banda Aceh karena masyarakat Aceh dalam melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor bersikap hati-hati dan sopan.
20
