PENELAAHAN PRIORITAS BESARAN CADANGAN BAHAN BAKAR NASIONAL. Agus Nurhudoyo

Topik Utama PENELAAHAN PRIORITAS BESARAN CADANGAN BAHAN BAKAR NASIONAL Agus Nurhudoyo Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi [email protected]

SARI Pendistribusian bahan bakar minyak, khususnya solar dan premium di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, karena letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Apabila terjadi gangguan teknis dan atau gangguan alam, hal ini berpotensi terjadi kelangkaan bahan bakar minyak. Gangguan-gangguan tersebut dapat menyebabkan pengadaan dan pendistribusian bahan bakar minyak terganggu, sehingga diperlukan cadangan bahan bakar minyak nasional. Pemerintah telah menetapkan adanya cadangan bahan bakar minyak sebagai prioritas nasional. Namun yang terjadi sesungguhnya di lapangan adalah bahwa sampai saat ini belum ada pengaturan terkait penetapan : jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan bahan bakar minyak nasional oleh pemerintah, sehingga apabila terjadi kelangkaan bahan bakar minyak akan sulit penanganannya dan pemerintah tidak bisa berbuat banyak, hanya bergantung terhadap kemampuan PT. Pertamina. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan pada pemerintah dalam mewujudkan cadangan bahan bakar minyak nasional sebagaimanai diamanatkan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan tidak terlalu membebani pemerintah dan badan usaha. Kata kunci : cadangan bahan bakar minyak nasional , pengadaan, pendistribusian

1. PENDAHULUAN Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 60/SJI/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, menunjukkan isu penting dua jenis bahan bakar minyak bersubsidi, yaitu solar dan premium, baik untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak untuk rakyat, maupun menjaga kemampuan keuangan pemerintah untuk subsidi BBM. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan solar dan premium untuk masyarakat Indonesia yang memiliki keunikan geografi, mempunyai potensi terjadi kelangkaan BBM apabila terjadi gangguan teknis maupun gangguan alam dalam pengadaan dan

54

pendistribusian. Permasalahan pengadaan tersebut BBM, antara lain: – cuaca buruk/kondisi alam – alat transportasi terlambat (tanker, kereta api, pipa dll.) – kilang tidak berproduksi (karena terjadi kerusakan, perawatan dll.) – impor terlambat – infrastruktur rusak (banyak yang sudah tua) – permintaan kebutuhan melonjak tinggi – stok menipis Untuk menghindari terjadinya gangguan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM, maka diperlukan pengaturan cadangan yang dapat dibedakan menjadi cadangan BBM operasional dan cadangan BBM nasional.

M&E, Vol. 12, No. 4, Desember 2014

Topik Utama Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 Terkait Energi dan Sumbar Daya Mineral (ESDM), untuk Ketahanan Energi dan Infrastruktur adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan produksi energi primer 2) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi 3) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi 4) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi 5) Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran 6) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk pembangkit listrik tenaga air Butir 2 tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah menjadikan adanya cadangan bahan bakar minyak sebagai prioritas nasional. Namun apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan adalah bahwa sampai saat ini belum ada pengaturan terkait penetapan: jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan bahan bakar minyak nasional oleh pemerintah, sehingga apabila terjadi kelangkaan BBM akan sulit penanganannya dan pemerintah tidak bisa berbuat banyak, hanya bergantung terhadap kemampuan PT. Pertamina. Tulisan ini memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan tentang cadangan bahan bakar nasional sesuai amanat perundang-undangan yang ada dengan tidak terlalu membebani pemerintah dan badan usaha. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah pengambilan data dari berbagai sumber, mengadopsi dari peraturan perundangundangan terkait dan melakukan analisis dengan menggunakan regresi linier serta membuat kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi.

2. ATURAN TERKAIT CADANGAN BBM NASIONAL Peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada cadangan BBM nasional, antara lain:

a. Pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu pengaturan dan penetapan cadangan BBM merupakan tugas Badan Pengatur. b. Bab IX Cadangan BBM Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu penetapan kebijakan cadangan BBM nasional oleh Menteri, pengaturan dan pengawasan cadangan BBM nasional oleh Badan Pengatur. c. Pasal 30 huruf d Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu Badan Usaha Penyimpanan wajib menerima penugasan cadangan BBM nasional. d. Bagian kedua, Cadangan Energi Nasional Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, yaitu penerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi nasional dan penetapannya oleh Dewan Energi. e. Paragraf 4, Cadangan Energi Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional, yaitu perlunya cadangan energi untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi. Kelima butir peraturan di atas mengamanatkan bahwa pengaturan pengadaan dan pemakaian cadangan bahan bakar minyak nasional oleh Pemerintah, sementara pelaksanaan pengadaan dan operasional cadangan bahan bakar minyak nasional oleh Badan Usaha, sedangkan pembiayaannya ditanggung dan atau diganti oleh pemerintah, di mana mekanismenya masih perlu pengaturan yang lebih rinci oleh pemerintah.

3. BESARAN CADANGAN BBM NASIONAL Saat ini kondisi penyangga energi nasional masih sangat mengkhawatirkan, yakni dengan ditandai bahwa minyak dan gas bumi masih menjadi tumpuan utama dalam penyediaan energi di Indonesia, di mana saat ini kondisi penyediaan BBM defisit sekitar 40% dari kebutuhan BBM

Penelaahan Prioritas Besaran Cadangan Bahan Bakar Nasional ; Agus Nurhudoyo

55

Topik Utama nasional; dibutuhkan infrastruktur kilang baru untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Pemerintah diharapkan dapat mengatasi kendala pembangunan kilang dalam negeri tersebut secara terintegrasi. Peningkatan pemanfaatan bahan bakar lain yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, perlu dilakukan dalam rangka penghematan BBM. Pengurangan subsidi BBM perlu dilakukan secara bertahap untuk menghindari disparitas harga BBM, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan BBM. Untuk mengurangi seringnya terjadi kelangkaan BBM, perlu dibuat sistem penyangga atau cadangan BBM. Dalam dunia perminyakan terkait cadangan BBM dikenal dua istilah, yaitu cadangan BBM operasional dan cadangan BBM nasional. a. Cadangan BBM Operasional Dalam kegiatan penyediaan dan distribusi BBM terkait cadangan BBM operasional, biasanya dilakukan oleh Badan Usaha Penyediaan BBM dengan batasan sebagai berikut : 1) Cadangan BBM operasional adalah sejumlah volume BBM yang harus tersedia pada depot distribusi untuk mengatasi adanya gangguan dari sisi penyediaan dan pendistribusian. 2) Cadangan operasional terdiri dari Demand Side Safety Stock ditambah Supply Side Safety Stock dan Dead Stock. 3) Badan Usaha wajib menambah volume BBM dalam tangki sebelum jumlah volume BBM dalam tangki mencapai tingkat cadangan operasional. 4) Pengelolaan cadangan BBM operasional dilaksanakan sebagai berikut: a) Cadangan BBM operasional diadakan dan dimiliki oleh Badan Usaha. b) Cadangan BBM operasional hanya dipergunakan pada saat terjadinya krisis BBM yang pengaturannya dilaksanakan oleh Badan Usaha dan penetapan besarannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

56

c) Badan Usaha wajib mengembalikan kondisi normal cadangan BBM operasional yang telah digunakan untuk mengatasi krisis. d) Cadangan BBM operasional yang digunakan oleh Badan Usaha untuk kegiatan operasional wajib dilaporkan kepada Pemerintah. b. Cadangan BBM Nasional Dalam kegiatan penyediaan dan distribusi BBM terkait cadangan BBM Nasional biasanya dilakukan oleh Badan Usaha Penyediaan BBM dengan batasan sebagai berikut: 1) Cadangan BBM nasional adalah sejumlah volume BBM yang tersedia dalam tangki depot distribusi BBM yang dapat digunakan untuk mengatasi kelangkaan. 2) Besaran cadangan BBM nasional sangat bergantung pada kondisi dan kemampuan keuangan pemerintah. 3) Pengelolaan cadangan BBM nasional adalah sebagai berikut: a) Cadangan BBM nasional diadakan oleh Pemerintah dan merupakan milik Pemerintah. b) Cadangan BBM nasional hanya dipergunakan pada saat terjadinya kelangkaan BBM yang pengaturan dan penetapannya dilaksanakan oleh Pemerintah. c) Badan Usaha Wajib mengembalikan kondisi volume cadangan BBM nasional yang telah digunakan untuk mengatasi kelangkaan. d) Cadangan BBM nasional yang digunakan oleh Badan Usaha untuk kegiatan operasianal wajib diberitahukan dan memperoleh persetujuan sebelum digunakan kepada Pemerintah dan dilaporkan. e) Badan Usaha dikenakan biaya atas penggunaan BBM untuk kegiatan operasional dari cadangan BBM nasional, yang besarannya ditentukan oleh Pemerintah.


Topik Utama Secara umum kondisi cadangan BBM pada depot BBM khususnya depot BBM milik PT. Pertamina belum menggambarkan adanya cadangan BBM operasional dan cadangan BBM nasional. Sebagai contoh, Depot BBM Ampenan (Gambar 1) melayani pemenuhan kebutuhan BBM solar untuk wilayah Pulau Lombok sebesar 504 KL/hari. Gambar 1 memperlihatkan bahwa volume BBM solar di Depot Ampenan hanyalah merupakan cadangan volume bongkar kapal, di mana sangat bergantung pada besarnya kapal pemasok BBM solar. Besaran volume bongkar kapal adalah 5.044 KL atau setara dengan pemenuhan kebutuhan 10 hari. Kapasitas total depot untuk BBM solar adalah 10.837 KL atau setara untuk pemenuhan kebutuhan 21,5 hari, sehingga masih ada volume kosong (ullage) sebesar 5.426 KL atau setara untuk pemenuhan kebutuhan 10,8 hari, juga terdapat sejumlah kecil volume dead stock (sesuai standar teknis tangki) yang tidak dapat diambil sejumlah 367 KL atau setara untuk pemenuhan kebutuhan 0,7 hari.

Kondisi tersebut belum menggambarkan adanya cadangan BBM operasional, apalagi cadangan BBM nasional. Sesuai dengan amanat perundang-undangan yang ada, maka kondisi tersebut perlu direkondisi terlihat pada Gambar 2. Gambar 2 menggambarkan bahwa kapasitas tangki BBM solar yang ada (sejumlah 10.837 KL atau setara untuk pemenuhan kebutuhan 21,5 hari) diperuntukkan untuk volume dead stock, cadangan BBM nasional, cadangan BBM operasional (supply side safety dan demand side safety), cadangan volume bongkar kapal ullage. Dead Stock adalah sejumlah kecil volume di dasar tangki yang dikhawatirkan apabila dipompa kotoran/endapan akan terikut dari dasar tangki dan dapat merusak kualitas BBM. Jumlahnya 367 KL atau setara untuk pemenuhan kebutuhan 0,7 hari. Cadangan BBM nasional adalah sejumlah volume BBM yang tersedia dalam tangki depot distribusi BBM yang dapat digunakan untuk mengatasi kelangkaan, jumlahnya 1.512 KL atau setara pemenuhan kebutuhan 3 hari (asumsi

Gambar 1. Kondisi cadangan pada depot BBM (Survei Depot Ampenan, 2009)


57

Topik Utama

Gambar 2. Konsep pengaturan cadangan BBM

ditetapkan pemerintah). Cadangan BBM operasional adalah sejumlah volume BBM yang harus tersedia pada depot distribusi untuk mengatasi adanya gangguan dari sisi penyediaan dan pendistribusian. Sisi penyediaan sejumlah 403 KL atau setara pemenuhan kebutuhan 0,8 hari (2x waktu tempuh pengiriman BBM dari Depot Manggis Bali ke Depot Ampenan Lombok, dengan waktu tempuh termasuk bongkar muat adalah 9,6 jam). Sisi pendistribusian sejumlah 504 KL atau setara pemenuhan kebutuhan 1 hari (2x waktu tempuh pengiriman dari Depot Ampenan Lombok ke titik terjauh/SPBU terjauh, dengan waktu tempuh termasuk bongkar muat adalah 12 jam). Cadangan volume bongkar kapal adalah sejumlah BBM yang dapat diangkut oleh kapal sejumlah 5.044 KL (tergantung kapasitas kapal yang tersedia) atau setara dengan pemenuhan kebutuhan 10 hari. Ullage adalah sejumlah volume kosong dalam tangki yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk diisi BBM sebesar 3.007 KL atau setara untuk pemenuhan kebutuhan

58

6 hari. Sebagai gambaran operasionalisasi cadangan BBM tergambar dalam Gambar 3. Gambar 3 menunjukkan bahwa cadangan BBM nasional dan cadangan BBM operasional merupakan parameter kunci yang kondisinya harus dijaga, tidak boleh turun, kecuali dalam kondisi yang perlu penanganan khusus, sedangkan cadangan volume bongkar kapal merupakan parameter yang berfluktuasi secara berkala. Ruang yang cukup dari ullage untuk dijadikan ruang cadangan BBM nasional hampir dapat dialokasikan untuk semua depot BBM di Indonesia. Sebagai tuntutan adanya besaran jumlah cadangan BBM nasional perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

–

Jumlah cadangan BBM nasional idealnya 1/3 dari kebutuhan nasional satu tahun atau 120 hari yang harus disediakan secara bertahap selama 40 tahun. Hal ini didasarkan


Topik Utama

Gambar 3. Cadangan BBM operasional pada depot

–

–

jumlah BBM impor yang sudah akan mencapai 1/3 dari kebutuhan BBM nasional. Pengadaan cadangan BBM nasional diadakan secara bertahap mulai dari 3 hari pada tahun pertama dan meningkat pada tahun berikut (pada tahun kedua menjadi 6 hari, tahun ketiga menjadi 9 hari, dst.) Besarnya cadangan BBM nasional apabila didasarkan dari kuota BBM subsidi premium dan solar untuk PT. Pertamina tahun 2013 masing-masing 32,32 juta KL dan 14,13 juta KL, maka untuk 3 hari Cadangan BBM nasional diperlukan sejumlah 265.643 KL untuk premium dan 116.137 KL untuk solar. Apabila pemerintah ingin segera mewujudkan adanya cadangan BBM nasional, maka besarannya untuk 10 tahun pertama disajikan pada Gambar 4.

4. BIAYA CADANGAN BBM NASIONAL Untuk mewujudkan adanya cadangan BBM nasional dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Besaran pengadaan cadangan BBM nasional sangat bergantung pada kondisi dan kemampuan keuangan pemerintah, sehingga perlu ditetapkan prioritas jenis dari cadangan bahan bakar nasional, yaitu premium dan solar. Biaya cadangan bahan bakar nasional bukan hanya terdiri dari biaya pengadaan bahan bakar saja, tetapi termasuk biaya handling dan biaya penyimpanan (sewa storage). Biaya Pengadaan Cadangan BBM Nasional Berdasarkan harga rata-rata lima tahun terakhir, diasumsikan harga premium Rp. 9.000,-/liter dan solar Rp. 9,500,-, maka biaya pengadaan cadangan BBM nasional selama 10 tahun sebesar Rp. 34 triliun (Gambar 5). Biaya handling dan penyimpanan cadangan BBM nasional (Referensi Depot BBM milik PT. Maspion di Gresik Jawa Timur). – Biaya handling 2 $ US/KL – Biaya penyimpanan 7 $ US/KL/bulan – Biaya yang diperlukan untuk penanganan cadangan BBM nasional per tahun


59

Topik Utama

Gambar 4. Besaran cadangan BBM nasional (hasil perhitungan)

Gambar 5. Biaya pengadaan cadangan BBM nasional (hasil perhitungan)

60


Topik Utama = Biaya handling + biaya penyimpanan = (381.780 KL x 2 $ US/KL) + (381.780 KL x 12 bulan x 7 $ US/KL/bulan) = 763,560 $ US + 32.069.520 $ US = 32.833.080 $ US = Rp. 393.996.960.000,- (Rp. 12.000,-/ $ US) Biaya cadangan BBM nasional = biaya pengadaan + biaya handling & penyimpanan. Besarnya biaya tersebut mulai tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10 ditunjukkan pada Gambar 6.

5. ANALISIS Berdasarkan data besaran cadangan BBM nasional (Gambar 4) terlihat bahwa apabila pemerintah merencanakan pengadaan cadangan BBM nasional, untuk tahun pertama dengan volume untuk 3 hari pemenuhan kebutuhan BBM subsidi premium dan solar dengan jumlah volume sebesar 381.780 KL, maka dilihat dari kondisi rata-rata ullage (Gambar 3), juga pada tangki-tangki depot BBM seluruh Indonesia, masih mencukupi untuk

penambahan cadangan BBM nasional sampai 2 tahun mendatang atau volume untuk 6 hari pemenuhan kebutuhan BBM subsidi premium dan solar. Bagaimana setelah 2 tahun ? Setelah 2 tahun diperlukan pembangunan infrastruktur tangki BBM yang baru yang harus dibangun oleh Badan Usaha Penyedia BBM. Hal tersebut pasti menarik bagi Badan Usaha Penyedia BBM, karena apabila Badan Usaha Penyedia BBM mengelola cadangan BBM nasional, hal ini akan mendapat penggantian biaya handling dan biaya penyimpanan (Gambar 6). Besarnya biaya pengadaan cadangan BBM nasional yang akan ditanggung pemerintah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. Total biaya cadangan untuk 3 hari dan penanganannya adalah: Rp. 3.494.088.500.000,- + Rp. 393.996.960.000,= Rp. 3.888.085.460.000,Biaya cadangan BBM nasional untuk 3 hari sebesar Rp. 3.888.085.460.000,-. Biaya ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan total penerimaan negara dari sektor migas sebesar Rp 350 triliun.

Gambar 6. Besaran biaya cadangan BBM nasional (hasil perhitungan)


61

Topik Utama 5.1. Alternatif Pembiayaan a. Biaya Pengadaan Cadangan BBM – Asumsi pengadaan BBM dibiayai oleh Badan Usaha dengan cost of money dibebankan ke pemerintah (suku bunga BI 7,5%), karena cadangan BBM dikuasai pemerintah, tidak dikomersialkan, namun menguntungkan Badan Usaha. – Biaya yang diperlukan untuk cost of money pengadaan cadangan BBM nasional per tahun = Biaya pengadaan BBM x 7,5% = Rp. 3.494.088.500.000,- x 7,5% = Rp. 244.586.195.000,b. Biaya handling dan penyimpanan cadangan BBM – Asumsi biaya handling dan penyimpanan Rp. 165,12,-/liter/tahun (16% dari biaya komersial), karena cadangan BBM tidak dikomersialkan dan menguntungkan Badan Usaha.

– Biaya yang diperlukan untuk penanganan cadangan BBM nasional per tahun = Biaya handling dan penyimpanan = 381.780 KL x Rp. 165.120/KL = Rp. 63.039.513.600,Biaya cadangan BBM nasional untuk 1 tahun pertama yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp. 244.586.195.000,- + Rp. 63.039.513.600,- = Rp. 307.625.708.600,-. Biaya ini masih lebih kecil dibandingkan dengan total penerimaan iuran BPH Migas dari BBM sebesar Rp. 350 miliar, sehingga dimungkinkan dibiayai dari anggaran BPH Migas. Juga masih lebih kecil dibanding biaya yang harus dikeluarkan apabila ada kenaikan biaya impor BBM secara mendadak yang mencapai 30 US$/ BBL atau Rp. 2.250,-/liter (sekitar Rp. 850 miliar). Bagaimana untuk tahun berikutnya? Jawabannya dapat dilihat pada Gambar 7. Gambar 7 memperlihatkan bahwa pembiayaan BBM nasional dengan investasi pengadaan BBM oleh Pemerintah, biaya handling dan penyim-

Gambar 7. Pembiayaan oleh Pemerintah dan Badan Usaha (hasil perhitungan)

62


Topik Utama panan sesuai rule of thumb jauh lebih besar daripada dana yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah, dibanding dengan pembiayaan cadangan BBM nasional dengan investasi pengadaan BBM oleh Badan Usaha (pemerintah mengganti cost of money), biaya handling dan penyimpanan (16% dari biaya komersial), karena cadangan BBM tidak dikomersialkan dan menguntungkan Badan Usaha. Investasi untuk cadangan BBM nasional di tahun pertama apabila investasi oleh pemerintah, maka diperlukan anggaran Rp. 3.888.085.460.000,termasuk biaya handling dan penyimpanan Rp. 393.996.960.000,-. Investasi untuk cadangan BBM nasional di tahun pertama apabila investasi oleh Badan Usaha, maka diperlukan anggaran yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp. 307.625.708.600,- Terjadi gap pilihan pembiayaan cadangan BBM nasional yang cukup besar antara investasi oleh Pemerintah dengan Investasi oleh Badan Usaha. Makin bertambah tahun selisih pembiayaan makin besar, apabila investasi oleh pemerintah, maka beban pemerintah menjadi sangat besar, juga beban pekerjaan pengadaan oleh pemerintah sangat besar, dibanding apabila investasi oleh Badan Usaha, pemerintah cukup melakukan pengaturan dan pengawasan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan 1) Pengalokasian cadangan BBM nasional dapat dilakukan, pertama: memanfaatkan ruang kosong pada tangki (ullage) pada masing-masing depot distribusi, kedua: melakukan pembangunan atau peningkatan kapasitas infrastruktur depot distribusi BBM. 2) Keuntungan dan kerugian adanya cadangan BBM nasional. Keuntungan: aset milik/dikuasai pemerintah yangdapat digunakan oleh semua

badan usaha. Menguntungkan Badan Usaha karena dapat mengatasi kekurangan pasok BBM yang dibutuhkan. Biaya yang disediakan Pemerintah setiap tahun relatif konstan untuk penyediaan cadangan nasional selama 3 hari, sehingga mudah dalam penganggarannya. Memberikan PNBP bagi negara, apabila cadangan BBM dipakai oleh Badan Usaha. Kerugian: diperlukan dana penyediaan yang cukup besar, memerlukan dana pemeliharaan, dan memerlukan kapasitas tambahan pada tangki BBM. 3) Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada, Pemerintah diharapkan dapat segera menetapkan besaran cadangan BBM nasional, jenis dan lokasinya, serta jenis pembiayaannya, apakah investasi oleh Pemerintah atau Badan Usaha. b. Saran Pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah penentuan besaran cadangan BBM operasional dan cadangan BBM nasional pada depot distribusi BBM dengan urutan kegiatan sebagai berikut: 1) Penetapan penggunaan metode penentuan besaran cadangan BBM operasional dan cadangan BBM nasional pada suatu Depot Distribusi BBM. 2) Melakukan kunjungan pada suatu Depot Distribusi BBM, diskusi lapangan untuk menentukan besaran parameter yang akan digunakan untuk menghitung besaran cadangan operasional dan cadangan BBM nasional untuk selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta pelaporan hasil diskusi lapangan.


63

Topik Utama 3) Penetapan besaran cadangan BBM operasional dan cadangan BBM nasional pada suatu depot distribusi BBM.

DAFTAR PUSTAKA Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

64

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.02/ 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219/MEM/2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2014, Siaran Pers Nomor: 60/Sji/2014 Tanggal : 17 Nopember 2014 Tentang Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.


PENELAAHAN PRIORITAS BESARAN CADANGAN BAHAN BAKAR NASIONAL. Agus Nurhudoyo

Recommend Documents