PENDAHULUAN. terbiasanya masyarakat melibatkan diri, sedangkan didalam proses pembangunan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tidak dapat dipungkiri, proses dan hasil pembangunan di Indonesia yang tidak berhasil secara maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman akan pembangunan yang memberdayakan masyarakat baik oleh pemerintah maupun masyarakat (Nugroho, 2001: 375). Rendahnya kapasitas untuk mengembangkan partisipasi yang diakibatkan tidak terbiasanya masyarakat melibatkan diri, sedangkan didalam proses pembangunan pemerintah seharusnya dalam kebijakannya harus senantiasa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, yang pada nantinya akan memberi pengaruh pada kehidupan masyarakat (Juliantara, 2004:86-87). Pemerintah, dalam menjalankan proses-proses pemerintahan dalam membangun masyarakat harus menekankan perlunya partisipasi masyarakat dengan beragam kepentingan ataupun latar belakang yang berbeda. Hal ini bukan hal yang mudah bagi pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan yang harus melibatkan masyarakat yang beragam. Suatu pertimbangan yang sama juga dengan munculnya desentralisasi di tingkat kabupaten/kota pemerintah lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih tahu kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat ( Juliantara, 2004:84). Untuk itulah diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis dalam menentukan perencanaan pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat. Permasalahannya adalah, mampukah pemerintah dalam mengakomodir pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dan menyeluruh yang membutuhkan kerjasama

10

Universitas Sumatera Utara

masyarakat baik berupa pendapat, dukungan, ataupun keikutsertaan secara aktif ( Alexander, 2005: xxx). Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu Forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Adanya forum ini diharapkan dapat merupakan langkah yang baik dalam pemberdayaan masyarakat, selanjutnya untuk diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Forum ini memerlukan keseriusan pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam menentukan rencana pembangunan. Pihak-pihak yang dimaksud adalah peserta yang ikut serta dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tiap tingkat pemerintahan. Terlaksananya forum ini dengan baik diperlukan persiapan yang matang berupa sumber daya manusia, dana dan keterlibatan masyarakat. Akan tetapi, jika dilihat secara mendalam, sejak dilaksanakannya forum ini, masih sering ditemukan pelaksanaan yang hanya bersifat formalitas saja baik dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kabupaten/kota (Wrihatnolo (2003:300. Selanjutnya, Wrihatnolo (2003) menambahkan bahwa dari angket yang disebarkan bagi peserta Musrenbang yang berasal dari unsur pemerintah daerah ataupun pelaksana teknis menyimpulkan bahwa Musrenbang dilakukan hanya sebagai seremonial saja. Permasalahan ini jika ditinjau juga sebagai negara demokrasi yang menekankan masyarakat sebagai tokoh utama pembangunan yang seharusnya melibatkan masyarakat secara keseluruhan, harus menyadari pentingnya pelaksanaan Musrenbang tersebut. Jika 11


dihubungkan dengan temuan Wrihatnolo, hal-hal tersebut diatas perlu diamati dan diteliti secara lebih mendalam penyebabnya. Berdasarkan asumsi bahwa pelaku pelaksanaan Musrenbang adalah pemerintah setempat dimana Musrenbang dilasanakan, maka pemerintah yang bersangkutan haruslah bertanggungjawab

dalam pelaksanaan

Musrenbang. Misalnya,

pada

Musrenbang

Kecamatan, pemerintah di tingkat kecamatanlah yang menentukan apakah Musrenbang itu dilakukan dengan benar berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnisnya, dan elemen-eleman apa saja yang dibutuhkan untuk tercapainya hasil Musrenbang yang diharapkan. Berdasarkan argument-argumen diatas, penulis melihat bahwa pelaksanaan ataupun eleman-elemen yang penting yang dapat mempengaruhi terlaksananya Musrenbang yang diharapkan, adalah merupakan suatu awal dari proses yang strategis agar peran serta masyarakat dapat diakomodir secara lebih optimal. Untuk itu, penulis akan memfokuskan diri dalam mengadakan penelitian tentang kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan Musrenbang pada tingkat kecamatan, khsusnya di Kecamatan Medan Baru. Lebih khsus lagi, penulis akan mengeksplorasi untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah dalam melaksanakan Musrenbang, sampai ditingkat mana pemerintah melakukan dengan benar. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetukan perumusan masalah sebagai berikut: “ Bagaimanakah Kesiapan Pemerintah Tingkat Kecamatan dalam Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2008?” 12


C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

Untuk

mengetahui

kesiapan

pemerintah

dalam

pelaksanaan

Musyawarah

perencanaan Pembangunan kecamatan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah , berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara



Bagi Fisip USU, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang ini.



Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun berikutnya khususnya di Kecamatan Medan baru.

E. Kerangka Teori 1. Pemerintah Pemerintah dan pemerintahan adalah dua kata yang mempunyai makna yang berkaitan. Pemerintahan adalah suatu tatanan penyelenggaraan negara yang di dalamnya ada pemerintah dan sistemnya. Pemerintah adalah pelaksana, dalam hal ini ada dua makna. Makna luas yaitu “Pelaksana negara” dan makna yang sempit adalah “Pengarah urusan negara”. Pemerintah identik dengan “Pengelola” atau “Pengurus” negara. Pemerintah 13


dalam bahasa baku berasal dari kata ”perintah” yang secara etimologis bermakna “ pemberi perintah” ( Nugroho: 2003). Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis ( Setyawan, 2004; 32). Setyawan juga menyebutkan bahwa pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan , mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan (2004:34). Manila (1997:17) menekankan bahwa pemerintah itu adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau daerah atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Undang-Undang otonomi daerah

nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa

pemerintah ada dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD negara republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Artinya pemerintah daerah secara luas adalah pemerintah dan DPRD.

14


Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004, pasal 3 menyebutkan pemerintah daerah ada dua, yaitu: 

Pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi



Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, otonomi daerah telah dimulai sejak dulu, yaitu dengan adanya pembagian tingkatan pemerintahan yang dimulai dari tingkat bawah sampai tingkat pusat walaupun memang pembagian kekuasaan belum jelas. Tetapi pada saat itu pembagian tingkatan pemerintahan dibagi atas tiga tingkatan, yaitu: Daerah Tingkat I : Provinsi Daerah Tingkat II : Kabupaten Daerah Tingkat III : Kecamatan Kemudian di masa reformasi pembagian kekuasaan pun semakin jelas dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan kemudian diperbaharui dengan Undangundang nomor 32 tahun 2004, yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan per undangundangan. 15


Daerah tingkat I, yaitu provinsi yang saat ini disebut pemerintah daerah provinsi memberi hak otonom juga bagi pemerintah daerah yang di bawahnya. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan secara langsung pemerintahan ini membawahi daerah tingkat III, yaitu kecamatan. 2. Pemerintah Tingkat Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 126 menyebutkan bahwa Kecamatan dibentuk

di wilayah

kabupaten atau Perda berpedoman pada Peraturan pemerintah. Pemerintah tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinir upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

16


g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota, dan perangkat kecamatan tersebut bertanggung jawab kepada camat (Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru, 2005:116-117). 3. Perencanaan Pembangunan 3.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan diperlukan karena didasari perlunya perkiraan, arahan kegiatan/pedoman sehingga dapat memilih berbagai alternatif dalam penyusunan skala prioritas dan apabila perencanaan sudah selesai dilaksanakan hal itu akan menjadi suatu acuan untuk perbaikan kedepan

(Alexander,

2005: 28). Dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan pembangunan. Pembangunan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua pihak terkait dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Bintoro, pembangunan adalah upaya pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan(termasuk sumber-sumber ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan dalam menciptakan suatu kondisi yang lebih baik (1985:25).

17


Nugroho (2003:22), mengemukakan bahwa pembangunan pada prinsipnya adalah berhadapan dengan dua pihak yaitu pihak yang lemah dan yang kuat, dan seharusnya pembanguanan itu hadir untuk memihak yang lemah agar menjadi kuat dan menjaga yang kuat agar tidak jatuh lemah dan apabila bisa mereka menjadi mitra pemerintah dalam membantu yang lemah. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari defenisi ekonomi, sosial. politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia dan hanya perubahan yang alami mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan ( Wrihatnolo, 2003; 10). Masyarakat yang akan dibangun baik yang lemah dan yang kuat mempunyai keberagaman kepentingan dan kebutuhannya juga berbeda Perencanaan diperlukan karena semakin banyaknya kuantitas manusia dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat itu diikuti juga dengan keterbatasan sumber daya alam. Untuk itu pemerintah perlu merencanakan pembangunan. Perencanaan Pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Perencanaan pembangunan ditujukan untuk pemerataan pembangunan, yaitu meminimalkan kesenjangan yang ada dengan mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap, stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja dan mewujudkan kemandirian pembangunan ( Bintoro: 1985:25).

18


Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Perencanaan pembangunan nasional adalah perencanaan penyelenggaraan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia. Didalam sistem perencanaan pembangunan nasional terdapat kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dihasilkan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan tersebut akan menghasilkan (UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional): 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang /RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional 2. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah/RPJM

Naional

merupakan

penjabaran visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/Lembaga dan lintas kementerian /Lembaga kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh temasuk arah kebijakan

19


fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 3. Rencana Kerja Pemerintah/RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP Daerah, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah mengacu pada RPJP Nasional 5. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah/RPJM

Daerah,

merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daearah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 6. Rencana Kerja Perangkat/RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

20


3.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam rangka menyusun RKP dan RKP daerah, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja. Penyusunan rancangan tersebut dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daearah (SKPD) melalui penyelenggaraan Musrenbang di daerah masing-masing (Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan Musrenbang ,2007: 2). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disingkat dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang tahun 2008 ditujukan untuk penyusunan rancangan RKP dan RKPD tahun 2009. Pelaksanaan Musrenbang harus sesuai dengan Jadual, yang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan diikuti dengan rapat koordinasi pusat (Rakorpus) RKP, Musrenbang provinsi dan diakhiri dengan Musrenbang Nasional, yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edara Bersama, dimana surat tersebut diedarkan setiap tahun pelaksanaan Musrenbang (2007:2). Musrenbang Kecamatan Tahun 2008 A. Pengertian 1. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan

21


dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah kabupataen/kota pada tahun berikutnya. 2. Pemangku

Kepentingan

(Stakeholders)

kecamatan

adalah

pihak

yang

berkepentingan dengan kegiatan prioritas adri desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. 3. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

adalah

unit

kerja

pemerintah

kabupaten/kota yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah. 4. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 5. Nara sumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan. 6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan. 7. Musrenbang Kecamatan menghasilkan anatara lain: a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. b. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD kabupaten/Kota. 22


c. Daftar

nama

delegasi

kecamatan

untuk

mengikuti

Musrenbang

Kabupaten/Kota. B. Tujuan Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk: 1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. 2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan. 3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. C. Masukan Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah: 1. Dari Desa/Kelurahan: a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatan. b. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang kecamatan.

23


c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan di tingkat kecamatan. d. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan luar negeri. 2. Dari Kabupaten/Kota: a. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut. b. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut. c. Penjelasannya nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya. Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari: 1. Tahapan Persiapan a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab SKPD. 24


b) Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan c) Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat Musrenbang kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakuka, agar peserta bisa mempersiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang. d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat. e) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang kecamatan. 2. Tahapan Pelaksanaan a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan b. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran. c. Pemaparan kepala-kepala cabang SKPD setempat atau pejabat SKPD kabupaten/kota mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya. d. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi SKPD e. Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh desa/kelurahan sudah tercantum menurut masingmasing SKPD. 25


f. Kesepakan kriteria untuk menentukan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi SKPD atau gabungan SKPD. g. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahsan berdasarkan fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum. h. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan . i. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masingmasing fungsi SKPD j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi SKPD atau gabungan SKPD di hadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan. k. Pemilihan dan penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti forum SKP dan Musrenbang kabupaten/kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan menerima Surat Edaran dari Pemerintah Daerah yang berupa instruksi untuk melaksanakan Musrenbang Kecamatan Tahun 2008. Yaitu melalui surat Walikota nomor 005/693

pada tanggal, 24 Januari 2008. bahwa untuk

menjaring aspirasi masyarakat dalam penyusunan progran perencanaan pembangunan yang partisipatif, perlu dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan pada: 1. Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 22 Pebruari 2008 2. Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari s/d 11 Maret 2008 3. Kota Medan dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2008 26


Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan adalah: 1. Bahan-bahan bahasan : a. Daftar prioritas masalah dari tingkat Kelurahan/masyarakat b. Peta potensi dan permasalahan (Peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan lain-lain) c. Informasi realisasi usulan yang telah diajukan tahun sebelumnya d. Evaluasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan tahun sebelumnya e. Membuat berita acara dalam pelaksanaan Musrenbang 2. Peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah: a. Lurah dan perangkat Lurah b. Pengurus Harian LPM Kelurahan c. Pengurus Harian TP. PKK Kelurahan d. Kepala Lingkungan e. Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Pengusaha dan Kader-kader dari berbagai jenis kegiatan yang ada di Kelurahan Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam Musrenbang Kecamatan adalah: 1. Bahan-bahan bahasan: a. Makalah dari Kelurahan b. Informasi tentang issu-issu strategis di Kecamatan masing-masing c. Pembahasan merujuk kepada Arah Kebijakan Umum (AKU) Pemko Medan yang tengah hangat-hangatnya untuk dilakasanakan 27


d. Membuat berita acara dalam pelaksanaan Musrenbang 2. Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah: a. Perwakilan sejumlah satuan kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Instansi tingkat Kota Medan yang terkait langsung) b. Anggota DPRD Kota Medan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapem) masing-masing Kecamatan. c. Aparat Kecamatan d. Lurah e. Ketua TP.PKK Kelurahan f. Ketua LPM Kelurahan g. Stakeholders lainnya yang dianggap perlu 3. Tahapan Pelaksanaan di tingkat kecamatan adalah: a.

Ketua BAPPEDA Kota Medan menyampaikan informasi tentang issu-issu strategis Kota Medan/AKU Pemko Medan

b. Ekspose Camat tentang prioritas masalah (seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan pendidikan) dan menyampaikan hasil forum pembangunan di tahun sebelumnya yang telah direalisasikan. c. Lurah mempresentasikan prioritas kebutuhan dari masing-masing kelurahan d. Tanggapan dari peserta Musrenbang Kecamatan e. Merumuskan kriteria prioritas untuk menyeleksi usulan f. Menetapkan wakil Kecamatan ntuk mengikuti Musrenbang kota Medan Yang direncanakan pada Bulan Maret 2008 sebanyak 3 orang yang terdiri atas 2 (dua)

28


orang perangkat kecamatan dan 1 (satu) orang yang mewakili ketua LPM Kelurahan. F. Defenisi Konsep Defenisi Konsep merupakan unsur penelitian yang penting untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti (Singarimbun, 1999:33). Adapun defenisi konsep yang penulis kemukakan adalah: 1. Kesiapan. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia kontemporer, ‘kesiapan’ merupakan kata nomina atau kata benda dengan konfiks ke-an ( 2002:1038), dengan kata dasar ‘siap’. ‘ Siap’ berarti mengatur atau membereskan sesuatu sehingga tinggal memakai saja ( 2002: 1417). Sementara itu, persiapan adalah perlengkapan dan pesediaan untuk sesuatu dalam perbuatan, hal, tindakan, rancangan dan sebagainya untuk sesuatu ( 2002: 1417). Jadi, kesiapan adalah suatu keadaan telah siap, yaitu segala sesuatu telah diatur dan dibereskan untuk suatu pekerjaan dengan persiapan berupa perlengkapan, hal, tindakan, rancangan dan sebagainya. 2. Pemerintah adalah pelaksana atau penyelenggara urusan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pemerintah tingkat kecamatan adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Camat

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan dibantu oleh perangkat kecamatan. 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati 29


rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah kabupataen/kota pada tahun berikutnya. G. Defenisi Operasional Defenisi operasional adalah unsur penelitian sebagai petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, atau suatu informasi ilmiah yang membantu peneliti. Sehingga dari informasi tersebut diketahui bagaimana caranya mengukur variabel penelitian tersebut (Singarimbun, 1999; 46-47). Berdasarkan defenisi konsep “kesiapan”, yaitu suatu keadaan telah siap, yaitu segala sesuatu telah diatur dan dibereskan untuk suatu pekerjaan dengan persiapan berupa perlengkapan, hal, tindakan, rancangan dan sebagainya, maka dalam penelitian ini penulis menentukan defenisi operasional berdasarkan defenisi konsep. Dimana kesiapan yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun 2008. Oleh karena itu, kesiapan tersebut dapat dilihat berdasarkan hal-hal berikut: 1. Persiapan, yaitu

dengan

melihat

tahapan-tahapan

atau

mekanisme

pelaksanaan Musrenbang Kecamatanyang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama menteri perencanaan pembangunan dan menteri dalam negeri yang diuraikan dalam kerangka teori, yang persiapannya dilakukan dengan berbagai kegiatan. 2. Rancangan atau rencana pembangunan kecamatan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Sehingga pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan tetap difokuskan dan diarahkan pada pencapaian sasaran pada rencana pembangunan kecamatan tersebut. 30


3. Perlengkapan, yaitu mencakup: a. Ketersediaan sarana dan prasana. Yaitu kesiapan suatu alat, tenaga, barang, modal dan sebagainya untuk dapat dipergunakan atau diopersikan dalam waktu yang telah ditetapkan (Peter Salim, 2002:1384). Yaitu berupa alat, media, atau kendaraan,

yang

menunjang terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan. b. Sumber daya manusia, yaitu orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/pemerintahan yang dapat dihitung jumlahnya dan merupakan potensi yang menjadi penggerak organisasi yang punya ketrampilan, kecakapan, keahlian, kepribadian, dan motivasi (Nanawi, 2001: 37), yang dalam hal ini sumber daya manusianya dilihat dalam pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

31


H. Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional, dan Sistematika penulisan . Bab II Metode Penelitian Bab ini memuat Bentuk Penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknuik pengmpulan data, dan teknik analisa data. Bab III Deskripsi Lokasi Penelitian Bab ini memuat gambaran lokasi penelitian berupa sehjarah, visi, misi dan struktur organisasi. Bab IV Penyajian Data Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang dianalisis. Bab V Analisa Data Bab ini memuat kajian dan analisa data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Bab VI penutup Bab ini memuat Kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

32


PENDAHULUAN. terbiasanya masyarakat melibatkan diri, sedangkan didalam proses pembangunan

Recommend Documents