BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari sebuah perencanaan baik perencanaan yang berasal dari atas maupun perencanaan yang berasal dari bawah. Otonomi daerah mengamanatkan dalam proses perencanaan pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam proses penyusunan rencana kerja pembangunan daerah. Dewasa ini, masyarakat sudah lebih pintar untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengetahuan dan keterlibatan masyarakat sudah berkembang cepat dan pesat dengan didukung dari peraturan perundangundangan. Reformasi dan otonomi daerah menjadi pilar utama bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat. Kebijakan yang dibuat pemerintah daerah diharapkan merupakan hasil dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan perumusan agenda kegiatan pembangunan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan memang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran berkaitan dengan perencanaan karena penganggaran merupakan rencana pembiayaan yang disusun untuk kurun waktu yang telah ditentukan maka penganggaran dimulai dengan perencanaan (Kartasasmita, 1997: dalam Sukardi, 2009:6). Penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari proses penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi 1
2
masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa partisipasi masyarakat diarahkan dan ditujukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Amanat Undang-Undang menjelaskan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan termasuk masyarakt berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing. Perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan berbagai aspek perencanaan pembangunan yang diamatkan dalam Undang-Undang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamatkan bahwa dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah diwajibkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan perencanaan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan
pembangunan
daerah.
Partisipasi
masyarakat
dalam
penyusunan
perencanaan pembangunan akan meningkatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan swasta sebagai aktor pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengembangkan potensi masyarakat dalam mengakses dan mengontrol rencana kerja pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan ditunjukkan dari keterlibatan masyarakat dan diakomodirnya usulan-usulan yang disampaikan masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan yang
3
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kontrol masyarakat juga diperlukan sebagai elemen pengawasan dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa rencana kerja pembangunan daerah didukung dari besarnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan yang dibutuhkan. Dengan partisipasi akan mempengaruhi hasil rumusan rencana kerja pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan peraturan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan maka diperlukan analisis partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan
daerah
otonom
untuk
dapat
menyusun
perencanaan
pembangunan dari bawah (bottom-up) secara partisipatif. Sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan
Surat
050/200/II/Bangda/2008
Edaran tentang
Menteri Pedoman
Dalam Penyusunan
Negeri Rencana
Nomor Kerja
Pembangunan Daerah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dilakukan melalui forum musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Pemerintah daerah memberikan ruang dan waktu bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan yang dibutuhkannya. Rencana kerja pembangunan daerah harus mengedepankan agenda-agenda sosial yang berasal dari masyarakat. Dalam penyusunan rencana kerja pembangunan memiliki syarat
4
dimana masyarakat harus terlibat didalamnya sehingga rencana kerja yang dihasilkan merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, rencana kerja pembangunan daerah lebih partisipatif dimana telah mampu mengcover aspirasi dari semua lapisan masyarakat. Pelaksanaan
otonomi
daerah
secara
normatif
ditujukan
untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Heryana dalam Halim; 2007:129). Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah dengan dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui wadah musyawarah perencanaan pembangunan. Terjadinya sikap acuh dan anti terhadap pemerintah disinyalir karena model perencanaan top down yang diterapkan oleh pemerintah. Model perencanaan seperti ini menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada pemerintah dan tidak merasa sejahtera atas program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saat ini telah diatur kebijakan dan aturan yang menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi elemen yang harus ada sehingga dapat membangun rasa kepemilikan dan percaya antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan
5
dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, apakah model perencanaan yang partisipatif ini dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan perencanaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Masyarakat menganggap proses penjaringan aspirasi hanya dianggap formalitas untuk memenuhi ketentuan perundangan. Perumusan perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Proses perencanaan partisipatif mengacu pada proses menghimpun aspirasi masyarakat yang ada di Kota Binjai melalui musrenbang kelurahan, kecamatan dan kota. Dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat diharapkan akan menghasilkan rencana kerja yang seimbang dan selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat diharapkan mampu memecahkan masalah pembangunan yang dibutuhkan masyarakat banyak sehingga rencana kerja yang dirumuskan lebih memihak dan sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat ingin berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan karena berharap program pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Partisipasi menjadi hak masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi sehingga merasa diperlakukan secara adil oleh negara. Program pembangunan yang dilaksanakan dirasakan kurang adil dan tidak memihak pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi diperlukan sebagai modal bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidupnya. Di sisi lain, pemerintah menjadikan
6
partisipasi masyarakat sebagai legitimasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjadi ‘syarat’ dalam akuntabilitas atas pelaksanaan sebuah kebijakan. Otonomi daerah menuntut tanggungjawab pemerintah daerah untuk merumuskan dan menentukan kebijakan publik berdasarkan aspirasi masyarakat daerah.
Salah
satu
tolak
ukurnya
ialah
diakomodirnya
usulan-usulan
pembangunan dari masyarakat di tingkat kelurahan maupun kecamatan melalui musyawarah perencanaan di tingkat kota agar menjadi rencana kerja pemerintah daerah. Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat maka diperlukan upaya dalam menjaring aspirasi pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat luas. Upaya penjaringan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang yang dilakukan dalam menjaring aspirasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa tahapan. Dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam pembangunan, Kota Binjai telah melaksanakan musrenbang kelurahan dan kecamatan. Musrenbang kelurahan dan kecamatan merupakan bagian terkecil upaya perencanaan dalam menjaring usulan-usulan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat Kota Binjai. Adanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam upaya pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam perencanaan
pembangunan
yang
akan
dilaksanakan.
Keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik ditentukan dari sinergitas dan kerjasama
7
antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah sangat memerlukan peran serta masyarakat dan swasta dalam rangka mewujudkan Good Governance. Otonomi daerah
mensyaratkan
perubahan
paradigma
pemerintahan dalam
proses
perumusan rencana kerja pemerintah daerah berbasis partisipasi masyarakat. Pelaksanaan musrenbang merupakan upaya perencanaan yang berpihak pada masyarakat karena berasal dari kebutuhan pembangunan masyarakat di tingkat bawah. Sesuai dengan Sistem Perencanaan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menunjukkan bahwa salah satu pendekatan perencanaan dalam mewujudkan good governance adalah melalui perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat. Perencanaan yang melibatkan peran
serta
masyarakat
diharapkan
mampu
menghasilkan
perencanaan
pembangunan bottom-up yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Musrenbang menjadi wadah bagi masyarakat Kota Binjai dalam menyalurkan aspirasi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat juga dapat belajar di era demokrasi saat ini dalam merencanakan usulan pembangunan yang akan menjadi rencana kerja pemerintah Kota Binjai. Rencana kerja pembangunan merupakan gambaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan sehingga diharapkan rencana kerja yang tersusun harus berpihak kepada masyarakat luas. Perencanaan yang disusun sebaiknya berasal dari usulan masyarakat yang dituangkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan musyawarah pembahasan perencanaan pembangunan di Kota Binjai kerap terjadi pembahasan yang cukup panjang dalam menentukan
8
rencana kerja yang akan dilaksanakan. Jika dirunut dari tahap musyawarah perencanaan di tingkat kelurahan dan kecamatan belum terlihat pembahasan yang rumit dalam merencanakan program pembangunan yang akan dilakukan di Kota Binjai. Di tingkat kelurahan dan kecamatan masih berupa tahapan pengumpulan dan penjaringan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan yang diperlukan masyarakat. Hal yang penting dalam proses perencanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat melalui forum musyarawarah baik di tingkat kelurahan, kecamatan ataupun tingkat kota. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena dengan terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan diharapkan mampu menghasilkan rencana kerja yang berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu, proses perencanaan ditekankan harus melibatkan masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat dapat menjadi masalah di mana masyarakat diminta konsultasinya atau diberi informasi mengenai suatu keputusan, tetapi sebenarnya mereka hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk memengaruhi keputusan tersebut (Arnstein, 1969; dalam Manullang, 2008:306). Prinsip partisipasi yang dilaksanakan belum terlaksana dengan benar dimana program yang terlaksana hanya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang memegang kekuasaan lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat yang kecil. Perencanaan pembangunan sangat perlu dilakukan dalam menentukan program kegiatan Pemerintah Kota Binjai ke depan. Dengan adanya perencanaan yang baik maka diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota
9
Binjai. Musyawarah perencanaan dilakukan untuk menetukan rencana kerja apa yang
akan
dilakukan
oleh
Pemerintah
Kota
Binjai
dalam
upaya
menyelenggarakan pemerintahan daerah. Musrenbang dilakukan setiap tahun dalam menjaring aspirasi pembangunan dari masyarakat. Musrenbang yang dilaksanakan di Kota Binjai merupakan perencanaan pembangunan tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai. RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan publik dan arah kebijakan
pembangunan
dengan
harapan
mampu
menjawab
kebutuhan
masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Binjai. Rencana kerja yang baik akan menggambarkan kebutuhan-kebutuhan pembangunan masyarakat yang ingin dicapai. Kebutuhan pembangunan oleh masyarakat disusun dan direncanakan secara konsisten dengan asas prioritas. Substansi RKPD Kota Binjai berisi mengenai rencana kerja dengan skala prioritas yang merupakan wujud dari perencanaan partisipatif masyarakat. Pendekatan partisipasi dengan pendekatan bottom-up merupakan perlawanan dari perencanaan yang dahulunya bersifat top-down. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat menjadi bagian yang penting dalam sebuah sistem perencanaan dan penganggaran. Rencana kerja Pemerintah Kota Binjai menggambarkan arah kebijakan pembangunan selama 1 (satu) tahun. Tahapan proses penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian terpenting dalam proses perencanaan pembangunan karena pada hasil musrenbang inilah, aspirasi masyarakat dapat mempengaruhi rencana kerja Pemerintah Kota Binjai. Perencanaan merupakan
10
tahap awal dalam pembuatan kebijakan pemerintah sehingga memerlukan masukan-masukan aspirasi dari masyarakat karena kebijakan yang akan dibuat adalah untuk masyarakat. Dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Sebagai contoh antara birokrat dengan anggota dewan yang mana memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini sering memicu timbulnya pertentangan dalam tahapan penyusunan rencana kerja. Birokrat menggunakan sistem birokrasi dan anggota dewan mengguna sistem politik. Perbedaan-perbedaan ini akan menghambat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
Perumusan
perencanaan
harus
menggambarkan
perspektif
peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan dari adanya otonomi daerah. Suatu hal yang penting dalam sistem perencanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam proses perumusan rencana kerja pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dinilai penting karena dengan besarnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi rencana kerja pemerintah yang berasal dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat mampu mengakses forum musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan dan menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
11
Perkembangan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari dinamika peraturan yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Partisipasi masyarakat yang aktif tentu akan berpengaruh pada rencana kerja pembangunan daerah yang dihasilkan. Dengan banyaknya partisipasi masyarakat diharapkan banyak pula aspirasi masyarakat yang diakomodir menjadi rencana kerja pembangunan daerah. Namun, sebaliknya juga partisipasi masyarakat yang kurang aktif menjadikan pemerintah kurang mendengar dan memahami kebutuhan pembangunan yang diinginkan masyarakat. Keberhasilan masyarakat dalam mengakses
dan
menyampaikan
menunjang tercapainya kesejahteraan
aspirasi
pembangunan
tujuan akhir pembangunan
masyarakat
seluas-luasnya.
Keaktifan
diharapkan
yakni
akan
meningkatnya
masyarakat
dalam
penyusunan perencanaan akan mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik. Undang-undang pemerintahan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri mulai dari perencanaan hingga pengawasan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan amanat bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik diharapkan lebih peka terhadap segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Proses
12
perencanaan pembangunan daerah tidak boleh lepas dari partisipasi masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi yang berkembang saat ini. Perencanaan
pembangunan
daerah
sudah
seharusnya
mampu
mengedepankan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mensinkronkan usulan pembangunan masyarakat dengan kegiatan yang direncanakan oleh instansi pemerintah sesuai arah kebijakan pembangunan yang ditentukan. Instansi pemerintah diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat melalui forum musrenbang menjadi agenda pembangunan daerah. Posisi masyarakat yang telah diperkuat dari peraturan perundang-undangan diharapkan menjadi kekuatan bagi masyarakat agar usulan pembangunan yang disampaikan dapat diakomodasi seluruhnya dalam program-program pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menyelenggarakan pemerintahan
secara
demokratis.
Penyelenggaraan
pemerintahan
secara
demokratis menunjukkan pemerintah harus mengedepankan kepentingan publik. Partisipasi masyarakat akan menjadi kontrol dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencna kerja pembangunan dapat meningkatkan pengetahuan politik dan sosial masyarakat. Dalam menghasilkan rencana kerja yang efektif dan berpihak pada masyarakat terdapat isu-isu dalam proses perumusan perencanaan pembangunan di Kota Binjai. Isu yang ada dalam perencanaan partisipatif masyarakat terkait dengan apakah usulan pembangunan dari masyarakat akan menjadi rencana kerja
13
Pemerintah Kota Binjai. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian dari demokrasi bagi rakyat dalam menyalurkan aspirasinya. Besarnya partisipasi masyarakat akan mendukung kualitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan yang akan disusun. Sisem pemerintahan demokratis menunjukan pemerintahan yang berpihak pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Kunci sukses negara dalam melaksanakan demokratisasi dan desentralisasi terletak pada komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan: (1) pelimpahan kekuasaan kepada daerah dalam penyediaan pelayanan dasar masyarakat; (2) peningkatan sumber dana bagi unit-unit pemerintah daerah; dan (3) yang paling penting adalah pemberian mandat partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan daerah (Sukardi, 2009:4). Demokratisasi membutuhkan komitmen pembangunan dan satu kesatuan dari seluruh stakeholders. Ruang demokrasi partisipatif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, modal sosial dan eksistensi dari masyarakat. Demokrasi partisipatoris juga memberikan ruang bagi masyarakat dalam birokrasi pemerintahan untuk ikut serta dalam perubahan pembangunan yang dinamis. Oleh karena itu, partisipatory governance
diharapkan
mampu menjadi
pengawas
atas penyimpangan-
penyimpangan pratik demokrasi yang tidak berpihak pada masyarakat. Pemerintah Kota Binjai sebagai penyelenggara pemerintahan harus mampu membuka ruang bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Binjai harus mampu mempertimbangkan dan mengakomodir
14
seluruh masukan dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Nasional. Diharapkan dalam proses perumusan tidak terdapat tarik ulur antar berbagai kepentingan politik. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Binjai disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang akan mendukung pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai. RKPD Kota Binjai menghasilkkan rencana program pembangunan yang dihasilkan dari proses mekanisme perencanaan yang sistematis baik dari organisasi perangkat daerah maupun masyarakat. RKPD Kota Binjai merupakan dokumen pokok perencanaan pembangunan Kota Binjai yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian
Forum SKPD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Partisipasi Masyarakat Manipulasi Terapi Informatif Konsultatif Peredam Kemitraan Delegasi Kekuasaan Pengawasan Masyarakat
Musrenbang Kota Binjai
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrebang RKPD Kota Binjai
Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kelurahan
Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan
Sumber: Hasil Pemikiran
RKPD Kota Binjai
15
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah menjadi objek penelitian yang penting dilakukan di era demokratis saat ini. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah. Partisipasi merupakan hak dasar setiap warga negara sebagai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat secara normatif. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana kerja pembangunan daerah diatur secara bertahap sesuai undang-undang sistem perencanaan pembangunan. Pelaksanaan musrenbang di Kota Binjai telah melibatkan masyarakat secara umum. Namun, yang ingin diketahui, bagaimana derajat partisipasi masyarakat dalam musrenbang yang dilaksanakan di Kota Binjai. Tujuan musrenbang adalah untuk menampung aspirasi pembangunan masyarakat dalam proses penyusunan RKPD Kota Binjai. Usulan-usulan masyarakat ditampung untuk menjadi bahan dalam menyusun rencana kerja pemerintah. namun, apakah seluruh usulan masyarakat ini dapat menjadi rencana kerja yang akan ditetapkan pemerintah Kota Binjai. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kota Binjai Tahun 2013”. 1.2. Perumusan Masalah Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Secara normatif, hal ini telah
16
diatur dalam Undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Namun, apakah hal ini telah berjalan dengan baik dan seksama? Partisipasi yang dimaksud dalam undang-undang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rencana kerja pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk melihat derajat partisipasi masyarakat dalam musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah di Kota Binjai. Dari kajian peraturan sistem perencanaan pembangunan yang telah diberlakukan, timbul beberapa pertanyaan yang ingin diketahui dari penelitian yang dilakukan yakni: 1. Bagaimana derajat
partisipasi masyarakat dalam musyawarah
perencanaan pembangunan Kota Binjai? 2. Bagaimana kedudukan usulan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kota Binjai? 1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yakni: 1. Mengetahui derajat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kota Binjai. 2. Mengetahui kedudukan usulan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kota Binjai. 1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Binjai
17
terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Kota Binjai. 1.4.1. Manfaat Teoritis Adapun manfaat teoritis penelitian ini yaitu: 1. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu administrasi publik khususnya di bidang perencanaan berbasis partisipasi masyarakat. 2. Diharapkan menjadi kajian yang berguna bagi peneliti ilmu administrasi lebih lanjut dalam penelitian pengembangan perencanaan partisipasi masyarakat dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah. 1.4.2. Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis penelitian ini yaitu: 1. Dapat digunakan sebagai kajian dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kota Binjai. Pemerintah Kota Binjai dapat berupaya menerapkan partisipasi masyarakat yang ideal. 2. Dapat digunakan sebagai kajian untuk mencari jalan agar usulan masyarakat dapat terakomodir seluruhnya dalam RKPD Kota Binjai. 3. Dapat berguna sebagai instrumen dalam penyusunan perencanaan pembangunan di
Kota Binjai dalam upaya
penyelenggaraan
partisipatory governance dan good governance. 4. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait partisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat mengetahui perannya dalam proses, pelaksanaan ataupun pengawasan dalam pembangunan.
