BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Pembangunan daerah mengandung dua dimensi, yaitu tujuan dan proses. Tujuan pembangunan sudah pasti kondisi kehidupan yang lebih baik sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan proses untuk mencapai tujuan itu dinyatakan dalam berbagai strategi pembangunan. Kota Medan sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara melakukan strategi pembangunan dengan melaksanakan “Program Pemberdayaan Kelurahan” di Kota Medan. Hal ini didasari dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan model pemerintahan dari structure efficiency model kepada local democracy model, dimana structure efficiency model tersebut merupakan suatu kebijakan yang bersifat top down, sedangkan local democracy model merupakan suatu kebijakan bersifat bottom-up. Untuk menyikapi visi dan misi yang dicanangkan Pemerintah Kota Medan dalam pemberdayaan kelurahan telah dikeluarkan landasan hukum bagi Aparat Kelurahan untuk dapat bertindak dan berbuat secara aktif dilapangan antara lain: Instruksi Walikota Medan Nomor: 141/079/INST tanggal 9 Februari 2001 tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Kelurahan dalam rangka Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan, Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 140/099/SK/2001 tanggal 16 Maret 2001 tentang Pembentukan Tim Pembina/Pengawasan Pelaksanaan
Universitas Sumatera Utara
Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan dan Instruksi Walikota Medan Nomor: 141/1417/INST tanggal 14 Juli 2001 tentang Tugas dan Tanggungjawab Camat dalam Membina dan Mengawasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan. Adapun tujuan umum “Program Pemberdayaan Kelurahan” adalah untuk mempercepat penanggulangan atas kebutuhan masyarakat dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui usaha peningkatan partisipasi masyarakat dan aparat dalam pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan kelurahan. Miraza (2005) membangun masyarakat berarti membangun kemandirian masyarakat (social society) agar mampu menghidupi kehidupan dan menaikan harkat dan martabatnya serta mampu meringankan beban pemerintah. Tugas dan tanggung jawab Kepala Kelurahan se-Kota Medan dalam rangka melaksanakan program-program Pemberdayaan Kelurahan meliputi 5 (Lima) Kegiatan yaitu: 1) Kebersihan; 2) Keamanan; 3) Ketertiban; 4) Pembinaan masyarakat, dan 5) Pelayanan masyarakat. Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu dari 21 Kecamatan di wilayah Kota Medan yang memiliki luas wilayah 9,91 km2 dan terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu: Kelurahan Binjai, Medan Tenggara, Denai, Tegal Sari Mandala I, Tegal Sari Mandala II dan Tegal Sari Mandala III yang memiliki penduduk 133.939 jiwa dan 31.402 rumah tangga (RT) (BPS Kota Medan, 2010). Program Pemberdayaan Kelurahan yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Medan tersebut, khususnya Pemerintah Kecamatan Medan Denai sangat berharap
Universitas Sumatera Utara
terlaksananya program tersebut dengan baik, hal ini dapat tercapai apabila para Lurah aktif di dalam melaksanakan komunikasi baik antar aparat/instansi terkait maupun juga antara Lurah dengan warga masyarakat yang ada di sekitar wilayah kerjanya masing-masing. Perkembangan dan pembangunan kota sangat erat kaitannya dengan masalah perencanaan dan pengembangan wilayah (Sirojuzilam, 2005). Perkembangan dan kemajuan suatu wilayah tidak terlepas dari aspek pembentuk wilayah. Aspek pembentuk tersebut meliputi sosial budaya, ekonomi, pemukiman, kependudukan, dan sarana dan prasarana. Strategi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia (people centred development) dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung
dari
masyarakat
penerima
program
pembangunan
(partisipasi
pembangunan), karena hanya dengan adanya partisipasi dari masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan hidupnya. Menurut Kuswartojo (1993) paratisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu
Universitas Sumatera Utara
kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan Maskun (1993) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat banyak sekali ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, intrest masyarakat, adat istiadat dan sifat-sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain. Menumbuhkan respon akan kesadaran berpartisipasi dalam pemberdayaan Kelurahan adalah sebuah kesulitan tersendiri. Kebanyakan masyarakat kurang siap untuk berinisiatif dalam membuat perumusan kebutuhan serta perencanaan sendiri, sehingga perumusan kebutuhan dan perencanaan dibuat oleh kelompok atau warga masyarakat yang mempunyai pengaruh di lingkungannya, dan memungkinkan masuknya kepentingan
tertentu.
pemberdayaan kelurahan
Ditambah
lagi
dengan
pelaksanaan
kegiatan
program
ini lebih difokuskan pada hasil daripada prosesnya, serta
sumber dananya dari APBD Kota Medan yang menyebabkan masyarakat merasa apatis dengan kegiatan ini. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan yang seharusnya melibatkan seluruh warga masyarakat, adakalanya masih ada rasa enggan dari warga karena mereka merasa bahwa kegiatan itu hanya akan memberikan manfaat bagi kelompok tertentu. Hasilnya adalah kegiatan-kegiatan dari program pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada akhirnya kurang memuaskan disebabkan tidak sesuai dengan keinginan warga sehingga manfaatnya kurang begitu terasa secara langsung oleh semua masyarakat.
Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek atau program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola
Universitas Sumatera Utara
proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat akan menjadi lebih baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat. Mencermati proses kegiatan pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Denai, peran partisipasi masyarakat yang diinginkan oleh Pemerintah Kecamatan Medan Denai telah menunjukkan ada hasil sesuai yang diharapkan
1.2.
Perumusan Masalah Adapun permasalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah
partisipasi
masyarakat
terhadap
pelaksanaan
Program
Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Denai. 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kecamatan Medan Denai dalam Program Pemberdayaan Kelurahan.
1.3.
Tujuan Penelitian
1. Menganalisis
partisipasi
masyarakat
terhadap
pelaksanaan
Program
Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan Denai. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat
Kecamatan Medan Denai dalam Program Pemberdayaan Kelurahan.
Universitas Sumatera Utara
1.4.
Manfaat Penelitian
1. Secara akademis penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah penelitian di bidang kemasyarakatan. 2. Secara praktis, dapat menjadi sumbangan serta masukan bagi Pemerintah Kota khususnya bagi Kelurahan di Kota Medan. 3. Khusus bagi Penulis, sebagai pengalaman dalam mengadakan penelitian khususnya pada lembaga formal kemasyarakatan.
Universitas Sumatera Utara
